PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK...
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya peraturanterhadap usaha perikanan dan untukmemanfaatkan Sumberdaya Ikan di WilayahKabupaten Lombok Timur secara optimaldan berkelanjutan, maka perlu diadakanpengaturan perijinannya;
b. bahwa sebagai upaya penunjang pelaksana-an Otonomi Daerah diperlukan adanyapenggalian sumber PAD dari Retribusi gunamembiayai Penyelenggaraan Pemerintahandan Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud huruf a dan huruf b, dipan-dang perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958tentang Pembentukan Daerah-daerah TingkatII dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat IBali, Nusa Tenggara Barat dan NusaTenggara Timur (Lembaran Negara Tahun1958 Nomor 122, Tambahan LembaranNegara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 34 Tahun 2000 (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 426, TambahanLembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 118, Tambahan LembaranNegara Nomor 3344);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimanadiubah dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 118, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikaldi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Lembaran Daerah Tahun 2006 117
Nomor 3373); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi Sebagai DaerahOtonom (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 54, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaraTahun 2001 Nomor 119, Tambahan LembaranNegara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4593);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok TimurNomor 11 Tahun 2000 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-dinasDaerah Kabupaten Lombok Timur (Lembar-an Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun2000 Nomor 12 Tambahan Lembaran DaerahNomor 2).
Lembaran Daerah Tahun 2006 118
Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan
BUPATI LOMBOK TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRI-BUSI IJIN USAHA PERIKANAN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kab.Lombok Timur; 2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur; 3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur;
5. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biotaperairan lainnya;
6. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badanuntuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasukkegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mengolah,mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuankomersial;
7. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukanUsaha Perikanan dan dilakukan oleh perorangan atau Badan;
8. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
Lembaran Daerah Tahun 2006 119
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyim-an, mendinginkan, mengolah ikan atau mengawetkan ikanuntuk tujuan komersial;
9. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untukmemelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan danmemanen hasilnya, dengan alat atau cara apapun termasukkegiatan memuat/mengangkut, menyimpan, mengolah,mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuankomersial;
10. Pembinaan Mutu Hasil Perikanan adalah usaha untukmencapai tingkatan mutu yang tinggi dari pada ikan danbiota perairan lainnya mulai dari produsen sampai kepadakonsumen, seperti sortasi, rading, kualiti kontrol, standarisasidan lain sebagainya;
11. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apunglainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapanikan, termasuk untuk melakukan survey atau ekplorasiperikanan, pengangkutan, memuat/mengangkut, menyim-an, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan;
12. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahanjumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatanusaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam IUP;
13. Perluasan Pembudidayaan Ikan adalah penambahan arealdan/atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yangtercantum dalam IUP;
14. Ijin Usaha Perikanan (IUP) adalah ijin tertulis yang harusdimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usahaperikanan dengan menggunakan sarana produksi yangtercantum dalam ijin tersebut;
15. Surat Ijin Menyelenggarakan Pelelangan (SIMP) adalah ijinbagi setiap organisasi nelayan/petani ikan untuk menyeleng-garakan pelelangan di tempat tertentu;
Lembaran Daerah Tahun 2006 120
16. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah ijin yang diwajibkanbagi setiap kali kegiatan pengiriman/pengangkutansumberdaya ikan dan hasil olahannya, baik yang bersifatkomersial maupun non komersial ke luar Kab.Lombok Timurtanpa memandang volume yang diangkut;
17. Surat Keterangan Mutu adalah surat keterangan yangdiberikan kepada perusahaan atau pengujian mutu hasilperikanan yang akan ke luar Kabupaten Lombok Timurtanpa memandang volume yang diangkut;
18. Sertifikat Mutu adalah Sertifikat yang diberikan kepadaperusahaan perikanan atas pengujian mutu hasil perikananyang akan diekspor;
19. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah pungutan hasilpenjualan ikan hasil tangkapan/hasil pembudidayaan yangharus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh perusahaanperikanan dan nelayan atau petani ikan yang telah mendapatIjin Usaha Perikanan (IUP);
20. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) adalah pungutanyang dikenakan 1 (satu) kali selama tenggang waktuberlakunya surat ijin usaha perikanan dan dikenakan padasaat ijin pengusahaan Perikanan diberikan oleh PemerintahDaerah Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukankegiatan menangkap ikan;
22. Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP) adalah surat yangdiberikan pemberi ijin kepada perusahaan Perikanan yangtelah mendaftarkan perusahaannya;
B A B II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2 (1) Nama Retribusi adalah Ijin Usaha Perikanan;
Lembaran Daerah Tahun 2006 121
(2) Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan olehPemerintah berupa penerbitan Ijin Usaha dan Hasil UsahaPerikanan;
(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan hukumyang bergerak dibidang usaha perikanan;
(4) Retribusi Ijin digolongkan dalam Retribusi Perijinan tertentu;
B A B III UKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 3 Tingkat penggunaan jasa diukur dari jumlah dan jenis ijin yangdiberikan.
B A B IV PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SERTA
WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 4
Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusididasarkan pada biaya administrasi, jenis usaha, luasan atauareal, survey lapangan dan penelitian tehnis serta biayapembinaan dan pengendalian.
Pasal 5 (1) Retribusi Ijin Usaha Perikanan dikenakan berdasarkan
luasan/ areal yang dipergunakan dalam usaha perikanan; (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Ijin Usaha Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaiberikut :
a.
b. c.
Usaha Budidaya di laut (bukan impoding net/are Usaha Budidaya Tambak Tradisional/Ha Usaha Budidaya Tambak Semi Intensif/Ha
Rp.
Rp. Rp.
2.500,-
25.000,-100.000,-
Lembaran Daerah Tahun 2006 122
d. e. f. g. h. i. j.
k.
l.
Usaha Budidaya Tambak Intensif/Ha Usaha Budidaya Kolam 5 s/d 10 are Usaha Budidaya Kolam 10 s/d 25 are Usaha Budidaya Kolam 26 are Usaha Budidaya Karamba 5 s/d 10 unit Usaha Budidaya Karamba di atas 10 unit Imponding net, kurungan dan sejenisnya/ lokalUsaha Budidaya Mutiara 1 (satu) titik koordinat (radius 500 m) Usaha budidaya rumput laut (keramba jarring apung)
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.
Rp.
400.000,-10.000,-30.000,-75.000,-25.000,-50.000,-5.000,-
7.000.000,
5.000,-
Pasal 6 (1) Retribusi Ijin Usaha Penangkapan dikenakan berdasarkan
besar armada, daya mesin dan alat tangkap yang digunakandalam usaha penangkapan.
(2) Besarnya Retribusi Ijin Usaha Penangkapan dimaksud padaayat (1) setiap tahun ditetapkan sebagai berikut : a. Usaha Penangkapan :
1. Jukung, sampan, perahu (tak bermotor) : a. Panjang sama dengan atau lebih dari 7 m tetapi kurang dari 10 m Rp.10.000/buah
b. Panjang lebih dari 10 m Rp.20.000/buah
2. Jukung, sampan, perahu (bermotor tempel) : a. Tenaga Penggerak dari 7,5 – 20 PK Rp.30.000/buah b. Tenaga Penggerak sama dengan atau lebih dari 21 PK, tetapi kurang dari 30 PK Rp.50.000/buah
3. Perahu/Kapal motor bermesin dalam : a. Tonage kurang dari 5 GT Rp.50.000/buah b. Tonage sama dengan atau lebih dari
5 GT, tetapi kurang dari 10 GT Rp.150.000/buahLembaran Daerah Tahun 2006 123
b. Alat-alat Penangkap : 1. Pukat cincin (Purse seine) Rp.40.000/buah 2. Lampara/Layang Rp.20.000/buah
3. Jaring Kantong (Seine Net) : a. Payang Rp. 10.000/buah b. Jala Oras Rp. 15.000/buah c. Jala Rompo Rp. 10.000/buah d. Dogol Rp. 10.000/buah e. Kerakat Pantai Rp. 25.000/buah
4. Jaring Angkat (Lift Net) : a. Boke Ami Rp. 45.000/buah b. Bagan Perahu Rp. 35.000/buah c. Bagan Rakit Rp. 25.000/buah d. Bagan Tancap Rp. 20.000/buah
5. Alat Perangkap : a. Muro Ami Rp. 20.000/buah b. Sero/Jermal/Blat Rp. 5.000/buah c. Unit Bubu Rp. 2.000/buah 6. Long Line (Rawai) Rp. 30.000/basket 7. Pole and Line Rp. 20.000/buah 8. Stik Help Dit Net Rp. 5.000/buah 9. Jaring Insang (Gill Net) : a. Gill Net Hanyut Rp. 30.000/unit b. Gill Net 3 Lapis (Tromel Net) Rp. 30.000/unit c. Gill Net 2 Lapis Rp. 20.000/unit d. Jaring Klitik Rp. 30.000/unit e. Jaring Bendera Rp. 20.000/unit c. Usaha Penyelaman kecuali Ikan Hias Rp. 50.000/unit d. Usaha Pengolahan atau Pemasaran :
1. Investasi Total Kurang dari atau sama dengan Rp.500.000 Rp.25.000
2. Investasi Total dari Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.000.000 Rp.50.000
Lembaran Daerah Tahun 2006 124
3. Investasi Total dari Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000 Rp.75.000
4. Investasi Total dari Rp.2.500.000 sampai dengan Rp.5.000.000 Rp.100.000
5. Investasi Total dari Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000 Rp.125.000
6. Investasi Total lebih dari Rp.10.000.000 Rp.250.000
Pasal 7 Wilayah pungutan retribusi adalah Kabupaten Lombok Timur.
B A B V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 8 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yangdisamakan.
(3) Retribusi dipungut pada saat pengurusan ijin. (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan tanda bukti pembayaran. (5) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan
Pembayaran.
Pasal 9 (1) Kepada petugas pemungut diberikan biaya operasional
sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pungutan yang telahdisetor ke Kas Daerah;
(2) Untuk kelancaran pembinaan kepada pengelola disediakanbiaya operasional yang besarnya ditetapkan denganKeputusan Bupati.
Lembaran Daerah Tahun 2006 125
B A B VI PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IJIN
Pasal 10 (1) Peringatan secara tertulis diberikan kepada perusahaan
apabila : a. Melakukan penambahan/perluasan usaha tanpa
persetujuan tertulis dari pemberi ijin; b. Tidak menyampaikan laporan/informasi atau dengan
sengaja menyampaikan laporan/informasi yang tidakbenar;
c. Melakukan pemindahan lokasi perusahaan tanpapersetujuan Pejabat yang berwenang;
d. Menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibatkegiatan perusakan terhadap lingkungan hidup yangmelampaui ambang batas baku mutu lingkungan yangditetapkan berdasarkan perundang-undangan yangberlaku;
(2) Peringatan secara tertulis diberikan kepada perusahaanpemegang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengantenggang waktu masing- masing 1 (satu) bulan.
Pasal 11 (1) Perusahaan dapat dibekukan apabila tidak melakukan
perbaikan walaupun telah mendapat peringatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Pembekuan dimaksud ayat (1) diberlakukan paling lama 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannyapenetapan pembekuan kegiatan perusahaan.
(3) Apabila dalam masa pembekuan ijin pemilik perusahaantelah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai denganketentuan yang berlaku maka perusahaan dapat beroperasikembali.
Lembaran Daerah Tahun 2006 126
Pasal 12 (1) Ijin dapat dicabut apabila :
a. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukanperbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelahmelampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11;
b. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukumanoleh Pengadilan atas pelanggaran yang telah memilikikekuatan hukum tetap;
(2) Pejabat yang berwenang mencabut ijin usaha adalah pejabatyang menerbitkan ijin.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaanpungutan retribusi perijinan ini dilakukan oleh Dinas Kelautandan Perikanan.
B A B VIII SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunyaatau kuran membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 %(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidakatau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SuratTagihan Retribusi Daerah.
B A B IX TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15 (1) pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran denganLembaran Daerah Tahun 2006 127
mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnyayang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal suratteguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusiharus melunasi retribusi terutang.
(3) Surat Teguran/penyetoran surat lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yangditunjuk.
B A B X
K E D A L U W A R S A Pasal 16
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsasetelah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitungsejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila WajibRetribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) apabila : a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung; (3) Pedoman dan tata cara penghapusan piutang retribusi yang
kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.
B A B XI P E N Y I D I K A N
Pasal 17 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untukmelakukan penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah.
Lembaran Daerah Tahun 2006 128
(2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidanadibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporantersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana dibidang perpajakan daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau badan sehubungan dengan tindak pidanaperpajakan daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumenlain berkenaan dengan tindak pidana dibidangperpajakan daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumenserta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan dibidang tugas tersebut;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeningkatkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan/atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud huruf a;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana tersebut;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidangperpajakan menurut hukum yang dapat dipertang-gungjawabkan.
Lembaran Daerah Tahun 2006 129
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikankepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana.
B A B XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 18 (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam asal 5 dan Pasal 6, sehinggamerugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurunganpaling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahpelanggaran.
B A B XIII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka PeraturanDaerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin UsahaPerikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenaipelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati. Lembaran Daerah Tahun 2006 130
Pasal 21 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran daerah Kabupaten Lombok Timur.
Ditetapkan di Selong
pada tanggal 9 Oktobner 2006 BUPATI LOMBOK TIMUR
Cap. t td. H.MOH ALI BIN DACHLAN
Ditetapkan di Selong pada tanggal 10 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Cap. t t d. LALU NIRWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2006 NOMOR
Lembaran Daerah Tahun 2006 131
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN
I. U M U M Bahwa dengan makin meningkatnya perkembangan
sosial ekonomi masyarakat serta meningkatnya pelayanan jasayang diberikan Pemerintah kepada masyarakat menyebabkankeperluan dana yang dibutuhkan makin meningkat.
Hal ini sejalan dengan gerak langkah, perkembanganpembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan diKabupaten Lombok Timur, dimana penyediaan dana darisumber-sumber Pendapatan Asli Daerah memerlukanpenanganan yang lebih intensif.
Untuk mencapai target tersebut, Pemberian Ijin UsahaBudidaya seperti usaha budidaya di laut, usaha budidayatambak tradisional, semi intensif, intensif, usaha budidayakolam, usaha budidaya karamba, inponding Net serta usahabudidaya mutiara perlu dikenakan Retribusi atas IjinUsahanya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Ayat (1)
Cukup jelas
Lembaran Daerah Tahun 2006 132
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4)
Cukup jelas Ayat (5)
Cukup jelas
Lembaran Daerah Tahun 2006 133
Pasal 9 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas
Lembaran Daerah Tahun 2006 134
Pasal 16 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR ………….
Lembaran Daerah Tahun 2006 135