PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN …pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/files/LKJiP 2015.pdf ·...

LAKIP BPMPDPKB 2015 1

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

BPMPDPKB KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2015


RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun

2011-2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo Yang Lebih Berdaya, Tangguh,

Mandiri Dan Sejahtera Didukung Aparatur Yang Profesional”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat (4) misi, yaitu:

1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan kependudukan;

2. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan dan kesetaraan

gender;

3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran - sasaran strategis yang

hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peserta KB aktif, dengan indikator kinerja cakupan peserta KB aktif;

2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan indikator kinerja cakupan pembinaan keluarga

sejahtera dan capaian perempuan bekerja di sector publik;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa, dengan indikator kinerja capaian

peningkatan pelayanan Pemerintah Desa;

4. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa, dengan indikator

kinerja capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan,

program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dari analisis terhadap empat

(4) sasaran strategis, terdapat lima (5) indicator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja BPMPDPKB Tahun 2015 dapat disimpulkan sebaga

iberikut:

1. Sasaran strategis peningkatan peserta KB aktif, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan

realisasi indicator kinerja utama (IKU) sebesar 80,38 %,lebih besar dari target yang telah

ditentukan sebesar 79,32 % dan disertai penyerapan anggaran mencapai 91,16 %;

2. Sasaran strategis peningkatan kesejahteraan keluarga, capaian kinerja dinilai baik

berdasarkan capaian 2 (dua) indicator kinerja utama (IKU) yang lebih besar dari target yang

telah ditentukan. Indicator kinerja utama (IKU) pertama adalah cakupan pembinaan keluarga

sejahtera dengan realisasi sebesar 32,50 % dari target sebesar 31,22 %, sedangkan indicator

kinerja utama (IKU) kedua adalah capaian perempuan di sector public dengan realisasi

sebesar 10,13 % dari target sebesar 6,68 %. Capaian – capaian indicator kinerja utama

(IKU) tersebut disertai penyerapan anggaran rata – rata sebesar 95,89 % ;


3. Sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Desa, capaian kinerja dinilai

baik berdasarkan realisasi indicator kinerja utama (IKU) sebesar 69,17 %, lebih besar dari

target yang telah ditentukan sebesar 49,89 % dan disertai penyerapan anggaran sebesar

82,97 %;

4. Sasaran strategis peningkatan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa,

capaian kinerja dinilai baik walaupun realisasi indicator kinerja utama (IKU) sebesar 71,20 %,

kurang dari target yang telah ditentukan sebesar 76,35 %. Hal ini dikarenakan perbedaan

antara realisasi dan target indicator kinerja utama (IKU) tidak lebih dari 10 %. Selain itu,

capaian indicator kinerja utama (IKU) tersebut juga disertai penyerapan anggaran sebesar

94,87 %.


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah

serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kulon progo (BPMPDPKB) tahun 2015. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah(LKjIP) BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 disusun

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP yang disusun oleh BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo merupakan

perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 serta

petanggungjawaban Rentsra BPMPDPKB melalui alat pertanggung jawaban secara

periodik. Keberhasilan pencapaian program yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh

faktor kondisi dan dukungan serta peran serta dari seluruh pihak yang terlibat dan

berkepentingan (stakeholders).

LKjIP Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan

Keluarga Berencana ini sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang berisi

informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, semoga bermanfaat bagi peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dan eksistensi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintahan Desa perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

Kulon Progo, 2016

Kepala Badan PMPDP dan KB

Dra.SRI UTAMI,M.Hum

Pembina Tingkat I,IV/b

NIP : 19670221 199403 2 005


BAB IPENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16

Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah,dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas

Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi

Perumusan kebijakan teknis, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan perlindungan

anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

Perempuan dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2015 secara

keseluruhan terdiri dari 95 PNS yang terdiri dari 20 pejabat struktural dan 33 staf

dan 42 personil Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiSesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah,dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas

Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas

sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa

3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4. Melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan

5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Uraian tugas Sekretariat dan Bidang sesuai dengan susunan organisasi

tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan

kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas:


1. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;

2. Melaksanakan kegiatan perencanaan;

3. Melaksanakan kegiatan keuangan;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan;

5. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program dan kegiatan; dan

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan berkaitan

dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi penyelenggaraan

pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat dan

pengembangan kelembagaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan

masyarakat;

2. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan masyarakat;

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan


c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi pembinaan,

fasilitasi dan bimbingan tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan

pendapatan desa serta pengelolaan kekayaan desa.

Untuk menyelenggarkan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan

Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan tata

pemerintahan desa;

2. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan pengelolaan

keuangan dan pendapatan desa;

3. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan pengelolaan

kekayaan desa;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberika oleh kepala baadn berkaitan


d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai

fungsi penyelenggaraan penguatan pengarusutamaan gender serta

pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:


1. Menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender;

2. Menyelenggarakan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak;

dan

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan


e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi

penyelenggaraan advokasi konseling, pembinaan keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi, pelayanan dan pembinaan kelembagaan keluarga

berencana, pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi

keluarga.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan advokasi konseling dan pembinaan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pembinaan kelembagaan

keluarga berencana;

3. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga;

4. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan

5. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh

kepala badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakanan

sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakanan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka

BPMPDPKB telah menyusun Renstra 2011 – 2016 dengan mengacu pada

RPJMD 2011 – 2016 yang memuat visi misi program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada periode tahun 2011 – 2016 berikut target output dan

outcome yang akan dicapainya. Dalam Renstra tersebut telah mencakup

strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu :


1. Meningkatkan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pada

kelompok sasaran

2. Meningkatkan kemitraan lintas instansi dan lembaga keuangan

3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas lembaga dan instansi

4. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa melalui bimtek

1.4. Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi

Permasalahan yang dihadapi oleh BPMPDPKB secara umum yang

meliputi urusan keluarga berencana dan sejahtera, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :

1. Peran dan fungsi LPMD belum optimal dalam pembangunan,

pemberdayaan dan pemerintahan desa

2. Payung hukum pelaksanaan pasca program PNPM-MPd belum ada

3. Rendahnya inovasi masyarakat dan penemuan teknologi tepat guna di

masyarakat.

4. Program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok

(UPPKS,P2WKSS, KAKB ) dan lainnya selain perlu modal juga butuh

ketrampilan untuk mengelola usaha dan memanfaatkan potensi local.

5. PUS yang ingin ber-KB belum terlayani masih cukup tinggi 7,16%

6. Kasus persalinan remaja semakin tinggi ( tahun 2015 ada 107kasus)

7. Pola asuh balita yang kurang sesuai dengan tingkat perkembangan anak

8. Peran dan partisipasi masyarakat/pengusaha untuk Pengembangan

Kabupaten Layak Anak masih kurang

9. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat

10. Belum lengkapnya dokumen administrasi perijinan penggunaan tanah

kas desa (TKD) sehingga menghambat proses penerbitan ijin Gubernur

11. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan pilkades serentak sebagai

tindak lanjut pelaksanaan UU tentang Desa.

12. Semakin besarnya kewenagan dan keuangan pemerintah desa.

Sedangkan untuk isu strategis (lingkungan ekstrenal )dapat dilihat pada

tabel berikut :


Tabel 1.1Identifikasi isu – isu strategis ( Lingkungan Eksternal )

Isu StrategisDinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional / Lokal

Gobalisasi semakin berpengaruh terhadap perilaku anak dan remaja, pola asuh orang tua terhadap anak serta tuntutan kesetaraan gender di berbagai bidang

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (secara fisik, psikis, seksual serta perdagangan orang) secara nasional meningkat yang mendorong pemerintah pusat menyerukan seluruh pemerintah daerah agar melakukan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat di tingkat regional sehingga mendorong komitmen Pemda dalam gerakan anti kekerasan, namun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan. Disamping itu keberanian korban untuk melapor masih rendah karena posisi korban lemah di masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang dengan mengurangi kesenjangan gender melalui pembangunan yang responsive gender.

Komitmen pemda dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat, namun belum didukung dengan kemampuan SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai

Peningkatan kasus kenakalan remaja dan pergaulan bebas remaja mengakibatkan meningkatnya usia pernikahan dini serta permasalahankesehatan reproduksi remaja lainnya

Komitmen Pemda untuk menanggulangi kenakalan remaja dan pergaulan bebas remaja dengan advokasi dan KIE remaja melalui PIK Remaja

Peningkatan anggaran dan kewenangan desa berimplikasi pada peningkatan pemberdayaa pemerintahan desa

Pemerintah Daerah harus mensikapi dengan menyiapkan regulasi, peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.


BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

BPMPDPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada

Renstra SKPD yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 5 tahun

(tahun 2011 – 2016 ) dengan memperhitungkan potensi organisasi, peluang

dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai visi misi tujuan dan

sasaran melalui program dan kegiatan.

2.1.1.Visi

Visi yang dituangkan dalam Renstra BPMPDPKB 2011-2016 adalah sebagai

berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG LEBIH

BERDAYA, TANGGUH, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

2.1.2.Misi

Guna mewujudkan visi BPMPDPKB 2011-2016 di atas, maka

disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Selanjutnya misi

BPMPDPKB dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan

kependudukan;

2. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang

berkeadilan dan kesetaraan gender;

3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

dalam pembangunan.

2.1.3. Tujuan

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

dalam pembangunan

2. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Terwujudnya peningkatan keluarga kecil bahagia dan sejahtera

berwawasan kependudukan

4. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak yang

berkeadilan dan kesetaraan gender


2.1.4. Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam

koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

2. Terwujudnya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam

pembangunan

3. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

4. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

desa

5. Terwujudnya keikutsertaan KB aktif

6. Terwujudnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga

7. Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak

8. Terwujudnya peningkatan pengarusutamaan gender dan anak.

Renstra 2011 – 2016 tersebut yang dijadikan acuan dalam

menyusun Rencana Kinerja Tahun 2015 dan telah ditetapkan dalan

Penetapan Kinerja.

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan komitmen bersama atau janji organisasi

untuk mewujudkan target kinerja tahunan yang meliputi sasaran strategis,

indikator kinerja, target, program / kegiatan dan anggaran.

Penetapan kinerja BPMPDPKB tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1Penetapan Kinerja BPMPDPKB Tahun 2015 (IKU SKPD)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

Program/Kegiatan Anggaran

Meningkatnya peserta KB aktif

Cakupan Peserta KB aktif

79,85 Peningkatan Pelayanan KB 156.000.000Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB 34.280.000

Penyediaan sarana dan Prasarana Program KB 1.293.389.425

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

88.465.000

Meningkatnya kesejahteraan

Cakupan pembinaan

38,16 Pembinaan Kelompok UPPKS

45.500.000


keluarga keluarga sejahtera

Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 20.000.000

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sehjahtera (BKS) 83.659.900

Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera 21.720.000

Capaian perempuan bekerja di sektor publik

7,01 Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

130.229.500

Peningkatan Kualitas Hidup Anak 539.493.950

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

34.545.000

Peningkatan Peranan Wanita 25.170.000

Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender 189.959.950

Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak 22.280.000

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender d (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

22.395.000

Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Desa

Capaian peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa

60,49 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 62.502.500

Pendampingan pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa

1.624.710.375

Pembinaan Pengelolaan asset Desa 33.950.150

Pembinaan tata pemerintahan desa 144.339.000

Penyusunan dan SosialisasiProduk Hukum Tentang Desa

88.849.625

Penggunaan tanah untuk kepentingan umum 1.369.629.250

Pembinaan Peningkatan Pendapatan Desa

40.000.000

Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

Capaian Penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

78.86 Pembinaan dan pengembangan pasar desa

19.667.500


Penyusunan data dan evaluasi pembangunan desa 86.101.000

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

145.225.000

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 47.274.050

Pendampingan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM)

23.395.000

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

25.636.200

Peningkatan Peran serta masyarakat dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)

45.865.800

Pendampingan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Masyarakat.

150.600.000

Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2015 tersebut, maka target sasaran

yang akan dicapai sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang telah

ditetapkan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan BPMPDPKB tahun 2015

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPMPDPKB tahun 2015

No. Sasaran Indikator Satuan Target (%)

1 Meningkatnya peserta KB aktif

Cakupan peserta KB aktif % 79,85

2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga

Cakupan pembinaan keluarga sejahtera

% 38,16


% 7,01

3 Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa

Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa

% 59.02

4 Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

% 78,86



Untuk mencapai sasaran kinerja tahunan tahun 2015, maka alokasi anggaran

yang tersedia adalah sebagai berikut :

2.2.1. Target Belanja BPMPDPKB

Tabel 2.3Target Belanja BPMPDPKB Tahun 2015

Uraian Target Persentase

Belanja Langsung 7.227.910.675 54,96%

Belanja Tidak Langsung 5.923.412.323 45,04%

Jumlah 13.151.322.998 100%


2.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Tabel 2.4Jumlah Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No SasaranAnggaran

(Rp)Persentase Keterangan

1 Meningkatnya peserta KB aktif

1.572.134.425 21,75%

2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga

1.135.153.300 15,70%

3 Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa

3.363.980.900 46,54%


1.156.642.050 16,00%

Jumlah 7.227.910.675 100%



BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan penilaian

kinerja yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini

dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya

merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan

dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja, selanjutnya dilakukan

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja

sebagai berikut:

Tabel 3.1Skala Nilai Peringkat Kinerja

NoInterval Nilai

Realisasi KinerjaKriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode

1. 91≤ 100 Sangat Baik

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat Rendah Sumber :Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah

Hasil pengukuran indikator kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo

Tahun Anggaran 2015 disajikan dalam tabel 3.2 berikut:


Tabel 3.2Capaian Kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR

KINERJASATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE

KRITERIA / KODE

1. Meningkatnya peserta KB aktif

Cakupan peserta KB aktif

% 79,85 79,06 99,01

2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga

Cakupan pembinaan keluarga sejahtera

% 38,16 50,83 133,20


% 7,01 7,21 102,85

3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa

Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa

% 59.02 67,40 113.58

4. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

% 78,86 74,99 95,09

Dari tabel 3.2, terdapat empat sasaran starategis dengan lima indikator

sasaran strategis di BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan klasifikasi

dalam Permendagri no. 54 tahun 2010, capaian seluruh indikator kinerja sasaran

strategis dalam klasifikasi sangat baik, yaitu:

1. Indikator Cakupan peserta KB Aktif dengan realisasi 99,01 kurang dari target;

2. Indikator Cakupan pembinaan keluarga sejahtera dengan realisasi 133,20%

melebihitarget;

3. Indikator Cakupan perempuan bekerja di sektor publik dengan realisasi

sebesar 102,85% melebihi target;

4. Indikator Capaian peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa dengan

realisasi sebesar 111,42% melebihi target;

5. Indikator Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi

desa dengan realisasi sebesar 95,09% kurang dari target.


3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja BPMPDPKB

Kabupaten Kulon Progo menurut Sasaran Strategis adalah sebagai berikut.

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Peserta KB Aktif

Tolok ukur capaian sasaran ke-1 (Meningkatnya Peserta KB Aktif)

mempunyai satu indikator kinerja yaitu cakupan peserta KB Aktif.

Tabel 3.3Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2015

No. IndikatorCapaian

2014

2015 Target akhir

Renstra (2016)

Capaian s/d 2015terhadap 2016 (%)

Target Realisasi % Realisasi

1. Cakupan Peserta KB Aktif

80,34% 79,85 % 79,06 % 99,01 79,94% 98,89%

Capaian kinerja 2015 untuk indikator cakupan peserta KB aktif

menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (99,01%). Kondisi ini juga

telah menyumbang sebanyak 98,89% dari target pada akhir RPJMD. Apabila

dibandingkan dengan capaian kinerja 2014, terjadi penurunan sebesar 1,28%.

Penurunan ini disebabkan karena peningkatan drop out peserta KB karena

PUS ingin menambah anak lagi anak kedua, serta naiknya bukan peserta KB

(Unmet need). Capaian kinerja tersebut didukung oleh program-program

kegiatan berupa Peningkatan Pelayanan KB, Pembinaan Kelompok

Masyarakat Peduli KB , Penyediaan sarana dan prasarana KB dan Advokasi

dan KIE kepesertaan KB dan KRR.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

a) Peran laki laki dalam keikutsertaan KB masih merupakan isu

kesenjangan gender, sehingga upaya untuk meningkatkan jumlah

peserta KB pria masih perlu dioptimalkan.

b) Masih tingginya pernikahan usia dini meskipun jumlahnya semakin

turun dibanding tahun 2014.


b. Solusi

a) Mengoptimalkan inovasi dengan mencari peserta KB pria

berhadiah dan penyediaan kondom gratis di apotik dan

mengoptimalkan sosialisasi KB pria terutama melalui tesmoni oleh

peserta KB pria, kelompok KB Pria , Kelompok Seni Peduli KB.

b) Meingkatkan KIE Kesehatan Repropduksi Remaja melalui

kelompok PIK Remaja jalur sekolah maupun jalur masyarakat.

3.2.2. Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Tolok ukur capaian sasaran ke-2 (Meningkatkan Kesejahteraan

Keluarga) mempunyai dua indikator kinerja yaitu Cakupan Pembinaan

Keluarga Sejahtera dan Cakupan Perempuan Bekerja di Sektor Publik.

Tabel 3.4Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Perempuan Bekerja di

Sektor Publik


2014

2015Target akhir

Renstra (2016)

Capaian s/d 2015terhadap

2016(%)

Target Realisasi%

Realisasi

1. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera

32,50% 38,16 % 50,83 133,20 46,83% 108,54%

2. Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik

10,13% 7,01 % 7,21 102,85 7,22% 99,86%

Capaian kinerja 2015 untuk indikator cakupan pembinaan keluarga

sejahtera menunjukkan klasifikasi kinerja sangat baik 133,20 %. Apabila

dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2014, terjadi peningkatan yang

signifikan. Capaian yang diperoleh di Tahun 2015 di dukung oleh adanya

program pembinaan KAKB dan pembinaan kelompok UPPKS.

Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian perempuan bekerja di

sektor publik menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (102,85%).

Capaian kinerja Tahun 2015 ini menyumbang sebanyak 99,86% dari target


akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun

2014, terjadi penurunan sebesar 2,92%. Meskipun realisasi tahun 2015

melebihi target yang ditetapkan.


a. Permasalahan

a) Kegiatan kelompok ekonomi produktif baik UPPKS maupun KAKB

selain membutukan modal juga diperlukan pengetahuan dan

ketrampilan dalam mengelola potensi dn sumber daya lokal.

b) Partisipasi perempuan di sektor publik semakin bagus, meskipun

penyebarannya belum merata di setiap pelosok desa.

b. Solusi

a) Perlunya pembinaan pengelolaan usaha dan pelatihan ketrampilan

bagi kelompok ekonomi produktif (UPPKS dan KAKB) agar dapat

mengembangkan usahanya serta memanfaatkan potensi lokal.

b) Masih perlu ditingkatkan sosialisasi kesetaraan gender di masyarakat

dan penguatan jejering Pengarusutamaan Gender.

3.2.3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah

Desa

Tolok ukur capaian sasaran ke-3 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Pemerintahan Desa) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Capaian

peningkatan pelayanan pemerintah desa.

Tabel 3.5Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa


2014

2015 Target akhir

Renstra (2016)

Capaian s/d 2015

terhadap 2016 (%)

TargetRealisasi

%%

Realisasi

1. Capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa

69,17% 60,49 67,40 113.58 60,31% 188,32%

Capaian 2015 sesuai data dasar RPJMD 2011-2016


Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian peningkatan pelayanan

pemerintah desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (113.58%).

Capaian kinerja tahun 2015 ini menyumbang sebanyak 188,325% dari target

akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun

2014, terjadi kenaikan sebesar 44,41%. Kenaikan tersebut karena adanya

sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti UU No 6 tahun

2016 tentang Desa agar aparatur pemerintah desa siap untuk

mengimplementasikan sesuai aturan perundangan. Capaian kinerja tersebut

didukung oleh program-program kegiatan berupa: pembinaan tata

pemerintahan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan dan

sosialisasi produk hukum tentang desa, pendampingan pemilihan kepala desa

dan pengisian aparatur pemerintahan Desa, Pembinaan peningkatan

pendapatan desa, Fasilitasi penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan

Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, .


a. Permasalahan

Perubahan regulasi tentang desa menuntut kesiapan aparatur

pemerintahan desa untuk mengimplementasikan sesuai peraturan

perundang-undangan yang ada. Namun kualitas SDM aparatur

pemerintah desa sangat beragam dan jauh dari memadai

b. Solusi

Meningkatkan pendidikan dan bimbingan teknis bagi aparatur

pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan perubahan regulasi yang baru

serta pendampingan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.2.4. Sasaran Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan

dan Ekonomi Desa

Tolak ukur capaian sasaran ke-4 (Meningkatnya Penguatan

Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa) mempunyai satu

indikator kinerja yaitu Capaian Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan

dan Ekonomi Desa.


Tabel 3.6Capaian Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa


2014

2015 Target akhir

Renstra (2016)

Capaian s/d 2014terhadap 2016 (%)

Target Realisasi%

Realisasi

1. Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

71,20% 78,86 % 74,99 % 95,09 83,76% 89,52%

Capaian 2015sesuai data dasar RPJMD 2011-2016

Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian penguatan kelembagaan

kemasyarakatan dan ekonomi desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang

sangat baik (95,09%). Capaian kinerja tahun 2015 ini menyumbang sebanyak

89,52% dari target akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan capaian

kinerja tahun 2014, terjadi peningkatan. Capaian kinerja tersebut didukung oleh

program-program kegiatan berupa Pemberdayaan Lembaga dan organisasi

masyarakat pedesaaan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa.


a. Permasalahan

a) Peran dan fungsi LPMD semakin berkurang dalam pembangunan

desa dengan berlakunya UU No 6 tentang Desa

b) Lembaga ekonomi desa belum berkembang dengan baik karena

lemahnya pengelolaan lembaga.

b. Solusi

a) Fungsi lembaga masyarakat disesuaikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b) Perlu pembinaan atas lembaga ekonomi desa baik dari organisasinya

maupun dari pengelolaan lembaganya.

3.3. Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya

3.3.1. AkuntabilitasAnggaran

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 bersumber dari Anggaran


Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebesar Rp.

13.151.322.998,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.

5.923.412.323,- atau 45,04 % dan belanja langsung sebesar Rp.

7.227.910.675 atau 54,96%.

Penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2015 sebesar Rp.

6.626.160.399,- dari total anggaran Rp. 7.227.910.675,- atau sebesar

91,67% yang dialokasikan. Realisasi anggaran belanja tidak langsung

sebesar Rp. 5.901.658.417,- dari Rp. 5.923.412.323,- atau 99,63 %. Jika

dilihat dari realisasi anggaran per sasaran penyerapan anggaran terbesar

pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kesejahteraan keluarga

98,82 % utamanya untuk Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera

(BKS), Pembinaan Kelompok UPPKS dan Peningkatan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada sasaran

meningkatnya peserta KB aktif sebesar 90,15 %

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2015 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran

pembangunan disajikan pada tabel berikut:

LAKIP BPMPDPKB 2014

Tabel 3.7Realisasi Anggaran Tahun 2015

No Sasaran Indikator KinerjaKinerja

Target Capaian Realisasi Anggaran

1 Meningkatnya peserta KB aktif Cakupan peserta KB Aktif 79,85 79,06 99,01 1.572.134.425

2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga

Cakupan Pembinaan keluarga Sejahtera

38,16 50,83 133,2 171.079.900

Cakupan Perempuan bekerja di sektor publik

7,01 7,21 102,85 964.073.400

3 Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa

Cakupan peningkatan pelayanan Pemerintah Desa

60,49 67,40 111,42 3.363.980.900


Cakupan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

78,86 74,99 95,09 543.764.5

Total Belanja Utama 6.615.033.175

Belanja Langsung Pendukung 612.877.500

Total Belanja Langsung 7.227.910.675


3.3.2 Akuntabilitas Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo didukung Sumber Daya Manusia

(SDM) sebanyak 95 orang yang terinci berdasarkan kriteria yang dapat

dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Data Pegawai BPMPDPKB Kulon Progo Menurut

Jumlah Kebutuhan Pegawai Tahun 2015

No Struktur Organisasi

Jumlah

Kebutuhan

Pegawai

Jumlah

Yang terisi Kekurangan

1 Kepala 1 1 -

2 Sekretariat 20 15 5

3Bidang Pemberdayaan Masyarakat

14 7 7

4Bidang Pemerintahan Desa

19 13 6

5Bidang Pemberdayaan Perempuan

8 6 2

6Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

23 11 12

7 PKB 54 42 12

Jumlah 139 95 44

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB.

Tabel 3.9

Komposisi Pegawai BPMPDPKB Kabupaten Kulon ProgoPer Bidang menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No Struktur Organisasi SLTP SLTAD3/

AKTAS1 S2 Jumlah

1 Kepala - - - 1 1

2 Sekretariat - 4 3 6 2 15

3Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1 - 5 1 7


4Bidang Pemerintahan Desa

- 3 1 7 2 13

5Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1 1 3 1 6

6Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 2 - 8 1 11

7 PKB 14 2 25 1 42

Jumlah - 25 7 54 9 95

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB

Keadaan SDM yang dimiliki BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo

tersebut dari segi kuantitas, formasi yang diperlukan sebanyak 139 personil

baru terisi 95 personil, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 44

personil. Dengan personil yang terbatas dengan sejumlah kegiatan yang ada

untuk melaksanakan kegiatan dilakukan dengan koordinasi dan optimalisasi

waktu yang tersedia. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas aparatur yang

dapat menunjang pelaksanan tugas tugas dinas.

3.3.3 Akuntabilitas Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

DPPKA memiliki sarana prasarana pendukung sebagaimana terdapat dalam

tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Data Sarana dan Prasarana BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2015

No Jenis Asset

2014 2015

Jumlah

(unit)

Kondisi

Baik%

Jumlah

(unit)

Kondisi

Baik%

1 Alat alat angkutan 83 83 100 83 83 99,5

2Alat – alat Kantor dan rumah tangga

1.277 1.275 99 1.305 1.305 100

3Alat-alat studio dan komunikasi

23 23 100 23 23 100

4 Alat-alat kedokteran 513 513 100 513 513 100


5Alat-alat laboratorium

14 14 100 14 14 100

7 Bangunan Gedung 13 13 100 13 17 100

8 Buku Perpustakaan 67 67 100 67 67 100

Jumlah 1.685 1.990 1.998 99,9 1.998

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB


BAB IVPENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pmberdayaan Masyarakat

Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2015 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban publik

atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud penjabaran urusan yang

diampu oleh BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo. Selain itu LKjIP ini merupakan

perwujudan jajaran BPMPDPKB dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang

trasnparan dan akuntabel.

Secara umum sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai dengan

sangat baik.Hal ini dicapai dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, serta

kerja keras seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

Permpuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

Kepala BPMPDPKBKabupaten Kulon Progo

Dra.SRI UTAMI,M.HumNIP: 19670221 199403 2 004

LAKIP BPMPDPKB 2015

Lampiran BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPDPKB KABUPATEN KULONPROGO

PERDA NO :12 tahun 2012

KEPALA BADAN

SEKRETRARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG KELUARGA BERENCANAKELUARGA SEJAHTERA

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Sub Bid Pengembangan Peran Serta dan

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

Sub Bid Penguatan Pengarusutamaan Gender

Perlindungan Perempuan dan Anak

Sub Bid Kekayaan Desa

Sub Bid Tata Pemerintahan

Sub Bid Pengembangan Kelembagaan

Sub Bid Keuangan dan Pendapatan Desa

LAKIP BPMPDPKB 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN …pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/files/LKJiP 2015.pdf ·...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN …pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/files/LKJiP 2015.pdf ·...