PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT … BARAT_… · 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT … BARAT_… · 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman...
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 284 -
- 285 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 286 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 1547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 287 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
- 288 -
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat;
- 289 -
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat
UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Dinas Sosial; 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi; 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 7. Dinas Pekerjaan Umum; 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Pasar; 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11. Dinas Pertanian dan Peternakan; 12. Dinas Kelautan dan Perikanan; 13. Dinas Perkebunan; 14. Dinas Kehutanan; dan 15. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 290 -
BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3
Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
Pasal 5
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan
pengendalian, pembinaan dan perizinan, yang dipilah dalam kelompok : 1) Pendidikan Dasar ; 2) Pendidikan Menengah ; 3) Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga ;
dan 4) Sarana Prasarana Pelayanan Pendidikan.
- 291 -
b. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan bidang pendidikan.
c. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas :
1) Seksi TK dan SD; 2) Seksi SMP; dan 3) Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar.
d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri atas : 1) Seksi SMA; 2) Seksi SMK; dan 3) Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah.
e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas : 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah; 2) Seksi Pemuda; dan 3) Seksi Olahraga..
f. Bidang Sarana Prasarana Pelayanan Pendidikan, terdiri atas : 1) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; 2) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah;
dan 3) Seksi Sarana Prasarana Pelayanan Pendidikan.
- 292 -
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7
Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.
- 293 -
Pasal 8
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian, pembinaan dan perizinan dibidang kesehatan yang dipilah dalam kelompok : 1) Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan; 2) Bidang Pelayanan Kesehatan; 3) Bidang promosi kesehatan dan kesehatan keluarga;
dan 4) Bidang Sarana Prasarana dan informasi kesehatan.
b. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan bidang kesehatan.
c. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 9
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas ;
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan ;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri atas:
1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2) Seksi Wabah dan Bencana; dan 3) Seksi Kesehatan Lingkungan.
d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas : 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
- 294 -
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas : 1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan; 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan 3) Seksi Registrasi dan Akreditasi.
f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri atas : 1) Seksi Jaminan Kesehatan; 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan 3) Seksi Kefarmasian.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 295 -
Bagian Ketiga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 11
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan
transmigrasi. b. Penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan bidang
penempatan dan perluasan kerja, bidang pelatihan dan produktivitas, bidang hubungan industrial dan syarat kerja, bidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan.
c. Merumuskan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan atas rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.
d. Pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pendidikan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif.
e. Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap pada lowongan kerja yang tersedia di berbagai sektor ekonomi.
f. Pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penyiapan pemukiman transmigrasi.
g. Pembinaan, koordinasi dan kerjasama SDM transmigrasi. h. Pembinaan, koordinasi dan pengembangan masyarakat
kawasan transmigrasi. i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tenaga kerja dan transmigrasi.
- 296 -
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 12
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, terdiri atas ;
a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Permukiman, Penempatan dan Pembinaan,
terdiri atas : 1) Seksi Penyiapan, Penataan dan Penempatan
Penduduk ; 2) Seksi Pembinaan Pemukiman Penduduk; dan 3) Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigrasi. d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas :
1) Seksi Penempatan tenaga Kerja; 2) Seksi Perluasan Tenaga Kerja; dan 3) Seksi Bursa Tenaga Kerja.
e. Bidang Pembinaan Tenaga Kerja, terdiri atas : 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas; 2) Seksi Standarisasi Pengembangan Lembaga dan
Pelatihan; dan 3) Seksi Sarana Prasarana Pelatihan.
f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, terdiri atas : 1) Seksi Hubungan Industrial; 2) Seksi Persyaratan dan Norma Kerja; dan 3) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 297 -
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
. Bagian Keempat
Dinas Sosial
Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 13
Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesejahteraan Sosial.
Pasal 14
Dinas Sosial mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 298 - b. Pembinaan dan pengembangan potensi sumber
kesejahteraan sosial. c. Pembinaan, rehabilitasi dan bantuan untuk penyandang
masalah kesejahteraan sosial. d. Perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. f. Penyelenggaraan urusan kesejahteraan dinas.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 15
(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
1) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin; dan 3) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial. d. Bidang Pelayanaan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
1) Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia; 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Cacat; dan 3) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Soaial, Tuna Sosial,
Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif. e. Bidang Bidang Bantuan Dan Jaminan Kesejahteraan
Sosial, terdiri atas : 1) Seksi Bansos, Penanganan Korban Bencana dan
Tindak Kekerasan;
- 299 - 2) Seksi Pengumpulan Dan Pengelolaan Sumber Dana
Sosial; dan 3) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 16
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
- 300 -
Pasal 17
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengendalian,
pembinaan dan perizinan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, yang dipilah dalam kelompok : 1) Bidang transportasi darat; 2) Bidang transportasi ASDP; 3) Bidang transportasi laut; 4) Bidang telekomunikasi dan informatika.
b. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
c. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi, terdiri atas :
a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang LLAJ, terdiri atas :
1) Seksi Lalu Lintas Darat; 2) Seksi Angkutan Darat; dan 3) Seksi Seksi Keselamatan, Teknik, Prasarana Dan
Sarana Darat. d. Bidang LLASDP, terdiri atas :
1) Seksi Lalu Lintas SDP; 2) Seksi Angkutan SDP; dan 3) Seksi Keselamatan, Teknik, Prasarana Dan Sarana
ASDP.
- 301 -
e. Bidang Transportasi Laut, terdiri atas : 1) Seksi Angkutan Laut; 2) Seksi Lalu Lintas Laut; dan 3) Seksi Keselamatan Pelayaran.
f. Bidang Pos, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas : 1) Seksi Sarana Teknologi Informatika; 2) Seksi Sarana Pos dan Telekomunikasi ; dan 3) Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) ; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
.
- 302 -
Bagian Keenam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 19
Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi : a. Melaksanakan Kewenangan disentralisasi dan Tugas
dekonsentreasi dibidang pariwisata seni dan budaya; b. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
c. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.
Pasal 20
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata, Seni dan
Budaya; b. Pembinaan, Pelestarian dan pengembangan Pariwisata Seni
dan Budaya; c. Meningkatkan Peran serta masyarakat dibidang Pariwisata
Seni dan Budaya; d. Perumusan program pengembangan Pariwisata, Seni dan
Budaya; e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan,
pengendalian,monitoring, Evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pariwisata, Seni dan Budaya;
f. Pengelolaan Tugas umum ketatausahaan di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.
- 303 -
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 21
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
terdiri atas :
a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Seni dan Perfilman, terdiri atas :
1) Seksi Pembinaan Kelembagaan; 2) Seksi Pembinaan Kreativitas; dan 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
d. Bidang Budaya dan Kepurbakalaan, terdiri atas : 1) Seksi Pembinaan dan Pelestarian Budaya; 2) Seksi Pembinaan Karakter dan Pekerti Bangsa; dan 3) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
e. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri atas : 1) Seksi Pengembangan Obyek Wisata; 2) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat; dan 3) Seksi Pengembangan Aset Wisata.
f. Bidang Pemasaran dan Mitra Usaha, terdiri atas : 1) Seksi Promosi dan Informasi; 2) Seksi Pengembangan Mitra Usaha; dan 3) Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 304 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 22
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum.
Pasal 23
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum,
Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan sesuai dengan kebijaksanaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Kebinamargaan;
- 305 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengembangan Cipta Karya; d. Pembinaan dan Pelaksanaan pengembangan Prasarana
Sumber Daya Air; e. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengembangan Tata Ruang; f. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengembangan Konstruksi; g. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pengawasan; h. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pekerjaan Umum.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air; dan 3. Seksi Pengamanan Sumber Daya Air.
d. Bidang Bina Marga, terdiri atas : 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Jalan; dan 3. Seksi Jembatan.
e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas : 1. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya; 2. Seksi Tata Bangunan dan Permukiman; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
- 306 -
f. Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri atas :
1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Tata Ruang dan
Kawasan ; 2. Seksi Kebersihan ; dan 3. Seksi Pertamanan dan Makam.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 307 -
Bagian Kedelapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 25
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 26
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan
Perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan industri kecil, menengah dan besar;
c. Pembinaan dan pengkoordinasian perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
d. Pembinaan dan pengkoordinasian, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan kemetrologian;
e. Pembinaan dan pengendalian izin industri dan perdagangan; f. Pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan ekspor
daerah, pasar lelang dan perdagangan berjangka komoditi; g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian,
monitoring, evaliasi dan pelaporan penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan;
h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.
- 308 -
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 27
(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Industri Aneka, terdiri atas :
1) Seksi Sarana dan Fasilitasi; 2) Seksi Usaha dan Produksi; dan 3) Seksi Pengawasan dan Pencegahan Pencemaran.
d. Bidang Industri Kecil dan Menengah, terdiri atas : 1) Seksi Industri Sandang dan Pangan; 2) Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan; dan 3) Seksi Industri Logam, Elektronik dan Kerajinan.
e. Bidang Usaha Perdagangan, terdiri atas : 1) Seksi Bina Usaha Perdagangan; 2) Seksi Ekspor dan Impor; dan 3) Seksi Bina Pasar dan Distribusi.
f. Bidang Perlindungan dan Pengawasan, terdiri atas : 1) Seksi Bina Konsumen; 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa ; dan 3) Seksi Metrologi.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 309 -
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar
Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 28
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pasar serta tugas pembantuan serta menyediakan sarana dan prasarana pasar.
Pasal 29
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkoperasian Usaha
Kecil Menengah dan Pasar.
- 310 - b. Pembentukan kopresai, usaha kecil menengah dan pasar
yang terdiri dalam kelompok bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil Menengah dan Pasar.
c. Melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan dan Pengendalian terhadap Koperasi, UKM dan Pasar diwilayahnya.
d. Melaksanakan pendidikan dan latihan pada pengurus dan anggota koperasi dalam rangka meningkatkan Kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
e. Melaksanakan tugas umum dan ketatausahaan dibidang Koperasi, UKM dan Pasar.
f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 30
(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Pasar, terdiri atas :
a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Koperasi, terdiri atas :
1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi ; 2) Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan 3) Seksi Kemitraan Koperasi.
d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas : 1) Seksi Pembinaan Kelembagaan UKM; 2) Seksi Pemberdayaan UKM; dan 3) Seksi Kewirausahaan UKM.
- 311 -
e. Bidang Pembinaan Pedagang Pasar dan PKL, terdiri atas : 1) Seksi Penempatan Pedagang; 2) Seksi Pengelolaan Pendapatan; dan 3) Seksi Pengawasan.
f. Bidang Sarana dan Prasarana Pasar dan PKL, terdiri atas : 1) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan; 2) Seksi Kebersihan; dan 3) Seksi Ketertiban.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 312 -
Bagian Kesepuluh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 31
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 32
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang
Pendudukan dan Pencatatan Sipil
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 33
(1) Susunan Organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
terdiri atas :
a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, terdiri
atas : 1) Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
2) Seksi Mutasi Penduduk. d. Bidang Pengolahan data dan Informasi Kependudukan,
terdiri atas : 1) Seksi Sarana Prasarana Administrasi
Kependudukan; dan 2) Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi
Kependudukan. e. Bidang Penyuluhan, Pendataan Kependudukan dan
Catatan Sipil, terdiri atas: 1) Seksi Penyuluhan dan Perundang-undangan; dan 2) Seksi Pendataan dan Dokumentasi.
f. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas : 1) Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian dan
Perubahan Kewarganegaraan; 2) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian,
Pengangkatan dan pengesahan Anak.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) Bagan Susunan Organisasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 314 -
Bagian Kesebelas Dinas Pertanian dan Peternakan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 34
Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian dan Peternakan.
Pasal 35
Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tanaman Pangan,
Holtikultura dan Peternakan. b. Penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana
pertanian, produksi, perlindungan tanaman, kesehatan ternak, benih dan bibit, pengolahan dan pemasaran hasil, kelembagaan, pembiayaan, investasi, perizinan, sumber daya manusia dan teknologi spesifik lokasi dibidang tanaman pangan, holtikultura dan peternakan.
c. Penyelenggaraan, Pengaturan, pembinaan dan Bimbingan Teknis, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi dibidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan.
b. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pertanian dan Peternakan.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 36
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri atas :
- 315 -
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program.
c. Bidang Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman, terdiri atas : 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan; dan 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Pertanian dan
Veteriner. d. Bidang Pengembangan Produksi Pertanian, terdiri atas :
1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikulutura;
2) Seksi Pengembangan Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikulutura;
3) Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Tani. e. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan, terdiri atas
: 1) Seksi Pengembangan Produksi Ternak; 2) Seksi Pengembangan Bibit Ternak; dan 3) Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha
Peternakan. f. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan
Peternakan, terdiri atas : 1) Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air; 2) Seksi Penerapan Teknologi; dan 3) Seksi Pengembangan Sarana.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 316 -
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Belas Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 37
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan
Pasal 38
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan
Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
- 317 - b. Pembinaan perikanan budidaya. c. Pembinaan perikanan tangkap. d. Pembinaan dan pengendalian mutu, pengolahan dan
pemasaran hasil. e. Pengeloaan sumber daya kelautan dan perikanan. f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kelautan dan perikanan.
g. Pembinaan, penyuluhan, pendidikan kelautan dan perikanan.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 39
(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :
1) Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya; 2) Seksi Produksi dan Usaha Budidaya; dan 3) Seksi Kesehatan Ikan dan Sanitasi Lingkungan.
d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas : 1) Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; 2) Seksi Usaha Perikanan Tangkap; dan 3) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Sumber Daya
Ikan. e. Bidang Pengendalian Mutu dan Pemasaran, terdiri atas :
1) Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan; 2) Seksi Promosi dan Pemasaran; dan 3) Seksi Penelitian, Pembinaan Usaha dan
Penyuluhan.
- 318 -
f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas : 1) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan; 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan; 3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 319 -
Bagian Ketiga Belas Dinas Perkebunan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 40
Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Perkebunan
Pasal 41
Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :
a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melakukan pengembangan, rehabilitasi dan pengendalian lahan perkebunan, pemberian ijin usaha/ investasi, pemantauan dan pengawasan ijin usaha/ investasi di bidang perkebunan.
c. Melakukan penyusunan data , pengembangan statistik dan sistem informasi perkebunan.
d. Melakukan pemetaan , penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna.
e. Melakukan pembinaan perlindungan tanaman perkebunanan serta konservasi lahan perkebunanan.
f. Melakukan perumusan kebijakan, penerapan kebijakan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan benih perkebunan.
g. Melakukan pembinaan teknis budidaya perkebunan. h. Melakukan pembinaan pengolahan hasil panen dan pasca
panen perkebunan. i. Melakukan pembinaan mutu hasil produksi perkebunan. j. Melakukan pembinaan pemasaran hasil produksi
perkebunan.
- 320 - k. Melakukan pembinaan masyarakat dan kelembagaan usaha
tani. l. Melakukan pembinaan saran prasarana pengelolaan dan
pemasaran hasil produksi perkebunan. m. Melakukan pembinaan pemberdayaan dan permodalan
petani/ pelaku agribisnis. n. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah. o. Melakukan pelayanan ketatausahaan dinas.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 42
(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Usaha, terdiri atas :
1) Seksi Pengembangan dan Investasi; 2) Seksi Data dan Informasi Perkebunan; dan 3) Seksi Tata Guna Lahan dan Konsevasi.
d. Bidang Budidaya Perkebunan, terdiri atas : 1) Seksi Perlindungan Tanaman; 2) Seksi Pengendalian Mutu Benih; dan 3) Seksi Teknis Budidaya.
e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, terdiri atas : 1) Seksi Pengolahan Hasil; 2) Seksi Pengendalian Mutu; dan 3) Seksi Pemasaran.
f. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana, terdiri atas: 1) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Usaha; dan 3) Seksi Pemberdayaan dan Permodalan Petani.
- 321 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Belas Dinas Kehutanan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 43
Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desenrtelisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kehutanan.
- 322 -
Pasal 44
Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Penyelenggaraan kawasan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan Hutan. d. Penyelenggaraan Pengamanan dan Penanggulangan
Bencana Hutan. e. Penyelenggaraan Pelestarian dan Perlindungan Hutan. f. Penyelenggaraan izin Usaha Kehutanan. g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kehutanan
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 45
(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, terdiri atas :
1) Seksi Inventarisasi dan Potensi ; 2) Seksi Tata Guna Hutan; dan 3) Seksi Rencana Karya.
d. Bidang Bina Usaha Kehutanan, terdiri atas : 1) Seksi Pengujian dan Legalitas; 2) Seksi Produksi Hasil Hutan; dan 3) Seksi Pengolahan Hasil Hutan.
- 323 - e. Bidang Perlindungan, Konserpasi dan Pengamanan
Hutan, terdiri atas : 1) Seksi Advokasi dan Pengamanan Hutan; 2) Seksi Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Hutan
dan Peredaran Hasil Hutan; dan 3) Seksi Perlindungan dan Konservasi Hutan.
f. Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan dan Hutan Kemasyarakatan, terdiri atas : 1) Seksi Reboisasi; 2) Seksi Pembinaan Hutan Kemasyarakatan; dan 3) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 324 -
Bagian Kelima Belas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 46
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 47
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah; b. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; c. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan
Perubahan APBD; d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. Mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD; g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; h. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah; i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); j. Menyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama Pemerintah Daerah; k. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah; l. Menyajikan informasi keuangan daerah; m. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah; n. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.
- 325 -
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 48
(1) Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri
atas :
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Program. c. Bidang Anggaran Pendapatan Daerah, terdiri atas :
1) Seksi Pendataan; 2) Seksi Penetapan dan Penagihan; dan 3) Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan.
d. Bidang Akuntansi, terdiri atas : 1) Seksi Akuntansi dan Pelaporan; 2) Seksi Verifikasi; dan 3) Seksi Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah. e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
1) Seksi Perbendaharaan Belanja Pegawai; 2) Seksi Perbendaharaan Belanja Non Pegawai; dan 3) Seksi Kekayaan Daerah.
f. Bidang Anggaran Belanja Daerah, terdiri atas : 1) Seksi Anggaran Belanja Pegawai; 2) Seksi Anggaran Belanja Non Pegawai; dan 3) Seksi Inventasi dan Pinjaman Daerah.
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 326 -
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) Bagan Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 49
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
Pasal 50
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 49 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 327 -
(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPT)
Pasal 51
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) mempunyai
kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah.
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(3) Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 52
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- 328 -
Pasal 53
(1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan
Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(3) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan
Organisasi yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.
Pasal 54
Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Sekretaris menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Bupati.
BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 55
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta para pejabat fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 329 -
(2) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb, Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIa, Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa.
(3) Pembinaan Kepegawaian dilakukan oleh Bupati selaku
Pembina Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai batas kewenangan masing-masing.
Pasal 56
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 57
Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas-Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58
(1) Pelaksanaan penataan organisasi Dinas Daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.
- 330 - (2) UPTD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, masih tetap berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 60
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);
dan segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. .
- 331 -
Pasal 61
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali terhadap ketentuan pada pasal 9 dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan masih tetap berlaku dan sebagai bagian dari Peraturan Daerah ini sampai ditetapkannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Daerah.
Pasal 62
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 3 Juli 2008
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
ttd
H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal Juli 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
ttd
Drs. BUDASMAN, M.Si NIP. 010 163 741
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2008 NOMOR 18.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
II. UMUM
Rumusan kebijakan otonomi daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara ekslisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Dasar utama penyususnan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing – masing tingkatan pemerintahan.
- 333 -
- 334 -
Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan : 1. Urusan wajib dan urusan pilihan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah; 2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; 3. Kemampuan keuangan daerah; 4. Ketersediaan sumber daya aparatur; 5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, didalam peraturan tersebut jumlah dan besaran kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi sesuai dengan perhitungan skoring. Besaran Organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai variabel nilainya 66 (enam puluh enam) sehingga masuk tipe B yang terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah, membawahkan paling banyak 3 (tiga) asisten; 2. Sekretariat DPRD; 3. Dinas Daerah paling banyak 15 (lima belas) di luar keuangan; 4. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10 (sepuluh) di luar
inspektorat, kepegawaian dan Rumah Sakit.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu meninjau kelembagaan perangkat daerah khususnya pembentukan Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 335 -
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas
- 336 - Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas
- 337 - Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51
Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah. Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan stándar yang berlaku.
- 338 - Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional.
Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Cukup Jelas Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 3.