PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR REVISI RENCANA...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR REVISI RENCANA...
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
REVISI
RENCANA STRATEGIS( RENSTRA )
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2016 - 2021
TAHUN 2017
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar
....i
Daftar Isi
ii
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1.Latar Belakang
1
1.2.Landasan Hukum
2
1.3.Maksud dan Tujuan
3
1.4.Sistematika Penulisan
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
6
2.1.Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
6
2.2.Sumber Daya SKPD
29
2.3.Kinerja Pelayanan SKPD
29
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
30
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
31
3.1 . Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
31
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
31
3.3.Telaah Renstra K / L dan Renstra Propinsi
32
3.4.Telaah RTRW dan KLHS
33
ii
3.5.Penentuan Isu-isu Strategis
33
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN
35
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
35
4.2.Strategi dan Kebijakan SKPD
36
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
39
5.1 Rencana Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar....... ...... 39
5.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
41
5.3. Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Diperindag Kabupaten Blitar tahun 2016-2021.......................................................
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
43
6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD terkait Misi V
43
6.2 Target Indikator Kinerja terkait dengan Tujuan dan RPJMD
43
BAB VII PENUTUP ............................................................................................................................. 44
iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas
berkat dan rahmat -Nya, atas tersusunnya Revisi Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021.
Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah merupakan
amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. bahwa setiap Kepala OPD wajib
menyusun Revisi Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan mempedomani Revisi RPJMD, visi, misi Bupati dan Wakil
Bupati Blitar.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, yang
menangani urusan industri dan perdagangan diharapkan dapat
menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar
melalui pemberdayaan IKM ( Industri Kecil Menengah), dengan
demikian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
berperan sebagai fasilitator dan katalisator bidang Industri dan
Perdagangan dengan menetapkan strategi, kebijakan dan program
yang tepat ,berkesinambungan dan berfokus pada dunia usaha.
Revisi Renstra ini memuat visi, misi, strategi, kebijakan,
program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Diharapkan Revisi Renstra ini menjadi acuan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Blitar dalam penyusunan program-program 5
tahun kedepan.
Akhir kata, semoga Revisi Rentra ini dapat mewujudkan segala
apa yang telah direncanakan, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD,
Amin.
Blitar, Maret 2017
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1
Kabupaten Blitar
Ir. Agung Pudjianto Pembina Utama Muda
NIP. 19580106 198603 1 012
2
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling
mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan
masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang
baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat,
disamping adanya globalisasi. Oleh karenanya, tuntutan seharusnya
direspon oleh Pemerintah dengan melaksanakan program-program yang
berpihak pada masyarakat.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka
Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah
tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut
adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan
kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai salah
satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perindustrian dan perdagangan.
Revisi Rencana strategis yang disusun Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Blitar merupakan langkah awal untuk
1
melaksanakan mandat di atas, yang dalam penyusunannya perlu
melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal
yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan
(strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan
(threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi
pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun,
dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia
maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan
yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun,
dan akan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunannnya.
Menindaklanjuti Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar “ Menuju
Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing” dengan 6
Misinya, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
mengakomodasi Misi ke 5 nya yaitu Meningkatkan keberdayaan masyarakat
dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing dengan sasaran
IKM melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan
ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan berdasar potensi lokal daerah serta
pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah:
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2
3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata
Cara Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang );
8) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021;
10)Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor .07 Tahun 2017 tentang
Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2016-2021;
11)Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar;
12)Surat Edaran Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD)
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
3
13)Surat Edaran Bupati Blitar Nomor 050/225/409.201.3/2017 tentang
Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis SKPD (Renstra
SKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah untuk menggambarkan
kondisi pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Blitar lima tahun kedepan dalam rangka
mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 di Bidang
Perindustrian dan Perdagangan.
Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah :
1. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja 5
tahun kedepan dan tahunannya.
2. Menjadi acuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan yang
dilaksanakan SKPD untuk 5 tahun kedepan
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja
tahunan SKPD.
4. Memberiikan gambaran tentang kondisi umum SKPD untuk
menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan
satu atau lebih Misi yang diembannya dalam visi misi Bupati dan wakil
Bupati.
5. Memudahkan penyusunan program dan kegiatan SKPD secara terarah,
terpadu, terukur sehingga mampu mendorong kreatiufitas SKPD
mengoptimalkan kinerjanya
1.4. Sistematika Penulisan
4
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Blitar tahun 2016-2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan serta Sistematika Penulisan.
Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD
Berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber
Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan serta
Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
Bab III. Isu–Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan
Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota, Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
Bab IV. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran SKPD
serta Strategi dan Kebijakan SKPD.
Bab V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Berisi Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan yang menjadi kewenangan SKPD
Bab VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Berisi Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan
Cara Mengukur Indikator Kinerja SKPD.
5
Bab VII. Penutup.
Lampiran-lampiran :
Matriks 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikakator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diperindag
Tahun 2016
Matriks 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikakator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diperindag
Tahun 2017-2021
Matriks 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikakator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diperindag
Tahun 2016-2021 Rev. ( 2018-2021 )
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
6
Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Perindustrian dan
Perdagangan dalam wilayah Kabupaten Blitar.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Blitar melalui Sekretariat dan 4 Bidangnya
(Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang BUMD)
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan
dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
perindustrian serta tugas pembantuan.
Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
a. Memvalidasi bahan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan
Perdagangan.
b. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pengendalian
BUMD.
c. Mengkoordinas pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pengendalian BUMD.
d. Menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian di bidang
Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan pengendalian BUMD.
e. Mengkoordinasi pembinaan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).
f. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
7
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a Tugas:
Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam menyusun
kebijakan, mengkoordinasikan bidang bidang, membina, melaksanakan,
dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana,
ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.
b Fungsi:
1. Memverifikasi penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas;
2. Mengkoordinasi pemantauan dan mengevaluasi hasil program kerja
Dinas;
3. Mengkoordinasian penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja
Dinas;
4. Mengkoordinasian pelaksanaan bidang-bidang pada Dinas;
5. Memimpin pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan, dan
keprotokolan.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada
Dinas.
7. Memimpin pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan
pegawai.
8. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
9. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan
kantor, pemanfaatan, dan perawatan inventaris kantor.
10. Mengkoordinasikan pelaksaan pelayanan teknis administrasi kepada
Dinas dan semua Unit Organisasi di lingkungan Dinas.
8
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi nya.
2.1. Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas dan fungsi
sebagai berikut:a. Tugas:
Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi
penyusunan program dan perencanaan anggaran pembiayaan,
monitoring , dan evaluasi pelaporan serta penyusunan
laporan .
b. Fungsi:1. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun
rencana program Dinas, monitoring, dan evaluasi
pelaporan, serta penyusunan laporan. 2. Menyusun rencana bahan dan menganalisa data guna
penyusunan rencana kegiataan dan programkerja dinas.3. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil
program kerja Dinas. 4. Menganalisa hasil pelaksanaan program dinas. 5. Menyusun dan menentukan laporan hasil program kerja
dinas.6. Mengelola tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
2.2. Sub Bagian Keuangana. Tugas:
Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi
keuangan , mengelolaan dan menghimpun penyusunan
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan. b. Fungsi:
9
1. Menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan, dan
mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.
2. Menghimpunan dan menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
dinas.
3. Menghimpun dan mengkaji ulang bahan dalam rangka
menyusun pedoman dan petunjuk teknis administrasi
keuangan Dinas.
4. Mengelola pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada
Dinas.
5. Menyusun rencana dan menentukan penelitian dan
pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan
SPMU atas keputusan Otorisasi.
6. Merencanakan pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai.
7. Menyusun dan membuat konsep laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan dinas.
8. Mengelola tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Tugas:
Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi
ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, pembinaan hukum,
organisasi, dan tata laksana.
b. Fungsi:
1. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan
rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, dan
laporan berkala.
10
2. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian
lingkungan dinas.
3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat,
tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.
4. Menyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan
kearsipan.
5. Menyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk
inventarisasi barang pengadaan, perawatan dan pemeliharaan
barang perlengkapan dinas.
6. Merencanakan penertiban pengamanan dan pemeliharaan
kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya.
7. Menyusunan laporan tahunan tentang barang inventaris
kantor.
8. Mengelola tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,
sesuai dengan bidang tugasnya
3. Bidang Perindustrian
Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas dan fungsi
sebagai berikut:
a. Tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintahan dibidang perindustrian, merencanakan
dan menyusun program kegiatan, mengkoordinasikan
pelaksanaan program, penyiapan bimbingan teknis terhadap
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana
dan prasarana, usaha, produksi, peningkatkan kerja sama,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang industri.
b. Fungsi:
11
1. Memverifikasi bahan kebijakan teknis dibidang
perindustrian.
2. Mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan strategis
dan rencana kerja tahunan dibidang perindustrian.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan,
pengembangan dan pengawasan kelembagaan dibidang
industri.
4. Mengkoordinasikan pemberian pertimbangan teknis
terkait perijinan dibidang perindustrian.
5. Mengkoordinasikan peningkatan, pengembangan dan
pemberdayaan investasi dan industri.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
terhadap perkembangan perindustrian.
7. Mengkoordinasikan peningkatan kerja antar sektor
industri dengan sektor ekonomi lainnya.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya.
3.1. Seksi Industri Hasil Pertanian:
a. Tugas :
Menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan Operasioanl Bimbingan Teknis
dan Supervisi, serta Pemantuan, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Industri Hasil Pertanian.
b. Fungsi
1. Menyusun program kerja dan melaksanakan
rencana strategis dan rencana kerja tahunan di
bidang industri hasil pertanian.
12
2. Membuat konsep dan pembinaan, pengembangan,
fasilitas terkait pemanfaatan sarana prasarana,
perijinan, pengawasan dan pengendalian
kelembagaan, peluang investasi, monev dan
pelapooran pelaksanaan kegiatan di bidang industri
hasil pertanian.
3. Menghimpun peraturan perundang-undangan guna
menyusun pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan pengembangan dan pengendalian di
bidang industri hasil pertanian.
4. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan
penyebaran informasi industri hasil pertanian.
5. Menyusun program kegiatan dalam rangka
pemberdayaan pembinaan dan pengembangan
industri hasil pertanian.
6. Menyusun rencana dengan unit atau instansi terkait
tentang pembinaan dan pengembangan hasil
pertanian.
7. Memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi
pelaku usaha industri hasil pertanian tentang
ketentuan di bidang perindustrian.
8. Melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan
dan pengembangan industri berbasis potensi lokal.
9. Menyiapkan usulan-usulan pembangunan terkait
pemberian fasilitas dan bantuan sarpras industri
hasil pertanian.
10. Meningkatkan kemitraan antara industri kecil
menengah, dan besar.
13
11. Melaksanakan kegiatan promosi dan informasi
tentang peluang investasi di bidang industri hasil
pertanian, melaksanakan monev dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di bidang industri hasil
pertanian .
12. Melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh kepala
bidang perindustrian.
3.2. Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan.
a. Tugas :
Menyusun rencana, mempersiapakn perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis,
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan.
b. Fungsi :
1. Menyusun program kerja dan melaksanakan
rencana strategis dan rencana kerja tahunan di
bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan.
2. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, fasilitasi
terkait pemanfaatan sarpras, perijinan, pengawasan
dan pengendalian kelembagaan, peluang investasi,
monev dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di
bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan.
3. Menghimpun peraturan perundang-undangan guna
menyusun pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan pengembangan dan pengendalian di
bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan.
14
4. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan
penyebaran informasi industri hasil perkebunan dan
kehutanan.
5. Menyusun program kegiatan dalam rangka
pemberdayaan pembinaan dan pengembangan
industri hasil perkebunan dan kehutanan.
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit atau instansi
terkait tentang pembinaan dan pengembnagan
industri hasil perkebunan dan kehutanan.
7. Memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi
pelaku usaha industri hasil perkebunan dan
kehutanan tentanmg ketentuan di bidang
perindustrian.
8. Melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan
dan pengembangan industri berbasis potensi lokal.
9. Menyiapkan usulan pembangunan terkait
pemberian fasilitasi dan bantuan sarpras industri
hasil perkebunan dan kehutanan.
10. Meningkatkan kemitraan antara industri kecil,
menengah, dan besar.
11. Melaksanakan kegiatan promosi dan informasi
tentang peluang investasi di bidang industri hasil
perkebunan dan kehutanan.
12. Melaksanakan monev dan pelaporan pelaksaan
kegiatan di bidang industri hasil perkebunan dan
kehutanan.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
Bidang Perindustrian.
15
3.3. Seksi Industri Logam Mesin Elektronika Tekstil dan
Aneka (ILMETA) .
a. Tugas :
Menyusun rencana, memepersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bintek dan
supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang ILMETA. b. Fungsi
1. Menyusun program kerja dan melaksanakan
rencana strategis dan rencana kerja tahunan
dibidang ILMETA.
2. Melaksanakan pembinaan, pengembangan,
fasilitas terkait pemanfaatan sarpras, perijinan,
pengawasan dan pengendalian kelembagaan,
peluang investsi, monitoring evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ILMETA.
3. Menghimpun peraturan perundang-undangan
guna menyusun pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan pengembangan dan pengendalian di
bidang ILMETA.
4. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data,
dan penyebaran informasi ILMETA.
5. Menyusun program kegiatan dalam rangka
pemberdayaan pembinaan dan pengembangan
ILMETA.
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit atau
instansi terkait tentang pembinaan dan
pengembangan ILMETA.
16
7. Memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi
pelaku usaha ILMETA tentang ketentuan di bidang
perindustrian.
8. Melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan
dan pengembangan industri berbasis potensi lokal.
9. Menyiapkan usulan pembangunan terkait
pemberian fasilitasi dan bantuan sarpras ILMETA.
10.Meningkatkan kemitraan antara industri kecil,
menengah, dan besar.
11.Melaksanakan kegiatan promosi dan informasi
tentang peluang investasi di bidang ILMETA.
12.Melaksanakan monev dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di bidang ILMETA.
13.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
kepala Bidang Perindustrian.
4. Bidang Perdagangan
Kabid Perdagangan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut
:
a. Tugas :membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang melioputi
bina usaha dan distribusi, metrology dan perlindungan
konsumen pengembangan perdagangan dan promosi.b. Fungsi :
1. Memverifikasi bahan perumusan kebijakan di bidang
perdagangan;
17
2. Mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanan rencana
strategis dan rencana kerja tahunan di bidang
perdagangan;3. Memimpin pelaksanaan koordinasi dan kerja sama
dengan lembaga dan atau asosiasi dunia perdagangan;4. Mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan
kelembagaan di bidang perdagangan;5. Mengkoordinasi pemberian pertimbangan teknis terkait
perijinan di bidang perdagangan;6. Memimpin pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan
barang penting lainnya;7. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan promosi di
bidang perdagangan;8. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kemetrologian dan
pengawasan penerapan standar di bidang perdagangan
serta perlindungan konsumen;9. Mengkoordinasi pengumpulan, analisis denah desiminasi
data serta monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam
rangka penyediaan informasi pasar dan stabilitas
harga;dan 10.Mengkoordinasi melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya.
4.1. Seksi Bina Usaha dan Distribusi mempunyai tugas dan
fungsi sebagai berikut :a. Tugas :
menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang bina usaha dan distribusi.b. Fungsi :
18
1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di
bidang bina usaha dan distribusi perdagangan;2. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di
bidang bina usaha dan distribusi perdagangan;3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan
kelembagaan di bidang perdagangan;4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan
kelembagaan di bidang perdagangan sector informal;5. Melaksanakan monitoring dan pengawasan
distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya;6. Memberikan pertimbangan teknis perijinan di
bidang perdagangan;7. Meningkatkan kemitraan antara pedagang kecil,
menengah dan besar;8. Melaksanakan monitoring dan pendataan pelaku
usaha perdagangan; dan9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang
tugasnya.
4.2. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen a. Tugas :
menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di Bidang Metrology dan Perlindungan
Konsumen.b. Fungsi :
1. Mengumpulkan data dan analisa data guna
penyusunan rencana kegiatan dan program kegiatan
dibidang metrology dan perlindungan konsumen;
19
2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
dibidang metrology dan perlindungan konsumen;3. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan di bidang kemetrologian dan
perlindungan keamanan;4. Melaksanakan kemetrologian dan pengawasan
penerapan standar perdagangan dan perlindungan
konsumen;5. Menyusun rencana dengan lembaga konsumen dan
instansi terkait lainnya dalam rangka perlindungan
konsumen;6. Membuat konsep dan mengembangkan monitoring,
evaluasi dan pengendalian harga bahan pokok dan
bahan penting lainnya; dan7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang
tugasnya.
4.3. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi a. Tugas :
menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang Pengembangan Pedagangan dan
Promosib. Fungsi :
1. Mengumpulkan bahan dan analisa data guna
penyusunan rencana kegiatan dan program kegiatan
di bidang perdagangan dan promosi;2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang perdangangan
dan promosi;3. Melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis
di bidang perdagangan;
20
4. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan
asosiasi bidang perdagangan;5. Melaksanakan pengkajian, identifikasi potensi yang
ada di daerah guna penyusunan profil investasi di
daerah;6. Menghimpun bahan dan pengelolaan data untuk
penyusunan profil komoditi potensial;7. Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi
komoditi potensial ekspor; dan8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang
tugasnya
5. Bidang Pengelolaan PasarKabid Pengelolaan Pasar mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai
berikut :a. Tugas :
membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintahan dibidang pengelolaan, penataan,
pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang lainnya
dalam daerah Kabupaten. b. Fungsi :
1. Memverifikasi bahan perumusan dan kebijaksanaan
teknis serta pemberdayaan pengembangan pengelolaan
pasar dan pedagang lainnya;2. Mengkoordinasi pelayanan penetapan perijinan serta
penyusunan dan pembuatan Daftar Induk Wajib
Retribusi Pasar;3. Mengkoordinasi pelaksanaan pemberdayaan,
pengembangan penataan, pengawasan dan pengendalian
bidang pasar dan pedagang lainnya;4. Mengkoordinasi pencatatan pembayaran dan pelaporan
dari Wajib Retribusi Pasar;
21
5. Memverifikasi bahan perencanaan dan pelaporan
pengembangan pasar;6. Mengkoordinasi pengadaan, pengelolaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;7. Mengkoordinasi pelaksanaan penagihan retribusi pasar;8. Mengkoordinasi pelaksanaan hubungan kerjasama
dalam pembinaan pengembangan pasar dan pedagang
lainnya;9. Memverifikasi rencana kegiatan pembinaan terhadap
pemungutan, pemeliharaan ketertiban dan kebersihan
pasar; dan10. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya.
5.1. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana a. Tugas :
menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana.b. Fungsi :
1. Menyusun dan menentukan bahan kebijakan
pembangunan sarana prasarana pasar;2. Membuat konsep dan menentukan rencana kegiatan
pengadaan sarana, perbaikan perawatan dan
pemeliharaan sarana prasarana pasar;3. Merancang pengembangan, peningkatan dan
pemeliharaan pembangunan pasar;
22
4. Membuat konsep dan menentukan pembinaan
kebersihan, ketertiban dan pengamanan pasar dan
pedagang jasa pasar lainnya;5. Merancang dan mengembangkan budaya tertib
kepada para pengguna jasa pasar;6. Melaksanakan pengembangan dan pengawasan
sarana dan prasarana pasar;7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan
bidang tugasnya.
5.2. Seksi Pendapatan a. Tugas :
Menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang pendapatan. b. Fungsi :
1. Menyusun dan menentukan bahan-bahan
penyusunan kebijakan untuk meningkatkan
Pendapatan Anggaran Daerah (PAD);2. Membuat konsep dan menentukan perijinan
penetapan Wajib Retribusi pasar;3. Menghimpun mencatat data obyek dan subyek
retribusi pasar;4. Membukukan menagih dan melaporkan
administrasi pasar;5. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran
retribusi karcis kios, los, pelataran dan fasilitas
lainnya;6. Membuat konsep dan menentukan monitoring dan
evaluasi terhadap retribusi pasar; dan
23
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan
bidang tugasnya.
5.3. Seksi Pengendalian Sumber Daya Pasar a. Tugas : Menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang Pengendalian Sumber Daya Pasar. b. Fungsi :
1. Menyusun dan menentukan bahan data guna
penyusunan kebijakan sarana prasarana pasar;2. Merencanakan dan menentukan pembinaan
managemen pengelolaan pasar dan pedagang;3. Mengelola penataan, pengaturan dan penertiban
prasarana pasar;4. Melaksanakan sosialisasi budaya tertib kepada
pengguna jasa pasar;5. Menyusun dan menentukan potensi baru di
lingkungan pasar untuk meningkatkan pendapatan;6. Mengelola pengendalian dan pengawasan distribusi
karcis di pasar;7. Mengatur dan menertibkan para pedagang pada
zonase yang telah ditetapkan di pasar;8. Merencanakan dan menentukan pembinaan
kebersihan, ketertiban dan pengamanan pasar dan
pedagang pasar; dan9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan
bidang tugasnya.
6. Bidang Perusahaan Daerah dan Pedagang Informal
24
Kepala Bidang Perusahaan Daerah dan Pedagang Formal
mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
a. Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan
pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), dan pembinaan dan penataan Pedagang Informasi;b. Fungsi :
1. Memverifikasi bahan kebijakan pengembangan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD);2. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam
rangka perkembangan dan pengawasan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD);3. Memverifikasi bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan,
monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);4. Memverifikasi bahan pelaksanaan pembinaan
sumberdaya dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);5. Memverifikasi bahan kebijakan pembinaan dan
penataan Pedagang Informal;6. Mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi terhadap
Pedagang Informal; dan7. Mengkoordinasi melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.
6.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) a. Tugas
Menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
25
dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang Perencanaan Dan Pengembangan
Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).b. Fungsi
1. Menyusun bahan kebijakan perencanaan dan
Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);2. Menyusun bahan serta melaksanakan pendampingan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);3. Menyusun perencanaan dan penyiapan bahan dalam
rangka penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);4. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD);5. Menyusun bahan perencanaan dan melaksanakan
kajian pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);6. Melaksanakan fasilitasi dalam rangka usaha
pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
dan 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perusahaan Daerah dan Pedagang
Informal sesuai dengan bidang tugasnya.
6.2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) a. Tugas : Menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).b. Fungsi :
26
1. Menyusun bahan kebijakan pembinaan sumber
daya dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);2. Melaksanakan kegiatan pengkoordinasian unit
terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);3. Menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
pemilihan dan rekruitmen organ Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD);5. Melaksanakan fasilitasi guna peningkatan kinerja
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);6. Mengumpulkan dan menyusun bahan guna
pelaporan terhadap laporan keuangan dan
managemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
dan7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perusahaan Daerah dan Pedagang
Informal sesuai dengan bidang tugasnya.
6.3. Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang Informal a. Tugas :
Menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang Pembinaan Dan Penataan Pedagang
Informal.b. Fungsi
1. Menyusun bahan kebijakan pembinaan, penataan
dan fasilitasi terhadap Pedagang Informal;
27
2. Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi data
potensi Pedagang Informal;3. Melaksanakan pembinaan terhadap sumberdaya
Pedagang Informal;4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait guna pembinaan dan penataan
Pedagang Informal;5. Memberikan fasilitasi terhadap Pedagang Informal;6. Menyusun bahan regulasi guna pembinaan,
penataan dan fasilitasi terhadap Pedagang Informal;7. Memberikan rekomendasi ijin penempatan terhadap
Pedagang Informasi di Kabupaten Blitar; dan8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perusahaan Daerah dan Pedagang
Informal sesuai dengan tugasnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis
operasional dan penunjang Dinas di Lapangan. Unit Pelaksana
Teknis Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Tugas :
1. Melaksanakan tugas dinas sesuai bidang operasionalnya
di lapangan.
2. Melaksanakan urusan administrasi teknis operasional.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
b. Fungsi
1. Pelaksanaan tugas dinas sesuai bidang operasionalnya di
lapangan.
2. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
28
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan
jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
memiliki 1 ( satu ) orang untuk Jabatan Fungsional yaitu Tenaga
Penyuluh Penyelia.
29
B. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Lampiran dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor
61 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
30
Seksi Industri Hasil Pertanian
Seksi Industri Hasil Perkebunan &
Kehutanan
Seksi Industri Logam Mesin, Elktronika, Tekstil &
Aneka
Seksi Bina Usaha & Distribusi
Seksi Metrologi & Perlindungan
Konsumen
Seksi Pengembangan Perdagangan &
Promosi
Seksi Perencanaan & Pengembangan Usaha
BUMD
Seksi Pembinaan & Pengawasan
BUMD
Seksi Pembinaan & Penataan Pedagang Informal
BidangPerindustrian
BidangPerdagangan
Bidang Perusahaan Daerah & Pedagang
Informal
Kepala Dinas
Sekretaris
SubbagPenyusunan
Program
SubbagKeuangan
SubbagUmum &
Kepagawaian
Kelompok Jabatan Fungsional
BidangPengelolaan
Pasar
Seksi Pengembangan & Pemeliharaan Sarpras
Seksi Pengendalian Sumber Daya Pasar
Seksi Pendapatan
UPTD
31
2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Blitar
Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human
Resources) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
sejumlah 74 orang merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan
pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta
masa kerja.
Sumber daya daya manusia sejumlah 74 orang terdiri 1 orang pejabat
eselon II b, 1 orang eselon IIIa, 4 orang eselon IIIb dan 15 orang eselon IV a
dan 53 orang staf dengan pendidikan 12 orang S2, 14 orang S1, 3 orang
D4,D3, 30 orang SLTA, 6 orang SLTP, 8 orang SD serta 1 orang pejabat
fungsional Penyuluh Industri.
Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya
manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang,
mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian
target yang direncanakan.
Adapun daftar inventaris Barang Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Blitar terlampir.
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar
Berkaitan dengan tugas-tugas dan fungsi sebagaimana tercantum
diatas, maka kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
32
a. Pembinaan dan pemberdayaan IKM untuk meningkatkan daya saing
( mulai sistem produksi, standardisasi produk, fasilitasi HAKI, sampai
dengan promosi produk ).
b. Pembinaan, penataan PKL dan pelatihan kewirausahaan
c. Perlindungan konsumen ( Metrologi Legal )
d. Bina Usaha Perdagangan, Distribusi . Regulasi Perdagangan
e. Penataan dan pembinaan pedagang pasar , pengelola Pasar-pasar,
Sumber daya Pasar, peningkatan Sarpras Pasar
e. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Dalam pencapaian tujuan yang diinginkan banyak tantangan yang
harus diindikasikan dari awal yaitu :
a. Banyaknya IKM yang ada ( 20.000 IKM di seluruh Kab Blitar )
b. Terbatasnya jumlah dan kemampuan tenaga teknis
c. Lemahnya sistem informasi
d. Kurangnya koordinasi stakeholder dalam melakukan pembinaan
terhadap pedagang maupun IKM
f. Kurangnya sosialisasi aturan / regulasi perdagangan yang ada
g. Lemahnya kemampuan manajerial pelaku usaha
h. Kurangnya perlindungan konsumen
i. Lemahnya manajemen kinerja BUMD dan kurangnya pembinaan
manajemen Pengelola Pasar
Sedang Peluang yang ada sebagai berikut :
33
a. Ketersediaan sumber daya alam ( potensi lokal daerah )/ bahan baku
yang cukup
b. Kewenangan daerah dan peraturan di bidang perindustrian dan
perdagangan
c. Dukungan anggaran
d. Pedagang dan IKM yang responsif atas program yang ada
e. Tuntutan pelaku usaha untuk profesional menghadapi globalisasi
34
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BLITAR
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang pesat di bidang
perindustrian dan perdagangan , maka ada beberapa permasalahan yang
penting adalah sebagai berikut :
- Tingginya jumlah IKM ( 20.000 IKIM ) dan kurangnya tenaga yang
berkompeten untuk pembinaan IKM
- Tingginya jumlah IKM Yang masih menggunakan sistem tradisional
- Masih lemahnya data peta industri potensial Kabupaten Blitar sebagai
bahan perencanaan pengembangan industri
- Kurangnya standardisasi produk industri untuk layak berdaya saing
- Kurangnya fasilitasi pengenalan produk ke luar daerah
- Kurangnya sarpras bidang industri
- Kurangnya pembinaan pelaku usaha
- Kurangnya pembinaan manajemen kinerja BUMD dan Pengelola Pasar
- Pada bulan Oktober 2016 ada pelimpahan kewenangan baru urusan
kemetrologian sehingga sejak tahun 2017 ada kegiatan baru fasilitasi
Kemetrogian
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
35
Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Blitar tahun
2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar yaitu
“Menuju Kabupaten Blitar yang Lebih Sejahtera, Maju dan
Berdaya Saing”. Untuk mencapai visi dimaksud ditetapkan beberapa misi
sebagai berikut :
1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai
keagamaan ( religius), kearifan lokal dan hukum
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat
yang memiliki daya saing.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan
Dari keenam misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar terkait pada Misi ke 5 yaitu “Meningkatkan
Keberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang
Memiliki Daya Saing” dengan sasarannya optimalisasi peningkatan nilai
tambah industri melalui IKM agar mereka mampu berdaya saing
menghadapi era globalisasi dengan pemanfaatan optimal potensi sumber
daya alam yang ada.
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai Unit
Pelaksana dari Kemenperin maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Jawa Timur. Untuk itu ada beberapa Sasaran Strategis Kemenperin
yang bisa diacu ,diantaranya :
36
- Sasaran strategis ke 2 “ Meningkatnya Daya Saing Industri melalui
Pengembangan Standardisasi Industri “
- Sasaran strategis ke 4 “Meningkatnya Peran IKM Dalam Perekonomian
Nasional “
- Sasaran Strategis ke 5 “Meningkatnya Pengembangan Inovasi Dan
Penguasaan Teknologi“
- Sasaran Strategis ke 7 “Menguatnya Struktur Industri” .
Beberapa Program yang ada pada Target Kinerja Kemenperin :
- Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
- Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM
- Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
- Program Peningkatan Sarpras Industri
Sedang beberapa Program yang ada di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi Jawa Timur yang bisa dipedomani sebagai berikut :
- Program Pengembangan IKM
- Program Kapasitas Teknologi Industri
- Program Peningkatan Standardisasi Industri
- Program penataan Struktur Industri
- Program Peningkatan Ekspor
- Program efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.
Sesuai Peraturan Daerah nomor 35 tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013 bertujuan
37
Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Blitar yaitu “ Terciptanya
Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata”
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Sebagai dasar penetapan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, maka ditetapkan beberapa
sasaran yang menjadi issue strategis sebagai berikut :
1. Meningkatnya pertumbuhan IKM
2. Meningkatkan sarpras industri
3. Meningkatkan kualitas produk industri yang layak berdaya saing
4. Menyusun peta industri potensial sebagai bahan perencanaan
5. Fasilitasi promosi produk industri
6. Meningkatkan regulasi perdagangan
7. Fasilitasi dan Pelaksanaan Kemetrologian
8. Pelaksanaan dan Pemanfaatan SRG
9. Meningkatkan sarpras pasar dan pembinaan pengelola pasar dan
manajemen kinerja BUMD.
38
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar
Dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Blitar yaitu
“Menuju Kabupaten Blitar Yang Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing“
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sesuai dengan
Tupoksinya mengambil Misi ke-5 yaitu “Meningkatkan Keberdayaan
Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Memiliki Daya Saing”,
maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menetapkan
tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut :
A. Tujuan
1. Peningkatan Nilai tambah Industri untuk menjadi lokomotif penarik
pertumbuhan sektor lain
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SDA dan SDM untuk
menciptakan produk industri yang memiliki nilai yang lebih tinggi
3. Terwujudnya pasar yang kompetitif
4. Peningkatan legalitas produk
5. Peningkatan standardisasi produk industri
6. Pengembangan pasar komoditi potensial daerah
7. Peningkatan Potensi Usaha Daerah Dengan Melaksanakan
Pembinaan Manajemen Usaha
39
8. Peningkatan sarpras Pasar dan pembinaan pengelola Pasar,
peningkatan kinerja BUMD
B. Sasaran
1. Menumbuhkan wirausaha baru industri dengan meningkatkan
kemampuan teknologi industri dalam pemanfaatan dan pengolahan
hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.
2. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan
diversifikasi produk
3. Meningkatkan peran kelembagaan dalam pengembangan ekonomi
lokal yang berdaya saing
4. Menciptakan sistem pengembangan industri yang terpadu
5. Meningkatkan pembinaan pedagang
6. Meningkatkan keikutsertaan dalam pameran-pameran dalam event
daerah maupun Nasional
7. Pemberdayaan masyarakat konsumen dalam meningkatkan harkat
martabat konsumen
8. Pemberdayaan BUMD
9. Pembinaan pengelola Pasar-Pasar Tradisional
4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar
A. Strategi
Merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya
organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program
operasional dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada
SDA dan SDM dan lingkungan yang dihadapi. Dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi
yang akan dilakukan adalah “Mengoptimalkan fungsi-fungsi
40
kelembagaan industri, perdagangan, BUMD dan Pasar mulai
penyusunan regulasi, pembinaan dan pengembangan Aparatur,
stakeholder dan pengelola Pasar”.
B. Kebijakan
Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
- Pendataan / peta industri potensial sebagai bahan perencanaan,
pembinaan dan pengembangan sektor industri
- Pembinaan, Pengembangan dan pemberdayaan IKM dan kelompok-
kelompok industri
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan bantuan teknologi untuk
produktifitas
- Memberikan bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan
kemandirian dan kemampuan usaha bagi kelompok usaha
- Menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat
dunia usaha, pemerintah dan pihak-pihak yang membutuhkan
- Penyiapan aparatur untuk melaksanakan tugas-tugas.
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Usaha BUMD
- Memfasilitasi pelatihan teknis dan manajemen BUMD
41
Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra
Diperindag tahun 2017-2021
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKANMeningkatkan
kualitas tata kelola
organisasi dan
aparatur
Meningkatnya
pelayanan
kesekretariatan
SKPD
Meningkatkan
kinerja Sekretariat
melalui
pemenuhan
sarpras dan
pengembangan
kapasitas
aparatur
Menjamin
terpenuhinya
kebutuhan
administrasi dan
sarpras kantor
Mewujudkan
dokumen
perencanaan dan
penganggaran dan
pelaporan
berkualitas
Mengoptimalkan
sistem
perencanaan dan
pelaporan untuk
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
Menjamin
pemenuhan
dokumen
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
Meningkatkan
Produktifitas dan
Kualitas IKM serta
sentra Industri
Potensial
Meningkatnya
kinerja sektor
industri
Pemberdayaan
IKM agar lebih
berdaya saing
Meningkatkan
pembinaan dan
pengembangan
IKM
Meningkatkan
Volume Perdagangan
Daerah
Meningkatnya
jumlah pedagang
formal/ informal
Pembinaan dan
Pengembangan
usaha
perdagangan
Pembinaan
pedagang formal
dan informal
Meningkatkan PAD
dari Pasar dan
BUMD ( dan Tera /
Tera Ulang )
Meningkatnya PAD
dari Pasar, BUMD ,
Tera ulang
Peningkatan PAD Mengoptimalkan
sumber daya PAD
dari pasar, BUMD
dan Tera /Tera
Ulang
42
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR
5.1. Rencana Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar
Berdasar Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No 59
tahun 2007 tentang Perubahan PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan
untuk tahun 2016-2021 yang dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan
serta visi misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningk pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan : Peningk Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Kegiatan :
- Pengujian Kadar Iodium Garam Konsumsi dan Pengawasan
Peredaran Garam
- Pelatihan Teknis bagi IKM Masyarakat di Kab Blitar
43
- Pelatihan Indutsri Kreatif
- Pelatihan Batik Tulis
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kegiatan :
- Fasilitasi bagi IKM thd Pemanfatan Sumber Daya
- Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
- Kajian Rencana PembangunanUPT di Kab Blitar
- Kajian Rencana Pembangunan Industri Daerah di Kab Blitar
7. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor
Kegiatan Kajian Pola Pengembangan Sentra Perdagangan Agrobisnis
8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Kegiatan : Pembinaan Kemampuan Teknologi industri
9. Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD
Kegiatan :
- Pendampingan BUMD
- Pembinaan dan Pengendalian BUMD
- Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian
Kredit Program
10. Program penataan Satruktur Industri
Kegiatan :
- Penyediaan Sarpras klaster Industri
- Pembangunan UPT
11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan :
- Kajian Penataan Pedagang Kakilima
- Promosi Produk Unggulan Kabupaten Blitar
44
- Pengemmbangan Pengelolaan Sistem Resi Gudang
- Promosi Produk Unggulan melalui Media Elektronika
- Penyelenggaraan Pasar Murah Kabupaten Blitar
12. Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial
Kegiatan :
- Penyediaan Sarana Informasi melalui Pendataan Industri di
Kab. Blitar.
13. Program Pengelolaan Pasar Daerah
Kegiatan :
- Renovasi Pasar Tradisional
- Peningkatan Pelayanan Pasar dan Monev
14. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Pelatihan Teknis Aparatur
5.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
1. Meningkatkan nilai tambah industri melalui penerapan
teknologi bagi IKM
a. Pelatihan peningkatan mutu dan sistem produksi
b. Kerjasama di bidang pengembangan teknologi
c. Pelatihan Tekni GMP,PMT,GKM
d. Pelatihan teknis penerapan standar industri
2. Pembinaan IKM
a. Pembangunan Rumah Kemasan
b. Pelatihan peningkatan mutu kemasan design produk
c. Pelatihan peningkatan diversifikasi produk
3. Penataan Struktur industri
a. Penyediaan Sarpras industri
45
b. Pembentukan kelompok dan sentra industri
c. Pelatihan IKM berbasis makanan olahan
d. Penyediaan sarana informasi IKM
4. Perlindungan konsumen
a. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian
b. Monev dan Penyediaan Informasi harga sembako
c. Penyelenggaraan pasar murah
5. Peningkatan pemasaran hasil produksi
a. Promosi produk unggulan melalui pameran maupun media
elektronika
b. Penataan PK5
c. Pelatihan Ekspor bagi pengusaha
6. Pengelolaan Pasar Rakyat
a. Peningkatan sarpras pasar ( Pemeliharaan dan Renovasi
pasar)
b. Pelayanan pasar dan monev
7. Pengembangan dan Pengendalian BUMD
a. Pendampingan BUMD
b. Pembinaan dan pengendalian BUMD
Catatan Revisi : - Bahwa sesuai dengan Asistensi dan Berita Acara Diskusi
Penyesuaian Nomenklatur Program OPD dalam
Rancangan Renstra OPD dan Rencana Revisi RPJMD
Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, Program yang
disepakati dari Diperindag adalah terlampir
- Sesuai dengan Revisi SOTK yang baru, maka
nomenklatur Program dan Kegiatan telah disesuaikan
yang telah dituangkan dalam matriks 5.3 terlampir
46
5.3. Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif Diperindag Kabupaten Blitar Tahun 2016-
2021
( Terlampir )
Lampiran :
1. Matriks 5,1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian danPerdagangan Tahun 2016.
2. Matriks 5.2 Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian danPerdagangan Tahun 2017-2021.
3. Matriks 5.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, KelompokSasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan PerdaganganTahun 2018-2021 (Revisi).
47
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD terkait Misi V
Tujuan : “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan
penguatan Sistem Inovasi Daerah ( SIDa) dan
memperhatikan daya dukung lingkungan “
Sasaran : “Meningkatkan produktifitas usaha masyarakat, koperasi
dan badan usaha lainnya berbasis pertanian dan
pariwisata”.
6.2. Indikator Kinerja Diperindag Terkait dengan Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menetapkan indikator
kinerja sebagai berikut :
1. Peningkatan pertumbuhan industri.
2. Peningkatan wirausaha baru.
3. Peningkatan jumlah IKM yang menerapkan iptek dalam sistem
produksi.
4. Peningkatan jumlah IKM yang terfasilitasi memperoleh standardisasi
produk industri.
5. Meningkatkan jangkauan pemasaran produk unggulan
48
6. Meningkatnya pembinaan pedagang formal dan informal
7. Meningkatkan PAD dari Pasar dan BUMD
8. Meningkatkan perlindungan Konsumen melalui ( Tera / Metrologi
Legal )
BAB VII
PENUTUP
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dari Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 merupakan pedoman
bagi aparatur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam
pelaksanaan pembangunan sebagi unit kerja pelaksanan Bidang
Perencanaan dan Penelitian Pengembangan. Penyusunan perubahan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
ini berdsarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana
termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten
Blitar Tahun 2016-2021 serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan
Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja
tahunan dan lima tahunan.
Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai salah satu
faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Rencana
49
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun
2016-2021.
Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat
diimplementasikan secara konsisten.
BUPATI BLITAR
RIJANTO
50