PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN...1 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN...1 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
1
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KAJEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen dengan
kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Tahun
1988/1989 – 2008/2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 01 Tahun 1988 telah
berjalan 15 tahun, maka sesuai ketentuan Undang – Undang
Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dapat ditinjau
kembali dan atau disempurnakan;
b. bahwa dengan pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten
Pekalongan memberikan dampak terhadap perkembangan Kota
Kajen yang sangat pesat, maka perlu penataan kembali
Rencana Umum Tata Ruang Kota ( RUTRK) Kajen;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu
menetapkan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
Kajen dengan Peraturan Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);
2
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota
Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3395 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3381) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara
Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3721);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
4
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4453);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 60).
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor
133);
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004
tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001
Nomor 23).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TAT A RUANG
KOTA (RUTRK) KAJEN.
5
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Masyarakat adalah orang per orang, kelompok orang, badan hukum
dan masyarakat hukum adat.
6. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Kota Kajen adalah Ibukota Kabupaten Pekalongan sekaligus Ibukota
Kecamatan Kajen sebagai lingkungan kehidupan yang berfungsi
sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan dari wilayah
Kabupaten Pekalongan.
8. Lahan adalah keseluruhan muka daratan beserta gejala-gejala di
bawah permukaannya yang bersangkut paut dengan pemanfaatanya
bagi manusia.
9. Penggunaan lahan adalah bentuk penggunaan utama dari lahan
atau bagaimana lahan itu digunakan, misalnya untuk permukiman,
perdagangan, perkantoran dan pertanian.
10. Bentuk penggunaan lahan adalah salah satu dasar klasifikasi
penggunaan lahan untuk membedakan kelompok/jenis penggunaan
menurut wujudnya.
11. Perubahan penggunaan lahan adalah beralihnya atau berubahnya
bentuk penggunaan lahan yang satu menjadi bentuk penggunaan
lahan yang lain. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan
perubahan penggunaan lahan adalah peralihan bentuk penggunaan
lahan sawah menjadi bentuk penggunaan lahan non pertanian
(permukiman, industri/jasa).
6
12. Rencana penggunaan lahan adalah bagian dari Rencana Umum
Tata Ruang Kota yang mengkhususkan pada bentuk penggunaan
lahan yang direncanakan.
13. Ruang adalah wadah secara keseluruhan yang meliputi ruang
daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan
wilayah, dengan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia
dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan
ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan)
berlangsung.
14. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang
baik direncanakan maupun tidak.
15. Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan
pola pemanfaatan ruang.
17. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah merupakan
rencana pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan yang
disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antara sektor
dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program
pembangunan perkotaan dalam jangka panjang. Merupakan bagian
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
18. Wujud Struktural Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur – unsur
pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan
buatan yang secara hierarkis dan struktural berhubungan satu
dengan lainnya membentuk tata ruang.
19. Struktur Pemanfaatan Ruang meliputi distribusi penduduk, sistem
kegiatan pembangunan, dan sistem pusat – pusat pelayanan
pemukimam perkotaan termasuk pusat pelayanan koleksi dan
distribusi; sistem prasarana trasnportasi; sistem telekomunikasi,
sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk
sistem pengairan.
20. Pola Pemanfaatan Ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang
menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan
atau kegiatan alam.
21. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan adalah
merupakan bentuk pemanfaatan ruang wilayah kota, yang
menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan
atau kegiatan alam.
7
22. Pola Pemanfaatan Ruang meliputi kawasan lindung, kawasan
permukiman, kawasan jasa (perniagaan, pemerintahan, transportasi,
pariwisata, dan lain – lain) kawasan perindustrian.
23. Daerah Kota adalah Wilayah dengan batasan administratif
dinyatakan sebagai kota dan dilengkapi dengan kelengkapan fungsi
pemerintahan.
24. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah kegiatan
pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang
berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan
disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan,
mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme
pengenaan sanksi.
25. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau
budidaya.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
27. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta
budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
28. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
29. Kawasan pusat perniagaan/perdagangan kawasan sebagai tempat
pusat kegiatan perniagaan / perdagangan di kawasan perkotaan.
Letak tidak selalu ditengah kota dan mempunyai pengaruh besar
terhadap kegiatan ekonomi kota.
30. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan fungsi utama
sebagai kegiatan perdagangan.
31. Kawasan Industri adalah kawasan khusus untuk kegiatan industri
pengolahan / manufaktur, kawasan ini dilengkapi dengan prasarana,
sarana / fasilitas penunjang yang disediakan oleh Perusahaan
Kawasan Industri.
32. Kawasan Permukiman adalah kawasan dengan fungsi utama
sebagai tempat tinggal / hunian yang dilengkapi dengan prasarana
dan sarana lingkungan.
8
33. Kawasan Perkebunan adalah suatu kawasan yang diperuntukkan
untuk pembudidayaan mengusahakan tanaman industri/perkebunan.
34. Sawah adalah lahan untuk pertanian tanaman pangan.
35. Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan bagi kawasan
bawahan lainnya adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan
pemanfaatan tanah yang menjamin fungsi lindung hidrologis dan
ancaman bencana erosi / tanah longsor.
36. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) merupakan ruang sepanjang jalan
yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu
yang ditetapkan oleh pembina jalan.
37. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) merupakan ruang sepanjang jalan
yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh
pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
38. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) merupakan ruang
sepanjang jalan diluar daerah milik jalan, yang dibatasi oleh lebar,
tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh pembina jalan, dan
diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan
konstruksi jalan.
39. Jalan Paralel (Fronted Road) adalah jalan yang menampung lalu
lintas lokal atau tempat berhenti kendaraan/ penumpang, jalan
tersebut berada diluar kiri/kanan jalan arteri.
40. Penatagunaan Tanah adalah sama dengan pengelolaan tata guna
tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui
pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah
sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara
adil.
41. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorang,
kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana
dimaksud dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria.
42. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang
merupakan bentukan atau alami maupun buatan.
43. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai
tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
44. Hak Atas Tanah adalah hak – hak sebagaimana dimaksud dalam
Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok – pokok Agraria.
9
45. Lingkungan adalah merupakan satu kesatuan lingkungan
perumahan yang terdiri dari beberapa sub lingkungan perumahan
yang dibatasi oleh jalan atau sungai.
46. Transportasi adalah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan
memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.
Dalam Peraturan Daerah ini diartikan sebagai sarana-sarana
transportasi yang dimiliki sehingga dapat memudahkan mobilitas
spasial yang dilakukan.
47. Pertumbuhan penduduk adalah banyaknya pertambahan penduduk
dalam jangka waktu satu tahun, dinyatakan dalam persentase dari
jumlah penduduk tahun dasar.
48. Mata pencaharian adalah bentuk usaha atau pekerjaan penduduk
yang dapat mendatangkan pendapatan/penghasilan.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang
Kota (RUTRK) Kajen ini mencakup Rencana Strategi Struktur dan Pola
Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sampai upaya pengendalian
pembangunan wilayah kota menurut ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku, meliputi :
a. Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan
b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang diwilayah kota
meliputi:
1. Struktur pemanfaatan ruang yang meliputi distribusi penduduk,
sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat – pusat
pelayanan, permukiman perkotaan termasuk pusat pelayanan
koleksi dan distribusi; sistem prasarana transportasi; sistem
telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan
lingkungan termasuk sistem pengairan.
2. Pola pemanfaatan ruang yang meliputi kawasan lindung;
kawasan permukiman, kawasan jasa (perniagaan,
pemerintahan, transportasi, pariwisata, dan lain – lain ),
kawasan perindustrian.
c. Upaya pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, kawasan
fungsional perkotaan, dan kawasan tertentu; pengembangan
kawasan yang diprioritaskan; penatagunaan tanah, air, udara dan
10
sumber daya lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumber
daya alam dengan sumber daya buatan ; pengembangan sistem
kegiatan pembangunan dan sistem pusat – pusat pelayanan
permukiman perkotaan ; prasarana transportasi; telekomunikasi;
energi; prasarana pengelolaan lingkungan termasuk sistem
pengairan.
d. Pedoman pengendalian pembangunan wilayah kota meliputi
pedoman perijinan pemanfaatan ruang wilayah kota; pedoman
pemberian kompensasi, pemberian insentif dan disinsentif;
pedoman pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) dan
penertiban (termasuk pengenaan sanksi).
Pasal 3
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a. Azas, Tujuan, Fungsi, Manfaat, Lokasi dan Strategi;
b. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
c. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung, Budidaya Perkotaan dan
Kawasan Tertentu;
d. Pengendalian Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota.
BAB III
AZAS, TUJUAN, FUNGSI, MANFAAT, LOKASI DAN STRATEGI
Bagian Pertama
Asas
Pasal 4
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, disusun berasaskan keterpaduan,
berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang,
berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan
hukum.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 5
Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah :
11
a. Mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang
bekelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan daya
dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup serta
kebijaksanaan pembangunan nasional maupun daerah;
b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam
dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya
manusia;
c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung
dan kawasan budidaya di wilayah perkotaan;
d. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan perkotaan;
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ruang
secara berkelanjutan.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 6
Fungsi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah :
a. Untuk menjaga konsistensi perkembangan kota / kawasan perkotaan
dengan strategi perkotaan nasional dan arahan rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pekalongan dalam jangka panjang;
b. Menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah
sekitarnya;
c. Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.
Bagian Keempat
Manfaat
Pasal 7
Manfaat Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen
sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf a adalah sebagai pedoman
untuk :
a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota /
kawasan perkotaan;
12
b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan
perkembangan dan keserasian antar sektor;
c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau
masyarakat di wilayah kota/kawasan perkotaan (rujukan bagi
penerbitan ijin lokasi bagi pembangunan / kesesuaian penggunaan
tanah dengan peruntukkan arahan pemanfaatan ruang );
d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan
Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);
e. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.
Bagian Kelima
Lokasi
Pasal 8
(1) Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kota Kajen meliputi 1 Kelurahan
dan 13 Desa dalam wilayah Kecamatan Kajen yaitu : Kelurahan
Kajen, Desa Nyamok, Desa Kebonagung, Desa Tanjungkulon,
Desa Tanjungsari, Desa Kutorejo, Desa Sangkanjoyo, Desa Salit,
Desa Sambiroto, Desa Rowolaku, Desa Gejlig, Desa Gandarum,
Desa Pekiringan Alit, dan Desa Sinangoh Prendeng.
(2) Batas Wilayah Kota adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Desa Kalipancur, Desa Sumurjomblangbogo
dan Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong.
b. Sebelah Timur : Desa Wonosari, Desa Sokosari, Desa
Banjarejo dan Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar
c. Sebelah Selatan : Desa Sokoyoso, Desa Kajongan, Desa
Pekiringan Ageng, Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen
d. Sebelah Barat : Desa Sabarwangi, Desa Wonorejo Kecamatan
Kajen, Desa Langensari dan Desa Jagung Kecamatan Kesesi.
Bagian Keenam
Strategi
Pasal 9
Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kota Kajen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi
pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota meliputi :
13
a. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota;
b. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, kawasan
fungsional kota, dan kawasan tertentu, pengembangan
kawasan yang diprioritaskan, penatagunaan tanah, air, udara
dan sumber daya lainnya serta pengembangan sistem pusat
pelayanan permukiman perkotaan, sarana transportasi,
telekomunikasi, energi, prasarana pengelolaan lingkungan dan
pengairan.
c. Pedoman pengendalian pembangunan wilayah kota.
BAB IV
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KOTA
Bagian Pertama
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota
Paragraf 1
Umum
Pasal 10
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berfungsi memberikan kerangka
pengembangan wilayah kota meliputi :
a. Rencana pengembangan dan distribusi penduduk;
b. Rencana sistem pusat pelayanan perkotaan;
c. Rencana sistem jaringan transportasi
d. Rencana sistem jaringan utilitas (telekomunikasi, energi,
drainase, pengairan, prasarana pengelolaan lingkungan,
persampahan).
Paragraf 2
Rencana Pengembangan dan Distribusi Penduduk
Pasal 11
Jumlah dan kepadatan penduduk kota Kajen pada akhir tahun
perencanaan yang dirinci dalam unit lingkungan adalah sebagai
berikut :
14
a. Bagian Wilayah Kota (BWK) 1 terbagi dalam 4 (empat) unit
lingkungan :
1. Unit lingkungan 1 jumlah penduduk 2.436 jiwa luas wilayah
80,43 Ha, dengan kepadatan 30 jiwa per hektar;
2. Unit lingkungan 2 jumlah penduduk 1.600 jiwa luas wilayah
52,78 Ha, dengan kepadatan 30 jiwa per hektar;
3. Unit lingkungan 3 jumlah penduduk 1.392 jiwa luas wilayah
55,29 Ha, dengan kepadatan 25 jiwa per hektar;
4. Unit lingkungan 4 jumlah penduduk 1.532 jiwa luas wilayah
62,84 Ha, dengan kepadatan 24 jiwa per hektar
b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II terbagi dalam 2 (dua) unit
lingkungan :
1. Unit lingkungan 1 jumlah penduduk 5.443 jiwa luas wilayah
114,60 Ha, dengan kepadatan 48 jiwa per hektar;
2. Unit lingkungan 2 jumlah penduduk 4.114 jiwa luas wilayah
164,93 Ha, dengan kepadatan 33 jiwa per hektar;
c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III terbagi dalam 3 (tiga) unit
lingkungan:
1. Unit lingkungan 1 jumlah penduduk 3.720 jiwa luas wilayah
143,53 Ha, dengan kepadatan 26 jiwa per hektar;
2. Unit lingkungan 2 jumlah penduduk 2.870 jiwa luas wilayah
116,38 Ha, dengan kepadatan 25 jiwa per hektar;
3. Unit lingkungan 3 jumlah penduduk 4.039 jiwa luas wilayah
128,02 Ha, dengan kepadatan 32 jiwa per hektar;
d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV terbagi dalam 2 (dua) unit
lingkungan:
1. Unit lingkungan 1 jumlah penduduk 3.109 jiwa luas wilayah
95,94 Ha, dengan kepadatan 31 jiwa per hektar;
2. Unit lingkungan 2 jumlah penduduk 1.838 jiwa luas wilayah
64,97 Ha, dengan kepadatan 28 jiwa per hektar;
e. Bagian Wilayah Kota (BWK) V terbagi dalam 2 (dua) unit
lingkungan :
1. Unit lingkungan 1 jumlah penduduk 2.956 jiwa luas wilayah
61,64 Ha, dengan kepadatan 48 jiwa per hektar;
2. Unit lingkungan 2 jumlah penduduk 2.575 jiwa luas wilayah
52,50 Ha, dengan kepadatan 49 jiwa per hektar.
f. Bagian Wilayah Kota (BWK) VI terbagi dalam 3 (tiga) unit
lingkungan :
15
1. Unit lingkungan 1 jumlah penduduk 3.869 jiwa luas wilayah
173 Ha, dengan kepadatan penduduk 22 jiwa per hektar;
2. Unit lingkungan 2 jumlah penduduk 8.973 jiwa luas wilayah
376 Ha, dengan kepadatan penduduk 24 jiwa per hektar;
3. Unit lingkungan 3 jumlah penduduk 5.353 jiwa luas wilayah
170 Ha, dengan kepadatan penduduk 31 jiwa per hektar.
Paragraf 3
Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Kajen
Pasal 12
(1) Pengertian Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Kajen
adalah arahan kerangka susunan pelayanan Kota Kajen untuk
penduduk kota Kajen maupun penduduk di luar Kota Kajen. (2) Pelayanan kegiatan Kota Kajen terbagi atas kegiatan fungsi
primer dan sekunder. (3) Pelayanan primer atau pelayanan tingkat regional adalah
pelayanan yang ditujukan kepada wilayah sekitarnya dalam
kedudukannya sebagai simpul jasa/pelayanan pada tingkat
regional yang dialokasikan sebagai berikut :
a. Pelayanan Pemerintahan, menempati lokasi yang sudah
ada saat ini dan pusat Pemerintahan berada di komplek
perkantoran di Desa Tanjungsari dan Desa Nyamok;
b. Terminal bus tipe B Kota Kajen, pelayanan terminal bus
dialokasikan di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen;
c. Pendidikan Tinggi, untuk pengembangan Pendidikan Tinggi
diarahkan untuk menempati lokasi di Desa Gejlig;
d. Kawasan industri, pelayanan industri Pengolahan Pertanian
direncanakan ke arah Desa Rowolaku;
e. Pelayanan perdagangan dan jasa diarahkan di lokasi Desa
Sinangohprendeng dan Kelurahan Kajen.
(4) Pelayanan sekunder atau pelayanan tingkat kota merupakan
pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat kota Kajen
sendiri yang dialokasikan sebagai berikut :
16
a. Pelayanan Perdagangan dan Jasa, pelayanan
perdaganagan dan Jasa diarahkan di lokasi Kelurahan
Kajen, Desa Nyamok, Desa Kebonagung dan Desa
Rowolaku;
b. Kawasan Lindung, diarahkan berada pada sepanjang
Daerah Aliran Sungai, sempadan sungai, sempadan jalan,
kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau.
Paragraf 4
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan
Pasal 13
(1) Sistem permukiman perkotaan diarahkan pada pengembangan
linear wilayah, mengikuti jaringan jalan kolektor primer
(Pekalongan-Banjarnegara) dan mengembangkan jalan-jalan yang
menghubungkan antar desa untuk membentuk struktur perkotaan
yang dinamis dan akomodatif, dengan pola pengembangan kota
yang berkelanjutan dengan proses pembangunan yang terpadu
yaitu:
a. Mengembangkan kota ke arah timur, selatan dan barat secara
terkendali dengan arahan pengembangan kawasan pelayanan
umum dan pemerintahan;
b. Pengembangan utama adalah peningkatan kualitas
permukiman pusat kota dan pengaturan pembangunan
permukiman / perumahan baru, terutama kegiatan pelayanan
masyarakat (perkantoran, pemerintahan dan komersial);
c. Meningkatkan peran dan fungsi bagian wilayah kota agar lebih
berperan pada pola pelayanan baku bagi pengembangan kota.
Paragraf 5
Rencana Pengembangan (BWK) dan
Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK)
Pasal 14
(1) Untuk mencapai pelayanan distribusi yang seimbang antara
masing-masing kegiatan, kota Kajen dibagi kedalam 6 (enam)
Bagian Wilayah Kota (BWK) dengan cakupan wilayah dan fungsi
Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut :
17
a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I, merupakan Daerah pusat kota
yang meliputi sebagian Kelurahan Kajen, Desa Kebonagung,
Desa Nyamok, sebagian Desa Tanjungsari, dengan
pusatnya di Desa Kebonagung, dengan fungsi BWK
Pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa dan
permukiman kepadatan tinggi. Elemen – elemen penunjang
untuk peruntukkan dengan dominasi kegiatan terdiri dari
Peribadatan, Kesehatan, Pendidikan, Taman Kota/Jalur
Hijau, sektor informal dan pertanian kota.
b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II, wilayah cakupannya meliputi
sebagian Desa Rowolaku, sebagian Desa Gejlig dan Desa
Tanjungsari dengan pusatnya di Desa Gejlig, dengan fungsi
BWK Perkantoran, perdagangan dan jasa, pertanian lahan
basah, pertanian lahan kering, permukiman kepadatan
sedang dan industri pengolahan hasil pertanian; kawasan
campuran, kawasan budaya, sub terminal, kawasan
olahraga, industri konservasi. Elemen – elemen penunjang
untuk peruntukkan dengan dominasi kegiatan terdiri dari
sarana irigasi Peribadatan, Kesehatan, sarana olahraga,
open space.
c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III, meliputi sebagian Desa Salit,
Desa Sambiroto, sebagian Desa Gejlig dan sebagian Desa
Rowolaku dengan pusatnya di Desa Sambiroto, dengan
fungsi BWK perdagangan dan jasa permukiman kepadatan
rendah, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan
industri pengolahan hasil pertanian, kawasan campuran,
pendidikan tinggi, fasilitas sosial, kebun binatang / lahan
konservasi. Elemen – elemen penunjang untuk peruntukkan
dengan dominasi kegiatan terdiri dari Pertanian lahan basah,
Peribadatan, Kesehatan, Open Space / Jalur Hijau.
d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV, meliputi sebagian Desa
Nyamok, Desa Tanjungkulon sebagian Desa Sinangoh
Prendeng dan sebagian Desa Gandarum dengan pusatnya di
Desa Tanjungkulon, dengan fungsi BWK perdagangan dan
jasa, perkantoran, permukiman kepadatan sedang, kawasan
campuran, penelitian pertanian. Elemen – elemen penunjang
untuk peruntukkan dengan dominasi kegiatan terdiri dari
Pertanian tegalan, lahan kering, peribadatan, kesehatan,
kawasan Jalur Hijau.
18
e. Bagian Wilayah Kota (BWK) V, meliputi sebagian Kelurahan
Kajen, Desa Kutorejo, Desa Sangkanjoyo, Desa. Pekiringan
Alit dan sebagian Desa Gandarum, dengan pusatnya di Desa
Sangkanjoyo, dengan fungsi BWK perdagangan dan jasa,
perkantoran, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering,
kawasan campuran, permukiman kepadatan sedang industri
pengolahan hasil pertanian dan terminal. Elemen – elemen
penunjang untuk peruntukkan dengan dominasi kegiatan
terdiri dari Pertanian tegalan lahan kering, Peribadatan,
Kesehatan, kawasan jalur hijau;
f. Bagian Wilayah Kota (BWK) VI, meliputi Desa
Sinangohprendeng, Desa Gandarum dan Desa Pekiringanalit
dengan pusatnya di Desa Sinangohprendeng dengan fungsi
BWK perdagangan dan jasa, perkantoran, kawasan
campuran, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan
peternakan. Elemen – elemen penunjang untuk peruntukkan
dengan dominasi kegiatan terdiri dari Pertanian tegalan lahan
kering, Peribadatan, Kesehatan, kawasan jalur hijau.
(2) Batas dan fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah seperti yang tercantum dalam Peta
Rencana Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 6
Rencana Unit Lingkungan dan Pusat Pelayanan
Pasal 15
(1) Untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian antara
manusia dan lingkungan, antara kegiatan – kegiatan kota dengan
lingkungan serta sebagai upaya meningkatkan kualitas estetika
lingkungan kota, maka perlu dilakukan perencanaan sistem unit
lingkungan dengan tahapan yang dilakukan adalah :
a. Setiap Bagian Wilayah Kota (BWK) terdiri dari beberapa
lingkungan perumahan dengan daya tampung antara 5000 –
20.000 penduduk;
b. Setiap lingkungan perumahan terdiri dari beberapa sub
lingkungan perumahan dengan daya tampung antara 3000 –
5000 penduduk;
19
c. Setiap lingkungan dan sub lingkungan mempunyai pusat
pelayanan, yang berupa fasilitas sosial ekonomi dan taman
lingkungan;
d. Lingkungan merupakan satu kesatuan perumahan yang
terdiri beberapa sublingkungan perumahan bisa dibatasi oleh
jalan – jalan atau sungai.
(2) Pembagian Unit Lingkungan Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah seperti yang tercantum dalam Peta Rencana
Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 7
Rencana Kebutuhan Fasilitas Sosial dan Ekonomi
Pasal 16
(1) Rencana Kebutuhan Fasilitas Sosial pada masing – masing
Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Kajen kebutuhan dan
kekurangan sampai akhir tahun perencanaan yang meliputi
fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perdagangan
sebagai berikut :
a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I
- Fasilitas Pendidikan : TK, SD, SLTP, SLTA
- Fasilitas Kesehatan : Poliklinik Desa, Puskesmas
- Fasilitas Perdagangan : toko/warung, pasar
b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II
- Fasilitas Pendidikan : TK, SD, SLTP, SLTA
- Fasilitas Kesehatan : Poliklinik Desa, Puskesmas,
Puskesmas Pembantu
- Fasilitas Perdagangan : Toko/Warung
c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III
- Fasilitas Pendidikan : TK, SD, SLTP
- Fasilitas Kesehatan : Poliklinik Desa
- Fasilitas Perdagangan : Toko/Warung
d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV
- Fasilitas Pendidikan : TK, SD, SLTP, SLTA
- Fasilitas Kesehatan : Poliklinik Desa
- Fasilitas Perdagangan : Toko/Warung
e. Bagian Wilayah Kota (BWK) V
- Fasilitas Pendidikan : TK, SD
- Fasilitas Kesehatan : Poliklinik Desa
- Fasilitas Perdagangan : Toko/Warung
20
f. Bagian Wilayah Kota (BWK) VI
- Fasilitas pendidikan : TK SD SLTP
- Fasilitas Kesehatan : Poliklinik Desa
- Fasilitas Perdagangan : Toko/Warung
Paragraf 8
Rencana Jaringan Sistem Transportasi Kota Kajen
Pasal 17
(1) Secara fisik Kota Kajen diarahkan perkembangan dengan
konsep ring dan radial, ada empat poros utama jalan kota yang
berbentuk radial, yaitu :
b. Jalan Kajen – Wiradesa;
c. Jalan Kajen – Banjarnegara;
d. Jalan Kajen – Karanganyar;
e. Jalan Kajen – Kesesi.
(2) Jaringan jalan dengan konsep ring direncanakan dengan empat
jalur lingkar yaitu :
a. Jalan dari Desa Rowolaku – Desa Gejlig – Desa Sambiroto
– Desa Salit – Desa Sangkanjoyo – Desa Kebonagung;
b. Jalan dari Desa Kutorejo – Kelurahan Kajen;
c. Jalan dari Kelurahan Kajen – Desa Sinangohprendeng -
Desa Nyamok ;
d. Jalan dari Desa Nyamok – Desa Tanjungsari – Desa Gejlig
– Desa Rowolaku.
Pasal 18
(1) Poros utama jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) adalah Kolektor primer yang menghubungkan antar kota-
kota Kecamatan dan antar kota Kecamatan dengan Kota
Kabupaten, jalan tersebut adalah jalan yang melalui :
a. Kecamatan Kajen – Kota Pekalongan (Wiradesa);
b. Kecamatan Kajen – Kabupaten Batang.
c. Kecamatan Kajen – Kabupaten Banjarnegara.
d. Kecamatan Kajen – Kabupaten Pemalang.
(2) Poros utama jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) adalah Jalan Lokal Primer menghubungkan antar kota
Kecamatan dan antar kota - kota Kecamatan dengan satuan
kawasan permukiman, jalan tersebut adalah jalan yang melalui :
a. Desa Kutorejo, Kelurahan Kajen;
b. Desa Nyamok, Desa Tanjungkulon dan Desa Tanjungsari.
21
c. Desa Sangkanjoyo, Desa Salit, Desa Sambiroto, Desa
Rowolaku.
d. Desa Kebonagung, Desa Sambirito, Desa Rowolaku;
e. Kelurahan Kajen, Desa Sinangohprendeng, Desa
Tanjungkulon, Desa Nyamok;
f. Kelurahan Kajen, Desa Pekiringanalit, Desa Kwasen.
(3) Rencana fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) direncanakan seperti tercantum dalam Peta Rencana
Fungsi Jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini.
(4) Rencana pola pergerakan sarana pengangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta
Rencana Pola Pergerakan Sarana Pengangkutan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Paragraf 9
Pengembangan Dimensi Jalan
Pasal 19
Rencana pelaksanaan pengembangan dimensi jalan disesuaikan
dengan fungsi jalan dan peraturan perundang – undangan yang
berlaku :
a. Jalan arteri primer
- Kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam
- Lebar jalan tidak kurang dari 11 meter ( 8 m jalur lalu lintas,
1,5 m lebar bahu kiri dan 1,5 m lebar bahu kanan)
- Mengutamakan pelayanan angkutan jarak jauh dan tidak
terganggu oleh angkutan ulang alik dan lalu lintas lokal
- Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien
- Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih
pendek dari 500 m;
- Persimpangan diatur sesuai volume lalu lintas.
b. Jalan Kolektor primer
- Kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam
- Lebar jalan tidak kurang dari 10 meter ( 7 m jalur lalu lintas,
1,5 m lebar bahu kiri dan 1,5 m lebar bahu kanan)
- Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien
22
- Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih
pendek dari 400 m;
- Persimpangan diatur sesuai volume lalu lintas.
c. Jalan Kolektor Sekunder
- Kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam
- Lebar jalan tidak kurang dari 9 meter ( 7 m jalur lalu lintas,
1 m bahu kiri dan 1 m bahu kanan)
- Tidak terganggu oleh lalu lintas lambat dan jumlah jalan
masuk dibatasi serta persimpangan direncanakan.
Paragraf 10
Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota Kajen
Pasal 20
Sistem Utilitas Kota Kajen dilaksanakan secara terpadu dan
terencana, sampai akhir tahun perencanaan sistem jaringan utilitas
pada masing – masing BWK Kota Kajen meliputi sistem jaringan
listrik, drainase, air bersih, telepon dan pengelolaan sampah.
Pasal 21
Kebutuhan Jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
pada masing – masing Bagian Wilayah Kota (BWK) Kajen adalah
sebagai berikut :
a. Kebutuhan Jaringan Listrik pada Bagian Wilayah Kota (BWK) I
dengan jumlah penduduk: 6.960 jiwa
Rumah Tangga : 100 %, Kebutuhan : 626.400 watt
Penerangan Umum (RT) :10 % kebutuhan : 62.640 watt
Industri dan Jasa (RT) : 20 % kebutuhan : 125.280 watt
Total : 814.320 watt
b. Kebutuhan Jaringan Listrik pada Bagian Wilayah Kota (BWK) II
dengan jumlah penduduk: 9.567 jiwa
Rumah tangga : 100 %, Kebutuhan : 861.250 watt
Penerangan Umum (RT) : 10 % kebutuhan : 86.125 watt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 172.250 watt
Total : 198.099 watt
c. Kebutuhan Jaringan Listrik pada Bagian Wilayah Kota (BWK) III
dengan jumlah penduduk: 10.629 jiwa
23
Rumah tangga : 100 %, Kebutuhan : 965.700 watt
Penerangan Umum (RT) : 10 % kebutuhan : 96.570 watt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 193.140 watt
Total : 1.255.410 watt
d. Kebutuhan Jaringan Listrik pada Bagian Wilayah Kota (BWK) IV
dengan jumlah penduduk: 4.857 jiwa
Rumah tangga : 100 %, Kebutuhan : 437.300 watt
Penerangan Umum (RT) : 10 % kebutuhan : 43.730 watt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 87.460 watt
Total : 568.490 watt
e. Kebutuhan Jaringan Listrik pada Bagian Wilayah Kota (BWK) V
dengan jumlah penduduk : 5.531 jiwa
Rumah tangga : 100 %, Kebutuhan : 498.150 watt
Penerangan Umum (RT) : 10 % kebutuhan : 49.859 watt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 99.630 watt
Total : 647.595 watt
f. Kebutuhan jaringan listrik pada Bagian Wilayah Kota (BWK) VI
dengan jumlah penduduk : 10.652 jiwa
Rumah tangga : 100 %, Kebutuhan : 1.637.550 watt
Penerangan Umum (RT) : 10 % kebutuhan : 163.755 watt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 327.510 watt
Total : 2.128.815 watt
Pasal 22
Kebutuhan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih
lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kajen.
Pasal 23
(1) Penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
melalui pemanfaatan jaringan PDAM yang sudah ada,
mengembangkan jaringan baru, hidran umum atau sumur dalam, dan
sumur dangkal sesuai peraturan yang berlaku.
(2) Kebutuhan Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada masing – masing Bagian Wilayah Kota (BWK) Kajen adalah
sebagai berikut :
a. Kebutuhan Jaringan air bersih pada Bagian Wilayah Kota (BWK)
I dengan jumlah penduduk : 6.960 jiwa.
24
Rumah tangga : 100 %, kebutuhan : 417.600 lt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 83.520 lt
Kran Umum : 10 % kebutuhan : 41.760 lt
Sub Total : 542.880 lt
Kebocoran 20 % dari sub total : 108.576 lt
Total : 651.456 lt
b. Kebutuhan Jaringan air bersih pada Bagian Wilayah Kota (BWK)
II dengan jumlah penduduk : 9.567 jiwa
Rumah tangga : 100 %, kebutuhan : 574.020 lt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 114.804 lt
Kran Umum : 10 % kebutuhan : 57.402 lt
Sub Total : 746.226 lt
Kebocoran 20 % dari sub total : 149.245,2 lt
Total : 895.471,2 lt
c. Kebutuhan Jaringan air bersih pada Bagian Wilayah Kota (BWK)
III dengan jumlah penduduk : 10.629 jiwa
Rumah tangga : 100 %, Kebutuhan : 637.740 lt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 127.548 lt
Kran Umum : 10 % kebutuhan : 63.774 lt
Sub Total : 829.062 lt
Kebocoran 20 % dari sub total : 165.812,4 lt
Total : 994.874,4 lt
d. Kebutuhan Jaringan air bersih pada Bagian Wilayah Kota (BWK)
IV dengan jumlah penduduk : 4.857 jiwa
Rumah tangga : 100 %, Kebutuhan : 291.420 lt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 58.284 lt
Kran Umum : 10 % kebutuhan : 29.142 lt
Sub Total : 378.846 lt
Kebocoran 20 % dari sub total : 75.769,2 lt
Total : 454.615,2 lt
e. Kebutuhan Jaringan Air Bersih pada Bagian Wilayah Kota (BWK)
V dengan jumlah penduduk : 5.531 jiwa
Rumah tangga : 100 %, Kebutuhan : 331.860 lt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 66.372 lt
Kran Umum : 10 % kebutuhan : 33.186 lt
Sub Total : 431.418 lt
Kebocoran 20 % dari sub total : 86.283,6 lt
Total : 517.701,6 lt
25
f. Kebutuhan jaringan air bersih pada Bagian Wilayah Kota (BWK)
VI dengan jumlah penduduk 18.195 jiwa
Rumah tangga : 100 %, Kebutuhan : 1.091.700 lt
Industri dan jasa ( RT) : 20 % kebutuhan : 218.340 lt
Kran Umum : 10 % kebutuhan : 109.170 lt
Sub Total : 1.419.210 lt
Kebocoran 20 % dari sub total : 283.842 lt
Total : 1.135.368 lt
Pasal 24
Kebutuhan Jaringan Telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 pada masing – masing Bagian Wilayah Kota (BWK) Kajen adalah
sebagai berikut :
a. Kebutuhan Jaringan Telepon pada Bagian Wilayah Kota (BWK) I
dengan jumlah penduduk : 6.960 jiwa
Rumah Tangga
standar kebutuhan : 13,3 sst / 100 jw kebutuhan : 926 saluran
Telepon Umum
standar kebutuhan : 1 sst / 3.000 jw kebutuhan : 3 saluran
Total : 929 saluran
b. Kebutuhan Jaringan Telepon pada Bagian Wilayah Kota (BWK) II
dengan jumlah penduduk : 9.567 jiwa
Rumah Tangga
standar kebutuhan : 13,3 sst / 100 jw kebutuhan : 1.273 saluran
Telepon Umum
standar kebutuhan : 1 sst / 3.000 jw kebutuhan : 4 saluran
Total : 1.277 saluran
c. Kebutuhan Jaringan Telepon pada Bagian Wilayah Kota (BWK)
III dengan jumlah penduduk : 10.629 jiwa
Rumah Tangga
standar kebutuhan : 13,3 sst / 100 jw kebutuhan : 1.414 saluran
Telepon Umum
standar kebutuhan : 1 sst / 3.000 jw kebutuhan : 4 saluran
Total : 1.418 saluran
d. Kebutuhan Jaringan Telepon pada Bagian Wilayah Kota (BWK)
IV dengan jumlah penduduk : 4.857 jiwa
26
Rumah Tangga
standar kebutuhan : 13,3 sst / 100 jw kebutuhan : 646 saluran
Telepon Umum
standar kebutuhan : 1 sst / 3.000 jw kebutuhan : 2 saluran
Total : 648 saluran
e. Kebutuhan Jaringan Telepon pada Bagian Wilayah Kota (BWK)
V dengan jumlah penduduk : 5.531 jiwa
Rumah Tangga
standar kebutuhan : 13,3 sst / 100 jw kebutuhan : 736 saluran
Telepon Umum
standar kebutuhan : 1 sst / 3.000 jw kebutuhan : 2 saluran
Total : 738 saluran
f. Kebutuhan Jaringan Telepon pada Bagian Wilayah Kota (BWK)
VI dengan jumlah penduduk : 18.195 jiwa
Rumah Tangga
standar kebutuhan : 13,3 sst / 100 jw kebutuhan : 2.420 saluran
Telepon Umum
standar kebutuhan : 1 sst / 3.000 jw kebutuhan : 6 saluran
Total : 2.426 saluran
Pasal 25
(1) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di
kota Kajen memakai 2 (dua) sistem yaitu setempat dan terpusat. (2) Pengelolaan sampah secara setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat setempat masing-masing
penghasil sampah dengan cara dimasukkan dalam galian tanah. (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
masing – masing Bagian Wilayah Kota (BWK) Kajen secara
terpusat digunakan sarana – sarana pembuangan sampah,
diantaranya tong sampah, gerobag sampah, container, truk
pengangkutan, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Pasal 26
Rencana kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah pada masing-masing
Bagian Wilayah Kota (BWK) Kajen, kebutuhan dan kekurangan sampai
akhir tahun perencanaan meliputi :
27
a. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) I
dengan jumlah penduduk 6.960 jiwa dengan volume sampah 11,1
m³/hari.
- Tong sampah = 600 Unit
- Gerobak sampah = 11 Unit
- Container = 2 Unit
- Arm roll = 1 Unit
- Personil = 11 Orang
b. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) II
dengan jumlah penduduk 9.567 jiwa dengan volume sampah 15,3
m³/hari
- Tong sampah = 900 Unit
- Gerobak sampah = 15 Unit
- Container = 3 Unit
- Arm roll = 1 Unit
- Personil = 15 Orang
c. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) III
dengan jumlah penduduk 10.629 jiwa dengan volume sampah 17
m³/hari.
- Tong sampah = 1.000 Unit
- Gerobak sampah = 17 Unit
- Container = 3 Unit
- Arm roll = 1 Unit
- Personil = 17 Orang
d. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) IV
dengan jumlah penduduk 4.857 jiwa dengan volume sampah
7,7 m³/hari
- Tong sampah = 500 Unit
- Gerobak sampah = 8 Unit
- Container = 2 Unit
- Arm roll = - Unit
- Personil = 8 Orang
e. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) V
dengan jumlah penduduk 5.531 jiwa dengan volume sampah
8,8 m³/hari
- Tong sampah = 500 Unit
- Gerobak sampah = 9 Unit
- Container = 2 Unit
- Arm roll = - Unit
- Personil = 9 Orang
28
f. Kebutuhan sarana kebersihan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) VI
dengan jumlah penduduk 18.195 jiwa dengan volume sampah
17 m³/hari
- Tong sampah = 1.000 Unit
- Gerobak sampah = 17 Unit
- Container = 3 Unit
- Arm roll = 1 Unit
- Personil = 17 Orang
Bagian Kedua
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota
Pasal 27
(1) Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berfungsi memberikan
gambaran ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan
atau kegiatan alam;
(2) Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. Kawasan budidaya perkotaan meliputi :
1. Perumahan dan permukiman;
2. Perdagangan regional (grosir), kota atau eceran, jasa
penginapan atau perhotelan;
3. Industri tanpa pencemaran;
4. Pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan atau
olahraga, dan fasilitas lainnya;
5. Perkantoran pemerintah dan niaga;
6. Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang
atau barang dan sarana transportasi lainnya;
7. Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan;
8. Taman pemakaman umum, taman pemakaman
pahlawan
9. Tempat pembuangan sampah akhir
b. Kawasan lindung meliputi :
1. Kawasan resapan air dan kawasan yang memberikan
perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya;
2. Sempadan sungai, sekitar waduk, sekitar mata air, dan
kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
3. Cagar alam / pelestarian alam, taman wisata alam,.
29
Paragraf 1
Kawasan budidaya perkotaan
Pasal 28
(1) Kawasan budidaya perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) huruf a sebaran lokasi dan luas lahan untuk
kegiatan primer maupun sekunder sampai dengan akhir tahun
perencanaan pada Unit Lingkungan masing – masing Bagian
Wilayah Kota (BWK) Kota Kajen sebagai berikut :
a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I
1) Unit I.1, lingkupnya adalah sebagian Desa Kebonagung
dengan luas wilayah 80,43 Ha, peruntukannya antara
lain untuk kawasan perdagangan dan jasa serta lahan
permukiman dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
2) Unit I.2, lingkupnya adalah sebagian Desa Kebonagung
dan Kelurahan Kajen dengan luas wilayahnya 52,78 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa
serta lahan perkantoran dan permukiman dengan
berbagai fasilitas pendukungnya.
3) Unit I.3, lingkupnya adalah sebagian Desa Nyamok dan
Kelurahan Kajen dengan luas wilayahnya 55,29 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa,
perkantoran, permukiman, perumahan Dinas Bupati,
perumahan Dinas Pemda, Gedung Pertemuan, Taman
Kota dengan berbagai fasilitas pendukung.
4) Unit I.4, lingkupnya adalah sebagian Desa Nyamok
dengan luas wilayahnya 62,84 Ha, diperuntukan sebagai
kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran dan
permukiman dengan berbagai fasilitas pendukung. Juga
terdapat Taman Kota, alun - alun merupakan salah satu
open space yang ada di Kota Kajen
b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II
1) Unit II.1, lingkupnya adalah sebagian Desa Gejlig dan
Desa Tanjungsari dengan luas wilayah 114,60 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan campuran, perkantoran,
kawasan pertanian kota, kawasan sub terminal, kawasan
olahraga, kawasan budaya, taman kota, permukiman
dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
30
2) Unit II.2 lingkupnya adalah sebagian Desa Rowolaku dan
Desa Gejlig dengan luas wilayahnya 164,93 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan campuran, perkantoran,
permukiman dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III
1) Unit III.1, lingkupnya adalah sebagian Desa Rowolaku,
Desa Gejlig, Sambiroto dan Salit dengan luas wilayah
143,53 Ha, diperuntukan sebagai kawasan campuran,
perkantoran, industri pengolahan hasil pertanian,
perdagangan dan jasa, permukiman dengan berbagai
fasilitas pendukung. Juga terdapat kebun binatang yang
merupakan kawasan konservasi,
2) Unit III.2 lingkupnya adalah sebagian Desa Rowolaku,
Gejlig dan Sambiroto dengan luas wilayahnya 116,38 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan
pertanian kota, pendidikan tinggi, juga ada peruntukan
sebagai kawasan campuran serta perdagangan dan
jasa.
3) Unit III.3 lingkupnya adalah sebagian Desa Gejlig,
Sambiroto dan Salit dengan luas wilayahnya 128,02 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan
pertanian kota, perumahan militer dan sedikit kawasan
campuran.
d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV
1) Unit IV.1, lingkupnya adalah sebagian Desa Nyamok,
dan Kelurahan Kajen dengan luas wilayah 95,94 Ha,
diperuntukan sebagai kawasan campuran, perdagangan
dan jasa, permukiman dengan berbagai fasilitas
pendukung, kawasan pertanian dan penelitian pertanian
kota.
2) Unit IV.2 lingkupnya adalah Desa Tanjungkulon, dengan
luas wilayahnya 64,97 Ha, diperuntukan sebagai
kawasan campuran, perdagangan dan jasa, permukiman,
Perumahan Dinas Pemda dengan berbagai fasilitas
pendukungnya serta kawasan pertanian.
31
e. Bagian Wilayah Kota (BWK) V
1) Unit V.1, lingkupnya adalah sebagian Desa Salit dan
Desa Sangkanjoyo dengan luas wilayah 61,64 Ha,
diperuntukan sebagian besar kawasan pertanian, dan
permukiman dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
2) Unit V.2 lingkupnya adalah Desa Kutorejo, sebagian
Desa Kebonagung, dan Kelurahan Kajen dengan luas
wilayahnya 52,50 Ha, diperuntukan sebagai kawasan
perkantoran, permukiman, pertanian kota, kawasan
campuran, perdagangan dan jasa serta terminal.
f. Bagian Wilayah Kota (BWK) VI
1) Unit VI.1 lingkupnya adalah sebagian Desa
Sinangohprendeng dengan luas wilayah 173 ha
diperuntukkan sebagian besar kawasan permukiman,
perdagangan dan jasa, kawasan pertanian, dengan
berbagai fasilitas pendukung.
2) Unit VI.2 lingkupnya adalah Desa Gandarum dengan luas
wilayah 376 ha diperuntukkan sebagai kawasan
permukiman, perkantoran, campuran, pertanian,
peternakan.
3) Unit VI.3 lingkupnya adalah Desa Pekiringanalit dengan
luas wilayah 170 ha diperuntukkan sebagian kawasan
pertanian, permukiman, campuran.
(2) Kawasan budidaya perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditunjukkan di dalam Peta Pola Pemanfaatan Ruang
Kota Kajen sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Paragraf 2
Kawasan Lindung perkotaan
Pasal 29
(1) Kawasan lindung perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) huruf b di wilayah kota Kajen berupa :
rencana daerah perlindungan di perkotaan, sempadan
sungai, sempadan jalan, kawasan terbuka hijau kota
termasuk jalur hijau.
32
(2) Rencana daerah perlindungan di perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terletak di antara Desa Rowolaku
dan Desa Gejlig Bagian Wilayah Kota (BWK) III unit III.1 dan
unit III.2. merupakan kawasan konservasi, dan kawasan
konservasi yang sekaligus sebagai kebun binatang.
(3) Kawasan lindung berupa Sempadan Sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terletak di sepanjang kiri kanan
sungai yang mengalir melewati semua Bagian Wilayah Kota
(BWK) yang ada di Kota Kajen.
(4) Sempadan Sungai yang berada di luar kawasan permukiman
ditetapkan 50 m, sedangkan yang berada di kawasan
permukiman ditetapkan 10 m dari tepi sungai dapat berupa
jalan inspeksi.
(5) Sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan baik untuk jalan arteri, jalan kolektor dan jalan
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(6) Kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa taman kota,
alun – alun kota, kawasan penelitian pertanian, pertanian
kota.
(7) Kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebar pada Bagian
Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut :
a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I : Alun – alun dan Taman
kota terletak di Unit 1.3 dan unit 1.4
b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II : Taman kota dan
pertanian kota terletak di Unit II.1
c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III : Pertanian kota terletak
sebagian besar di Unit III.1, Unit III.2 dan unit III.3
d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV : Penelitian Pertanian
terletak di unit IV. 1 dan Pertanian Kota terletak di Unit
IV.1 dan unit IV.2
e. Bagian Wilayah Kota (BWK) V : Pertanian kota sebagian
besar terletak di Unit V.1 dan unit V.2
f. Bagian Wilayah Kota (BWK) VI : Pertanian Kota sebagian
besar terletak di Unit VI.1, Unit VI.2 dan Unit VI.3.
33
BAB V
RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG,
BUDIDAYA PERKOTAAN, DAN KAWASAN TERTENTU.
Bagian Pertama
Rencana Daya Tampung Terhadap Bangunan
Pasal 30
(1) Kepadatan penduduk Kota Kajen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, harus dikendalikan secara baik.
(2) Kepadatan Bangunan yang berada di Kota Kajen harus diawasi
dan dikendalikan dengan seksama.
(3) Kepadatan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
saling terkait dengan Kepadatan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Pasal 31
(1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara
luas lantai dasar suatu bangunan dengan luas petak tanah yang
ada.
(2) Untuk kawasan komersial dilakukan pembatasan luas lahan
terbangun yang telah ada dan tidak diperbolehkan perluasan
secara horizontal, kawasan ini meliputi wilayah Bagian Wilayah
Kota (BWK) I.
(3) Untuk kawasan campuran perumahan dan perdagangan, KDB
maksimal yang diijinkan untuk pendirian bangunan baru sebesar
70% dan menyisakan lahan sebagai jalur hijau/open space.
Kawasan ini meliputi sebagian besar wilayah Bagian Wilayah
Kota (BWK) I.
(4) Untuk kawasan perumahan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
maksimal antara 50%-60% sesuai kondisi setempat. Kawasan ini
meliputi wilayah wilayah Bagian Wilayah Kota (BWK) II, wilayah
Bagian Wilayah Kota (BWK) III, wilayah Bagian Wilayah Kota
(BWK) IV, wilayah Bagian Wilayah Kota (BWK) V dan wilayah
Bagian Wilayah Kota ((BWK) VI dimana masih menyisakan
luasan lahan yang cukup luas.
34
(5) Untuk kawasan perkantoran, Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
maksimal yang diizinkan sebesar 60 % mengingat kawasan ini
memerlukan adanya lapangan terbuka untuk alun-alun, tempat
upacara dan lain lain. Kawasan ini meliputi Bagian Wilayah Kota
(BWK) I.
(6) Secara keseluruhan penentuan nilai Koefisien Dasar Bangunan
(KDB) juga mempertimbangkan lokasi kawasan terhadap status
jalan yang melintasi kawasan tersebut.
Pasal 32
(1) Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB) adalah perbandingan
antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas petak tanah.
(2) Kawasan campuran dan perdagangan, Koefisien Luas Lantai
Bangunan (KLB) maksimal 2,1 dengan tinggi bangunan
maksimal 3 lantai dan disesuaikan dengan kondisi setempat
pada Bagian Wilayah Kota (BWK) I.
(3) Kawasan perumahan, Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB)
maksimal 1,2 dengan tinggi maksimal 2 lantai yang disesuaikan
dengan kondisi setempat meliputi Bagian Wilayah Kota (BWK) II,
Bagian Wilayah Kota (BWK) III, Bagian Wilayah Kota (BWK) IV
dan Bagian Wilayah Kota (BWK) V.
(4) Kawasan perkantoran, Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB)
maksimal 1,8 dengan tinggi bangunan maksimal 3 lantai dan
disesuaikan dengan kondisi setempat terutama pada bagian
pusat kota.
(5) Besarnya Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB) suatu
bangunan ditentukan pula oleh jenis fungsi lahan, kelas jalan dan
kepadatan penduduk.
Pasal 33
Tabel Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal
31, sebagai berikut :
35
BWK FUNGSI KDB KLB TINGGI
BANGUNAN
BWK I • Pemerintahan
• Perkantoran
• Perdagangan dan jasa
• Permukiman berkepadatan tinggi
60%
60%
70%
70%
1,8
1,8
2,1
2,1
3
3
3
3
BWK II • Pemerintahan
• Perkantoran
• Perdagangan dan jasa
• Permukiman berkepadatan sedang
60%
60%
60%
60%
1,8
1,8
1,8
1,8
3
3
3
3
BWK III • Permukiman berkepadatan rendah
• Pertanian
• Industri Pengolahan Hasil Pertanian
60%
50%
60%
1,2
0,5
1,2
2
1
2
BWK IV • Perdagangan dan jasa
• Perkantoran
• Permukiman berkepadatan sedang
60%
60%
60%
1,2
1,2
1,2
2
2
2
BWK V • Permukiman berkepadatan rendah
• Pertanian Lahan Basah
• Pelayanan umum (terminal)
60%
50%
50%
1,2
0,5
1,5
2
1
3
BWK VI • Permukiman berkepadatan sedang
• Perkantoran
• Perdagangan dan Jasa
• Pertanian
60 %
60 %
70 %
50 %
1,2
1,2
2,1
0,5
2
2
3
1
Bagian Kedua
Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan
Sumberdaya Alam Lainnya
Paragraf 1
Penatagunaan Tanah
Pasal 34
(1) Dalam rangka pemanfaatan ruang Kota Kajen dikembangkan
penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna
tanah.
(2) Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Penatagunaan
Tanah) di wilayah kota diselenggarakan berdasarkan Rencana
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen.
36
(3) Penatagunaan tanah sebagimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan di bidang pertanahan di kawasan lindung dan
budidaya, termasuk tanah timbul.
(4) Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah
rawa dan bekas sungai ditetapkan sebagai tanah yang langsung
dikuasai negara.
(5) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Penatagunaan Air, Udara dan Sumber Daya Alam Lainny a
Pasal 35
Penatagunaan sumber daya alam lainya berupa penatagunaan air,
penatagunaan udara, dan sumber daya alam lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
Bagian Pertama
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 36
(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan bagian dari sistem
penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Pengendalian Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen
diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan (kegiatan pelaporan,
pemantauan, evaluasi), dan penertiban dengan memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan
serta.
(3) Jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pekalongan sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
37
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 37
(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan
kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Pekalongan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dibentuk
dengan Peraturan Bupati.
(2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Pekalongan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang
yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan,
pemberian ijin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang;
(3) Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pekalongan dalam rangka
perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang
kabupaten Pekalongan;
b. Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan
pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
c. Mengkoordinasikan penertiban dan perijinan pemanfaatan ruang
Kabupaten Pekalongan
d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah – masalah yang timbul
dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan
alternatif pemecahannya
e. Melaporkan kegiatan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD) Kabupaten Pekalongan serta menyampaikan
usulan pemecahan / kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Pekalongan.
(4) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan
pola pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan
melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan
kepada Bupati dengan tembusan DPRD;
38
b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan
materi laporan perkembangan pemanfaatan ruang,
perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang serta
izin pemanfaatan ruang serta masalah-masalah yang akan
dihadapi dan perlu antisipasi.
Bagian Ketiga
Perizinan
Pasal 38
(1) Setiap pemanfaatan ruang yang menyangkut pengendalian lokasi,
kualitas ruang dan tata bangunan diatur melalui perizinan.
(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Penertiban
Pasal 39
(1) Penertiban adalah usaha mengambil tindakan agar pemanfaatan
ruang yang direncanakan dapat terwujud.
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan
menertibkan yang dilakukan melalui penyelidikan dan pemeriksaan
atas semua pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kota Kajen
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian sanksi yang terdiri dari :
a. Sanksi administratif
b. Sanksi Pidana.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
dilakukan melalui pencabutan izin pemanfaatan ruang yang telah
diberikan
39
Pasal 40
(1) Upaya pencegahan atas kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen
menjadi Wewenang Camat Kajen dan dalam waktu paling lambat
3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati.
(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan pula oleh masyarakat dalam bentuk informasi.
BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 41
Dalam kegiatan penataan ruang Kota Kajen Kabupaten Pekalongan
masyarakat berhak :
a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kajen;
b. Mengetahui secara terbuka semua jenis rencana tata ruang yang
akan dilaksanakan di Kota Kajen;
c. Menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penataan ruang;
d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 42
(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang
sebagai akibat penataan ruang pelaksanaanya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam
yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial
dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau
pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan perundangan ataupun
atas hukum yang berlaku.
40
Pasal 43
(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap
perubahan status semula yang dimiliki masyarakat sebagai akibat
pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen
diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang
bekepentingan.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang
layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaianya
dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal 44
Dalam hal kegiatan penataan ruang Kota Kajen Kabupaten Pekalongan,
masyarakat wajib :
a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
c. Mentaati Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen yang
telah ditetapkan.
Pasal 45
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang
dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah,
baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan di
masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang
memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika
lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat
menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.
Pasal 46
Dalam pemanfaatan ruang di dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota
(RUTRK) Kajen, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
41
a. Pemanfaatan ruang darat, air dan ruang udara berdasarkan peraturan
perundangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud
struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah perkotaan;
c. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana
Umum Tata Ruang Kota Kajen;
d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam
lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rancana
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen;
f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang
dan/atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup.
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 47
(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini dapat
juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48
(1) Pelanggaran terhadap alokasi pemanfaatan ruang sebagaimana
ketentuan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diancam dengan
pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
42
(2) Apabila tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan
terhadap pengurusnya.
(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak
pidana yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 49
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada Peta Rencana Umum Tata
Ruang Kota (RUTRK) Kajen dengan tingkat ketelitian berskala
1 : 25.000.
Pasal 50
Badan Usaha atau perorangan yang mendapatkan izin untuk mengelola
sebagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen wajib
memenuhi kebijakan dan perubahan dari kebijakan ini .
Pasal 51
Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen adalah
10 (sepuluh) tahun sejak Tahun 2003 sampai dengan 2013 dan dilakukan
peninjauan kembali atau penyempurnaanya sekurang – kurangnya 5
(lima) tahun sekali.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaanya tidak sesuai
dengan RUTRK, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu
fungsi peruntukan ruang.
43
b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya perlu dilakukan penyesuaian kembali, segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 54
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kajen Tahun 1988/1989 – 2008/2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1989 Nomor 5 Seri D) dinyatakan dicabut.
Pasal 55
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.
Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Juli 2006
BUPATI PEKALONGAN,
TTD
SITI QOMARIYAH
Diundangkan di Kajen Pada tanggal 31 Juli 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD SUDIYANTORO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2006
NOMOR 7
44
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KAJEN
I. UMUM
. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Tahun 1988/1989 – 2008/2009 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 01 Tahun 1988
telah berjalan 15 tahun, maka sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan.
Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan ke Kota Kajen
pada Tahun 2001, telah meningkatkan aktivitas masyarakat dan pemerintahan yang
cukup pesat sehingga emberikan dampak terhadap perkembangan Kota Kajen yang
sangat pesat, maka perlu penataan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota
(RUTRK) Kajen.
Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan tata ruang kota
yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung
pertumbuhan dan pengembangan kota Kajen, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kajen.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
45
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Rencana kebutuhan daya listrik dihitung dengan cara :
- Kebutuhan rumah tangga diasumsikan sebesar 450 watt dengan
perhitungan 1 rumah tangga ditempati oleh 5 orang dan asumsi kebutuhan
listrik per orang sebesar 90 watt.
- Kebutuhan penerangan umum diasumsikan sebesar 10 % dari total
kebutuhan listrik rumah tangga.
- Kebutuhan listrik untuk fasilitas sosial dan komersial diasumsikan sebesar
20 % dari total kebutuhan listrik rumah tangga.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Rencana kebutuhan air bersih dihitung dihitung dengan cara :
- Kebutuhan rumah tangga diperhitungkan atas dasar kebutuhan minimal
perorang 60 liter/hari.
46
- Kebutuhan jasa dan industri diasumsikan sebesar 20 % dari total kebutuhan
rumah tangga.
- Kebutuhan kran umum (hidran umum) diasumsikan sebesar 10 % dari total
kebutuhan rumah tangga.
- Kebocoran diasumsikan sebesar 20 % dari total kebutuhan.
Pasal 24
Rencana kebutuhan jaringan telepon dihitung dengan cara :
- Kebutuhan rumah tangga di kawasan perkotaan diasumsikan 13,3 SST/100
orang.
- Kebutuhan telepon umum diasumsikan 1 SST/3.000 orang.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Penjelasan Tabel
BWK : Batas Wilayah Kota.
Fungsi : Fungsi petak pada tiap peta BWK.
KDB : Koefisien Dasar Bangunan dalam prosen.
KLB : Koefisien Luas Bangunan
: KDB/100 x Tinggi Bangunan
Tinggi Bangunan : Jumlah maksimal tingkat bangunan.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
47
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5