PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO...

PEMERINTAH DESA PEJAMBON

KECAMATAN SUMBERREJO

KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2019

0

20

40

60

80

100

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

East

West

North

PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 06 TAHUN 2019

Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa) Tahun 2020

PEMERINTAH DESA PEJAMBON

KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DESA PEJAMBON


PERATURAN DESA PEJAMBON

NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) PEJAMBON

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Pejambon Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;


tentang Pedoman Pembangunan Desa;


tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun

2010 tentang Desa;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018

tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018

tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;

12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 Tahun 2019 tentang

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Bersakala Desa;

13. Peraturan Desa Pejambon Nomor Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-

Desa) Pejambon Tahun 2020 - 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON

Dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA (RKP DESA) PEJAMBON TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pejambon yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan

diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan

kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

5. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai

tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,

adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)

tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran

dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Visi dan Misi

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Kebijakan Pendapatan Desa

B. Kebijakan Belanja Desa

C. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2019

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP

Desa Tahun 2019

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan

Keadaan Darurat

d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang

dibiayai APBD dan APBN

e. BAB V : DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN

f. BAB VI : PENUTUP

g. LAMPIRAN :

1. Berita Acara Musyawarah

2. SK Tim Penyusun RKP Desa

3. Matriks RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon

Pada tanggal 23 September 2019


ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon

Pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2019 NOMOR 06

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa

pembangunan merupakan sarana yang menjembatani masyarakat menuju masa

depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi

masyarakat dengan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pemerintahanan yang terbuka (Open Government) adalah motivasi untuk

merencanakan penyusunan RKP yang harus dilakukan dengan transparan serta

adanya keterlibataan dari masyarakat (partisipatif) hingga pada saatnya perencanaan

bisa dilaksanakan dengan terarah dan pelaksanaanya bisa dipertanggungjawabkan

(akuntabel) serta bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan RKP Desa, cara yang digunakan adalah dengan menggali

gagasan, potensi, dan masalah yang ada di masyarakat melalui kegiatan musyawarah

desa dan juga melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan

berdasarkan kondisi darurat. RKP Desa mencakup rencana kerja pembangunan

tahunan desa sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam

perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak baik Pemerintahan

Desa, Pemerintah Kecamatan, BPD, Lembaga Desa, Pendamping Desa, masyarakat,

dan semua pihak yang mendukung penyelesaian RKP Desa ini. Semoga RKP Desa ini

dapat bermanfaat bagi keberlangsungan Pembangunan di Desa Pejambon.

Pejambon, 23 September 2019

Kepala Desa

ABD. ROKHMAN

ii

DAFTAR ISI

Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 .......................................................................

Kata Pengantar ............................................................................................................................ i

Daftar isi ...................................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................................................................. 1

1.2 Dasar Hukum .................................................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 2

1.4 Visi dan Misi ...................................................................................................................... 3

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Kebijakan Pendapatan Desa ............................................................................................ 5

2.2 Kebijakan Belanja Desa .................................................................................................... 6

2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa ........................................................................................... 8

BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019 ........... 10

3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa ........................................................... 10

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat ....... 11

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DESA

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa .............................................................. 13

4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa ................................. 13

4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan

APBN ................................................................................................................................ 14

BAB V DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN MASING-MASING BIDANG ............ 15

BAB VI PENUTUP .................................................................................................................. 16

Lampiran :

1. Lembar Persetujuan BPD

2. Berita Acara Musyawarah

3. SK Tim Penyusun RKP Desa

4. Matrik RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)

5. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Musyawarah Penyusunan RKP Desa

6. Daftar Hadir Musyawarah Desa

7. Undangan Musyawarah Desa

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang

berdasarkan partisipasi, transparansi, serta demokrasi yang berkembang di desa.

Untuk itu, desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana pembangunan untuk jangka 6

(enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

pelantikan kepala desa.

Selain itu, desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1

(satu) tahun. RKP Desa disusun dengan maksud agar pembangunan menjadi lebih

terarah dan runtut, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara

berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas

kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa, serta sebagai

bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa

sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang ditetapkan paling

lambat bulan September. RKP Desa memuat rancangan program kerja Pemerintah

Desa dengan mempertimbangkan pagu indikatif desa, pencermatan dokumen

RPJM Desa, daftar usulan Musrenbang Desa, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun

sebelumnya, dan juga rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah

provinsi, atapun Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa;

9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan

Kepala Desa dan Perangkat Desa;

12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil

Pengelolaan Tanah Bengkok;

13. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa

berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Desa Pejambon Nomor Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun dengan maksud

sebagai berikut :

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk

mewujudkan tercapainya visi & misi yeng telah ditetapkan dalam RPJM

Desa.

2. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang merupakan

penjabaran RPJMDesa tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka

waktu enam tahun.

3. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus

menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020 dalam

rangka mewujudkan visi dan misi desa.

3

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan

pemerintah desa.

5. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung

aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Selain maksud di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan tahunan desa dalam upaya terwujudnya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

2. Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien, dan efektif

dalam pembangunan desa menuju desa yang maju dan sejahtera.

3. Agar desa memiliki dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan

pembangunan di desa.

4. Sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2020 yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta

dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA,

dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.

6. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai

aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya,

Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan

bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas

dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-

benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government dan Open Government.

Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus

memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal),

dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu

mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan

dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa

Pejambon dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan

Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dengan

mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di

masyarakat.

4

VISI DAN MISI

A. Visi Desa

“Hadir Lebih Terbuka Menuju Pejambon Sejahtera”

B. Misi Desa

Untuk merealisasikan Visi Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi

sebagai berikut :

1. Layanan administrasi secara prima kepada masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan desa secara lebih terbuka.

3. Pelaksanaan pembangunan secara lebih transparan dan partisipatif

dengan pertimbangan skala prioritas.

4. Peningkatan sarana prasarana pertanian demi kemakmuran petani.

5. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata.

6. Mewadahi aspirasi pemuda, lembaga desa, dan kelompok ekonomi desa

agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

5

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung

jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada

kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus

dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran sesuai amanah peraturan perundangan-undangan, salah satunya

adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

Alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa mencerminkan

keterpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, dan setiap tahunnya Pemerintah Desa

bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan

yang proses penyusunanya dimulai dengan dialog desa, konsultasi publik dan rapat

umum BPD untuk penetapanya.

RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang

pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan

desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa

yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi

realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan

berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana

perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten, hibah, dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Pejambon Tahun 2020 sebesar

Rp4.518.001.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Seribu Rupiah)

yang berasal dari :

6

KODE

REKENING URAIAN

PERKIRAAN

(Rp.)

1 2 3

1 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha Desa (BUMDesa) 2.000.000

Hasil Aset Desa (Pengelolaan TKD) 415.350.000

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong -

Lain-lain Pendapatan Asli Desa -

1.2 Pendapatan Transfer

Dana Desa 783.010.000

Bagi Hasil Pajak & Retribusi 29.195.000

Alokasi Dana Desa 1.497.200.000

Bantuan Keuangan Kabupaten, Provinsi, Pusat 1.891.246.000

1.3 Pendapatan Lain-lain

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -

JUMLAH PENDAPATAN 4.618.001.000

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk

kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa guna

mensejahterakan masyarakat. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20

Tahun 2018 terdiri dari :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan;

d. Pemberdayaan Masyarakat;

e. Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2020 total Belanja Desa sebesar Rp 4.588.001.000,-

dengan komposisi sebagai berikut :

KODE

REKENING URAIAN

PERKIRAAN

(Rp.)

1 2 3

2 BELANJA

01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

01.01.01. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 72.000.000

01.01.02. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat

Desa 299.400.000

01.01.03. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat 6.830.000

7

Desa

01.01.04. Operasional Pemerintah Desa 70.000.000

01.01.05. Tunjangan BPD 33.000.000

01.01.06. Operasional BPD 5.270.000

01.01.07. Insentif/Operasional RT/RW 9.000.000

01.01.92. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa 273.828.000

01.01.93. Penghasilan Staf Pemerintah Desa 47.450.000

01.01.94. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa 17.172.000

01.01.95. Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB 1.246.000

01.02.01. Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 175.000.000

01.02.90. Pembangunan Sarana Kantor Desa 100.000.000

01.02.91. Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Desa 250.000.000

01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan

Kependudukan 4.000.000

01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran

Profil Desa 500.000

01.04.01. Penyelenggaraan Musrenbangdes 3.700.000

01.04.02. Jandom Bareng Kepala Desa 6.000.000

01.04.03. Penyusunan RKPDesa 2.000.000

01.04.04. Penyusunan APBDesa, P-APBDesa, dan LPJ

APBDesa 1.500.000

01.04.05. Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa 8.000.000

01.04.07. Penyusunan LPPD, LKPPD, dan Informasi

Kepada Masyarakat 500.000

01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 60.000.000

02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah 45.500.000

02.01.06. Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana PAUD,

TK, TPQ, Madrasah 1.370.000.000

02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes

Milik Desa 11.500.000

02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu 27.000.000

02.02.09. Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana

Ponkesdes 20.000.000

02.03.10. Pembangunan/Rehab Jalan Poros Desa 83.000.000

02.03.11. Pembangunan/Rehab Jalan Lingkungan 70.000.000

02.03.12. Pembangunan Jalan Usaha Tani 100.000.000

02.03.13. Pembangunan/Rehab Jembatan Milik Desa 60.000.000

02.03.14. Pembangunan/Rehab Prasarana Jalan Desa 170.010.000

02.03.15. Pembangunan/Rehab Gedung PKK 10.000.000

02.03.19. Pembangunan Embung Desa 500.000.000

02.03.20. Pembangunan/Rehab Tapal Batas Desa 10.000.000

8

02.04.01. Program Lantai Rumah Sehat 15.000.000

02.04.16. Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah 80.000.000

02.04.17. Pembangunan/Peningkatan Taman Bermain

Milik Desa 40.000.000

02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,

Baliho, dll) 4.195.000

02.06.03. Abunement Wifi dan Sewa Hosting 7.500.000

02.08.02. Pembangunan Alun-Alun 40.000.000

03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

03.01.01. Pembangunan/Rehab Poskamling 15.000.000

03.01.02. Kegiatan Satlinmas Desa 25.000.000

03.02.01. Kegiatan Lembaga Kebudayaan Desa 10.000.000

03.02.03. PHBN & PHBI 11.500.000

03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Sarana dan Prasarana Keagamaan Milik Desa 40.000.000

03.02.92. Santunan Dhuafa 6.600.000

03.02.93. Pelestarian Adat/Sedekah Bumi 5.000.000

03.03.02. Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 5.000.000

03.03.05. Pembangunan Lapangan Sepak Bola 150.000.000

03.03.06. Kegiatan Karang Taruna 30.000.000

03.04.02. Kegiatan LPMD 5.000.000

03.04.03. Kegiatan PKK 50.000.000

04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

04.02.01. Kegiatan Kelompok Tani 2.000.000

04.02.02. Kegiatan Kelompok Ternak 2.000.000

04.02.06. Pembangunan Saluran Irigasi

Tersier/Sederhana 100.000.000

04.03.90. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa 10.800.000

05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan

Mendesak Desa

05.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana 10.000.000

JUMLAH BELANJA 4.588.001.000

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

9

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Desa; dan

Berikut adalah anggaran tahun 2020 untuk pembiayaan :

KODE

REKENING URAIAN

PERKIRAAN

(Rp.)

1 2 3

3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

SILPA Tahun Sebelumnya -

Pencairan Dana Cadangan -

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang

Dipisahkan

-

Penerimaan Pembiayaan Lainnya -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan -

Pembentukan Dana Cadangan -

Penyertaan Modal Desa (BUMDesa) 30.000.000

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya -

JUMLAH PEMBIAYAAN 30.000.000

10

BAB III

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2019

Setiap program atau kegiatan harus dievaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut

dilakukan agar jika terdapat masalah, maka permasalahan tersebut bisa diminimalisir.

Selain itu, dengan adanya evaluasi tersebut, kita bisa mengidentifikasi sumber

permasalahannya sehingga dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali

di kemudian hari. Rumusan permasalahan di tingkat desa bukan hanya semata-mata

disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan baik di

tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dalam RKP Desa tahun 2020,

evaluasi program kegiatan dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019.

b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

c. Identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan aktual dan keadaan darurat.

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019

Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 ada beberapa

kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya,

antara lain terbatasnya anggaran desa yang menyebabkan kegiatan

pembangunan tidak bisa dilakukan secara merata, kurang taraturnya masa

pencairan dana dari pusat maupun daerah juga mengakibatkan terhambatnya

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, pemilihan waktu yang

kurang tepat juga bisa mengakibatkan pembangunan tidak bisa berjalan secara

optimal.

a. Untuk Bidang Pembangunan Fisik

Kegiatan pembangunan yang belum terlaksana di tahun 2019, dikerjakan

pada tahun 2020.

b. Untuk Bidang Ekonomi

Lebih mengoptimalkan peran BUMDesa untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat.

c. Untuk Bidang Sosial & Budaya

Melestarikan budaya lokal desa dan kegiatan gotong-royong di masyarakat.

3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2020 meliputi:

a. Bidang Fisik Prasarana

1. TPT jalan desa

2. Paving jalan lingkungan

11

3. Paving jalan poros desa

4. Pembangunan saluran irigasi tersier

5. SPA jalan desa

6. Pembangunan jitut dan jides

7. Pembangunan lapangan sepak bola

b. Bidang Ekonomi

1. Pelatihan home industri

2. Peningkatan kelompok tani

3. Peningkatan kelompok ternak

4. Pengembangan dan peningkatan permodalan BUMDesa

5. Pengembangan dan peningkatan dan permodalan UPKu

6. Modal usaha perdagangan kecil (UKM)

7. Pengembangan Wisata Desa

c. Bidang Sosial Budaya

1. Bantuan dana sosial dan bencana alam

2. Perayaan hari besar nasional dan agama

3. Santunan anak yatim, janda, dhuafa

4. Program plesterisasi

5. Peningkatan lembaga kebudayaan desa

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap memiliki

sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian

lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga

membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera

dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur desa, terutama

jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian

utama penduduk. Selain itu segala hal yang berhubungan dengan infrastruktur

pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas. Berdasarkan analisa

pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa

masalah mendesak yang harus diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Pembangunan gedung sarana pendidikan

2. Rehab gedung sarana kesehatan (ponkesdes)

3. Rehab paving jalan poros desa dan jalan lingkungan

4. Pembangunan jalan usaha tani

5. Pembangunan saluran irigasi

6. Pembangunan check dam untuk penampungan air pertanian

7. Pembangunan embung desa

8. Pembangunan jembatan

9. Pembangunan TPT dan SPA

12

10. Pembangunan sarana olahraga

11. Pelatihan lifeskill sebagai bekal berwirausaha

12. Pembangunan destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian warga

13

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pejambon yang tersusun

dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan

yang ada. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk

menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keterpihakan

pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan,

kesehatan, dll.

Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pejambon

dikelompokkan sebagai berikut :

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa adalah rencana pembangunan

yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang

mampu didanai oleh desa adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya

tidak terlalu besar), bisa diambil dari dana APBDesa. Beberapa kegiatan prioritas

yang bisa didanai oleh desa antara lain pembangunan balai desa, rehab jalan

paving poros desa dan lingkungan, pembangunan SPA, pembangunan TPT,

perawatan PJU, bantuan kegiatan pendidikan, operasional kegiatan PKK, dll.

4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan

kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang

bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana

Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Desa tahun 2020 dilakukan

melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musyawarah RKP Desa. Hasil

kesepakatan tersebut sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp 417.350.000,-

b. Dana Desa (DD) Rp 783.010.000,-

c. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 1.497.200.000,-

d. BHP & BHR Rp 29.195.000,-

e. Bantuan Kabupaten, Provinsi, dan Pusat Rp 1.891.246.000,-

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi & misi

desa terutama dalam upaya peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan

perekonomian masyarakat bisa segera terwujud.

14

4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN

Prioritas program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN adalah

rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa/APBDesa sehingga

harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kabupaten/Propinsi/Pusat.

Hal ini disebabkan :

a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.

b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu

besar.

c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana

pendukung lainnya. Misalnya pembangunan embung, JUT, chek dam dan

lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut

akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat

kecamatan (Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pemerintahan Desa

a. Pembangunan balai desa

b. Pembuatan aplikasi yang mendukung transparansi desa

c. Pengadaan sarana prasarana kantor desa

d. Pembangunan gedung BUMDesa

2. Bidang Pembangunan Desa

a. Pembangunan lapangan sepak bola

b. Pembangunan TPT poros desa

c. Pembangunan jembatan desa

d. Pembangunan gedung SD

e. Pembangunan gedung MI & RA

f. Pembangunan gedung TK PKK

g. Pembangunan gedung PAUD

h. Pembangunan gedung TPQ

i. Pembangunan chek dam

j. Pembangunan embung desa

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

a. Program bedah rumah bagi RTLH

b. Bantuan bibit bawang merah

c. Bantuan alat-alat pertanian

d. Pengandaan rumah burung hantu

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan terhadap kegiatan PKK dan lembaga perempuan

b. Peningkatan kapasitas dan pelatihan lifeskill untuk pemuda

c. Peningkatan pelestarian budaya melalui lembaga kebudayaan desa

d. Bantuan untuk lembaga BUMDesa, KUB, UPKu, kelompok tani, dll

15

BAB V

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN

MASING-MASING BIDANG

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Ketua : Sufyan (Kaur Umum)

b. Sekretaris : Ali Suhadi (Staff TU)

c. Anggota : Yesi Nofitasari (Staff Tenaga Administrasi)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Ketua : Dedy Andriansah (Kasi Kesejahteraan)

b. Sekretaris : Muhdori (Tenaga Teknis)

c. Anggota : Siti Khusnul Muasyaroh (Kaur Perencanaan)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Ketua : Iswanto (Kasi Pelayanan)

b. Sekretaris : Kambali (Kepala Dusun)

c. Anggota : Ngadenan (Kepala Dusun)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Ketua : Siti Khusnul Muasyaroh (Kaur Perencanaan)

b. Sekretaris : Munasir (Ketua LPMD)

c. Anggota : Siti Farida (Ketua TP PKK)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

a. Ketua : Siti Khusnul Muasyaroh (Kaur Perencanaan)

b. Sekretaris : Kambali (Kepala Dusun)

c. Anggota : Ngadenan (Kepala Dusun)

16

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan terlaksana dengan baik jika

antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat bekerja sama untuk

mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk

keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi, serta mencari usulan berdasarkan

prioritas yang ada, mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa

bisa terdanai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta adanya

kesinambungan. Jadi RKP Desa ini bukan hanya sekadar dokumen yang harus dibuat,

tetapi juga sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa ke depan.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan

peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa

berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

Desa) akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini perlu

sekali kritik dan saran yang membangun agar Desa Pejambon yang tercinta ini bisa

semakin maju dan sederajat dengan desa-desa hebat lain yang ada di wilayah

Indonesia.

Demikian RKP Desa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat

bisa bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang diidam-

idamkan.


Kepala Desa

ABD. ROKHMAN

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO

DESA PEJAMBON Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2020

DESA PEJAMBON KEC. SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 September 2019

Jam : 09.00 - 11.30 WIB

Tempat : Balai Desa Pejambon

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur

Perangkat Desa, BPD, Pemerintah Kecamatan, lembaga desa, Ketua RT/RW, dan

kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur

pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Penyusunan RKP Desa Tahun 2019

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : ABD. ROKHMAN dari Kepala Desa Pejambon

Notulis : ALVIN MUJAHID dari Sekretaris Desa Pejambon

Narasumber : 1. SAHLAN, S.Ag.,MM. dari Sekretaris Kecamatan

2. RULY VIRDAUS dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi

kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa :

1. Penetapan usulan prioritas kegiatan tahun 2020.

2. Penetapan tempat lokasi kegiatan, jumlah alokasi dana, dan tim pelaksana.

Demikmian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk digunakan

sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Pejambon Notulis

ABD. ROKHMAN ALVIN MUJAHID


KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP DESA) TAHUN 2020

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa) Pejambon Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;


tentang pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Kewenangan Berdaarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010

tentang Desa;

10. Peraturan Desa Pejambon Nomor Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Tahun 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas:

1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun

2020.

2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada

Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon Pada tanggal 9 September 2019


ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon

Nomor : 36 Tahun 2019


TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

TAHUN 2020

No Nama Jabatan dalam Dinas Jabatan Dalam Tim

1 ABD. ROKHMAN Kepala Desa Pembina

2 ALVIN MUJAHID Sekretaris Desa Ketua

3 SITI KHUSNUL M. Kaur Perencanaan Sekretaris

4 SUFYAN Kaur Umum Anggota

5 DEDY ANDRIANSAH Kasi Kesejahteraan Anggota

6 ISWANTO Kasi Pelayanan Anggota

7 NGADENAN Kasun Jambon Anggota

8 KAMBALI Kasun Tanggungan Anggota

9 NURUL ARIFIN Kaur Keuangan Anggota

10 MUNASIR Ketua LPMD Anggota

11 SITI FARIDA Ketua TP PKK Anggota

12 ALI SUHADI Staff TU Anggota


ABD. ROKHMAN

FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

DESA : Pejambon

KECAMATAN : Sumberrejo

KABUPATEN : Bojonegoro

PROVINSI : Jawa Timur

Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar

Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala

DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 72.000.000Rp ADD √ Sufyan

2Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat


3Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan

Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 6.830.000Rp ADD √ Sufyan

4 Operasional Pemerintah Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 70.000.000Rp ADD √ Sufyan

5 Tunjangan BPD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 33.000.000Rp ADD √ Sufyan

6 Operasional BPD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.270.000Rp ADD √ Sufyan

7 Insentif/Operasional RT/RW Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 9.000.000Rp ADD √ Sufyan

8Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 273.828.000Rp PAD √ Sufyan

9 Penghasilan Staf Pemerintah Desa

- Insentif Staf Tata Usaha Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 6.600.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Tenaga Perawatan Taman Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.600.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Ketua HIPPA Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.850.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentifr Juru Rawat Jenazah Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.350.000Rp PAD √ Sufyan

MATRICK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)TAHUN 2020

No

Bidang/ Jenis Kegiatan

Lokasi VolumeSasaran/

Manfaat

Waktu

Pelaksanaan

Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana

Pelaksana

Kegiatan

1 Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa


Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No



Manfaat

Waktu

Pelaksanaan


Pelaksana

Kegiatan

- Insentif Juru Rawat Makam Dusun Jambon Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.200.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Juru Rawat Makam Dusun

TanggunganDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.200.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Juru Rawat dan Kebersihan Masjid

Dusun JambonDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.650.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Kyai Masjid Dusun Tanggungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.750.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Tenaga Tekhnis Pembangunan Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Tambahan Tunjangan Ketua RT Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 12.800.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif P3N Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Tenaga Kebersihan Kantor Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Tenaga Administrasi Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.600.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Kasatlinmas Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.350.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Ketua LPMD Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan

10BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan

Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 17.172.000Rp PAD √ Sufyan

11 Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.246.000Rp APBD √ Sufyan

12Sarana (Aset Tetap)

Perkantoran/PemerintahanDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 175.000.000Rp ADD √ Sufyan

13 Pembangunan Sarana Kantor Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 100.000.000Rp ADD √ Sufyan

14Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai


15Pelayanan Administrasi Umum dan

KependudukanDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 4.000.000Rp ADD √ Sufyan

16Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran

Profil DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 500.000Rp ADD √ Sufyan

17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 3.700.000Rp ADD √ Sufyan

18 Jandom Bareng Kepala Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 6.000.000Rp BHP/BHR √ Sufyan


Pemerintahan Desa


Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No



Manfaat

Waktu

Pelaksanaan


Pelaksana

Kegiatan

19 Penyusunan RKPDesa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Sufyan

20Penyusunan APBDesa, P-APBDesa, dan LPJ

APBDesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.500.000Rp ADD √ Sufyan

21 Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Sufyan

22Penyusunan LPPD, LKPPD, dan Informasi

Kepada MasyarakatDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 500.000Rp ADD √ Sufyan

23 Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 60.000.000Rp ADD √ Sufyan

1.446.396.000Rp

1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah

- Bantuan PAUD/KB (Jambon) Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 11.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

- Bantuan TK/PAUD/KB (Tanggungan) Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 12.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

- Bantuan RA Islamiyah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 3.500.000Rp PAD √ Dedy Andriansah

- Bantuan MI Islamiyah Pejambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Dedy Andriansah

- Bantuan SDN Pejambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.000.000Rp PAD √ Dedy Andriansah

- Bantuan TPQ Al-Fattah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

- Bantuan TPQ Nurul Hidayah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

- Bantuan TPQ Sabilul Hikmah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

2Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana

PAUD, TK, TPQ, Madrasah

- Pembangunan Gedung PAUD Jambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 80.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

- Pembangunan Gedung SD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 500.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

- Pembangunan Gedung MI & RA Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 500.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

- Pembangunan Pagar MI & RA Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah


Pemerintahan Desa

Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2 Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa


Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No



Manfaat

Waktu

Pelaksanaan


Pelaksana

Kegiatan

- Rehab Gedung TK PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 80.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

- Pembangunan Pagar TK PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

- Pembangunan Gedung, Pagar, & Tempat

Wudhu TPQDesa 1 tahun Lembaga Jan-Des 150.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

3 Kegiatan PPKBD dan SUB PPKBD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

4 Kegiatan Jumantik Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

5 Kegiatan Posyandu Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 25.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

6 Kegiatan Bumil Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

7Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

PoskesdesDesa 1 tahun Lembaga Jan-Des 20.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

8 Rehab Jalan Poros Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 83.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

9 Rehab Jalan Lingkungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 70.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

10 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 100.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

11 Pembangunan Jembatan Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 60.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

12 Pembangunan PJU Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 20.010.000Rp DD √ Dedy Andriansah

13 Pembangunan TPT Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 150.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

14 Rehab Gedung PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

15 Pembangunan Embung Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 500.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

16 Pembuatan Tapal Batas Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

17 Program Lantai Rumah Sehat Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 15.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

18 Pembangunan SPA Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 80.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

19 Pembangunan Taman Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 40.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah


Pembangunan Desa


Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No



Manfaat

Waktu

Pelaksanaan


Pelaksana

Kegiatan

20 Media Informasi Luar Ruang Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 4.195.000Rp BHP/BHR √ Dedy Andriansah

21 Abunement Wifi dan Sewa Hosting Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 7.500.000Rp BHP/BHR √ Dedy Andriansah

22 Pembangunan Alun-Alun Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 40.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

2.663.705.000Rp

1 Pembangunan Poskamling Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 15.000.000Rp ADD √ Iswanto

2 Kegiatan Satlinmas Desa Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 25.000.000Rp ADD √ Iswanto

3 Kegiatan Lembaga Kebudayaan Desa Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Iswanto

4 PHBN Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 10.000.000Rp BHP/BHR √ Iswanto

5 PHBI Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.500.000Rp BHP/BHR √ Iswanto

6 Bantuan Masjid Jambon Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 25.000.000Rp PAD √ Iswanto

7 Bantuan Masjid Tanggungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Iswanto

8 Pengadaan Terop Kuburan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 7.000.000Rp ADD √ Iswanto

9Santunan Anak Yatim, Janda, Duda, Lansia

DuafaDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 6.600.000Rp PAD √ Iswanto

10 Sedekah Bumi Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 5.000.000Rp ADD √ Iswanto

11 Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 5.000.000Rp ADD √ Iswanto

12 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 150.000.000Rp DD √ Iswanto

13 Kegiatan Karang Taruna Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp ADD √ Iswanto

14 Kegiatan LPMD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.000.000Rp ADD √ Iswanto

15 Kegiatan PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 50.000.000Rp ADD √ Iswanto

353.100.000Rp


Pembangunan Desa

Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

3 Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan

Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No



Manfaat

Waktu

Pelaksanaan


Pelaksana

Kegiatan

1 Kegiatan Kelompok Tani Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp PAD √Siti Khusnul

Muasyaroh

2 Kegiatan Kelompok Ternak Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp PAD √Siti Khusnul

Muasyaroh

3Pembangunan Saluran Irigasi

Tersier/PertanianDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 100.000.000Rp DD √

Siti Khusnul

Muasyaroh

4Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 10.800.000Rp PAD √

Siti Khusnul

Muasyaroh

114.800.000Rp

5 Bidang Penanggulangan

Bencana, Darurat dan

Mendesak1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp ADD √

Siti Khusnul

Muasyaroh

10.000.000Rp

30.000.000Rp DD √Siti Khusnul

Muasyaroh

4.618.001.000Rp


Mengetahui, Disusun oleh:

Kepala Desa Pejambon Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD.ROKHMAN ALVIN MUJAHID

Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Penyertaan Modal BUMDesa

JUMLAH TOTAL

4 Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

DOKUMENTASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENYUSUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO


DESA PEJAMBON Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

Pejambon, 13 September 2019 Nomor : 005/ 610 /412.51.4.2015/2018 Sifat : Penting Perihal : Undangan

Sesuai dengan amanat Permendagri No. 114 Tahun 2014,

bahwasanya desa diwajibkan menyusun RKP Desa tiap tahunnya paling

lambat bulan September. Maka dari itu kami mohon dengan hormat

kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok pada:

H a r i : SELASA


J a m : 09.00 WIB


Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa

Tahun 2020

Catatatn : Peserta dimohon datang tepat waktu

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya

disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO


DESA PEJAMBON Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

Pejambon, 13 September 2019 Nomor : 005/ 610 /412.51.4.2015/2018 Sifat : Penting Perihal : Undangan

Sesuai dengan amanat Permendagri No. 114 Tahun 2014,

bahwasanya desa diwajibkan menyusun RKP Desa tiap tahunnya paling

lambat bulan September. Maka dari itu kami mohon dengan hormat

kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok pada:

H a r i : SELASA


J a m : 09.00 WIB


Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa

Tahun 2020

Catatatn : Peserta dimohon datang tepat waktu

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya

disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr

......................................................

di-

T e m p a t

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr

......................................................

di-

T e m p a t

PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO...

Documents

Transcript of PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO...