PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN fISKAL

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH

Ekonomi Makro Menengah

yang dibina Prof. Dr H. Wahjoedi, ME

Oleh

Bagus Prasetyo Bayu Aji 140432605650

Baharudin Yusuf 140432602341

Baktiar Prabowo 140432606358

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN EKONOMI DAN STUDI PEMNAGUNAN

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN

September 2015

PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN fISKAL

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH

Ekonomi Makro Menengah

yang dibina Prof. Dr H. Wahjoedi, ME

Oleh

Bagus Prasetyo Bayu Aji 140432605650

Baharudin Yusuf 140432602341

Baktiar Prabowo 140432606358

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN EKONOMI DAN STUDI PEMNAGUNAN

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN

September 2015

PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN fISKAL

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH

Ekonomi Makro Menengah

yang dibina Prof. Dr H. Wahjoedi, ME

Oleh

Bagus Prasetyo Bayu Aji 140432605650

Baharudin Yusuf 140432602341

Baktiar Prabowo 140432606358

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN EKONOMI DAN STUDI PEMNAGUNAN

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN

September 2015

i

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, bimbingan, dan petunjuk-Nya, sehingga

atas kemudahan-Nya, kami dapat menyelesaikan pembuatan Makalah ini dengan

judul “PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN FISKAL” tak lupa shalawat serta

salam kita selalu mengiringi baginda Rasulullah Muhammad SAW karena atas

berkat beliaulah kita mampu mengenal agama yang benar yaitu adinul islam.

Kemudian kami juga menghaturkan ucapan terimakasih kepada Bapak

Prof. Dr H. Wahjoedi, ME. yang telah membimbing kami dalam mata kuliah

Ekonomi Makro Menengah sehingga kami mampu mengerjakan makalah ini

dengan baik. Makalah ini kami buat tidak hanya semerta-merta untuk memenuhi

tugas yang telah diberikan namun kami juga berharap bahwa maklah ini mampu

dijadikan sebagai pembelajaran kususnya dalam bab Makro Ekonomi.

Pada kesempatan ini pula kami menghaturkan ucapan terimakasih bagi

semua pihak yang telah membantu dalam penyeselaian makalah ini kususnya bagi

Dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Menegah bagi teman-teman dan

semua yang tidak dapat kami ucapkan satu-persatu.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekeliruan dan kekurangan dalam

makalah ini, maka besar kiranya harapan kami untuk mendapatkan kritik dan

saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Dan kami berharap

bahwa makalah ini dapat benar-benar bermanfaat bagi semua pihak, dan juga bagi

diri kami sendiri.

Malang 26 September 2015

penyusun

ii

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ................................................................................. i

Daftar Isi...................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah.................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 2

1..3 Tujuan .............................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................... 3

2.1 Pengertian Pemerintah ...................................................................... 3

2.2 Pengertian Kepemerintahan (Governance) ....................................... 4

2.3 Pasar dan Pemerintah ........................................................................ 4

2.4 Definisi Kebijakan Fiskal.................................................................. 5

2.5 Orientasi Kebijakan Fiskal ................................................................ 8

2.6 Fungsi Kebijakan Fiskal.................................................................... 9

2.7 Jenis Kebijakan Fiskal..................................................................... 11

2.8 Kurva IS-LM dan Hubunganya Dengan Kebijakan Fiskal ............. 13

2.9 Pengeluaran Pemerintah Dan Perpajakan (Kebijakan Fiskal) ........ 14

2.10 Kurva IS dan Perekonomian ......................................................... 15

BAB III KAJIAN TEORI ........................................................................ 16

3.1 Studi Kasus ..................................................................................... 16

3.2 Tanggapan ....................................................................................... 16

BAB IV PENUTUP .................................................................................. 18

4.1 Kesimpulan ..................................................................................... 18

4.2 Saran................................................................................................ 19

Daftar Rujukan .......................................................................................... 20

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju

inflasi, pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi

masalah tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi

dalam menghadapi masalah masalah tersebut. Pemerintah sebagai pemegang

kekusasaan dalam sebuah negara ikut serta dalam perekonomian suatu negara

terlebih jika negara tersebut menganut sistem komando dan atau campuran.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi campuran yang berdasar

pada ekonomi pancasila memiliki tanggaunjawab besar dalam menggerakkan

kebijakan kebiakan untuk mencapai kestabilan perekonomian negara. Salah satu

dari kebijakan negara dalam perekonomian negara adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal yang sering juga disebut politik fiskal atau fiscal policy,

diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran

belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya parekonomian.

Oleh karena anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan berupa hasil

pungutan pajak dan pengeluaran pemerintah yang dapat berupa government

expenditure, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua

tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil

jumlah pungutan pajak dan memperbesar atau memperkecil pengeluaran

pemerintah. Instrument yang penting dalam mempengaruhi kebijakan fiskal

adalah pajak dan pengeluaran pemerintah (Reksoprayitno, 1985).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan

dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk

membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang

berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.

2

Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran

dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal.

Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami

inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan

cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta

kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Negara mengatur perekonomian makro dengan

kebijakannya?

Bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian makro?

1..3 Tujuan

Mendeskripsikan peran negara dalam kebikannya di perekonomian

Mendeskripsikan kebijakan fiskal sebagai stabilisasi perekonomian

3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pemerintah

Sebuah grup tidak hanya harus mencapai keputusan tentang kepentingan

umum, mereka juga harus mengetahui bagaimana keputusan mereka harus

disepakati dan dilaksanakan juga oleh kelompok-kelompok kecil. Kesepakatan ini

sering didapat dengan cara informal, seperti diskusi, tanpa perlu untuk

mengembangkan atau melalui prosedur khusus untuk pengambilan keputusan.

Dan mereka dapat membuat sebuah perjanjian yang bersifat self-executing, yaitu

mereka yang membuat keputusan dan mempraktekkannya sendiri. Namun,

mekanisme yang sederhana ini tidak bersifat praktis untuk kelompok besar, yang

harus mengembangkan lembaga khusus untuk membuat dan menegakkan

keputusan secara kolektif. Lembaga tersebut adalah pemerintah

Menurut definisi, pemerintah merupakan badan-badan untuk

menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan. Setelah

pemerintah membuat sebuah keputusan, maka harus diberlakukan..Di sini ada

konsep otoritas publik yang mengacu pada sebuah “kekuatan” yang digunakan

untuk melaksanakan sebuah keputusan.Jika seorang individu melanggar aturan,

maka pemerintah mungkin menempatkannya di penjara.Pada tingkat apapun,

pemerintah adalah satu-satunya badan dengan kewenangan untuk

melakukannya.Selanjutnya pemerintah mempunyai kewenangan untuk meminta

setiap individu untuk mematuhi hukum, seperti membayar pajak.

Pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk

membuat keputusan kolektif bagi masyarakat.Lebih sempit lagi pengertian

pemerintah mengacu pada tingkatan atas dalam lembaga-lembaga tersebut.Dalam

penggunaan populer, 'pemerintah' mengacu hanya untuk tingkat tertinggi janji

politik seperti untuk presiden, perdana menteri dan anggota kabinet.Tetapi dalam

pemerintahan arti luas, peemrintah terdiri dari semua organisasi yang dibebankan

untuk mencapai dan melaksanakan keputusan untuk masyarakat atau melayani

kepentingan publik. Jadi dengan definisi pemerintah sebagai pelayan publik, bisa

4

dikatakan bahwa hakim dan polisi merupakan bagian dari pemerintah, bahkan

meskipun orang-orang tersebut biasanya tidak ditunjuk oleh metode politik

seperti pemilu.

Dari definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian

pemerintah adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat

keputusan kolektif bagi masyarakat. Lebih sempit, pemerintah mengacu ke atas

politik tingkat tertinggi dalam lembaga-lembaga tersebut.

2.2 Pengertian Kepemerintahan (Governance)

Pemerintahan (Governance) mengacu pada proses, kegiatan atau kualitas

pemerintah. Istilah tersebut mengarahkan perhatian kita untuk menjauh dari

lembaga-lembaga dan kekuasaan pemerintah terhadap tugas regulasi publik.

Tetapi secara ringkas pemerintahan biasanya dibayangkan sebagai sistem hierarki

yang mengontrol sekumpulan manusia dalam lingkup kekuasannya.

Pada intinya, kata pemerintahan mendorong kita untuk fokus pada

berbagai aktor yang terlibat dalam mengatur masyarakat modern.Tergantung pada

sektor tertentu, para pelaku mungkin termasuk pengusaha, serikat pekerja,

lembaga peradilan, profesional karyawan, jurnalis dan bahkan akademisi.Dalam

bidang-bidang seperti perawatan kesehatan atau pendidikan, pekerja ahli

membentuk spesialis.Governance juga merupakan istilah yang lebih disukai saat

memeriksa aktivitas dan efektivitas pemerintahan, bukan hanya institusi itu

sendiri. Dalam konteks ini, pemerintahan (governance) mengacu pada apa yang

pemerintah lakukan dan seberapa baik mereka melakukannya. Misalnya, lembaga

internasional menunjukkan bahwa 'effective governance’ (pemerintahan yang

evektif) sangat penting untuk pembangunan ekonomi di demokrasi baru.

Apabila suatu Negara tidak ada pemerintahan maka akan terjadi

kekacauan, tidak ada aturan dan hukum yang berlaku. Hal tersebut telah cukup

memberikan gambaran mengenai pentingnya pemerintahan.

2.3 Pasar dan Pemerintah

Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalis

atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan

5

yang penting.Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian

sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti

dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. AdamSmith

mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi:

1) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan

pertahanan.

2) Fungsi pemerintah untuk meyelenggarakan peradilan.

3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak

disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan

sebagainya.

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan-kemajuan dan perkembangan di

setiap negara, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan

sistem kapitalis murni.Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannnya

semakin besar mengatur jalannya perekonomian.

Adam Smith, konseptor sistem kapitalis murni, mengemukakan

ideologinya karena dia menganggap bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap

individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan

melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Prinsip kebebasan

ekonomi dalam prakek menghadapi perbenturan kepentingan, karena tidak adanya

koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing

individu.Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur,

memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomain

moden, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu:

1) Peranan alokasi

2) Peranan distribusi, dan

3) Peranan stabilisasi.

2.4 Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang

otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian

6

Keuangan. Hal tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan

kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan

selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara

yang dipisahkan. Kebijakan fiskal umumnya merepresentasikan pilihan-pilihan

pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan

jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi

perekonomian. Berbagai pilihan tersebut, dalam tataran praktisnya

dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam menggerakkan aktivitas

ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga,

pemerataan pendapatan. Namun demikian, dampak kebijakan fiskal kepad

aktivitas ekonomi negara sangatlah luas. Berbagai indikator ekonomi lainnyapun

mengalami perubahan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan fiskal yang dilakukan

oleh pemerintah. Dampak kebijakan fiskal kepada pertumbuhan ekonomi

diharapkan selalu positif, sedangkan dampak kepada inflasi diharapkan negatif.

Namun secara teori, kebijakan fiskal mengembang yang dilakukan dengan

peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak,

sebagai sumber keuangan utama pemerintah, akan mengakibatkan peningkatan

defisit anggaran (Sriyana, 2005).

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola

pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instru men-instrumen fiskal untuk

mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan

ekonomi (Madjid, Kemenkeu RI 2012). Kebijakan fiskal sering didefinisikan

sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu

perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun,

pembayaran transfer, pembelian barangbarang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta

ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, yang mencakup semua level

pemerintahan (Govil, 2009).

7

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan

kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil

pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Instrumen

kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tertuang

dalam APBN sebagai suatu rencana operasi keuangan pemerintah.

a. Peningkatan penerimaan karena perubahan tarif pajak akan

berpengaruh pada ekonomi.

b. Pengeluaran pemerintah akan berpengaruh pada stimulasi pada

perekonomian melalui dampaknya terhadap sisi pengeluaran agregat,

c. Politik anggaran (surplus, berimbang, atau defisit) sebagai respon atas

suatu kondisi, serta

d. Strategi pembiayaan dan pengelolaan hutang (Kebijakan Fiskal Dan

Penyususan APBN, Direktorat Jendral Anggaran).

Definisi lain meyebutkan, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang

dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran

(belanja) uang pemerintah (Basri, 2003 : 23) . Secara singkat dapat dikatakan

bahwa kebijakan fiskal adalah, kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai salah

satu bentuk interfensi untuk mengelola anggaran dalam mempengaruhi

perekonomian serta memaksimumkan kesejahteraan dan stabilitas dalam bidang

perekonomian. Dalam perkembangannya, kebijakan fiskal dapat dibedakan

menjadi 4 macam atas dasar (Basri, 2003: 26)

1. Pembiayaan fungsional (fungsional finance)

2. Pengelolaan anggaran (the managed budget approach)

3. Stabilisasi anggaran otomatis (the stabilization budget)

4. Anggaran belanja seimbang (balanced budget approach)

Secara singkat, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk

mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen

8

fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan

kesejahteraan ekonomi (Tanzi, 1991 dalam Madjid).

2.5 Orientasi Kebijakan Fiskal

Setelah krisis multi-dimensi 1997, kebijakan fiskal yang ditempuh

olehpemerintah diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu untuk mendukung

konsolidasi fiskal guna mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal

sustainability) dan untuk menciptakan ruang gerak fiskal (fiscal space)1 yang

memadai guna memperkuat stimulus fiskal. sehingga mampu menggerakkan

perekonomian domestik. Kedua sasaran tersebut masih tetap menjadi prioritas

kebijakan dalam tahun-tahun selanjutnya. Dalam periode 2000 – 2009, upaya

pencapaian sasaran kebijakan fiskal tersebut dibagi menjadi fase konsolidasi

(penyehatan) APBN dalam periode 2000 – 2005 dan fase stimulus fiskal dalam

periode 2006 – 2009.

Secara operasional, konsolidasi fiskal (penyehatan APBN) diupayakan

melalui pengendalian defisit anggaran dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, peningkatan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan

penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kedua, pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara dengan tetap

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum. Ketiga,

pengelolaan utang negara yang sehat dalam rangka menutupi kesenjangan

pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah. Keempat, perbaikan struktur

penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan memperbesar peranan sektor pajak

nonmigas, dan pengalihan subsidi secara bertahap kepada bahan-bahan kebutuhan

pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran.

Kelima pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan

berkesinambungan, yang dilakukan antara lain melalui perbaikan manajemen

pengeluaran negara. Sementara itu, penguatan stimulus fiskal terutama

diupayakan melalui optimalisasi belanja negara untuk sarana dan prasarana

pembangunan, alokasi belanja negara untuk kegiatan-kegiatan dan sektor-sektor

9

yang mampu menggerakkan perekonomian, serta pemberian insentif fiskal

(perpajakan) (Nizar, 2010)

2.6 Fungsi Kebijakan Fiskal

Pemerintah terkadang memfokuskan pada tujuan-tujuan yang lebih

spesifik agar dapat menigkatkan kesejahteraan ekonomi (Tanzi, 1991 dalam

Madjid). Tujuan- tujuan spesifik dari kebijakan fiskal tersebut antara lain:

a. Koreksi atas ketidakseimbangan sementara,

b. Stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan

c. Redistribusi pendapatan.

Dengan berbagai tujuan spesifik tersebut, maka secara bersamaan terdapat

kebijakan fiskal jangka pendek atau stabilisasi, dan kebijakan fiskal jangka

panjang. Hal ini terutama karena di dalam kenyataan, kebanyakan dari

langkahlangkah kebijakan fiskal jangka pendek juga mempunyai konsekuensi

jangka panjang, dan dengan cara yang sama berbagai langkah kebijakan fiskal

jangka panjang juga mempunyai implikasi-implikasi jangka pendek.

Berdasarkan berbagai tujuan tersebut, terdapat tiga aktivitas utama dari

otoritas fiskal yang mencerminkan fungsi-fungsi spesifik dari kebijakan fiskal.

Ketiga fungsi spesifik dari kebijakan fiskal itu adalah fungsi alokasi, distribusi,

dan stabilisasi (Musgrave, 1959). Ketiga cabang ekonomi dari pemerintah

(Musgrave) adalah sebagai berikut:

1) Stabilisasi

Tanggung jawabnya adalah menjamin perekonomian tetap pada

kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. Tujuan

utama dari fungsi stabilisasi kebijakan fiskal adalah memelihara tingkat

pendapatan nasional aktual mendekati potensialnya. Dengan tujuan seperti itu,

maka “kebijakan stabilisasi” seringkali dimaknai sebagai manipulasi dari

permintaan agregat agar pada saat yang sama mencapai full employment dan

stabilitas harga (price stability).

2) Alokasi

10

Pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam

mengalokasikan sumber daya ekonominya. Intervensi pemerintah ini dapat

dilakukan dengan secara langsung membeli barang-barang seperti pertahanan dan

pendidikan, dan secara tidak langsung melalui berbagai pajak dan subsidi subsidi,

yang mendorong berbagai aktivitas atau menghambat aktivitas-aktivitas lainnya.

3) Distribusi

Berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh

masyarakat didistribusikan diantara anggota-anggotanya, berkaitan dengan isu-isu

seperti pemerataan, dan trade-offs antara pemerataan dan efisiensi.

Namun demikian, fungsi kebijakan fiskal lebih jelas ketika meminimalisir

volatilitas atau fluktuasi siklus bisnis, dimana fungsi “stabilisasi” sangat

dibutuhkan perekonomian. Dalam kerangka fungsi stabilisasi tersebut diatas,

kebijakan fiskal dipandang sebagai alat yang sangat ampuh dalam membantu

memperkecil siklus bisnis. Mengingat sumber penyebab terjadinya fluktuasi

ekonomi jangka pendek berasal dari guncangan permintaan agregat dan

penawaran agregat, maka usaha untuk mengendalikan fluktuasi siklus bisnis

seharusnya dilakukan dengan mengendalikan permintaan agregat dan penawaran

agregat melalui berbagai instrumen kebijakan ekonomi makro, baik kebijakan

moneter maupun kebijakan fiskal yang tepat.

Kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi siklus bisnis, sehingga sangat

berpotensi menstabilkan perekonomian dari berbagai fluktuasi siklus bisnis jika

dilaksanakan secara baik, tepat, akurat, dan prudent. Sebaliknya, jika kebijakan-

kebijakan tersebut tidak dijalankan dan dikelola dengan baik, justru akan dapat

menciptakan masalah baru pada ketidakstabilan ekonomi yang bukan tidak

mungkin bahkan akan lebih buruk lagi (Mankiw, 2007).

Pendapat lain mengeni fungsi kebijakan fiskal adalah menurut Romer

(1996) dalam Hendrin H. Sawitri , secara simultan fungsi fiskal bertujuan untuk

menciptakan kondisi makro ekonomi secara kondusif dalam mencapai

pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja yang sekaligus menekan jumlah

pengangguran, pengendalian tingkat inflasi, dan mendorong distribusi pendapatan

11

yang semakin merata. John F. Due dalam Ani Sri Rahayu, mengatakan terdapat

tiga tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu :

a. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan

ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.

b. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran

atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran),

dan menjaga kestabilan harga – harga secara umum.

c. Untuk menstabilkan harga – harga secara umum, khususnya

mengatasi inflasi.

Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia sebagai negara

berkembang adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dengan menggunakan

instrumen anggaran defisit. Karena APBN merupakan alat dari kebijakan fiskal,

maka pengelolaan anggaran baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran

menjadi hal yang penting, agar kebijakan fiskal yang ekspansif dengan anggaran

yang defisit ini tidak akan menimbulkan masalah dalam jangka panjang.

Merumuskan strategi pembiayaan anggaran yang tepat dan terkendali menjadi

perlu dilaksanakan agar anggaran tetap sehat, dapat dipercaya (credible) dan

berkesinambungan (sustainable).

Kebijaksanaan fiskal dapat dilihat dari struktur pos-pos APBN. Dimana

APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang

mencatat penerimaaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah

yang memerlukan untuk pelaksanaannya. Dalam praktek macam pos-pos yang

tercantum di sisi ini sangat beraneka ragam dan mencerminkan apa yang ingin

dilaksanakan pemerintah dalam programnya, antara lain (Boediono,1986 dalam

Pamuji)

2.7 Jenis Kebijakan Fiskal

Dari sudut ekonomi makro maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi

dua yaitu Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kebijakan Fiskal Kontraktif. Kebijakan

Fiskal Ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi

perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan

12

pengeluaran pemerintah. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan

pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) untuk meningkatkan output

(Y), adapun mekanisme peningkatan pengeluaran pemerintah ataupun penurunan

pajak (T) terhadap output adalah sebagai berikut, pada grafik (2.1) maka dapat

dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (ΔG) naik atau selisih pajak (ΔT)

turun maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat keatas sehingga pendapatan

akan naik dari (Y1) menjadi (Y

f).

Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara

menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan

untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. kebijakan pemerintah

untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik

anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang

mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. pada saat

munculnya ekpansionary gap. Ekspansionary gap adalah suatu kondisi dimana output

potensial (Yf) lebih kecil dibandingkan dengan output Actual (). Adapun mekanisme

penurunan pengeluaran pemerintah (G) ataupun kenaikan pajak (T) terhadap output

(Y) adalah sebagai berikut, secara grafik kebijakan fiskal kontraktif diagram sebagai

berikut:

13

Pada gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (ΔG)

turun atau selisih pajak (ΔT) naik maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat

kebawah sehingga Pendapatan akan turun dari (Y1) menjadi (Yf)

2.8 Kurva IS-LM dan Hubunganya Dengan Kebijakan Fiskal

Ekuilibrium Pasar Uang Dan Pasar Barang

Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan

nasional dengan berbagai tingkat bunga dimana dipenuhi syarat keseimbangan di

pasar barang. Kurva LM adalah kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat

pendapatan nasional dengan berbagai tingkat bunga dimana dipenuhi syarat

keseimbangan di pasar uang.

Keseimbangan pasar uang dan pasar barang bisa dijelaskan secara grafis

pada Gambar berikut :

14

LM0 dan IS0 adalah keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Pada

suku bunga i1 ekuibrium antara jumlah uang yang beredar dan permintaan akan

uang terjadi pada tingkat pendapatan Y1, sedangkan ekuilibrium antara

permintaan dan penawaran barang terjadi pada tingkat pendapatan Y2. Hanya ada

satu suku bunga i0, dimana pasar uang dan pasar barang berada dalam

keseimbangan pada tingkat pendapatan Y0. Suku bunga ini ditentukan oleh titik

perpotongan antara kurva IS dan LM.

2.9 Pengeluaran Pemerintah Dan Perpajakan (Kebijakan Fiskal)

Perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak-pajak juga

menyebabkan pergeseran dalam skedul (kurva) IS . Misalnya dalam gambar,

kenaikan pengeluaran pemerintah menggeser skedul IS ke kanan sebesar keΔG.

Tetapi, perubahan tingkat pendapatan ekuilibrium adalah kurang dari keΔG (yaitu

sebesar Y0 ke Y1, bukan Y0 ke Y2). Bila tingkat pendapatan naik, jumlah

permintaan uang untuk keperluan transaksi meningkat, dan hanya tersisa sedikit

untuk motif spekulasi. Hal ini akan menaikkan suku bunga, yang selanjutnya

dapat mengurangi volume investasi dan karena itu menghilangkan sebagian

pengaruh yang mendorong kenaikan pengeluaran pemerintah.

Perubahan Jumlah Uang Beredar (Kebijakan Moneter)

15

Kurva LM bergeser sebagai akibat dari perubahan (1) permintaan akan

uang untuk motif transaksi, (2) permintaan akan uang untuk motif spekulasi, dan

(3) jumlah uang. Dalam bagian ini kita melihat pergeseran kurva LM yang

disebabkan oleh adanya perubahan jumlah uang beredar. Dalam Gambar di atas,

kurva LM bergeser ke kanan sebesar ΔM(1/k) sebagai akibat dari kenaikan jumlah

uang beredar. Kenaikan tingkat pendapatan dari Y0 menjadi Y1 adalah lebih kecil

dari Y2 – Y0 (yaitu pergeseran kurva LM).

2.10 Kurva IS dan Perekonomian

Kurva IS untuk perekonomian tertutup tanpa kebijakan fiskal diturunkan

dengan salah satu rumus:

I (r) = S(Y) atau Y = C (Y) + I (r)

Keterangan:

I = fungsi investasi

S = fungsi saving

C = fungsi konsumsi

Y = pendapatan nasional

Kurva IS untuk perekonomian Indonesia yang terbuka diturunkan dengan

rumus:

Y= C (Y) + I (r) + G + X – Z (Y)

Keterangan:

X = ekspor

Z = fungsi impor

16

BAB III

KAJIAN TEORI

3.1 Studi Kasus

JAKARTA - Pemerintah tahun ini banyak mengeluarkan kebijakan fiskal

lantaran melemahnya harga komoditas sehigga mengurangi daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih melambat karena pembangunan baru akan

dimulai pada April-Mei 2015.

Hal tersebut dikarenakan, proses penyelesaian administrasi, proses tender

dan menunggu anggaran untuk pembangunan tersebut cair.

"Proyek-proyek pembangunan baru sekarang keluar realisasi, karena APBNP baru

diketok pertengahan Februari. Sehingga dipercepat dan memperkuat daya beli

masyarakat juga," ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu

(29/4/2015).

Menurutnya, Kementeri PU saat ini sudah mulai melakukan tender dan

dinilai sudah lebih baik dan ada kemajuan. Jika pembangunan sudah berjalan,

maka akan menunjang daya beli masyarakat. "Ini merupakan bantalan sektor yang

memperkuat daya beli masyarakat menjadi lebih baik," ungkap dia.

Selain itu, jika daya beli masyarakat meningkat dan terus tumbuh, maka

pengaruhnya ke perekonomian Indonesia yang ikut mengalami kenaikan sesuai

dengan target pemerintah.

3.2 Tanggapan

Seperti yang telah kita pelajari bersama mengenai pemerintah dan

kebijakan fiskal maka dapat ditarik kesimpulan mengenai studi kasus yang terjadi

Tahun 2015 pemerintah menstimulus kegiatan ekonomi dengan

campur tangan dan kebijakan fiskal oleh pemerintah

Kebijakan fiskal yang diberlakukan adalah kebijakan fiskal

ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif mampu menaikan perekonomian negara

17

Selain daripada itu, kebijakan fiskal yang diberlakukan pada tahun 2015

ini merupakan langkah dalam merangsang ekonomi bangsa yang berorientasi pada

perkonomian berbasis ekonomi pancasila dangan UMKM dan koperasi sebagai

penggerak perekonomian masyarakat. Dengan adanya kebijakan fiskal ekspansif

oleh pemerinta maka akan berlaku kurfa kebijakan fiskal ekspansif yang

membawa dampak peningkatan output (Y) dan pendapatan masyarakat.

Tetapi, kebijakan fiskal ekspansif dalam jangka penjang membawa

perekonomian kedalam inflasi berkelanjutan maka dari itu kebijkan fiskal juga

harus didukung oleh kebijakan moneter dan kerjasama semua pihak yang ada pada

negara tersebut dalam hal ini khususnya negara Indonesia.

18

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemerintah dan kebijakannya merupakan bagian penting dalam

perekonomian suatau bangsa. Kegagalan pasar dalam menanggulangi permasalah-

permasalahan ekonomi mampu dikendalikan oleh negara sebagai pemilik

kekuasaan tertinggi. Kebijakan fiskal pemerintah mampu menanggulangi

kegagalan pasar dalam masalah-masalah ekonomi makro. Pengenadalian

kebijakan fiskal bertujan menstabilisasikan ekonomi pasar yang dalam dunia

kenegaraan, negara melindungi masyarakatnya ketika ekonomi pasar tidak stabil.

Namun kegagalan pasar hanyalah salah satu sebab mengapa pemerintah

harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat

tercapai secara Kegagalan pasar barulah merupakan syarat perlu (necessary

condition) bagi campur tangan pemerintah. menyebutkan pula bahwa dalam

ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintahan yang dipilih secara

demokratis, hanya ada dua alasan bagi pemerintah untuk masuk ke dalam

aktivitas masyarakat, yaitu :social equity dan kegagalan pasar. Berdasarkan

alasan-alasan itu, secara garis beasar peran pemerintah dengan publicpolicies-nya

adalah mengkoreksi kegagalan pasar untuk memperbaiki efisiensi produksi.dan

alokasi sumber daya dan barang, serta merealokasi oportunitas dan barang untuk

mencapai nilai-nilai distribusional dan nilai-nilai lainnya

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola

pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instru men-instrumen fiskal untuk

mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan

Kebijakan fiskal sering didefinisikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah

untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang

dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barangbarang dan jasa-

jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, yang

mencakup semua level pemerintahan.

19

4.2 Saran

Saran penulis bagi pemerintah adalah diharapkan dengan kepemilikan

kebijakan dalam mengatur kegiatan ekonomi suatu bangsa maka diharapkan

pemerintah mengambil keputusan-keputusan kebijakan yang berpijak pada cita-

cita bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga

kebijakan yang dimiliki pemerintah melindungi segenap perekonomian rakyat dan

tidak menyalah gunakan kebijakan tersebut utuk keuntungan individu maupun

kelompok.

20

Daftar Rujukan

Basri, Y. Z. (2003). Dilematika ekonomi ketergantungan: sebuah pemikiran.RajaGrafindo Persada.

Mankiw, N. G. (2007). Principles ofEconomics.Reksoprayitno, S. (1985). Ekonomi makro: pengantar analisa pendapatan

nasional. Liberty.

http://loveuang.weebly.com/kebijakan-fiskal.html