PEMERINTAH - dishub.jogjaprov.go.idatas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam...
Transcript of PEMERINTAH - dishub.jogjaprov.go.idatas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam...
DINAS PERHUBUNGAN Jalan Babarsari No. 30, Depok, Sleman
Telp. (0274) 485775/ Fax. (0274) 485405
dishub.jogjaprov.go.id
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN
2017
ii
Kata Pengantar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan DIY disusun
berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017, serta
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi
dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk
lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output
maupun outcomes di masa mendatang.
Yogyakarta, 28 Februari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DIY
Drs. SIGIT SAPTO RAHARDJO,MM NIP. 19600626 198703 1 008
iii
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan DIY ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan DIY yang
memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.
Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan DIY Tahun
2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan
strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana
strategis.
Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perhubungan DIY yang dihasilkan di tahun
2017, dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan angkutan umum, dengan indikator :
Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY
capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 adalah 16.772,5
penumpang per hari.
b. Sasaran 2: Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY, dengan indikator :
1. Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY, capaian kinerja
sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah 88%
2. Persentase cakupan manajemen kawasan, capaian kinerja sampai dengan
akhir bulan Desember 2017 adalah 42%
Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada
setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian
bagi Dinas Perhubungan DIY ke depan. Pertama, kemacetan lalu lintas yang
bertambah tiap tahun berdampak secara langsung terhadap penurunan realiability
atau keandalan waktu tempuh angkutan umum, karena sifat operasional angkutan
umum di DIY masih menyatu dengan lalu lintas lainnya atau tidak memiliki prioritas
baik secara sistem maupun secara fisik prasarana. Kedua, maraknya angkutan
alternatif yang secara signifikan berpengaruh terhadap penumpang angkutan
umum.
iv
Salah satu catatan penting adalah fenomena penurunan jumlah
penumpang yang juga harus mendapatkan solusi dari permasalahan awal yang
telah dijelaskan di depan, yaitu bahwa pola penyediaan angkutan umum tidak akan
dapat menjawab seluruh problematika transportasi di Kawasan Perkotaan
Yogyakarta, sehingga harus pula diusung pola pembenahan terhadap manajemen
permintaan transportasi berupa pembatasan ruang, akses, atau pun jumlah
kendaraan pribadi yang memiliki pertumbuhan sangat tinggi.
Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan DIY dalam
perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
v
Daftar Isi
KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................. iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................ iv
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
I.1. Struktur Organisasi ....................................................................... 2
I.2. Tugas dan Fungsi .......................................................................... 3
I.3. Keadaan Pegawai .......................................................................... 4
I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana .................................................... 8
I.5. Keuangan ...................................................................................... 9
I.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ...................... 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................... 12
II.1. Perencanaan Strategis ................................................................ 12
II.1.1. Visi dan Misi ................................................................ 13
II.1.2. Tujuan dan Sasaran .................................................... 14
II.1.3. Strategi ........................................................................ 16
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .................................................... 17
II.3. Rencana Anggaran Tahun 2017 .................................................. 19
II.3.1. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY ....................... 19
II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ...................... 19
II.4. Instrumen Pendukung ................................................................ 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 22
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017 ....................................................... 22
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ............ 24
III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya ............................ 30
III.4. Realisasi Anggaran ..................................................................... 32
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN- LAMPIRAN
vi
Daftar Tabel
Tabel I.1. Jumah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun
2017 ..................................................................................................... 5
Tabel I.2. Jumah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun
2017 ..................................................................................................... 5
Tabel I.3. Jumah Pegawai Dinas Perhubungan DIY Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2017 ....................................................................... 8
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan DIY ........................................... 15
Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................................................. 18
Tabel II.3. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017 ........................... 19
Tabel II.4. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis .............................. 20
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja ................................................................ 22
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2017 ................................................................ 23
Tabel III.3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I.................................................. 24
Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Manajemen
Lalu Lintas di DIY .................................................................................. 27
Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan
Prasarana Lalu Lintas di DIY ................................................................. 28
Tabel III.6. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Cakupan
Manajemen Kawasan ........................................................................... 30
Tabel III.7. SPM Bidang Perhubungan Pemda DIY ................................................. 31
Tabel III.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
Tahun 2017 .......................................................................................... 33
Tabel III.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
per Program Tahun 2017 ..................................................................... 34
vii
Daftar Lampiran
Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan DIY ..................................... 40
Lampiran 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD .................................................. 41
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2017 .............. 42
Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LkjIP Tahun 2016 ....................... 45
BAB 1
Pendahuluan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang
baik (good governance) di Indonesia.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan
DIY Tahun 2017 diharapkan dapat:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan DIY
2. Mendorong Dinas Perhubungan DIY di dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan
perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan DIY
untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan
DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Bab 1 Berisi :
1. Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas
3. Keadaan Pegawai
4. Keadaan Sarana dan
Prasarana
5. Keuangan
6. Sistematika LKj IP
2
I.1. Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dinas Perhubungan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:
1. Unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
a. Pimpinan : Kepala
b. Pembantu pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-
subbagian
c. Pelaksana : Bidang bidang yang terdiri dari seksi seksi
- UPT;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Umum;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Program dan Informasi.
c. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari :
1) Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah;
2) Seksi Angkutan Perkotaan; dan
3) Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api.
d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
3) Seksi Sistem Teknologi Transportasi.
3
e. Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :
1) Seksi Teknik Bandara;
2) Seksi Angkutan Udara; dan
3) Seksi Keselamatan Transportasi.
f. Unit Pelaksana Teknis Trans Jogja
1) Kepala
2) Subbagian Tata Usaha
3) Seksi Operasional dan Pengendalian
4) Seksi Prasarana dan Prasarana
5) Kelompok Jabatan Fungsional
g. Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1) Kepala
2) Subbagian Tata Usaha
3) Seksi Pengelolaan Terminal
4) Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan
5) Kelompok Jabatan Fungsional
I.2. Tugas dan Fungsi
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015
Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Tanggal 2 September 2015
menetapkan bahwa Dinas Perhubungan DIY mempunyai tugas melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan DIY
mempunyai fungsi:
1. Penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perhubungan;
3. Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan,
sewa, dan angkutan barang;
4
4. Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta
keselamatan transportasi dan pengembangan sistem transportasi;
5. Pembinaan keselamatan transportasi, teknis kebandaraan dan angkutan
udara;
6. Koordinasi informasi terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan
geofisika;
7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan;
8. Pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang perhubungan;
9. Pemberian fasilitasi urusan di bidang perhubungan Kabupaten/Kota;
10. Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan transportasi tradisional;
11. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang perhubungan;
12. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
13. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
I.3. Keadaan Pegawai
Pegawai Dinas Perhubungan DIY berdasarkan golongan, jabatan, tingkat
pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2017 adalah sebagai berikut
5
Tabel I.1. Jumah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2017
No Kepangkatan Golongan
Ruang
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1 Pembina Utama Muda IV/d 1 - 1
2 Pembina Tk.I IV/b 2 2 4
3 Pembina IV/a 6 2 8
4 Penata Tk.I III/d 9 9 18
5 Penata III/c 13 4 17
6 Penata Muda Tk.I III/b 42 26 68
7 Penata Muda III/a 8 - 8
8 Pengatur Tk.I II/d 3 - 3
9 Pengatur II/c 3 3 6
10 Pengatur Muda Tk.I II/b 1 1 2
11 Juru I/c 2 - 2
12 Juru Muda I/a 3 - 3
JUMLAH 97 43 140
Tabel I.2. Jumah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017
No Nama Jabatan Jenis Kelamin
Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 Kepala Dinas 1 - 1
2 Sekretaris - 1 1
3 Kepala UPT KPPLAJ 1 - 1
4 Kepala UPT Trans Jogja 1 - 1
5 Kabid Angkutan Darat 1 1
6 Kabid Lalu Lintas - 1 1
7 Kabid Phb. Udara Kes.Transportasi 1 - 1
6
8 Kasubbag Umum - 1 1
9 Kasubbag TU - 2 2
10 Kasubbag Keuangan - 1 1
11 Kasubbag Program dan Informasi 1 - 1
12 Kasi Pengelolaan Terminal - 1 1
13 Kasi Operasional dan Pengendalian 1 - 1
14 Kasi Sarana dan prasarana 1 - 1
15 Kasi Angkutan Perkotaan 1 - 1
16 Kasi Angkutan Jalan Antar Kota Wilayah 1 - 1
17 Kasi Angkutan Barang Sewa dan KA 1 - 1
18 Kasi Rekayasa Lalu lintas 1 - 1
19 Kasi Manajemen Lalu lintas 1 - 1
20 Kasi Sistem teknologi transportasi - 1 1
21 Kasi Teknik Bandara - 1 1
22 Kasi Keselamatan Transportasi, 1 - 1
23 Kasi Angkutan Udara - 1 1
24 Pengadministrasi Keuangan 1 3 4
25 Analisis Perencanaan Program Anggaran 1 1 2
26 Pengelola Kearsipan 1 3 4
27 Pengelola Administrasi Kepegawaian 1 3 4
28 Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan 2 1 3
29 Pengawas Lalu Lintas Darat 8 - 8
30 Pengawas dan Pembina Terminal 4 - 4
31 Operator Terminal 11 - 11
32 Penata Laporan Keuangan 1 2 3
33 Pemegang Buku - 2 2
34 Pengelola Barang 3 1 4
35 Pemelihara Sarana dan Prasarana 5 - 5
7
36 Pengelola Pendapatan 7 3 10
37 Analis Pengembangan Sistem Operasi 1 - 1
38 Analis Pengembangan Sarana Prasarana 2 - 2
39 Pengadministrasi Persuratan - 2 2
40 Pengemudi 1 - 1
41 Bendahara 1 2 3
42 Verifikator Keuangan - 1 1
43 Pemeriksa Lalu Lintas Darat 2 1 3
44 Analisis Angkutan Darat 2 1 3
45 Administrasi Perijinan 2 - 2
46 Pengelola Data Jaringan dan Transp. 1 1 2
47 Pengelola Perizinan 2 1 3
48 Pengelola Sarana Angkutan 5 1 6
49 Pengelola Adm. dan Dokumentasi 1 2 3
50 Pengelola Data Rekayasa Lalu Lintas 2 - 2
51 Pengelola Rambu-rambu Lalu Lintas Jln. 1 1 2
52 Pengawas Transportasi 3 - 3
53 Analisis Angkutan Udara 2 - 2
54 Pengawas Keselamatan Angkutan 4 - 4
55 Inspektur Bandar Udara 1 1 2
56 Pengelola Pemantauan 1 - 1
57 Pemeriksa Keselamatan Darat 3 - 3
58 Pemeriksa Lalu Lintas Jalan 1 - 1
JUMLAH 97 43 140
8
Tabel I.3. Jumah Pegawai Dinas Perhubungan DIY Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2017
NO GOLONGAN S2 S1 D4 D3 SMA/STM SMP JUMLAH
1 IV/d 1 - - - - - 1
2 IV/b 3 1 - - - - 4
3 IV/a 7 1 - - - - 8
4 III/d 5 13 - - - - 18
5 III/c 4 7 2 4 - - 17
6 III/b - 3 3 2 60 - 68
7 III/a - 1 3 - 4 - 8
8 II/d - - - 1 2 - 3
9 II/c - - - - 6 - 6
10 II/b - - - - 2 - 2
11 I/c - - - - - 2 2
12 I/b - - - - - 3 3
JUMLAH 20 26 8 7 74 5 140
I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang ada saat ini telah digunakan seoptimal mungkin
guna menunjang pelaksanaan operasional kegiatan di Dinas Perhubungan DIY.
Adapun sarana dan prasarana yang ada saat ini yaitu:
1. Bangunan kantor yang digunakan yaitu gedung induk di Jalan Babarsari No
30, Kabupaten Sleman.
2. Dua gedung Terminal Tipe B :
a. Gedung Terminal Jombor (Kab. Sleman);
b. Gedung Terminal Wates (Kab. Kulonprogo).
9
3. Bangunan Poswaskespel di 6 (enam) lokasi yaitu:
a. Pantai Sadeng, (Kab. Gunungkidul);
b. Pantai Baron (Kab. Gunungkidul);
c. Pantai Pandansimo (Kab. Bantul);
d. Pantai Kuwaru (Kab. Bantul);
e. Waduk Sermo (Kab. Kulonprogo).
Selain berupa tanah dan bangunan, sarana dan prasarana yang ada saat ini
yaitu: kendaraan bermotor dinas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan DIY terdiri
dari:
1. Kendaraan roda dua sebanyak 20 (dua puluh)
2. Kendaraan roda 4 sebanyak 18 (delapan belas)
I.5. Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan DIY mengelola anggaran
belanja sebesar Rp. 143.106.495.888,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.
12.783.089.563,- dan Belanja Langsung Rp.130.323.406.325,-. Untuk belanja
langsung Dinas Perhubungan DIY melaksanakan 10 (sepuluh) Program dan 25 (dua
puluh lima) kegiatan yang ditetapkan berdasarkan APBD DIY Nomor 33/DPA/2017
tanggal 29 Desember 2016.
Selain itu Dinas Perhubungan DIY juga mempunyai pendapatan dari Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengelolaan Terminal. Sebesar
Rp.22.887.372.140,-. Adapun rincian pendapatan dan belanja baik langung maupun
tidak langsung APBD DIY sebagai berikut:
1) Pendapatan Rp. 22.887.372.140,-
2) Belanja:
Belanja Tidak Langsung Rp. 12.783.089.563,-
Belanja Langsung Rp. 130.323.406.325,- +
Jumlah belanja Rp. 143.106.495.888,-
10
Sedangkan realisasi pelaksanaan anggaran dari APBD sampai dengan tanggal 31
Desember 2017 adalah:
1) Pendapatan Rp. 20.549.180.079,-
2) Belanja
Belanja Tidak Langsung Rp. 9.357.972.14,-
Belanja Langsung Rp. 101.874.168.454,- +
Jumlah belanja Rp. 111.232.140.594,-
Selain dari APBD, untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan guna
mendukung urusan perhubungan sebagai penyedia sarana dan prasarana
transportasi, Dinas Perhubungan DIY mendapat alokasi dana keistimewaan sebesar
Rp. 12.100.000.000,- dengan melaksanakan 1 (satu) program dan 6 (enam)
kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 10.870.453.282,- .
I.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas
Perhubungan DIY Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif memuat:
1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan
sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam
pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang
mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Potensi yang menjadi ruang
lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKj IP.
11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis,
rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran
secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang
bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan
analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan
realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka
mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis
tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.
BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan
kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
LAMPIRAN
12
BAB 2
Perencanaan
& Perjanjian Kinerja
II.1. Perencanaan Strategis
Pembangunan yang telah dilaksanakan
Pemerintah Daerah DIY selama lima tahun terakhir
menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik.
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, RPJMD 2012-
2017 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan.
Evaluasi Pembangunan ini dilakukan pada Tahun
2014 dan Tahun 2015.
Perubahan pertama pada Tahun 2014 disebabkan karena adanya beberapa
indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan
pada akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya
perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan
Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum
dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.
Kemudian perubahan kedua pada tahun 2015, disebabkan karena adanya
perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan perubahan Peraturan
Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran
Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Bab 2 Berisi :
1. Perencanaan
Strategis
2. Perjanjian Kinerja
Tahun 2017
3. Rencana Anggaran
Tahun 2017
4. Instrumen
Pendukung
13
Daerah Tahun 2012-2017 menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur
Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan
Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta
Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2012-2017.
Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 yang kedua menimbulkan
konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas
Perhubungan DIY Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan dalam SK Kepala OPD
No 050/102.1 tanggal 22 Januari 2016 tentang Penetapan Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas PErhubungan DIY Tahun 2012-2017. Perubahan perlu
dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan
kegiatan pendukung sasaran Dinas Perhubungan DIY yang sesuai dengan
perubahan kedua. Hal ini sebagai penjabaran sasaran dan indikator Gubernur
dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang
kedua akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan
dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan
tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan DIY
II.1.1. Visi dan Misi
Dalam rangka upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat yang didukung
dengan meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang terpadu, tertib, lancar,
selamat dan handal perlu dukungan dari instansi terkait, para operator, dan
masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Daerah
Istimewa Yogyakarta menetapkan visi:
Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung
pariwisata, pendidikan dan budaya menuju peradaban baru mendukung
keistimewaan DIY
14
Untuk mewujudkan yang telah tertuang dalam visi diturunkan misi sebagai
upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Misi Dinas Perhubungan DIY adalah:
II.1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka
Menengah selama 5 tahun anggaran adalah:
Sasaran
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis
yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai
berikut:
1) Meningkatnya pelayanan angkutan umum;
2) Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY;
Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan
terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY
Terjaminnya ketersediaan pelayanan lalu lintas dan angkutan umum yang
selamat, aman, nyaman, dan terjangkau guna mendukung pembangunan
keistimewaan DIY
15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan DIY
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SAT.
TARGET TAHUNAN Ket.
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Layanan
publik
meningkat
terutama pada
system
transportasi
dan akses
masyarakat di
perdesaan
Meningkatnya
Load factor
penumpang
angkutan
umum
perkotaan
Yogyakarta
% 34,57 36,57 38,57 40,57 42,57 Sebelum
Review
Penumpang
yang terlayani
angkutan
umum
perkotaan
Penumpang
yang terlayani
angkutan
umum di DIY
Pnp/
Hari
n/a n/a 9.607 10.487 33.372 Setelah Review
2
Penyediaan
sarana dan
prasarana
transportasi
yang efektif,
efisien,
berteknologi
tepat, rendah
emisi dengan
keselamatan
tinggi
Tersedianya
sarana dan
prasarana
yang efektif,
efisien,
berteknologi
tepat, rendah
emisi dengan
keselamatan
tinggi
% 80 82 84 86 88 Sebelum
Review
Meningkatnya
manajemen
lalu lintas di
DIY
Persentase
ketersediaan
prasarana lalu
lintas di DIY
% n/a n/a 83 85 87 Setelah review
Persentase
cakupan
manajemen
kawasan
% n/a n/a 16,8 33,6 42 Setelah review
16
II.1.3. Strategi
Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk
merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan
strategi kebijakan, program dan kegiatan.
Guna mendukung arah kebijakan ini ditempuh strategi dalam penataan
sistem transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di
perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan
menerapkan program-program urusan Perhubungan yaitu.
1) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
2) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service
4) Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan
5) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
6) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
7) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas
8) Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan*)
Adapun dari sasaran strategi dapat ditarik program program maupun
kegiatan yang berkontribusi pada peran masing masing
Sasaran Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum
Program maupun kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran
Meningkatnya pelayanan angkutan umum dengan indikator Penumpang yang
terlayani angkutan umum di DIY adalah (1) Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Umum dengan kegiatan Peningkatan Pangelolaan Terminal Angkutan
Darat; Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Rel; Evaluasi Kinerja
Pelayanan Angkutan; dan Pembangunan Fasilitas Park and Ride (2) Program
Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service dengan Kegiatan
Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service (3) Program
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan Kegiatan
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
17
Sasaran Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY
Pada sasaran Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY terdapat 2 (dua)
indikator yaitu (1) Persentase Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas di DIY dan (2)
Persentase Kawasan Manajemen.
Adapun untuk Indikator Kesatu program maupun kegiatan untuk
mewujudkan sasaran tersebut yaitu (1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dengan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
Rel; (2) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dengan
Kegiatan Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kegiatan
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Pada Hari Hari Besar Nasional; (3) Program
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan Kegiatan
Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Kegiatan Penyediaan Fasilitas
Keselamatan Lalu Lintas (DAK).
Sedangkan untuk Indikator Kedua, program maupun kegiatan yang
berkontribusi terhadap terealisasinya sasaran Meningkatnya Manajemen Lalu
Lintas di DIY adalah (1) Program Pengembangan Transportasi Berbasis
Keistimewaan dengan kegiatan Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City);
Pengembangan Transportasi Njeron Beteng; Pengembangan Penyediaan Parkir
Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY; Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi Tradisional; Penataan Sarana Prasarana Angkutan
Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis dan Rencana Induk Transportasi di DIY; dan
(2) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Kegiatan
Penerapan Manajemen Lalu Lintas
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
18
Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target
kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT,
IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan
Perjanjian Kinerja tahun 2017:
Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET
TAHUNAN TRIWULAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya
pelayanan
angkutan
umum
Penumpang
yang
terlayani
angkutan
umum di DIY
Penumpang/
hari
33.372 Triwulan I 33.284
Triwulan II 32.903
Triwulan III 32.699
Triwulan IV 34.062
2 Meningkatnya
manajemen
lalu lintas di
DIY
Persentase
ketersediaan
prasarana
lalu lintas di
DIY
% 87 Triwulan I 85
Triwulan II 85,8
Triwulan III 86,8
Triwulan IV 87
Persentase
kawasan
manajemen
% 42 Triwulan I 36
Triwulan II 39
Triwulan III 41
Triwulan IV 42
3 Meningkatkan
capaian
pelaksanaan
program
pendukung
sasaran
renstra SKPD
Persentase
rata-rata
hasil
ketercapaian
pelaksanaan
program
SKPD
% 100 Triwulan I 100
Triwulan II 100
Triwulan III 100
Triwulan IV 100
19
II.3. Rencana Anggaran Tahun 2017
Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan DIY melaksanakan kegiatan
dengan anggaran belanja murni sebesar Rp. Rp.143.106.495.888,-. Namun selama
tahun kegiatan berjalan terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan
anggaran mengalami perubahan karena adanya kebijakan maupun efisiensi yang
berdampak pada kinerja kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan DIY
sehinnga melalui mekanisme perubahan APBD 2017 dengan Nomor 34/DPPA/2017
tanggal 20 Oktober 2017 anggaran menjadi Rp. 120.098.990.726,24,- dengan
rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 9.736.893.687,24,- dan Belanja Langsung
Rp. 110.362.097.039,-.
Selain dari anggaran murni, Dinas Perhubungan DIY juga mengelola anggaran
dari Dana Keistimewaan sebesar Rp. 11.026.751.369,-. Melalui mekanisme
perubahan Dana Keistimewaan yang dikelola menjadi Rp. 11.026.751.369,-
II.3.1. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY
Tabel II.3. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017
Uraian Target Prosentase
Belanja Tidak Langsung Rp. 9.736.893.687,- 7,43%
Belanja Langsung Rp. 110.362.097.039,- 84,17%
Belanja Langsung Dais Rp. 11.026.751.369,- 8,41%
Jumlah belanja Rp. 131.125.742.095,- 100,00%
II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Dinas Perhubungan DIY yang
dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis untuk urusan wajib perhubungan
adalah:
20
Tabel II.4. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
pelayanan
angkutan umum
Rp. 92.299.505.918,-
79,80% Dialokasikan untuk (1)
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Umum (2) Program
Peningkatan Pelayanan
Angkutan Umum Buy The
Service dan (3) Program
Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
2 Meningkatnya
manajemen lalu
lintas di DIY
Rp.23.360.950.360,-
20,20% Dialokasikan untuk
program (1) Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas (2)
Program Pengendalian
dan Pengawasan
Keselamatan Lalu Lintas
(3) Program Pengadaan
dan Pemasangan Fasilitas
Perlengkapan Jalan (4)
Program Peningkatan
Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas (5) Program
Pengembangan
Transportasi Berbasis
Keistimewaan
II.4. Instrumen Pendukung
Penerapan SAKIP di Dinas Perhubungan DIY menggunakan sistem yang
sampai saat ini sistem ini masih cukup efektif, yaitu setiap bulan PPTK memberikan
21
laporan rutin pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
Pengumpulan data melalui berbagai cara baik lisan, tertulis dan juga melalui
pengiriman data hasil dokumentasi kegiatan. Kompilasi data dilakukan oleh petugas
monitoring evaluasi dan sesudah selesai proses kompilasi data ditindaklanjuti
dalam pertemuan pimpinan dan atau PPTK untuk menentukan langkah-langkah
berikutnya untuk tercapainya sasaran organisasi. Setelah data teridentifikasi dapat
dientry dan disajikan di aplikasi monev.
22
BAB 3
Akuntabilitas Kinerja
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017
Dinas Perhubungan DIY telah melaksanakan
penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian
Kinerja Dinas Perhubungan DIY tahun 2017 yang telah
disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola
kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam
rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan
memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan
dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi
kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat
capaian kinerja yaitu:
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja
❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Dinas Perhubungan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja
dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan
No. Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kode
1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua
4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda
5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah
Bab 3 Berisi :
1. Capaian Kinerja
Tahun 2016
2. Evaluasi dan
Analisis Capaian
Kinerja Sasaran
Strategis
3. Evaluasi dan
Analisis Capaian
Kinerja Lainnya
4. Akuntabilitas
Anggaran
23
dan sasaran strategis Dinas Perhubungan DIY beserta target dan capaian
realisasinya dirinci sebagai berikut:
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2017
No SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATU
AN TARGET REALISASI %
KRITERIA
/ KODE
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya pelayanan angkutan umum
Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY
Pnp/
hari
33.372 16.772,5 50,26 Sangat
rendah
2 Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY
Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY
% 87 88 101.15 Sangat
baik
Persentase cakupan manajemen kawasan
% 42 42 100,00 Sangat
baik
Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) indikator yang terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran
strategis. Sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya pelayanan angkutan umu
dengan indikato Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY. Sasaran
strategis kedua yaitu Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY dengan indikator:
Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY dan Persentase cakupan
manajemen kawasan. Indikator pertama yaitu Penumpang yang terlayani angkutan
umum di DIY dengan target 33.372 penumpang per hari, telah terealisasi 16.772,5
penumpang per hari atau 50,26%. Berikutnya adalah indikator Persentase
ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY dengan target 87% dapat terealisasi 88%
atau 101,15%, dengan demikian target yang ditetapkan dapat terlampaui. Indikator
yang ketiga adalah Persentase cakupan manajemen kawasan yang dapat terealisasi
sesuai dengan target yaitu 42%.
24
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas
Perhubungan DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun
evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis
diuraikan sebagai berikut:
III.2.1. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum
Tolok ukur capaian sasaran Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan
umum dengan indikator Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY adalah
jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY per hari
Tabel III.3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I
No Indikator Capaian
2016
2017 Target
Akhir
Renstra
(2017)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2017 (%)
Target Realisasi %
Realisasi*
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY
9.474 33.372 16.772,5 50,26
33.372 50,26
Dalam rangka mencapai target indikator Penumpang Yang terlayani Angkutan
Umum di DIY, maka indikator tersebut didukung oleh 1 (satu) program utama yaitu
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Buy The Service, dan 2 (dua) program
pendukung yaitu: (1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, (2)
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Target
indikator Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum di DIY sebesar 33.372
25
penumpang per hari diukur melalui capaian pelayanan angkutan umum perkotaan
Trans Jogja dan angkutan reguler.
Angkutan umum buy the service atau yang lebih dikenal dengan Trans Jogja
ditargetkan dapat melayani penumpang 32.654 penumpang per hari. Target di
Renstra Perubahan ini labih dari tiga kali lipat dibandingkan target pada tahun 2016
sebesar 9.750 penumpang per hari. Maka untuk mencapai target tersebut, pada
tahun 2017 ditargetkan bus Trans Jogja yang beroperasi sebanyak 125 bus yang
melayani 17 jalur. Dalam perkembangannya, bus Trans Jogja yang semula
berjumlah 74 unit hingga Maret 2017, bertambah menjadi 85 unit di bulan April,
kemudian menjadi 105 pada Bulan Juli, dan akhirnya menjadi 128 unit pada Bulan
November. Realisasi penumpang yang terlayani angkutan umum per hari pada
triwulan 1 sampai 4 adalah: 14.762 (triwulan 1), 15.921 (triwulan 2), 18.680
(triwulan 3), dan 16.341 (triwulan 4). Dengan demikian rata-rata jumlah
penumpang yang terlayani angkutan umum (Trans Jogja) pada tahun 2017 adalah
16.426 penumpang per hari.
Angkutan perkotaan reguler atau bus perkotaan lama yang masih beroperasi
ditargetkan dapat melayani 718 penumpang per hari. Target ini lebih kecil
dibandingkan target tahun 2016 sebesar 737 penumpang per hari. Hal ini
disebabkan jumlah bus perkotaan reguler akan dikurangi seiring dengan
penambahan armada bus Trans Jogja yang beroperasi. Dari hasil survey yang
dilaksanakan pada tahun 2017, realisasi jumlah penumpang yang terlayani
angkutan umum reguler per hari adalah: 370 (triwulan 1); 453 (triwulan 2); 293
(triwulan 3); dan 270 (triwulan 4). Dengan demikian rata-rata jumlah penumpang
yang terlayani angkutan umum (perkotaan reguler) pada tahun 2017 adalah 346,5
penumpang per hari.
Dari hasil penggabungan jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY
pada tahun 2017 adalah 16.772,5 penumpang perhari atau mencapai 50.26% dari
target sebesar 33.372 penumpang per hari. Persentase capaian yang diperoleh
pada tahun 2017 ini lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar
95,06%. Pada tahun 2016 target jumlah penumpang yang terlayani angkutan
umum sebesar 9.750 penumpang per hari dapat tercapai sebesar 9.268
penumpang per hari. Sebagai catatan, metode perhitungan jumlah penumpang
untuk penumpang bus Trans Jogja pada tahun 2016 dan 2017 tidak sama. Pada
26
tahun 2016 jumlah penumpang bus Trans Jogja diperoleh dengan rumus jumlah
transaksi dibagi 2 (diasumsikan setiap penumpang bertransaksi 2 kali yaitu
berangkat dan pulang). Berdasarkan hasil studi dan pantauan lapangan,
penumpang yang berangkat menggunakan bus Trans Jogja belum tentu pulang
dengan moda yang sama. Untuk itu pada tahun 2017 metode perhitungan jumlah
penumpang Trans Jogja adalah sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi baik di
bus maupun di halte.
Jika dikonversi dengan target pada tahun 2017, maka target jumlah penumpang
yang terlayani angkutan umum Trans Jogja pada tahun 2016 adalah 19.500 atau
(9.750 x 2) penumpang per hari. Untuk target penumpang yang terlayani angkutan
umum reguler tetap yaitu 737 penumpang per hari. Dengan demikian dengan skala
yang sama target pada tahun 2016 yaitu 20.237 penumpang per hari. Sedangkan
realisasi pada tahun 2016 adalah 17.648 untuk Trans jogja dan 444 untuk reguler
sehingga jumlah totalnya 18.092 atau 89.40%. Dengan demikian capaian jumlah
penumpang yang terlayani angkutan umum pada tahun 2017 masih lebih rendah
dibandingkan capaian tahun 2016.
Nilai capaian jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum pada tahun 2016
didukung dengan operasional bus Trans Jogja sebanyak 74 armada. Pada tahun
2017, peningkatan jumlah armada bus Trans Jogja yang beroperasi sebesar 73%
atau menjadi 128 armada tidak serta merta dapat meningkatkan capaian target
penumpang secara signifikan.
Tidak tercapainya target jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum baik
angkutan perkotaan reguler maupun Trans Jogja disebabkan oleh berbagai kendala
diantaranya (a) Kemacetan lalu lintas yang bertambah tiap tahun yang berdampak
secara langsung terhadap penurunan realiability atau keandalan waktu tempuh
angkutan umum perkotaan. Hal ini karena sifat operasional Bus Trans-Jogja
maupun reguler masih menyatu dengan lalu lintas lainnya atau tidak memiliki
prioritas baik secara sistem maupun secara fisik prasarana; (b) Maraknya angkutan
alternatif yang secara signifikan berpengaruh terhadap penumpang Trans-Jogja
yang bersifat non-captive; dan (c) Ketidakpastian jumlah armada yang melayani
trayek tertentu karena faktor usia kendaraan sehingga sering mengalami
kerusakan.
27
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan angkutan umum, kegiatan-
kegiatan yang telah diselenggarakan Dinas Perhubungan DIY pada tahun 2017 yaitu
(1) peningkatan pengelolaan terminal Tipe B (Terminal Jombor dan Terminal
Wates), (2) Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan yang bertujuan untuk mengetahui
tingkat kelaikan operasi dan tertib perizinan armada; (3) Pembangunan Fasilitas
Park and Ride di Gamping, Sleman untuk meningkatkan kemudahan masyarakat
dalam menggunakan angkutan umum dari arah Kota Wates; (4) Pengendalian
Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (5) Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Disamping itu, untuk mengantisipasi
kebutuhan jangka panjang moda transportasi, telah dilakukan perencanaan trase
jalur Kereta Api Perkotaan di DIY.
III.2.2. Sasaran Meningkatnya Manajemen Lalu Lintas di DIY
Tolok ukur capaian sasaran Sasaran Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY
dengan indikator Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY adalah jumlah
ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY dibagi jumlah kebutuhan prasarana lalu
lintas di DIY. Sedangkan tolak ukur untuk indikator Persentase cakupan manajemen
kawasan adalah kawasan yang tertata manajemen lalu lintas dibagi kawasan.
Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Manajemen Lalu
Lintas di DIY
No Indikator Capaian
2016
2017 Target
Akhir
Renstra
(2017)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2017 (%)
Target Realisasi %
Realisasi*
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Persentase
ketersediaan
prasarana
lalu lintas di
DIY
85 87 88 101.15 87 101.15
2 Persentase
cakupan
manajemen
kawasan
33.6 42 42 100.00 42 100.00
28
Untuk indikator kedua “persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY” telah
tercapai 88% pada tahun 2017 dari target sebesar 87%. Program yang mendukung
pencapaian indikator ini adalah
1) Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan
melaksanakan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan berupa
pengadaan LPJ Listrik (252 unit), LPJ Tenaga surya (93 unit), Rambu-rambu Lalu
Lintas (170 unit), Warning Light Tenaga Surya (7 unit), Traffic Cone (150 buah),
Deliniator (300 buah), Paku Jalan (800 buah), RPPJ (16 unit), Pelican Crossing
(2 unit), Cermin Tikungan (20 unit), Pagar Pengaman Jalan (300 m), dan dan
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan berupa Marka
Jalan (16.500 m) melalui pemanfaatan silpa DAK 2016. Dengan terlaksananya
Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada tahun
2017, maka fasilitas perlengkapan jalan yang dibutuhkan pada periode 2012-
2017 dapat terealisasi 88%
Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas di DIY
No Prasarana Lalu Lintas Kebutuhan Realisasi Persentase
1 Marka Jalan (meter) 344.720 294.720 85%
2 Lampu Penerangan Jalan (LPJ) &
LPJU Tenaga Surya (unit)
1.140 1.115 98%
3 Pengadaan rambu lalu lintas 3.136 2.772 88%
4 Warning Light (unit) 66 61 92%
5 Deliniator (unit) 1.200 1.160 97%
6 Paku Jalan (unit) 2.816 2.658 94%
7 RPPJ (unit) 264 135 51%
8 Pelican crossing (unit) 24 16 67%
9 Cermin tikungan (unit) 260 259 100%
10 Pagar Pengaman Jalan (meter) 4.900 4.900 100%
11 APILL (unit) 61 61 100%
12 Traffic Voice (unit) 10 10 100%
RATA-RATA 88%
29
2) Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas
dengan melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan dan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel
berupa pemeliharaan APILL (60 unit), LPJU (84 unit), pengecatan tiang APILL
(56 lokasi), penjagaan sentral pelayanan gangguan APILL (12 bulan), rambu
lalu lintas (200 buah), rehab berat APILL (4 lokasi), Warning Light (26 unit), dan
ATCS (13 simpang) serta Pemeliharan Early Warning System (12 bulan).
Sedangkan indikator ketiga “persentase cakupan manajemen kawasan” telah
tercapai 42% sesuai dengan target Tahun 2017. Program yang mendukung
indikator ini adalah:
1) Program Peningkatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas dengan output
kegiatan berupa Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan di 50 ruas jalan
dan 35 simpang, implementasi Forum LLAJ, penyusunan Software pelaporan
dan publikasi ATCS DIY; Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed (2
Simpang, 4 set), dan peningkatan jaringan ATCS (1 Simpang, 1 set).
2) Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan dengan output
kegiatan: Penyediaan Armada Transportasi Kawasan Njeron Beteng sebanyak :
5 unit, DED Kantong Parkir Pasar Sore JL. Pabringan dan DED Kantong Parkir
Ramai Mall : 1 dokumen, Dokumen Kajian Penanganan Angkutan Tradisional :
1 dokumen, Pembangunan halte Trans Jogja di Kawasan Malioboro sebanyak 3
unit, Tersedianya Perencanaan Rencana Induk Transportasi di DIY : 1
Dokumen.
3) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan lalu Lintas, melalui
kegiatan Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan output
Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu
lintas serta emisi gas buang dan terlaksananya Pembekalan umum calon
peserta pelajar pelopor Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan Nasional di
Kab/Kota. Juga kegiatan Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-
Hari Besar Nasional dengan output Angkutan Lebaran (16 hari), Angkutan
Liburan (15 hari), dan Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari.
Dengan terlaksananya program kegiatan tersebut, maka dari target penataan 10
kawasan sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi 42%. Adapun kawasan yang
30
sudah dilakukan penataan manajeman yaitu: Kawasan Malioboro, Keraton,
Kranggan, Terban, Godean, Seturan dan Kotagede dengan capaian yang bervariasi.
Sedangkan kawasan yang belum sama sekali yaitu: kawasan Pakualaman, Kotabaru,
dan Imogiri. Dengan demikian pada tahun 2016 dan tahun 2017 penataan
manajemen kawasan lalu lintas berbasis kawasan terlaksana sesuai dengan target.
Tabel III.6. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Cakupan Manajemen Kawasan
No Kawasan Aglomerasi Target (%) Realisasi (%)
1 Malioboro 30 18
2 Keraton 5 0
3 Kranggan 10 4
4 Terban 10 6,5
5 Godean 10 5,5
6 Seturan 10 1,5
7 Pakualaman 5 1
8 Kotagede 10 5,5
9 Kotabaru 5 0
10 Imogiri 5 0
JUMLAH 100 42
III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
Bidang perhubungan merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal yang menjadi urusan wajib
Pemerintahan Daerah, maka untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada
masyarakat, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI telah
menyusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan
Daerah Kabupaten/Kota dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM. 81 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan
31
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota.
Dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar SPM Bidang Perhubungan Pemda DIY,
terdapat 3 (tiga) indikator untuk jenis pelayanan dasar yaitu (1) Fasilitas
Perlengkapan Jalan, (2) Keselamatan dan (3) Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor
pendukung pencapaian ini adalah dukungan anggaran APBD maupun APBN melalui
DAK dan Dana Keistimewaan sehingga fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu,
marka dan guardrill serta penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi dapat
terlaksana. Sedangkan untuk Indikator Sumber Daya Manusia (SDM) dapat tercapai
karena mulai Tahun 2017, Dinas Perhubungan DIY mengelola Terminal Tipe B
(Terminal Jombor dan Terminal Wates).
Tabel III.7. SPM Bidang Perhubungan Pemda DIY
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Nilai (%)
2016 (%)
2017 (%)
GAP 2017 (%)
1 Angkutan Jalan
1 . Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi
100 81,44 81,44 - 18,56
2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
2. Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.
100 50 50 - 50
3 Fasilitas Perlengkapan Jalan
3. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi
60 85,85 70,73 + 10,73
a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Provinsi.
- 69,89 72,97 -
32
b. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.
- 101,81 68,49 -
4. Keselamatan 4. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
100 100 100 0
5. Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.
100 66,67 100 0
Sedangkan ada 2 (dua) indikator yang tidak tercapai yaitu jenis pelayanan
dasar untuk Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan, dan Jaringan Prasarana Angkutan
Jalan. Beberapa faktor penghambat pencapaian indikator ini adalah (1) telah terjadi
penambahan status ruas jalan provinsi dari 71 ruas jalan menjadi 97 ruas jalan
berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 118/KEP/2016 tanggal 26 Mei 2016
sehingga terjadi penurunan capaian tersedianya jaringan pelayanan angkutan jalan
di Jalan Provinsi dari 97,18% pada Tahun 2015 menjadi 81,44% pada Tahun 2016,
sehingga perlu dilakukan penataan kembali jalur pelayanan angkutan baik angkutan
AKDP maupun angkutan pedesaan, dan (2) berdasarkan UU 23 Tahun 2014,
kewenangan Terminal Tipe A beralih ke Pemerintah Pusat sehingga pencapaian
indikator tersedianya terminal angkutan Penumpang Tipe A tergantung dengan
kebijakan Pemerintah Pusat.
III.4. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 94,18 %.
dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan
utama sebesar 93,36.%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung
sebesar 96,19%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan
33
anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya manajemen
Lalu Lintas di DIY (98,39%), sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan
di sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum (93,36%).
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan
anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk
pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 telah mencukupi.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel
berikut:
Tabel III.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017
No Sasaran
Kinerja Anggaran
Target Reali-
sasi
%
Reali-
sasi
Target Realisasi
%
Reali-
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya
pelayanan
angkutan
umum
33.372 16.772,5 50 Rp. 92.299.505.918,- Rp. 86.174.805.516,-
93,36
2 Meningkatnya
manajemen lalu
lintas di DIY
87 88 101.15 Rp. 10.639.687.066,- Rp. 10.234.665.573,- 96,19
42 42 100 Rp. 12.721.263.294,- Rp. 12.515.878.207,- 98,39
Total Belanja
Langsung
Rp. 115.660.456.278,- Rp. 108.925.349.296,- 94,18
34
Tabel III.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
per Program Tahun 2017
No Program
Anggaran*
Ket. Target Realisasi
%
Deviasi
1 2 3 4 5 6
1 Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Umum
Rp. 4.179.078.450,- Rp. 4.102.807.625,- 1,82
2 Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Umum
Buy The Service
Rp. 88.108.492.368,- Rp. 82.060.287.891,-
6,86
3 Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Rp. 11.935.100,- Rp. 11.710.000,- 1,89
4 Program
Rehabilitasi Dan
Pemeliharaan
Sarana Dan
Prasarana Lalu
Lintas
Rp. 1.820.640.375,- Rp. 1.779.476.875,- 2,26
5 Program
Pengendalian Dan
Pengawasan
Keselamatan Lalu
Lintas
Rp. 860.239.500,- Rp. 834.944.150,- 2,94
6 Program
Pengadaan dan
Pemasangan
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
Rp. 7.958.807.191,- Rp. 7.620.244.548,-
4,25
35
No Program
Anggaran*
Ket. Target Realisasi
%
Deviasi
7 Program
Pengembangan
Transportasi
Berbasis
Keistimewaan
Rp. 11.026.751.369,- Rp. 10.870.453.282,-
1,42
8 Program
Peningkatan
Manajemen Dan
Rekayasa Lalu
Lintas
Rp. 1.694.511.925,- Rp. 1.645.424.925,-
2,90
Total Belanja Langsung Rp. 115.660.456.278,- Rp. 108.925.349.296,- 5,82
* anggaran setelah APBD perubahan Analisa Efisiensi
Pada Tahun Anggaran 2017, Urusan Perhubungan melaksanakan urusan wajib
perhubungan 8 (delapan) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran
belanja langsung sebesar Rp. 115.660.456.278,-. Sampai dengan akhir tahun 2017,
realisasi anggaran mencapai Rp 108.925.349.296 atau 94,18%, sedangkan untuk
realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 99,82% dari target yang direncanakan.
Pencapaian keuangan yang mengalami deviasi sebesar 5,82% disebabkan antara
lain oleh sisa lelang dan sisa biaya operasional kendaraan (BOK) Trans Jogja.
Tabel III.10. Indikator Kinerja Sasaran yang Capaiannya ≥100%
No Sasaran Indikator
% Capaian
Kinerja
(≥100%)
%
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
manajemen
lalu lintas di
DIY
Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY
101,15% 96,19% 3,81%
Persentase cakupan manajemen kawasan
100% 98,39% 1,61%
36
Capaian indikator sasaran Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY
dapat melebihi target hal ini disebabkan adanya permintaan masyarakat yang
disampaikan melalui wakil rakyat di Komisi C dan dapat direalisasikan pada
Triwulan 4 2017. Sebelum adanya anggaran perubahan, Dinas Perhubungan DIY
telah merealisasikan penyediaan prasarana lalu lintas sesuai target tahunan,
sedangkan efisiensi anggaran diperoleh dari sisa lelang kegiatan.
37
BAB 4
Penutup
Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan
DIY pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun ke 5
(lima) dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan DIY
Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat
kerja sama dan partisipasi semua pihak dan
diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.
Sementara itu, untuk target-target yang belum
tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai
pihak.
Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan DIY tahun 2017 dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Dari analisis 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatnya pelayanan angkutan
umum dan (2) , Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY terdapat 3 (tiga)
indikator kinerja yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017, 2 (dua)
indikator yang telah memenuhi target yaitu Persentase ketersediaan
prasarana lalu lintas di DIY dan (2) Persentase cakupan manajemen kawasan
yang ditetapkan. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator belum memenuhi
target adalah Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY . Tidak
tercapainya target disebabkan oleh berbagai kendala diantaranya (a)
kemacetan lalu lintas yang bertambah tiap tahun berdampak secara langsung
terhadap penurunan realiability atau keandalan waktu tempuh angkutan
Trans-Jogja, karena sifat operasional Bus Trans-Jogja masih menyatu dengan
lalu lintas lainnya atau tidak memiliki prioritas baik secara sistem maupun
secara fisik prasarana; (b) maraknya angkutan alternatif yang secara signifikan
berpengaruh terhadap penumpang Trans-Jogja yang bersifat non-captive; dan
(c) Ketidakpastian jumlah armada yang melayani trayek tertentu karena faktor
usia kendaraan sehingga sering mengalami kerusakan.
Bab 4 Berisi :
1. Kesimpulan
2. Saran
38
2. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang
dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi sebagai berikut:
Pada tahun 2017, sudah dilakukan penambahan jumlah armada Bus Trans-
Jogja, yang semula berjumlah 74 unit hingga Maret 2017, bertambah menjadi
85 unit di bulan April, menjadi 105 pada Bulan Juli, dan menjadi 128 unit pada
Bulan November. Seluruh armada ini telah melayani 17 (tujuh belas) Trayek di
Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Selain penambahan jalur dan armada tetap
diperlukan peningkatan layanan terhadap pengguna Trans Jogja antara lain
penambahan tiket berlangganan dan halte. Selain itu, diperlukan upaya untuk
mempertahankan kinerja dan operasional 128 bus Trans Jogja pada 17 jalur
sehingga pelayanan angkutan umum perkotaan akan meningkat dan menarik
minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Penambahan jalur, armada dan peningkatan pelayanan masih akan
memerlukan dukungan sistem yang memperioritaskan angkutan umum di
jalan raya. Tingkat kemacetan yang bertambah di perkotaan Yogyakarta
disebabkan banyaknya kendaraan pribadi sementara dari sisi infrastruktur
jalan relatif tetap (tidak ada pertumbuhan ruas jalan). Oleh sebab itu
diperlukan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi yang ada di perkotaan
Yogyakarta sehingga kendaraan umum bus Trans Jogja dapat melalui jalan
tanpa hambatan yang berarti. Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas
Perhubungan DIY akan meningkatkan pengelolaan simpul transportasi
misalnya dengan menambah fasilitas Park and Ride di pinggiran perkotaan.
Fungsi park and ride yaitu membatasi kendaraan pribadi di perkotaan yaitu
dengan cara pengendara dapat memarkir kendaraan pribadinya dan berganti
moda angkutan umum bus/ Trans Jogja. Untuk jangka panjang, Dinas
Perhubungan DIY merencanakan moda perkeretaapian yang dapat
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di DIY.
Penambahan bus Trans Jogja dengan sendirinya akan mengurangi bus
perkotaan reguler (bus kota lama) yang masih beroperasi. Jika sudah semua
jalur perkotaan dilayani oleh bus Trans Jogja, diharapkan tidak ada keluhan
terkait kenyamanan bus maupun ketidakpastian moda angkutan.
45
Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LkjIP Tahun 2016
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN Jalan Babarsari No. 30, Yogyakarta Telepon (0274) 485775, 487335,
Faximili (0274) 485405 Website: http://www.dishub.jogjaprov.go.id
Email: [email protected] Kode Pos 55281
TANGGAPAN/ TINDAK LANJUT EVALUASI LKjIP TAHUN 2016
No Saran/ Rekomendasi Tindak Lanjut
1 Kepala Dinas Perhubungan DIY beserta
seluruh jajarannya agar lebih optimal dalam
melakukan tindakan perbaikan terkait
pencapaian sasaran/ kinerja Organisasi
terutama dalam pengukuran kinerja dan
pencapaian
Penentuan target dan
pengukuran capaian
kinerja pada Tahun 2017
telah dilaksanakan
berdasarkan Renstra
Perubahan II dan sesuai
dengan hasil koordinasi
internal.