PENELITIAN

PEMENUHAN HAK ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA TERHADAP PARA TENAGA KERJA DI KOTA DENPASAR

I Gde Putra Ariana, SH, M.Kn

Fakultas Hukum

Universitas Udayana

2019

ii

Kata Pengantar

Om Swastiastu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang

Maha Esa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan

peneilitian mandiri yang berjudul “ Pemenuhan Hak Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Terhadap Para Tenaga Kerja Di Kota Denpasar”.

Penyusunan penelitian mandiri ini merupakan salah satu persyaratan dalam Tri

Dharma Perguruan Tinggi Universitas Udayana khususnya di bidang penelitian. Penulis

berharap para pembaca mendapatkan informasi yang berguna dari apa yang penulis uraikan.

Penulis menyadari atas ketidaksempurnaan skripsi ini, oleh karena itu penulis

harapakan masukan saran kritikan kritikan ataupun pendapat lainnya sebagai bahan

pertimbangan dan koreksi kedepannya akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Juli 2019

Penulis

iii

Ringkasan

Perlindungan dan penegakan hak-hak dibidang ekonomi, sosial dan budaya merupakan

pencapaian peradaban manusia yang luar biasa disamping hak-hak sipil dan politik. Hal ini

dikarenakan, perlindungan hak-hak asasi manusia meniscayakan seseorang untuk hidup

sesuai dengan martabat kemanusiaannya; yang dicirikan oleh kehidupan yang terhormat,

bebas dan tidak diliputi oleh ketakutan.

Penelitian ini memfokuskan pada Hak Ekonomi khususnya dalam bidang pemenuhan

hak atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap para pekerja atau karyawan dengan lokasi

pelaksanaan penelitian di Kota Denpasar. Seperti tersebut dalam Pasal Pasal 7 huruf b

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bahwa: Negara Pihak pada

Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan

menguntungkan, dan khususnya menjamin: (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat.

Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian normatif (telaaah pustaka, buku-

buku hukum, peraturan perudangan-undangan) dan penelitian empiris (menacri data

kelapangan, perusahaan), kedua model penelitian ini tidak dapat dipisahkan karena satu sama

lain saling mendukung.

Perusahaan yang diteliti dan dikaji adalah perusahaan yang dengan tenaga kerja yang

besar, sedang, dan kecil, yang bertujuan untuk menemukan apakah perusahaan dengan tenaga

kerjanya telah memenuhi dan terpenuhi hak-hak nya sebagai pekerja, sesuai dengan konvensi

maupun perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang ketenagakerjaan.

iv

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan .......................................................................................................... ..... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................................................ 9

C. Tujuan Penelitian.............................................................................................................. 9

D. Manfaat Penelitian ........................................................................................................... 9

E. Tinjauan Pustaka ............................................................................................................. 10

Bab II Metodelogi Penelitian ....................................................................................... ....... 22

1. Jenis Penelitian................................................................................................................ 22

2. Sumber Bahan Hukum dan Data..................................................................................... 22

3. Teknik Analisis Data...................................................................................................... . 23

4. Pencarian Data............................................................................................................ ..... 23

Bab III Hasil Penelitian .................................................................................................... .. 24

Bab IV Penutup ................................................................................................................... 33

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak-hak asasi manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah

'hak-hak manusia' (human rights) adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal

sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu

sebagai manusia. Dikatakan ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari

kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya,

usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara

itu dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki oleh siapapun sebagai

manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu

organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada dasarnya

hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut. Pengakuan atas adanya hak-hak

manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap

manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan,

perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu

tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.1

Ratifikasi kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ekosob) oleh

pemerintah pada tahun 2005, telah menandai babak baru wacana Hak Asasi Manusia (HAM)

di Indonesia. Meski boleh dibilang terlambat, namun ini merupakan suatu kemajuan yang

patut untuk di apresiasi. Dengan diratifikasinya kovenan tersebut, negara ini memiliki

kewajiban untuk menegakan hak-hak ekosob dalam kehidupan warganya.

Perlindungan dan penegakan hak-hak dibidang ekonomi, sosial dan budaya

merupakan pencapaian peradaban manusia yang luar biasa disamping hak-hak sipil dan

politik. Hal ini dikarenakan, perlindungan hak-hak asasi manusia meniscayakan seseorang

untuk hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya; yang dicirikan oleh kehidupan yang

1Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya

Dari Masa Ke Masa, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan

Advokasi Masyarakat (ELSAM), Website : www.elsam.or.id / Email : elsam@nusa.or.id.

2

terhormat, bebas dan tidak diliputi oleh ketakutan. Perlindungan HAM merupakan “barang”

baru (penemuan manusia moderen) yang belum pernah terpikirkan oleh generasi manusia

sebelumnya.

Ditengah gejolak kehidupan global yang tidak menentu seperti sekarang, penegakan

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya memang bukan perkara mudah. Ada berbagai tekanan

kepentingan serta banyak rintangan yang harus dihadapi. Tidak menutup kemungkinan hal

tersebut menjadi penyebab utama terabaikannya perlindungan dan penegakan hak-hak

ekonomi, sosial dan budaya. Bagi Indonesia sendiri, masalah ekonomi adalah rintangan yang

cukup berat dalam menjalankan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan

budaya.2

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic,

Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan

Budaya). Dengan telah diratifikasinya Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,

Sosial Dan Budaya, maka negara (pemerintah) terikat untuk melaksanakan substansi dari

Kovenan tersebut. Diratifikasinya Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial

Dan Budaya oleh Negara Republik Indonesia artinya bahwa negara telah tunduk dan terikat

untuk melaksanakan atau mengimplementasikan rejim Hukum Internasional khususnya

tentang penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam

bidang ekonomi, sosial dan budaya ke dalam hukum nasional. Kovenan Internasional

merupakan salah satu bentuk dari Perjanjian Internasional yang merupakan salah satu sumber

dari Hukum Internasional, Mark W. Janis mengatakan: ”Most rules of international law find

their source in the explicit, usually written, agreements of states. Such international

agreements are commonly called treaties...”3

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Resolusi Majelis

Umum 2200 A (XXI)) mulai berlaku tanggal 16 Desember 1966 / 3 Januari 1976 dengan

jumlah negara pihak 153 negara termasuk indonesia. Adapun dasar pertimbangan

2 URL: www.lawyrs.net/files/publications/196-Naskah%20essay.doc, diakses Kamis, 23 Februari 2012.

3 Mark W. Janis, 2003, An Introduction to International Law, Aspen Publishers, New York, NY 10036,

page 9.

3

diratifikasinya Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan

bagian Menimbang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 adalah:

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri

manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi,

dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh

siapapun;

b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati,

menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16

Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan

kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk

secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara;

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005

Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights

(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), Pemerintah

Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia. Dikeluarkannya UU No. 39 Th. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia oleh

Pemerintah RI sebagai bentuk perhatian dari pemerintah (negara) terhadap penghormatan dan

penegakan nilai-nilai universal hak asasi manusia di Indonesia, seperti tersebut dalam bagian

Menimbang dari UU No. 39 Th. 1999, yaitu:

a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban

tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh

4

tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi

hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta

keharmonisan lingkungannya;

b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri

manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia

yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban

tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi

manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d

dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Penelitian ini memfokuskan pada Hak Ekonomi khususnya dalam bidang pemenuhan

hak atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap para pekerja atau karyawan dengan lokasi

pelaksanaan penelitian di Kota Denpasar. Seperti tersebut dalam Pasal Pasal 7 huruf b

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bahwa: Negara Pihak pada

Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan

menguntungkan, dan khususnya menjamin: (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar, karena melihat fenomena bahwa Kota

Denpasar berkembang sangat pesat sebagai kota bisnis dengan tingkat rutinitas pekerja yang

tinggi sehingga banyak terdapat perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta yang

banyak mempekerjakan pekerja atau karyawan. Dengan tingkat pekerja yang cukup tinggi di

kota Denpasar sangat sering terjadi fenomena kecelakaan kerja baik yang terjadi didalam

5

lingkungan tempat kerja maupun diluar tempat kerja, maupun bentuk kerugian lain yang bisa

dialami oleh para pekerja.

Seperti disebutkan dalam bagian Menimbang dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1970 Tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam

melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta

produktivitas Nasional;

b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula

keselamatannya;

c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan

effisien;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk membina

norma-norma perlindungan kerja;

e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang

memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan

perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi;

Para pekerja atau karyawan selain mendapatkan kondisi yang aman artinya terjamin

keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan di lokasi bekerja, para pekerja atau karyawan

juga harus mendapatkan kondisi kesehatan psikis dan pisik yang sehat selama melaksanakan

pekerjaan di lokasi bekerja agar dapat melaksanakan dan meningkatkan produktivitas, hal ini

tentu harus menjadi perhatian serius dari perusahan tempat pekerja tersebut bekerja.

Proteksi atau perlindungan pekerja merupakan suatu keaharusan bagi perusahaan yang

diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan perudang-udangan. Dalam melaksanakan

program prteksi, banyak perusahaan bekerja sama dengan perusahan asuransi yang

memberikan pertanggungan terhadap kemungkinan timbulnya masalah kesehatan, finansial

atau masalah lainnya yang dihadapi atau dialami oleh pekerja dan kelurganya di kemudian

6

hari. Praktisnya, pemberian proteksi ini kualitasnya tidak sama diantara masing-masing

pekerja, tergantung dari kedudukan dan tanggung jawab mereka masing-masing.4

Mengenai keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada Pasal 86 dan Pasal 87, Pasal 86

menyatakan:

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

agama.

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja

yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 menyatakan:

1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara lebih khusus telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pada Pasal 1 Angka 6 UU No. 3 Th. 1992 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

kecelakaan kerja adalah: kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja,

termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang

terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah

melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Pada Pasal 1 Angka 9 UU No. 3 Th. 1992

4 URL: http://emperordeva.wordpress.com/about/makalah-keselamatan-kerja/, diakses Jumat 24 Februari

2012.

7

menyatakan bahwa yang dimaksud pemeliharaan kesehatan adalah: upaya penanggulangan

dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau

perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa untuk pemenuhan hak ekonomi khususnya

pemenuhan atas hak keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang diamanatkan dalam Pasal

Pasal 7 huruf b Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bahwa:

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja

yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin: (b) Kondisi kerja yang aman dan

sehat;, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional.

Asas-asas penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat rakyat

Indonesia dalam kehidupan sosialnya diwujudkan oleh negara (pemerintah) dalam

penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 2 menyatakan: Sistem

Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan

asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 3 UU No. 40 Th. 2004 menyatakan:

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Secara lebih khusus perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia khususnya

para tenaga kerja diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 3 Th. 1992 Tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja menyatakan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah: suatu perlindungan

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan

yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan

meninggal dunia.

8

Pada Pasal 3 Ayat 1 dan 2 dari UU No. 3 Th. 1992, menyatakan bahwa, Ayat 1:

Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan

sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi;

Ayat 2: Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Demikian pula Pasal 4 Ayat 1 UU No. 3 Th. 1992 menyatakan bahwa: Program

jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap

perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai

dengan ketentuan Undang-undang ini.

Mengenai ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Pasal 6

Ayat 1 UU No. 3 Th. 1992 yang menyatakan bahwa: Ruang lingkup program jaminan sosial

tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;

b. Jaminan Kematian;

c. Jaminan Hari Tua;

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 6 Ayat 2 UU No. 3 Th. 1992 yang menyatakan bahwa: Pengembangan program

jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pelaksanaanya dituangkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 (yang telah mengalami beberapa kali

perubahan), Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Nomor PER 05/MEN/1993 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER12/MEN/2007.

Pemerintah RI menunjuk PT Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995. Program

Jamsostek wajib diikuti oleh setiap perusahaan (BUMN, Joint Venture, PMA) Yayasan,

Koperasi, perusahaan perorangan yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10

9

(sepuluh) orang atau membayar seluruh upah perbulan paling sedikit Rp, 1.000.000, atau

lebih.5

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Apakah para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Kota Denpasar

mengerti dan memahami instrumen hukum internasional dan instrumen hukum

nasional yang mengatur tentang hak ekonomi dalam bidang hak atas keselamatan dan

kesehatan kerja ?

2. Apakah pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap para tenaga

kerja pada perusahaan-perusahaan di Kota Denpasar telah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kajian ini adalah:

1. Melaksanakan salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi;

2. Memperdalam wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

3. Merumuskan pemikiran dan analisis kajian dalam bentuk karya tulis ilmiah;

4. Menerapkan ilmu pengetahuan tentang ketenagakerjaan agar dapat digunakan di

dalam mengambil kebijakan khususnya kepada perusahaan dan tenaga kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pelaksanaan hasil kajian ini adalah :

5 URL: http://www.nikeuba.or.id/index.php/baca/artikel/58, diakses Jumat 24 Februari 2018.

10

1. Untuk mengetahui pemahaman para pekerja (karyawan) di Kota Denpasar tentang

instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang mengatur tentang

hak ekonomi khususnya dalam bidang hak atas keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Untuk mengetahui apakah pengusaha atau perusahaan telah memenuhi hak atas

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap para pekerja (karyawan) di Kota Denpasar

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam fungsinya sebagai regulator dalam

pemenuhan hak ekonomi para pekerja (karyawan) dalam bidang hak atas keselamatan

dan kesehatan kerja di Kota Denpasar.

4. Laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau rekomendasi

terhadap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam

pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap para pekerja

(karyawan) di Kota Denpasar.

E. Tinjauan Pustaka

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena

ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat

atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai

manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin,

bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-

hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada. Inilah

sifat universal dari HAM tersebut.6

Perbincangan tentang hak kodrati atau hak asasi manusia memang sudah sering

dikalangan filsuf dan ahli hukum, namun baru pada beberapa dekade belakangan gagasan

mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari kosakata masyarakat luas di sebagian besar

6 Adithiya Diar, 2012, Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, available

from URL: http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/01/tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan.html,

diakses Kamis 23 Februari 2018.

11

kawasan dunia.7 Seperti dikatakan oleh Christian Tomuschat: ”International protection of

human rights is a chapter of legal history…”8

Sama seperti halnya keadilan, hak asasi manusia merupakan bahasa universal bagi

bangsa manusia dan menjadi kebutuhan pokok rokhaniah bagi bangsa baradab di muka bumi.

Keadilan dan hak asasi manusia tidak mengenal batas territorial, bangsa, ras, suku, agama,

dan ideologi politik. Keadilan dan hak asasi merupakan faktor determinan dalam proses

eksistensi dan pembangunan peradaban umat manusia. Bukti jejak sejarah kehidupan

manusia menunjukkan adanya beberapa guru bangsa manusia, begitu pun adanya dokumen-

dokumen hak asasi manusia yang berkorelasi dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi

manusia. Piagam-piagam tertulis tentang hak asasi manusia mengabadikan hati nurani dan

akal manusia untuk tetap menghargai hak asasi dan martabat kemanusiaan. Pelanggaran

terhadap hak asasi manusia akan selalu mendapat respon moral dan konsekuensi sosial

politik sesuai dengan radius dan kompetensi otoritas yang berlaku.

Eksistensi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan merupakan ramuan dasar dalam

membangun komunitas bangsa manusia yang memiliki kohesi sosial yang kuat. Betapapun

banyak ragam ras, etnis, agama, dan keyakinan politik, akan dapat hidup harmonis dalam

suatu komunitas anak manusia, jika ada sikap penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan

keadilan.

Penegakan HAM dan keadilan merupakan tiang utama dari tegaknya bangunan

peradaban bangsa, sehingga bagi negara yang tidak menegakkan HAM dan keadilan akan

menanggung konsekuensi logis yaitu teralienasi dari komunitas bangsa beradab dunia

Internasional. Lebih dari itu, biasanya harus menanggung sanksi politis atau ekonomis sesuai

dengan respon negara yang menilainya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan

bersifat universal, apalagi era globalisasi dewasa ini. Secara yuridis, Hukum HAM

Internasional menentukan adanya Jus Cogen yang dikualifikasikan sebagai a peremtory

norm of general international law. A norm accepted and recognized by the international

community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which

7 James W. Nickel, 1996, Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia, diterjemahkan oleh: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. xi.

8 Christian Tomuschat, 2008, Human Rights Between Idealism And Realism, Second Edition, Oxford

University Press Inc., New York, page 8.

12

can be modified only by subsequent norm of general international law having the same

character.9

Sering dikemukakan bahwa pengertian konseptual hak asasi manusia dalam sejarah

instrumen Hukum Internasional setidak-tidaknya telah melampauai tiga generasi

perkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah:

Generasi Pertama, pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama

berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era ‘enlightenment’ di Eropah, meningkat

menjadi dokumen-dokumen Hukum Internasional yang resmi. Puncak perkembangan

generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada persitiwa penandatangan naskah

Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948

setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-

naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggeris dengan Magna Charta dan Bill of

Rights, di Amerika Serikat dengan Decalaration of Independence, dan di Perancis dengan

Declaration of Rights of Man and of the Citizens. Dalam konsepsi generasi pertama ini

elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia,

kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia

Generasi Kedua, konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan

kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas

pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-

penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan

ditandatanganinya ‘International Couvenant on Economic, Social and Cultural Rights’ pada

tahun 1966.

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu

mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau ‘rights to development’. Hak

atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju

yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian

dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi

9 Thomas Bueergental & Harold G. Maieer, 1990, h. 108, dalam Artidjo Alkostar

2007, URL: http://pushamuii.org, diakses 18 Agustus 2008.

13

hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil

pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan

kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain

sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi

manusia Generasi Ketiga.10

HAM memperoleh legitimasinya melalui pengesahan PBB terhadap Universal

Declaration of Human Rights (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR adalah

sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan

Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah pernyataan yang bersifat universal, piagam ini baru

mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Tetapi dokumen ini mempunyai

pengaruh moril, politik, dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan “commitment”

moril dari dunia Internasional pada norma-norma dan hak-hak asasi. Kesadaran masyarakat

internasional akan pentingnya perlindungan HAM sangat meningkat dalam beberapa dekade

terakhir. Sejak tahun 1989, negara-negara maju dan negara-negara berkembang telah banyak

memproklamirkan dukungan terhadap HAM internasional dengan tulus. Hal ini dikarenakan

bahwa Paham yang terkandung dalam HAM memiliki sifat universalitas yang luar biasa

dalam menghargai prinsip manusia sebagai makhluk sosial.11

HAM yang dewasa ini telah diatur dalam Hukum HAM Internasional, pada awalnya

dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing

(state responsibility for the treatment of aliens). Dalam konteks penegakkan HAM, negara

juga merupakan pengemban subjek hukum utama. Negara diberikan kewajiban melalui

deklarasi dan kovenan-kovenan Internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang

bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

Tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR 1948, International Covenant on

Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, dan International Covenant on Economic, Social

and Cultural Rights (ICESCR) 1966. Dalam mukaddimah UDHR 1948 menegaskan bahwa:

As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every

10 Jimly Asshiddiqie, Dimensi Konseptual Dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini,

URL: http://www.theceli.com, diakses tahun 2006.

11 Adithiya Diar, loc. cit.

14

individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall

strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by

progressive measures, national and international, to secure their universal and effective

recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and

among the peoples of territories under their jurisdiction.12 (Sebagai satu standar umum

keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan

setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha

dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak

dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang

bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara

universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun

oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka).

Sesuai dengan Mukaddimah UDHR 1948 diatas, maka terlihat jelas bahwa penegakan HAM

adalah tugas dari semua bangsa dan negara, yang sama sekali bukan dimaksudkan untuk

menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi seluruh bangsa, melainkan menjadi standar

umum yang mungkin dicapai oleh seluruh manusia dan seluruh negara di dunia.13

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966

atau Internasional Kovenan Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966

memberikan tanggung jawab negara tentang penegakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya, dalam Mukadimah ICESCR 1966 menegaskan bahwa: the obligation of States under

the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of,

human rights and freedoms14 (Kewajiban negara-negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia

dan kebebasan). Tanggung jawab negara dalam ICESCR 1966 ini berbeda dengan dari

tanggung jawab negara pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

1966 atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Pada

ICESCR 1966 justru menuntut peran maksimal negara dalam penegakan HAM. Negara

12 Sandhy Gandhi, 2010, International Human Rights Documents, 7th edition, Oxford University Press

Inc., New York, page 10.

13 Adithiya Diar, loc. cit.

14 Sandhy Gandhi, op. cit., h. 56.

15

justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara

aktif atau menunjukkan peran yang minus. ICESCR karena itu sering juga disebut sebagai

hak-hak positif (positive rights). Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi

kewajiban yang terbit dari ICESCR, yaitu tidak harus segera dijalankan pemenuhannya,

tetapi bisa dilakukan secara bertahap (progressive realization). Berdasarkan pada

Mukaddimah UDHR 1948, dan ICESCR 1966 diatas, maka dapatlah diketahui bahwa HAM

adalah bagian dari tanggung jawab negara pihak yang harus ditegakkan secara universal.15

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah jenis hak asasi manusia yang terkait

dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Pengaturan jenis-jenis Hak Ekosob

(ekonomi, sosial dan budaya) sesuai tercantum dalam International Covenant on Economic,

Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966, meliputi:

1. Hak atas pekerjaan

2. Hak mendapatkan program pelatihan

3. Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik

4. Hak membentuk serikat buruh

5. Hak menikmati jaminan sosial, termask asuransi sosial

6. Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan

7. Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan

8. Hak terbebas dari kelaparan

9. Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi

10. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-Cuma

11. Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari

kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya

Hak Ekosob mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Hak Asasi

Manusia Internasional; ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi,

15 Adithiya Diar, loc. cit.

16

sosial dan budaya.16 Paling tidak, ada tiga alasan mengapa hak ekonomi, sosial, dan budaya

mempunyai arti yang sangat penting:

1. Hak ekosob mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami manusia sehari-

hari: makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan perumahan yang layak adalah

diantara kebutuhan pokok (basic necessities) bagi seluruh umat manusia.

2. Hak ekosob tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya:

interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini.

Misalnya saja, hak untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat akan tidak

banyak artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka

tidak cukup untuk membiayai sekolah.

3. Hak ekosob mengubah kebutuhan menjadi hak: seperti yang sudah diulas diatas, atas

dasar keadilan dan martabat manusia, hak ekonomi sosial budaya memungkinkan

masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus

diklaim (rights to claim) dan bukannya sumbangan yang didapat (charity to

receive).17

Dalam Pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak Ekosob dinyatakan :

”Setiap negara peserta Kovenan berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara

sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya bantuan teknis dan

ekonomi, sampai maksimum sumberdaya yang ada, dengan maksud untuk mencapai secara

bertahap perwujudan penuh hak yang diakui dalam Kovenan dengan menggunakan semua

sarana yang memadai, termasuk pengambilan langkah-langkah legislatif. ”

16 Ifdal Kasim dalam Majna El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan

Budaya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal., xxv dalam URL:

http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekosob/,

17 Agung Yudawiranata, Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasca Rezim Otoriatarian, http//:

wacana%20%Hak%20Ekosob%20Pasca%20Rezim%20Otoritarian, dalam URL: http://

sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekosob/,

17

Kovenan seringkali disalahartikan bahwa pemenuhan Hak Ekosob akan terwujud

setelah atau apabila suatu negara telah mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu.

Padahal yang dimaksudkan dengan rumusan tersebut adalah mewajibkan semua Negara

peserta untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, terlepas dari tingkat

perkembangan ekonominya atau tingkat kekayaan nasionalnya. Berdasarkan pasal tersebut

(Pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak Ekosob) Negara pihak harus secara aktif mengambil tindakan

(state obligation to do something), tetapi juga menuntut negara tidak mengambil tindakan

tertentu untuk melindungi hak (state obligation not to do something).

Kovenan membebankan sejumlah kewajiban bagi Negara peratifikasi setidaknya:

1. Obligation of conduct yaitu kewajiban melaksanakan kemauan dalam konvensi

2. Obligation of result yaitu kewajiban pencapaian hasil

3. Obligation transparent assessment of progress yaitu kewajiban pelaksanaan

kewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan

Dalam tiga kewajiban tersebut mesti terpenuhi tiga kewajiban penting yaitu kewajiban

menghormati (duty to respect), kewajiban melindungi (duty to protect) dan kewajiban

memenuhi (duty to fulfill).18

Prinsip-prinsip Maastricht (Maastricht Principles) yang dirumuskan oleh ahli-ahli

Hukum Internasional tentang tanggung jawab negara berdasarkan International Covenant on

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) juga menolak permisahan tanggung jawab

negara dalam apa yang disebut obligation of conduct disatu sisi dan obligation of result disisi

lain. Prinsip-prinsip Limburg (Limburg Principles) memberikan pedoman umum tentang

bagaimana persisnya kewajiban tersebut dilanggar oleh suatu negara (violation of covenan

obligations), yaitu19:

18 URL: http:// sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekosob/

19 Suatu kumpulan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh ahli-ahli Hukum Internasional untuk penerapan

ICESCR, dalam URL: http:// sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-

pemenuhan-hak-ekosob/,

18

1. Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukannya

2. Negara gagal menghilangkan rintangan secara cepat dimana Negara tersebut

berkewajiban untuk menghilangkannya

3. Negara gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan

pemenuhannya dengan segera

4. Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umum

diterima secara internasional

5. Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak yang diakui dalam kovenan

6. Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhan secara bertahap dari

suatu hak, dan

7. Negara gagal mengajukan laporan yang diwajibkan oleh kovenan.

Dalam konteks Hukum Internasional, Limburg Principle tersebut merupakan bentuk

Hukum Internasional yang berbentuk soft law, yang non legally binding bagi negara-negara

untuk melaksanakannya. Namun demikian, instrumen hukum tersebut tetap memberikan

pedoman yang dapat dipakai oleh negara-negara dalam melaksanakan kewajibannya terhadap

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam hukum nasional Indonesia, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

(HAM) sudah sangat jelas diatur dalam konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar

1945. Didalam UUD 1945 yang telah diamandemen terdapat ketentuan yang tegas dan jelas

mengenai hak asasi manusia dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun

pembangunan. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam pembukaan dan tersebar didalam beberapa

pasal didalam UUD 1945 terutama didalam Pasal 28 dalam Bab mengenai Hak Asasi

Manusia.

Didalam batang tubuh UUD 1945 hak-hak yang berkaitan dengan hak ekonomi,

sosial dan budaya yang diatur didalam :

Pasal 28C :

(1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,

seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

manusia.

19

Pasal 28H :

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 31:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang telah diamandemen yang mengatur

tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, tentu sudah sesuai atau sejalan dengan International

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 atau Kovenan

Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966. Terkait dengan pokok

permasalahan dari penelitian ini, yaitu mengenai penghormatan dan perlindungan terhadap

harkat dan martabat kemanusiaan para pekerja khususnya mengenai hak atas keselamatan

dan kesehatan kerja para tenaga kerja sesuai dengan Pasal 7 huruf b Kovenan Internasional

Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang menyatakan bahwa: Negara Pihak pada

Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan

menguntungkan, dan khususnya menjamin: (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat; serta

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka Pemerintah Republik Indonesia

telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

20

Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966,

menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengakui hak setiap orang untuk menikmati

kondisi kerja yang adil dan baik serta menentukan secara garis besar pokok-pokok yang

dapat menjamin kondisi kerja demikian.20

Penghormatan dan perlindungan negara terhadap harkat dan martabat kemanusiaan

para tenaga kerja agar mendapatkan kondisi kerja yang adil dan baik sesuai dengan amanat

dari Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966

terlihat dalam bagian Menimbang dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan:

a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat

Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil,

makmur dan merata baik materiil maupun spritual;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan

pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan

teknologi di berbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi

resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja

sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja;

c. bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan

kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja

selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-

usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya

Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk

seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran

Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum

20 Syahrial M.W, 2005, Konvensi Ekonomi Sosial Dan Budaya, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk

Pengacara X Tahun 2005, URL: www.elsam.or.idpdfkursushamKovenanEkosob.pdf,

21

mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan

kebutuhan;

e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang

mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.

Demikian pula pada bagian Menimbang dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan

dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan

ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam

pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak

dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak

sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh

karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e

perlu membentuk Undang undang tentang Ketenagakerjaan;

22

BAB II

METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian maupun pengkajian suatu permasalahan maka sering

disebutkan dengan jenis penelitian hukum yang oleh Soerjono Soekanto21 membagi dalam 2

(dua) bagian yakni :

a. penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu penelitian atas pasal-

pasal aturan hukum untuk menentukan asas-asas hukum, mengetahui sinkornisasi

vertikal/ horizontal, mengetahui aspek sejarah hukum dan mengetahui perbandingan

antara sistem-sistem hukum.

b. Penelitian hukum empirs (empirical legal research) penelitian hukum di lapangan

yang ingin mengetahui efektivitas aturan hukum, ketaatan masyarakat akan hukum,

persepsi masyarakat akan hukum dan ingin mengetahui faktor-faktor non hukum yang

mempenagruhi pembuatan dan penerapan hukum

Dalam penelitian di atas tentang ketenagakerjaan maka kedua model penelitian ini yang

sekaligus sebagai pengakajian tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling

mendukung.

2. Sumber Bahan Hukum dan Sumber Data

Oleh karena kajian ini termasuk penelitian kualitatif maka sifat data adalah kualitatif

yang diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan tokoh kunci (key

figure) yaitu dari para pekerja atau karyawan perusahaan, pejabat pemerintah dalam bidang

ketenagakerjaan. Serta didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik pada tingkat

internasional maupun nasional, serta buku-buku hukum, jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum

dan kamus hukum yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian dan pengakjian

ini.

21 Soerjono Soekanto, 1985. Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, hal. 10

23

3. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik hermeunetik dengan cara memberi tafsir terhadap data

yang terkumpul atas dasar berfikir logis dan argumentatif. Logika berfikir dalam

mendeskripsi dan menganalisis data dan fakta mulai dari logika berfikir induktif (das sein)

kemudian dikembalikan kepada pola berpikir deduktif (das sollen).

4. Lokasi Pencarian Data

Pencarian data ini dilaksanakan di Kota Denpasar. Dipilihnya Kota Denpasar

mengingat jumlah tenaga kerja dan usaha-usaha yang berkaitan dengan ketenagkerjaan cukup

banyak di bandingkan dengan wilayah lainnya. Di samping Denpasar sebagai kota Metro-nya

Bali sehingga pengembangan dan perluasan terhadap ketenagakerjaan cukup banyak.

24

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Sebelum melakukan pengkajian terhadap tenaga kerja, maka diperlukan terlebih

dahulu penelitian terhadap beberapa perusahaan besar dan menengah yang ada di kota

Denpasar yang di bagi ke dalam Kecamatan Denpasar Timur, Selatan, dan Barat. Dengan

fokus studi terletak pada masing-masing kecamatan dipilih 2 (dua) perushaan yang memiliki

manajemen dan rapih dan tenaga kerja yang cukup banyak.

Hal ini dimasudkan agar memudahkan dalam pengakjian terhadap hak-hak

ketenagakerjaan seperti hak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), kesehatan,

cuti, kesejahteraan, dan lain-lain.

Di bawah ini dipresentasikan mengenai perusahaan yang diteliti terutama dalam

Tabel 1 tentang Manajemen Perusahaan, sedang pada Tabel 2 dipresentasikan mengenai hak-

hak tenaga kerja sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia.

Tabel

HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Tabel 1. Pemahaman Manajemen Perusahaan tentang Ketenagakerjaan di Denpasar

& Hak Tenaga Kerja Yang Di Akomodir oleh Perusahaan

N

o

Nama

Perusa

haan

Mengeta

hui

perunda

ng-

undanga

n

Memili

ki

struktu

r

perusa

haan

Jumlah

tenaga

kerja

Tergabu

ng

Dalam

SPSI

Meneg

akkan

UMR

Mensejahte

rakan

Tenaga

Kerja

Ada

kegiata

n

menab

ung,

asuran

si, dll

1 Hotel

Sanur

Beach

Ya Ada 424

orang

(tenaga

kerja

tetap +

kontrak

)

Sudah

Hak dan kewajiban karyawan

Ya

(termas

uk

upah/ga

ji,

THR,

tunj.

Ya

(Jamsostek:

jaminan

kecelakaan

kerja,

jaminan

hari tua,

Ya

25

tertuang dalam Pedoman dan Kesepakatan Bersama (PKB).

Kompet

etif,

uang

transpo

rt, tunj.

Pendidi

kan,

bonus

akhir

tahun)

jaminan

pemeliharaa

n kesehatan

dan

keselamatan

kerja,

jaminan

kematian

2 PT.

Uber

Sari

Bali

Ya Ya 10

orang

(tenaga

kerja

tetap

dan

tidak

tetap)

Belum

semua

Ya Ya

(termasuk

upah/gaji,

THR, uang

makan,uang

operasional)

Diserah

ak an

kepada

tenaga

kerja

sesuai

kebutuh

an

masing

2

3 PT.

Niki

Baru

Motor

25

orang

Belum,

karena

perushaa

n masih

mengem

bangkan

usahanya

UMR

diberik

an,

tetapi

beberap

a

tenaga

kerja

belum

sesuai.

Ya, upah /

gaji, juga

THR,uang

makan,

transport,

bonus.

Diserah

kan

kepada

masing-

masing

tenaga

kerja.

4 Perceta

kan

AKSA

RA

Ya Tidak 15

orang

Belum Ya Ya Perusah

aan

tidak

menang

gung

tetapi

diserah

kan

kepada

tenaga

kerja

Perusahaan yang diteliti di wilayah Denpasar meliputi Denpasar Selatan, dan

Denpasar Timur, dilihat dari Struktur manajemen yang diterapkan sudah memberikan

26

kejelasan akan Struktur perusahaan yang ada seperti Grand Manager : Executive Assistan

Manager ; Accounting Manager, Finance Manager, Chief Engineering, Executif Chef

(keempatnya posisi sejajar); House Keeping Manager, Sales Manager, Human Resource

Development Manager (HRD), Front Office Manager (posisi sejajar); setiap lembaga

mempunyai unit-unit dan staff masing-masing. Struktur ini merupakan salah satu dari

manajemen perusahaan yang diteliti, yang secara umum juga perusahaan lainnya yang

dijadikan objek penelitian memiliki struktur yang jelas, namun masalah nama organisasi dan

keperluan manajemen tergantung dari perusahaan itu sendiri.

Dari tabel data di atas menunjukkan sebagian besar memiliki Struktur Manajemen,

namun karena perusahaannya ada yang kecil tidak memiliki struktur manajemen., karena

lebih banyak diurus karena kekeluargaan.

Perusahaan yang memiliki manajemen rapih dan terorganisasi tentu telah memahami

(walau tidak menguasai secara keseluruhan) tentang Peraturan maupun Undang-undang yang

Manajemen ketahui, seperti :

- Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / ICESCR) tahun 1966;

- Undang-undang No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja;

- Undang-undang No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

- Undang-undang No. 11/2005 tentang Pengesahan International Covenant On

Economic, Social and Cultural Rights (Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya);

Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pariwisata, kontraktor, percetakan rata-rata

manajemen mengetahui ada peraturan tentang ketenagakerjaan baik secara nasional maupun

konvensi-konvensi yang ada, walau disadari tidak secara keseluruhan namun dapat dipahami

oleh manajemen baik tentang perusahaannya maupun terhadap ketenagakerjaannya.

27

Terkait dengan jumlah tenaga kerja yang terserap manajemen perusahaan

menerapkan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut ada tenaga kerja tetap dan ada

tenaga kerja kontrak. Hal ini diberlakukan khusus bagi tenaga kerja kontrak, apabila dalam

waktu yang telah ditentukan dan memiliki prestasi dan prestise kerja dapat dijadikan tenaga

tetap. Dari data penelitian yang ada minimal perusahaan/ unit usaha yang diteliti adalah

sejumlah minimal 8 sampai dengan 400 orang tenaga kerja yang terserap di dalam

perusahaan/ usaha tersebut. Tenaga pekerja ini terdiri dari pekerja tetap dan kontrakan.

Umumnya yang terakhir ini yakni tenaga kontrakan, merupakan tenaga kerja yang baru

bekerja dengan masa kerja kontrak 6 (enam) bulanan atau tahunan tetapi dapat diperpanjang

bila prestasi kerja dinilai baik.

Demikian pula suatu perusahaan dalam Tabel 1 di atas belum semua tergabung ke

dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang dikarenakan perusahaan tersebut

masih tergolong perusahaan kecil atau menengah dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas

dan ruang lingkup usaha juga sederhana yang dinyatakan sebagai usaha kekeluargaan.

Namun demikian, perusahaan yang diteliti menurut manajemen dinyatakan bahwa

Upah Minimum Regional (UMR) sudah diterapkan – walaupun bagi perusahaan kecil,

menengah dan pengelolaan secara kekeluargaan – belum menerapkan UMR – yang secara

rata-rata UMR tersebut juga digabungkan ke dalam Upah/Gaji bulanan, Tunjangan

kompetetif, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Transport, uang Makan, Uang Operasional,

bonus akhir tahun. Para tenaga kerja rata-rata berpenghasilan antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp.

2.500.000,- berupa gaji/ upah.

Yang terpenting manajemen juga telah menerapkan adanya Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (Jamsostek). Manajemen mengetahui kewajiban perusahaan untuk mensejahterakan

para pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, demikian pula tenaga

kerja memahami adanya jamsostek, namun wujud nyata dalam bentuk Jamsostek tidak

diberikan hanya berupa rincian seperti kewajiban perusahaan untuk memberikan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,

jaminan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan

pensiunan.

28

Manajemen dari perusahaan yang diteliti tidak mewajibkan tenaga kerja untuk

melakukan investasi, deposito, menabung dan asuransi. Namun ada beberapa perusahaan

yang memberikan asuransi maupun tabungan dengan cara “memotong” penghasilannya yang

nanti akan diberikan pada saat masa berakhirnya tugas kerja atau pension, ini pun masih

tentantif sifatnya tergantung kesepakatan manajemen dengan tenaga kerja. Tabungan bagi

tenaga kerja dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau koperasi, asuransi jiwa dan

pendidikan, barang berupa motor bahkan rumah. Kesemua bentuk investasi ini bisa melalui

perusahaan ataupun masing-masing tenaga kerja, namun tenaga kerja ada yang hanya

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saja.

Beberapa hak yang menjadi fokus dalam pembahasan Hak Asasi Manusia bagi tenaga

kerja adalah hak atas kebebasan pribadi, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas keadilan,

dan hak mendapatkan kesejahteraan, hak pekerja perempuan dan anak . Dalam pengkajian ini

hanya dibahas mengenai hak mendapatkan kesejahteraan bagi pekerja yang sangat berkaitan

dengan upaya pemenuhan atas: hak atas upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak untuk

mendapatkan jasa pelayanan kesehatan (terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja) dan

hak untuk mendapatkan jaminan hari tua.Hak-hak tersebut merupakan sebagian dari hak-hak

yang diatur dalam Tap MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang

mengesahkan Piagam Hak Asasi Manusia PBB.

Dalam Tabel 2 sudah diklasifikasikan mengenai hak-hak tersebut yang akan diuraikan

di bawah ini.

Menjadi manusia yang hidup sejahtera, adalah dambaan setiap orang. Meskipun

demikian setiap orang menginginkan dapat hidup secara layak dari hasil bekerja. Dapat hidup

layak – paling tidak – telah memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan.

Serta jauh dari kekurangan kebutuhan hidup minimal yang harus ada bagi kehidupan

manusia. Tentunya manusia akan menjadi lebih baik lagi bila kebutuhan sekunder dan

tertiernya pun terpenuhi.

Secara umum hak atas kesejahteraan dapat dilihat dari bagaimana seseorang dapat

mencukupi standar hidup minimal yaitu sandang, pangan dan papan, memperoleh pekerjaan

29

untuk mendapat upah yang layak guna memenuhi kebutuhan tersebut bagi diri dan

keluarganya22.

Definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian kesejahteraan sosial yang ada

dalam Undang Undang Pokok Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan kesejahteraan

sebaagi “suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang

meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan

bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

jasmaniah, rohaniah, dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia secara Pancasila23

Hak mendapatkan kesejahteraan bagi pekerja yang sangat berkaitan dengan upaya

pemenuhan atas: hak atas upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan

jasa pelayanan kesehatan (terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja) dan hak untuk

mendapatkan jaminan hari tua.Hak-hak tersebut merupakan sebagian dari hak-hak yang

diatur dalam Tap MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang mengesahkan

Piagam Hak Asasi Manusia PBB.

1). Hak atas upah yang layak

Ketentuan pengupahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan hal-hal berkaitan dengan hak atas upah yang layak,

yaitu

a) setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghiduoan yang layak bagi

kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh

c) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh dimaksud meliputi:

Upah minimum

Upah kerja lembur

Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

22. Rudy Satryo dan Fitriani Ahlan, 2003. Hak Mendapat Kesejahteraan (Modul HAM), Depok: Sentra

HAM FH UI) hal. 1.

23 UU No. 6 Tahun 1974.

30

Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya

Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

Bentuk dan cara pembayaran upah

Denda dan potongan upah

Hal hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

Struktur dan skala pengupahan yang proporsional

Upah untuk pembayaran pesangon, dan

Upah untu penghitungan pajak penghasilan

Selanjutnya disebutkan bahwa upah minimum yang berdasarkan wilayah provinsi

atau kabupaten, maupun berdasarkan sektor pekerjaan, diarahkan kepada pencapaian

kebutuhan hidup yang layak24. Pengusaha dilarang membayar upah yang besarnya lebih

rendah daripada upah minimum (vide Pasal 90 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan).

Berkaitan dengan waktu kerja, seorang pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja

yang telah ditentukan, maka pekerja yang bersangkutan berhak untuk memperoleh upah

lembur.

Ketentuan sehubungan dengan pembayaran upah, “no work no pay” tidak berlaku

dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila pekerja tidak bekerja karena alas an yang dapat

dibenarkan dan untuk itu pekerja berhak memperoleh upah ketika yang bersangkutan

berhalangan melakukan pekerjaan. Begitu pula dalam hal pekerja menjalani istirahat atau hak

cuti, maka pekerja yang bersangkutan berhak untuk memperoleh upahnya.

Pada umumnya, ketentuan mengenai pengupahan ini, diatur dalam Peraturan

Perusahaan atau dalam Perjanjian Kerja Bersama apabila di perusahaan sudah ada Serikat

pekerja. Hal ini dimaksudkan agar pekerja dapat mengetahui hak-haknya, meskipun pada

perjanjian kerja, tidak dibicarakan secara rinci antara pekerja dan pengusaha.

***

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (vide Pasal 1 UU No.

40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Dalam sistem jaminan sosial nasional

24. Pasal 89 UU No. 2003 tentang ketenagakerjaan. Lihat pula ketentuan Permennakertrans No. –Per-

17/Men/VIII/2005 yang menyebutkankebutuhan yang layak (KHL) sebagai standar kebutuhan yang harus

dipenuhi oleh seseorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup secara fisik, non-fisik dan sosial, untuk

kebutuhan 1 (satu) bulan. Adapun komponen KHL meliputi makanan, dan minuman, sandang, perumahan,

pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan.

31

penyelenggaraan jaminan sosial merupakan program negara dan pemerintah untuk

memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar

hidup sosial bagi seluruh penduduk Indonesia

Dalam UU Ketenagakerjaan mengenai Jaminan Sosial bagi pekerja tidak

didefinisikan cakupannya. Ketentuan dalam UU ini hanya menentukan bahwa setiap

pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (vide

Pasal 99), dan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya,

penguasa wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan [vide Pasal 100 ayat (1)], sesuai dengan

kemampuannya [vide Pasal 100 ayat (2)].

Ketentuan mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja (jamsostek) sebagaimana

diisyaratkan Pasal 99 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yaitu bahwa akan dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku25. Secara lebih khusus perlindungan terhadap

harkat dan martabat manusia khususnya para tenaga kerja diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU

No. 3 Th. 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan bahwa Jaminan Sosial

Tenaga Kerja adalah: suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa

uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan

kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Pada Pasal 3 Ayat 1 dan 2 dari UU No. 3 Th. 1992, menyatakan bahwa, Ayat 1:

Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan

sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi;

Ayat 2: Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Demikian pula Pasal 4 Ayat 1 UU No. 3 Th. 1992 menyatakan bahwa: Program

jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap

perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai

dengan ketentuan Undang-undang ini.

25. Oleh karena belum dibentuk ketentuan peratran perundang-undangan berdasarkan pasal tersebut,

maka untuk Jamsostek pada masa kini masih berpedoman pada UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

32

Mengenai ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Pasal 6

Ayat 1 UU No. 3 Th. 1992 yang menyatakan bahwa: Ruang lingkup program jaminan sosial

tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);

b. Jaminan Kematian (JK);

c. Jaminan Hari Tua (JHT);

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Pasal 6 Ayat 2 UU No. 3 Th. 1992 yang menyatakan bahwa: Pengembangan

program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pelaksanaanya dituangkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 (yang telah mengalami beberapa kali

perubahan), Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Nomor PER 05/MEN/1993 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER12/MEN/2007.

Pemerintah RI menunjuk PT Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995. Program

Jamsostek wajib diikuti oleh setiap perusahaan (BUMN, Joint Venture, PMA) Yayasan,

Koperasi, perusahaan perorangan yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10

(sepuluh) orang atau membayar seluruh upah perbulan paling sedikit Rp, 1.000.000, atau

lebih.

33

BAB IV

PENUTUP

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara

lain:

1. Perusahaan yang diteliti dan dikaji adalah perusahaan yang dengan tenaga kerja yang

besar, sedang, dan kecil, yang bertujuan untuk menemukan apakah perusahaan

dengan tenaga kerjanya telah memenuhi dan terpenuhi hak-hak nya sebagai pekerja,

sesuai dengan konvensi maupun perundang-undangan yang berlaku khususnya di

bidang ketenagkerjaan.

2. Sebagian besar perusahaan telah mengetahui (-walau tidak seluruhnya memahami)

tentang peraturan per-UU-an, bahkan sebagian besar pula memiliki struktur

perusahaan untuk memudahkan siapa sebagai owner (pemilik), manajer, dan struktur

lainnya, supaya ada kordinasi tupoksi masing-masing manajer dan tenaga kerja.

Walau ada perusahaan yang khusus dikelola dengan manajemen kekeluargaa.

3. Sebagian besar sudah tergabung ke dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), -

walau ada juga yang belum -, di samping mengenai hak dan kewajiban karyawan

telah dituangkan ke dalam Pedoman dan Kesepakatan Bersama antara manajer dan

tenaga kerja.

4. Dalam konteks penegakan terhadap Upah Minimum Regional dalam kajian ini

menunjukkan bahwa UMR sudah digabungkan ke dalam tunjangan-tunjangan berupa

gaji/ upah, tunjangan kompetetif, transport, pendidikan, bonus akhir tahun, dan

sebagainya. Dalam penelitian dan pengkajian ini ditemukan rata-rata gaji tenaga kerja

antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,-

5. Demikian pula mengenai Jamsostek, perusahaan dengan manajemen yang baik telah

pula memberikan Jamsostek – kecuali perusahaan kecil dan kekeluargaan – berupa

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan dan

keselmatan kerja, jaminan kematian. Bagi perusahaan yang secara jelas tidak

mencantumkan pemberian jamsostek tetapi, bila ada tenaga kerja yang mengalami

kecelakaan kerja, melahirkan, kesehatan, perusahaan memberikan santunan yang

besarnya ditentukan sesuai dengan keadaan perusahaan.

34

6. Perihal tabungan (saving), investasi, asuransi, dan sebagainya, memang ada

perusahaan yang memberikannya tetapi sebagian besar menyerahkannya kepada

tenaga kerja, dan tenaga kerja berusaha untuk melakukan saving di bank, investasi

berupa emas dan perhiasan, motor, maupun rumah.

Rekomendasi:

1. Perlu ditingkatkan lagi tentang sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang

Ketenagakerjaan, baik bagi manajemen maupun tenaga kerja

2. Harus ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk menetapkan UMR yang layak serta

pengaturan Jamsostek agar para tenaga kerja terlindungi hak-hak nya.

35

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Christian Tomuschat, 2008, Human Rights Between Idealism and Realism, Second Edition, Oxford

University Press Inc., New York.

James W. Nickel, 1996, Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia, diterjemahkan oleh: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mark W. Janis, 2003, An Introduction to International Law, Fourth Edition, Aspen

Publishers, New York, NY 10036.

Sandhy Gandhi, 2010, International Human Rights Documents, 7th edition, Oxford

University Press Inc., New York.

B. Perjanjian Internasional Dan Peraturan Perundang-Undangan

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic,

Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan

Budaya).

C. Artikel

Adithiya Diar, 2012, Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia,

available from URL:http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/01/tanggung-jawab-

negara-dalam-penegakan.html, diakses Kamis 23 Februari 2012.

Agung Yudawiranata, Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasca Rezim Otoriatarian, http//:

wacana%20%Hak%20Ekosob%20Pasca%20Rezim%20Otoritarian, dalam URL: http://

36

sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-

ekosob/, diakses Kamis 23 Februari 2012.

Ifdal Kasim dalam Majna El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan

Budaya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal., xxv dalam URL:

http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-

hak-ekosob/, diakses Kamis 23 Februari 2012.

Jimly Asshiddiqie, Dimensi Konseptual Dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini,

URL: http://www.theceli.com, diakses tahun 2006.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan

Pengertiannya Dari Masa Ke Masa, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara

X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Website :

www.elsam.or.id / Email : elsam@nusa.or.id, diakses tahun 2010.

Suatu kumpulan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh ahli-ahli Hukum Internasional untuk

penerapan ICESCR, dalam URL: http://

sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-

hak-ekosob/, diakses Kamis 23 Februari 2012.

Syahrial M.W, 2005, Konvensi Ekonomi Sosial Dan Budaya, Seri Bahan Bacaan Kursus

HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, URL:

www.elsam.or.idpdfkursushamKovenanEkosob.pdf, diakses Kamis, 23 Februari

2012.

Thomas Bueergental & Harold G. Maieer, 1990, h. 108, dalam Artidjo Alkostar

2007, URL: http://pushamuii.org, diakses 18 Agustus 2008.

URL: www.lawyrs.net/files/publications/196-Naskah%20essay.doc, diakses Kamis, 23

Februari 2012.

URL:http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=10&id=613

99, diakses Jumat, 24 Februari 2012.

URL: http://emperordeva.wordpress.com/about/makalah-keselamatan-kerja/, diakses Jumat

24 Februari 2012.

URL: http://www.nikeuba.or.id/index.php/baca/artikel/58, diakses Jumat 24 Februari 2012.

URL: http:// sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-

pemenuhan-hak-ekosob/, diakses Kamis 23 Februari 2012.