PEMELIHARAAN DATABASE BANGUNAN GEDUNG KOTA BOGOR
Transcript of PEMELIHARAAN DATABASE BANGUNAN GEDUNG KOTA BOGOR
PEMELIHARAAN DATABASE BANGUNAN GEDUNG KOTA
BOGOR
Oleh :
Budi Setiawan
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS GUNADARMA
Januari 2021
1
PEMELIHARAAN DATABASE BANGUNAN GEDUNG KOTA BOGOR
Budi Setiawan, SKom., MMSI.
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma
ABSTRAKSI
Sistem Informasi Bangunan Gedung Kota Bogor dibangun untuk menunjang
fungsi dan tugas pokok Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota
Bogor dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian baik terhadap seluruh
penyelenggaraan bangunan di Kota Bogor dan pemanfaatan tata ruang Kota
Bogor. Pemeliharaan Sistem Informasi Bangunan Gedung Kota Bogor harus
dilakukan untuk mendapatkan sistem yang selalu terupdate, korektif dan adaptif,
sehingga output sistem yang didapatkan menjadi maksimal. Pemeliharaan
Database Bangunan Gedung merupakan bagian terpenting dalam pemeliharaan
sistem, karena dengan database yang selalu update, valid dan akurat akan
menghasilkan sistem yang handal.
Tujuan pemeliharaan database bangunan gedung adalah untuk memelihara dan
menyediakan data melalui sistem informasi pengawasan dan pengendalian
bangunan. Metodologi yang digunakan adalah System Development Life Cycle
yang terdiri dari tahapan perencanaan, analisa, perancangan dan penerapan.
Kata kunci : Database Bangunan Gedung Kota Bogor, Pemeliharan Database,
Pemeliharaan Sisten Informasi
1. LATAR BELAKANG
Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor mempunyai fungsi
dan tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian baik terhadap
seluruh penyelenggaraan bangunan di Kota Bogor dan pemanfaatan tata ruang
Kota Bogor, seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Bogor no. 8
Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-
2031. Dalam rangka menunjang fungsi dan tugas pokok tersebut, diperlukan
beberapa alat penunjang yang dapat membantu Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman Kota Bogor dalam pengawasan dan pengendalian tersebut. Alat
penunjang yang dibutuhkan adalah suatu sistem informasi bangunan gedung yang
dapat menyajikan data data terkait kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan
riwayat bangunan gedung atau tanah. Sistem informasi ini juga mencatat
2
kesesuaian antara penggunaan bangunan gedung dengan rencana tata ruang
wilayahnya. Dengan adanya sistem informasi ini maka pengawasan dan
pengendalian bangunan gedung akan lebih efektif dan efisien.
Pendataan yang dilakukan pada Sistem Informasi Bangunan Gedung juga
merupakan perwujudan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota
Bogor dalam memenuhi amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung Pasal 3
ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pendataan bangunan
gedung di wilayahnnya, sedangkan dalam pasal 12 disebutkan bahwa
pengumpulan data bangunan gedung dilakukan selambat-lambatnya dimulai 1
(satu) tahun sejak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis
Pendataan Bangunan Gedung ditetapkan.
Sistem Informasi Bangunan Gedung Kota Bogor yang sudah dibangun pada tahun
2013, seperti sistem informasi pada umumnya, sangat membutuhkan
pemeliharaan. Pemeliharaan Sistem Informasi Bangunan Gedung Kota Bogor
harus dilakukan karena:
1. Pemeliharaan Database Bangunan Gedung, Database Bangunan Gedung
harus selalu up to date dan valid, maka pemeliharaan database bangunan
gedung harus dilakukan secara periodik.
2. Pemeliharaan Korektif Sistem Informasi Bangunan Gedung, pemeliharaan
korektif dilakukan untuk mencari kesalahan pada sistem atau database,
sehingga kesalahan tersebut harus selalu diperbaiki untuk mendapatkan
hasil yang valid.
3. Pemeliharaan Adaptif Sistem Informasi Bangunan Gedung, perkembangan
teknologi dan kebutuhan dari Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman Kota Bogor memungkinkan sistem informasi untuk
dikembangkan atau ditingkatkan, misalnya kebutuhan analisa spasial,
memungkinkan database dan sistem informasi dikembangkan
menggunakan sistem berbasis GIS.
Pemeliharaan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS merupakan kegiatan
pendukung yang dilaksanakan untuk menginput data-data yang sudah terkumpul
di 6 kecamatan melalui kegiatan Penyusunan Database Bangunan Gedung tahun
2013-2014 ke dalam sistem informasi database bangunan gedung yang sudah
dikembangkan sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan format
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman
Teknis Pendataan Bangunan Gedung di 6 wilayah kecamatan di Kota Bogor.
3
Sedangkan tujuan .pemeliharaan database bangunan gedung berbasis GIS adalah
untuk memelihara dan menyediakan data melalui sistem informasi pengawasan
dan pengendalian bangunan yang memuat :
1. data kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan serta riwayat bangunan
gedung dan tanah termasuk kesesuaian antara penggunaan bangunan
gedung dengan rencana tata ruang wilayahnya.
2. informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan bangunan
gedung yang sedang berjalan meliputi
Dokumentasi perijinan IPPT, Siteplan, dan IMB
Data hasil monitoring terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
bangunan mulai dari prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi
Data indikasi pelanggaran administrasi, pelanggaran persyaratan
teknis, maupun pelanggaran fungsi bangunan
Informasi proses penertiban bangunan yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah kota
3. Data hasil pengawasan bangunan
2. E-GOVERNMENT
Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan
penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu
dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good
governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Dalam UU No. 32 tahun
2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek
hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Amanat UU ini menunjukkan
bagaimana pentingnnya efisiensi dan transparansi, sehingga E-government sangat
sejalan dengan pengamalannya.
Dalam rangka mewujudkan E-Government, Dinas Pengawasan Bangunan dan
Permukiman Kota Bogor sudah membangun Sistem Informasi Bangunan pada
tahun 2013, dimana sistem informasi ini digunakan untuk mengelola data
bangunan secara periodik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian.
Sistem Informasi Bangunan harus dipelihara dan diupdate untuk mendapatkan
hasil yang valid, selalu up to date, serta sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
4
Perubahan data bangunan yang signifikan dan pengelolaan tata ruang di Kota
Bogor membutuhkan fitur pada sistem informasi yang dapat memperlihatkan
sebaran lokasi bangunan beserta informasi atributnya. Kebutuhan ini sangat
penting untuk dapat menganalisa dan membuat perencanaan yang sesuai dengan
kondisi terkini di lapangan. Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota
Bogor sangat membutuhkan fitur ini untuk membantu melakukan tugas pokok dan
fungsi dinas dalam mengawasi, mengendalikan dan mengatur bangunan dan tata
ruang di Kota Bogor.
Fitur yang dapat memberikan informasi sebaran lokasi bangunan yang dapat
dimerge dengan informasi atribut bangunan baik yang sudah ada pada Database
Sistem Informasi Bangunan maupun data baru adalah Sistem Informasi Geografis
(SIG) atau Geographical Information System (GIS). GIS yang digunakan juga
harus mendukung E-Government yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
publik, atau informasi yang mudah didapat, untuk itu GIS harus berbasis web atau
internet, yang biasa disebut Web GIS.
3. PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/Prt/M/2010 Tentang Pedoman
Teknis Pendataan Bangunan Gedung, mendefinisikan beberapa istilah dan
prosedur pelaksanaan pendataan bangunan gedung. Beberapa istilah penting
didefinisikan sebagai berikut:
Tabel 3.1 Istilah Pendataan Bangunan Gedung
NO. ISTILAH DEFINISI
1. Bangunan Gedung wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan
atau di dalam tanah atau di air yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,
kegiatan sosial budaya maupun kegiatan
khusus
2. Penyelengaraan
Bangunan Gedung
kegiatan pembangunan yang meliputi proses
perencanaan teknis dan pelaksanaan
konstruksi serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian dan pembongkaran
5
Tabel 3.1 Istilah Pendataan Bangunan Gedung (Lanjutan)
NO. ISTILAH DEFINISI
3. Pendataan bangunan
gedung
kegiatan pengumpulan data suatu bangunan
gedung oleh pemerintah daerah yang
dilakukan secara bersama dengan proses izin
mendirikan bangunan gedung, proses
sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan
pembongkaran bangunan gedung, serta
mendata dan mendaftarkan bangunan gedung
yang telah ada
4. Klasifikasi Bangunan
Gedung
klasifikasi dari fungsi bangunan gedung
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan
administratif dan persyaratan teknisnya
5. Izin Mendirikan
Bangunan Gedung (IMB)
perizinan yang diberikan oleh pemerintah
daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai
dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku
6. Permohonan Izin
Mendirikan Bangunan
Gedung (PIMB)
permohonan yang diajukan oleh
pemilik/pengguna/pengelola bangunan
gedung kepada pemerintah daerah untuk
mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung
7. Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung (SLF)
Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah
daerah, kecuali untuk bangunan gedung
fungsi khusus oleh Pemerintah untuk
menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan
gedung baik secara administratif maupun
teknis sebelum pemanfaatannya
8. Pemanfaatan bangunan
gedung
kegiatan memanfaatkan/menggunakan
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang
telah ditetapkan, termasuk kegiatan
pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan
secara berkala
9. Pemeliharaan kegiatan menjaga keandalan bangunan
gedung beserta prasarana dan sarananya agar
selalu laik fungsi
6
Tabel 3.1 Istilah Pendataan Bangunan Gedung (Lanjutan)
NO. ISTILAH DEFINISI
10. Perawatan kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti
bagian bangunan gedung, komponen, bahan
bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar
bangunan gedung tetap laik fungsi
11. Pelestarian kegiatan perawatan, pemugaran, serta
pemeliharaan bangunan gedung dan
lingkungannya untuk mengembalikan
keandalan bangunan tersebut sesuai dengan
aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut
periode yang dikehendaki
12. Pembongkaran kegiatan membongkar atau merobohkan
seluruh atau sebagian bangunan gedung,
komponen, bahan bangunan dan/atau
prasarana dan sarananya
13. Pemilik Bangunan
Gedung
orang badan hukum, kelompok orang atau
perkumpulan yang menurut hukum sah
sebagai pemilik bangunan gedung
14. Pengguna Bangunan
Gedung
pemilik bangunan gedung dan/atau bukan
pemilik bangunan gedung berdasarkan
kesepakatan dengan pemilik bangunan
gedung yang menggunakan dan atau
mengelola bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan
Selain mendefinisikan istilah - istilah di atas, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 17/Prt/M/2010 juga memuat panduan teknis pelaksanaan pendataan
bangunan gedung, secara garis besar pelaksanaan pendataan bangunan gedung
dilakukan untuk mencapai tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan
bangunan gedung, serta sistem informasi bangunan gedung. Lingkup pekerjaan
pendataan bangunan gedung adalah:
a) penyelenggaraan pendataan bangunan gedung;
b) persyaratan pendataan bangunan gedung;
c) tata cara pelaksanaan yang meliputi organisasi dan tata laksana;
d) prosedur pelaksanaan pendataan bangunan gedung
7
4. DATABASE
Untuk mewujudkan sistem informasi yang tepat guna perlu disusun dan
dikembangkan sebuah sistem database yang baik. Berikut ini adalah disain
database yang dapat dikembangkan :
Gambar 4.1. Disain Database
Konsep database yang ditawarkan dengan 3 buah layer yaitu layer ekternal,
konseptual dan internal. Dengan konsep ini diharapkan setiap pemakai dalam
sistem melihat database secara benar sesuai dengan peran dan kebutuhan user
tersebut terhadap data yang ada.
Dengan konsep ini juga dapat ditambahkan sebuah tabel kedalam database yang
baik dilihat dari sisi penggunaan dan baik dilihat dari sisi penyimpanan sehingga
dapat diperoleh kinerja yang baik untuk mendukung aplikasi yang ada. Konsep ini
juga dapat dikembangkan untuk update database yang digunakan untuk aplikasi
pelayanan strategis yang akan dikembangkan.
Berdasarkan hasil desain konseptual, dengan model-model ataupun sub sistem
yang telah didefinisikan, maka diturunkan variabel - variabel datanya untuk setiap
entitas yang ada pada sub sistem-sub sistem. Variabel yang telah didefinisikan
kemudian dituangkan dalam struktur basis data. Basis data ini kemudian dibangun
pada platform perangkat lunak yang telah ditentukan untuk kemudian diuji
dengan dummy untuk menguji integritas basis data tersebut. Pekerjaan yang
dilakukan pada tahap ini diantaranya adalah:
Desain Tabel baru
Penambahan Tabel ke dalam Database
8
Penentuan field-field kode untuk membedakan warna pada tampilan
data grafis
Pendesainan Aliran Informasi
Pendesainan Aliran Prosedural
Pendesainan Struktur Proses
Pendesainan Spesifikasi Proses
Pendesainan Perancangan Formulir
Pendesainan Pengkodean
Adapun data yang diinginkan adalah sebagai berikut :
Mendapatkan struktur data tambahan yang akan diotomasikan
Mendapatkan sistem pengkodean yang menjadi salah satu kunci
pengintergrasian
5. SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB
Perkembangan yang sangat pesat dari teknologi informasi dan teknologi
komunikasi di satu sisi memberikan keuntungan bagi pengguna sekaligus
mempunyai konsekuensi. Kecepatan dalam memperoleh informasi serta
keakuratan informasi itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting, bahkan
krusial bagi pengelola dalam menjalankan operasionalnya. Dengan bantuan
teknologi informasi dan teknologi komunikasi kebutuhan tersebut dapat
direalisasikan. Setiap saat seorang pengguna dapat mengakses informasi tersebut
melalui berbagai media. Sebagai konsekuensinya, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan, yaitu:
1. memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem
merupakan data terbaru dan dapat dipertanggung jawabkan
keabsahannya.
2. memastikan bahwa metodologi analisis dari data itu sendiri
dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan respons yang
cepat
3. memastikan informasi yang diberikan untuk pengguna sesuai
dengan kebutuhan pengguna itu sendiri
4. memastikan hal hal lain seperti misalnya keamanan data,
keamanan sistem, tata cara dan prosedur pembaruan data dan
lain sebagainya
SIG melalui media internet, atau sering disebut GIS over internet atau
webmapping, merupakan perpaduan kekuatan SIG sebagai sebuah alat bantu yang
canggih dan kekuatan internet sebagai media penyampaian informasi yang
9
efektif. Walaupun demikian webmapping lebih difokuskan untuk penyampaian
informasi, bukan sebagai alat bantu analisis secara kompleks. Analisis secara
kompleks dilakukan dengan menggunakan desktop application yang memang
dirancang untuk melakukan analisis secara kompleks dan rumit. Sebagaimana
layaknya pekerjaan pembangunan sistem yang berbasis internet, metodologi
umum untuk pembangunan webmapping sama dengan pembangunan sistem yang
berbasis internet. Gambar di bawah ini menjelaskan hal tersebut.
Gambar 5.1. Arsitektur Sistem Informasi Geografis Berbasis Web
6. METODOLOGI
Metodologi merupakan cara atau teknis yang akan dilakukan dalam penyusunan
grand design sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian
metode pelaksanaan ini melekat pada masing-masing kegiatan yang direncanakan
dalam mengupayakan Pemeliharaan database bangunan gedung berbasis GIS .
Pendekatan dari metodologi yang digunakan dalam pekerjaan Pemeliharaan
database bangunan gedung berbasis GIS ini adalah pendekatan SDLC (System
Development Life Cycle) dengan Prototyping Model. SDLC ini terdiri atas
perencanaan (Planning), analisis (Analysis), desain (Design), implementasi
(Implementation), dan pengujian sistem menggunakan sistem prototipe (System
Prototype). Secara umum SDLC dapat digambarkan sebagai berikut:
10
Gambar 6.1. Diagram SDLC
Tahap pemeliharaan sistem merupakan bagian dari SDLC (System Development
Life Cycle) setelah tahap implementasi. Pemeliharaan sistem informasi dilakukan
dimana sistem baru yang berjalan digunakan sesuai dengan keperluan organisasi.
Selama masa hidupnya, sistem secara periodik akan ditinjau. Perubahan dilakukan
jika muncul masalah atau jika ternyata ada kebutuhan baru. Selanjutnya,
organisasi akan menggunakan sistem yang telah diperbaiki tersebut.
7. PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI
Tahap pemeliharaan sistem merupakan bagian dari SDLC (System Development
Life Cycle) setelah tahap implementasi. Pemeliharaan sistem informasi dilakukan
dimana sistem baru yang berjalan digunakan sesuai dengan keperluan organisasi.
Selama masa hidupnya, sistem secara periodik akan ditinjau. Perubahan dilakukan
jika muncul masalah atau jika ternyata ada kebutuhan baru. Selanjutnya,
organisasi akan menggunakan sistem yang telah diperbaiki tersebut.
Pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi empat jenis
1. Pemeliharaan Korektif
Pemeliharaan Korektif adalah bagian dari pemeliharaan sistem yang
tidak terlalu tinggi nilainya serta lebih membebani, dikarenakan
pemeriksaan korektif ini mengkoreksi kesalahan yang telah ditemukan
pada saat sistem berjalan. bisanya pemeliharaan ini melingkupi kondisi
penting atau bahaya yang memerlukan penanganan secepatnya.
Kemampuan untuk nmendiagnosa atau memperbaiki kesalahan dengan
cepat sangatlah berharga bagi perusahaan.
11
2. Pemeliharaan Adaptif
Pemeliharaan Adaptif adalah cara penyesuaian diri sistem karena
perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan serta untuk
memenuhi persyaratan pemakai baru.
contoh : Sebuah undang - undang perpajakan yang baru mungkin
memerlukan suatu perubahan dalam perhitungan pembayarannya.
3. Pemeliharaan Perfektif
Pemeliharaan Perfektif atau Penyempurnaan adalah pemeliharaan yang
mempertinggi cara kerja maintainability sistem (kemampuan untuk
dipelihara). Pada pemeliharaan ini Memungkinkan sebuah sistem untuk
melakukan pemenuhan persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak di
kenali.
contoh : kegiatan ini seperti menyusun ulang software, penulisan ulang
dokumen, perubahan format laporan, penentuan logika pemrosesan yang
lebih efisien.
4. Pemeliharaan Preventive
Pemeliharaan Preventive adalah terdiri atas inspeksi periodik dan
pemeriksaan sistem untuk mengungkapkan dan mengantisipasi
permasalahan atau perombakan secara total untuk melakukan
pemeriksaan sistem guna mengantisipasi permasalahan. Dikarenakan
penemuan kesalahan yang potensial (bukan kesalahan yang sebenarnya)
sehingga bila tidak diantisipasi akan berakibat buruk pada sistem
tersebut.
Secara umum tahapan pemeliharaan sistem informasi adalah sebagai berikut:
1. Pengguna Sistem yaitu menggunakan sistem sesuai dengan fungsi
tugasnya masing-masing untuk operasi rutin atau sehari-hari.
2. Audit Sistem yaitu melakukan penggunaan dan penelitian formal untuk
menentukan seberapa baik sistem baru dapat memenuhi kriteria kinerja.
Hal semacam ini disebut penelaahan setelah penerapan dan dapat
dilakukan oleh seorang auditor internal.
3. Penjagaan Sistem yaitu melakukan pemantauan untuk pemeriksaan
rutin sehingga sistem tetap beroperasi dengan baik. Selain itu juga untuk
menjaga kemutakhiran sistem jika sewaktu-waktu terjadi perubahan
lingkungan sistem atau modifikasi rancangan software.
4. Perbaikan Sistem yaitu melakukan perbaikan jika dalam operasi terjadi
kesalahan (bugs) dalam program atau kelemahan rancangan yang tidak
terdeteksi saat tahap pengujian sistem.
5. Peningkatan Sistem yaitu melakukan modifikasi terhadap sistem ketika
terdapat potensi peningkatan sistem setelah sistem berjalan beberapa
waktu, biasanya adanya potensi peningkatan sistem tersebut terlihat oleh
12
manajer kemudian diteruskan kepada spesialis informasi untuk dilakukan
modifikasi sesuai keinginan manajer
8. PEMBAHASAN
Untuk kegiatan Pemeliharaan Database Bangunan Gedung Kota Bogor, penerapan
metodologi SDLC dapat dilihat pada uraian di bawah ini:
Gambar 8.1. Uraian SDLC Pemeliharaan Database Bangunan Gedung Kota
Bogor
13
8.1. PERENCANAAN
Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam metodologi ini.
Tujuannya adalah untuk mempersiapkan semua elemen di dalam
pembangunan database agar tujuan dapat terlaksana dengan baik. Tahap
perencanaan adalah :
IDENTIFIKASI KEGIATAN
Langkah awal dalam suatu perencanaan adalah identifikasi kegiatan.
Pemeliharaan Database Bangunan Gedung Kota Bogor merupakan
kegiatan :
1. Analisa desain program database bangunan berbasis GIS dan
peningkatan sistem informasi
2. Pengolahan Data Perizinan
Pengolahan data perizinan merupakan kegiatan memasukkan data
sekunder berupa dokumentasi perijinan (IPPT, Siteplan, dan IMB)
dan data primer hasil survey yang dilaksanakan oleh Dinas
Pengawasan Bangunan dan Permukiman ke dalam program
database bangunan gedung.
3. Pengolahan data Pengawasan Bangunan
Pengolahan data pengawasan bangunan merupakan kegiatan
memasukkan data hasil pengawasan bangunan ke dalam Sistem
Informasi Database Bangunan Gedung dan Sistem Informasi
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang (SIP3R).
4. Pelaporan
Penyusunan laporan pendahuluan yang berisi rencana kerja,
laporan bulanan yang berisi laporan kemajuan hasil pekerjaan dan
laporan akhir yang berisi laporan keseluruhan hasil pekerjaan
14
Dimana 4 (empat) kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan output:
8.2. ANALISA SISTEM INFORMASI BANGUNAN LAMA
Proses analisa sistem informasi bangunan yang lama dilakukan untuk
merumuskan spesifikasi kebutuhan database dan aplikasi atau identifikasi
kebutuhan, dimulai dari identifikasi kebutuhan database dari database
bangunan gedung yang lama.
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATABASE
Untuk mengidentifikasi kebutuhan database dibutuhkan analisa data pada
database sistem informasi bangunan yang lama dan bentuk kuesioner yang
digunakan dalam survey (data survey). Selain kebutuhan identifikasi data
penunjang seperti data user, data peta dan informasi yang dihasilkan.
Yang dibutuhkan adalah bentuk atau struktur data yang akan digambarkan
di dalam perancangan database.
Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
A. DATA BANGUNAN GEDUNG
a. data kepemilikan
b. penggunaan
c. pemanfaatan
d. riwayat bangunan gedung dan tanah
e. tata ruang wilayah
f. kesesuaian antara penggunaan bangunan gedung
dengan rencana tata ruang wilayahnya
OUTPUT
Sistem Informasi Database Bangunan
Gedung Berbasis Web GIS yang
terupdate
Database Bangunan Gedung
Database Perizinan
Laporan
Laporan Pendahuluan
Laporan Mingguan
Laporan Bulanan
Laporan Akhir
15
B. DATA PERIZINAN
a. Dokumentasi perijinan IPPT
b. Siteplan
c. IMB
d. Data hasil monitoring terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan bangunan: prakonstruksi,
konstruksi dan pasca konstruksi
e. data indikasi pelanggaran administrasi
f. pelanggaran persyaratan teknis,
g. pelanggaran fungsi bangunan
h. informasi proses penertiban bangunan yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah kota
C. DATA HASIL PENGAWASAN BANGUNAN
Selain data di atas, sistem informasi yang baru juga membutuhkan data
spasial dan data pendukung untuk sistem informasi geografis atau GIS. Data
– data tersebut adalah:
D. DATA LOKASI GEDUNG
a. Alamat Gedung
b. Kelurahan
c. Kecamatan
d. Koordinat Spasial
8.3 PERANCANGAN KONSEPTUAL
Perancangan konseptual meliputi perancangan konseptual basis data dan
aplikasi. Secara umum perancangan konseptual digambarkan sebagai
berikut:
16
Gambar 8.2. Perancangan Konseptual Pemeliharaan Database Bangunan
Gedung Kota Bogor
Perancangan konseptual terdiri dari dua perancangan utama yaitu
perancangan database dan perancangan aplikasi (sistem informasi
bangunan gedung berbasis web GIS), uraian dari masing masing
perancangan adalah sebagai berikut:
Analisa Database Sistem Informasi Bangunan 2013
Konversi Database Sistem Informasi
Bangunan 2013 ke Database Baru
Input Data Bangunan Baru,
Data Perizinan dan Pengawasan
Pengelompokkan Data
Kompilasi Database
BASIS DATA
17
MODEL APLIKASI
Model Aplikasi dari Sistem Informasi Bangunan Gedung Kota Bogor
Berbasis GIS terdiri dari aplikasi Front End dan Back End. Aplikasi Front
End adalah aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas (user umum)
tanpa harus terdaftar atau registrasi terlebih dahulu. Informasi yang
ditampilkan merupakan informasi yang tidak bersifat rahasia. Aplikasi ini
sangat berguna untuk memberikan informasi umum mengenai Dinas
Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor serta Informasi dan
beragam data umum bagi seluruh user.
Model Aplikasi Back End adalah model aplikasi yang hanya dapat diakses
oleh user terdaftar atau administrator. Semua Informasi yang ditampilkan
pada model aplikasi back end adalah informasi yang disesuaikan dengan
user profil masing masing. User yang dapat mengakses model aplikasi back
end ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : Administrator dan Power User.
Administrator adalah user yang memiliki akses penuh ke semua menu
termasuk menu setting, power user adalah user dengan akses khusus di
menu terkait.
Analisa Sistem Informasi Bangunan
2013 dan Identifikasi
Kebutuhan Baru
Perancangan Interface dan Fitur Aplikasi : Aplikasi
Database dan Web GIS
Implementasi
Evaluasi dan Uji Coba
Implementasi Akhir
APLIKASI
18
9. KESIMPULAN
Konsep pemeliharaan basis data bangunan gedung Kota Bogor dapat
disimpulkan sebagai berikut:
•Aplikasi Database Bangunan Gedung Kota Bogor Berbasis Web
•Aplikasi GIS berbasis Web (Web GIS) Bangunan Gedung Kota Bogor
•Server Side (XAMPP) : Apache Server, MySQL Server, Map Server
•Client Side (Browser) : Mozilla Firefox, Google Chrome atau Opera
Web Based Application
•MySQL
Web Database (RDBMS)
•Tools Untuk Backup & Restore Database
Backup & Restore Data
•Dokumen SOP (Standard Operational Procedure) & Manual
Disaster Recovery
•Account Priviledge yang berlapis sesuai kewenangan dari Pemberi Pekerjaan
•Account Lock Out jika salah melakukan sign in
•Enkripsi satu arah untuk Password
Security
•Web GIS untuk peta sebaran berdasarkan lokasi Bangunan Gedung
Peta Sebaran
19
DAFTAR PUSTAKA
1. Darmawan Mulyanto, Dr. 2011. Sistem informasi Geografi (SIG) dan
Standarisasi Pemetaan Tematik. Pusat Survei Sumberdaya Alam Darat
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL).
Kajian Kajian Standarisasi Pemetaan Tematik Pertanahan.
2. Longley Paul. 2005. Geographic Information System and Science 2nd
Edition. John Wiley & Sons Ltd.
3. ArcUser. 2011. Bring Map to Life. ESRI Publication Online.
4. ArcUser. 2010. The Role of Geographic Information. ESRI Publication
Online.
5. Connolly, Thomas M. and Carolyn E. Begg, 2008, “Database Systems A
Practical Approach to Design, Implementation and Management”, 5 th
edition, Addison Wesley, New York
6. Wineset, J. (2012). “Web Application Development with Yii and PHP”.
United Kingdom: Packt Publishing Ltd
7. Kustiyahningsih. 2011. “Pemrograman Basis Data Berbasis Web
Menggunakan PHP & MySql”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
8. Whitten, Jeffrey L et.al., 2004, “System Analysis and Design Method
Sixth Edition”, Irwin
9. Yasin V. 2012. “Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek
Pemodelan, Arsitektur dan Perancangan (Modelling, Architecture and
Design)”. Jakarta (ID) : MWM