0 `

P E R S Y A R A T A N, D O K U M E N, D A N P R O S E D U R

Pembukaan

Program Studi Pendidikan Profesi Advokat

Pada

Program Profesi Advokat

Di Perguruan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti Jl. Pintu Satu Senayan

Jakarta 2019

1

Sambutan Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti

Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Di dalam UU Dikti tersebut diatur penyelenggaraan 3 (tiga) macam jenis pendidikan, yaitu Jenis Pendidikan Akademik, Jenis Pendidikan Vokasi, dan Jenis Pendidikan Profesi. Jenis Pendidikan Profesi diselenggarakan melalui suatu Program Studi di dalam Program Profesi.

Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, pendidikan tinggi yang menghasilkan advokat termasuk dalam Jenis Pendidikan Profesi yang diselenggarakan melalui suatu Program Studi Pendidikan Profesi Advokat di dalam Program Profesi Advokat.

Menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti, program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Program profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Keharusan bekerjasama dengan perguruan tinggi ini, dikokohkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-IX/2016 tanggal 23 Mei 2017 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Memenuhi amanat UU Dikti dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersama dengan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah menyusun struktur dan mekanisme Program Profesi Advokat yang dimuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pemenuhan struktur dan mekanisme Program Profesi Advokat sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut diharapkan dapat menghasilkan para advokat yang handal dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga pada gilirannya akan memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Mei 2019

Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

Patdono Suwignjo

2

Pengantar Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Mulai tahun 2016 Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti telah memroses secara daring (dalam jaringan) atau on-line berbagai usul pendirian atau perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan atau perubahan program studi di perguruan tinggi. Fakta menunjukkan bahwa pemrosesan usul secara daring atau on-line telah mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan berbagai macam usul tersebut.

Salah satu usul tersebut adalah pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat oleh perguruan tinggi bekerjasama Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Untuk memandu perguruan tinggi pengusul dalam memenuhi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi tersebut, maka disusun buku Persyaratan, Dokumen, dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat Pada Program Profesi Advokat di Perguruan Tinggi ini.

Dengan memenuhi semua persyaratan, dokumen, dan prosedur secara lengkap dan benar sebagaimana dicantumkan dalam buku ini, diharapkan usul yang diajukan dapat diproses secara tepat waktu, sehingga izin program studi pendidikan profesi advokat yang dibuka dapat segera diterbitkan.

Setelah izin Program Studi Pendidikan Profesi Advokat Pada Program Profesi Advokat diterbitkan, barulah perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi advokat bersama Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan Buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, Mei 2018

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Ridwan Anzib

3

Daftar Isi

Sambutan Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti

Pengantar Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Minimum Akreditasi

3. Program Studi Pendidikan ProfesiAdvokat pada Program Profesi Advokat di Perguruan Tinggi

Bab II Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat Pada Program Profesi Advokat

1. Pengertian

2. Persyaratan

3. Dokumen

4. Prosedur

5. Jadwal

Bab III Instrumen Akreditasi Minimum Program Studi Pendidikan Profesi Advokat Pada Program Profesi Advokat

Lampiran

********

4

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada saat ini agar dapat menjalankan Profesi Advokat, seorang sarjana bidang hukum harus menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi, baik PTN dan PTS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain. Adapun modus penyelenggaraan PKPA tersebut hingga saat ini belum didasarkan pada standar pendidikan tertentu, sehingga terdapat keberagaman modus penyelenggaraan PKPA di Indonesia.

Dengan modus penyelenggaraan PKPA seperti di atas, PKPA tidak dapat dikualifikasi sebagai pendidikan tinggi sesudah Program Sarjana Hukum yang berada pada Level 7 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Selain itu, PKPA merupakan pendidikan yang belum memenuhi standar pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (antara lain standar kompetensi lulusan, standar beban belajar, standar tatap muka, standar jumlah minggu, standar sks, standar ujian, dll). Padahal jika program profesi advokat diselenggarakan di perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi advokat, maka program profesi advokat harus memenuhi standar pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi.

Di dalam angka 3 di bawah ini akan diuraikan tentang struktur dan mekanisme penyelenggaraan program studi pendidikan profesi advokat pada Program Profesi Advokat di perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi advokat, berdasarkan UU Dikti, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Agar pembukaan program studi pendidikan profesi advokat pada Program Profesi Advokat di perguruan tinggi yang bekerjasama dengan organisasi advokat dapat diizinkan, maka dalam Bab II buku ini akan diuraikan tentang persyaratan, dokumen, dan prosedur pembukaan program studi pendidikan profesi advokat yang dimaksud.

Berdasarkan UU Dikti, izin pembukaan suatu program studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan program studi tersebut telah memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari program studi tersebut, atau BAN-PT dalam hal belum dibentuk LAM untuk program studi yang bersangkutan.

Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pembukaan program studi, BAN-PT atau LAM terkait akan menetapkan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari program studi yang akan dibuka.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, akreditasi minimum sebagaimana dimaksud di atas berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak izin pembukaan program studi diterbitkan.

Adapun pengaturan pembukaan suatu program studi ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

5

• Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

• Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

Agar pembukaan program studi pendidikan profesi advokat pada Program Profesi Advokat di perguruan tinggi yang bekerjasama dengan organisasi advokat dapat diizinkan, maka perguruan tinggi pengusul wajib memenuhi syarat minimum akreditasi sebagaimana dikemukakan di atas. Oleh karena itu, agar persyaratan minimum akreditasi program studi pendidikan profesi advokat pada Program Profesi Advokat dipenuhi oleh perguruan tinggi pengusul, maka perguruan tinggi tersebut harus menyertakan instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi yang telah diisi dan ditandatangani pada saat mengusulkan pembukaan program studi yang dimaksud.

Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi pendidikan profesi advokat pada Program Profesi Advokat dicantumkan di dalam Lampiran Bab III buku ini.

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Minimum Akreditasi

Penerbitan izin pembukaan program studi didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

• Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SN Dikti;

• Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Selanjutnya, menurut Pasal 4 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi:

(1) Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari Menteri.

(2) Persyaratan akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LAM untuk Program Studi dan BAN-PT untuk Perguruan Tinggi.

(3) Akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

3. Program Studi Pendidikan Profesi Advokat Pada Program Profesi Advokat di Perguruan Tinggi

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU Dikti, Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6

Secara keseluruhan struktur pendidikan tinggi berdasarkan UU Dikti sebagai berikut:

Secara khusus, tentang jenis pendidikan profesi, khususnya pendidikan profesi advokat, dapat dikemukakan beberapa pengaturan yang relevan sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut mengatur sebagai berikut:

“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”.

Terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut telah diajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-IX/2016 tanggal 23 Mei 2017 tentang pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B”.

b. Amar putusan tersebut sejalan dengan ketentuan tentang pendidikan profesi di dalam UU Dikti, sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (1) UU Dikti Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;

Pasal 17 ayat (2) UU Dikti Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Pendidikan profesi tersebut menurut Pasal 24 ayat (1) UU Dikti diselenggarakan dalam program pendidikan yang disebut Program Profesi. Bunyi Pasal 24 ayat (1) UU Dikti tersebut sebagai berikut:

7

“Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja”.

Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) UU Dikti mengatur bahwa program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Menurut Pasal 33 UU Dikti, setiap program pendidikan, termasuk Program Profesi sebagai penyelenggara pendidikan profesi, diselenggarakan melalui suatu kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, yang disebut Progam Studi.

Menurut Pasal 33 ayat (3) UU Dikti, Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

c. Sebagai salah satu Program Pendidikan di Perguruan Tinggi, penyelenggaraan Program Profesi (termasuk Program Profesi Advokat) harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yaitu:

1) Tujuan

Program Profesi Advokat bertujuan mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2) Penyelenggara

Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum yang memiliki peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali pada Program Sarjana bidang Hukum, bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Program Profesi Advokat diselenggarakan sebagai program yang terpisah dari Program Sarjana Hukum.

3) Masa Studi dan Beban Belajar

Program Profesi Advokat diselenggarakan paling sedikit selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana bidang Hukum dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.

Masa studi terpakai Program Profesi Advokat paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana bidang Hukum.

4) Syarat Kelulusan

Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus apabila:

1) telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

8

5) Hak Lulusan

Mahasiswa Program Profesi Advokat yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

1) sertifikat Profesi Advokat bagi lulusan Program Profesi Advokat; dan

2) gelar Advokat.

Sertifikat Profesi Advokat diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 43 ayat (1) UU Dikti, yang mengatur bahwa sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.

Gelar Advokat ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 26 ayat (6) UU Dikti, yang mengatur bahwa gelar profesi ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

Lulusan Program Profesi Advokat yang telah memperoleh Gelar Advokat dapat menjalankan praktik profesi Advokat apabila:

a. telah lulus ujian profesi Advokat; b. melaksanakan magang; dan c. diangkat dan mengucapkan sumpah/janji, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Secara skematik pembagian kewenangan antara perguruan tinggi dan organisasi advokat dapat digambarkan sebagai berikut:

9

6) Permohonan Izin Pembukaan

Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

Permohonan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan memenuhi semua persyaratan, dokumen, dan prosedur sebagaimana dicantumkan dalam Bab II, termasuk telah menjalin kerjasama dengan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

*********

10

BAB II

Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat Pada Program Profesi Advokat

1. Pengertian

Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat merupakan pembukaan suatu program studi, dalam hal ini Program Studi Pendidikan Profesi Advokat di perguruan tinggi melalui permohonn izin kepada Menristekdikti, dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan Tinggi yang telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan Organisasi Advokat, diberikan prioritas untuk mengajukan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat.

2. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi yang memohon izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat, terdiri atas:

a. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (yayasan, persyarikatan, perkumpulan) telah memiliki status sebagai badan hukum sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat lain yang berwenang;

b. memiliki perjanjian kerjasama antara pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor atau Ketua) dengan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

c. memiliki kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat yang disusun sesuai dengan kompetensi lulusan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi;

d. memiliki Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan kualifikasi:

1) memenuhi syarat usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) paling rendah lulusan Program Profesi Advokat dan/atau lulusan Program Magister Ilmu Hukum dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang hukum diutamakan sebagai Advokat;

3) bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus bagi Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum di perguruan tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Profesi Advokat tersebut, dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;

11

5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan

6) bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Profesi Advokat yang akan dibuka di PTS;

e. memiliki tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dengan kualifikasi:

1) memenuhi syarat usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan

3) bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

f. nisbah dosen dan mahasiswa 1 (satu) dosen berbanding 45 (empat puluh lima) mahasiswa;

g. Program Profesi Advokat dikelola oleh unit pengelola program studi pendidikan profesi advokat dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

1) pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

2) pada PTS disusun dan ditetapkan oleh badan penyelenggara;

h. memiliki sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas:

1) ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;

2) ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;

3) ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;

4) ruang simulasi peradilan semu; dan

5) ruang simulasi kantor advokat.

Selain dosen pada Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dosen pada Program Profesi Advokat diutamakan paling rendah lulusan Program Profesi Advokat dan/atau lulusan Program Magister Ilmu Hukum dengan pengalaman kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai Advokat.

Dalam hal tidak terdapat calon dosen dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud di atas, terhadap calon dosen tersebut dapat dilakukan proses rekognisi pembelajaran lampau.

Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh perguruan tinggi dan diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peringatan Persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf d merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, usul tidak akan diproses lebih lanjut.

3. Dokumen

Dokumen yang harus disiapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor atau Ketua) yang memohon izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat, terdiri atas:

a. Surat permohonan persetujuan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

b. Perjanjian tertulis antara Perguruan Tinggi dengan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai kerjasama penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat;

12

c. Surat rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat;

d. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor atau Ketua);

e. Daftar 5 (lima) orang calon dosen dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d di atas, dilampiri ijazah, transkrip akademik, riwayat hidup, surat keterangan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dan surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap pada program profesi advokat yang akan dibuka;

f. Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat;

g. Surat persetujuan Badan Penyelenggara (yayasan, persyarikatan, perkumpulan, dll) untuk Perguruan Tinggi Swasta;

h. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara (yayasan, persyarikatan, perkumpulan, dll) dan semua perubahannya;

i. Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat lain yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas;

j. Keputusan Menteri tentang izin pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan semua perubahannya;

k. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana yang masih berlaku.

4. Prosedur

Prosedur yang harus ditempuh oleh Perguruan Tinggi yang memohon izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat, sebagai berikut:

a. Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor atau Ketua) menulis surat permohonan akun kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id;

b. Apabila permohonan akun disetujui (diberitahukan secara daring), Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor atau Ketua) mengunggah melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id, dokumen sebagai berikut:

1) Surat permohonan persetujuan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

2) Perjanjian tertulis antara Perguruan Tinggi dengan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai kerjasama penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat;

3) Surat rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat;

13

4) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor atau Ketua), beserta semua Lampiran yang terdiri atas:

a) Daftar 5 (lima) orang calon dosen dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d di atas, dilampiri ijazah, transkrip akademik, riwayat hidup, surat keterangan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dan surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap pada program profesi advokat yang akan dibuka;

b) Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat;

c) Surat persetujuan Badan Penyelenggara (yayasan, persyarikatan, perkumpulan, dll) untuk Perguruan Tinggi Swasta;

d) Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara (yayasan, persyarikatan, perkumpulan, dll) dan semua perubahannya;

e) Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat lain yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas;

f) Keputusan Menteri tentang izin pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan semua perubahannya;

g) Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana yang masih berlaku;

c. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti bersama Ditjen SDID melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen;

d. Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tidak memenuhi persyaratan, usul dinyatakan belum disetujui dan Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usul. Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen memenuhi persyaratan, maka Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan “Persetujuan Proses Lanjut” melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id untuk diproses ke tahap berikutnya;

e. Setelah “Persetujuan Proses Lanjut” diberikan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengevaluasi kriteria non dosen sebagaimana dicantumkan dalam Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat, beserta semua Lampiran;

f. Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen tidak memenuhi persyaratan, usul dinyatakan belum disetujui, maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usul. Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi lapangan (jika diperlukan);

g. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi pendidikan profesi advokat pada program profesi advokat kepada Menristekdikti;

14

h. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat.

Proses permohonan izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat sebagai berikut:

Peringatan

Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor atau Ketua) yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Jadwal

Permohonan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat dapat diajukan setiap waktu sepanjang tahun, untuk kemudian diproses sesuai urutan tanggal pengunggahan permohonan izin (first in first out/FIFO) ke laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

********

15

BAB III

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat yang digunakan pada permohonan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

Dokumen yang harus dilampirkan pada Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat diunggah terpisah melalui fitur Step Unggah Berkas yang merupakan bagian dalam proses permohonan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

********

16

Lampiran

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi

Notobotosongo Tibolimo Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia

Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/2018 Hal : Permohonan persetujuan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat Lampiran : … (……………….) dokumen. Kepada yang terhormat, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jl. Pintu I Senayan Jakarta

Dengan hormat, Melalui surat ini perkenankan kami memohon persetujuan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat di Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Notobotosongo Tibolimo.

Bersama ini kami sampaikan ….. (………………….) dokumen sebagai berikut:

1. .........................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................................... 5. ......................................................................................................................................... 6. ......................................................................................................................................... 7. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. Daftar 5 (lima) calon dosen (dilampiri ijazah, riwayat hidup, kartu tanda penduduk yang

masih berlaku, dan surat pernyataan kesediaan sebagai dosen tetap).

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, .... Agustus 2019. Rektor/Ketua,

Prof.Dr.H.R. Notobotosongo, ST., Empty

Surat permohonan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat

pada Program Profesi Advokat

17

Kerangka

PERJANJIAN

Kerjasama Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat

Pada Program Profesi Advokat

Pada hari ……………. tanggal ………………………. bertempat di ……………………………………………. telah disepakati Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat Pada Program Profesi Advokat, selanjutnya disebut Perjanjian, antara:

1. …………………………….. (nama Rektor/Ketua) bertindak untuk dan atas nama Universitas/Institut/Sekolah Tinggi ……………………..……… yang menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum dengan peringkat terakreditasi ..... (minimum B) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor …………………………….., selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

dan

2. ………………………………… (nama pemimpin Organisasi Advokat) bertindak untuk dan atas nama ……………………………… (organisasi advokat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor …………………….., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

dengan ketentuan sebagaimana disepakati sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Kedua PIHAK bekerjasama menyelenggarakan Program Profesi Advokat yang bertujuan mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

(3) Permohonan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi (Rektor/Ketua) dengan memenuhi semua persyaratan, dokumen, dan prosedur sebagaimana dicantumkan dalam Permenristekdikti Tentang Program Profesi Advokat.

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

a. Bidang Akademik; b. Bidang Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga kependidikan); c. Bidang Sarana dan Prasarana; d. Bidang Keuangan.

Perjanjian tertulis antara Perguruan Tinggi dengan Organisasi Advokat tentang kerjasama penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi

Advokat

18

Pasal 3

Dalam Bidang Akademik berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat disusun bersama oleh Kedua PIHAK berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat diselenggarakan paling sedikit selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana bidang Hukum dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;

c. Masa studi terpakai Program Profesi Advokat paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana bidang Hukum;

d. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat dinyatakan lulus apabila:

1) telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

e. Mahasiswa Program Profesi Advokat yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

1) sertifikat Profesi Advokat yang diterbitkan bersama oleh Kedua PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2) gelar Advokat yang ditetapkan bersama oleh Kedua PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam Bidang Sumber Daya Manusia berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan kualifikasi:

1) memenuhi syarat usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) paling rendah lulusan Program Profesi Advokat dan/atau lulusan Program Magister Ilmu Hukum dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang hukum diutamakan sebagai Advokat;

3) bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus bagi Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum di perguruan tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Profesi Advokat tersebut, dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;

5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan

6) bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Profesi Advokat yang akan dibuka di PTS;

19

b. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan kualifikasi:

1) paling rendah berijazah Diploma Tiga;

2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;

3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu.

Pasal 5

Dalam Bidang Sarana dan Prasarana berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;

b. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;

c. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;

d. ruang simulasi peradilan semu; dan

e. ruang simulasi kantor advokat.

Pasal 6

Dalam Bidang Keuangan berlaku ketentuan sebagai berikut:

(diatur sesuai kesepakatan antara Kedua PIHAK)

Pasal 7

Ketentuan lain sesuai kesepakatan Para PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(………………………………..) (………………………………..)

20

1. Pilih salah satu 2. Id. 3. Id

Surat rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat

Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah ..

Kepala

21

Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat pada Program Profesi Advokat

Senat

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi……… Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia

Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor Hal

Lampiran

: ../SU/.../20...

: Pertimbangan Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi ………..…….Tentang

Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat

:

Kepada yang terhormat, Rektor Universitas/Institut/Sekolah Tinggi ..........

Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Pendidikan Advokat

pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi ................, melalui surat ini Senat

Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi ……… . . ...... dalam Rapat Pleno tanggal ..........................,

setelah mempertimbangkan secara seksama Rencana tersebut, maka kami dapat

merekomendasi Rencana Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat tersebut.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan Pembukaan Program Studi

Pendidikan Profesi Advokat tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, ........................ 20... Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

22

Surat persetujuan Badan Penyelenggara (yayasan, persyarikatan, perkumpulan, dll) untuk Perguruan Tinggi Swasta

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan

Playuningbanyu Ngeli Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon:

020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – Email: ngeli@yayasan.com

Nomor Hal

Lampiran

: ../YYS/.../20... : Persetujuan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Advokat

:

Kepada yang terhormat, Rektor/Ketua

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi…………………

Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Advokat pada

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi ……………………………..……………………………, melalui surat ini

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan ............................ setelah mempertimbangkan secara

seksama usul tersebut dapat menyetujui Rencana Pembukaan Program Studi Pendidikan

Profesi Advokat pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi ……………

lSelanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan izin Pembukaan Program Studi Advokat tersebut kepada pihak yang berwenang. Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, .......................... 20...

Ketua Pengurus,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

23

Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara (yayasan, persyarikatan, perkumpulan, dll) dan semua perubahannya

24

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan

Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat lain yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara (yayasan, persyarikatan, perkumpulan, dll) dan semua perubahannya

25

26