PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat

Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dido-rongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan

imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 yang

telah dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea, dimana setiap

1

alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai

yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-

nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia,

sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan

tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia

tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah:

Alinea I: mengandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan

(kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).

Alinea II: mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).

Alinea III: memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan

bahwa kemerdekaan atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa).

Alinea IV: memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945,

bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara

Pancasila.

Masing-masing Alinea Pembukaan UUD 1945 memiliki makna sebagai

cakra pemersatu, yakni sebagai berikut:

Alinea pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak

segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus

dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

perikeadilan”

Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini adalah

menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia

menghadapai masalah kemerdekaan melawan penjajah.

Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa

penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan

oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di

dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya.

Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.

2

Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung

suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk

membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas

kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang

melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap

bangsa.

Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena

penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini

berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh

bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan

mengendalikan politik luar negeri kita.

Aline kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah

sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan

Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”

Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita

akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Hal ini juga berarti adanya

kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan

kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan

yang akan datang. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau

diharapkan oleh para "pengantar" kemerdekaan ialah Negara Indonesia

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang

selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk

mewujudkannya.

Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :

1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai

pada tingkat yang menentukan.

2. Bahwa waktu yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk

menyatakan kemerdekaan.

3

3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi

masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea ketiga : “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan

dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya”

Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi

motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan

kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya,

bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh

Allah Yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia

mendambakan kebidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual

serta keseimbangan kebidupan di dunia dan di akhirat.

Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami

Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan

pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat

ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai

kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.

Alinea keempat : “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan

pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang

Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan

4

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-

prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan

dirinya merdeka.

Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "...

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial”. Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk

mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu

dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dan berdasarkan Pancasila. Dengan rumusan yang panjang dan

padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

sekaligus menegaskan:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi

tujuannya yaitu:melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial;

2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;

3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

5

POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM

PEMBUKAAN UUD 1945

Selain apa yang diuraikan di atas, Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal Undang-

Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan

diwujudkan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam , yaitu :

1. Pokok pikiran pertama; "Negara ... begitu bunyinya ... melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan

berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia." Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian

negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa

seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi

segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu

menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Rumusan ini

menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim,

negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib

mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun

perorangan.

2. Pokok pikiran kedua, "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia", ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial.

Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini

didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial

dalam kehidupan masyarakat.

3. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 ialah "negara yang berkedaulatan rakyat berdasar

6

atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.” Oleh karena itu,

sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar

atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan.

Aliran ini memang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, yakni pokok

pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di

tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat.

4. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 adalah "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” Oleh karena

itu, Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan

pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi

pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral

rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha

Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Apabila anda perhatikan keempat pokok pikiran itu tampaklah bahwa

pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari falsafah negara, yakni

Pancasila.

7

HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN

PASAL-PASAL UUD 1945

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pembukaan UUD 194 mengandung

beberapa pokok pikiran yang merupakan cita-cita nasional dan cita hukum Negara

Indonesia. Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 itu diwujudkan dalam Pasal-

pasal UUD 1945, dan cita hukum UUD 1945 besumber atau dijiwai oleh falsafah

Pancasila. Disinilah arti fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan

Undang-undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan

Pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945, karena Pembukaan Undang-undang

Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diwujudkan lebih lanjut

dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945. Dengan tetap menyadari akan

keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dengan tetap

memperhatikan hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal Undang-undang

Dasar 1945

8

STUDI KASUS PELAKSANAAN UUD 1945

BIDANG POLITIK

Pada kasus di atas, mengabarkan tentang para pendukung Ibu Sri Mulyani

yang menginginkan beliau untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden

Indonesia pada periode 2014-selesai masa jabatan.hal tersebut diwujudkan dalam

pembuatan situs di jejaring sosial yang dapat kita temukan di dalam website

www.srimulyani.net. Pasal-pasal yang termaktub di dalam UUD 1945 yang paling

9

sesuai dengan berita di atas adalah pasal 28C ayat pertama, pasal 28D ayat

ketiga, pasal 28F. Pasal 28D ayat ketiga berbunyi “Setiap orang berhak

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

manusia.” Para pendukung Ibu Srimulyani telah menerapkan pasal ini, hal ini

terbukti dengan dibuatnya situs dijejaring sosial oleh mereka. Pasal 28D ayat

ketiga berbunyi “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang

sama dalam pemerintahan.” Pendukung Ibu Srimulyani telah menerapkan pasal

ini, hal ini terwujud dalam keinginan mereka, mereka menginginkan Ibu

Srimulyani untuk menjadi calon salah satu kepala pemerintahan di Indonesia.

Pasal 28F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Selain

bertujuan untuk mengampanyekan Ibu Srimulyani, tujuan lain dari pembuatan

situs ini adalah bagian dari upaya mengembangkan etika public yang dapat

digunakan siapa saja untuk berdiskusi dan bertukar pikiran.

10

Pembukaan UUD’ 45 Alinea 4:

“… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan

beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan

suatu keadilan sosial bai seluruh rakyat Indonesia.”

Pada kasus diatas belum sesuai dengan pembukaan UUD’45 alinea 4

tersebut. Dimana seharusnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan jangan

terlalu tergesa- gesa membawa permasalahan langsung ke pengadilan. Karena

11

sebenarnya bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Terlebih lagi

masalah tersebut merupakan masalah internal PARPOL politik jadi, pelaksanaan

pembukaan UUD’45 alinea 4 belum terlaksana dalam kehidupan berpolitik.

12

BIDANG EKONOMI

Kasus Tentang perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Blok Cepu adalah ladang minyak yang berada di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Itu adalah

ladang minyak terbesar di Tanah Air, setidaknya hingga sekarang. Kandungan minyaknya tercatat

melampaui cadangan minyak di Indonesia secara keseluruhan yang diperkirakan hanya berjumlah

sekitar 9,7 miliar barel. Cadangan prospektif Blok Cepu di kedalaman kurang dari 1.700 meter

misalnya, mencapai 1,1 miliar barel sedangkan cadangan potensial di kedalaman di atas 2.000

meter diperkirakan berjumlah 11 miliar barel.

Lembaga Minyak dan Gas atau Lemigas, sebuah lembaga studi yang menjadi bagian dari

Akademi Minyak dan Gas, Cepu, pernah mengungkapkan, Banyu Urip, Sukowati, Jambaran dan

Alas Tua, nama sumur-sumur di Blok Cepu- menyimpan kandungan minyak mentah hingga 1,4

miliar barel. Di Blok Cepu pula terdapat kandungan cadangan gas sebesar 8,772 triliun kaki kubik.

Dengan kekayaan sebesar itu, menurut studi Lemigas, pengelola ladang minyak Blok Cepu dapat

mengangkat minyak mentah minimal sebesar 31 persen atau setara dengan 458,7 juta barel.

Sedangkan untuk gas, yang bisa diangkat sebesar 72 persen. Biarpun hanya sebagai staf ahli

menteri, Rizal bahkan bisa memastikan pencopotan direksi Pertamina. Dia pula yang menjadi

“wakil” Pertamina, berunding dengan ExxonMobil untuk mengurus pengelolaan Blok Cepu,

ladang minyak dengan cadangan minyak terbesar di negeri ini. Hasilnya: Blok Cepu diserahkan ke

ExxonMobil. Bersama Lin Che Wei dan M. Ikhsan, Rizal tercatat pernah “mewakili” PT

Pertamina untuk merundingkan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu antara Pertamina dengan

ExxonMobil Oil Indonesia. Perundingan mereka menghasilkan keputusan kontroversial yang

mengejutkan banyak pihak, karena Blok Cepu kemudian benar-benar diserahkan kepada Exxon

Mobil dengan kontrak selama 30 tahun sejak Maret 2006. Perusahaan Amerika itu

mengeksploitasi Blok Cepu lewat anak perusahaannya, Mobil Cepu Ltd. Pengelolaan Blok Cepu

oleh ExxonMobil akan mengakibatkan adanya potensi kehilangan pendapatan bersih untuk negara

sebesar Rp 143 triliun per tahunnya. Angka tersebut diperoleh dari potensi kehilangan pendapatan

bersih atas eksploitasi minyak bumi sebesar Rp 13 triliun dan gas bumi sebesar Rp 130 triliun per

tahunnya.

Kasus di atas sangat tidak sesuai dengan UUD 1945 tentang perekonomian

dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam pasal 33 khususnya ayat 2 dan 3 yang

berbunyi :

2. Cabang Industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara.

13

3. Bumi, air, dan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari kasus diatas ladang minyak tebesar di Indonesia pengelolaannya

dilimpahkan pada perusahaan asing. Dan sebagian besar sahamnya pun dimiliki

oleh perusahaan asing. Negara hanya mendapatkan sedikit keuntungan darinya.

Kebijakan Ini jelas jelas merugikan negara. Ladang minyak yang seharusnya

dapat dikelola perusahaan dalam negeri misalnya pertamina sehingga

keuntungannya bisa sepenuhnya untuk menjamin kemakmuran negara dan

rakyatnya malah dilimpahkan ke pihak asing. Rakyat pun tidak dapat menikmati

kekayaan negerinya sendiri sehingga keadan perekonomian dan kesejahteraan

negara tidak kunjung meningkat.

Skenario Pembatasan Subsidi BBM

Jumat, 16 Juli 2010 16:26

JAKARTA (Berita SuaraMedia): Pemerintah akan membatasi pemakaian bahan bakar minyak

bersubsidi jenis premium dan solar bagi mobil pribadi keluaran produksi mulai 2005 ke atas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh di Jakarta, Jumat (16/7/2010),

mengatakan pertimbangannya adalah pemilik mobil keluaran 2005 itu merupakan golongan

masyarakat mampu. "Dilihat dari indikator ekonomi, pemilik mobil keluaran 2005 ke atas

mempunyai daya beli atau mampu mencicil Rp 3,5 juta sampai Rp 5 juta per bulan, sehingga

dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mampu," ujar Darwin. Menurut dia, rencana

pembatasan tersebut sudah disampaikan ke Menteri Koordinator Perekonomian sebelum

selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah menargetkan program

pembatasan BBM subsidi bisa dimulai pada September 2010. Menurut Direktur Jenderal Minyak

dan Gas (Dirjen Migas) Evita Legowo, pemerintah berharap program pembatasan mampu

menghemat subsidi BBM sekitar 2,3 juta kiloliter pada 2010. "Pembatasan ini ditujukan agar

subsidi BBM lebih tepat sasaran, yakni bagi golongan yang tidak mampu," ujarnya. Menurut dia,

pemerintah masih tetap akan memberikan subsidi BBM bagi kendaraan angkutan umum dan

sepeda motor. Pembatasan BBM tersebut akan dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden No. 55

Tahun 2005 yang telah diubah menjadi No 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No 55

Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri.

14

Kasus kedua bahwa Pemerintah membatasi penggunaan BBM subsidi,

juga termasuk pelaksanaan UUD 1945. Dalam hal ini ayat 3 “Bumi, air, dan di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat”. Kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM

subsidi, bertujuan pada penghematan sumberdaya alam agar tidak habis tanpa

terkontrol. Selain itu, hal ini juga untuk menyejahterakan rakyat dalam golongan

menengah ke bawah sehingga bbm subsidi tepat pada sasaran pemerintah. Karena

BBM merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara, dan melalui

kebijakan tersebut dapat menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, baik

menengah ke bawah, maupun menengah ke atas. Itu merupakan bentuk

pelaksanaan UUD 1945.

Menkeu Bentuk Satgas Penertiban Barang Milik Negara

Kamis, 1 April 2010 12:46 WIB

Jakarta, (tvOne): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membentuk Satuan Tugas

(Satgas) Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang akan bertugas hingga 30 Juni 2010.

Keterangan tertulis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diperoleh di Jakarta, Kamis (1/4),

menyebutkan, pembentukan Satgas Penertiban BMN itu berdasar Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 185/KM.1/2010 tanggal 12 Maret 2010. Satgas Penertiban BMN akan bertugas selama

enam bulan sejak 1 Januari 2010 hingga 30 Juni 2010. Pembentukan Satgas Penertiban BMN

merupakan yang kedua kalinya dilakukan, karena pada 2007 Kemenkeu juga membentuk satgas

serupa. Satgas Penertiban BMN dibentuk untuk membantu proses identifikasi permasalahan,

inventarisasi BMN, valuasi, penyesuaian Laporan Kementerian/Lembaga (KL), sertifikasi (bila

perlu), dan pembangunan database. Pada 15 Februari 2010, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(DJKN) mengumumkan telah menertibkan BMN pada 20.272 Satuan Kerja (Satker) atau sekitar

95 persen dari total 21.447 Satker KL seluruh Indonesia, dengan jumlah barang sebanyak

28.075.249 unit. Penertiban dilakukan di 74 KL, dengan 58 KL telah selesai 100 persen dan 16 KL

sedang dalam proses. Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN memberikan koreksi positif nilai

BMN sebesar Rp261,39 triliun. Koreksi tersebut juga turut memperbaiki kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Berdasar perkembangan dan pencapaian sejak 2007 hingga

kini, tugas Satgas Penertiban BMN sampai Juni 2010 nanti akan difokuskan pada tiga hal, yakni

finalisasi IP-BMN, persiapan perencanaan-penganggaran dan perencanaan aset negara yang

terintegrasi, dan optimalisasi pengelolaan aset negara. (Ant)

15

Sebagai contoh kasus bahwa Menkeu Bentuk Satgas Penertiban Barang

Milik Negara, itu merupakan kegiatan perekonomian dalam pelaksanaan UUD

1945 pasal 33. Lebih spesifik lagi pada ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai

usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Kebijakan Menteri Keuangan untuk

membentuk Satgas Penertiban Barang Milik Negara berarti mempertegas

kedudukan Negara sebagai penguasa jalannya system perekonomian di Indonesia.

Dimana Negara dalam hal ini ditanggung jawabkan pada Menkeu dan pemerintah

berhak melakukan kebijakan-kebjakan yang bertujuan pada perbaikan system

perekonomian bersama di Indonesia. Pada pelaksanaannya, ada kerjasama antara

pemerintah, masyarakat, dan Satgas yang dibentuk untuk menertibkan atau

mengevaluasi hal-hal yang bersangkutan dengan Barang Milik Negara. Dengan

adanya kebersamaan tersebut, Barang Milik Negara tidak hanya dapat dikelola

tapi juga dikontrol pemakaiannya, dengan begitu pengamalan UUD 1945 dapat

berjalan.

BPK Akan Mengaudit Kinerja Ditjen Pajak

Ekonomi - / Selasa, 13 April 2010 17:10 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo

mengungkapkan pihaknya segera mengaudit kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Audit akan

masuk dalam program kinerja BPK pada semester II 2010. "Maka itu, BPK akan merencanakan

audit kinerja untuk semester II tahun 2010," kata Hadi pada jumpa pers penyerahan ikhtisar hasil

pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan semester II tahun anggaran 2009 kepada DPR, Jakarta,

Selasa (13/4).Menurut Hadi, masyarakat harus bisa melihat kasus penyimpangan yang terjadi

dalam dua hal: kasus dan sistem. "Kalau kasusnya bisa terjadi di mana-mana," ujar Hadi.

Dari sisi sistem, BPK akan mengaudit kinerja terkait peraturan yang bertentangan dengan

peraturan di atasnya. Kedua, BPK akan mengaudit peraturan yang belum dilaksanakan. Terakhir,

BPK akan mengaudit peraturan dalam undang-undang yang belum ditindaklanjuti.

"Melalui tiga hal itu, kami bisa meluruskan. Kalau ada peraturan yang belum ya harus diurus.

Sesuai ketentuan, kalau KUP ketentuan berbenturan dengan undang-undang dasar kami harus

luruskan," pungkasnya.(MI/ICH).

16

Pada kasus ketiga di mana Padan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan

mengaudit kinerja ditjen pajak, merupakan perwujudan pelaksanaan UUD 1945

pada pasal 23 ayat 5 hal Keuangan “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang

keuangan Negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya

ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan pada

Dewan Perwakilan Rakyat.” Dalam hal ini BPK melakukan evaluasi dalam tubuh

ditjen pajak bilamana ada penyimpangan-penyimpangan peraturan yang sesuai

dengan Undang-Undang. Dan pada akhirnya BPK akan melakukan pengauditan

peraturan dalam Undang-Undang yang belum ditindaklanjuti. Dengan begitu,

BPK berarti melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 1945.

17

BIDANG SOSIAL

Berdasarkan pada wacana di atas, pelaksanaan UUD 1945 di bidang sosial

saat ini sudah teraplikasi dengan cukup baik, khususnya dalam bidang pendidikan.

18

Dalam acara rembuk pendidikan yang digelar tersebut, baik dosen maupun

masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di

Surabaya. Masyarakat dapat menyampaikan usul, kritik, dan pendapat terkait

dengan penyelenggaraan pendidikan.

Rembuk pendidikan tahun ini yang mengambil tema Meningkatkan

Jaminan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Terjangkau oleh Semua dibagi

menjadi tiga komisi untuk membahas permasalahan yang spesifik. Komisi I akan

membahas tentang persoalan akselerasi pemerataan pembangunan pendidikan,

strategi pengoperasian SPM serta SPN, dan strategi pembiayaan pendidikan untuk

menjamin keterjangkauan layanan pendidikan. Komisi II akan membahas seputar

revitalisasi peran kepala sekolah dan pengawas sekolah serta strategi pengadaan

dan distribusi guru kompeten. Dan komisi III akan membahas persoalan

penyelarasan pendidikan untuk membangun manusia yang berdaya saing. Selain

itu, pembahasan di komisi tersebut menyangkut penguatan peran pendidikan

dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa.

Pelaksanaan acara rembuk pendidikan yang digelar di Surabaya tersebut

merupakan salah satu perwujudan dari UUD 1945 pasal :

28C ayat (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan

umat manusia.

Penjelasan :

Sesuai dengan tema rembuk pendidikan Meningkatkan Jaminan Layanan

Pendidikan Berkualitas yang Terjangkau oleh Semua, sehingga

diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang

berkualitas.

28E ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,

dan mengeluarkan pendapat.

Penjelasan :

19

Diikutsertakannya masyarakat dalam acara rembuk pendidikan untuk

dapat menyampaikan usul, kritik, dan pendapat terkait dengan

penyelenggaraan pendidikan di Surabaya.

31 ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Penjelasan :

Dibentuknya komisi I yang akan membahas strategi pembiayaan

pendidikan untuk menjamin keterjangkauan layanan pendidikan, sehingga

semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak secara merata.

31 ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur

dengan undang-undang.

Penjelasan :

Pembahasan dari komisi yang dibentuk dalam rembuk pendidikan tersebut

juga menyangkut penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan

akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa.

20

PENGUNGSI LUMPUR LAPINDO

PORONG. Harapan para pengungsi di Pasar Baru Porong, untuk mendapatkan 20% uang aset

mereka yang terendam lumpur, kembali pupus. Sesuai dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB),

mustinya Lapindo membayar uang tersebut awal Oktober ini. Namun hingga November Lapindo

tak juga memenuhi janji tersebut.

Kabar yang beredar antar pengungsi simpang-siur. Sajis (54 tahun), warga Renokenongo yang kini

mengungsi di pasar baru, mendapat kabar kalau PT. Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang

menangani pembayaran, kehabisan dana untuk pembayaran ini. Sajis menandatangani PIJB pada

16 September 2008 dan dalam PIJB Minarak harusnya membayar dua minggu setelah

penandatanganan.

Meski mangkir membayar, Minarak Lapindo tak bikin pernyataan resmi atau permintaan maaf

kepada korban yang tak menentu nasibnya setelah terusir dari desa mereka dua tahun lebih.

Lapindo bikin surat resmi soal kesulitan dana ini tapi hanya ditujukan pada Badan Penanggulangan

Lumpur Lapindo (BPLS) dan ditembuskan ke Gubernur Jawa Timur dan Lapindo Brantas Inc.

Dalam surat yang ditandatangani Bambang Mahargyanto, Direktur Utama Minarak Lapindo,

menyebutkan Minarak tak bisa membayar karena kesulitan duit dan meminta BPLS supaya

menekel tugas mereka terutama yang berkaitan dengan korban. Surat itu dibikin tanggal 28

Oktober 2008.

Di pengungsian pasar baru Porong ada 420 berkas kepemilikan tanah yang belum mendapatkan 20

persen ganti rugi sesuai dengan peraturan presiden (14/2007). BPLS, yang dibentuk pemerintah

untuk menangani lumpur Lapindo. Alih-alih membela warga yang terlantar nasibnya dan

memperingatkan Minarak Lapindo supaya segera membayar malah sebaliknya menjadi corong

Minarak. Pada Minggu (2/11) BPLS sibuk menjelaskan kondisi Minarak Lapindo pada pengungsi.

Sementara Lapindo yang tidak membayar tak ada sepatah kata maaf buat warga yang kecewa.

Ahmad Zulkarnaen, Humas BPLS, kembali mengobral omong kalau BPLS tidak tutup mata

terhadap masalah ini. Ketika ditanya kapan warga akan dibayar, “kami akan usahakan, tapi tidak

bisa memastikan kapan.”

Para pengungsi ini yang sejak Mei lalu dicabut jatah makannya oleh

Minarak Lapindo tak tahu lagi musti bagaimana mendapatkan hak mereka. Dan

karena penanganan kesehatan yang tak serius banyak diantara mereka yang jadi

gila. "Ada sekitar tujuh orang yang berperilaku aneh," tutur Giyanti, salah seorang

21

pengungsi, karena tak ada pemeriksaan resmi Giyanti tak berani menganggap

mereka gila.

Hingga kini, penyebab musibah itu tidak pernah jelas akibat aktivitas alam

atau kesalahan pengeboran oleh Lapindo Brantas Inc. Ada yang menyatakan,

fenomena semburan lumpur itu termasuk hal biasa dalam dunia pertambangan dan

merupakan risiko yang sering terjadi.

Namun, harus diingat, hanya di Indonesia pertambangan boleh dilakukan

di permukiman seperti di Sidoarjo. Maka, sesuai prinsip pertanggung jawaban

dalam hukum lingkungan, Lapindo Brantas Inc mutlak (absolut liability) harus

bertanggung jawab atas dampak lumpur panas tanpa melihat apakah itu kesalahan

aktivitas Lapindo Brantas atau tidak. Di sisi lain, karena dalam perkembangannya

bencana itu mengakibatkan pelanggaran HAM, negara juga harus bertanggung

jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab perusahaan.

Bencana lumpur panas menggenangi empat desa di Kecamatan Porong,

Kabupaten Sidoarjo, dan ribuan penduduknya kehilangan tempat tinggal dan

pekerjaan. Mereka kehilangan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan

berkembang. Anak-anak mereka terhambat perkembangan dan pendidikannya.

Korban akan kian besar jika diperhitungkan dampak bencana itu menghambat

aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Timur.

Bencana itu telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak

terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban. Hak-hak yang terlanggar antara

lain:

Pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan seperti dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.

Kedua, hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan adil dan

layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (2)

UUD 1945.

22

Ketiga, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya

sebagaimana dijamin Pasal 27A UUD 1945.

Keempat, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seperti dijamin Pasal 28G Ayat

(1) UUD 1945.

Kelima, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat

layanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

Keenam, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar;

hak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi

kesejahteraan manusia seperti dijamin Pasal 28C UUD 1945.

Ketujuh, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

sebagaimana dijamin Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Pasal 31 ayat (1 dan 2) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat

pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim

pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 28I UUD 1945 mengamanatkan, perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,

terutama pemerintah. Untuk itu, dalam kasus lumpur Sidoarjo pemerintah harus

bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab Lapindo Brantas Inc.

Mengapa saya memasukkan pasal-pasal tersebut, karena para pengungsi

tentu saja kehilangan pekerjaan mereka. Karena tempat yang dulunya mereka

tempati untuk mencari kerja telah hilang terendam lumpur. Sehingga mereka

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Padahal

dalam pasal-pasal tersebut dijamin bahwa warga negara berhak untuk mendapat

23

hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat

lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan.

Tapi dalam kenyataannya semua itu belum berjalan dengan baik. Itu

merupakan masalah sosial yang harusnya segera ditangani oleh pemerintah.

Belum lagi masalah pendidikan bagi anak-anak korban lumpur lapindo, anak-anak

tentu saja menjadi tidak mendapat pendidikan yang layak sebagaimana dengan

dijamin dalam undang-undang.

Dari pengamatan atas kasus Lapindo Brantas, kita melihat masalah utama

ialah kualitas birokrasi. Kualitas birokrasi inilah yang akan menentukan seberapa

efektif kebijakan publik dilaksanakan. Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang

kini mendesak dilakukan. Tanpa disertai reformasi birokrasi secara mendasar,

kebijakan sehebat apa pun hanya akan indah di atas kertas.

Adalah ironi apakah semburan lumpur dapat dihentikan dalam waktu

dekat atau tidak. Selain ganti rugi bagi korban, yang lebih penting adalah memberi

kepastian dan pilihan yang menentukan masa depan korban yang lama terkatung-

katung.

Jika semburan itu mungkin dihentikan dalam waktu dekat, yang

dibutuhkan adalah penampungan sementara yang memenuhi kelayakan hingga

dapat menempati tempat tinggal semula. Tentu harus disiapkan pembangunan

kembali perumahan, infrastruktur dan fasilitas sosial yang rusak terendam lumpur.

Tidak kalah penting, menyiapkan program ekonomi untuk mengembalikan

penghidupan korban yang dalam jangka panjang tidak akan dapat

menggantungkan pada lahan persawahan atau tambak. Jika semburan lumpur itu

tidak dapat dihentikan dalam waktu dekat, harus segera diputuskan adanya

relokasi korban.

Persoalan paling krusial adalah menentukan apakah relokasi itu dilakukan

di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri atau ke wilayah lain karena menyangkut

identitas kelahiran dan ikatan nenek moyang yang tidak mudah dihilangkan.

Karena itu, proses relokasi harus benar-benar dilakukan secara partisipatif tanpa

24

pemaksaan. Relokasi juga harus dilakukan dengan menyediakan sarana

perumahan, infrastruktur memadai, fasilitas umum dan sosial, serta ketersediaan

lapangan kerja baru sesuai keahlian yang dimiliki masing-masing korban.

BIDANG BUDAYA

Proses belajar-mengajar di negara mana pun di dunia selalu menggunakan

bahasa nasionalnya sebagai bahasa pengantar di sekolah. Bahasa asing, seperti

bahasa Inggris, hanya digunakan saat mata pelajaran tersebut diajarkan.

Intemasionalisasi pendidikan telah ditanggapi salah oleh dunia pendidikan kita

dengan penggunaan bahasa Inggris, kelas ber-AC, dan laboratorium bahasa. Yang

25

Penggunaan Bahasa Inggris di Sekolah Melanggar UU21 Juli 2010

JAKARTA (Suara Karya) Intemasionalisasi standar pendidikan Indonesia saat ini telah

disalahartikan sebatas mengganti bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Padahal, dalam

Undang-Undang (UU) No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu

Kebangsaan secara tegas dinyatakan bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam proses

belajar-mengajar. "Sekarang ini ada semacam euforia berbahasa asing di sekolah dan perguruan

tinggi. Hal itu bisa dilihat pada program rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI).

Penggunaan bahasa asing dalam kegiatan belajar di sekolah telah melanggar UU," kata Agus

Dharma, Wakil Kepala Sementara Pusat Bahasa, dalam seminar Pengujian Bahasa di Jakarta,

Selasa (20/7).

Menurut Dendy, pengabaian bahasa Indonesia terjawab pada hasil nilai ujian nasional

(UN) bahasa Indonesia yang tidak memuaskan. Hampir sebagian besar siswa yang tak lolos UN

terganjal pada ujian bahasa Indonesia. "Kondisi ini merupakan salah satu contoh bagaimana

bahasa Indonesia mulai. terabaikan," kata mantan Kepala Pusat Bahasa itu. Dendy

mengharapkan, agenda intemasionalisasi pendidikan Indonesia diikuti agenda internasional

bahasa Indonesia. Salah satunya menggalakkan sertifikasi pendidikan dengan bahasa sendiri bagi

para guru dan dosen. Sebab, banyak guru dan dosen belum memiliki sertifikat UKB1 (Ujian

Kemahiran Berbahasa Indonesia). "Para guru dan dosen perlu digalakkan untuk meningkatkan

mutu penguasaan bahasa Indonesia Sekarang yang terjadi para guru atau dosen berlomba-lomba

menguasai bahasa asing. Bagi mereka, sertifikasi bahasa asing lebih bergengsi daripada

sertifikasi bahasa Indonesia," ujarnya. Di dunia kerja pun, menurut Dendy, situasinya hampir

Sama im Wahyuni).

perlu di Internasionalisasi adalah keilmuan para siswa, bukan bahasanya.

Contohnya di Jerman, para siswa tetap menggunakan bahasa nasionalnya di dalam

kelas. Lalu mengapa tidak dengan Indonesia ??? Sekolah yang berstandar RSBI

lebih memilih menggunakan bahasa inggris tidak menggunakan bahasa

Indonesia? karena mewajibkan penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan

pendidikannya, ini melanggar Pasal 36 UUD 1945 yang mewajibkan bahasa

Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selain itu dengan diwajibkannya bahasa

inggris juga dapat mengghambat seseorang berkembang dalam menggunakan

bahasa Indonesia itu sendiri, dan yang tidak kalah buruknya dengan mewajibkan

penggunaan bahasa inggris maka penyelenggara telah menghianati sejarah

perjuangan bangsa dalam mempersatukan Indonesia pada peristiwa sumpah

pemuda yang salah satunya janjinya adalah berbahasa Indonesia Apabila

fenomena demikian terus dibiarkan bahkan semakin dilegalisasi pemerintah, ke

depan, tak hanya sebatas nilai unas mapel Bahasa Indonesia yang semakin

terpuruk, tapi yang berbahaya (justru) tercerabutnya generasi penerus dari akar

budaya bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu (segera) meninjau ulang

kebijakan di bidang pendidikan, yang terkait dengan pemakaian bahasa Inggris

menggantikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar beberapa mapel di

sekolah. Di samping itu, mendesak dibudayakan penggunaan bahasa Indonesia

yang baik dan benar secara menyeluruh, terutama di lembaga swasta dan instansi.

Inilah wujud menjaga martabat bahasa Indonesia.

26

Angklung Jadi Warisan Budaya Dunia pada November

Bandung (ANTARA):Alat musik tradisional Angklung akan dikukuhkan sebagai salah satu

warisan budaya dunia atau "World Intangible Heritage" oleh UNESCO pada bulan November

2010.

"Insya Allah, Angklung pada bulan November atau Desember ini akan dikukuhkan

sebagai `World Intangible Heritage` atau warisan dunia oleh UNESCO, yang berasal dari

Indonesia" kata Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Prof dr H Arief

Rachman, di Gedung Pakuan Bandung, Senin. Ia mengatakan, dengan dikukuhkannya angklung

oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, maka tidak akan ada lagi negara lain yang mengaku

(klaim) angklung. "Kalau Malaysia ingin memiliki (angklung) silakan saja, tapi kan harus dilihat

sumber mata airnya (angklung) dari mana," katanya. Selain angklung, pihaknya juga sedang

mengupayakan agar budaya lainnya di Indonesia seperti Kain Tenun, Tari Saman bisa dikukuhkan

sebagai akan dikukuhkan sebagai "World Intangible Heritage" atau warisan dunia oleh UNESCO

yang berasal dari Indonesia. "Kami juga sedang mengupayakan agar kebudayaan lain di Indonesia

seperti Tari Saman dan Kain Tenun bisa dikukuhkan UNESCO sebagai "World Intangible

Heritage"," katanya. Sebelumnya, angklung juga diramaikan telah diklaim oleh Malaysia sebagai

alat musik asli negara itu. Selain adanya pengamanan dan pengakuan angklung sebagai warisan

budaya dunia, juga akan berdampak secara ekonomis. Para perajin angklung akan diuntungkan

dengan mendapatkan banyak pesanan angklung dari dalam dan luar negeri.

Sumber diatas merupakan salah satu contoh dari aplikasi UUD 1945

tentang kebudayaan. Dalam pasal 32 ayat 1 dijelaskan bahwa “ Negara

memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai–

nilai buadaya”. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikukuhkannya angklung oleh

UNESCO sebagai warisan budaya dunia, yang berasal dari Indonesia. Maka tidak

akan ada lagi negara lain yang mengukuhkan angklung sebagai warisan budaya

Negara lain .

27

BATIK

Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia atas batik sebagai warisan

budaya asli Indonesia tidak sia-sia. United Nation Educational, Scientific and Cultural

Organization (UNESCO) DIPASTIKAN akan mengukuhkan tradisi batik sebagai salah satu

budaya warisan dunia ASLI INDONESIA pada Oktober 2009 mendatang di Perancis. Demikian

dikatakan oleh Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan

Pariwisata, Tjetjep Suparman di Surakarta, Selasa (2/6/2009). “Butuh waktu tiga tahun untuk

pengajuannya,” katanya. Sebelumnya, wayang dan keris juga telah mendapat pengakuan yang

sama dari UNESCO beberapa waktu lalu. “Enam negara yang merupakan perwakilan dari

UNESCO telah melakukan pengkajian terhadap budaya batik,” kata Tjetjep. Setelah melakukan

kajian serta verifikasi selama tiga tahun, akhirnya terdapat pengakuan terhadap budaya batik

sebagai budaya MILIK INDONESIA. “Penetapannya pada 28 September 2009 besok,” kata

Tjetjep. Sedangkan pengukuhannya baru akan dilakukan pada 2 Oktober 2009 di Perancis.

Sementara itu, perusahaan swasta produsen film dokumenter asal Malaysia, yakni KRU Sdn. Bhd.

telah membuat film berjudul "Batik". Di situ dijelaskan bahwa batik Malaysia BERASAL DARI

BATIK JAWA yang telah didesain menurut kultur Melayu di Malaysia. Begitu pula sejarah

datangnya batik Jawa ke negara Malaysia. Ada satu hal lagi yang lebih penting: MALAYSIA

TIDAK PERNAH MEMATENKAN BATIK, karena BATIK MILIK INDONESIA. Yang

dipatenkan oleh Malaysia HANYA MOTIF DAN CORAK, BUKAN BATIKNYA. "Kita sudah

bicara dengan pihak budaya Malaysia dan mereka katakan tidak pernah patenkan batik. Yang

dipatenkan motif dan coraknya," kata Sekretaris I Penerangan & Humas KBRI Kuala Lumpur,

Malaysia, Eka A Suripto, Jumat (16/11/2007). Eka mengaku sudah melihat motif atau corak yang

dipatenkan Malaysia dan bentuknya berbeda. "Motif Malaysia itu jarang. Kecuali kalau kita bisa

buktikan. Dia tidak berani memakai motif batik Solo atau Pekalongan," imbuhnya. Walaupun

meskipun Malaysia tidak mematenkan batik, pemerintah RI tetap HARUS MEMATENKAN

BATIK ke UNESCO - PBB untuk mengantisipasi adanya klaim batik oleh negara asing di masa-

masa mendatang. Dan penetapan maupun pengukuhannya rencananya akan dilakukan pada tanggal

28 September 2009 dan 2 Oktober 2009 di Paris, Perancis.

Sumber di atas juga merupakan contoh lain dari aplikasi UUD 1945 yang

berhubungan dengan budaya. Yakni terdapat dalam pasal 32 ayat 1 yaitu “Negara

memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan

28

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai–

nilai budaya”. Yaitu terbukti dari kesungguhan pemerintah untuk mengukuhkan

batik sebagai warisan budaya dunia yang asli dari Indonesia. Yang terbukti telah

dikukuhkan oleh Indonesia pada 28 September 2009 dan 2 Oktober 2009 yang

lalu di Paris, Perancis oleh United Nation Educational, Scientific and Cultural

Organization (UNESCO).

29

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebagaimana diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Pembukaan

Undang-undang Dasar 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dengan

Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat

dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-

pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial,

Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan

dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila.

Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami,

dihayati dan dilaksanakan oleh setiap insan Indonesia dalam kehidupan sehari-

hari.

SARAN

Makalah ini jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat banyak kesalahan

didalam penulis, kami selaku penyusun memohon maaf yang sebesar-sebesarnya.

Kami selaku penyusun merasa masih terdapat banyak kekurangan didalam kalah

ini. Oleh sebab itu, kami siap untuk menerima kritik dan saran yang dapat

membangun dari semua pihak. Agar dalam pembuatan makalah selanjutnya dapat

lebih baik lagi dari sebelumnya.

30

DAFTAR PUSTAKA

http://dimasarasy.wordpress.com/2009/06/10/sby-jual-blok-cepu-negara-rugi-30

tahun/

Antara - Selasa, 19 Oktober

file:///H:/matkul/PKN/6-budaya-indonesia-diakui-secara.html

Buku UUD 1945

Koran Jawa Pos

www.google.com

www.yahoo.com

www.metronews.com

www.tvone.com

31