i

PEMBERDAYAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEBAGAI PERANGKAT PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) KABUPATEN PATI

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian

Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

MIRZA NUR HIDAYAT

2018-02-015

PROGRAM MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2021

ii

PEMBERDAYAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEBAGAI PERANGKAT PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) KABUPATEN PATI

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian

Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

MIRZA NUR HIDAYAT

2018-02-015

PROGRAM MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2021

iii

iv

v

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah

SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Makalah ini disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian gelar

magister (S2) ilmu hukum pada program pascasarjana Universitas Muria Kudus.

Selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, penulis

mendapat dukungan yang besar dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan

ini, melalui kesempatan ini penulis dapat menyampaikan rasa terima kasih dan

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung

penulis di masa lalu. studi. Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa

terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat:

1. ALLAH SWT, karena hanya dengan izin dan rahmat-Nya tesis ini

dapat diselesaikan dan diselesaikan tepat waktu. Puji syukur kehadirat

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan jawaban atas segala

doa.

2. Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si sekaligus Rektor Universitas Muria Kudus

yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk belajar di

Universitas Muria Kudus.

3. Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muria Kudus.

vi

4. Dr. Suparnyo, S.H., M.S. selaku ketua program studi Magister Ilmu

Hukum (S2) dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah

memberikan arahan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis,

sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muria

Kudus yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi

penulis.

6. Staf Tata Usaha, Tata Usaha, Perpustakaan dan Staf Dapur di Fakultas

Hukum, Pasca Sarjana Magister HukumUniversitas Muria Kudus yang

telah memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan dalam

rangka penyelesaian tesis ini.

7. Kedua orang tuaku dan mertuaku yang telah memberikan kasih sayang

dan doa serta mengajariku arti hidup yang sebenarnya.

8. Amida Urfah Mujtahidah wanita yang selalu mendampingi saya dan

Ahamd Baihaqi Fanani Hidayat anak tercinta yang memberikan

semangat cinta dan doa.

9. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas

Muria Kudus dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, serta yang telah memberikan bantuan dalam

penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk

perbaikan tesis ini.

vii

Akhir kata penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat

bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamaternya dan para pembaca

yang budiman.

Santo, 27 Agustus 2021

Penulis

MIRZA NUR HIDAYAT

NIM. 2018-02-015

viii

MOTTO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Niat adalah ukuran dalam menilai benar tidaknya suatu

perbuatan, oleh karena itu bila niatnya benar maka

perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk maka

perbuatan itu juga buruk. (Imam An Nawawi)

Harga kebaikan manusia diukur dari apa yang

dilakukan/dilakukan” (Ali Bin Abi Thalib)

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Keluarga Besar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati yang telah

memberikan semangat kepada Penulis untuk belajar ilmu hukum.

Amida Urfah Mujtahidah Istri dan Ahmad Baihaqi Fanani Hidayat anak

tercinta yang memberikan semangat cinta dan doa

Sahabat Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

ix

x

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul PEMBERDAYAAN SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA SEBAGAI PERANGKAT PEMUNGUTAN PAJAK

RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) KABUPATEN PATI bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan

Pemerintah Kabupaten dalam penegakan pemungutan pajak restoran dan pelaksanaan

kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak

restoran Kabupaten.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum,

artinya penelitian ini dikaji dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan di

lapangan, yang penulis gunakan sebagai dasar data yang diperoleh dari lapangan

sesuai dengan kenyataan yang ada. deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa kebijakan

optimalisasi pemungutan pajak kunjungan oleh Badan Pengelola Sumber Daya

Keuangan dan Dana Darurat Daerah merupakan salah satu cara untuk

meningkatkan APBD di Bupati Sabar. Pemungutan pajak restoran akan terlaksana

dengan baik apabila kesadaran diri Wajib Pajak dalam membayar pajak sesuai

dengan yang telah ditentukan dan tepat waktu serta didukung oleh kegiatan

Kantor Wilayah Keuangan dan Real Estate Kabupaten Sabar di sosialisasi pajak

daerah secara umum, hal ini untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak

daerah khususnya pajak restoran.

Implementasi pemberdayaan Satpol PP sebagai upaya optimalisasi

penerimaan pajak restoran di Kabupaten Patiadalah dengan mengumpulkan

informasi tentang restoran dan/atau penyedia makanan dan minuman dengan

memungut bayaran, antara lain restoran, kafetaria, kantin, warung, bar dan

sejenisnya, termasuk jasa boga/catering dan memantau Wajib Pajak yang tidak

membayar pajak setelah masa pajak (pajak jangka waktu adalah jangka waktu

yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan pajak yang terutang). Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam

pemungutan pajak restoran di Kabupaten Pati merupakan bagian dari tim terpadu

yang terdiri dari: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, BPKAD Kabupaten

Pati, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dan Bagian Hukum

Setda Pati.

Kata Kunci : Satpol PP, Pajak Restoran, PAD

xi

ABSTRACT

The research entitled EMPOWERMENT OF PAMONG PRAJA

POLICE UNITS AS A RESTAURANT TAX COLLECTION TOOL IN

INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) PATI REGENCY aims to

identify and understand the policies of the Pati Regency Government in

implementing restaurant tax collection and implementation of the empowerment

of the Civil Service Police Unit as an effort to optimize restaurant tax revenues. in

Pati district.

The method in writing this thesis uses a sociological juridical approach,

which means that this research is studied by looking at the findings of facts in the

field which are used as the basis by the author as data obtained from the field in

accordance with the existing reality, this writing is descriptive analytical.

Based on the results of the research and discussion, it is known that the

policy of optimizing restaurant tax collection by the Regional Financial and Asset

Management Agency of Pati Regency is one way to increase APBD in Pati

Regency. Restaurant tax collection will be carried out properly if the taxpayer's

self-awareness by paying taxes in accordance with the predetermined and on time

and supported by the activeness of officers from the Office of the Regional

Financial and Asset Management Agency of Pati Regency in socializing local

taxes to the public in general and restaurants in particular this is intended to

increase understanding of local taxes, especially taxes on restaurants.

The implementation of the empowerment of the Civil Service Police Unit

as an effort to optimize restaurant tax revenues in Pati Regency is by collecting

information on restaurants and/or food and beverage providers for a fee, which

includes restaurants, cafeterias, canteens, stalls, bars, and the like including

catering services. / catering and controlling taxpayers who do not pay taxes after

the tax period is due (tax period is the period of time that is the basis for

taxpayers to calculate, deposit, and report taxes owed). The authority of the Civil

Service Police Unit in collecting restaurant taxes in Pati Regency is part of an

integrated team consisting of: Pati Regency Civil Service Police Unit, Pati

Regency BPKAD, Pati Regency National and Political Unity Office, and the Legal

Department of the Pati Regional Secretariat. In carrying out this task, the team's

authority is only limited to recording and reporting when there are operational

findings. The matter of sanctions is fully under the authority of the Pati Regency

Satpol PP.

Keywords: Satpol PP, Restauran Tax, PAD

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ............................................................... iii

HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJIAN ................................................. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN.......................................................................... v

MOTTO ............................................................................................................... vii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ................................................................ viii

ABSTRAK ........................................................................................................... ix

ABSTRACT ......................................................................................................... x

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................... 10

C. Keaslian Penelitian .......................................................................................... 11

D. Tujuan Penelitian ............................................................................................ 12

E. Kegunaan Penelitian........................................................................................ 12

F. Metode Penelitian............................................................................................ 13

1. Metode Pendekatan ...................................................................................... 13

2. Spesifikasi Penelitian ................................................................................... 13

3. Populasi dan Penentuan Sampel .................................................................. 14

4. Lokasi Penelitian ......................................................................................... 16

5. Metode Pengumpulan Data ......................................................................... 19

xiii

6. Metode Analisis Data .................................................................................. 20

G. Sistematika Penulisan...................................................................................... 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja ................................................. 22

B. Tinjauan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) ........................................... 40

C. Tinjauan umum mengenai Pajak ..................................................................... 43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Melaksankan

Pemungutan Pajak Restoran ............................................................................ 51

B. Implementasi Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai

Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Pati ....... 76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................................... 93

B. Saran ................................................................................................................ 94

DAFTAR PUSTAKA