PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat...

120
i PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN TENUN OLEH PEMERINTAH DESA KALIKE TAHUN 2018 (Penelitian di Desa Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur) TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Pemerintahan Daerah Oleh: SAM SAMON NIM: 16610057 PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA 2019

Transcript of PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat...

Page 1: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

i

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN

TENUN OLEH PEMERINTAH DESA KALIKE TAHUN 2018

(Penelitian di Desa Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi Pemerintahan Daerah

Oleh:

SAM SAMON

NIM: 16610057

PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2019

Page 2: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan
Page 3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan
Page 4: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

iii

INTISARI

Karena perempuan di Desa Kalike tidak memiliki akses sehingga dengan adanya

program pemberdayaan mampu merubah keadaan yang menjadi pokok permasalahan dalam

kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Pengelolaan Kain Tenun di Desa Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten

Flores Timur? (2) Apa kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat melalui

pengelolaan kain tenun di Desa Kalike?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek

yang diteliti pada penelitian ini adalah: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun,

Kelompok Tenun, Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data

menggunakan: observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data analisis

interaktif: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian Pemerintah Desa Kalike menyimpulkan: (a) Pemberdayaan

masyarakat melalui pengelolaan kain tenun di Desa Kalike, Kecamata Solor Selatan,

Kabupaten Flores Timur dilakukan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan tentang

pengelolaan kain tenun sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap

pelestarian kain tenun dari nenek moyang dan menjadi sesuatu yang mampunyai nilai tambah

bagi kehidupan di masa yang akan datang. (b) Salah satu masalah yang dihadapi oleh

kelompok tenun Tite Hena adalah lemahnya akses untuk memperoleh modal yang dapat

menunjang usaha tenun dari kelompok Tite Hena dan lemahnya pemerintah Desa Kalike

dalam mencari jaringan atau pelaku pasar yang dapat membeli hasil tenun masyarakat,

lambatnya respon dari pemerintah desa kalika juga di karenakan akses dalam hal ini jaringan

social media juga belum sepanuhnya pemerintah Desa Kalike memahami masalahnya

menjual hasil kain tanun lewat website atau media online lainnya agar dapat menarik minat

para pengusaha yang ada. (c) Kurangnya pendampingan yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Flores Timur menyebabkan ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat di

wilayah tersebut yang ditunjukan dalam wawancara diatas, dimana kabupaten melakukan

pendampingan dengan Masyarakat Desa Kalike, hanya dilakukan pada Tahun 2016. Disisi

lain Desa Kalike rutin melakukan pendampingan satu bulan sekali. (d) Kurangnya respon dari

masyarakat Desa Kalike untuk melakukan perubahan pada motif kain tenun karena dianggap

melanggar tradisi atau kebudayaan nenek moyang, sehingga hal ini yang menjadi salah satu

masalah dalam kelompok pengelola kain tenun melakukan perubahan corak motif kain tenun

karena kain tenun juga di gunakan dalam upacara adat, pernikahan atau kematian dalam

masyarakat Desa Kalike.

Kata-kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Kain Tenun.

Page 5: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

iv

ABSTRACT

Because women in Kalike Village do not have access, the empowerment program is

able to change the situation that is the main problem in daily life.

This study aims to find out: (1) How is Community Empowerment through Woven

Fabric Management in Kalike Village, Solor Selatan District, East Flores Regency? (2) What

are the obstacles faced in community empowerment through the management of woven cloth

in Kalike Village?

This research was conducted using qualitative descriptive methods. Subjects

examined in this study were: Village Head, Village Secretary, Head of Hamlet, Weaving

Group, Community, and Community Leaders. Data collection techniques using: observation,

interview techniques, and documentation. Data analysis techniques interactive analysis: data

collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results of the Kalike Village Government concluded: (a) Community

empowerment through the management of woven cloth in Kalike Village, South Solor Sub-

District, East Flores Regency was carried out in the form of training and counseling on

woven fabric management so that community awareness grew to care for the preservation of

woven fabrics from ancestors and become something that has added value to life in the

future. (b) One of the problems faced by the Tite Hena weaving group is the lack of access to

obtain capital that can support the weaving business of the Tite Hena group and the weak

government of Kalike Village in finding networks or market players who can buy the results

of weaving, the slow response from the government Kalika village is also because of access

in this case the social media network is not yet full. The Kalike village government

understands the problem of selling woven cloth through websites or other online media so

that it can attract the interest of existing entrepreneurs. (c) The lack of assistance provided by

the Government of East Flores Regency has resulted in the ineffectiveness of community

empowerment in the area indicated in the interview above, where the district provided

assistance to the Kalike Village Community, only done in 2016. On the other hand, Kalike

Village routinely carries out assistance once a month. (d) Lack of response from the Kalike

Village community to make changes to the motif of woven fabric because it is considered to

violate the traditions or culture of the ancestors, so this is one of the problems in the group

managing the woven fabric to change the pattern of woven fabric motifs because the woven

fabric is also used in traditional ceremonies, marriages or deaths in the Kalike Village

community.

Key Words : Empowerment, Community, Woven Fabrics.

Page 6: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... ii

INTISARI .........................................................................................................iii

ABSTRACT.........................................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah.........................................................................1

B Fokus Penelitian......................................................................................15

C Rumusan Masalah...................................................................................15

D Tujuan Penelitian....................................................................................16

E Manfaat Penelitian..................................................................................16

F Kerangka Konseptual.............................................................................16

1 Pemberdayaan Masyarakat........................................................16

2 Pemberdayaan Perempuan.........................................................26

3 Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan….30

G. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian.............................................................................35

2 Objek Penelitian...........................................................................35

3 Lokasi Penelitian..........................................................................35

4 Teknik Pemilihan Subyek Penelitian...........................................35

5 Teknik Pengumpulan Data..........................................................36

6 Teknik Observasi.........................................................................36

Page 7: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

iv

7 Teknik Wawancara......................................................................37

8 Dokumentasi...............................................................................37

9 Teknik Analisis Data...................................................................38

BAB II PROFIL DESA KALIKE

A Sejarah Desa Kalike..................................................................................39

B Keadaan Geografis Desa Kalike...............................................................41

C Keberadaan Kerajinan Tenun.....................................................................43

a. Sejarah Tenun Desa Kalike................................................................43

b. Pengelolaan Kain Tenun....................................................................45

c. Hasil Menenun Kain Tenun...............................................................55

d. Keterlibatan Kelompok Tenun...........................................................57

e. Jumblah Penenun Pada Setiap Kelompok Di Desa Kalike………...58

f. Sejarah Kelompok Tenun Tite Hena…………………………….....59

g. Pekerjaan Rutian Anggota Kelompok Tenun Tite hena…………...59

D Pemerintahan Desa Kalike.......................................................................67

1. Landasan Filosofi Pembangunan...........................................................67

2. Visi.........................................................................................................68

3. Misi.........................................................................................................69

4. Bidang Penyelengaraan Pemerintah Desa..............................................70

5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan......................................................70

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat........................................................71

7. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kalike....................................72

8. Susunan Struktur Organisasi BPD Desa Kalike....................................74

Page 8: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

v

9. Peta Desa Kalike....................................................................................76

10. Susunan Kelembagaan Yang Ada Di Desa Kalike.............................77

BAB III ANALISIS DATA TENTANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN TENUN OLEH

PEMERINTAH DESA KALIKE

A Deskripsi Informan.....................................................................................78

B Hasil Penelitian............................................................................................82

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan.................................................................................................105

B Saran...........................................................................................................106

Daftar Pustaka

Lampiran

Page 9: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dan Rakyat Indonesia saat ini dalam proses pembangunan, bertujuan

untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan

makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini, kehidupan

masyarakat Indonesia harus meningkat dan harus kearah yang lebih baik melalui

pelaksanaan program-program pembangunan. Jika dikaitkan dengan jumlah Penduduk

Indonesia yang mayoritas hampir 80% berada di pedesaan maka sudah sepatutnya usaha

pembangunan masyarakat desa perlu mendapat prioritas utama di dalam membangun desa

menjadi desa yang diinginkan dan dicita-citakan demi menuju masyarakat yang sejahtera.

Selanjutnya pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih

prima, sertamampu memberikan solusi atau masukan agar masyarakat ikut terlibat dalam

Pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang

merekabutuhkan. Melihat hal tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dipandang

perluuntuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 yang

disebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pelaksanaan otonomi

daerah mengandung arti kebebasan berkreasi membangun daerah yang terbuka lebar bagi

Page 10: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

2

daerah. Akan tetapi, terdapat juga setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah

yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi

desentralisasi.

Salah satu sasaran pokok pembangunan desa ialah memberantas atau setidak-

tidaknya mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup yang lebih layak.

Pembangunan Desa harus melibatkan sebagian besar penduduk, yang hasilnya dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kiranya cukup disadari bahwa tidak jarang terjadi,

hasil pembangunan desa hanya dinikmati oleh sekelompok elite desa atau bahkan oleh

orang-orang di luar lingkungan desa (Suwondo,2008:73).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan

kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan dengan

memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan,

serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Selanjutnya Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa.

Kepala desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa bertugas menyelenggarakan, pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau Kelurahan adalah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa yaitu: Sebagai upaya

pemeliharaan dan pelestarian nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-

royongan dan kekeluargaan. Sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai upaya menggalakkan partisipasi

Page 11: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

3

seluruh potensi swadaya masyarakat yang bisa melibatkan seluruh komponen yang ada

dalam masyarakat, sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Sedangkan tujuan

dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa yaitu untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat; peningkatan peran

serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan

masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

masyarakat.

Kedudukan dan Tugas Lembaga Kemasyarakatan desa yaitu sebagai mitra

pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yaitu: Menyusun rencana pembangunan secara

partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan

mengembangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan dan mengembangkan

partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat, menumbuhkan kondisi dinamis

masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Adapun fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yaitu: Menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, Menanaman dan memupuk rasa

persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan

Republik Indonesia, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah terhadap

masyarakat,penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil

pembangunan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan menggerakan prakarsa,

partisipatif serta swadaya gotong-royong masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan

kesejahteraan keluarga, memberdayakan hak politik masyarakat.

Page 12: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

4

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang memperbaiki dan

meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian

terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan

warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam

perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan

teknis warga desa dalam pembangunan desa. Dimana kesadaran dan partisipasi warga desa

menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan

kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk

memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam

pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan

dan kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa, sebab pada tingkat pemerintahan

yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa dalam menjalankan

kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya

pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan

serta dalam pembangunan desa(Syafrudin dan Na‟a, 2010:3).

Selanjunya tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah

masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang

dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama,

kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip

pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian

masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai

adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut

meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Page 13: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

5

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh

masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan

sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi

dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang

dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber

daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu

memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik,

secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat

dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini,

(Sumodiningrat, 2000:24)menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai

adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat

yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan

masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau

kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam

pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk

memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan

mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya (Dalam Mardikanto dan Soebianto,

2012:31).

Selanjutnya pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas

itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek

kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi,

sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang

otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek

Page 14: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

6

pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan,

maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek

pembangunan menjadi subyek pembangunan.

Selanjutnya dalam seni menenun tradisional yang dimiliki oleh perempuan

Lamaholot diperoleh melalui pengalaman dan bahkan diwariskan secara alamiah. Banyak

perempuan dari Lamaholot yang menjadi seniman tenun sejati dan alami melalui desain

motif sarung yang ditenun, dapat terbaca nilai-nilai kehidupan yang menginspirasi mereka

dalam pekerjaan menenun ini. Motif tenun dari Lamaholot mengandung nilai-nilai

kehidupan yang diyakini sebagai warisan yang bersumber dari sang Kuasa (Tuhan).

Kontruksi motif dalam tenun ikat merupakan hasil imajinasi kaum perempuan yang

diwujudkan dalam ikatan dan susunan motif pada kumparan benang.

Sesungguhnya motif-motif dalam tenun ikat menjadi bagian integral sekaligus

menjadi identitas masyarakat Lamaholot pada umumnya dan perempuan pada khususnya.

Keterampilan menenun adalah suatu kewajiban yang harus dikuasai oleh kaum perempuan

Lamaholot. Dalam tradisi lampau, perempuan dipandang dewasa dan boleh menikah jika

sudah mahir menenun dan memiliki sejumlah sarung hasil tenunan atau karya tangan

sendiri. Hal tersebut merupakan profil kaum perempuan Lamaholot zaman dahulu. Lalu

bagaimana dengan perempuan Lamaholot dizaman sekarang. Pertanyaan ini bagian dari

reflektif yang bermaksud untuk memberikan motivasi kepada kaum perempuan Lamaholot

agar dapat berjuang melestarikan warisan tenun ikat khas Lamaholot.

Dengan perlengkapan alat menenun, perempuan Lamaholot boleh mengerjakan

kain sarung. Untuk menjaga mutu dan nilai budaya dari kain tenun, harus memperhatikan

desain dan motif, kerumitan, ketelitian, pewarnaan, dan keuletan kerja. Motif dari benang

asli membutuhkan waktu pengerjaan paling lama dua minggu. Motif benang asli disebut

sarung kewatek kiwan. Jenis sarung asli (kewatek kiwan) pada zaman ini sudah langka

Page 15: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

7

dan cukup mahal harganya. Lebih gampang mendapatkan kain tenun hasil modifikasi

dengan benang industri atau tekstil.

Untuk dapat mengerti dan memahami pesan hidup dari ragam motif hias yang

terpatri dalam sebuah kain tenun. Kita dapat menelitinya melalui desain motif yang

dihasilkan oleh kaum perempuan Lamaholot di empat gugusan pulau; Flores Timur

Daratan, Adonara, Solor dan Lembata. Desain motif yang diperoleh merupakan hasil

imajinasi penenun dan intervensi Tuhan dan para leluhur. Kemampuan dan kealihan

perempuan dalam mendesain motif terletak pada tingkat kerumitan, keuletan, dan

kombinasi warna pada motif yang direkayasa. Semua cara itu ditata dalam irama gerak

teratur dan sistematis, baik dalam bentuk garis lurus, bergelombang, zig-zag, titik kecil,

lingkaran, motif hewan dan tumbuhan yang berpola simetris demi menjaga nilai estetika.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kain tenun dapat menjaga nilai

dan tradisi dari nenek moyang agar budaya dan keanekaragaman yang di letakan tidak

terkikis oleh masa. Kain tenun diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam

mengangkat perekonomian dalam masyarakat, khususnya di tingkatan desa sesuai tujuan

dari tujuan hidup masyarakat dan mendorong masyarakat dalam pemberdayaan di desa.

Desa yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Kalike, Kecamatan Solor

Selatan, Kabupaten Flores Timur yang merupakan desa yang mempunyai kelompok

pengelolaan kain tenun yang di bentuk oleh pemerintah bersama masyarakat yang

bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang berada di desa sehingga dapat

mengurangi beban ekonomi masyarakat yang secara ekonominya tidak mampu. Tujuan

ini baik dalam mendorong nilai dan tujuan dari pemberdayaan sesuai dalam Undang-

Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dimana mendorong adanya pengembangan ekonomi

kreatif yang barada di tingkat desa.

Page 16: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

8

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam

mengenai: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Kain Tenun Di Desa Kalike

Kecamatan Solor Selatan.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian tentang pemberdayaan

masyarakat melalui pengelolaan kain tenun. Ada beberapa peneliti lain yang telah

melakukan penelitian sebidang, antara lain:

Pertama “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Ekonomi Kreatif Dalam

Penanggulangan Kemiskinan Industri Kerajinan Alat Tenun Bukan Mesin di Kecamatan

Purwosari Kabupaten Pasuruan”, yang dilakukan 0leh Bagus Udiansyah Permana,

Darsono Wisadirana dan Mardiyono. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini

menggunakan analisis data kuantitatif yang terdiri dari empat bagian yaitu kondensasi

data, penyajian data, pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Hasil analisis yang telah

dilakukan menunjukan bahwa Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi

Ekonomi Kreatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Industri Kerajinan Alat Tenun

Bukan Mesin. Kerajinan alat tenun bukan mesin dapat mengatasi masalah ekonomi yang

berada di masyarakat dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan

mengurangi angka masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Kecamatan Purwosari

Kabupaten Pasuruandengan Produk ekonomi kreatif lebih menonjolkan pada gagasan atau

ide kreatif yang mempunyai ciri khas khusus atau unik, baik berkaitan dengan produksi

maupun pemasaran. Pengembangan ekonomi kreatif pada industri kerajinan Alat Tenun

Bukan Mesin dapat dikembangkan berupa bangunan yang terdiri dari: pondasi, 5 pilar

utama, dan atap yang saling menguatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pondasi

ekonomi kreatif yaitu Sumber Daya Manusia yaitu perajin Alat Tenun Bukan Mesin yang

merupakan aset utama. Kendala yang dihadapi industri Alat Tenun Bukan Mesin adalah

kenaikan biaya produksi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar,

Page 17: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

9

ketergantungan pemasaran produk, dan modal terbatas. Penyebab kemiskinan di

Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari sisi individu yaitu SDM nya yang rendah meliputi

pendidikan rendah, dan skill rendah atau tidak punya keterampilan. Kemudian karena

sumber daya alam disekeliling masyarakat itu tidak ada ataupun kurang sehingga mereka

berpenghasilan rendah akibat tidak ada sumber daya alam yang dikelola. Faktor lainnya

yaitu kesehatan seperti sakit-sakitan sehingga tidak mampu untuk beraktivitas.Strategi

yang ditempuh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah, mengurangi

beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan

masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil,

mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.Strategi

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Ekonomi Kreatif Dalam Penanggulangan

Kemiskinan Industri Kerajinan Alat Tenun Bukan Mesin di Kecamatan Purwosari

Kabupaten Pasuruan belum mampu mengurangi angka kemiskinan, disebabkan ada

beberapa faktor penghambat yaitu akses permodalan yang terbatas, sulit mendapat tenaga

kerja karena upah rendah dan lebih memilih bekerja di pabrik, produk Alat Tenun Bukan

Mesin belum terstandarisasi sehingga rentan akan persaingan dengan produk Alat Tenun

Bukan Mesin dari daerah lain.

Kedua “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa di Kecamatan

Candi, Kabupaten Sidoarjo”, yang disusun oleh Arif Eko Wahyudi Arfianto, Ahmad

Riyadh U. Balahmar. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat

dan martabat golongan masyarakat yang kondisinya sedang miskin, sehingga mereka

dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan

adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong,

memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan

masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai

Page 18: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

10

sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat, people-

centered, partipatory, empowering, and sustainable. Adapun jenis penelitian yang

dilakukan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian kebijakan

pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan masyarakat khususnya peternak

bebek di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi diantaranya dengan pemberian bantuan ternak

dan memfasilitasi sarana dan prasarana bagi peternak bebek, juga sebagai kepanjangan

tangan pemerintah dalam membina, mengarahkan dan mengendalikan termasuk

didalamnya membuka peluang pasar terutama luar pasar daerah. Dalam hal ini sangat

diperlukan peran Dinas Peternakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sosialisasi

mengenai penyakit yang dilakukan di Balai Desa Kebonsari, pembinaan sosialisasi,

pemberian bantuan berupa ternak, bantuan penataan buku administrasi kelompok,

pemberian vaksin setiap bulan, pengawasan terhadap penyakit menular, pembinaan kepada

kelompok ternak, pelatihan pembuatan telur asin aneka rasa, penyuluhan setiap bulan.

Faktor pendukung dipahami sebagai kondisi yang memperkuat Kelompok Tani Ternak

Itik Sumber Pangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan temuan

dilapangan, faktor yang mendukung Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Pangan dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Kebonsari, yaitu:

a. Dukungan dari pemerintah, baik dari pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai

pencetus kebijakan program, kemudian pemerintah kabupaten Sidoarjo yang

menyertai dan mengawal program, dan sampai pemerintah desa Kebonsari yang

memfasilitasi terselenggaranya Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Pangan dan

mengawasi kinerjanya. Dalam hal ini peran dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

salah satunya adalah dengan melakukan pengontrolan dan pemantauan pengelolaan

Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Pangan. Kelompok Tani Ternak Itik Sumber

Pangan memiliki fasilitas pendukung dari Dinas Peternakan berupa penyemprotan

Page 19: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

11

kandang setiap 4 minggu sekali pada musim kemarau dan 2 minggu sekali pada

musim hujan. Dan diberikannya pemeriksaan berkala dari Dinas Peternakan juga

pada bebek-bebeknya. Selain itu, Dinas Peternakan kerap memberikan seminar

tentang unggas, untuk peternak unggas se-Sidoarjo. Selain mendapatkan fasilitas

dari Dinas Peternakan, Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Pangan juga menerima

fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu berupa dukungan dari Pemkab

Sidoarjo dengan dibuatkan media promosi diinternet dan sering diajak mengikuti

seminar UKM baik se-Sidoarjo maupun se-Jawa Timur.

b. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara

umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan

memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang program

Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Pangan, serta berperan sebagai kontrol sosial di

tengah masyarakat. Sedangakan keterlibatan masyarakat secara umum sangat

dibutuhkan sebagai obyek sasaran utama dalam program pemberdayaan ekonomi

masyarakat yang dikembangkan oleh Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Pangan

ini.

c. Antusiasme Masyarakat, bahwa dengan adanya program nasional pemberdayaan

masyarakat mandiri dari pemerintah melalui Kelompok Tani Ternak Itik Sumber

Pangan, telah memacu antusiasme warga desa Kebonsari untuk turut serta

mendaftarkan diri sebagai anggota kelompok masyarakat untuk menciptakan atau

mengembangkan suatu usaha mandiri dan hasilnya pun diharapkan akan dapat

membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi perekonomian kelurganya. Dalam

pembahasan ini dapat di tarik suatu kesimpulan pada Kelompok Tani Ternak Itik

Sumber Pangan masih berjalan dengan baik dan mampu menyelesikan masalah

perekonomian masyarakat.

Page 20: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

12

Ketiga“Inovasi Kerajinan Tenun Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Gampping

Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman”, yang di teliti oleh Cintya Arnisita. Penelitian

ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Subjek penelitian dalam

penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, Seksi Obyek Daya Tarik Wisata Bidang

Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Kepala Dusun

Gamplong I, Ketua Kelompok TEGAR, Masyarakat Dusun Gamplong. Instrumen yang

dibutuhkan peneliti seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, kamera, alat tulis

dan alat perekam. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teknik

analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verification. Hasil penelitian

menunjukkan inovasi kerajinan tenun untuk pemberdayaan masyarakat belum optimal

dilihat dari indikator kreativitas individu, budaya organisasi, kondisi lingkungan dan

faktor sosial ekonomi.

a. Kreativitas individu terlihat dari inovasi produk dan kegiatan yang berasal dari ide

masyarakat Gamplong.

b. Budaya organisasi yang masih belum baik terlihat dari tidak terbukanya

paguyuban TEGAR dalam hal kritik dan saran dari anggota TEGAR.

c. Masih ada konflik internal dibidang harga produk tenun yang mempengaruhi

kekompakan SDM dalam inovasi kerajinan tenun tetapi adanya forum komunikasi

antar desa wisata Kabupaten Sleman yang mendukung lingkungan eksternal.

d. Faktor sosial ekonomi yang menggunakan ciri khas Alat Tenun Bukan Mesin dan

adanya penambahan pendapatan dari homestay, manajemen pemasaran, khursus

tenun, kereta kelinci dan paket wisata.

Page 21: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

13

Terdapat beberapa faktor pendukung

a. Penetapan Desa Wisata.

b. Inovasi bahan baku dan produk.

c. Pelatihan-pelatihan dari pemerintah.

Adapun faktor penghambat

a. Sumber Daya Manusia yang belum terampil.

b. Konflik internal.

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang inovasi pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan keterampilan tenun masyarakat Gamplong

merupakan warisan yang diturunkan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Pada

awalnya hasil produksi pengrajin tenun adalah stagen dan serbet. Pada tahun 1997, para

pengrajin tenun mendapatkan tantangan dari konsumen (pemesan) yang membawa contoh

(sampel) kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti enceng gondok, lidi, bambu

dan mendhong. Salah satu keunikan yang dimiliki Dusun Gamplong adalah proses

pembuatan tenun dengan Alat Tenun Bukan Mesin.

Mayoritas pekerja tenun berasal dari kalangan ibu-ibu. Setiap show room rata-

rata memiliki jumlah karyawan 50 orang yang berasal dari berbagai daerah. Dusun

Gamplong I dan IV sudah berinovasi bahan baku yang semula hanya dari benang menjadi

enceng gondok, pandan, lidi, akar wangi, dan agel. Produk yang dihasilkan juga bervariasi

yaitu tas, plismet, tirai, dompet, aksesoris wanita, tikar, kipas, dan lain-lain. Sejak

pengrajin Dusun Gamplong I dan IV beralih ke produk-produk kerajinan (dari semula

stagen dan serbet), kebutuhan bahan baku serat alam semakin meningkat karena

permintaan dari konsumen juga mengalami peningkatan. Bahan-bahan baku tersebut

diolah menjadi produk tenun dan kerajinan seperti tas, hiasan dinding, jam, aneka macam

dan bentuk box, aneka souvenir, alas piring (place mate), sarung bantal, selendang, stagen

Page 22: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

14

dan produk interior atau hiasan ruangan. Produk yang telah dihasilkan di sentra industri

Gamplong ini telah mampu menembus pasar lokal, nasional bahkan internasional.

Pemberdayaan masyarakat di Dusun Gamplong dikelola oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ini adalah

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Badan Lingkungan Hidup, paguyuban

TEGAR dan masyarakat itu sendiri sebagi pihak yang diberdayakan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan

kerajinan tenun di Dusun Gamplong. Peran pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat ini adalah memfasilitasi sarana dan prasarana berupa barang. Pemberdayaan

masyarakat tersebut berawal dari pelatihan pembuatan souvenir, pelatihan pemandu

wisata, pelatihan pengelolaan homestay.

Karena perempuan di Desa Kalike tidak memiliki akses sehingga dengan

adanya program pemberdayaan mampumerubah keadaan yang menjadi pokok

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini yang mendorong penulis mengambil judul ini, karena rasa ingin tahu

sejauh mana proses pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa Kalika terhadap

pengrajin tenun ikat pada masyarakat yang berada di Desa Kalike. Hal ini membuat

penulis menggalih sejauh mana tingkat keberhasilan Pemerintah Desa Kalike dalam

menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dalam mandat

Undanag-Undanag Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan diri pada anggota tenun ikat

khususnya perempuan di Desa Kalike, yaitu dengan kelompok Tite Hena dimana dalam

kelompok Tite Hena terdapat (38 anggota) yang hanya terdiri dari perempuan.

Page 23: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

15

Alasan peneliti memilih kelompok tenun Tite Hena dikarenakan sudah lama

berdiri sejak tahun 2016 hingga sampai sekarang dan jumblah anggotanyan lebih banyak

di bending dengan anggota tenun lain yang berada di Desa Kalike.

Penelian ini dilakukan oleh peneliti pada tahun 2018 dan menjadi salah satu

penelitian yang pertama dalam melihat proses pengelolaan kain tenun yang di lakukan

oleh masyarakat Desa Kalike khususnya bagi kaum perempuan selama ini.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian diatas kekhasan peneliti ini adalah

berfokus pada ProsesPemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kain Tenun

Masyarakat di Desa Kalike. Oleh karena itu penelitian ini akan memfokuskan diri pada:

Manfaat penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa sebagai bahan masukan agar pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat melalui pengelolaan Kain Tenun di Desa Kalike menjadi lebih

baik.

2. Bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya tentang pemberdayaan

masyarakat melalui pengelolaan Kain Tenun di Desa Kalike.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti akan memfokuskan pada Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Pengelolaan Kain Tenun Di Desa Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten

Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat.

2. Pengelolaan kain tenun Masyarakat di Desa Kalike.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka penulis ingin mengetahui Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Pengelolaan Kain Tenun Di Desa Kalike, Kecamatan Solor Selatan,

Page 24: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

16

Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Sehingga perumusan masalah

pada tesis ini adalah:

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Kain Tenun di Desa

Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan

kain tenun di Desa Kalike?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kain tenun di Desa

Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur.

2. Untuk mengetahui kendalayang dihadapi oleh masyarakat dalam pemberdayaan

masyarakat melalui pengelolaan kain tenun di Desa Kalike, Kecamatan Solor Selatan,

Kabupaten Flores Timur.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat

(community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat

(community-based development). Terkait dengan pemahaman ini, perlu terlebih

dahulu dipahami arti dan makna pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang telah

mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan

“keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi

pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan

mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal (Mardikanto,

2012:57).

Page 25: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

17

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang

bersenyawa dalam masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat

lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan

adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan atau

pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata „power’ (kekuasaan atau

keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan

dalam (Edi, Sumodiningrat, 2010:19-24).

1 Memenuhi kebutuhan dasarnya sehinggan mereka memiliki kebebasan

(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan

bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

2 Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka

perlukan.

3 Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang

mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan

martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga dapat

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan

adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong,

memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang

Page 26: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

18

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru

pembangunan yang bersifat „people-centered’, partipatory, empowering, and

sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi

kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih

lanjut (Zubaedi, 2013:37).

Adi (2013), menjelaskan bahwa menggambarkan proses pemberdayaan yang

berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

1 Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak

memberdayakan (recall depowering/empowering experiences);

2 Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan

(disscus reason for depowerment/empowerment);

3 Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek (identify one problem or

project);

4 Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan

(identy useful power bases);

5 Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya

(develop and implement action plans).

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk kemandirian dari masyarakat

dalam mengatasi berbagai permasalahan mereka melalui kreatifitas masyarakat dalam

peningkatan kualitas hidup. Upaya peningkatan kualitas hidup sangat diperlukan agar

masyarakat memiliki banyak pengetahuan, keterampilan serta memiliki sikap untuk

dapat keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Arah dari pemberdayaan

masyarakat lebih cepat dan lebih efektif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan

dan sebagai pembangunan bangsa (Sudjana, 2010:264).

Page 27: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

19

Pemberdayaan masyarakat yaitu proses belajar mengajar yang merupakan usaha

terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi

individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya dan kemampuan yang terdapat

dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan

transformasi sosial (Prijono, 2012: 72).

Menurut Ismawan sebagaimana yang dikutip dari Mardikanto dan Soebianto

(2013:170) menetapkan adanya lima program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

1 Pengembangan sumber daya manusia.

2 Pengembangan kelembagaan kelompok.

3 Pemupukan modal masyarakat (swasta).

4 Pengembangan usaha produktif.

5 Penyediaan informasi tepat guna.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata

Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab

syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan

manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu

kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana, melalui warga-warganya agar dapat

saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang

terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat

yang memiliki keempat ciri yaitu interaksi antar warga-warganya, adat istiadat,

kontinuitas waktu, rasa identitas kuat yangmengikat semua warga (Koentjaraningrat,

2009:115-118).

Page 28: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

20

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1

Ayat 12 disebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu sistem

pendidikan, maka pemberdayaan masyarakat menurut Soedijanto (2011:105-106).

memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus

sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau

menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan, mereka akan

mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan

dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang

lebih lama.

2. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan

akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan

senang atau puas atau tidak senang atau kecewa yang akan

mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau

pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.

3. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus

dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk

mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau

peristiwa yang lainnya.

Page 29: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

21

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Hadisapoetro (2008:111) meliputi

beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang

sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.

2. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk

dan peralatan serta lembaga pemasaran.

3. Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang

semakinbaik.

4. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan

termasuk pengembangan jaringan kemitrausahaan.

5. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

6. Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang

diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

7. Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena

kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau

pendapatan yang terbatas.

8. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan

kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan

masyarakat yang lebih baik pula.

Menurut Kartasasmita (2005:162), pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan

dengan tiga pendekatan meliputi :

1. Pendekatan Mikro

Membimbing atau melatih penerima manfaat dalam menjalankan

tugas-tugas kehidupannya.

Page 30: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

22

2. Pendekatan Mezzo

Agar penerima manfaat memiliki kemampuan memecahkan

permasalahan yang dihadapinya.

3. Pendekatan Makro

Penerima manfaat memiliki kompetensi untuk memahami situasi-

situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi

yang tepat untuk bertindak.

Sumadyo (2001) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2012:113)

merumuskan tiga bentuk pemberdayaan masyarakat yang disebut tri bina yaitu bina

manusia, bina usaha dan bina lingkungan.

Menurut Ife yang dikutip oleh Rukminto (2008:17) ada beberapa peran yang

dapat dilakukan petugas pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Animasi sosial.

2. Mediasi dan negoisasi.

3. Pemberi dukungan.

4. Fasilitasi kelompok.

5. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan.

6. Mengorganisasi.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan,

menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah

terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro

Eko, 2002:12). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan

dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan

posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat

(beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah,

Page 31: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

23

melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang

berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung

jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan,

transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban)

negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya

ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan

sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan

proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses

pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002:17).

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan

Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang

digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan

kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara (Pasal 1, ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan

strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasiaan wewenang atau

pemberian otonomi sejajaran bawah (Widjaja, 2011:77). Inti dari pemberdayaan

upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan.

Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan

dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Stewart (dalam awang, 2010:46) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah

memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau

kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan.

Page 32: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

24

Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

(Soemantri,2010:74). Pemberdayaan adalah sebagian dari paradigma pembangunan

yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di

lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek

material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial (Rahayu,2008:57).

Prijono dan Pranarka (dalam awang, 2010:47) menyebutkan pemberdayaan

sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang

dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna

mengembangkan daya (potensi), dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu

dan kelompok.

Berdasarkan uraian diatas, Pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju

peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat

sehingga pontensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu

bersaing dengan dunia luar. Menurut Wasistiono (2003:60) pemberdayaan adalah

upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menajadi lebih berdaya, sehingga

mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Upaya pemberdayaan masyarakat

terus dilakukan oleh pemerintah, demi terwujudnya kemandirian masyarakat serta

pembangunan terutama pembangunan di tingkat desa. Dalam memandirikan

masyarakat serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat,

masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil akan tetapi masyarakat haruslah ikut

aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, sehingga terwujudlah

kemandirian dalam masyarakat tersebut.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja

pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan,

Page 33: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

25

lembaga swadaya masyarakat dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi

berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan keragaman

masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat (Adisasmita, 2011:131).

Masyarakat itu merupakan suatu kelompok orang-orang yang hidup dalam suatu

lingkungan tertentu yang mempunyai tradisi institusi, aktivitas dan kepentingan

bersama (Thoha, 2010:28). Selanjutnya Miriam Budiardjo mendefinisikan tentang

masyarakat. Menurutnya masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan

antarmanusia (Budiardjo, 2009:46).

Jadi masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang saling berhubungan

dalam suatu lingkungan dan mempunyai kepentingan bersama. Selanjutnya Widjaja

mendefinisikan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya

peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat

dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan

dan mengembangkan diri secara baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya

(Widjaja, 2010:169).

Upaya peningkatan kemampuan dan potensi masyarakat sangatlah penting,

terutama bagi masyarakat desa. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan potensi

yang dimiliki masyarakat desa, mereka bisa bersaing dengan masyarakat lainnya,

meningkatkan taraf hidup serta bisa mengembangkan kemampuan mereka secara baik

di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya sehingga masyarakat desa tidak

tertinggal jauh dari masyarakat kota yang lebih maju.

Menurut Soemantri; pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan untuk

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan,

Page 34: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

26

program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat (Soemantri, 2011:3).

Lebih lanjut Subejo dan Narimo (Dalam Mardikanto dan Soebianto, 2012:31)

mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja

untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan

mengelola sumberdaya lokal yang dimilki melalui collective action dan networking

sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi,

ekologi dan sosial.

Dari uraian diatas kita melihat bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat

terutama bagi masyarakat desa, karena dengan begitu tingkat kesejahterahan

masyarakat dan taraf hidup masyarakat desa diharapkan bisa lebih meningkat.

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa bisa menjadi bukti bahwa

masyarakat desa telah berkembang maju dari sebelumnya.

2. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan mempunyai makna harfiah membuat seseorang dan kelompok

berdaya, istilah lain untuk memberdayakan adalah penguatan (empowerment).

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk

menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung

unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan hak dan

kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan

diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan

ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri

dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu

pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan (Suharto 2014 :59- 60).

Page 35: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

27

Lahir dan berkembangnya konsep empowerment memerlukan sikap dan

wawasan yang mendasar, jernih serta kuat mengenai kekuasaan atau power itu sendiri.

Kerancuan yang menyertai perkembangan konsep empowerment itu tidak saja

disebabkan oleh adanya berbagai versi dan bentuk empowement akan tetapi juga

disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya konsep empowerment tersebut tidak

disertai dengan terjadinya refleksi mendasar secara jernih dan kritis terhadap konsep

kekuasan itu sendiri. Oleh karena itu memahami soal pemberdayaan tidak dapat

dipisahkan dengan memahami tentang kekuasaan atau power, orang yang tidak

berdaya dapat disebut sebagai orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Kekuasaan

disini berarti menguasai sesuatu, sehingga mempunyai wewenang untuk memutuskan

sesuatu.

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan

daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan

untuk peningkatan potensi perempuan yang telah ada, melalui pengembangan usaha

produktif dan diversif ikasi hasil lokal secara berkelompok. Dalam proses

pemberdayaan perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi

kebutuhan ril perempuan baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis, dan

permasalahnya. Dengan mengetahui kebutuhannya sendiri diharapkan mampu

menemukan solusi dari permasalahnya. Sehingga perempuan sendirilah yang

menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari solusi yang ditentukan.

Proses ini pernah dilakukan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui

hibah PPM IBM tahun 2009, di Parangtritis Bantul, yang hasilnya bahwa dengan

metode partisipasi aktif, Kelompok perempuan pesisir setelah mendapatkan tambahan

pelatihan, dan pendampingan pelaksanaan hibah PPM 2009 ini adalah agar

perempuan pesisir menjadi mandiri dalam hal ekonomi, sosial dan dapat ikut

Page 36: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

28

mengembangkan lingkungan sosialnya. Dengan meningkatnya kemandirian

perempuan dalam bidang ekonomi akan meningkatkan pula penghasilan dan

kesejahteraan keluarganya, yang selanjutnya akan mampu mempengaruhi perempuan

lain agar mau ikut ambil bagian dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan,

sehingga akhirnya mampu pula meningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir selatan

(Indriyati, dkk, 2009).

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan

dberbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat

memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya

pembangunan. Selanjutnya dalam satu salah rekomendasi penelitiannya menyebutkan

bahwa perlunya dirumuskan kebijakan dan rencana program-program pemberdayaan

perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai implementasi.

Dengan menerapkan model pendekatan pemberdayaan perempuan desa melalui

pendekatan sosiokultural, ekonomi dan lingkungan hidup dapat diharapkan

perempuan miskin mampu mengenali dirinya sebagai manusia yang utuh dan

menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan dengan pendekatan kultural dapat diketahui

faktor–faktor budaya yang mendukung perubahan. Pendekatan ekonomi ini

diharapkan perempuan dapat meningkatkan penghasilanya melalui usaha ekonomi

produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Sedangkan dengan

pendekatan lingkungan, perempuan diharapkan mampu menjaga kelestarian

lingkungannya melalui penyadaran untuk masa depan generasi penerusnya.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan pengentasan

kemiskinan yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui

program-program pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat.

Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara

Page 37: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

29

langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan

dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam

proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi

keterbelakangannya. Selain itu upaya pengentasan kemiskinan juga harus senantiasa

didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang

jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan tersebut.

Sulistiyani (2004:7), menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan

berasal dari kata dasar „daya‟ yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari

pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh

daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau

kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum

berdaya.

Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996:55),

pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong

atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk

menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau

lapisan masyarakat yang tertinggal.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani

Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant

Nugroho, 2008), mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber

daya produktif di dalam lingkungan.

2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber

daya yang terbatas tersebut.

Page 38: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

30

3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang

sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber

daya tersebut.

4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati

hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama

dan setara.

Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008),

menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang

berkesinambungan.

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus

dipihaki dari pada laki-laki.

2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan

untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil

manfaat.

3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan

adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau

pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya

kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan

1. Menentukan Sasaran Program

Dalam pengentasan kemiskinan perlu memberikan prioritas bagi anggota

keluarga yang masih produktif. Hal ini penting karena jika anggota keluarga

miskin produktif tetapi tidak diberdayakan, akan memberikan dampak negatif,

seperti akan menimbulkan meningkatnya pengangguran yang akhirnya berdampak

Page 39: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

31

pada bertambahnya permasalahan sosial. Faktor sosial budaya yang ada di lokasi

sasaran program sangat menentukan pola pemberdayaan.

2. Menggali Permasalahan

Kelompok perempuan yang menjadi subyek sasaran pengentasan diajak

untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan

dengan penyadaran gender kelompok dapat merasakan pentingnya perempuan

untuk bangkit meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam tahapan ini dirumuskan

sebuah permasalahan yang timbul dimasyarakat seperti banyaknya ibu rumah

tangga yang tidak mempunyai aktivitas ekonomi produktif, karena belum

mempunyai keterampilan.

3. Menggali Kebutuhan

Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi, maka langkah selanjutnya

adalah menggali kebutuhan, khususnya kebutuhan perempuan miskin. Kebutuhan

perempuan bukan hanya kebutuhan praktis semata, tetapi juga kebutuhan strategis.

Proses ini dapat dilakukan melalui program penyadaran gender. Selain itu juga

perlu dikaji sejauh mana program-program yang pernah dilakukan oleh berbagai

instansi telah melibatkan perempuan, dan apakah program pengentasan kemiskinan

sesuai dengan kebutuhan perempuan. Dalam tahapan ini kelompok diminta untuk

berdiskusi untuk menggali kebutuhan perempuan. Dari hasil diskusi kemudian

disimpulkan kebutuhan kelompok yang paling utama. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut kelompok ini memerlukan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan

kondisi lokal dan yang hanya menggunakan peralatan sederhana (Duflo,

2012:5051).

Pemberdayaan perempuan miskin dapat berhasil apabila menggunakan

pendekatan yang mengupayakan proses pendidikan dan penyadaran agar perempuan

Page 40: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

32

dapat menggunakan dan memiliki akses maupun kontrol terhadap sumberdaya

perdesaan. Diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, dan ketidakadilan dalam

pemanfaatan sumberdaya perdesaan menjadi akar masalah kemiskinan di pedesaan.

Peningkatan kapasitas perempuan perlu diperhatikan dalam upaya pengentasan

kemiskinan di perdesaan. Sesuai rekomendasi untuk pencapaian pembangunan sesuai

dengan MDGs yakni meningkatkan peran perempuan agar menjadi perhatian khusus

dalam proses pembangunan. Program pembangunan akan berhasil dengan

meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat. Tujuan Pembangunan Millenium

atau MDGs sebagai komitmen antara 189 negara dunia sejak tahun 2000 memuat

tujuan dan target disertakan indikator pencapaian pada tahun 2015 meliputi:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

2. Memenuhi pendidikan dasar untuk semua.

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

4. Menurunkan angka kematian balita.

5. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan.

6. Memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lain.

7. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup.

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Diskriminasi terhadap perempuan pada kegiatan ekonomi, perempuan diberi

pekerjaan dengan upah murah bahkan tidak mendapat upah sama sekali. Pekerjaan

sama apabila dilakukan laki-laki dan perempuan kecenderungan perempuan

memperoleh upah lebih rendah. Angka buta huruf perempuan dua kali lipat laki-laki

meskipun pada dua dekade terakhir keterlibatan perempuan di sektor publik

meningkat 4,4 persen dan laki-laki hanya 3,1 persen, perempuan hanya terdistribusi di

sektor informal, buruh, dan menjadi tenaga kerja dengan upah rendah (BPS, 2006).

Page 41: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

33

Ketidakadilan telah memarginalkan perempuan sehingga perempuan memiliki

pendapatan sangat rendah bahkan tidak berpendapatan. Bronstein dalam Peet (1998)

menjelaskan bahwa Organisasi Ketenagakerjaan Dunia (ILO), bahwa penduduk dunia

terdiri dari 50 persen perempuan dan 66,6 persen terlibat dalam pekerjaan, ironisnya

perempuan hanya memperoleh pendapatan sekitar 10 persen dari pendapatan dunia

bahkan kekayaan yang dimiliki perempuan kurang dari 1 persen sementara 99 persen

kekayaan dunia dikuasai laki-laki.

Pemberdayaan perempuan miskin di perdesaan dilakukan dalam rangka

untuk menemukan upaya agar perempuan dapat secara aktif mampu berpartisipasi

dalam setiap kegiatan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan perempuan miskin

berbasis pemanfaatan sumberdaya perdesaan senantiasa memperhatikan pemecahan

issue tentang partisipasi perempuan dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan

perdesaan telah melakukan banyak pekerjaan di ranah domestik maupun publik,

namun perempuan perdesaan masih tetap terpinggirkan dalam menjangkau

sumberdaya di pedesaan. Bahkan pembangunan selama ini justru berdampak pada

peminggiran terhadap perempuan dengan kebijakan pembangunan yang cenderung

bias gender.

Perdesaan identik dengan kemiskinan, perempuan paling berat merasakan

penderitaan dalam rumah tangga miskin, terhadap suami yang dikontruksi sebagai

kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama, perempuan akan berusaha mengalah.

Ketergantungan perempuan secara ekonomi terhadap suami, akan berusaha agar

suami mereka tetap memperoleh pendapatan. Bahkan perempuan dalam kemiskinan

akan berupaya sekuat tenaga agar seluruh anggota rumah tangganya tidak merasakan

dampaknya. Perempuan akan bekerja meskipun dengan upah rendah bahkan tidak

berupah, tentu.

Page 42: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

34

Pemberdayaan masyarakat mencakup kegiatan mengidentifikasi maupun

mengkaji permasalahan dan potensi yang ada, mengembangkan rencana kegiatan

kelompok berdasarkan hasil kajian, menerapkan rencana tersebut, dan secara terus-

menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya melalui monitoring

dan evaluasi (Sastriyani, 2010:24).

Perempuan miskin merupakan kelompok marjinal yang mengalami

ketidakberdayaan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya perdesaan guna

meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Keterbatasan sumberdaya

perdesaan seiring dengan semakin terbatasnya kesempatan kerja dan pelayanan

(kesehatan, ekonomi, sosial) sehingga hanya memusat pada daerah tertentu

merupakan bencana yang melanda perdesaan. Dalam keterbatasan sumberdaya dan

ketidakberdayaan perempuan tentu saja kelompok perempuan menjadi pihak yang

harus dikorbankan dan tersingkir. Ketidakberdayaan perempuan miskin di perdesaan

memaksa mereka harus tercerabut dari akar kehidupannya untuk ikut mencari nafkah

meskipun harus meninggalkan perdesaan, karena perdesaan tidak mampu lagi

dijadikan sebagai penopang kehidupannya (Saparinah,Sadli, 2010:123).

Ketidak berdayaan perempuan miskin di perdesaan untuk akses dan kontrol

sumberdaya perdesaan lebih disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki perempuan

seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan serta pengetahuan sehingga tidak

mampu mengembangkan inovasi pemanfaatan sumberdaya yang ada disekitar mereka.

Masalah yang perlu segera dipecahkan sebagai solusi untuk mengawali pemberdayaan

masyarakat di perdesaan adalah upaya membebaskan perempuan miskin dari

belenggu kemiskinan. Keterbatasan untuk dapat mengakses pelayanan ekonomi,

pendidikan, dan kesehatan menjadikan kondisi masyarakat di perdesaan semakin

terpuruk dalam kemiskinan.

Page 43: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

35

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan temuan yang diamati. Penelitian

Deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa

dan gejala (Sugiyono,2013:1-2). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut

juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak

begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya

adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori

dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan

mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna

(Sugiyono,2013:1-2).

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Pengelolaan Kain Tenun Di Desa Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten

Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten

Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian

Untuk menentukan informan pada penelitian ini dipakai teknik purposive yaitu

pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya

Page 44: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

36

orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan sehingga akan

memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti

(Sugiyono,2015:53-54).

Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah semua unsur yang terlibat dalam

prosespemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kain tenun di Desa Kalike,

Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Informan yang dipilih ada 15 yaitu :

a. Kepala Desa : 1 orang

b. Sekretaris Desa : 1 orang

c. Kepala Dusun : 4 orang

d. Kelompok Tenun : 7 orang

e. Masyarakat/Tokoh Masyarakat : 2 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010:62), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data”. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa

pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan

data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian

ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.

a. Teknik Observasi

Menurut Nawawi dan Martini dalam Sugiyono (2015:63), “Observsi adalah

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam

Page 45: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

37

suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Adanya observasi peneliti dapat

mengetahui kegiatan pengamen jalanan yang berada di Surakarta, dalam kesehariannya

melakukan mengamen. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti

guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

b. Teknik Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:194), pengertian wawancara sebagai berikut:

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan

melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan

juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit atau kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaanterstruktur karena peneliti menggunakan pedoman

wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang

dicari.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seorang. Pengambilan dokumentasi merupakan cara untuk membantu mempermudah

penelitian dalam melengkapi data yang diperoleh saat melakukan wawancara dan

observasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif.

Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280-281), “Analisis data

Page 46: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

38

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis

kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan

data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada

proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi

data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan

data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah

penelitian.

c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian

dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan

kegiatan atau tabel.

d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan

tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-

pola pengarahan dan sebab akibat.

Page 47: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

39

BAB II

PROFIL DESA KALIKE

Bab II akan mendeskripsikan dua hal yaitu: A. Sejarah Desa Kalike, B. Geografis

Desa Kalike dan C. Pemerintahan Desa Kalike. Deskripsi ini dimaksudkan untuk

memberikan pemahaman tentang situasi dan kondisi masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kalike.

A. Sejarah Desa Kalike

Pada zaman dahulu kala, yang dikenal dengan nama air bah. Menurut penuturan

sejarah, manusia pertama yang menghuni daerah ini adalah Arakian. Kemudian Arakian

ini menikah dengan seorang perempuan bernama Kuku Nuyu Wae Belek, yang menurut

penuturan sejarah namanya Ina Wae Wato Rita. Mereka tinggal dan menetap pada

perkampungan yang di beri nama Lewo Kura Koten Tana Bao Wage. Ina wae wato rita ini

kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang namanya Kopong Lama Kiden, yang

merupakan keturunannya dari pasangan suami istri Soda Belu Molo dan Bota Ure Ata dari

laut. Pernikahan mereka berdua melalui proses adat Pae Napan, soal belis kemudian dibuat

rumah adat Koke, dengan situasi kekurangan begitu tinggi dan saling bergotong royong

membangun Lewo (Kampung Desa), kemudian berpindah tempat tinggal (perkampungan)

di beri nama Seluku. Dari tahun ke tahun perkampungan Seluku kemudian berubah

namanya menjadi Lewo One Tana Matan, perkembangan dari generasi kegenerasi maka

pada zaman penjajahan bangsa Portugis, Belanda dan Jepang, nama perkampungan Lewo

One Tana Matan berubah namanya menjadi perkampungan Lamagohang (desa gaya

lama), yang terletak didaerah pegunungan yang dikenal dengan kampung lama, pada

perkampungan ini, ritual adat dan rumah adat di persembahkan dengan adanya sistim

pemerintah gaya lama, melalui musyawarah bersama memilih seorang Kepala Desa yaitu

Likulau Herin, yang merupakan keturunan dari Herin Koten (Kopong Lama Kiden), pada

Page 48: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

40

kepemimpinan ini seluruh warga selalu menjadi keutuhan dan kedamaian serta

kekeluargaan dengan menciptakan Budaya Makan Lamak (makan bersama-sama dan

membagi rasa yang yang dimaknai dengan kata Gohang).

Setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 pimpinan

perkampungan ini diganti kemudian dikepalai Buang Wokal, yang merupakan keturunan

Wokal Arakian kepemimpinan dua keturunan ini menjadi sempurna yaitu Ile Lodo (dari

gunung) dan Hari Dai (dari laut), pekerjaan warga adalah petani dan berburuh. Pada

zaman ini juga selalu ada terjadi peperangan diantara perkampungan tetangga yang

dikenal dengan nama Paji dan Demo. Secara pemerintahan perkampungan Lamagohang

ini bergabung dalam satu wilayah yang di kenal dengan Kakan (camat), yang terdiri dari

Lamagohang, Karawatung, Ongalereng dan bergabung dengan Adonara.

Pada tahun 1968 perkampungan (lewo/desa) Lamagohang ini kemudian

berpindah tempat yang terletak di pesisir pantai bergabung dengan perkampungan Lewolo

yang pada pemerintahan gaya baru dibentuk satu desa yang disebut Desa Kalike, yang

dikepalai oleh Bolan Hayon dari lewolo, dengan satu kepemimpinan ini dua lewo menjadi

satu dan banyak hal dilakukan pada kepemimpinan ini adalah menata perumahan rakyat

menjadi keutuhan dan perdamaian, membangun sekolah, gereja dan lain-lain. Dimakannya

usia, kepemimpinan Bola Hayon kemudian dilanjutkan kepemimpinan Nedu Kolindua

tahun kepemimpinan. Dengan situasi keraguan dari kepemimpinan ini kemudian

dilanjutkan kepemimpinan Bola Hayon. Semakin dimakan usia kepemimpinan Bola

Hayon ini kemudian kepercayaan warga di berikan kepada kepemimpinan Bernadiktus

Butu Kolin dengan masa kepemimpinan delapan tahun.

Pada tahun 1992-2000 kepemimpinan Bernadiktus Bolan Hayon sesuai

kepercayaan warga di mandatkan kepada Domonikus Doni Herin. Pada kepemimpinan ini

banyak hal dilakukan membangun desa salah satu hadirnya Sekolah SLTA 2 Solor Barat.

Page 49: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

41

Pada tahun 2000-2005 kepemimpinan Dominikus Doni Herin sesuai kepercayaan

warga di mandatkan kepada Paulus Leronpulo Wokal pada kepemimpinan ini banyak hal

di lakukan membangun desa salah satunya pemekaran Desa Kalike dan Kalike Aimatan,

pemekaran Kecamatan yang beribukota di Desa Kalike.

Pada tahun 2008-2013 kepemimpinan ini dialihkan lagi melalu kepercayaan

warga kepada Dominikus Doni Herin, banyak hal yang dilakukan untuk desa melalui

berbagai bidang salah satunya adalah rabat jalan desa walaupun belum semuanya,

pembukaan jalan baru melalui program JUT (jalan usaha tani), pengadaan sertifikat tanah

dan banyak hal lainnya.

Pada tahun 2014 sampai saat ini, kepemimpinan ini dialihkan melalui

kepercayaan warga kepada Antonia Lina Kolin memacu impiannya yang terungkap pada

Visi dan Misi. Oleh sebab itu kami menghimbau dan berharap kepada instansi terkait agar

tidak membatasi kewenangan desa yang sudah menjadi ketentuan yang tertera pada

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Keadaan Geografis Desa Kalike

Desa Kalike merupakan suatu bentuk permukaan bumi yang teratur seluas 44,9

Ha, arah barat berbatasan dengan Desa Lemanu, arah timur berbatasan dengan Kalike

Aimatan, arah sebelah selatan berbatasan dengan laut sawu dan arah sebelah utara

berbatasan dengan bukit watonerin. Adapun jarak Desa Kalike ke Kecamatan kurang lebih

1 (satu) kilo meter.

Desa Kalike memiliki 4 (empat) dusun. Dusun satu Aimatan, berbatasan dengan

sebelah utara bukit Watokenebi dan timur dengan Desa Kalike Aimatan, sebelah selatan

dengan jalan kabupaten, kemudian sebelah barat dengan dusun Pedan Pusun Bura, dusun

Pedan Pusun Bura berbatasan dengan sebelah utara dengan bukit Watokenebi, sebelah

timur Dusun Aimatan, sebelah barat dengan dengan Dusun Lamagohang, sebelah selatan

Page 50: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

42

dengan jalan Kabupaten, Dusun Lamagohang berbatasan dengan sebelah utara dengan

bukit Lamahala, sebelah timur dengan Dusun Pedan Pusun Bura, sebelah selatan dengan

jalan Kabupaten, sebelah barat dengan Dusun Eliwolor. Dusun Eliwolor berbatasan

dengan sebelah utara Watobelen, sebelah timur dengan Dusun Lamagohang, sebelah

selatan dengan jalan Kabupaten, sebelah barat dengan Desa Lemanu.

Tabel 1.1

Deskripsi Letak Geografis Desa Kalike

Bujur Timur -

Lintang Selatan -

Batas-Batas Desa Kalike adalah

Sebelah Utara Bukit Watonerin

Sebelah Selatan Laut Sawu

Sebelah Barat Desa Lemanu

Sebelah Timur Desa Kalike Aimatan

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

Tabel 1.2

Deskripsi Tata Guna Tanah Desa Kalike

No Tata Guna Tanah Luas

1. Tanah Pemukiman 0,7 Ha2

2. Tanah Sawah Irigasi -

3. Tanah Sawah Tandah Hujan -

4. Tanah Ladang 41 Ha2

5. Luas Garis Pantai 1 Km

6. Jalan, Kebun 0,05

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui dengan jelas luas tatanan tanah di Desa

Kalike paling tinggi adalah 41 Ha2.

Page 51: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

43

C. Keberadaan Kerajinan Tenun Di Desa Kalike

Posisi Desa Kalike sebenarnya kurang strategis, letaknya di ujung

Selatan Pulau Flores dan Adonara, sebagian wilayahnya berupa laut. Hal tersebut justru

menumbuhkan kreatifitas masyarakat agar Desa Kalike bisa dikenal oleh daerah

lain. Berbagai kerajinan ditekuni masyarakat, mulai dari kerajinan tenun, dan lain

sebagainya.

Menurut fungsinya kain tenun dipakai pada acara-acara khusus seperti untuk upacara,

adat, perkawinan, pengambilan gelar dan kematian dan lain-lain. Pada masa sekarang ini

kain tenun tidak hanya dibuat untuk keperluan upacara-upacara adat, tetapi lebih menjadi

kebutuhan pasar yang dikembangkan sebagai usaha untuk mengembangkan produksi

barang kerajinan di desa.

Banyak pengrajin tenun di Desa Kalike sering menirukan gaya motif yang terdapat

pada salah satu peran utama dan mempengaruhi perkembangan tenun dengan ditandai

adanya Visi dan Mis dari Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pemakaian tenun pada

Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenun dipakai sebagai seragam pada tanggal Satu dalam

Bulan Pertama. Hal ini yang mendorong setiap masyarakat yang berada di tingkat desa

untuk melakukan tenun agar dapat menunjang kebutuhan pasar dan menjadikan kain tenun

sebagai kearifan lokal di tingkat desa.

a. Sejarah Tenun Desa Kalike

Kain tenun Desa Kalike merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional tenun

Lamaholot dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bermula dari

warisan turun temurun nenek moyang. Menurut masyarakat setempat, mulai dibuat

pertama kali oleh nenek moyang khususnya bagi kaum wanita yang mana pada saat

itu kain tenun dipakai untuk urusan upacara adat di tingkat kerajaan yang ada di Desa

Kalike. Sehingga sampai pada generasi sekarang dan kami sebagai masyarakat Desa

Page 52: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

44

menjalankannya sesuai peninggalan nenek moyang kami. Kain tenun bukan hanya

buah keterampilan turun-temurun bagi masyarakat Desa Kalike, melainkan juga

bentuk identitas kultural dan artefak ritual. Di luar lingkup tradisi masyarakat daerah

tujuan wisata itu, kain tenun Lamaholot tidak sebatas cendera mata, tetapi terus

berkembang sebagai komoditas berbasis budaya. Dinamakan tenun ikat karena dalam

proses pembuatan motifnya benang bahan pembuat kain itu diikat dalam bentuk-

bentuk tertentu. Kain tenun ikat khas Solor Selatan khususnya di Desa Kalike sebagai

satu kekayaan bangsa masih sangat potensial dikembangkan dan dicarikan pangsa

pasar untuk mendorong kegairahan ekonomi perajin, sekaligus memperkaya

rancangan motif, teknik pembuatan, dan jenis tekstil yang digunakan. Selama ini di

Desa Kalike yang paling dikenal potensi tenun ikatnya adalah kawasan pantai wisata

Desa Kalike, Kabupaten Flores Timur, atau biasa disebut Desa Kalike Lamagohang.

Menurut sejarah, masyarakat yang tinggal di Desa Kalike ini adalah suku asli

lamaholot yang tetap mempertahankan pola hidup tradisional sampai saat ini.

Ketaatan masyarakat pada aturan tradisional Desa yang diwariskan nenek moyang

mereka secara turun temurun menjadi sebuah benteng kokoh dari pengaruh luar.

Dalam hal dan situasi lain banyak sekali yang bisa di gali dari tenun ikat ini menuju

penguatan dan pengembangan desa mandiri. Tapi pada satu sisi, dizaman yang serba

mendapat sentuhan modernisasi, sedikit demi sedikit tenun ikat mulai dilupakan

bahkan ditinggalkan, sehingga banyak orang yang mempunyai kemahiran dalam

bidang ini yang lalu banting setir ke bidang lain. Dijumpai kenyataan bahwa banyak

alat tenun bukan mesin (ATBM) yang tidak dioperasikan. Lahirnya tenun ikat sebagai

program Penguatan dan Pengembangan desa menuju Desa Mandiri dipengaruhi oleh

beberapa faktor yang dianggap sangat besar peranannya dalam mengakibatkan

perkembangan desa dan proses pemberdayaan masyarakat menjadi tidak atau belum

Page 53: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

45

optimal. Tidak optimalnya perkembangan dan pemberdayaan diakibatkan oleh

beberapa faktor yakni, banyaknya bantuan yang masuk ke desa belum mampu

memberi dampak yang signifikan dalam menumbuhkembangkan prakarsa swadaya

tenun ikat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tenun ikat.

Secara langsung atau biasa di sebut masalah ego sektoral. Beberapa faktor lain yang

turut mempengaruhi adalah pola pikir masyarakat desa yang bergantung pada bantuan

biaya, sosial budaya yang tinggi, dan beberapa faktor lokal lain. Dengan adanya tenun

ikat sebagai penguatan dan pengembangan desa menuju desa mandiri adanya proses

pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses penyadaran, perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pengelolaan, dan pemanfaatan serta pelestarian tenun ikat.

b. Pengelolaan Usaha Kain Tenun

Industri kerajinan rakyat pada umumnya merupakan usaha milik keluarga dan

telah berlangsung selama puluhan tahun. Pengelolaannyapun telah melampaui lebih

dari satu generasi. Oleh karena itu, para pengrajin harus melakukan regenerasi untuk

meneruskan usaha mereka. Regenerasi dilakukan dengan mentransfer pengetahuan

dan keterampilan mereka dari generasi tua kepada generasi muda, khususnya anak-

anak mereka. Meskipun demikian, sebagian pengrajin mengalami kesulitan untuk

melakukan regenerasi karena generasi mudanya tidak berminat lagi untuk menggeluti

jenis kerajinan tersebut dan memilih bekerja di sektor lain yang dianggap lebih

menguntungkan.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, diperlukan peran pemerintah untuk

meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap tenun ikat Kupang. Kecintaan terhadap

tenun ikat Kupang ini akan berdampak dari semakin meningkatnya permintaan tenun

ikat oleh masyarakat kepada para perajin. Dengan demikian, sedikit demi sedikit

Page 54: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

46

industri tenun ikat ini kembali digeluti oleh generasi muda karena dianggap sebagai

industri yang menjanjikan.

Pemasaran merupakan tahap yang sangat menentukan keberlangsungan suatu

jenis kerajinan. Apabila produk dapat laku di pasar, maka usaha mereka dapat

berlanjut, atau bahkan semakin berkembang. Para perajin tenun ikat mempunyai dua

cara untuk memasarkan. Pertama adalah menjual kepada sentra-sentra industri tenun

ikat dan yang kedua menjual sendiri ke masyarakat. Sentra-sentra industri tenun ikat

ini, disamping memproduksi tenun ikat sendiri juga berfungsi sebagai pengepul.

Merekalah yang kemudian menjual kembali kepada para distributor. Meskipun

demikian, sentra-sentra industri tenun ikat tersebut hanya mau membeli kain yang

dianggap berkualitas baik. Sedangkan kain-kain yang tidak terjual kepada sentra-

sentra industri tenun ikat tersebut dijual sendiri oleh para perajin dengan harga yang

lebih murah. Sasaran penjualan adalah ke pasar-pasar tradisional atau warung-warung

karena pangsa pasarnya adalah masyarakat yang mempunyai daya beli rendah.

Harga tenun ikat sangat bervariasi. Misalnya, sebuah selendang yang sederhana

dijual dengan harga yang cukup murah, yaitu 30.000,00 rupiah, namun satu stel

busana wanita tenun satis, yang terdiri dari sarung, selendang, serta kebaya bordir

harganya bisa mencapai 750.000,00 rupiah. Tingkatan harga kain tenun ikat tersebut

berdasarkan pada kualitas benang yang digunakan, motif kain (semakin rumit

motifnya, semakin mahal), warna kain (semakin banyak variasi warnanya, semakin

mahal), dan ukuran panjang dan lebar kain. Untuk memasarkan produk kain tenun,

para perajin bergabung dalam UKM yang ada di Kota Kupang (Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Kupang, 2006). Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Kupang, bahwa jumlah UKM mencapai 364 unit usaha dengan

jumlah tenaga kerja 568 orang, dan total produksi mencapai Rp 6.852.400.000 (BPS,

Page 55: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

47

2012). Selanjutnya terdapat sentra-sentra industri tenun ikat yang bertindak selaku

pengepul. Sentra industri tenun ikat ini membeli kain-kain produk dari UKM, untuk

kemudian dijual kembali kepada para distributor. Distributorlah yang memasarkan ke

berbagai kota di Indonesia, bahkan mengekspor ke negara-negara lain. Salah satu

pangsa pasar kain tenun ikat Nusa Tenggara Timur.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil

Dan Menengah (UMKM) didefinisikan pengertian UMKM dan kriterianya, yaitu

usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berbagai upaya promosi untuk mendongkrak penjualan terus dilakukan. Salah

satu usaha promosi yang secara terus menerus dilakukan yaitu dengan mengikuti

event pameran. Melalui usaha promosi diharapkan permintaan pasar terhadap produk-

produk yang dihasilkan para pengrajin semakin meningkat. Untuk menunjang usaha

promosi tersebut para pengrajin memperhatikan salah satu aspek barang pemasaran

yaitu produk, bentuk perhatianya dengan peningkatan mutu dan kualitas produk, yang

Page 56: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

48

sejauh ini sudah dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan Dinas daerah melalui

kegiatan pelatihan.

Upaya penting lain dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan adalah melalui

komunikasi pemasaran. Upaya ini dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada

konsumen maupun calon konsumen. Berbagai saluran komunikasi pemasaran yang

sudah dimanfaatkan diantaranya melalui saluran penjualan personal, promosi

penjualan, pemasaran langsung dan publisitas. Pesan yang ditampilkan sesuai dengan

semangat para pengrajin yaitu, muda, berkualitas dan inovatif. Muda disini karena

rata-rata anggota Klaster Logam Desa Tumang adalah pengrajin yang masih muda.

Berkualitas maksudnya produk-produk yang mereka hasilkan memiliki kualitas yang

khas dari tingkat kehalusanya, sedangkan maksud dari inovatif yaitu para pengrajin

mampu menyesuaikan dengan selera pelanggan. Untuk menjangkau khalayak yang

lebih luas pesan yang disampaikan dikemas dalam bahasa internasional. Dengan

harapan mereka mudah menangkapnya.

Keberadaan sentra-sentra industri tenun ikat yang bertindak selaku pengepul

sangat dirasakan manfaatnya bagi para perajin karena sentra-sentra industri tersebut

lebih berfungsi sebagai pembina perajin, bukan sebagai tengkulak. Merekalah yang

merekrut para perajin dan memberi bantuan mulai sejak proses produksi sampai

dengan pemasaran. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh sentra-sentra industri

adalah:

a. Memberikan pinjaman modal kepada para perajin melalui koperasi dengan

bunga rendah.

b. Memberikan pendidikan tentang cara menenun yang baik secara gratis

terhadap perajin pemula, mereka pun diberi gaji atau upah sesuai dengan

kapasitas hasil pekerjaannya.

Page 57: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

49

c. Mendistribusikan bahan baku benang, baik buatan lokal maupun impor,

secara langsung kepada para perajin.

d. Kain tenun yang sudah jadi dan dipesan konsumen, langsung dikirim

melalui darat maupun udara sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui

oleh kedua belah pihak. Sebagian dari kain tenun tersebut disimpan sebagai

stok, tepatnya diletakkan di dalam galeri atau ruang pamer mereka.

e. Pemasaran juga dilakukan dengan bekerjasama dengan Kementerian

Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, antara lain dengan mengikuti

pameran-pameran, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Para perajin

sering diajak mengikuti pameran di beberapa kota besar di Indonesia seperti,

Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta.

Kegiatan pemasaran selain untuk memperoleh keuntungan finansial juga dapat

digunakan untuk menarik minat masyarakat terhadap produk unggulan atau produk

khas suatu daerah. Untuk itu dukungan dari pemerintah daerah juga sangat penting

dalam memperlancar kegiatan ini. Pemerintah daerah Kota Kediri salah satunya

melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan fasilitas

berupa kegiatan pameran produk unggulan daerah untuk menjembatani UMKM

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) termasuk pelaku usaha Tenun Ikat Bandar Kidul

dalam memasarkan produknya dan bertemu langsung dengan konsumennya.

Di dalam bahasa latin, pengertian tekstil dari etimologi bahasa “texere” atau

“textile” (bahasa Inggris) yang artinya selalu dihubungkan dengan kegiatan menenun.

Dengan demikian pengertian merencanakan tekstil dapat diartikan sebagai suatu

proses penyempurnaan yang dapat dilakukan pada serat benang ataupun pada kain.

Maksud dari proses ini adalah meningkatkan kualitas bahan, keindahan dan fungsi

Page 58: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

50

tekstil tersebut. Dengan demikian pengertian desain tekstil dapat diartikan sebagai

berikut:

Sebagai suatu proses kreatif yang meliputi pemikiran dan pertimbangan berbagai

aspek seperti fungsi estetis, bahan, dan proses untuk mencapai hasil (produk tekstil)

yang bernilai dan diperlukan oleh masyarakat.

Menenun adalah salah satu perwujudan dari produk tekstil yang mengutamakan

faktor struktur dan permukaannya dengan memberikan corak dan warna pada

permukaannya. Kemudian hasil dari tekstil tenun merupakan salah satu pembuatan

busana selain untuk dasar pelengkap mode yaitu ragam hias, warna dan tekstur.

(Supriyono, 1974: 24).

Berbagai pengertian telah banyak dikemukakan oleh para ahlimengenai

pertenunan. Pengertian-pengertian ini secara umum merujuk kepada pengertian yang

sama, yaitu memintal bahan-bahan tertentu yang dapat dibuat menjadi benang yang

kemudian dibuat kain atau sarung dengan menggunakan teknik-teknik dan alat

tertentu.

Alat yang digunakan untuk menenun kain secara umum adalah gedokan dan Alat

Tenun Bukan Mesin. Masih ada salah satu alat yang masih sangat tradisional adalah

gedokan yang difungsikan secara tradisional. Penggunaan alat gedokan ini dalam

membuat kain akan menghasilkan kain dengan lebar 55 cm, sehingga untuk membuat

kain sarung dengan panjang 110 cm dengan panjang dua meter dibutuhkan lebih

banyak bahan dan waktu penyelesaian satu buah kain sarung adalah 3 sampai 4 bulan.

Alat Tenun Bukan Mesin dengan menggunakan alat ini, dalam satu hari bisa

dihasilkan 3 sampai 5 meter kain dengan lebar 70, 90, dan 110 cm.

Page 59: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

51

Widati (2002: 135), dan Poerwadarminta (1989: 32), mengartikan tenun sebagai

hasil kerajinan berupa kain dari bahan yang dibuat benang (kapas, sutra, dan

sebagainya) dengan cara memasukkan bahan secara melintang pada lusi.

Alat Tenun Bukan Mesin adalah merupakan kelompok tenun tradisional, di mana

konstruksi alat ini adalah dari kayu dan dikerjakan secara manual. Ciri yang paling

menonjol pada peralatan ini adalah:

1. Efesiensi produksi yang rendah.

2. Kemampuan produksi (dalam jumlah) rendah.

3. Kualitas hasil produksi secara “teknologis” rendah.

4. Prinsip lebih menekankan pada ketinggian nilai seni tradisionalnya.

Kondisi serta keterbatasan di atas terjadi karena adanya beberapa bagian pada

peralatan tersebut belum dapat menunjang proses pertenunan sehingga kualitas dan

kuantitas produk yang dihasilkan oleh Alat Tenun Bukan Mesin belum maksimal.

Beberapa kelemahan pada Alat Tenun Bukan Mesin standar adalah:

1. Pada bagian lade, dikarenakan sistem pergerakan ini dilakukan secara manual

(dengan tangan) maka gerakan lade ini tidak konstan hal ini mengakibatkan

tingkat kerapatan benang pada hasil tenunan tidak sama sehingga kualitas dari

hasil tenunan tersebut kurang baik.

2. Konstruksi dudukan lade pada peralatan ini hanya bertumpu pada rangka bagian

atas sehingga lama kelamaan akan mengakibatkan dudukan yang tidak seimbang.

Hal ini akan menyebabkan pukulan lade atau pergerakan lade tidak merata untuk

merapatkan benang pakan.

3. Pada pergerakan pembukaan mulut lusi, permasalahannya adalah sistem

pembukaan mulut lusi tidak rata yang mengakibatkan benang lusi yang diangkat

Page 60: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

52

akan cepat putus sehingga menimbulkan beberapa sambungan pada benang lusi

tersebut yang akhirnya pada permukaan hasil tenunan menjadi tidak rata.

Keragaman budaya dan motif kain tenun di masing-masing daerah. Kebudayaan

yang khas dari Sabang sampai Merauke sudah mempunyai motif-motif sendiri dalam

hal kain tenun yang mempunyai banyak fungsi sebagai upacara-upacara adat pada

masing-masing daerah. Berbicara tentang tenun kurang menarik jika tidak

menyinggung kain tenun dari daerah lain seperti Kalimantan Timur, Sumatra Selatan,

Nusa Tenggara Timur, Lombok, Sumbawa dll. Di Indonesia bagian timur kekuatan

kain tenun ini lebih di kenal dengan sebutan tenun ikat. Yaitu teknik pewarnaan

benang yang akan di tenun dengan cara diikat sesuai dengan motif yang diinginkan

kemudian dicelupkan kedalam zat pewarna hingga menjadi benang siap ditenun.

Benang-benang yang diikat tadi fungsinya supaya yang terikat tidak bisa kemasukan

warna atau kedap air. Teknik pembuatan motif tenun ini yang diikat bisa hanya

benang lungsinya kemudian benang pakannya polos (disebut tenun ikat lungsi) atau

sebaliknya teknik pembuatan motif tenun ini yang diikat atau diberi motif hanya

benang pakannya saja (teknik ini disebut tenun ikat pakan) atau bisa juga kedua-

duanya baik benang pakan maupun benang lungsi diberi motif dengan cara diikat

sesuai motif yang diinginkan dan ukuran yang simetris atau pas (teknik ini sering

disebut dengan tenun dobel ikat). Teknik-teknik pembuatan tenun ikat ini yang

membawa nama besar kain tenun Indonesia sehingga banyak dicari wisatawan

mancanegara maupun wisatawan domestik.

Jenis tenun di Indonesia ini dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. Kain tenun biasa di Jawa.

2. Tenun songket di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung

teknik ini dikerjakan dengan berbagai teknik pembuatanya.

Page 61: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

53

3. Seni sulaman atau seni menjalin benang ini banyak terdapat di Aceh,

Minangkabau, Palembang, Tasikmalaya, Gorontalo dan Kalimantan Timur.

4. Tenun ikat atau tenun dobel ikat yang tersebar di beberapa daerah terutama di

Indonesia Timur yang menggunakan teknik ikat pakan, ikat lungsi, dan ikat

ganda. Sekalipun secara global bisa ditentukan pengelompokkannya dari kain

kain tenun tersebut, namun kenyataannya kain tenun di Nusantara ini

mempunyai pengaruh-pengaruh yang kuat antar daerah satu dengan yang

lain. Di Nusa Tenggara Timur misalnya motif, bentuk dan warna yang ada

pada kain tenun yang dihasilkan sangat mirip dengan kain tenun yang ada di

Sumatera terutama di daerah Lampung. Berbagai motif kain tenun yang

dihasilkan sangatlah beranekaragam bentuk, dan warnanya dikarenakan

masing-masing daerah mempunyai latar belakang yang berbeda. Di Bali yang

terkenal dengan keberanekaragaman budaya serta identik dengan upacara

upacara keagamaan yang sangat sakral dan sangat melekat didalam diri

masyarakatnya membuat kebudayaan ini akan berkelanjutan secara

turuntemurun. Suku Bali Aga juga memiliki aspek- aspek unik yang terkait

dengan religius mereka. Kehidupan mereka merupakan sinkritisme antar

agama.

Selanjutnya Tenun Ikat Flores merupakan bagian dari kelompok pulau-pulau di

Nusa Tenggara Timur, dan mendapat banyak pengaruh dari pulau-pulau sekitarnya.

Pengaruh-pengaruh tersebut memperkaya budaya suku-suku di Flores yang jumlahnya

mencapai hampir tiga puluh suku.Setiap suku 'mempunyai bahasa dan dialeknya

sendiri. Di bagian barat pulau Flores tinggal orang Manggarai, di bagian tengah

tinggal orang Ngada, Riung, dan Nage Keo, sedangkan dibagian timur berdiam orang

Ende, Lio, Sikka, dan Larantuka. Sebagian besar masyarakat Flores hidup dari

Page 62: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

54

bercocok tanam, beternak kerbau dan kuda. Kedua jenis hewan tersebut dipergunakan

sebagai alat pembayaran mas kawin. Dan pada umumnya kuda juga berfungsi sebagai

alat transportasi. Kepandaian menenun ini diwariskan secara turun-temurun, dan telah

di pelajari sejak mereka masih kecil. Salah satu tradisi para wanita penenun yang

menarik yaitukebiasaan memakan sirih dilakukan wanita Flores, khususnya penenun,

di sepanjang hari saatbekerja. Jenis-jenis kain tenun yang dihasilkan adalah selendang

lebar yang berfungsi sebagaiselimut bagi laki-laki dan sarung untuk wanita. Selimut

atau selendang juga digunakan sebagai penutup jenazah. Selain sebagai selimut dan

pakaian yang dijual bebas di pasaran, kain tenunikat juga digunakan sebagai

perlengkapan upacara adat sebagai pakaian adat, pakaian upacara, dan mas kawin.

Beragamnya fungsi dan banyaknya permintaan kain tenun ikat, membawa

banyak perubahan dalam proses pembuatannya. Selain digunakannya pewarna

sintetis, kini benang rayon juga digunakan sebagai bahan baku kain tenun ikat.

Meskipun demikian, kain tenun ikat yang dicelup dengan pewarna alami dan

menggunakan bahan baku tradisional yaitu benang dari kapas juga masih ada.

Pembuatan desain kain tenun ikat di Flores dilakukan dengan mengikat

benang-benang lungsi. Pekerjaan ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu,

bahkan kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Sering kali pencelupan dikerjakan

satu-persatu untuk setiap bakal kain sarun, meskipun kadang-kadang juga

dilakukan sekaligus untuk beberapa buah kain sarung. Ketika kerajaan-kerajaan

kecil di Flores masih ada, sejumlah orang bekerja khusus sebagai pembuat kain-

kain tenun untuk kebutuhan kalangan raja-raja di istana. Jika dahulu ada

pembedaan pakaian adat berdasarkan status sosial (golongan bangsawan atau

rakyat jelata), maka masa sekarang tidak lagi. Sekarang kain-kain tenun dibuat

untuk dijual ke pasaran lalu dijual lagi kepada mereka yang membutuhkannya.

Page 63: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

55

Selanjutnya ada beberapa nama kain tenun berdasarkan motifdi solor yaitu:

1. Temodol motif asli yang di tenun sendiri oleh masyarakat pulau

solor.

2. Geba motif dengan dominan benang hitam yang di tenun oleh

masyarakat solor.

Selanjunya dengan perlengkapan alat menenun, perempuan Lamaholot boleh

mengerjakan kain sarung. Untuk menjaga mutu dan nilai hudaya dari kain tenun, harus

memperhatikan desain dan motif, kerumitan, ketelitian, pewarnaan, dan keuletan kerja.

Motif dari benang asli membutuhkan waktu pengerjaan paling lama dua minggu. Motif

benang asli disebut sarung kewatek kiwan. Jenis sarung asli (kewatek kiwan) pada zaman

ini sudah langka dan cukup mahal harganya. Lebih gampang mendapatkan kain tenun

hasil modifikasi dengan benang industri atau tekstil.

Untuk dapat mengerti dan memahami pesan hidup dari ragam motif hias yang

terpatri dalam subuah kain tenun. Kita dapat menelitinya melalui desain motif yang

dihasilkan oleh kaum perempuan Lamaholot di empat gugusan pulau Flores Timur

daratan, Adonara, Solor dan Lembata. Desain motif yang diperoleh merupakan hasil

imajinasi penenun dan intervensi Tuhan dan para leluhur. Kemampuan dan kealihan

perempuan dalam mendesain motif terletak pada tingkat kerumitan, keuletan, dan

kombinasi warna pada motif yang direkayasa. Semua cara itu ditata dalam irama gerak

teratur dan sitemetis, baik dalam bentuk garis lurus, bergelombang zig-zag, titik kecil,

lingkaran, motif hewan dan tumbuhan yang berpola simetris demi menjaga nilai estetika.

c. Hasil Dalam Menenun Kain Tenun

Untuk mendapatkan satu potong kain tenun memakan waktu sampai satu

minggu mulai dari pemasangan benang sampai pada proses terjadinya menenun

hingga sampai pada tingkat finishing, hal ini yang menjadi masalah dikarenakan

Page 64: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

56

masyarakat menenun masih menggunakan masin manual. Sangat berbeda dengan

daerah-daerah lain dimana kain tenun di produksi sudah menggunakan alat yang

modern sehingga dalam peroses pembuatannya juga tidak memakan waktu yang

sangat lama.

Proses pemberdayaan kelompok tenun ikat oleh Pemerintah Desa Kalike

dilakukan dengan cara memberikan modal berupa pinjaman dengan jangka waktu

pengembalian 3 (tiga) tahun. Besaran modal yang diberikan kepada kelompok

tenun Desa Kalike yaitu Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Kendati demikian,

pemberian modal ini tidak bersifat langsung danberwujud uang tunai. Pemerintah

Desa Kalike menentukan pihak ketiga sebagai fasilitator, yang berfungsimemberi

pembinaan, pelatihan dan belanja bahan baku yang kemudian oleh pihak

fasilitator diberikan kepada kelompok tenun ikat Desa Kalike. Dengan hasil

pelatihan dan bahan baku serta alat-alat yang diberikan oleh fasilitator (pihak

ketiga) kelompok kemudian menjalankan usaha menenun dan memasarkan hasil

tenun dibantu oleh pihak Pemerintah Desa Kalike, untuk mengembalikan modal

yang telah dikucurkan tersebut.

Proses menenun kain hasil tenun ikat cukup panjang dan membutuhkan

ketelitian. Secara garis besar tahapan-tahapan menenun dilakukan dengan cara:

a) Persiapan alat tenun (alat tenun terdiri dari satu paket dengan fungsi yang

berbeda-bedanamun saling bekerja sama).

b) Persiapan bahan (bahan dasar untuk menenun ialah benang).

c) Persiapan motif (mendesain motif dengan mengunakan alat yang diberi nama

mal ).

Page 65: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

57

d) Pemintalan benang (proses pemintalan benang dilakukan dengan memintal

benang padaalat yang tersedia. Pemintalan dilakukan sesuai ukuran kain yang

hendak ditenun).

e) Pengikatan dan pewarnaan benang (cara diikat dan diselup pada pewarna

benang sesuidesain atau kebutuhan).

f) Pemisahan urat benang atau rambang serta penjemuran (hasil pencelupan di

pisahkankemudian dijemur hingga kering).

g) Persiapan Penenunan (sebelum melakukan penenunan perlu mengadakan dua

langkahawal penggunaan mesin yaitu Nyucuk atau memasukan dua urat

benang pada satulubang yang telah tersedia pada sisir mesin).

h) Penenunan (proses tenun ikat ialah proses menjalin dan menyatukan benang-

benangyang telah dipintal menjadi utuh dengan menggunakan mesin tenun

dan disebut kain).

Proses menenun kain memakan waktu 1 (satu) minggu untuk menghasilkan 2

½ meter dengan harga jual Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dengan

demikian, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, satu anggota dalam kelompok

menghasilkan 360 (tiga ratus enam puluh) lembarkain yang jika dijual dengan

harga tersebut di atas akan menghasilkan uang dengan jumlahRp.43.200.000,-

(empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Apabila dihitung keseluruhan

maka dalam tiga tahun kelompok menghasilkan 1080 (seribu delapan puluh)

lembar kain dan jika dijual, nilai uangnya Rp.129.600.000. (seratus dua puluh

sembilan juta enam ratus riburupiah).

d. Keterlibatan Kelompok Tenun

Keterlibatan adalah salah satu kunci dalam menjalankan usaha untuk

mencapai tujuan yang di harapkan bagi setiap umat manusia, salah satunya

Page 66: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

58

keterlibatan dari kolompok pengelolaan kain tenun oleh masyarakat Desa

Kalike yang dimana nilai dari kesadaran dalam membangun kelompok tenun

ini masih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada proses pembuatan kain tenun

yang masih lambat dalam mendapatkan satu potong kain tenun. Hal ini karena

para kelompok tenun tidak hanya bekerja pada tenun saja, mereka juga punya

aktifitas dalam bercocok tanam di kebun mereka karena hampir sebagian

masyarakat Desa Kalike hidup sebagai petani.

e. Jumlah Penenun Pada Setiap Kelompok di Desa Kalike

Jumlah setiap penenun pada kelompok masyarakat di Desa Kalike

yaitu:

1. Kelompok Tite Hena berjumlah 38 orang Anggota.

2. Kelompok Kakan Arin berjumlah 21 orang Anggota.

3. Kelompok Tutu Koda berjumlah 17 orang Anggota.

Dari 3 kelompok diatas peneliti memfokuskan diri pada kelompok

tenun Tite Hena, karena dianggap lebih dominan dan kompak dalam

mengerjakan kerajinan tenun, serta dapat menjawab apa yang peneliti cari

tahu.

Berdasarkan data diatas, dapat kita ketahui bahwa setiap kelompok

tenun yang berada di Desa Kalike jumlahnya tidak sama dan proses

penenunnya hanya dilakukan pada hari sabtu dan minggu, karena pekerjaan

masyarakat Desa Kalike bukan hanya menenun tetapi pekerjaan pokok mereka

adalah bercocok tanam. Bagi mereka menenun hanya sebagai salah satu cara

mempertahankan tradisi dari leluhur.

Dalam proses menenun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalike

untuk menghasilkan satu lembar kain tenun, memakan waktu sekitar 2 sampai

Page 67: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

59

3 minggu pembuatan apabila pekerjaan tersebut dilakukan rutin setiap hari

sabtu dan minggu.

Hampir semua perempuan di Desa Kalike sudah menggeluti kerajinan

tenun ikat sejak kecil. Tradisi ini diwariskan secara kekeluargaan dari ibu ke

anak, dari generasi ke generasi hampir semua rumah memiliki alat tenun yang

dipakai bertahun tahun. Hal ini juga menjadi tuntuan bagi kebudayaan dimana

dalam tradisi budaya Lamaholot perempuan yang sudah beranjak dewasa

sebelum menikah harus mampu menenun, dan pada proses pernikahan pihak

perempuan memberikan kain tenun yaitu nowi dan kewatek pada pihak laki-

laki. Ini yang mengakibatkan laki-laki tidak boleh mengambil bagian dalam

menenun. Karena di Desa Kalike Kecamatan Solor Selatan memiliki tradisi

atau budaya patriarki yang menyebabkan dominasi atau peran laki-laki yang

sangat sentral pada setiap upacra atau ritual adat sehingga laki-laki dianggap

sebagai pemimpin dan tidak boleh dilibatkan dalam pembuatan tenun karena

dianggap melanggar tradisi Lamaholot.

1. Sejarah Kelompok Tenun Tite Hena

Kelompok tenun Tite Hena dibentuk oleh salah satu Wanita yang

dalam ceritanya barasal dari pulau Adonara yang kemudian menikah dengan

orang Solor yang berada di Desa Kalike, dengan kehadiran Ibu Maria Date Sugi

ini mengajak masyarakat Desa Kalike untuk menenun hingga sekarang dan

dipertahankan oleh masyarakat Desa Kalike khususnya kelompok pengrajin

tenun Tite Hena.

2. Pekerjaan Rutin Anggota Kelompok Tenun Tite Hena

Hampir sebagian anggota kelompok tenun Tite Hena berprofesi

sebagai petani, yang mana mereka juga ikut terlibat dalam kegiatan menenun

Page 68: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

60

serta berpartisipasi dalam kegiatan upacara adat yang diselenggarakan di Desa

Kalike.

Tabel 1.3

Deskripsi Usia Dan Jumlah Dari Kelompok Tenun Tite Hena Desa Kalike

No Umur Jumlah Prosentase

1 30-40 Tahun 15 39,4 %

2 41-50Tahun 10 26,3 %

3 51-69 Tahun 8 21,0 %

4 70-76 Tahun 5 13,1 %

Jumlah 38 100%

Sumber : Data Primer Tahun 2018

Dari tabel 1.3 dapat diketahui dengan jelas Usia Dan Jumlah Dari Kelompok

Tenun Tite Hena Desa Kalike menurut usia tertinggi yaitu 15 orang dengan usia 30-

40 tahun keatas dan di ikuti yang paling kecil adalah 5 orang dengan usia yaitu 70-

76 tahun.

Tabel 1.4

Deskripsi Agenda Pertemuan Kelompok Tenun Tite Hena Desa Kalike

No Agenda Jadwal Kegiatan Pertemuan Dalam Sebulan

1. Pertemuan yang dilakukan

oleh kelompok tenun Tite

Hena.

Dilakukan pada hari minggu

saja.

Hanya dua kali pertemuan.

Sumber : Data Primer Tahun 2018.

Page 69: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

61

Tabel 1.5

Deskripsi Tingkat Pendidikan Kelompok Tenun

No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase

1 Tidak sekolah - -

2 Belum tamat SD - -

3 Tidak tamat SD 2 5,26 %

4 Tamat SD 15 39,47 %

5 Tamat SLTP 15 39,47 %

6 Tamat SLTA 6 15,78 %

7 Tamat Akademik/ Perguruan tinggi - -

Jumlah 38 100%

Sumber : Data Primer Tahun 2018

Dari tabel 1.5 dapat diketahui dengan jelas tingkat pendidikan kelompok tenun

Desa Kalike yang hanya tamat sekolah dasar yaitu mencapai 15 dan tamat SLTP 15

diurutan paling kecil adalah tidak tamatsekolah dasar 2 orang.

Page 70: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

62

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK TENUN TITE HENA DESA

KALIKE

KETUA

Maria Date Sugi

BENDAHARA

Maria Rita Kolin

WAKIL KETUA

Damia Ola

PEMASARAN

Valentina Peni Hayon

ANGGOTA PENENUN KAIN TENUN DESA KALIKE

Page 71: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

63

Tabel 1.6

Deskripsi Jumlah RT dan RW di Desa Kalike

No Dusun Jumlah RT dan RW

1. Aimatan 4 RT 2 RW

2. Pedan Pusin Bura 3 RT 1 RW

3. Lamagohang 4 RT 2 RW

4. Eliwolor 4 RT 2 RW

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

Dari tabel 1.6 dapat diketahui dengan jelas jumlah RT dan RW tertinggi adalah

Dusun Aimatan, Lamagohang dan Eliwolor masing-masing mempunyai 4 RT dan 2

RW dan disusul paling bawah adalah Dusun Padan Pasung Bura yang hanya

memiliki jumlah RT 3 dan RW 1.

Tabel 1.7

Deskripsi Jumlah Penduduk Desa Kalike Tiap Dusun

No Nama Dusun Jumlah

RT

Jumlah

RW

Jumlah

KK

Jumlah

Jiwa

Laki-laki Perempuan Total

1. Aimatan 4 2 40 95 103 198

2. Padan Pusun Bura 3 1 33 74 88 162

3. Lamagohang 4 2 54 121 135 256

4. Eliwolor 4 2 53 99 128 227

Jumlah 15 7 180 389 454 844

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

Dari tabel 1.7 dapat diketahui dengan jelas jumlah Penduduk Desa Kalike tiap

Dusun berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebanyak 454 orang.

Page 72: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

64

Tabel 1.8

Deskripsi Penduduk Desa Kalike Menurut Usia

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Prosentase

0 7 13 20 2,36 %

01-05 Tahun 30 31 61 7,22 %

06-10 Tahun 35 47 82 9,71 %

11-15 Tahun 49 48 97 11,49 %

16-20 Tahun 47 42 89 10,54 %

21-25 Tahun 35 25 60 7,10 %

26-30 Tahun 18 17 35 4,14 %

31-35 Tahun 16 25 41 4,85 %

36-40 Tahun 18 21 39 4,62 %

41-45 Tahun 31 39 70 8,29 %

46-50 Tahun 16 35 51 6,04 %

51-55 Tahun 29 30 59 6,99 %

56-60 Tahun 18 26 44 5,21 %

60 Tahun keatas 40 55 95 11,25 %

Jumlah 389 454 844 100 %

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

Dari tabel 1.8 dapat diketahui dengan jelas penduduk Desa Kalike menurut

usia tertinggi pada laki-laki yaitu usia dari 60 tahun keatas mencapai 40 0rang dan

diikuti oleh perempuan mencapai 55 tahun keatas.

Tabel 1.9

Deskripsi Data Penduduk Menurut Agama

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

No Agama Jumlah Prosentase

1. Katolik 843 99,8 %

2. Kristen - -

3. Islam 1 0,11 %

4. Hindu - -

5. Budha - -

Jumlah 844 100 %

Page 73: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

65

Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah pemeluk agama katolik

menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 843 orang, dan diurutan terakhir pemeluk

agama islam, sebanyak 1 orang.

Tabel 1.10

Deskripsi Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalike

No Mata Pencaharian Jumlah Orang Prosentase

1. PNS 9 1,08 %

2. TNI dan Polri - -

3. Pensiunan - -

4. Petani sendiri 402 48,6 %

5. Pedagang - -

6. Buruh bangunan 19 2,30 %

7. Sopir 1 0,12 %

8. Tukang ojek - -

9. Tidak bekerja 39 4,72 %

10. Belum bekerja 356 43,09 %

11. Lain-lain - -

Jumlah 826 100 %

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

Dari tabel 1.10 dapat diketahui dengan jelas mata pencaharian penduduk Desa

Kalike yang belum mendapatkan pekerjaan sebanyak 356 orang dan diikuti yang

paling kecil adalah sopir yaitu 1 orang.

Tabel 1.11

Deskripsi Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalike

No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase

1. Tidak sekolah 89 13,6 %

2. Belum tamat SD 121 18,5 %

3. Tidak tamat SD 14 2,14 %

4. Tamat SD 319 48,8 %

5. Tamat SLTP 26 3,98 %

6. Tamat SLTA 69 10,56 %

7. Tamat Akademik/Perguruan tinggi 15 2,29 %

Jumlah 653 100 %

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

Page 74: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

66

Dari tabel 1.11 dapat diketahui dengan jelas tingkat pendidikan masyarakat

Desa Kalike yang hanya tamat sekolah dasar yaitu mencapai 319 dan diurutan paling

kecil adalah tamat akademik atau perguruan tinggi hanya berkisar 15 orang saja.

Tabel 1.12

Deskripsi Sarana Prasarana Desa Kalike

No Jenis Sarana Prasarana Nama Sarana Prasarana Kondisi

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) TK/PAUD Rusak ringan

2. TK/RA - -

3. MI/SD - -

4. Gedung pertemuan/aula - -

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

Tabel 1.13

Deskripsi Sarana Prasarana Desa Kalike

No Jenis Sarana

Prasarana

Nama Sarana

Prasarana

Lokasi Kondisi

1. Kesehatan Polindes Dusun Aimatan Baik

2. Kesehatan Rumah bersalin Dusun Aimatan Baik

3. Pendidikan TK-PAUD dan SMA

Negeri Satu Solor

selatan

Dusun Aimatan Rusak ringan

4. Olahraga Lapangan bola kaki Dusun Aimatan Kurang baik

5 Kesehatan Sumur gali Dusun Aimatan, Padan

Pusun Bara dan

Lamagohang

Kurang baik

6. Kesehatan Sumur gali Dusun Eliwolor Baik

7. Infrastruktur Balai desa Dusun lamagohang Kurang baik

8. Kesehatan Gedung posyandu Dusun lamagohang Baik

Page 75: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

67

9. Pendidikan Rumah guru Dusun lamagohang Rusak

10. Kesehatan Perpipaan Lamanu-kalike Rusak

11. Infrastruktur Jalan desa Kalike Rusak ringan

12. Kebudayaan Rumah adat Kampung lama Rusak rehabilitasi

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

D. Pemerintahan Desa Kalike

Pada bagian ini akan dipaparkan Landasan Filosofis Pembagunan, Visi-Misi

Pemerintah Desa Kalike, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalike.

1. Landasan Filosofis Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi

atau keadaan yang lebih baik dari kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan

pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari pusat, daerah hingga ke

level desa dan harus terintegrasi antara tingkatan pemerintah. Bahwa desa adalah

tingkat pemerintah terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, maka pembangunan pedesaan harus menjadi fokus dari pembangunan

nasional, Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan

desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antara ruang,

waktu dan fungsi pemerintahan desa. Pemerintah Desa Kalike dalam rangka

melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang

berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan yang

baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan.

Page 76: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

68

Pada sisilain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu

aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan

keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan

yang dilaksanakan.

2. Visi

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi

desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang

direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui

berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat

potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari

perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan salah satu langkah penting

dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi pembangunan Desa Kalike tahun 2015-2020 disusun berdasarkan pada

sumber utama dari visi kepala desa yang telah terpilih melalui proses pemilihan

kepala desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kalike saat ini, dan terkait

dengan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), maka untuk

pembangunan Desa Kalike pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2015-2020),

disusun visi sebagai berikut

“Terwujudnya Masyarakat Desa Kalike Yang Sehat, Sejahtera Dan Cerdas

Dengan Terpenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat”

a. Desa yang mandiri berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa masyarakat

Desa Kalike mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan

masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan

Page 77: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

69

dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian

secara luas.

b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki

ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.

c. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah masyarakat

yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta mampu

memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan

pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar

tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang,

pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram serta

memenuhi infrastruktur transportasi jalan yang baik dan layak).

3. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut :

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa

seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.

b. Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong derajat

kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan

hidup yang lebih panjang.

c. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong

peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya

saing yang lebih baik.

Page 78: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

70

d. Meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi dengan mendorong semakin

tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian dalam arti luas,

industri dan pariwisata.

e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan,

kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

f. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan

pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

Program pembangunan desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana yang

telah disepakati melalui musyawarah desa untuk dapat dilakukan dalam pelaksanaan

pembangunan enam tahun ke depan, dapat diuraikan ke dalam empat bidang kegiatan sesuai

amanat undang-undang adalah sebagai berikut.

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a) Penghasilan tetap aparatur desa.

b) Biaya operasional perkantoran.

c) Biaya operasional RT/RW.

d) Operasional BPD.

e) Tunjangan BPD.

f) Bimtek tentang tupoksi pemerintah desa, BPD dan lembaga sosial desa.

g) Pengadaan seragam anggota linmas.

h) Pembentukan Bumdes.

2 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a) Pengadaan sarana prasarana olahraga bagi organisasi karang taruna.

b) Penempatan Poloair.

Page 79: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

71

c) Pengawasan kebakaran hutan.

d) Pengadaan peralatan keterampilan kerja bagi remaja atau karang taruna.

e) Pengadaan sarana buku dan bahan bacaan bagi masyarakat.

f) Pengadaan seragam anggota linmas dan perlengkapannya.

g) Bantuan intensif dan oprasional anggota Linmas.

3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a) Pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas anggota PKK desa.

b) Pelatihan cara memberikan pupuk dan obat organik.

c) Pelatihan penangkapan ikan.

d) Pelatihan tenun ikat.

e) Pelatihan permebelan kayu.

f) Pelatihan kader posyandu.

g) Penguatan lembaga adat.

h) Pelatihan sanggar seni budaya.

i) Pelatihan keterampilan usaha kecil dan industri rumah tangga.

j) Pelatihan menajemen organisasi bagi gapoktan dan poktan.

k) Pelatihan keterampilan bagi kaum ibu.

l) Pelatihan anggota linmas.

m) Pelatihan pengelolaan dana.

n) Pengadaan profil desa.

o) Bimtek tentang tupoksi pemerintah desa, BPD dan lembaga sosial desa.

Page 80: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

72

Gambar : Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kalike

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

BPD DESA KALIKE

Marianus Doni Kolin

KAUR KEUANGAN

Yustina Tadaina Kolin

KASIE

PEMBANGUNAN

Andreas Ado Wokal

DUSUN AIMATAN

Martinus Maran Wokal

KASIE

PEMERINTAHAN

Kor. Kopong Herin

DUSUN ELIWOLOR

Petrus Layo Herin

KAUR UMUM

Rofinus Laga Herin

SEKERTARIS DESA

Kor. Kopongsama Kolin

KAUR

ADMINISTRASI

Maria Ema Lewar

DUSUN PADAN

PUSUN BURA

Jevrianus Ataraya Herin

DUSUN

LAMAGOHANG

Yakobus R. Herin Kolin

KEPALA DESA KALIKE

Antonia Lina Kolin

LEMBAGA ADAT

Dominikus Doni Herin

KASIE KESRA

Karolus B. Wokal

Page 81: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

73

a. Kepala Desa : Antonia Lina Kolin

b. Sekretaris Desa : Kor. Kopongsama Kolin

c. Kasie Pemerintahan : Kor. Kopong Herin

d. Kasie Pembangunan : Andreas Ado Wokal

e. Kasie Kesra : Karolus B. Wokal

f. Kaur Keuangan : Yustina Tadaina Kolin

g. Kaur Administrasi : Maria Ema Lewar

h. Kaur Umum : Rofinus Laga Herin

i. Kepala Dusun Aimatan : Martinus Maran Wokal

j. Kepala Dusun Padan Pusun Bura : Jevrianus Ataraya Herin

k. Kepala Dusun Lamagohang : Yakobus R. Herin Kolin

l. Kepala Dusun Eliwolor : Petrus Layo Herin

Page 82: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

74

Gambar : Susunan Struktur Organisasi BPD Desa Kalike

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018.

KETUA BPD DESA KALIKE

Marianus Doni Kolin

WAKIL KETUA BPD

Yakobus Kodaopun Wokal

SEKERTARIS BPD

Laurensius L. Wokal

ANGGOTA BPD

Mikael Lela Wokal

ANGGOTA BPD

Elisabeth Kina Sogen

Page 83: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

75

a. Ketua : Marianus Doni Kolin

b. Wakil Ketua : Yakobus Kodaopun Wokal

c. Sekretaris : Laurensius L. Wokal

d. Anggota : Mikael Lela Wokal

e. Anggota : Elisabeth Kina Sogen

Page 84: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

76

Gambar : Peta Desa Kalike

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

Page 85: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

77

Gambar : Semua Kelembagaan Yang Ada Di Desa Kalike

Sumber Profil Desa Kalike Tahun 2018

Page 86: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

78

BAB III

ANALISIS DATA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI

PENGELOLAAN KAIN TENUN OLEH PEMERINTAH DESA KALIKE TAHUN

2018

A. Deskripsi Informan

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis data, yang telah dikumpulkan

selama di lapangan atau lokasi penelitian. Dengan mengunakan teknik pengumpulan

data yaitu: Observasi, interview dan dokumentasi. Informan yang dipilih dalam

penelitian ini berjumlah 15 orang dan terdiri dari berbagai pihak yang terlibat

langsung dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kain tenun

oleh Pemerintah Desa Kalike. Berikut ini deskripsi informan berdasarkan kelompok

umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kedudukan, dan pekerjaan. Adapun deskripsi

informan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Deskripsi Informan berdasarkan Umur

Tabel 3.1

Identitas informan berdasarkan Umur

No Umur Jumlah Persentase

1 31 Tahun 3 20 %

2 48 Tahun 4 26.6 %

3 50 Tahun 5 33.3 %

4 52 tahun keatas 3 20 %

Jumlah 15 100 %

Sumber: Data primer hasil wawancara pada informan tahun 2018

Page 87: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

79

Dari data pada tabel 3.1 diatas menggambarkan kematangan masyarakat dan

Pemerintah Desa Kalike dalam memberikan pernyataan maupun pendapatnya.

Sehingga akan diperoleh informasi yang akurat dan objektif mengenai

pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kain tenun oleh Pemerintah Desa

Kalike.

2. Deskripsi Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2

Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase

1 Laki-laki 6 40

2 Perempuan 9 60

Jumlah 15 100 %

Sumber: Data primer hasil wawancara pada informan tahun 2018

Dari data pada tabel 3.2 diatas menunjukan bahwa informan berjenis kelamin

Perempuan lebih mendominasi dari jenis kelamin Laki-laki. Disesuaikan dengan

keadaan objektif dilapangan.

3. Deskripsi Informan berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.3

Identitas informan berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Prosentase

1 SD 3 20 %

2 SMP 2 13.3 %

3 SMA 4 26.6 %

4 S1 3 20 %

Jumlah 15 100

Sumber: Data primer hasil wawancara pada informan tahun 2018

Page 88: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

80

Dari data pada tabel 3.3 diatas menunjukan sebagian besar informan berpendidikan

SMA yaitu sebesar 4 orang, diikuti oleh informan berpendidikan S-1 dan SD sebesar 3

orang dan informan berpendidikan SMP sebesar 2 orang menempati urutan paling kecil.

4. Deskripsi Informan berdasarkan Kedudukan

Tabel 3.4

Identitas Informan berdasarkan Kedudukan

No Kedudukan Jumlah Prosentase

1 Pemerintah Desa Kalike 6 40 %

2 Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa

Kalike 9 60 %

Jumlah 15 100 %

Sumber: Data primer hasil wawancara pada informan tahun 2018

Dalam data informan berdasarkan kedudukan pada tabel 3.4 menggambarkan

bahwa, informasi yang diperoleh berasal dari informan yang menduduki jabatan atau bidang

tertentu, sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui

pengelolaan kain tenun oleh Pemerintah Desa Kalike.

5. Deskripsi informan berdasarkan

Tabel 3.5

Identitas Informan berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Jumlah Prosentase

1 PNS 3 20 %

2 Pemerintah Desa 6 40 %

3 Petani 6 40 %

Jumlah 15 100%

Sumber: Data primer hasil wawancara pada informan tahun 2018

Page 89: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

81

Dari data tabel 3.5 tersebut, menggambarkan variasi pekerjaan informan yang

memberikan pernyataan dan pendapat sehingga dapat dilihat berbagai respon dari aparat

pemerintahan dan masyarakat.

A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN TENUN

OLEH PEMERINTAH DESA KALIKE TAHUN 2018

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 12

disebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam

memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat

membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini

mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi

masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program

pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup

pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta

penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa

pelatihan, workshop, pemodalan atau permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan

sarana prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang

ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan

masyarakat.

Page 90: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

82

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kain tenun dapat menjaga nilai dan

tradisi dari nenek moyang agar budaya dan keanekaragaman yang diletakan tidak terkikis

oleh masa, kain tenun diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengangkat

perekonomian dalam masyarakat khususnya di tingkatan desa sesuai tujuan dari tujuan

hidup masyarakat dan mendorong masyarakat dalam pemberdayaan di desa.

a. Hasil Penelitian

1. Pemberdayaan Masyarakat

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan

Masyarakat,dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang

digunakan dalampembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan

kemampuan dan kemandiriandalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara (Pasal 1 , ayat (8) ).

Pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat

terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan.

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum

mencukupi atau layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan,

kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya

produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses

pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat,

melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk

memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah

keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat,

tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti

kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok

Page 91: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

83

dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial

dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat

di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam

proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh

karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan,

pembudayaan danpengamalan demokrasi.

Program pengentasan kemiskinan perlu melibatkan wanita melalui

pemberdayaan dengan pemanfaatan sumberdaya perdesaan. Kurangnya akses dan

kontrol wanita terhadap sumberdaya sangat berpengaruh terhadap kemiskinan,

wanita paling menderita ketika masyarakat mengalami kelangkaan sumberdaya.

Sesuai dengan rekomendasi untuk pencapaian pembangunan yaitu meningkatkan

peran wanita dalam proses pembangunan. Program pembangunan akan berhasil

dengan meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat sesuai salah satu

pembangunan millennium dengan salah satu indikator mendorong kesetaraan

gender dan pemberdayaan wanita dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan

hidup.

a) Keyakinan masyarakat tentang manfaat pengelolaan kain tenun

Ketika masyarakat di ajak untuk sadar dalam manfaat pengelolaan kain

tenun, maka masyarakat akan merasa pesimis dan merasakan bahwa hal

tersebut tidak akan bermanfaat. Hal ini karena selama ini belum di rasakan

secara pasti akan manfaat tersebut. Juga di rasakan oleh masyarakat bahwa

pengelolaan kain tenun saat ini belum menyelesaikan masalah secara

optimal dalam rumah tangga masyarakat.

Page 92: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

84

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu narasumber yaitu Kepala

Desa Kalike Ibu Antonia Lina Kolin berdasarkan hasil wawancara sebagai

berikut:

“Kami menenun hanya dua hari dalam satu minggu. Ini yang

menyebabkan lambatnya proses penyelesaian kain tenun dan

kurangnya kesadaran bagi teman-teman dalam kelompok tenun untuk

hadir setiap dua hari yang sudah menjadi kesepakatan bersama yaitu

hari jumat dan sabtu”.(Wawancara tanggal 28 Agustus 2018)

Hal ini disampaikan lagi oleh salah satu anggota penenun Tite Hena

dari Desa Kalike yaitu Ibu Rofina Jedo Moron, menyatakan bahwa:

“Jika melihat cara menenun dari tempat lain secara kekompakan

kelompok tenun mereka sangat baik dan selalu bersama dalam

melakukan tenun setiap hari yang sudah menjadi kesepakatan mereka

dalam kelompok, hal ini yang memotivasi saya dalam menggerakan

kelompok kami agar mengikuti kelompok lain yang secara

kekompokan mereka”.(Wawancara Tanggal 29 Agustus 2018)

Hal yang sama dipertegas juga oleh anggota kelompok tenun Tite Hena

yaitu Ibu Lusia Oen Molor, menyampaikan bahwa:

“Butuh kerjasama dalam kelompok tenun agar apa yang menjadi tugas

kami dalam kelompok kami dalam menenun bisa berjalan dengan baik

dan harus saling mengingatkan untuk terus hadir pada hari yang sudah

menjadi kesepakan kami bersama dan kalau bisa teman yang kurang

aktif dalam menenun harus dikasih pemahaman terhadap manfaat

dalam membuat tenun. Hal ini yang kami sedang lakukan di kelompok

kami agar kolompok yang sudah di bentuk pada tahun 2016 ini tetap

bertahan”.(Wawancara Tanggal 29 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik suatu landasan untuk

melihat dan menarik benang merah pada setiap statement yang di

sampaikan pada sang peneliti bahwa dapat kita ketahui masih banyak

masalah dalam para perajin tenun ikat pada masyarakat Desa Kalike, hal ini

yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan kain tenun, minimnya kesadaran pada

Page 93: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

85

anggota kelompok tenun dan kurangnya kordinasi antara sesama anggota

kelompok tenun sehingga menjadi problematika untuk mencapai satu

keberhasilan.

Pembentukan kelompok tenun pada tahun 2016 oleh masyatrakat dan

disertakan oleh pemerintah Desa Kalike hingga sampai hari ini belum

berjalan dengan baik disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dan

monitoring yang dilakukan oleh stekholders desa, sehingga masyarakat

yang terlibat dan menyepakatan pembentukan kelompok tenun masih

menganggap bahwa hasil dari pembuatan tenun ikat ini belum mencapai

maksimal dalam kebutuhan ADRT bagi masyarakat desa.

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi serta visi dan misi

Kepala Daerah untuk memajukan dan melestarikan kearifan lokal dibidang

tenun sehingga masyarakat diajak untuk melakukan aktifitas menenun agar

nilai dan tradisi dari leluhur tidak pudar dan terkikis oleh masa yang akan

datang, pemerintah daerah juga melakukan kerja sama dengan setiap

pemerintah desa untuk meningkatkan pemberdayaan di bidang tenun dan

mencari pasaran di luar daerah sehingga tenun yang diproduksikan bisa

menjadi solusi ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

b) Membangun keyakinan akan manfaat pengelolan kain tenun

Melihat kondisi tersebuat pada masyarakat sehingga pemerintah daerah

melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur

melakukan monitoring pada Desa Kalike untuk memastikan ada atau tidak

kelompok pengelolaan kain tenun sehingga akan di kawal dan memberikan

operasioanal dana untuk menjalankan kegiatan tenun sehingga menjadi

salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi ibu-ibu rumah tangga untuk

Page 94: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

86

mendapatkan dana atau uang dalam menjalankan keberlangsungan hidup

mereka.

Terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Flores Timur

melalui dinas perindustrian dan perdagangan untuk meyakinkan masyarakat

bahwa pengelolaan kain tenun akan mendapat banyak manfaat untuk

kebutuhan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh Perangkat Desa Kalike

Bapak Kor Kopong Kolin mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pemerintah desa selalu mendukung penuh keinginan

masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam kerajinan tenun dan

pemerintah desa juga memberikan bantuan untuk setiap kelompok yang

akan diusul masyarakat dalam pengelolaan apa saja, intinya kelompok

yang dibentuk punya tujuan dan manfaat untuk kelestarian hidup

masyarakat dalam mencapai ekonomi keluarga”.(Wawancara Tanggal

29 Agustus 2018)

Hal ini juga disampaikan lagi oleh salah satu staf Pemerintah Desa

Kalike Bapak Kornelis Kopong Herin menyampaikan bahwa:

“Kami sebagai Pemerintah Desa Kalike selalu melakukan pengawasan

dan mendampingi kegiatan pada kelompok tenun ikat, karena pada

waktu pembentukan kelompok pengelolaan kain tenun kami

menyepakati untuk selalu aktif memberikan dorongan dan dukungan

untuk para kelompok salah satu dukungan kami sebagai pemerintah

desa adalah dengan menganggarkan melalui APBDes. Tujuan kami

untuk tetap mempertahankan kelompok tenun ini”.(Wawancara

Tanggal 30 Agustus 2018)

Hal ini dipertegas oleh salah satu kepala Dusun Desa Kalike yaitu

Bapak Martinus Maran Wokal menjelaskan bahwa:

“Memang ada anggaran yang kami alokasikan untuk setiap kelompok

pengerajin tenun salah satu tujuan kami agar kelompok yang dibentuk

ini bisa bertahan dan bermanfaat dalam mendapatkan anggaran untuk

kebutuhan rumah tangga masyarakat kami. Kami pemerintah desa juga

lagi mencari pamasaran bagi penjualan hasil tenun mereka hingga

sampai sekarang kami baru membuka kerja sama dengan Dinas

Page 95: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

87

Perindustrian dan Perdagangan untuk menjual hasil tenun mereka

keluar daerah”.(Wawancara Tanggal 30 Agustus 2018)

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Kalike sangat memberikan dukungan

penuh terhadap kelompok pengelolaan tenun melalui pengangaran dana

desa, tujuan untuk selalu menjaga jalannya kelompok tenun yang sudah di

bentuk sejak tahun 2016 dan Pemerintah Desa Kalike sama-sama mencari

jalan atau relasi untuk menjual hasil tenunan mereka dalam menjaga asa

lajunya kelompok tenun, Pemerintah Desa Kalike juga sudah membuka

hubungan kerjasama dengan pemerintah dinas perindustrian dan

perdagangan, guna mambahas soal pemasaran barang atau tenun masyarakat

Desa Kalike yang menjadi solusi dalam anggaran rumah tangga mereka.

Masalah dalam pemasaran masih sangat berpengaruh pada tingkat

semangat para kelompok tenun di Desa Kalike sehingga pemerintah desa

harus bekerja ekstra dalam mencari solusi terkait pemasaran tenun ikat ini

sehingga tidak menimbulkan kejenuhan bagi para pengelolaan kain tenun,

meskipun Pemerintah Desa Kalike telah menganggarkan APBDes untuk

kelompok pengelolaan kain tenun tapi belum memuaskan masyarakat dalam

mengatasi masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dapat

mempengaruhi tingkat kedisiplinan kelompok tenun untuk menjalankan

kegiatan mereka, monitoring dan pengawasan harus ekstra dan mampu

menjelaskan kepada kelompok tenun agar dapat memberikan efek jerah dan

keyakinan untuk tetap mempertahankan aktifitas dibidang tenun.

Page 96: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

88

c) Pemberiaan pembinaan dan pelatihan pada kelompok tenun

Masalah keterampilan dan inovasi dalam memberikaan motif pada kain

tenun sangat mempengaruhi nilai jual di pasaran. Maka dari itu Pemerintah

Desa Kalike memberikan pelatihan bersama dengan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupetan Flores Timur untuk memberikan pelatihan dan

mengajarkan mereka dalam memberikan motivasi yang inovatif agar dapat

bersaing dalam dunia pasar, tidak hanya itu saja pemerintah juga

memberikan gambaran baru tentang alat tenun yang modern agar

memudahkan kelompok tenun agar cepat dalam menenun.

Hal ini telah di sampaikan oleh salah satu anggota kelompok tenun Tite

Hena yaitu Ibu Juliana Barek Wokal menyampaikan bahwa:

“Pelatihan pernah dilakukan oleh pemerintah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan waktu itu pada tahun 2017 bulan april tanggal 7 hanya

menjelaskan bagaimana memberikan warna kain tenun dan alat tenun

yang modern, tapi waktu itu tidak sampai pada tahap akhir sehingga

sampai pada saat ini, kami masih mengalami kekurangan pengetahuan

dalam memberikan warna dan mengunakan alat baru yang diusulkan

oleh pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan”.(Wawancara

Tanggal 30 Agustus 2018)

Hal serupa juga disampaikan lagi oleh salah satu anggota kelompok

tenun Tite Hena yaitu Ibu Petronela Pelewan Ina manyampaikan bahwa:

“Memang ada pelatihan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan

perdagangan, tetapi kami lebih nyaman dengan motif yang sudah ada

sejak nenek moyang karena kami menenun ini juga menjadi kebutuhan

dalam tradisi adat kami sehingga ini yang menjadi pertimbangan kami

untuk mengikuti arahan pada waktu pelatihan yang di lakukan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan waktu itu”.(Wawancara Tanggal

30 Agustus 2018)

Hal ini dipertegas oleh salah satu masyarakat dari kelompok tenun Tite

Hena yaitu Ibu Kristina Kewa Wokal menyampaikan bahwa:

Page 97: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

89

“Pemberian bimtek dari Pemerintah Desa Kalike dengan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan kepada kami tapi belum maksimal

karena pelatihan yang di berikan terhadap kelompok tenun hanya

berjalan satu kali hingga sampai pada saat ini belum ada lagi kegiatan

yang diberikan terhadap kami, sehingga kami menjalankan tradisi

tenun ini berdasarkan inisiatif kami dan kelompok

sendiri”.(Wawancara Tanggal 3 Sebtember 2018).

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Kalike sudah membangun kerja sama

dengan instansi tetapi masalah pemasaran kain tenun hasil olahan dari

masyarakat pengrajin kain tenun Desa Kalike masih sangat memprihatinkan.

Hal ini dapat kita lihat pada masalah pemasarannya masih belum laku secara

baik dalam dunia pasar.

Problem yang menjadi titik kegagalan pemasaran terhadap kain tenun

disebabkan oleh tingkat kualitas kain yang di produksi oleh Masyarakat Desa

Kalike. Motivasi dan dorongan sering dilakukan oleh pemerintah Desa

Kalike melalui pemberian bimtek yang diberikan oleh Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur.

Faktor lain dalam pengrajin kain tenun adalah masalah motif kain

tenun yang kurang berinovatif dalam dunia pasaran sehingga tidak bisa

bersaing dan menarik minat masyarakat yang dari luar daerah untuk membeli

prodak mereka. Hal ini meski sudah dijelaskan dan diberikan pandangan baru

pada pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

terhadap nilai inovasi dalam memberikan warna atau motif kain, tujuannya

agar bisa bersaing dalam dunia usaha dan tuntutan pasar. Masalah motif ini

menjadi masalah seriusyang dihadapi oleh kelompok penenun karena akan

bertolak belakang dengan nilai budaya pada pemberian kain tenun, karena

kain tenun yang di tenun juga menandakan salah satu ciri khas dari daerah

Page 98: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

90

asal dan tuntutan secara tradisi atau upacara ada pada Masyarakat Desa

Kalike.

2. Modal Sosial

a) Mewujudkan jaringan sosial antara kelompok pengrajin tenun dengan

Masyarakat Desa Kalike dalam pengelolaan kain tenun.

Kemampuan merupakan daya kekuatan atau tenaga untuk melakukan

suatu kegiatan. Kemampuan dapat dimiliki oleh siapapun dan kelompok

apapun, dengan melatih melalui pendidikan yang ada. Pada proses peningkatan

kemampuan masyarakat tentu mengalami banyak kendala, karena dibutukan

ketekunan dan kesabaran yang berada. Hal ini didasarkan pada latar belakang

masyarakat itu sendiri dan kultur yang dimilikinya. Masyarakat Desa Kalike

merupakan salah satu desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan kain tenun.

Kemampuan juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Desa Kalike untuk memperkuat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki

masyarakat Desa Kalike Kecamatan Solor Selatan dalam pengelolaan kain

tenun. Tujuan dari peningkatan kemampuan ini adalah untuk menciptakan

masyarakat yang mandiri dengan pembekalan pelatihan yang diberikan oleh

pihak Pemerintah Desa Kalike atau pihak lain dalam pengelolaan kain tenun.

Seperti halnya masyarakat Desa Kalike selama ini telah menunjukan

peran aktifnya di seluruh aspek kegiatan pembangunan baik fisik maupun

nonfisik. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut merupakan hasil

kesepakatan dari proses musyawarah antara masyarakat, lembaga

kemasyarakatan dan pemerintah desa. Partisipasi ini dimulai dari awal proses

Page 99: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

91

penyusunan perencanaan yang melibatkan seluruh unsur atau elemen

masyarakat dan pemerintah desa sampai dengan kemampuan sehingga tersusun

suatu rencana kegiatan.

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antara

banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan

kelompok lain. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang

formal maupun bentuk informal. Hubungan sosial adalah gambaran atau cermin

dari kerjasama dan kordinasi antara warga yang didasarkan oleh ikatan sosial

yang aktif dan bersifat resiprosikal. Jaringan sosial juga sebagai pemetaan dan

pengukuran hubungan dan interaksi dalam sebuah kesatuan lembaga lokal yang

melibatkan orang, kelompok masyarakat, informasi dan beragam pelayanan

sosial didalamnya pengelolaan kain tenun berbasis masyarakat.

Hal ini telah disampaikan oleh salah satu Perangkat Desa Kalike yaitu

Ibu Yustina Tada Ina Kolin mengatakan bahwa:

“Penanganan masalah pengelolaan kelompok tenun tidak mudah dan

untuk mengatasinnya kami memerlukan bantuan dan kerja sama

dengan pihak lain. Oleh karena itu kami dari pemerintah Desa Kalike

membentuk jaringan kerjasama, guna mengatasi masalah dan

memberikan harapan untuk selalu aktif pada kegiatan yang sudah

dibentuk”.(Wawancara Tanggal 4 Sebtember 2018)

Langkah yang hampir sama juga dilakukan oleh ketua dari kelompok

tenun Tite Hena yaitu Ibu Maria Date Sugi mengatakan bahwa:

“Agar kami selalu bersemangat dalam pengelolaan kain tenun, kami

harus melakukan pertemuan rutin dengan menghadirkan Pemerintah

Desa dan Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga

kami mendapatkan penyegaran. Melalui kegiatan ini kami

mendapatkan informasi-informasi baru yang tentunya akan

menguatkan niat kami dalam kelompok kami”.(Wawancara Tanggal 6

Sebtember 2018)

Page 100: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

92

Dapat dicermati bahwa cara yang telah dilakukan untuk membentuk

jaringan ini adalah dengan melakukan pertemuan rutin membahas khusus

tentang pengelolaan kain tenun. Personal yang terlibat dalam pengelolaaan kain

tenun untuk diberikan motivasi, semangat, inspirasi bahwa pengelolaan kain

tenun memiliki penanganan yang serius, guna mencapai sebuah keberhasilan.

Untuk membentuk jaringan juga melakukan survei pasar terhadap

pemasaran hasil-hasil keterampilan dari kain tenun. Hal ini karena masyarakat

dapat memanfaatkan kain tenun menjadi barang yang akan berguna untuk

memenuhi kebutuhan maupun untuk dijual.

Proses pengembangan potensi dilakukan dengan melibatkan

masyarakat Desa Kalike sebagai pertisipan yang memberikan hasil dari apa

yang dilakukan untuk mengembangkan potensinya. Sebagaimana yang

dipaparkan oleh pemerintah Desa Kalike potensi yang dimilki masyarakat desa

kalike dalam pengelolaan kain tenun didasarkan karena tingkat penghasilan kain

tenun yang cukup tinggi.

Latar belakang dari penduduk Desa Kalike juga dapat dikatakan

memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, (yang belum bekerja

mencapai 43.09%, dan yang tidak bekerja mencapai 4,72%,), sehingga dapat

diberdayakan dalam pengelolaan kain tenun. Tujuan dari pemberdayaan

masyarakat ini merupakan program agar masyarakat berperan aktif dalam

pengelolaan kain tenun, yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan

masyarakat sendiri dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu penunjang dalam peningkatan

kemampuan masyarakat. Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat dapat

meningkatkan kemampuan dan kecerdasan masyarakat sehingga masyarakat

Page 101: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

93

mengerti dan memahami akan penjelasan yang diberikan. Fungsi dari

pendidikan ini untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang

dimiliki oleh masyarakat, yakni Masyarakat Desa Kalike dalam pengelolaan

kain tenun. Manfaat lain dari jenjang pendidikan mempengaruhi dalam

pengelolaan kain tenun. Masyarakat Desa Kalike semakin cermat dalam

menenun dan memanfaatkan kain tenun sebagai solusi dalam kebutuhan rumah

tangga.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah

satu staf Desa yaitu Bapak Emanuel Herin mengatakan bahwa:

“Menurut data yang kami punya, tingkat pendidikan Masyarakat Desa

Kalike baik soalnya rata-rata paling banyak mendapatkan akses

pendidikan. Sebenarnya kalo pengaruh antara tingkat pendidikan

masyarakat sama, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kain tenun

menurut kita tidak ada pengaruh justru yang paling berat kebiasaan

tidak disiplin kehadirannya”.(Wawancara Tanggal 5 Sebtember 2018)

Dari hasil wawancara diatas, tingkat pendidikan Masyarakat Desa

Kalike dapat dikatakan cukup baik, hal ini didasarkan pada tingkat kecerdasan

Masyarakat Desa Kalike rata-rata telah mendapatkan akses pendidikan. Akan

tetapi diakui oleh salah satu staf Pemerintah Desa Kalike sendiri bahwa

pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap proses pengelolaan kain tenun

tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Kesulitan terbesar yang dihadapi justru

dalam merubah kebiasaan anggota tenun yaitu budaya tidak disiplinnya hadir

dalam kegiatan yang dilakukan.

Berbicara mengenai tingkat pendididkan masyarakat, untuk menempuh

pendidikan yang didapatkan masyarakat berbeda-beda pula. Dengan demikian

ini juga dapat berpengaruh pada tingkatan pendidikan masyarakat. Pendidikan

formal yang diperolah masyarakat mempunyai jenjang dan waktu-waktu

Page 102: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

94

tertentu, sehingga pendidikan formal mempunyai pengaruh dan manfaat yang

lebih besar. Pendidikan informal yang diperolah masyarakat didapat dari

pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar dan pada umumnya tidak

memiliki waktu tertentu, sehingga pengaruh pada pendidikan seseorang tidak

begitu dirasakan manfaat dalam mempengaruhi tingkat pendidikan oleh orang

tersebut.

b) Terbentuknya jaringan sosial antara warga dan pengurus pada pengelolaan kain

tenun.

Jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-

simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu

atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, tema, keturunan dan lain-

lain. Analisis jaringan sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan

ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah

hubungan antara aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul.

Masyarakat Desa Kalike mempunyai ikatan yang masih kuat dalam

kehidupan bermasyarakat. Ikatan kekeluargaan yang ada membuat jalinan

hubungan antar penduduk semakin menguatkan jaringan sosial antar warga.

Hubungan dan kedekatan antar warga semakin menguatkan tumbuhnya rasa

saling percaya dalam pengelolaan kain tenun. Hal ini terungkap seperti hasil

wawancara dengan Kepala Desa Kalike yaitu Ibu Antonia Lina Kolin

mengatakan bahwa:

“Sebagai sesama warga Desa Kalike, kami merasakan bahwa kami

adalah satu keluarga yang mempunyai kesamaan dalam beberapa hal.

Perbedaan yang ada dalam hubungan kemasyarakatan memperkaya

jalinan hubungan kami sehingga tidak akan menimbulkan masalah

yang berarti. Siapapun yang menjadi penenun kain tenun akan berhasil

dengan baik. Kami selalu mendukung dan mendorong

mereka”.(Wawancara Tanggal 5 Sebtember 2018)

Page 103: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

95

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tampak bahwa jaringan

sosial beroperasi yang ada pada masyarakat Desa Kalike terdiri dari banyak

tingkatan, mulai dari keluarga hingga masyarakat yang lebih luas, dan

memegang peranan penting dalam menentukan cara memecakan masalah,

menjalankan organisasi dalam masyarakat, serta derajat keberasilan seorang

individu dalam mencapai tujuan. Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu

jaringan sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antara simpul yang dikaji.

Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor

individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang

mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis perhubungan.

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan kerjasama

antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan

interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama

masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh.

Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain. Mereka kemudian

membangun inter-relasi yang kental, baik bersifat formal maupun informal.

Jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para

anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu. Pada pelaksanaannya

melakukan mobilisasi sumber ini tidak terlepas dari peran pemerintah dengan

melakukan pengalihan sumber bagi warga masyarakat yang saat ini dikenal

dengan bantuan stimulan. Jaringan kerja dalam pemberian pelayanan, dalam

pelaksanaannya para pelaku kerjasama ini tergantung dalam agen-agen tertentu

melakukan penilaian pada bagian mana yang bisa dilakukan kerjasama.

Page 104: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

96

3. Partisipasi Masyarakat

a) Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kain tenun

Salah satu ciri dari pembangunan adalah partisipasi aktif dari

masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat perlu

dibina dan terus ditingkatkan agar pembangunan mencapai sasaran yang

diharapkan. Untuk membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan diperlukan usaha-usaha nyata dengan berbagai jalan, dangan

harapan lama-kelamaan partisipasi aktif masyarakat akan tumbuh dengan

sendirinya.

Partisipasi tidak datang dengan sendirinya, namun dibutuhkan usaha-

usaha untuk menumbuhkannya dangan kemampuan, ketekunan dan waktu.

Untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar tersebut, salah satu segi yang

mendapatkan perhatian adalah komunikasi. Komunikasi bukan hanya

penerangan, tetapi menumbuhkan suatu iklim, pengertian aspirasi dan

kepentingan berbagai kelompok masyarakat dan pengembangan kepada tujuan-

tujuan yang bersifat pembangunan secara keseluruhan.

Terkait dengan partisipasi. Hal ini terungkap seperti hasil wawancara

dengan salah satu anggota tenun Tite Hena di Desa Kalike yaitu Ibu Yosefina

Suku Ween mengatakan bahwa:

“Memang pemerintah desa telah mengumpulkan kami mendengarkan

penjelasan tentang pengelolaan kain tenun melalui kegiatan pelatihan,

awalnya kami tidak tertarik namun setelah dijelaskan secara panjang

lebar maka kami kemudian menjadi paham dengan tujuan dari kami

menenun kain tenun, tentu saja manfaat yang ada menjadikan kami

tergugah untuk ikut serta dalam program tersebut karena memberikan

manfaat bagi kami dalam mengatasi ekonomi kami dalam rumah

tangga”.(Wawancara Tanggal 7 Sebtember 2018)

Page 105: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

97

Memang masyarakat pada umumnya tidak menyadari akan kegunaan

kain tenun yang dapat memberikan keuntungan lebih, meraka hanya

memakainya tetapi nilai dalam kain tenun tidak dihayatin dengan baik, sehingga

seiring perkembangan zaman maka peminat akan semakin berkurang dalam

memakai kain tenun. Ada inisiatif dari Pemerintah Desa Kalike dalam

mengembalikan jiwa semangat dalam masyarakat terhadap pentingnya

kaintenun dizaman sekarang, tujuan agar Masyarakat Desa Kalike melalui

kelompok tenun mereka selalu aktif dan mempertahankan kegiatan mereka yang

sudah berjalan dua setengah tahun ini, karena Pemerintah Desa Kalike melihat

bahwa salah satu untuk mengatasi ekonomi dalam rumah tangga masyarakat

desa adalah dengan mengelola kain tenun dan dapat dijual dalam dunia pasar

agar dapat mendapatkan uang yang nantinya akan menjadi anggaran untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.

Menurut wawancara dengan salah satu anggota kelompok tenun Tite

Hena yaitu Ibu Maria Gohe Herin mengatakan bahwa:

“Kita memang mendapatkan pelatihan dari Kantor Dinas Perindustrian

dan Perdagangan tapi pada proses pelaksanaan pelatihan tersebut ada

kendala juga, seperti sarana atau tempat untuk melaksanakan

pelatihan. apabila jumlah peserta pelatihan kain tenun berjumlah lebih

banyak dari target yang ditentukan nanti”.(Wawancara Tanggal 6

Sebtember 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu anggota dari kelompok

tenun Tite Hena yaitu Ibu Monika Nimo Herin mengatakan bahwa:

“Pelatihan memang ada, tapi kadang ibu-ibu disini juga kurang

mengerti, soalnya anggota dari pemberi pelatihan cara menenun dengan

pemberian motif dan alat tenun yang sudah modern itu hanya sedikit

saja penjelasannya dan ruangan yang di siapkan tidak bisa menanpung

banyak orang”.(Wawancara Tanggal 7 Sebtember 2018)

Page 106: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

98

Pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat dapat dilihat

berdasarkan tingkat pengetahuan, motivasi, kultur dan struktural, hal tersebut

dapat mendorong masyarakat dalam keterlibatan pada kegiatan pengelolaan kain

tenun di Desa Kalike. Pelaksanaan ini didorong oleh pemerintah untuk

meningkatkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa juga dituntut untuk

meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Masyarakat Desa

Kalike.

b) Dukungan warga Desa Kalike terhadap kelompok pengelolaan kain tenun dan

manfaatnya

Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pengelolaan kain tenun ini

diharapkan akan menjadi solusi bagi ekonomi Masyarakat Desa Kalike.

Beberapa warga menyatakan senang dengan adanya program pemberdayaan

dibidang pengelolaan kerajinan tenun yang didukung oleh Pemerintah Desa

Kalike.

Hal ini telah disampaikan oleh salah satu warga Desa Kalike yaitu Ibu

Berdita Wokal mengatakan bahwa:

“Kami mendukung terhadap program pelatihan pembuatan motif tenun

sesuai zaman sekarang dan alat tenun yang modern yang diberikan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemerintah Desa Kalike,

karena dengan program ini maka permasalahan dalam ekonomi rumah

tangga kami bisa di kurangi, serta memberikan banyak manfaat bagi

kehidupan kami”.(Wawancara Tanggal 8 Sebtember 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu anggota kelompok tenun

Tite Hena yaitu Ibu Rosalia Pala Wokal mengatakan bahwa:

“Apa yang telah diberikan oleh pelatihan dalam program

pemberdayaan di bidang pengelolaan kain tenun bagi saya pribadi

sangat bermanfaat karana selain menambah keterampilan juga

menambah pendapatan walaupun tidak terlalu banyak. Yang jelas

pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat bagi saya. Harapan saya

Page 107: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

99

pelatihan terus dilakukan dan dibantu oleh pihak Pemerintah Desa

Kalike dan juga kabupaten”.(Wawancara Tanggal 9 Sebtember 2018)

Diterimanya sebuah program oleh masyarakat tidak lepas dari adanya

pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh Masyarakat Desa Kalike.

Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkap kembali apa

yang diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban atau lisan. Pengetahuan

didapatkan dari hasil seseorang yang melakukan penginderaan terhadap obyek

tertentu. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan juga merupakan kunci kesuksesan dalam meraih sesuatu yang

diharapkan. Dalam melakukan suatu kegiatan tertentu atau sebuah kelompok

harus didukung oleh pengetahuan yang baik, sehingga jalannya kegiatan

tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa orang atau

kelompok terkadang sering mengabaikan pentingnya pengetahuan yang harus

dimiliki, dengan demikian ini menjadi kendala dalam meningkatkan tingkat

pengetahuan masyarakat. Tujuan pentingnya pengetahuan yang harus dimiliki

oleh masyarakat karena dengan pengetahuan, masyarakat dapat mengetahui apa

yang harus dilakukan, sehingga dalam melakukan kesalahan pun tidak terlalu

fatal. Kemudian pentingnya pengetahuan masyarakat yaitu masyarakat dapat

mengetahui baik ataupun buruknya apa yang akan dilakukannya sebelum

melakukan suatu kegiatan.

4. Kendala yang dihadapi oleh kelompok tenun

Kendala dalam menenun adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau

mencegah tercapainya sasaran dalam pembelajaran baik yang bersumber dari

manusiawi, material, fasilitas perlengkapan dan prosedur yang menghalangi

penenun memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan

Page 108: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

100

kegiatan yang dilakukan oleh pengelola kain tenun. Hal ini dapat kita ketahui

melalui wawancara dengan salah satu kelompok tenun Tite Hena yang berada di

Desa Kalike yaitu Ibu Monika Nimo Herin menyampaikan bahwa:

“Kendala yang kami hadapi dalam menenun adalah soal tempat untuk

kami menenun dan kurangnya dukungan dari pemerintah kabupaten

dalam memberikan anggaran maupun bantuan dalam bentuk barang,

Padahal kami pernah dijanjikan oleh pemerintah akan diberikan bantuan

untuk kelompok kami, tapi hingga sampai saat ini belum

terealisasikan”.(Wawancara Tanggal Tanggal 8 Sebtember 2018)

Hal ini juga dipertegas oleh salah satu anggota kelompok tenun Tite Hena yaitu Ibu

Yose Fina Wokal menyampaikan bahwa:

“Kami berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah kabupaten

padahal setiap tahun pemerintah kabupaten selalu mengadakan festival

Bale Nagi yang melibatkan semua kelompok tenun yang ada disini tetapi

habis dari kegiatan itu tidak ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah

kabupaten”.(Wawancara Tanggal Tanggal 8 Sebtember 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kurangnya

perhatian dari pemerintah kabupaten sehingga menjadi salah satu titik

permasalahan dalam mengelola kain tenun yang berada pada masyarakat Desa

Kalike. Dapat kita ketahui bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat

merupakan hal yang sangat penting di kalangan masyarakat modern ini, dimana

dengan adanya kelompok tenun yang berada pada masyarakat pedesaan hari ini

dapat membantu dari segi ekonomi dan mengurangi angka perempuan yang

merantau ke negara lain.

Pendapatan dan hasil dari penenun merupakan salah satu tujuan dari semua

masyarakat dalam menenun. Hal ini yang menjadi dorongan bagi kelompok tenun

yang berada pada Desa Kalike yang dimana tujuan utama dalam pembetukan

kelompok pengelolaan kain tenun ini adalah untuk memperbaiki masalah dalam

rumah tangga, dimana masalah ini menjadi hal yang sangat serius untuk

Page 109: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

101

keberlangsungan hidup dalam berkeluarga, sehingga dengan adanya program

pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalike sangat membantu kami

dalam menangani kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga kami yang selama ini

menjadi masalah yang sangat serius bagi kami masyarakat Desa Kalike hal ini telah

disampaikan oleh salah satu anggota kelompok tenun Tite Hena yaitu Ibu Tresia

Herin menyampaikan bahwa:

“Dalam pelatihan yang diberikan pemerintah kabupaten yaitu dari Dinas

Perindustrian dan Perdagangan hanya pada cara memberikan warna dan

bahan untuk pengelolaan kain tenun saja”.(Wawancara Tanggal Tanggal

8 Sebtember 2018)

Hal serupa juga disampaikan oleh anggota kelompok tenun yaitu Ibu Nelo

Herin menyampaikan bahwa :

“Memang pelatihan kami dapatkan juga, tapi hingga sampai saat ini kami

masih mendapatkan kekurangan dalam memberikan motif pada kain tenun

kami sehingga dalam penjualan di pasar masih kurang menarik perhatian

para pembeli kain kami, padahal di desa kami sering di kunjungi wisatawan

asing dari berbagai nagera yang ingin membeli barang kami”.(Wawancara

Tanggal Tanggal 8 Sebtember 2018)

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa pelatihan yang diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten khususnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum

secara kompeten dalam memberikan pelatihan pada kelompok tenun dalam

memberikan warna dan motif secara baik sehingga menjadi masalah dalam

pemasaran pada pasar dan para pembeli yang hendak membeli barang hasil tenun

dari masyarakat Desa Kalike. Padahal banyak wisatawan dari negara lain yang

datang pada masyarakat penenun yang ada di Desa Kalike yang ingin mengetahui

hasil tenun mereka. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius dan butuh

panyelesaian secepat mungkin agar masyarakat yang menenun kain tenun dengan

mudah di pecahkan masalahnya dan mampu bersaing dalam menjual kain tenun

mereka pada pasar yang ada di Kecamatan Solor Selatan ini.

Page 110: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

102

Salah satu masalah pada masyarakat Desa Kalike tidak bisa berdaya dalam

pengelolaan kain tenun yang dilakukan oleh kelompok tenun disebabkan oleh

beberapa faktor penghambat yaitu :

a. Masalah kurangnya pendampingan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Flores Timur menyebabkan ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat

di wilayah tersebut yang ditunjukan dalam wawancara diatas, dimana

Kabupaten melakukan pendampingan dengan masyarakat Desa Kalike

hanya dilakukan pada Tahun 2016. Disisi lain Desa Kalike rutin

melakukan pendampingan satu bulan sekali.

b. Kurangnya respon dari masyarakat Desa Kalike untuk melakukan

perubahan pada motif kain tenun karena dianggap melanggar tradisi atau

kebudayaan nenek moyang, sehingga hal ini yang menjadi salah satu

masalah dalam kelompok pengelolah kain tenun melakukan perubahan

corak motif kain tenun.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh kelompok tenun Tite Hena adalah

lemahnya akses untuk memperoleh modal yang dapat menunjang usaha tenun dari

kelompok Tite Hena dan lemahnya Pemerintah Desa Kalike dalam mencari jaringan

atau pelaku pasar yang dapat membeli hasil tenun masyarakat, lambatnya respon dari

pemerintah desa kalika juga di karenakan akses dalam hal ini jaringan social media

juga belum sepanuhnya Pemerintah Desa Kalike memahami masalahnya untuk

menjual hasil kain tanun lewat website atau media online lainnya agar dapat menarik

minat para pengusaha yang ada.

Dalam kegiatan yang di selenggarakan yang ada di desa masyarakat selalu

melibatkan diri dalam kegiatan berupa, pembangunan yang ada di desa kalike.

Keterlibatan ini bukan hanya di bidang fisik tetapi keterlibatan antara laki-laki dan

Page 111: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

103

perempuan juga dalam kelompok tenun maupun dalam kelompok tani, partisipasi

dalam kelompok tenun laki-laki sebagai penggerak.

Pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan Pemerintah Desa Kalike

terhadap kelompok tenun Tite Hena masih dalam tahap kontrol, dimana dalam setiap

kali kegiatan menenun yang dilakukan kelompok tenun Tite Hena Pemerintah Desa

Kalike selalu turun untuk memberikan pengarahan atau motivasi agar mampu

memberikan keyakinan pada kelompok penenun Tite Hena bahwa dengan menenun

dapat mempertahankan nilai dari nenek moyang dan hasil kain tenun ini dapat

menjadi salah satu solusi mendapatkan uang untuk kebutuhan ruamah tangga.

Di Desa Kalike kelompok laki-laki dan perempuan selalu berperan aktif

dalam pemenfaatan untuk mengelola sumber daya alam atau pembangunan yang

berada di Desa Kalike, hal ini dapat kita lihat di kelompok tenun maupun di

kelompok tani laki-laki saling mendukung dalam kegiatan yang ada.

Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa: pemberdayaan masyarakat Desa

Kalike pada pengelolaan kain tenun tidak berhasil di karenakan dalam pembuatan

atau menenun kain tenun memakan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan satu

potong kain tenun bisa memakan waktu dua minggu atau sampai satu bulan karena

alat untuk menenun masih menggunakan alat tenun tradisional. Hal ini yang

membuat masyarakat Desa Kalike tidak mampu dalam pemberdayaan sesuai harapan

dan tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat desa sesuai yang di amanatkan

dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan kurangnya

koordinasi antara Pemerintah Desa Kalike dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur

dalam mencari solusi pemasaran bagi barang hasil tenun dari masyarakat Desa Kalike

juga menjadi salah satu masalah ketidakberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan

sehingga ini juga mematikan semangat dari kelompok pengelolaan kain tenun itu

Page 112: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

104

sendiri. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalike tidak berjalan

secara efektif atau tidak berhasil secara maksimal karena hanya dilakukamn dua hari

yaitu hari Jumad dan Sabtu.

Untuk itu diharapkan proses pemberdayaan pada kelompok tenun Desa Kalike

juga melibatkan pihak pemerintah atau pihak ketiga (swasta) agar sama-sama mencari

solusi dalam menyelesaikan masalah ketidak berasilan pada pengelola kain tenun dan

di harapakan pendidkan soal menun juga di berikan pada kalangan anak mudah agar

menciptakan regenerasi atau berkelanjutan.

Page 113: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

105

BAB IV

PENUTUP

Setelah menganalisis data, Bab IV ini akan memuat dua hal yaitu Kesimpulan dan

Saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kain tenun di Desa

Kalike, Kecamata Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur dilakukan

dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan kain tenun

sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pelestarian

kain tenun dari nenek moyang dan menjadi sesuatu yang mampunyai

nilai tambah bagi kehidupan di masa yang akan datang.

2. Salah satu masalah yang dihadapi oleh kelompok tenun Tite Hena adalah

lemahnya akses untuk memperoleh modal yang dapat menunjang usaha

tenun dari kelompok Tite Hena dan lemahnya pemerintah Desa Kalike

dalam mencari jaringan atau pelaku pasar yang dapat membeli hasil tenun

masyarakat, lambatnya respon dari pemerintah desa kalika juga di

karenakan akses dalam hal ini jaringan social media juga belum

sepanuhnya pemerintah Desa Kalike memahami masalahnya menjual

hasil kain tanun lewat website atau media online lainnya agar dapat

menarik minat para pengusaha yang ada.

Page 114: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

106

3. Masalah kurangnya pendampingan yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Flores Timur menyebabkan ketidakberhasilan pemberdayaan

masyarakat di wilayah tersebut yang ditunjukan dalam wawancara

diatas,dimana kabupaten melakukan pendampingan dengan Masyarakat

Desa Kalike, hanya dilakukan pada Tahun 2016. Disisi lain Desa Kalike

rutin melakukan pendampingan satu bulan sekali.

4. Kurangnya respon dari masyarakat Desa Kalike untuk melakukan

perubahan pada motif kain tenun karena dianggap melanggar tradisi atau

kebudayaan nenek moyang, sehingga hal ini yang menjadi salah satu

masalah dalam kelompok pengelola kain tenun melakukan perubahan

corak motif kain tenun karena kain tenun juga di gunakan dalam upacara

adat, pernikahan atau kematian dalam masyarakat Desa Kalike.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Desa Kalike

Masyarakat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

dalam pengelolaan kain tenun antara lain; dapat melakukan studi banding

ke daerah lain yang telah berasil dalam pemasaran barang hasil tenun

meraka.

2. Bagi Pemerintah Desa Kalike

Diharapkan selalu memberikan dorongan motivasi dan juga pelatihan dan

pemantauan yang berkelanjutan sehingga program pemberdayaan sesuai

dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 berjalan dengan

maksimal dan tidak berhenti.

Page 115: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

107

3. Bagi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Untuk ikut membantu memberikan solusi atas pemasaran hasil

keterampilan yang telah dibuat oleh masyarakat pengelolaan kain tenun

Desa Kalike.

Page 116: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

Daftar Pustaka

Ahmadi, Khoirul dkk. 2012. Mengembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

dalam. Pustakaraya KTSP. Jakarta.

Awang, A. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Pustaka Pelajar.

Yogyakarta.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu. Yogyakarta.

Adi, 2013. Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya

Pemberdayaan Masyarakat. Rajawali pers. Jakarta.

Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Edi, Soemodiningrat. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian

Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. PT Refika

Aditama. Bandung.

Badan Pemberdayaan Perempuan DIY, 2003 Laporan Tim Pembanguan Berperspektif

Gender. Yogyakarta.

Hadisapoetra. 2008. Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian, Makalah Pengukuhan Guru Besar

Universitas Gadjah Mada. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada.

Yogyakarta.

Ife. 2008.Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era

Globalisasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kartasasmita. 2005. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada

Masyarakat. Surabaya.

Page 117: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi 2009. Rineka

Cipta. Jakarta.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2010. Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan

dan Pariwisata Tahun 2010–2014, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Jakarta.

Miles, Mathew B dkk. 2014. Qualitative Data Analysis-Third Edition. London, Sage

Publication Ltd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.,

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta

Mikkelsen, Britha. 2001. Metode Penelitian Partispatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan.

Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Moleong Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mardikanto. 2012. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan 1. UNS Press.

Surakarta.

Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Perspektif Kebijakan Publik. CV Alfabeta. Bandung.

Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Bebe Boro, Michael. 2014. Penorama Budaya Lamaholot. YPPS Press. Larantuka. Flores

Timur. NTT.

Prijono Onny S, & A.M. W. Pranaka, 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan

Implementasi. Center for Strategic and International Studies. Jakarta.

Page 118: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

Setiawan, B. 2012. Pengusulan Tenun Ikat Sumba sebagai Warisan Budaya Takbenda ke

UNESCO. Warta Balitbang. Vol IX, Edisi 02, Juni 2012. Balitbang Kemdikbud.

Jakarta.

Supriyono. 1974. Serat-serat Tekstil. Institut Teknologi Tekstil. Bandung.

Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Alfabeta. Bandung.

Sadli, Saparinah, 2010. Perempuan, Dimensi Manusia dalam proses perubahan sosial,

Pidato ilmiah pada Dies Natalis UI. Jakarta.

Soedijanto, 2011. Metode Penyuluhan Pertanian. Universitas Terbuka. Jakarta.

Soemantri, Bambang Trisantoso. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Fokusmedia. Bandung.

Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Alfabeta. Bandung.

Syafrudin, ateng dan Na’a, Suprin.2010. Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum

Moderen Dalam Desain Otonomi Desa. PT. Alumni. Bandung.

Suwondo, C. 2008.Outsourcing Implementasi di Indonesia. PT. Elex Media

Komputindo. Jakarta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. EfektivitasImplementasiKebijakanOtonomi Daerah. Citra

Utama. Jakarta.

Sutoro, Eko.2002.PemberdayaanMasyarakat Desa,Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat

Desa. Samarinda.

Page 119: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

Sumodiningrat. 2000. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit PT.

Bina Rena Pariwara. Jakarta.

Sumadyo. 2001. Psikologi Sosial. Pustaka Setia. Bandung.

Sunartiningsih Agnes. 2004. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal. Adtya

Media bekerja sama dengan SOSIATRI FISIPOL UGM. Jogjakarta.

Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Rafika Aditama.

Bandung.

Thoha. 2010. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo

Persada. Jakarta.

Tim Peneliti PSW UGM, Profil Gender Development Index ( GDI) Dan Gender

Empowerment Measure ( GEM) Kabupaten Sleman, PSW UGM Kerjasama

dengan Pemda Kabupaten Sleman.

Widjaja, Haw. 2010. Otonomi Desa. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Widjaja, Haw. 2011. Otonomi Desa (Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh). PT.

Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Sumber Perudang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Page 120: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KAIN …repo.apmd.ac.id/1054/1/pemberdayaan masyarakat melalui... · 2020. 2. 5. · Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri RI Nomor 7 Tahhun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah