MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 1038 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REHABILITASI GEDUNG KARYA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan pembersihan,

perbaikan, dan renovasi dalam rangka rehabilitasi Gedung

Karya Kementerian Perhubungan perlu dilakukan upaya

pemulihan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Perhubungan pasca musibah kebakaran pada Gedung Karya

Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan

tentang Pembentukan Tim Percepatan Rehabilitasi Gedung

Karya Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4247);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

- 2-

Menetapkan

PERTAMA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK. 06/2015

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab

Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 814);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik

Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REHABILITASI GEDUNG

KARYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

: Membentuk Tim Percepatan Rehabilitasi Gedung Karya

Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Tim

Rehabilitasi, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

- 3-

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Tim Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

mempunyai tugas, meliputi:

a. melakukan konsultasi dengan instansi terkait yang berwenang

untuk melakukan penilaian dalam rangka pelaksanaan

rehabilitasi Gedung Karya;

b. melakukan perencanaan rehabilitasi gedung, baik teknis

maupun anggaran;

c. menyusun program percepatan rehabilitasi Gedung Karya;

d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan

stakeholder,

e. melakukan langkah-langkah percepatan pengadaan

barang/jasa;

f. melaksanakan pembersihan, perbaikan, dan renovasi Gedung

Karya; dan

g. menyusun laporan dan menyampaikannya secara berkala

atau sewaktu-waktu kepada Menteri Perhubungan melalui

Sekretaris Jenderal.

: Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Tim Rehabilitasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, masing-masing

penanggungjawab dapat membentuk Tim sesuai dengan

kebutuhan.

: Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Kementerian

Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- 4-

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN,

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala

Badan, dan Para Staf Ahli Menteri Perhubungan di lingkungan Kementerian

Perhubungan; dan

2. Anggota Tim yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan aslinya [RO HUKUM

- j# * - ALADJI H., SH, DESS

a Utama Muda (IV/C) 19651022 199203 1 001

- 5-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 1038 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN

REHABILITASI GEDUNG KARYA KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

I. PENGARAH Menteri Perhubungan

II. PENANGGUNG JAWAB

Ketua Sekretaris Jenderal

Anggota 1 . Inspektur Jenderal

2. Dirjen Perhubungan Darat

3. Dirjen Perhubungan Laut

4. Dirjen Perhubungan Udara

5. Dirjen Perkeretaapian

6. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan

7. Kepala Badan Litbang Perhubungan

8. Kepala Badan Pengelolaan Transportasi

Jabodetabek

III. PELAKSANA

Ketua Kepala Biro Umum

Wakil Ketua I Direktur Bandar Udara

Wakil Ketua II Kepala Biro Perencanaan

Sekretaris I Kepala Biro Keuangan

Sekretaris II Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan

Barang Milik Negara

Anggota 1 . Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

2. Kepala Biro Hukum

3. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

4. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan

Kelembagaan Internasional

5. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perhubungan

6. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi

Berkelanjutan

- 6-

7. Sekretaris Inspektorat Jenderal

8. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat

9. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut

10. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara

11. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian

12. Sekretaris KORPRI Kementerian Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN sesuai dengan aslinya y ̂ f g ^ i A B I R O HUKUM

Jtama Muda (IV/C) >51022 199203 1 001