PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR 12 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor 18 Tahun 1989 tentang diserahkan sebagian Urusan

Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di Bidang Peternakan Kepada

Daerah Tingkat II;

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

c. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dimaksud huruf b,

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);

2. Undang Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah -

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1655).

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang

Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah;

2

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18 Tahun

1989 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali dibidang Peternakan kepada Kabupaten

Daerah Tingkat II;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3

Desember 1987 Nomor 480 Tahun 1987 tentang Pedoman

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Peternakan Daerah Tingkat II se Bali.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Badung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II BADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Badung;

b. Dinas Daerah adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat

II Badung;

c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah

Tingkat II Badung;

d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah

Tingkat II Badung;

3

e. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Peternakan

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan Kabupaten

Daerah Tingkat II Badung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Daerah adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala

Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang

yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala

Dearah kepadanya.

4

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Daerah

mempunyai fungsi :

a. Perumusan Ketentuan Teknis, pemberian bimbingan dan Pembinaan,

pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku;

b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas

pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati

Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

BAB IV

O R G A N I S A S I

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi – seksi

d. Cabang Dinas

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum

b. Urusan Kepegawaian

c. Urusan Keuangan.

d. Urusan Perlengkapan.

5

Pasal 8

(1) Seksi-seksi yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah :

a. Seksi Program

b. Seksi Produksi

c. Seksi Usaha Petani Ternak

d. Seksi Penyuluhan

(2) Seksi Program terdiri dari :

a. Sub Seksi Data dan Statistik

b. Sub Seksi Perumusan dan pengendalian

c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Seksi Produksi terdiri dari :

a. Sub. Seksi Pembibitan Ternak

b. Sub. Seksi Makanan Ternak, Pengujian dan Standarisasi Mutu.

c. Sub. Seksi Penyebaran Pengembangan Bibit Ternak

(4). Seksi Usaha Petani ternak terdiri dari :

a. Sub. Seksi Perizinan Perusahaan

b. Sub. Seksi Informasi Pasar

c. Sub. Seksi Permodalan.

(5) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

a. Sub. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan

b. Sub. Seksi Kesehatan Masyarakat Vaterinair

c. Sub. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan

Penyakit Hewan.

(6) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

a. Sub Seksi Latihan dan Keterampilan

b. Sub Seksi Informasi penyuluhan

c. Sub. Seksi Tata Penyuluhan.

6

Pasal 9

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

a. Kepala Cabang Dinas

b. Urusan Tata Usaha

c. Petugas Teknis Peternakan.

Pasal 10

Bagan susunan Organisasi Dinas Dinas Daerah sebagaimana tercantum

dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

U R A I A N T U G A S

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 11

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Daerah dalam

melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati

Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari

Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Bagian Kedua

Sub. Bagian Tata Usaha

Pasal 12

1. Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan tata usaha umum;

b. melaksanakan urusan kepegawaian;

7

c. melaksanakan urusan keuangan;

d. melaksanakan urusan perlengkapan;

e. melaksanakan urusan kerumah tanggaan kantor;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagiaan

yang berada dibawah dan bertangung jawab langsung kepada Kepala

Dinas.

Pasal 13

(1) Urusan Umum mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya;

b. menyelengarakan segala pekerjaan pencatatan, pengetikan,

penggandaan dan pengiriman surat;

c. menyiapkan, menyusun dan merawat arsip/dokumentasi;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub.

Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya;

b. menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi data,

pengangkatan, mutasi, pembinaan karier, pemberhentian/pensiun

Pegawai;

c. merencanakan kebutuhan pegawai;

d. merencanakan, dan melaksanakan usaha kegiatan yang

berhubungan erat dengan pembinaan kesejahteraan pegawai;

e. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pegawai;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub.

Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya;

b. merencanakan, menyusun dan melaksanakan Anggaran Rutin;

c. melaksanakan, menghimpun, menata surat-surat yang

berhubungan dengan keuangan Dinas Daerah;

8

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub.

Bagian Tata Usaha.

(4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya;

b. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan Kantor;

c. melaksanaan pengadaan perlengkapan Kantor;

d. melakuna pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang dan

inventaris Kantor;

e. mengurus pemeliharaan dan penggunaan kendaraan Dinas,

bangunan dan perlengkapan Kantor;

f. menyusun dan penyiapkan tempat rapat;

g. melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub.

Bagian Tata Usaha.

(5) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Seksi Program

Pasal 14

1. Seksi Program mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;

b. mengumpulkan data dan pengolahan data serta penyajian data

dibidang peternakan;

c. mempersiapkan perumusan program dan pengendalian;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta

merumuskan saran dan penyesuaian;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

2. Seksi Program dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

9

Pasal 15

1. Sub. Seksi Data dan Stastistik mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Program dibidang tugasnya;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data teknis beternak dan

aspek ekonomis usaha peternakan;

c. menyajikan dokumentasi dan publikasi data statistik peternakan;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Program.

2. Sub. Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas :


b. melaksanakan perumusan dan pengendalian komponen proyek

yang meliputi tenaga, dana dan saran dibidang peternakan;

c. melaksanakan perumusan dan pengendalian program dan proyek

dibidang peternakan.


Program.

3. Sub. Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas :


b. mengevaluasi pelaksanaan program serta menyusun laporan

pelaksanaan program dan proyek dibidang peternakan;

c. merumuskan saran untuk penyempurnaan pelaksanaan.

4. Masing-masing Sub.Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Seksi program.

10

Bagian keempat

Seksi Produksi

Pasal 16

1. Seksi Produksi mempunyai tugas :


b. menyiapkan dan menyajikan pedoman serta memberikan

bimbingan pengembang biakan ternak dan penyediaan makanan

ternak;

c. menyiapkan dan identifikasi wilayah, serta melaksanakan

penyebaran dan pengembangan bibit ternak;

d. menyiapkan pedoman teknis sistem pencatatan prestasi produksi

dan seleksi bibit ternak, penyediaan makanan ternak;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Seksi produksi dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

1. Sub. Seksi Pembibitan ternak mempunyai tugas :

a. menbantu Kepala Seksi Produksi dibidang tugasnya;

b. melaksanakan bimbingan pembiakan ternak, pencatatan prestasi

produksi dan seleksi bibit ternak;

c. menyiapkan pedoman dan pemberian bimbingan peningkatan

keterampilan teknis peternakan ternak potong, ternak perah, ternak

unggas, ternak kecil, dan aneka ternak;


Produksi.

11

2. Sub. Seksi Makanan Ternak, Pengujian dan Standarisasi Mutu

mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi produksi dibidang tugasnya;

b. melaksanakan pembinaan penyediaan hijauan makanan ternak dan

pemanfaatan limbah pertanian untuk makan ternak;

c. melaksanakan pengujian dan standarisasi mutu bibit ternak bahan

makanan ternak dan makanan ternak;

d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi

Produksi.

3. Sub. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Bibit Ternak mempunyai

tugas :

a. membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya;

b. menyiapkan identifikasi wilayah penyebaran;

c. melaksanakan penyebaran dan pengembangan bibit ternak;

d. melaksanakan retribusi ternak pemerintah;

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Seksi Produksi.

4. Masing-masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Seksi Produksi.

Bagian Kelima

Seksi Usaha Petani Ternak

Pasal 18

1. Seksi Usaha Petani Ternak mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;

b. menyiapkan rekomendasi memberikan informasi persyaratan dan

prosedur pemberian izin usaha serta melakukan pengawasan dan

penertiban perizinan perusahaan peternakan;

12

c. melakukan pengumpulan informasi dan promosi ternak;

d. melakukan bimbingan permodalan untuk usaha peternakan;

e. melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

2. Seksi Usaha Petani Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

1. Sub. Seksi Perizinan mempunyai tugas :


b. memberikan pelayanan rekomendasi pemberian ijin

perusahaan peternakan perdagangan ternak, makanan ternak

maupun bahan-bahan dari asal ternak;

c. memberikan informasi persyaratan dan prosedur untuk

mendapatan ijin usaha;

d. melaksanakan penerbitan dan penataan perijinan perusahaan

peternakaan;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Usaha Petani Ternak.

2. Sub. Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Usaha Petani Ternak dibidang

tugasnya;

b. melaksanakan pengumpulan mengolah dan menyiapkan data

informasi dan produksi ternak serta memberikan bimbingan

promosi hasil ternak;

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap saran

pemasaran ternak dan hasil ternak;

d. melasanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Usaha Petani Ternak.

13

3. Sub. Seksi Permodalan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Usaha Petani Ternak dibidang

tugasnya;

b. memberikan bimbingan akan usaha pemupukan modal

swadaya dan pemanfaatan modal berupa kredit dari pihak

swasta/Bank;

c. memberikan pelayanan rekanan dari usaha peternakan yang

kana mendapat bantuan kredit;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Usaha Penati Ternak.

4. Masing-masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub.

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Seksi Usaha Petani Ternak.

Bagian Keenam

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 20

1. Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :


b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data penyakit hewan

serta menyebarkan informasi penyakit hewan;

c. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan

pengawasan dan pengujian kesehatan bahan makanan,

pedoman penganalisa Zoonosa, pedoman sanitasi, serta

pedoman pembinaan pengawasan perlindungan hewan;

d. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan pencegahan

penolakan pemberantasan penyakit hewan, pembinaan

penanggulangaan wabah dan pengawasan lalu lintas hewan;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibrikan oleh Kepala

Dinas.

14

Pasal 21

1. Sub. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Kesehatan Hewan dibidang

tugasnya;

b. melaksanakan pengamatan terhadap penyakit hewan;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data penyakit

hewan;

d. menyiapkan dan meyebarkan informasi penyakit hewan;


Seksi Kesehatan Hewan.

2. Sub. Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas :


tugasnya;

b. melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengujian

terhadap kesehatan bahan makanan asal ternak dan obat –

obatan hewan.

c. membuat laporan hasil pembinaan pengawasan dan pengujian

terhadap kesehatan bahan makanan asal ternak dan obat-

obatan hewan;



3. Sub. Seksi Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan

penyakit hewan mempunyai tugas :


tugasnya;

b. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan

penyakit hewan;

c. menbuat laporan hasil pelaksanaan dalam pencegahan

pengendalian dan pembrantasan penyakit hewan;



15

4. Masing-masing Sub. Seksi dipimpin oleh Kepala Sub. Seksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala


Bagian Ketujuh

Seksi Penyuluhan

Pasal 22

1. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :


b. melakukan program latihan keterampilan bagi para peternak

dalam bentuk kursus-kursus / latihan-latihan;

c. mengumpulkan bahan-bahan informasi penyuluhan dari

segala aspek penerbitan risalah-risalah peternakan;

d. melakukan program penyuluhan di lapangan dan pameran-

pameran serta siaran Pedesaan;


Dinas.

2. Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang


Dinas.

Pasal 23

1. Sub. Seksi Latihan dan Keterampilan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Penyuluhan dibidang tugasnya;

b. menyelenggarakan latihan keterampilan bagi para peternak

dalam bentuk kursus-kursus;

c. mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga

pendidikan dan latihan kerja dalam rangka pelaksanaan

latihan keterampilan terpadu;

16


Seksi Penyuluhan.

2. Sub. Seksi informasi Penyuluhan mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Seksi Penyuluhan dibidang tugasnya;

b. penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dan kliping berita-

berita pembangunan peternakaan;

c. mengumpulkan bahan-bahan informasi penyuluhan dari

segala aspek penerbitan risalah peternakan dan mengadakan

koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan

informasi timbal balik;


Seksi Penyuluhan.

3. Sub. Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Penyuluhan di bidang tugasnya;

b. menyelenggarakan program penyuluhan di Lapangan seperti

ceramah, diskusi temu wicara dan pemutaran film;

c. menyelenggarakan pameran-pameran dan siaran pedesaan

d. melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Penyuluhan.

4. Masing-masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub.

Seksi yang berada dibawah dan pertanggung jawaban langsung

kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Cabang Dinas

Pasal 24

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang


Dinas.

17

Pasal 25

1. Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok yang

telah digariskan dan membina aparatur Kantor Cabang Dinas

agar berdaya guna dan berasil guna;

b. membantu Kepala Dinas dalam menggariskan pelaksanaan

tugas di bidang peternakan;

c. memberikan laporan, saran dan atau pertimbangan-

pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang semua kegiatan

dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi :

a. memberikan pelayanan administrasi dalam lingkungan Kantor

Cabang Dinas.

b. melaksanakan urusan kepegawaian;

c. melaksanakan urusan keuangan;

d. melaksanakan urusan perlengkapan;

e. melaksakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan

kegiatan-kegiatan Tata Usaha serta memberikan saran-saran

dan atau pertimbangan – pertimbangan kepada Kepala

Cabang Dinas tentang semua kegiatan dalam pelaksanaan

tugasnya.

3. Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang


Cabang Dinas.

4. Petugas Teknis Peternakan mempunyai tugas-tugas teknis

peternakan.

5. Petugas Teknis Peternakan berada dibawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.

18

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 26

1. Dalam melaksakan tugasnya antara Dinas Daerah dan Instansi

Vertikal yang urusannya sejenis wajib di selenggarakan atas

dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

2. Dalam melaksankan tugasnya antara Dinas Daerah dan Dinas

Peternakan Daerah Tingkat I Bali wajib diselenggarakan atas

dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 27

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan

perinsip koordinasi baik, dalam lingkungan Dinasnya dalam

hubungan antara Dinas dengan Instansi-instansi lainnya.

2. Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

3. Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan

mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang

berada dalam lingkungan Dinasnya.

4. Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan

perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati

Kepala Daerah maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati

Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.

19

Pasal 28

1. Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam

lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin

mengkoordinasikan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk

pelaksanaan bagi petugas bawahannya.

2. Setiap pimpinan satuan organisasi / unit kerja dalam lingkungan

Dinas Daerah wajib mengikuti dengan mematuhi petunjuk-

petunjuk dan menyampaikan laporan pada waktunya kepada

atasannya.

3. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kesatuan

organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan

untuk menyusun laporan lebih lanjut.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

1. Kepala Dinas, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali atau usul Bupati Kepala Daerah.

2. Kepala Cabang Dinas, Kepala Urusan, Kepala Sub. Seksi Petugas

Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah

atas usul Kepala Dinas.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas akan diatur

tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

20

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan kegiatan Dinas Daerah disediakan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Badung serta subsidi dengan bantuan dana dari Pemerintah atasan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

1. Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut pelaksanaan

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala

Daerah.

2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 1 Maret 1988 Nomor

161 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Badung

dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Denpasar, 8 Nopember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TINGKAT II BADUNG

K E T U A,

ttd. ttd.

I GUSTI KETUT ADHIPUTRA,SmHk. I G.B. ALIT PUTRA

21

Disahkan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

dengan Keputusan

Tanggal 29 - 7 - 1991 Nomor 475 Tahun 1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Nomor : 34 Tanggal : 16 Nopember 1991

Seri : D Nomor : 31

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

DRS. IDA BAGUS YUDARA PIDADA

PEMBINA

Nip. 010045843

22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR 12 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

I. Umum

Dengan Peraturan DaerahPropinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18 Tahun 1989

telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat II di Bali, sejalan

dengan penyerahan sebagian urusan tersebut, pengembangan dan peningkatan potensi

Peternakan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat menjadi tugas dan tanggung

jawab Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas








23
















24

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH TINGKAT II BADUNG

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR : 12 TAHUN 1990

TANGGAL : 8 NOPEMBER 1990

TENTANG :PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BADUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TINGKAT II BADUNG KETUA,

ttd ttd

I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, Sm HK I G.B. ALIT PUTRA

SUB BAG. TATA USAHA

URUSAN UMUM URUSAN

KEPEGAWAIAN

URUSAN

KEUANGAN

SEKSI

PENYULUHAN

SEKSI KESEHATAN

HEWAN

SEKSI USAHA

PETANI TERNAK

SEKSI

PRODUKSI

SEKSI

BINA PROGRAM

SUB. SEKSI DATA DAN

STATIRTIK

SUB. SEKSI PERUMUSAN

DAN PENGENDALIAN

SUB. SEKSI EVALUASI

DAN LAPORAN

SUB. SEKSI

PEMBIBITAN TERNAK

SUB. SEKSI MAKANAN

TERNAK PENGUJIAN

DAN SETANDARISASI

MUTU

SUB. SEKSI

PENYEBARAN DAN

PENGEMBANGAN BIBIT

TERNAK

SUB. SEKSI

PERMODALAN

SUB. SEKSI

INFORMASI

PASAR

SUB. SEKSI

PERIJINAN

PERUSAHAAN

SUB. SEKSI

PENGAMATAN

PENYAKIT HEWAN

SUB. SEKSI

KESEHATAN

MASYARAKAT

VETERINER

SUB. SEKSI

PENCEGAHAN

PENGENDALIAN

PEMBERANTASAN

PENYAKIT HEWAN

SUB. SEKSI

INFORMASI

PENYULUHAN

SUB. SEKSI

LATIHAN DAN

PENANGANAN

CABANG NIAS

URUSAN TATA

USAHA

PETUSA TEKNIS

PETERNAKAN

KEPALA DINAS

URUSAN

PERLENGKAPAN

SUB. SEKSI

TATA

PENYULUHAN

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA...

Documents

Transcript of PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA...