PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJADINASPENDAPATAN,PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

~i. .!t~:~.'

.«'~~"",«1 -,

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR 1.tJ TAHUN 2008

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TAT A KERJADINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

a. bahwa untuk mendukung penye1enggaraan 'Pemerintah Daerahsehingga berdayaguna dan berhasi1guna, transparansi sertadengan adanya ketentuan sistem akuntansi penge101aankeuangan daerah dan termasuk dida1amnya sega1a bentukkekayaan Pemerintah Kota, maka perlu didukung o1ehke1embagaan yang memadai;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan,Penge101aan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau sudahtidak sesuai dengan volume pekerjaan dan kondisi saat ini,untuk itu perlu dibentuk peraturan yang baru;

c. bahwa bedasarkan peliimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah KotaLubuk1inggau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaDinas Pendapatan, Penge101aan Keuangan dan Aset.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang PembentukanKota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik IndonesiaNomor 4286);

3 Undang-Undang ..~1

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan "Sembaran Negara Repub1ik IndonesiaNomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub1ikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Ta..'Ubahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaandan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasiona1 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) Sebagaimana te1ah beberapa ka1i diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang PajakDaerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2001Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4138);

9. Peraturan ... ~~.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

-3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang RetribusiDaerah (Lenlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkutansi pemerintahan ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4503 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4576 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 )sebagaiman telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

16. peralu,"n.~~

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

-4-

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPeinbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007;

19. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah KotaLubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun2006 Nomor 5 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEW AN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN·ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.

BAB~t

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset KotaLubuklinggau.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Lubuklinggau.

8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi SumateraSelatan.

9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok PegawaiNegeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secarapenuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugasyang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugasPemerintahan Kota.

10. Anggaran ..~

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyadisingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Lubuklinggau.

11. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah dibidang keuangan dalarn rangka penyelenggaraan PernerintahanKota.

12. Aset adalah setiap benda rnilik Pernerintah Kota yang dapatdinilai dengan uang terrnasuk didalarnnya segala bent ukkekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibanPernerintah Kota.

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata KerjaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalahunsur pelaksana Pernerintah Daerah di bidang Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset.

(2)Djnas~t

(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpinoleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyaitugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset serta melaksanakan tug aspembantuan yang diberikan oleh Pemerintah danlatau PemerintahProvinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal4, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyaifungsi :

a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidangPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

'" b. penyusunan Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBDdan Rancangan Perhitungan APBD;

c. pelaksanaan kebijakan dan pedoman Pendapatan danpengelolaan barang milik daerah;

d. pelaksanaan.t.!11fv J

d. pelaksanaan Pengelolaan hutang dan piutang daerah;

e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak danretribusi daerah;

f. penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan;

g. pelaksanaan penyuluhan mengenm pajak, retribusi danpendapatan daerah lainnya;

k. pengelolaan ketatausahaan Dinas Pendapatan, PengelolamlKeuangan dan Aset; dan

1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset terdiri dari

b. Sekrelar;at.~ f

WALIKOTA LUBUKLINGGAU-9-

d. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan lain-lain,membawahkan :

/B;dang¥ t

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

-10-

f. Bidang Anggaran, membawahkan :

I. Seksi Belanja tidak langsung;

2. Seksi Belanja langsung; dan

3. Seksi Penyusunan Program.

g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

I. Seksi Belanja tidak langsung;

2. Seksi Belanja langsung; dan

3. Seksi Tuntutan Perbendaharaan ganti rugi.

h. Bidang Verivikasi dan Pengendalian, membawahkan :

I. Seksi Verivikasi;

2. Seksi Pembinaan; dan

3. Seksi Hukum dan Perundang-Undangan.

1. Bidang Aset Daerah, membawahkan :

I. Seksi Analisa Kebutuhan;

2. Seksi Inventari,.s Aset; dan

3. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.

j. Unit pelaksana.~~

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Penjabaran lebih lanjut hlgas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset ditetapkan dengan PeraturanWalikota.

Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapatdibentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengankemampuan Daerah yang pembentukannya diatur sesuai denganperaturan perundang-undangan

(1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) berfungsi melakukansebagaian tugas dinas serta mempunyai wilayah kerja satu ataubeberapa kecamatan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh KepalaUnit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Flmgsional mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya dankebutuhan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaPasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatanfungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidangkeahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenagafungsional senior yang ditunjllk dan diangkat oleh KepalaDinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkankebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsionar"berpedoman denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pimpinan unitkerja bawahannya serta kelompok tenaga fungsional wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baikdalam lingkungan masing-masing maupun antar Dinas / InstansiDaerah.

Pimpinan unit kerja bawahan wajib mengawasi bawahannya,memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasbawahannya serta bila terjadi penyimpangan agar mengambillangkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan unit kerja bawahan organisasi wajib mengikuti danmematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab sertamelaporkan kepada atasan secara berjenjang.

BAB VI

PENGANGKA TAN DAN PEMBERHENTIAN

(1) Kepala Dinas dan eselon III dilingkungan Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset diangkat dan diberhentikanoleh Walikota.

(2) Pejabat Eselon IV Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerahatas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asetditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam labatan Fungsional sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan.

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, malm fungsi dantugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tetapdilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum bedakunyaPeraturan Daerah ini.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam)bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diaturlebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasa/20 .... IIM:/v.l

Pada saat Peraturan Daerah ini mu lai berlaku, maka PeraturanDaerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahnn 2007 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan ,Pengelolaan Keuangan dan Aset (Lembaran Daerah KotaLubuklinggau Tahun 2007 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggaupada tanggal 30 ·PUF tR. 2008

Dinndangkan di Lubuklinggaupada tang gal 30 O~~fM8~ 2008

SEKRETARIS AERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

LAMPI RAN : KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU.

NOMOR 14 TAHUN 2006TANGGAL 30 . f2· 2008

KEPALA DINAS

I IKELOMPOK

SEKRETARISJABATAN FUNGSIONAL

II I

SUB BAGIAN UMUM SUB BAG IAN SUB BAG IANDAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN

I I I I I I IBIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PENDAPATAN ASLI DANA PERIMBANGAN DAN AKUNTANSIDAN ANGGRAN PEMBENDAHARAAN VERIFIKASI DAN ASET DAERAHDAERAH PENERIMAAN LAINNYA PELAPORAN PENGENDALIAN

I I I I I I II

SEKSI SEKSI SEKSI - SEKSI SEKSI SEKSI SEKSIPENDAFTRAN DAN BAG I HASIL PAJAK PEMBUKUAN BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK VERIFIKASI ANALISA

PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH LANGSUNG LANGSUNG KEBUTUHAN

SEKSI SEKSI SEKSI - SE:nSEKSI SEKSI SEKSI

PENETAPAN DAN BAGI HASIL BUKAN PEMBUKUAN BELANJA BELANJA PEMBINAAN INVENTARISKEBERATAN PAJAK BELANJA DAERAH LANGSUNG i LANGSUNG

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSIPENAGIHAN PENERIMAAN LAINNYA

-HUKUM DANPELAPORAN PENYUSUNAN TUNTUTAN PERBEND PEMELIHARAAN DAN

PROGRAM GANTI RUG I PERUNDANG-UNOANGAN PENGHAPUSAN

UPTD