Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI) Briefing - LCDI - Feb1318.pdf · Jalan menuju...

10
Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI) Jalan menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia Foto: CIFOR

Transcript of Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI) Briefing - LCDI - Feb1318.pdf · Jalan menuju...

Pembangunan RendahKarbon Indonesia (LCDI)Jalan menuju pembangunanberkelanjutan di Indonesia

Foto: CIFOR

Pertanyaan 1 - Mengapa minimal 30% … bagaimana menjawab

pertanyaan terhadap Pasal 18 Ayat 2 UU 41/1998?

Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar

mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang

bergelombang, berbukit, dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti

banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam

setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas

daratan. Selanjutnya pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan

kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi

masyarakat setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan

hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan

hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih

untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya

hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas

kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya.2

Provinsi Riau

8.702.366 Ha

Total wilayah dengan izin

5.679.466 Ha (65,2%)

Izin Pertambangan 380.586 Ha

Izin Pertanahan 1.361.362 Ha

Izin Kehutanan 3.937.518 Ha

Ilustrasi dengan penyederhanaan tentang kondisi hutan Riau*

3

Perpres 13/2012, Pasal 5 – 40% berupa

Kawasan lindung bervegetasi hutan

USD

109*

EUR

46**

USD

400***

USD

9.5*

Pertanyaan 2 - Benarkah deforestasi bisa dikurangi jika kita

memahami benar nilai lingkungan dari keberadaan hutan dan

keanekaragaman hayatinya ?

* Permen LH 15/2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan** Priess et.al (2007) Linking deforestation scenarios to pollination services and economic returns in coffee agroforestry systems.

Ecological Applications 17(2)

*** Van Beukering et. al (2003) Economic valuation of the Leuser National Park on Sumatra, Indonesia. Ecological economics 44(1)

4

Pertanyaan 3 – Apakah perlu memperhitungkan deplesi dan degradasi

dalam PDB?

Notes: In Trillion of Rupiahs; applied for 9 commodities (forest, oil, gas

and minerals); Data and analysis from Indonesia Statistics (2014).

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gross Domestic Product

(GDP)

3,339 3,950 4,948 5,603 6,422 7,427

Net Domestic Product

(NDP)

3,172 3,753 4,701 5,323 6,101 7,055

Green GDP 1:

Adjusted Net Domestic

Product (with Depletion)

3,001 3,563 4,446 5,096 5,854 6,761

Percentage of GDP 89.9% 90.2% 89.8% 90.9% 91.1% 91.0%

Green GDP 2:

Adjusted Net Domestic

Product (with

Degradation)

2,939 3,512 4,376 4,957 5,787

Percentage of GDP 88.0% 88.9% 88.4% 88.5% 90.1%

Contoh tahun 2010:

GDP Indonesia bukan

Rp 6.422 Triliun, tetapi

hanya Rp 5.787 Triliun.

Sekitar 635 Trililun

“tidak ada” karena

penipisan dan

degradasi sumberdaya

alam

5

• Masalah pembalakan liar di Indonesia telah mengakar kuat. Dalam rentang

tahun 1991-2014 Indonesia telah memasok 219 juta meter kubik kayu yang

ilegal dan tidak tercatat (Indonesia’s Legal Timber Supply Gap and

Implications for Expansion of Milling Capacity, Koalisi Anti Mafia Hutan,

2015).

• Angka tersebut setara dengan deforestasi atas 2,3 juta hektar atau seluas

32 kali negara Singapura..

• Hal ini juga merugikan negara sebesar 6,5-9 milyar dolar berupa PNBP

yang tidak terpungut antara 2003-2014 (KPK, 2015) atau setara dengan

seperempat anggaran pembangunan infrastruktur Indonesia yang

dialokasikan pada APBN 2018.

Kehilangan Pendapatan di Sektor Kehutanan …

6

Air

Tutupan

lahan

Kualitas/pol

usi udara Maritim

IKLH

Kapasitas

asimilasi

Daya dukung

Dampak/Tekanan

(Konsep

ketersediaan)

Keanekaraga

man hayati

Emisi GRK

Kapasitas

penyediaan

Trade off

Inte

rve

ns

i

Keb

ijakan

Pertanian

Energi Industri

Transportasi

Kehutanan

Perikanan

Sektor dengan Dampak Tinggi

Lainnya

PDB KemiskinanTrade off

Komponen dan Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Sumber: Presentasi BAPPENAS, 2018

Kesempatan bagi Indonesia: Temuan Awal analisis PermodelanPembangunan Rendah Karbon terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Direktorat LH BAPPENAS, berdasarkan hasil permodelan IV 2045

Faktor pendorong: Inovasi dan kelestarian

”Lestari” berarti:

Transisi menuju pembangunan rendah karbon

Kota di mana masyarakat dapat bergerak mudah, berudara bersih, danproduktif

Produktivitas sumber daya alam

Lahan dan hutan yang kaya keanekaragaman hayati

Berinvestasi pada sumber daya manusia dan memperkuat komunitas

Kelestarian, ketahanan, dan inklusi saling berkaitan – transportasi, komunikasi, pertanian, dan keuangan. Kesempatan kerja.

Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun fondasi baru infrastrukturberkelanjutan untuk energi, perkotaan, pangan, dan tata guna lahan.

Kesempatan bagi Indonesia: Strategi Pertumbuhan Berkelanjutanyang Inklusif

Pembangunan RendahKarbon Indonesia (LCDI)Jalan menuju pembangunanberkelanjutan di Indonesia

Foto: CIFOR