PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN...

28
PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN KEMISKINAN YANG BERKELANJUTAN Amalia Adininggar Widyasanti, PhD Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bandung, 30 Juli 2019

Transcript of PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN...

Page 1: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN KEMISKINAN YANG BERKELANJUTAN

Amalia Adininggar Widyasanti, PhDStaf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBandung, 30 Juli 2019

Page 2: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

2

Kerangka Paparan

Persoalan dan Strategi Penurunan Kemiskinandi Jawa Barat

01

02

03

Isu-isu Utama Pembangunan Nasional

Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Penerapannya untuk Jawa Barat

Page 3: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

ISU-ISU UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL

3

Page 4: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

16,66

15,97

17,75

16,5815,42

14,1513,33

12,49 11,96 11,37 11,25 11,22 10,86 10,649,82

5 5,7 5,56,3 6

4,66,2 6,2

5 5,6 5 4,9 5 5,1 5,2

9,8611,24

10,289,11 8,39 7,78 7,14 7,48

5,94 6,17 5,94 6,18 5,61 5,5 5,34

0,32

0,35 0,350,37 0,36 0,36 0,37

0,41 0,41 0,41 0,4 0,4 0,39 0,39 0,38

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Persentase Kemiskinan (P0)

Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Pengangguran Terbuka

Rasio Gini

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201816,66 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96 11,37 11,25 11,22 10,86 10,64 9,82

5 5,7 5,5 6,3 6 4,6 6,2 6,2 5 5,6 5 4,9 5 5,1 5,29,86 11,24 10,28 9,11 8,39 7,78 7,14 7,48 5,94 6,17 5,94 6,18 5,61 5,5 5,340,32 0,35 0,35 0,37 0,36 0,36 0,37 0,41 0,41 0,41 0,4 0,4 0,39 0,39 0,38

Gambaran Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Rasio Gini (2004-2018)

Sudahkah pertumbuhan ekonomi bersifat Pro-Poor, Pro-Job, Pro-

Growth, dan Pro-Equity?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menurunkan kemiskinan

dan pengangguran, namun ketimpangan memiliki tren

yang cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia

masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Persen Rasio Gini

Sumber : BPS

4

Page 5: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Dinamika Penurunan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan2007 - 2019

-0,8

7

-0,9

3

-0,8

5 -0,6

4 -0,4

5

-0,3

9

-0,0

5

-0,0

5

-0,5

0

-0,0

7

-0,7

0

-0,3

3

-1,4

4

-1,5

8

-0,7

9

-0,8

4

-0,6

0

-0,8

0

-0,1

5

0,04

-0,1

0

-0,1

8

-0,7

3

-0,3

5

-1,1

6

-1,2

7

-0,8

2

-0,8

4

-0,5

3

-0,5

9

-0,1

2

-0,0

3

-0,3

6 -0,2

2

-0,8

2

-0,4

1

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019

Perkotaan Perdesaan Perkotaan + PerdesaanSumber: BPS, Tahun 2007-2019 Angka Maret

Meskipun terus menurun, periode Maret 2018-2019 terjadi perlambatan penurunan kemiskinan baik di desa maupun kota jikadibandingkan dengan periode sebelumnya.

Penurunan kemiskinan semakin melambat seiring dengan bertambahnya provinsi yang menyentuh kemiskinan satu digit.

Persoalan kemiskinan saat ini tidak lagi dapat diukur menggunakan metodologi kemiskinan saat ini sehingga perlupenyempurnaan metodologi yang dapat lebih akurat dalam menjelaskan efektivitas program-program penurunan kemiskinan.

5

Page 6: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Tren dan Dimensi Ketimpangan Antar-Kelompok Pendapatan

• Meskipun secara umum kelompok 20% teratas masih paling tinggi dalam hal distribusi pengeluaran per kapita, namun kelompok40% terbawah terus mengalami peningkatan selama enam tahun tahun terakhir.

• Sejak 2011, distribusi pengeluaran kelompok 20% teratas meningkat, namun mulai tahun 2014, distribusi bergeser ke kelompok40% menengah dan 40% terbawah. Hal ini sejalan dengan peningkatan Rasio Gini yang signifikan di periode 2011-2014 kemudianmenurun setelahnya.

Distribusi pengeluaran perkapita dan rasio antara kelompok pengeluaran, 2004-2018

Sumber: BPS

16,85 16,98 16,87 17,12 17,1 17,02 17,12 17,29 17,71

34,73 34,41 34,09 34,6 34,65 36,09 36,47 36,62 36,81

48,42 48,61 49,04 48,27 48,25 46,89 46,41 46,09 45,48

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0,4

0,42

0,44

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

40 persen terbawah 40 persen menengah 20 persen atas Rasio Gini

6

Page 7: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Tren dan Dimensi Ketimpangan Antar-Wilayah

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial tidak berubah dalam 4 tahun terakhir, didominasi oleh Pulau Jawa (59,03%) danSumatera (21,36%).

Perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), sekitar 80-81%. Sisanya, sekitar 19-20% berasaldari Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kedua hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang belum merata.

Distribusi PDB berdasar Pulau 2014-2019

22,02

21,71

21,53

21,34

21,18

21,36

57,87

58,14

58,38

58,6

58,83

59,03

9,08

8,77

8,51

8,43

8,32

8,26

5,64

5,81

5,94

6,03

6,11

6,14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Sumatera Jawa Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua

Keterangan: *) Distribusi PDB 2019 triwulan 1Sumber: Publikasi BPS

7

Page 8: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIFDAN PENERAPANNYA UNTUK JAWA BARAT

8

Page 9: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Pembangunan Ekonomi Inklusif

PEMBANGUNANEKONOMI INKLUSIF

Memastikanpertumbuhanekonomi yang tinggi

Menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi

Memperluas akses dan kesempatan

DEFINISI INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF

Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatanyang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan,

meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

TOTAL: 21 INDIKATOR YANG TERSEDIA DI 34 PROVINSI PADA TAHUN 2015-2017

9

Page 10: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

PILAR 1

Sub Pilar 1.1: Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Sub Pilar 1.2: Kesempatan Kerja

Sub Pilar 1.3: Infrastruktur Ekonomi

PILAR 2

Sub Pilar 2.1: Ketimpangan

Sub Pilar 2.2: Kemiskinan

PILAR 3

Sub Pilar 3.1: Kapabilitas Manusia

Sub Pilar 3.2: Infrastruktur Dasar

Sub Pilar 3.3: Keuangan Inklusif

Catatan: kecuali DKI Jakarta tidak memakai indikator rasio pengeluaran rumah tangga desa dan kota karena tidak ada pedesaan.

10

Page 11: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Isu-isu Strategis dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif

Isu strategis Isu strategisIndikator Indikator

11

Page 12: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Barat di antara provinsi lainnya

7,83

7,

11

7,04

7,

01

6,83

6,

77

6,74

6,

71

6,62

6,

55

6,53

6,

52

6,50

6,

32

6,29

6,

28

6,25

6,

25

6,24

6,

11

6,08

6,

02

6,02

5,

94

5,93

5,

91

5,88

5,

83

5,79

5,

46

5,27

5,

06

4,68

4,

61

4,07

DI Y

ogya

kart

aBa

liJa

wa

Teng

ahKa

liman

tan

Tim

urBa

ngka

Bel

itung

Kalim

anta

n Ut

ara

Jaw

a Ti

mur

Sula

wes

i Sel

atan

DKI J

akar

taSu

mat

era

Sela

tan

Sula

wes

i Ten

ggar

aAc

ehSu

mat

era

Bara

tNu

sa T

engg

ara…

Kalim

anta

n…Go

ront

alo

Lam

pung

Nusa

Ten

ggar

a…Ke

pula

uan

Riau

Sum

ater

a Ut

ara

Riau

Jaw

a Ba

rat

Beng

kulu

Sula

wes

i Bar

atSu

law

esi T

enga

hJa

mbi

Kalim

anta

n…In

done

siaSu

law

esi U

tara

Papu

a Ba

rat

Mal

uku

Mal

uku

Utar

aBa

nten

Kalim

anta

n Ba

rat

Papu

a

7,78

6,

04

5,99

5,

95

5,78

5,

77

5,76

5,

70

5,52

5,

46

5,46

5,

37

5,34

5,

30

5,21

5,

16

5,08

5,

08

5,03

5,

02

5,01

4,

99

4,99

4,

96

4,90

4,

88

4,83

4,

83

4,76

4,

76

4,69

4,

37

4,30

3,

90

3,07

DKI J

akar

taKe

pula

uan…

Bali

DI Y

ogya

kart

aJa

wa

Bara

tBa

nten

Jaw

a Te

ngah

Jaw

a Ti

mur

Sum

ater

a…Su

law

esi U

tara

Indo

nesia

Bang

ka…

Kalim

anta

n…Su

law

esi…

Kalim

anta

n…Su

mat

era…

Sum

ater

a…Ka

liman

tan…

Beng

kulu

Lam

pung

Kalim

anta

n…Go

ront

alo

Sula

wes

i…Su

law

esi…

Papu

a Ba

rat

Riau

Jam

biM

aluk

u Ut

ara

Kalim

anta

n…Ac

ehM

aluk

uN

usa…

Sula

wes

i Bar

atN

usa…

Papu

a

7,36

6,

49

6,44

6,

31

6,27

6,

25

6,11

6,

06

6,03

6,

00

5,95

5,

93

5,88

5,

82

5,81

5,

80

5,75

5,

73

5,65

5,

63

5,60

5,

60

5,55

5,

54

5,49

5,

41

5,28

5,

27

5,17

5,

16

5,15

5,

09

4,89

4,

79

3,43

DKI J

akar

taBa

liDI

Yog

yaka

rta

Kepu

laua

n Ri

auJa

wa

Teng

ahBa

ngka

Bel

itung

Sum

ater

a U

tara

Jaw

a Ti

mur

Kalim

anta

n…Ka

liman

tan…

Sum

ater

a Ba

rat

Jaw

a Ba

rat

Kalim

anta

n Ut

ara

Sum

ater

a Se

lata

nKa

liman

tan…

Sula

wes

i Uta

raIn

done

sia

Sula

wes

i Sel

atan

Riau

Sula

wes

i…La

mpu

ngBa

nten

Aceh

Beng

kulu

Jam

biSu

law

esi T

enga

hN

usa

Teng

gara

…M

aluk

u U

tara

Sula

wes

i Bar

atKa

liman

tan

Bara

tGo

ront

alo

Mal

uku

Papu

a Ba

rat

Nus

a Te

ngga

ra…

Papu

a

Pilar I : Pertumbuhan Ekonomi

7,76

7,

62

7,50

7,

48

7,48

7,

35

7,04

7,

03

6,97

6,

94

6,80

6,

63

6,62

6,

58

6,58

6,

55

6,54

6,

49

6,45

6,

43

6,32

6,

30

6,25

6,

23

6,20

6,

17

6,16

6,

13

5,89

5,

80

5,72

5,

55

4,48

4,

36

3,59

Bang

ka B

elitu

ngKa

liman

tan…

Kalim

anta

n…Su

mat

era

Bara

tSu

mat

era

Utar

aDK

I Jak

arta

Riau

Kalim

anta

n Ut

ara

Bali

Kepu

laua

n Ri

auKa

liman

tan

Bara

tJa

wa

Teng

ahKa

liman

tan

Tim

urSu

mat

era

Sela

tan

Jam

biSu

law

esi U

tara

Mal

uku

Utar

aSu

law

esi B

arat

Aceh

Nusa

Ten

ggar

a…Ba

nten

Indo

nesia

Lam

pung

DI Y

ogya

kart

aBe

ngku

luSu

law

esi…

Jaw

a Ti

mur

Jaw

a Ba

rat

Sula

wes

i Ten

gah

Mal

uku

Sula

wes

i Sel

atan

Nusa

Ten

ggar

a…Go

ront

alo

Papu

a Ba

rat

Papu

a

Pilar II : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pilar III : Perluasan Akses Dan Kesempatan

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Provinsi Tahun 2017

12

Page 13: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untukpembangunan yang inklusif (1)

Aceh

Sumatera UtaraSumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

BengkuluLampung

Kep. Bangka Belitung

Kep. Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa TimurBanten Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan UtaraSulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi TenggaraGorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

3,40 3,90 4,40 4,90 5,40 5,90 6,40 6,90 7,40

PertumbuhanEkonomi (%)

IndeksInklusif

13

Page 14: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untukpembangunan yang inklusif (2)

DKI JAKARTA

7,36

PAPUA

3,43

Inklusivitas pembangunan masihterkonsentrasi di wilayah barat

Indonesia.

Provinsi Indeks Inklusif Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3DKI Jakarta 7.36 7.78 7.35 6.62 Bali 6.49 5.99 6.97 7.11 DI Yogyakarta 6.44 5.95 6.23 7.83 Kepulauan Riau 6.31 6.04 6.94 6.24 Jawa Tengah 6.27 5.76 6.63 7.04 Bangka Belitung 6.25 5.37 7.76 6.83 Sumatera Utara 6.11 5.52 7.48 6.11 Jawa Timur 6.06 5.70 6.16 6.74 Kalimantan Timur 6.03 5.34 6.62 7.01 Kalimantan Selatan 6.00 5.21 7.62 6.29 Sumatera Barat 5.95 5.08 7.48 6.50 Jawa Barat 5.93 5.78 6.13 6.02 Kalimantan Utara 5.88 5.01 7.03 6.77 Sumatera Selatan 5.82 5.16 6.58 6.55 Kalimantan Tengah 5.81 5.08 7.50 5.88 Sulawesi Utara 5.80 5.46 6.55 5.79 Sulawesi Selatan 5.73 5.30 5.72 6.71 Riau 5.65 4.88 7.04 6.08 Sulawesi Tenggara 5.63 4.99 6.17 6.53 Lampung 5.60 5.02 6.25 6.25 Banten 5.60 5.77 6.32 4.68 Aceh 5.55 4.76 6.45 6.52 Bengkulu 5.54 5.03 6.20 6.02 Jambi 5.49 4.83 6.58 5.91 Sulawesi Tengah 5.41 4.96 5.89 5.93 Nusa Tenggara Barat 5.28 4.37 6.43 6.32 Maluku Utara 5.27 4.83 6.54 5.06 Sulawesi Barat 5.17 4.30 6.49 5.94 Kalimantan Barat 5.16 4.76 6.80 4.61 Gorontalo 5.15 4.99 4.48 6.28 Maluku 5.09 4.69 5.80 5.27 Papua Barat 4.89 4.90 4.36 5.46 Nusa Tenggara Timur 4.79 3.90 5.55 6.25 Papua 3.43 3.07 3.59 4.07

Beberapa wilayah menunjukkanperkembangan yang baik untuk pilar

tertentu, namun masih tertinggalpada pilar-pilar pembangunan

inklusif lainnya.

14

Page 15: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Indeks Pembangunan Ekonomi InklusifKabupaten/Kota di Jawa Barat 2017

Masih terdapat setidaknya 8Kab/Kota dengan tingkatinklusivitas yang sangatrendah

Kab/Kota Indeks Inklusif

Indeks Pilar 1

Indeks Pilar 2

Indeks Pilar 3

Peringkat(dari 460)

Kota Cirebon 6.19 5.79 6.11 7.14 14Kota Depok 6.09 5.91 6.63 5.96 21Kota Bandung 6.02 5.84 6.38 6.06 28Kota Banjar 5.96 5.27 6.25 7.30 37Kota Sukabumi 5.93 5.47 6.10 6.77 43Kota Cimahi 5.92 5.84 6.32 5.69 45Bekasi 5.87 5.99 6.43 5.16 55Kota Bogor 5.81 5.82 5.96 5.64 67Kota Bekasi 5.80 5.90 6.41 5.09 68Kota Tasikmalaya 5.79 5.45 6.22 6.08 72Bandung 5.76 5.57 6.62 5.37 77Karawang 5.71 5.63 6.41 5.25 84Purwakarta 5.56 5.51 6.31 4.98 117Indramayu 5.55 4.95 6.91 5.59 121Sumedang 5.47 4.94 6.51 5.65 140Bogor 5.46 5.39 6.15 4.98 143Majalengka 5.45 4.84 6.59 5.72 152Kuningan 5.40 4.68 6.69 5.81 167Ciamis 5.25 4.60 6.56 5.48 228Subang 5.25 4.76 6.74 4.97 230Cirebon 5.20 4.89 6.61 4.64 254Bandung Barat 5.14 5.11 6.21 4.29 279Sukabumi 5.11 4.62 6.55 4.88 286Tasikmalaya 5.04 4.48 6.45 4.97 309Garut 5.03 4.55 6.26 4.92 314Cianjur 4.99 4.53 6.33 4.78 331

15

Page 16: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Indikator Pembangunan Ekonomi InklusifKabupaten/Kota di Jawa Barat 2017

Pertum-buhan

PDRB/kapita

Share Manu-faktur

Rasio Kredit Per-

bankan

Kesem-patan Kerja

Bekerja Penuh

Pekerja Ber-

kualitas

RT dg Akses Listrik PLN

Me-miliki

Telepon Geng-gam

Rasio Mantap

Jalan/Luas

Wilayah

Rasio Gini

Sumb. Pen-

dapatan Perem-

puan

Rasio -Desa/Kota

Tingkat Kemis-kinan

Rata-rata Kon-sumsi

Protein

Harapan Lama

Sekolah

Balita dg

Imuni-sasi

Dasar

Pendu-duk dg Jamkes

RT dg Sumber

Air MinumLayak

RT dg Fasilitas

BAB Sendiri

Rasio Reke-ning DPK

Rasio Total Kredit UMKM

BogorSukabumiCianjurBandungGarutTasikmalayaCiamisKuninganCirebonMajalengkaSumedangIndramayuSubangPurwakartaKarawangBekasiBandung BaratPangandaranKota BogorKota SukabumiKota BandungKota CirebonKota BekasiKota DepokKota CimahiKota TasikmalayaKota Banjar

16

Page 17: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks InklusifKabupaten/Kota di Jawa Barat 2017

BOGOR

SUKABUMI

CIANJUR

BANDUNG

GARUT

TASIKMALAYA

CIAMIS

KUNINGAN

CIREBON

MAJALENGKA

SUMEDANG

INDRAMAYU

SUBANG

PURWAKARTA

KARAWANG

BEKASI

CIAMIS

KOTA BOGOR

KOTA SUKABUMI

KOTA BANDUNG

KOTA CIREBON

KOTA BEKASI

KOTA DEPOK

KOTA CIMAHI

KOTA TASIKMALAYA

KOTA BANJAR

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

4,90 5,10 5,30 5,50 5,70 5,90 6,10 6,30

PertumbuhanEkonomi (%)

IndeksInklusif

Jabar: 5,29%

Rata-rata: 5,57

17

Page 18: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

PERSOALAN DAN STRATEGI PENURUNAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT

18

Page 19: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Jawa Barat Dihadapkan Tantangan Jumlah Penduduk Rentan Miskin yang Cukup Besar

Proporsi penduduk rentan lebih besardibandingkan kelompok yang miskin

Penduduk rentan miskin sebesar 8,23 juta jiwa(16,96% dari total Penduduk Jabar)

Kerentanan Jabar menduduki posisi ke-4 palingtinggi setelah Jatim, Jateng, dan DIY di Pulau Jawa

Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan Prov. Jabar Tahun 2018

Sumber : Susenas 2018, diolah oleh Bappenas

Miskin

Rentan

Menjelang Kelas Menengah

Kelas Menengah

Kelas Atas

44,52

30,3616,96

7,450,71

19

Page 20: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Dinamika Kemiskinan Provinsi Jawa Barat 2014 - 2019

Terdapat 9 kabupaten/kota dengan kemiskinanlebih tinggi dari nasional. Kemiskinan diperdesaan (9,8%) masih lebih tinggi dibandingkanperkotaan (6%).

-0,04

-0,76

-0,15

-1,05

-0,44

0,47

-0,02 -0,05

-1,5

-0,46

0,09

-0,58-0,24

-1,26

-0,54

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Kota Desa Kota+Desa

Jumlah penduduk miskin Jabar dalam setahunberkurang 0,22 ribu jiwa (0,54%) menjadi 3,4 jutajiwa pada Maret 2019.

2,34

4,17 4,

79

4,73 5,

76 7,06

7,11 7,36 8,

04 8,48

8,57

8,2 8,

71 9,06 10

,25

10

10,7

7

9,66

11,2

7

10,5

3

11,4

1

10,8

4

11,4

9 12,9

7

12,6 13

,67

13,2

7 14,8

2,14 3,

57 4,11 4,37 4,

94 5,7 5,93 6,

65

6,76 7,12

7,14

7,22 7,45 7,

99

8,06

8,12 8,

67 8,88 9,27 9,76

9,81

9,85 10

,06

10,7

10,7

9

11,8

9

12,2

2

12,7

1

Maret 2017 Maret 2018

Laju penurunan kemiskinan di Jabar jugamengalami pelambatan, baik di perkotaanmaupun perdesaan.

Sumber: BPS, Tahun 2007-2019 Angka Maret

20

Page 21: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Belum Dinikmati Seluruh Penduduk

3,07

4,08

4,88

5,2

6,05

6,83

7,61

7,91

8,78

7,98

0 2 4 6 8 10

Termiskin

2

3

4

5

6

7

8

9

Terkaya

Kurva Insiden Pertumbuhan Prov. Jawa Barat,

2013 – 2018

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat Tahun 2018

5,64% Rp

Namun…

• Pertumbuhan ekonomi di Jabardidominasi oleh sektor industripengolahan, perdagangan dantransportasi.

• Masih ada ketimpanganpertumbuhan ekonomi antarkelompok penduduk miskin dankaya.

• Selama setahun terakhir, tingkatketimpangan di Jabar menurunsebesar 0.005 poin menjadi 0,402tahun 2019.

Sumber: BPS, 2018 diolah Bappenas

44,1443,42

18,0517,95

6,94 8,88

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2018

Dist

ribus

iPDR

B pe

rsek

tor

PDRB 2011 dan 2018 SektorJasa Kemasyarakatan,Sosial, dan Perorangan

Lembaga Keuangan, RealEstate, Usaha Persewaandan Jasa PerusahaanTransportasi,Pergudangan, danKomunikasiPerdagangan, RumahMakan, dan JasaAkomodasiKonstruksi

Listrik, Gas, dan AirMinum

Industri Pengolahan

Pertambangan danPenggalian

Pertanian, Kehutanan,dan perikanan

21

Page 22: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Pelayanan Dasar Masih RendahTerutama pada Kelompok Miskin

39,5%

Berpendidikan SMA Ke Atas

Sanitasi Layak

Lahir di Faskes

Berpendidikan SMA Ke AtasTahun 2018 di Prov. Jawa Barat • Sebesar 60% penduduk di Jawa Barat

tidak menyelesaikan pendidikanhingga SMA. Kuintil 1 paling banyak, yaitu lebih dari 80%.

• Berdasarkan data BDT 2015, jumlahanak yang tidak bersekolah usia 16 –18 tahun terbanyak berada di Bogor, Garut, Bandung dan Cianjur.

Sanitasi LayakTahun 2018 di Prov. Jawa Barat

• Masih terdapat ketimpangan pada aksessanitasi layak, lebih dari 50% sanitasiburuk berada di kuintil 1.

• Berdasarkan data BDT 2015, jumlahrumah tangga miskin yang banyak tidakmemiliki jamban adalah Karawang, Bogor, Cirebon, dan Indramayu.

Kelahiran di Fasilitas KesehatanTahun 2018 di Prov. Jawa Barat

Sumber: BPS dan BDT, diolah oleh SEPAKAT

• Lebih dari 50% pendudukkuintil 1 tidak melahirkan di fasilitas kesehatan.

19.16 27.37 35.6347.77

70.88

49.1362.88 60.42

73.6887.58

47 56.42 64.59 70.19 81.59

Anak dengan Kondisi Kesejahteraan s/d 40% Usia 16-18 Tahun yang Tidak Bersekolah

BDT 2015

Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraans/d 40% Tidak Memiliki Jamban

BDT 2015

63,4%

63,9%

22

Page 23: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Masih Banyaknya Kab/Kota dengan Kapasitas Fiskal Tinggi namun Memiliki Tingkat Kemiskinan yang Juga Tinggi..

Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat mayoritasmasuk kategori 2

Jumlah Kab/Kota Per Pulau

KategoriTotal

1 2 3 4

Provinsi Jabar 1 14 11 1 27

Kapasitas Fiskal Daerah

Kategori:1. Tingkat kemiskinan tinggi dan kapasitas fiskal rendah2. Tingkat kemiskinan tinggi dan kapasitas fiskal tinggi3. Tingkat kemiskinan rendah dan kapasitas fiskal tinggi4. Tingkat kemiskinan rendah dan kapasitas fiskal rendah

Indeks KFD = 0.77

Kemiskinan Prov. Jabar= 7.45%

1 2

34

Sumber: BPS, Maret 2018Kemenkeu, Agustus 2018

Kab/kota di kuadran 2 seperti Kota Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Cianjur, Garut, Karawang, dll., memiliki kapasitasfiskal tinggi namun tingkat kemiskinantinggi

Kabupaten Pangandaran memiliki kapasitasfiskal rendah dan tingkat kemiskinan tinggi

23

Page 24: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Strategi untuk Menuju Indonesia Bebas Kemiskinan

Mendorong hidup yang berkualitas dan bermartabat

Meningkatkan ketahananmasyarakat

Memberikan kesempatan yang sama untuk semua

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif melaluipenciptaan peluang yang sama danpengembangan kapasitas untuk mendorongtumbuhnya kelompok menengah yang tangguh:

• Perkotaan: ekonomi digital, kemitraankelompok miskin dan rentan/usaha mikro, kecil dan menengah untuk nilai tambah danakses pasar.

• Pedesaan: meningkatkan produktivitas agraria, Reformasi Agraria dan Kehutanan Sosial. Kemitraan untuk nilai tambah dan akses pasar.

Melalui perlindungan sosial yang komprehensif:

• Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran: Kartu Sembako Murah, KIP dan KIP Kuliah, PKH, bantuan untuk kelompok rentan(disabilitas, lansia, masyarakat adat, anaktelantar)

• Jaminan sosial: asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan.

• Perlindungan sosial adaptif – mitigasi danbantuan saat bencana.

Melalui peningkatan kualitas layanan dasar, a.l.:• Perluasan cakupan identitas hukum.• Peningkatan akses dan kualitas JKN,

promosi kesehatan, pengendalian konsumsirokok.

• Peningkatan akses dan kualitas sekolah, dan sekolah kejuruan.

• Peningkatan kualitas perumahan, air bersih, sanitasi.

• Peningkatan akses energi bersih danmodern.

24

Page 25: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Upaya-upaya Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Miskin dan Rentan

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan ekonomi produktif:a. Memperkuat jaringan dan konektivitas (a.l. jalan, telekomunikasi/sinyal, transportasi penyeberangan).b. Mengembangkan nilai tambah produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor.c. Menjaga stabilisasi harga, terutama pangan.

Penguatan perekonomian kelompok menengah bawah melalui:a. Mempermudah ijin usaha bagi pemulab. Memperkuat usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasic. Meningkatkan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian

Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah:a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (a.l. air bersih, sanitasi, listrik, jalan).b. Penguatan perekonomian lokal yang inklusif.c. Pengendalian migrasi penduduk ke perkotaan.

Pemanfaatan teknologi informasi:a. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan perluasan jangkauan (misal: listrik mikro hidro).b. Stimulasi inovasi dan ide kreatif yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Rp

25

Page 26: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Kelompok rentan perlu terus didorongmenjadi kelas menengah yang tangguh

Susenas Maret 2018 mencatat hanya 13,63% Rumah Tangga (RT) yang memiliki dual inclusion dan masihterdapat 45,70% rumah tangga yang berada dalam eksklusi sosial.

Inklusi Sosial24.81%

Dual inclusion13.63%

Inklusi Ekonomi15.86%

Upaya pengentasan kemiskinan memastikan masyarakat miskin dan rentan terinklusisecara sosial dan ekonomi (dual inclusion).

RT terinklusi secarasosial:

RT terinklusi secaraekonomi:

a. Pendapatan/pengeluaran perkapita lebih rendahdari Garis Kemiskinan

b. Semua pekerja 15 thnkeatas memiliki asuransikesehatan atau asuransiketenaga-kerjaan.

c. Penduduk usia 60 thn keatas memiliki jaminanpensiun.

a. Anggota RT sedang/telah menempuhpendidikan minimallulus SMP (usia 19-64thn) atau lulus SD(usia >=65 thn).

b. Dapat mengakseslistrik, sanitasi, dan airminum layak.

Sumber: Susenas Maret 2018, diolah Bappenas

26

Page 27: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

Akses Layanan Keuangan untuk KUR dan Bank Umumuntuk Penduduk Miskin Perlu Diperkuat dan Ditingkatkan

20,7

19,2

31,8

23,0

1

25,4

24,9

42,6

20,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

KUR Bank Umum BPR KreditKoperasi

PeroranganBerbunga

Pegadaian Leasing KUBE BUMDES Lainnya

Akses Layanan Keuangan Antar Kelompok Pendapatan di Jawa Barat, 2018

Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Sangat Mudah; 17

Mudah; 77

Sulit; 06

Akses Ke Bank Umum Pemerintahan(BRI, BNI, Mandiri, BPD, Dan BTN)

• Layanan KUR lebih banyak diaksesoleh penduduk menengah ke atas(kuintil 4 dan 5).

• Penduduk miskin (kuintil 1) banyakyang mengakses KUBE, BUMDES, danpinjaman perorangan (berbunga).

Rp

Sumber: Susenas dan Podes 2018 diolah Bappenas

Terdapat 6% desa yang sangatsulit mencapai keBank UmumPemerintahterdekat

27

Page 28: PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK PENURUNAN …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Bappenas-Pidato... · kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Memperluas akses dan kesempatan

HATUR NUHUN KANA PERHATOSANNA

28