Pembangunan dan pendampingan desa

1

SUMEDANG, 09 OKTOBER 2014

IMPLEMENTASI UU DESA

DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

POKOK BAHASANPOKOK BAHASANPOKOK BAHASANPOKOK BAHASAN

1. PENGANTAR2. TATA KELOLA DESA YANG

DEMOKRATIS 3. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA4. PEMBANGUNAN DESA5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA6. PENDAMPINGAN DESA7. PENUTUP

4

Desa sebagai realitas sosio‐polit ico‐kultural di dalam tata‐negara hukum modern

Tata negara sebagai‐konstruksi pol it ik baruUUD

1945

Kedaulatan Hukum(satuan tata negara)‐

DESADesa sbg realitas sosio‐politico‐kultural secarahistoris ada sebelum tata‐negara modern

B. Herry Priyono, Kedaulatan Negara dan Tata kelola Desa, bahan tayang pada ‐Workshop Program Pelatihan Desa : “Menggagas Desa Ideal & Kelembangan Pembangunan Desa”, PNPM Support Facility. Jakarta, 28 Februari 2013

Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- Desa : 72.944

- Kelurahan : 8.309

Pengaturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Desa menjamin adanya Kepastian Hukum bagi Desa.

Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa wajib menjalankan UU Desa dimaksud.

KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN

NEGARA

7

DESA DALAM WILAYAH HUKUM NKRI

•.

UU Desa Pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

8

WILAYAH

MASYARAKAT

PEMERINTAHAN

DESA/DESA ADAT

1. rekognisi; 2. subsidiaritas; 3. keberagaman; 4. kebersamaan; 5. kegotongroyongan; 6. kekeluargaan; 7. musyawarah; 8. demokrasi; 9. kemandirian; 10. partisipasi; 11. kesetaraan; 12. pemberdayaan; dan 13. keberlanjutan.

KUAT

MAJU

MANDIRI

DESA/DESA ADAT

DEMOKRATIS

LANDASAN KONSTITUSILANDASAN KONSTITUSIUNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 18 Ayat (7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 B Ayat (2)Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

11

KEDUDUKAN DESA

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

UU Desa : Pasal 5

12

KONSEKUENSI DESA SEBAGAI PENGGABUNGAN SGC - LSG

NEGARA

SUBSIDIARITAS

SGC

LSG

WARGA NEGARA = WARGA DESA

REKOGNISIPENUGASAN

MODERNITAS TRADISI

ARAH PENGEMBANGAN DESA???

Pasal 18 B Ayat 2

Pasal 18 Ayat 7

SGC

LSG

PENGGABUNGAN FUNGSI LSG - SGC

MASYARAKAT LIBERAL

PEMERINTAHAN SEMU

15

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESAPENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESAPENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESAPENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DESAPENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS ASET/ KEKAYAAN YANG DIMILIKI DESA : TANAH KAS DESA, TANAH ULAYAT, HUTAN DESA, MATA AIR DESA

PENATAAN WILAYAH DESA TERMASUK PULA PENDAYAGUNAAN DANA DESA BESERTA ASET-ASET STRATEGIS DESA : MILIK PRIVAT YANG BERDAMPAK KEPADA KEPENTINGAN KOLEKTIF DESA…….

PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DESA DAN KELURAHAN BERBASIS ASET DENGAN DUKUNGAN DATA YANG AKURAT DAN TATA RUANG DESA/KELURAHAN YANG PASTI

PENGEMBANGAN GIS SEBAGAI SISTEM INFORMASI UNTUK MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT, KERJASAMA DESA DAN INTERGASI/KONSOLIDASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

16

KEWENANGAN DESA

•.

UU Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

17

PENETAPAN KEWENANGAN DESAPENETAPAN KEWENANGAN DESAPP 43 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP 43 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPENETAPAN KEWENANGAN DESAPENETAPAN KEWENANGAN DESAPP 43 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP 43 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pasal 34 1)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas Desa; dan e. pengembangan peran masyarakat Desa.

18


Pasal 34 2)Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:

a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar Desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos

pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah

pertanian.

19


Pasal 34

3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

20

KEWENANGAN DESA

•.

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

Self Governing Community

Local Self Government

21


Pasal 73

1)Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa. 2)Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3)Pemerintah Desa menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

22

HAK DAN KEWAJIBAN DESAUU Desa : Pasal 67Desa Berhak:a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal

usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; danc. mendapatkan sumber pendapatan.

Desa Berkewajiban:a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan

masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;c. mengembangkan kehidupan demokrasi;d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dane. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

23

MUSDES

PEMDES BPD

MASYARAKAT

WEWENANG DESA

1. DANA DESA2. ALOKASI DANA DESA3. BAGI HASIL PAJAK

DAERAH4. BANTUAN KEUANGAN

1.ASET DESA2.SWADAYA

MASYARAKAT3.SUMBERDAYA

MANUSIA

DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT

HUKUM

TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS

BERDASARKAN PRODUK HUKUM DESA

(BASIS LEGALITAS – BASIS LEGITIMASI)

KOMUNIKASI POLITIK YANG DEMOKRATIS DI DAERAH OTONOM

BIROKRASI :KEPUTUSAN TEKNOKRATIS


DPRD:KEPUTUSAN POLITIK


DESA : KOMUNITAS MANDIRI

KEPUTUSAN PARTISIPATIF :

PERDES



PERDES

JARING ASMARA

RENJA SKPD

MUSRENBANG

HEARING

PERDA

RUANG PUBLIK

BKADBKAD

25

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA

UU Desa : Pasal 67Masyarakat Desa Berhak:a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara

bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:1) Kepala Desa;2) perangkat Desa;3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

26

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA

UU Desa : Pasal 67Masyarakat Desa Berkewajiban

a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;

c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan

e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

28

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

DESA MERUPAKAN SUBYEK HUKUM (PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN) DALAM

URUSAN :

TUJUAN PEMBANGUNAN DESA TUJUAN PEMBANGUNAN DESA MEMANDIRIKAN DAN MEMAJUKAN

DESA MEMPERKUAT PEMERINTAHAN

DESA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

DESA MENGOPTIMALKAN

PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA DESA

30

MODEL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT(Dari, Oleh, Untuk, Masyarakat/DOUM)

Petunjuk Teknis

Operasional Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pemantauan Pembangunan Desa

PEMDES

MASYARAKAT

DESA

DANA BLMPENDAMPING

MOBILISASI PARTISIPASI

Judul Proyek

CDD BERSIFAT SEKTORAL

Pembangunan sektor ekonomi

Pembangunan sektor lingkungan

CDD Project Perbaikan sektor gizi

sektor etc.

Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa – Eksisting

Pemerintahan Desa

Kelompok

Desa Sebagai OBYEK Pembangunan:

Di t ingkat makro

•Pembangunan bersifat proyek -> tidak berkesinambungan.

•Lokasi tidak merata -> faktor politik sangat berperan.

Di Tingkat Mikro

•Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan

•Fragmentasi kelembagaan

•Fragmentasi perencanaan

•Fragmentasi keuangan

•Tumpang tindih kelompok sasaran

Penguatan Sistem pemerintahan DesaKelompok

Kelompok

MASYARAKAT DESA

?

32

33

ARAH PENGEMBANGAN DESAARAH PENGEMBANGAN DESAARAH PENGEMBANGAN DESAARAH PENGEMBANGAN DESA

KUATMAJU

MANDIRIDEMOKRAT

IS

KONDISI EKSISTING

TRANSISI

DESA PANCASILA

POLITIK

EKONOMI

SOSIAL

BUDAYA

PEMBANGUNAN DESA TERPADU BERKELANJUTAN

DESA MEMBANGUN

MEMBANGUN DESA

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

PEMBANGUNAN DESA

34

MUSDES

PEMDES BPD

MASYARAKAT

1. DANA DESA2. ALOKASI DANA DESA3. BAGI HASIL PAJAK DAERAH4. BANTUAN KEUANGAN

1. ASET DESA2. SWADAYA MASYARAKAT3. SDA/SDM/SUMBERDAYA

LAINNYA

DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT

HUKUM

TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS

BERDASARKAN PRODUK HUKUM DESA

(BASIS LEGALITAS – BASIS LEGITIMASI)

34

•.

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

35

MUSDES

PEMDES BPD

MASYARAKAT

RPJMDESA RKP DESA APBDESA

1. KEBIJAKAN PEMKAB/PEMKOT

2. RPJMDAERAH3. PROGRAM/PROYEK

MASUK DESA YANG TERPADU SECARA NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. KONDISI OBYEKTIF DESA

2. SUMBERDAYA DESA

3. ASPIRASI MASYARAKAT

DESA SEBAGAI SUBYEK

HUKUM

PENDAMPING DESA(SKPD, PENDAMPING

PROFESIONAL, KPMD DAN PIHAK KETIGA)

a. Peningkatan Kuali tas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar;

b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia;

c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif;

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Kemajuan Ekonomi; dan

e. Peningkatan Kuali tas Ketert iban dan Ketenteraman Masyarakat Desa Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Desa.

36

UU DESA MENGHADIRKAN :SATU DESA SATU

PERENCANAANSATU DESA SATU SISTEM

ANGGARAN

PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DANPELAYANAN SOSIAL DASAR

YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA DESA(SDA, TTG, SDM & BUDAYA NUSANTARA)

37

PRASYARAT :

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG OBYEKTIF DAN

PARTISIPATIF

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagai pengembangan wilayah berbasiskan sumberdaya desa

Adanya peta batas desa sebagai dasar penyusunan ruang wilayah desa

Adanya data desa yang fungsional bagi desa itu sendiri Adanya ketetapan tentang standar pelayanan desa dalam rangka

memenuhi kebutuhan sosial dasar Adanya evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil

pemetaan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif.

Penggalian kebutuhan dan penampungan aspirasi masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan musyawarah kewilayahan dan/atau musyawarah kelompok masyarakat.

Penyusunan RPJM Desa(DISUSUN DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN SETELAH PELANTIKAN KADES)

Penyusun: Pemerintah Desa1.Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa2.Sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota3.Pengkajian Keadaan Desa4.Musyawarah Desa5.Penyusunan Rancangan RPJM Desa6.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Rancangan PermendagriPedoman Pembangunan Desa

39

PENYUSUNAN RKP DESA

39

BPD MUSYAWARAH DESA

PEMDES RANCANGAN RKPDESA

PEMDES MUSRENBANG DESA

PEMDES PERDES RKPDESA

PEMDES RANCANGAN APBDESA

PEMDES PRIORITAS BELANJA DESA

PEMDES 31 DES = PERDES APBDESA

JUNIDESEMBE

RRPJM DESA

PAGU DEFINITIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA & PROGRAM/PROYEK MASUK DESAJULI

JUNI

OKTOBER

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Koordinator : Kepala DesaTahapan Persiapan1.Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa2.Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Desa3.Sosialisasi Kegiatan Desa4.Penyiapan Pelaksana Kegiatan5.Penyiapan Dokumen Administrasi6.Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Rancangan PermendagriPedoman Pembangunan Desa

41

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Koordinator : Kepala DesaTahapan Pelaksanaan Kegiatan1.Rapat Kerja Pelaksana Pembangunan Desa2.Sertifikasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Desa3.Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa4.Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah5.Musyawarah Desa dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan6.Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa7.Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan DesaPEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

42

SATU DESA SATU PERENCANAANSATU DESA SATU SISTEM

ANGGARAN

KEUANGAN DAN ASET DESA, SDM, TTG & KEARIFAN LOKAL

PEMBANGUNAN DESA TERPADU

Berkembangnya BUMDES dengan mengoptimalkan pendayagunaan keuangan, aset desa, dan sumberdaya Desa

Berkembangnya Kerjasama Antar Desa maupun Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

Terintegrasinya Pembangunan Desa dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Bottom Up dan Top Down)

Terwujudnya tata kelola desa yang demokratis melalui pembangunan desa secara partisipatif (hubungan timbal balik antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat)

KOMUNIKASI POLITIK YANG DEMOKRATIS DI DAERAH OTONOM







PERDES



PERDES

JARING ASMARA

RENJA SKPD

MUSRENBANG

HEARING

PERDA

RUANG PUBLIK

BKADBKAD

45

TITIK TOLAK GERAKANKETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SECARA:

POLITIKEKONOMI

SOSIALBUDAYA

YANG BERDAMPAK PADA : DESA LEMAH, TERBELAKANG, DEPENDEN

DAN OTORITER

GERAKAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

46

IMPLIKASI :TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DARICOMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT MENJADI VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT

CDD VDDBERSIFAT APOLITIS BERSIFAT POLITIS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT = PEMBERKUASAAN RAKYAT

UU DESA

HIDUP BERDESA

MANUSIA DESA

PROSES PEMBIASAAN SECARA SOSIALYANG NORMATIF MENJADI TINDAKAN

VDDVDD

MENGEMBANGKAN KETAATAN KEPADA HUKUM DALAM DIRI MASYARAKAT DESA

48

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

49

MUSDES

PEMDES BPD

MASYARAKAT

PENDAMPING DESA(SKPD, PENDAMPING PROFESIONAL, KPMD,

PIHAK KETIGA LAINNYA)

POLITIKEKONOMI

SOSIAL

BUDAYA

PENDAMPINGAN DESA YANG TRANSFORMATIF

DESA PANCASILA

KUATMAJU

MANDIRIDEMOKRAT

IS

TRANSFORMASI

PENDAMPINGAN DESA SEBAGAI HUBUNGAN TIMBAL BALIK

PEMBANGUNAN DESA - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

•.

PEMBANGUNAN DESA

DESA BERDIKARI SECARA EKONOMI : BERDAYA

MENGE-LOLA SUMBERDAYA DESA

(SDA/SDM/SD LAINNYA)

STRUKTUR KEKUASAAAN EKONOMI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA BERDAULAT SECARA POLITIK : BERDAYA

MENGELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS

STRUKTUR KEKUASAAN POLITIK

PENDAMPING DESA

PEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIAL KADERISASIKADERISASIKADERISASIKADERISASI PENGORGANISASIANPENGORGANISASIANPENGORGANISASIANPENGORGANISASIAN

Pembentukan & pemeliharaan kader (orang kunci) sebagai para penggerak tata kelola desa dan pembangunan desa

Dinamisasi organisasi lokal : Desa/BKAD

CB Desa melalui Pelatihan dan Bimbingan : praktek secara langsung

SKPD, PENPROF, KPMD, LSM, PT DLL SKPD, PENPROF, KPMD, LSM, PT DLL SKPD, PENPROF, KPMD, LSM, PT DLL SKPD, PENPROF, KPMD, LSM, PT DLL

52

GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTALGERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTALGERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTALGERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

MUSDES

PENDAMPING DESA BERKESADARAN KADER

DANA DESA/ALOKASI DANA DESA

PEMDES BPD

MASYARAKAT

DESAKADE

R

GERAKAN NASIONAL PEMBERDAYAN MASYARAKAT



DPR:KEPUTUSAN POLITIK

DPR:KEPUTUSAN POLITIK

DESAKEPUTUSAN PARTISIPATIFKEPENTINGAN KOLEKTIF

DESAKEPUTUSAN PARTISIPATIFKEPENTINGAN KOLEKTIF

JARING ASMARA

REGULASI / PROYEKMUSRENBANGHEARING

LEGISLASI

RUANG PUBLIK POLITIK

BKADBKAD

53PENDAMPING DESA

54

AKHIR KATA

1. Pembangunan Desa ditempatkan dalam konteks desa-desa Indonesia

2. Pendampingan Desa dan pengembangan kapasitas desa dalam rangka “mengajarkan” pembangunan desa harus mampu menghadirkan proses belajar sosial (belajar melalui praktek-praktek langsung) dalam menghadirkan UU Desa dalam kenyataan hidup.

3. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum kebijakan publik yang menjamin kepastian hukum bagi Desa dalam mengelola pembangunan desa.

4. Pendampingan masyarakat Desa ke depan harus kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa dan dinamika politik nasional.

TERIMA KASIH

Pembangunan dan pendampingan desa

Documents

Transcript of Pembangunan dan pendampingan desa