Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik...

BAPPENAS

dadang-solihin.blogspot.com 2

Tentang Narasumber

3dadang-solihin.blogspot.com

Materi• Isu dan Masalah Pembangunan Daerah• Apa Tujuan Pembangunan? • Pembangunan Daerah• Permasalahan Daerah Pemekaran• Pembangunan Aparatur yang Partisipatif • Menuju Good Governance• Perencanaan Pembangunan Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil• Perencanaan yang Ideal


Apa Tujuan Pembangunan?(Todaro: the three objectives of development)

1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.

3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.


How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Pembangunan Daerah (1) Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana

untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:• memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.


Pembangunan Daerah (2) Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk

memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat

untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.


Pembangunan Daerah (3)• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi

daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.


Pembangunan Daerah (4)• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran

yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.


Permasalahan Pembangunan Daerah (1)

1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk

mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara

nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah

2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-

pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).



3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan

intra wilayah. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan

dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga

listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan infrastruktur.



4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,

pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di

wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman

secara signifikan.



5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi

acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.

Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.

Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.



6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu

antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan

masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas

keamanan di daerah perbatasan negara.


Permasalahan Daerah Pemekaran (1)

• Hasil evaluasi UNDP dan Bappenas (2002-2007) menyebutkan, kondisi daerah-daerah pemekaran lebih buruk dibandingkan dengan daerah induk.

• Sulitnya daerah pemekaran setara dengan daerah induk akibat mereka banyak yang harus memulai hidup baru dari nol.

• Kondisi ini dihadapkan pada daerah pemekaran cenderung kesulitan SDM, sarana minim dan kurangnya pengalaman.

• Daerah induk dan provinsi cenderung menjadi penonton dan lepas tangan.

• Seharusnya daerah induk menjadi pembina dan provinsi harus memberikan perhatian khusus terhadap daerah baru tersebut.


Permasalahan Daerah Pemekaran (2)

• Pemprov harus memberikan perhatian khusus, tidak menyamaratakan antara daerah pemekaran dan daerah lain.

• Daerah pemekaran sebagai anak yang baru belajar berdiri, sementara daerah lain sudah bisa berlari.

• Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap administrasi dan aturan hukum.

• Hal ini menyebabkan beberapa daerah pemekaran cenderung melahirkan aparatur yang rentan berurusan dengan hukum.


Kondisi Obyektif Aparatur Pemerintahan

Politik Politisasi birokrasi, Netralitas Birokrasi

Ekonomi In-Efisiensi, Daya Saing Lemah, Kewirausahaan Rendah

Manajemen Koord Lemah >> Manajemen Publik Tidak Berkualitas

Tradisional Hirarki >> Iron Laws of Oligarchy >>> Penyalahgunaan wewenang >> birokratis

Sos-Bud Kurang Tanggung jawab Sosial Budaya Feodal kuat

Kinerja Produktivitas Rendah, Belum Orientasi Outcomes


21

Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah (1)

1. Manajemen yang diterapkan belum optimal untuk mendorong terwujudnya etika kerja dan budaya organisasi, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

2. Terdapat kelemahan yang terkait dengan kompetensi individu.

3. Reward and punishment yang adil dan konsisten dalam implementasinya masih bersifat parsial.

4. Penerapan sistem pengendalian internal untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pada IP pusat memperlihatkan kelemahan (masih parsial dan belum berjalan dengan baik).

(Temuan Kajian Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah dari Survei terhadap 24 Instansi Pemerintah (IP) Pusat (Kementrian dan

LPND), 16 IP Provinsi, serta 173 IP Kabupaten / Kota)

dadang-solihin.blogspot.com

22

Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah (2)

5. Efektivitas pengawasan/monitoring atas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan IP untuk mendorong peningkatan kinerja belum berjalan secara efektif khususnya di IP kabupaten/kota dan IP pusat.

6. Upaya peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja pada instansi pemerintah sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terwujudkan.

7. Banyak instansi yang menyatakan bahwa antara perencanaan dan penganggaran dengan implementasinya belum konsisten khususnya di IP pusat.

8. Pada IP pusat masih memperlihatkan kelemahan pelaksanaan; (i) evaluasi atas kondisi institusi, (ii) evaluasi atas individu dalam unit organisasi berdasarkan

prestasi kerja, dan; (iii)pemanfaatan hasil evaluasi utk kepentingan perbaikan kinerja

instansi dan acuan program/kegiatan berikutnya.


6 Besar Substansi Masalah Pelayanan Publik


No. Substansi Jumlah %1 Penundaan berlarut 98 262 Bertindak se-wenang2 70 193 Penyimpangan prosedur 37 104 Melalaikan kewajiban 30 85 Bertindak tidak adil 25 76 Menyalahgunakan wewenang 15 4

Masalah Utama dalam Pelayanan Publik di DKI Jakarta


No. Masalah %1 Layanan proses yang dibutuhkan 21,92 Banyaknya uang tambahan 20,23 Mentalitas dan kinerja petugas 14,24 Rumitnya persyaratan yg dibutuhkan 12,15 Ketidakjelasan prosedur pelayanan 10,4

( Sumber : INCIS, 2005, n = 480 )

Perubahan Aparatur Pemerintahan menjadi Seorang Change Master

Bureaucratic-monopolistic government

Pemerintah yang “berkuasa”

Evolusi dari pemerintah yang hanya memiliki local orientation

entrepreneurial-competitive government

customer-driven dan accountable government

pemerintah yang memiliki global-cosmopolit orientation


Menjadi

Perubahan Lingkungan Strategis


TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

GenerasiCyber

Miniaturisasi

NanoTeknologi

KesenjanganDigital

EKONOMIEKONOMI

Blok Perdagangan

Dunia

KompetisiGlobal

Knowledge Based

MANUFAKTURINGMANUFAKTURING

Short PLC

Time to market

“On the run” Generasi

ORGANISASI PUBLIK

ORGANISASI PUBLIK

Meningkatnyaekspektasipublik

Privatisasi

Perubahanperan

Bergeming terhadap Perubahan


Makro

• Menjadi tidak kompetitif

• Tidak ada investasi• Pertumbuhan

melemah• Pengangguran

meningkat• Kemiskinan meningkat• Ketidakpuasan Rakyat• Kegagalan Negara

• Menjadi tidak kompetitif

• Tidak ada investasi• Pertumbuhan

melemah• Pengangguran

meningkat• Kemiskinan meningkat• Ketidakpuasan Rakyat• Kegagalan Negara

Mikro

• Ekonomi Biaya Tinggi• Brain Drain• Organisasinya menjadi

yang mahal, rapuh dan lemah

• Organisasinya menjadi tidak bermanfaat

• Organisasinya tidak diperlukan/dihapuskan

• Ekonomi Biaya Tinggi• Brain Drain• Organisasinya menjadi

yang mahal, rapuh dan lemah

• Organisasinya menjadi tidak bermanfaat

• Organisasinya tidak diperlukan/dihapuskan

Apa yang Harus Dilakukan?• Memperbaiki kualitas pelayanan publik• Meningkatkan akuntabilitas• Melakukan smart improvement dalam birokrasi• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik• Meningkatkan daya saing


Pergeseran Paradigma: From Government to Governance

Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat

NilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

ExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

MilitaryPolice

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations

Financial institutions Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, Bangsa, dan

Negara

Pemerintah

Masyarakat

Dunia UsahaGood Governance


Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan


36

Good Governance Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan

pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik.

Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.

Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.


37

Manfaat Good Governance1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.


38

Prinsip-prinsip Good Governance

1. Wawasan ke Depan (Visionary)

2. Keterbukaan & Transparansi(Openness &Transparency)

3. Partisipasi Masyarakat (Participation)

4. Tanggung Gugat (Accountability)

5. Supremasi Hukum (Rule of Law)

6. Demokrasi (Democracy)

7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)

8. Daya Tanggap (Responsiveness)

9. Keefisienan & Keefektifan(Efficiency & Effectiveness)

10. Desentralisasi (Decentralization)

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership)

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)

13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)

14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )


Definisi PerencanaanDefinisi PerencanaanPerencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.

Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :

1. Pemilihan tujuan dan kriteria2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan

preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang

mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan

pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas


Proses PerencanaanProses Perencanaan

43

Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Perencanaan dan Penganggaran:Dari RPJP sampai APBD

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja -KL

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA -SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pemerintah

PusatPem

erintah Daerah

UU KN

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan


NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen Perencanaan


Kegagalan Perencanaan (1)Kegagalan Perencanaan (1)1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan (2)Kegagalan Perencanaan (2)2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak

seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan

pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga

tidak mendukungnya.


Kegagalan Perencanaan (3)Kegagalan Perencanaan (3)3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai

dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi

semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.


Kegagalan Perencanaan (4)Kegagalan Perencanaan (4)

4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan

berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik...

Education

Transcript of Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik...