Pembahasan

Dari data diatas dan setelah kami melakukan penelitian di Griya Turi Asih dapat kami katakana bahwa developer perumahan ini sangat tidak melakukan langkah-langkah awal sebagaimana yang umumnya dilakukan oleh pengembang property lainnya, dimana mereka tidak melihat tingkat kemampuan, tingkat kebutuhan akan property khusunya perumahan di kecamatan Medan Denai, dan mereka terkesan mengabaikan mengabaikan langkah langkah untuk market riset dalam membangun perumahan tersebut. Disekitar daerah yang beradius kurang lebih 5km ada beberapa pengembang yang telah membuat suatu perumahan walaupun dalam skala kecil, tetapi terkesan lebih tepat sasaraan karena semua unit perumahan telah terisi dan ditempati.

Perencanaan yang matang dan dengan melibatkan masyarakat calon penghuni merupakan salah satu strategi untuk menyediakan rumah yang layak huni dan sesuai dengan kebutuhan masyakat penghuninya.

Abstrak: Sudah sejak lama pemerintah (regulator), pengembang (pelaksana) dan pihak perbankan (sumber pendanaan), terjebak dalam salah kaprah dalam melihat bisnis properti. Anggapan pemerintah, pembangunan kawasan perumahan skala besar (melalui dalih pembangunan kota baru atau kota mandiri) akan menciptakan efisiensi pada industri perumahan nasional, ternyata keliru total. Begitu juga dengan pandangan yang terbukti salah dari pihak pengembang dan perbankan yang menganggap dari kalkulasi bisnis, proyek properti skala besar akan lebih menguntungkan ketimbang proyek skala kecil. Logikanya, semakin besar proyek properti akan semakin tinggi harga tanah dan harga rumah dijual ke pasar (konsumen) dan semakin kecil pula pangsa pasarnya.

KebijakanDari sejumlah pemahaman masalah yang dikemukakan, hal mendasar adalah ketersediaan tanah semakin terbatas sedangkan jumlah penduduk terus terjadi peningkatan bersamaan dengan peningkatan akan kebutuhan sarana dan prasarana umum. Konteks dengan kebutuhan lahan perumahan dan permukiman perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dan mediator antara pihak konsumen (penduduk) dengan pihak pengembang bahkan dengan lembaga- lembaga keuangan yang memiliki kompetensi atau terkait dengan pembangunan perumahan.Tanah memegang perananan penting dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dengan sendirinya kebutuhan tanah akan bertambah, baik untuk pemukiman maupun kegiatan perkotaan lainnya. Tanah merupakan sumberdaya alam bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia terus meningkat sehingga ketersediaan tanah menjadi langka dan menjadi komoditas ekonomi yang mahal (Suyanto, 1997).Pengelolaan pertanahan diharapkan berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan, kekeluargaan, kesetiakawanan, keakraban, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Prinsip-prinsip yang dikemukakan sejalan dengan upaya mendirikan dan memampukan (enabling), menciptakan iklim kemudahan dan keterjangkauan (accessibility and affordability), berbagai peran (role sharing) alam

pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable and justifiable). Harsono (1993) menyarankan kemitraan dalam pembangunan perumahan dan permukiman mutlak diperlukan.Pengadaan tanah untuk pembangunan properti perlu diatur. Kerjasama Developer dengan BUMN ditata dalam rangka pengelolaan Lahan Siap Bangun (Lisiba). Gagasan pembentukan bank tanah perlu ditindak lanjuti dan penertiban perijinan dan hak tanah diterlantarkan dilaksanakan. Menyadari makin kompleksnya permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman, maka pada tingkat pusat dan daerah perlu dibentuk forum komunikasi perumahan dan permukiman yang beranggotakan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat serta pakar perumahan, untuk membahas berbagai permasalahan yang menyangkut perumahan dan upaya pemecahannnya.Pengadaan kawasan siap bangun, dan kapling tanah matang, perlu dikaitkan dengan kebijakan perumahan lainnya yang saling mendukung, yaitu pengelolaan sumber daya lahan, dan ruang, konsilidasi tanah, peraturan perundang-undangan yang mendukung. Pembangunan perumahan dan permukiman, perlu mengikutsertakan usaha nir-laba dan lembaga swadaya masyarakat, yayasan, koperasi, baik sebagai developer, mediator. Perumahan dan permukiman perlu terus ditingkatkan agar dapat dicapai efisiensi dan efektifitas pembangunan. Sebagai tindak lanjutnya guna terselenggarannya pembangunan yang terencana terpadu dan berkelanjutan, maka menjadi penting adalah adanya kebijakan penataan tata ruang wilayah.