A. Otonomi Khusus

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai

dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah

‘tertentu’ dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu

sesuai dengan aspirasi daerahnya.

Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada

daerah ‘tertentu’ yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin

memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah NKRI. Jadi secara tidak langsung, pemerintah

memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut

tidak terus bergejolak.

Butuh pertimbangan yang sangat matang untuk memberikan otonomi khusus kepada daerah

‘tertentu’ ini. Karena suatu negara sangat bergantung pada pendapatan daerah ‘tertentu’ yang akan

diberikan otonomi khusus. Diperlukan beberapa kesepakatan agar kedua pihak (negara yang

memberikan otsus dan daerah ‘tertentu’ yang menerima otsus) akan sama-sama diuntungkan dengan

adanya otonomi khusus ini, Karena setiap bangsa atau negara memerlukan kemajuan yang relatif

meningkat untuk melaksanakan proses berkembangnya negara menuju kondisi yang lebih baik.

Otonomi Khusus Dalam Negara Kesatuan

Otonomi Khusus dalam Negara Kesatuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang

diatur dengan undang-undang (UUD 18b (1)). Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang

bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Otonomi Khusus sendiri adalah

kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar

masyarakat. Untuk pengaturan tentang keberadaan otonomi khusus, terletak pada ps.225 UU 32/2004

tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini ditujukan untuk penegasan dari pengakuan dan

penghormatan negara terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan (UUD 1 (1)). Sementara Konsep dari Negara Kesatuan

(unitary state / eenheidsstaat) adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara, melainkan

hanya terdiri atas satu Negara, sehingga tidak ada Negara di dalam Negara. Dengan demikian dalam

Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta

wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan

melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah (Buku  Ilmu Negara

karangan Soehino, Hal.224).

Perihal yang menjadi perdebatan pada topik ini adalah kesesuaian antara pemberlakuan otonomi

khusus dengan konsep negara kesatuan. Apakah Otonomi khusus tidak dapat diberlakukan di Indonesia

yang merupakan negara kesatuan, dan bagaimana kesesuaiannya dengan konstitusi Indonesia.

Otonomi Khusus dalam Negara Kesatuan Konstitusional

1. Penerapan pasal 18b(1) UUD 1945

Otonomi Khusus yang diberikan kepada daerah khusus merupakan bentuk realisasi dari amanat

ps.18b (1) UUD 1945, yang menuangkan secara eksplisit bahwa negara mengakui dan menghormati

satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Pemberian Otonomi khusus adalah suatu bentuk

nyata dari janji negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus, sebagaimana telah tertuang dalam konstitusi yang kemudian diturunkan

dalam UU 32/2004 ps.225. Selain itu menurut naskah kompeherensif buku 4 jilid 1, arti dari mengakui

dan menghormati sendiri, termasuk memberikan perlindungan terhadap satuan pemerintah daerah yang

bersifat khusus, dalam hal ini adalah satuan – satuan pemerintah daerah yang sudah ada, bukan hal

yang diada-adakan.

2. Otonomi Khusus merupakan asas desentralisasi sebagai Perwujudan Demokrasi di

Indonesia

Konstitusi disusun dalam kerangka Negara Kesatuan harus tercermin kepentingan daerah, melalui

aturan pembagian kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan-badan daerah secara adil dan

bijaksana sehingga daerah memelihara kepentingannya dalam kerangka Negara Kesatuan. Susunan

yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan ditingkat pusat dan pembagian

kekuasaan antara pusat dan daerah (Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia hal.168 cetakan-4

karangan Moh. Yamin). Sehingga pemberian otonomi khusus oleh negara mendorong berkembangnya

prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat

setempat. Dengan berkembangnya prakarsa tersebut tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi

yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri,

melainkan memperbaiki nasibnya sendiri.

3. Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara ditengah Keanekaragaman

Bangsa

Salah satu Tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah

mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk pencapaian kesejahteraan ditengah keadaan masyarakat yang

plural, bukanlah semudah membalik telapak tangan. Sehingga diperlukannya instrument yang ampuh

dan tepat, dan otonomi khususlah cara yang ampuh dan tepat untuk mencapai tujuan negara dalam

masyarakat yang plural. Daerah – Daerah tentunya lebih tau apa yang dibutuhkan masyarakatnya untuk

mencapai suatu kesejahteraan, pemberian otonomi khusus kepada daerah khusus hanyalah suatu

kebijakan pemerintah pusat, agar pemerintah daerah lebih leluasa untuk mencapai kesejahteraan di

daerah khusus tersebut.

4. Otonomi Khusus Sebagai Alat Penjaga Keutuhan Negara

Fungsi lain dari otonomi khusus adalah untuk menjaga keutuhan negara, hal ini dikarenakan

setiap daerah mempunyai kebutuhan dan kategori sejahtera yang berbeda – beda. Sehingga dengan

ditetapkannya satu aturan dari pemerintah pusat, belem tentu dapat menjawab tuntutan dari semua

masyarakat di daerah – daerah yang berbeda. Bila dilihat dari sisi historis pemberian otonomi

khusus kepada NAD dan Papua merupakan alat peredam kedua daerah tersebut untuk melepaskan

diri dari wilayah Indonesia. Kedua daerah tersebut ingin melepaskan dari Indonesia dikarenakan

kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengna kebutuhan masyarakat di daerah. Disini

otonomi khusus diberikan untuk kedua daerah tersebut agar dapat menjalankan tuntutan kebutuhan

masyarakat daerahnya tanpa harus melepaskan dari Indonesia.

I. DAERAH YANG MENGGUNAKAN OTONOMI KHUSUS

a. Papua

Otonomi Khusus Provinsi Papua diatur berdasarkanUndang-undang Nomor 21 Tahun 2001 terdiri dari

79 pasal yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008. Keputusan penyatuan Papua  menjadi

bagian dari NKRI merupakan salah satu tujuan NKRI. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih menimbulkan masalah di Papua seperti

kesejahteraan rakyat yang timpang antara kaum pendatang dan pribumi,  kesenjangan ekonomi pusat

dan daerah, eksploitasi sumber daya alam perusahaan asing yang minimdirasakan manfaatnya oleh

rakyat Papua, kesenjangan tingkat pendidikan dan sumber daya manusia antara pendatang dan pribumi

dan minimnya infrastruktur dan konektivitas serta sering terjadiya konflik berdarah akibat kisruh

Papua.

Setiap negara tentunya ingin menyelesaikan berbagai masalah agar pemerintahan negaranya tetap

maju.Karena itu lah, MPR RI pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status

Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam

rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah untuk melaksanakan upaya penyelesaian

masalah-masalah di provinsi papua.

Terlihat pada rancangan awal bahwa apabila diberikan otonomi khusus, Papua harus membagi

pendapatannya dengan pemerintah pusat 20% dan untuk Papua sendiri 80%. Namun masih terdapat

kesenjangan pendapat tentang hal tersebut. Tetapi hal ini dilakukan agar budget NKRI menjadi

seimbang. Ini merupakan salah satu ketentuan dalam penyelenggaraan otsus di Papua. Tapi

disayangkan sifat otonomi khusus untuk Papua lebih merupakan tindakan sepihak dari pemerintah

pusat.

b. Aceh

Setelah otonomi khusus diberikan kepada Aceh, nama daerahnya berubah menjadi NAD (Nanggroe

Aceh Darussalam). Otonomi Khusus memberikan kebebasan Aceh dalam mengurus sistem pengadilan

dan pendidikannya sendiri. Tetapi pada hakekatnya masyarakat Aceh menginginkan terdapatnya

kebijakan tentang penghentian kekerasan di Aceh, karena otonomi khusus ini seharusnya diberikan

karena militer terus melakukan aksi-aksi penyiksaan, teror dan penghilangan paksa. Jadi, apabila

dalam peraturan otonomi khusus untuk Aceh tidak terdapat kebijakan tersebut, maka akan sulit terlihat

perbedaan/perubahan yang berarti di daerah Aceh. Walaupun kebijakan pemberian otonomi khusus

mendapatkan dukungan dari berbagai negara seperti Australia, namun pelaksanaanya juga akan terlihat

tidak sempurna apabila otonomi khusus ini hanya digunakan sebagai media pengalihan dari tuntutan

mendesak untuk mengadakan gencatan senjata antara gerakan kemerdekaan bersenjata, GAM, dan

militer Indonesia, atau untuk menghentikan kekerasan militer terhadap penduduk sipil serta negosiasi

penyelesaian damai yang melibatkan setiap pihak.

Hal lain yang menjadi masalah, GAM tidak menerima UU Otonomi Khusus Aceh karena mereka

memandang bahwa dalam UU tersebut hanya mementingkan sisi elit Indonesia saja. Tetapi, GAM

mengharapkan Indonesia jujur dan membuktikan peraturan-pareturan damai yang telah disetujui di

Aceh. Diharapkan dari otonomi khusus ini Aceh akan mendapatkan pendapatan yang meningkat dari

sumberdaya minyak dan gas. UU otonomi khusus Aceh diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang pemerintahan Aceh. Sifat otonomi khusus Aceh adalah buah kesepakatan dari Nota

Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani pada

15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

B. DAERAH KHUSUS

A. DAERAH KHUSUS DKI JAKARTA

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta)sebagai satuan pemerintahan

yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban,

dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia . UU ini mengatur kekhususan

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain

sebagainya tetap terikatpada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga

internasional.

4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.

5. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima

persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan

dalam undang-undang.

6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu kota Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden

dalam acara kenegaraan.

7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara

ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemprov DKI

Jakarta.

C. OTORITA BATAM

Kota Batam memiliki potensi maupun kemampuan aktual untuk memberi kontribusi terhadap

kemajuan ekonomi Nasional maupun daerah Pulau Batam dan sekitarnya. Nilai ekonomis kawasan ini

sudah tak terbantahkan sejak dikembangkan secara terencana oleh pemerintah. Tahun 2003, nilai

ekspor nonmigas Batam memberi kontribusi sekitar 14% dari nilai ekspor nonmigas nasional dan

menyumbang sekitar 11% dari nilai total Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia.

Perencanaan Pulau Batam sebagai kontributor dalam kemajuan ekonomi Nasional didukung dengan

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam (yang

meliputi wilayah Batu Ampar saja ), yang diarahkan untuk Membangun P. Batam sebagai Kawasan

Berikat (Bonded Warehouse). Kawasan berikat ini kemudian diperluas hingga meliputi wilayah

Barelang pada tahun 1992. Sejak tahun 1978 wilayah ini ditetapkan sebagai Daerah Industri yang

kemudian diperluas hingga wilayah Barelang (Batam Rempang Galang) pada tahun 1998 melalui

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun1998.

Dengan melihat sejarah peranan Kota Batam sebagai Kontributor dalam kemajuan ekonomi

nasional yang diharapkan akan terus meningkat pada masa yang akan datang, maka sudah menjadi

kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang merupakan tantangan

dalam perkembangan Kota Batam. Salah satu tantangan yang saat ini dihadapi oleh Kota Batam adalah

adanya dualisme pemerintahan dalam pengelolaan kotanya. Dualisme pemerintahan ini telah dimulai

pada tahun 1983 ketika Batam ditetapkan sebagai kota administratif dan kemudian sepenuhnya menjadi

kota otonom pada tahun 1999.

WEWENANG OTORITA BATAM DALAM PENGELOLAAN KOTA

Meski pengelolaan Kawasan Batam sejak Tahun 1983 telah melibatkan Pemerintah Kota

Administratif, namun Badan Otorita Batam tetap memiliki kewenangan yang sangat luas untuk

mengelola Pulau Batam dalam rangka menarik investor dalam menanamkan modalnya di Pulau Batam.

Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan dual functions yaitu

(a) sebagian fungsi pemerintahan, berupa pemberian izin, pelayanan masyarakat, pertanahan

dan sebagainya, atas dasar pendelegasian berbagai kewenangan Pemerintah Pusat kepada Departemen

teknis terkait;

(b) fungsi pembangunan, dimana Badan Otorita Batam mengelola sarana dan prasarana seperti

bandara, pelabuhan laut, listrik, air minum, rumah sakit dan lain-lain dalam rangka mempertahankan

daya saing sebagai kawasan industri, kegiatan alih kapal, perdagangan dan pariwisata.

WEWENANG PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM PENGELOLAAN KOTA

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) maka

wewenang Pemerintah Kota Batam adalah Urusan Wajib yang meliputi :

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b. Perencanaan, pemanfaatan , dan pengawasan tata ruang

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum

e. Penanganan bidang kesehatan

f. Penyelenggaraan pendidikan

g. Penanggulangan masalah sosial

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan

i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

j. Pengendalian lingkungan hidup

k. Pelayanan pertanahan

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan

n. Pelayanan administrasi penanaman modal

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

PERMASALAHAN AKTUAL YANG MUNCUL AKIBAT DUALISME PEMERINTAHAN DI

KOTA BATAM

Berdasarkan telah terhadap lingkup wewenang kedua lembaga pemerintahan tersebut maka

dapat ditemukenali beberapa overlap kewenangan dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b. Perencanaan, pemanfaatan , dan pengawasan tata ruang

c. Penyediaan sarana dan prasarana umum

d. Pengendalian lingkungan hidup

e. Pelayanan pertanahan

f. Pelayanan administrasi penanaman modal

UPAYA MENSINERGIKAN PERANAN OTORITA BATAM DENGAN

PEMERINTAH KOTA

Dengan mempelajari beberapa permasalahan yang timbul akibat adanya dualisme pemerintahan

di Kota Batam maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri perlu segera membuat

rencana untuk mensinergikan peranan Otorita dengan Pemerintah Kota Batam. Masing-masing pihak

perlu menyamakan misi bahwa peranan utama lembaga pemerintahan adalah untuk melayani

kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian apapun peranan yang menjadi wewenangnya masing-

masing pihak harus berorientasi untuk mempermudah dan memperlancar kepentingan publik. Hal lain

yang penting dipertimbangkan pula adalah peranan Kota Batam sebagai kontributor dalam

pengembangan ekonomi Nasional.

Sebagai Lembaga yang baru berusia kurang dari 7 tahun, Pemerintah Kota Batam perlu belajar

banyak dari Otorita yang sudah sangat berpengalaman selama 35 tahun dalam mengelola kota. Begitu

pula Otorita perlu mempertimbangkan fakta atas kewenangan otonomi yang dimiliki Pemerintah Kota

Batam, sehingga dengan kesadaran penuh Otorita hanya mengambil peran yang benar-benar spesifik

yang belum mampu ditangani oleh Pemerintah Kota Batam.

HUKUM ADMINISTRASI DAERAHARTIKEL TENTANG OTONOMI KHUSUS, DAERAH KHUSUS IBUKOTA DAN OTORITA

BATAM

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi DaerahDosen :

Dr. Shinta SH., M.H.Oleh:

SALIS WULANDARI FAHDAMIR NIM. 135010107111143

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALUNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUMMALANG

2014