PEMBAHASAN MATRIKS MULTILATERAL RKP 2017 ... - 3 Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib...
Transcript of PEMBAHASAN MATRIKS MULTILATERAL RKP 2017 ... - 3 Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib...
1
PENYUSUNAN RKP 2017 KEMARITIMAN DAN KELAUTAN
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya ALam
Jakarta, 23 Februari 2016
PERTEMUAN MULTILATERAL I
TUJUAN MULTILATERAL MEETING I1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang
jelas dan terukur.2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil
Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan PrioritasNasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepadaK/L terkait.
3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaanprogram dan kegiatan prioritas.
4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas.
KELUARAN1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas
nasional dan arah kebijakan prioritas nasional
2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2)
3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitupembahasan Form B – E.
PENDAHULUAN
Slide - 2
Slide - 3
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/Lyang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada BiroPerencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi padaprioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function,tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi)harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagirakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membelibenih, dan seterusnya.
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017
(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
TEMA RKP 2017
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan
dan Kesenjangan Antarwilayah”
PENDEKATAN PEMBANGUNAN:HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL
Holistik - Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional
Kemaritiman dan Kelautan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu
antara lain Kemenhub, Kemen KP, Kemen PUPR, Kemen LHK, Kemen
ATR, BIG, Bakamla, serta Pemerintah Daerah.
Integratif: Pencapaian Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan perlu
dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produksi perikanan
dan hasil laut, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, sistem
pengawasan pemanfaatan sumber daya, konektivitas laut, dan
seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
Spasial: pembangunan/pengembangan pelabuhan misalnya, harus
mempertimbangkan lokasi, terintergrasi dengan jalan, pasar, serta
terdapat dukungan jaringan air dan listrik.
Slide - 4
• Revolusi Mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSIPEMBANGUNAN
MANUSIA
• Kedaulatan Pangan• Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan• Kemaritiman dan Kelautan• Pariwisata• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
DIMENSIPEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan• Pengembangan Konektivitas Nasional
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananKONDISIPERLU
Slide - 2
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
5
Sasaran2014
(BASELINE)
2015 2016 2017 2019
Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim
Penyelesaian pencatatan/deposit
pulau-pulau kecil ke PBB 13.466 750 500
target DepositPulau
selesai
Selesai
th 2017
Penyelesaian batas maritim antar
negara1 negara 1 negara 1 negara 1 negara
9
negara
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar/ Ilegal
• Meningkatnya ketaatan pelaku
perikanan52% 66% 73% 76% 87%
Membangun Konektivitas Nasional:
Pengembangan pelabuhan untuk
menunjang tol laut24 24 24 24 24
Pengembangan pelabuhan
penyeberangan210 15 23 20
270(kumula
tif)
Pembangunan (penyelenggaraan)
kapal perintis50 unit 30 30* 0*
104
(kumula
tif)
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
Produksi hasil kelautan (juta ton ) Ikan (Tangkap & Budidaya) Rumput Laut Garam
28,310,610,12,5
33,113,610,63,3
35,414,811,13,6
39,416,013,43,8
40-5018,819,54,5
Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 22 unit 22 unit 22 unit 24 unit
Peningkatan luas kawasan konservasi
laut
15,7 juta ha
16,5 juta ha
17,8 juta ha
18,6 juta ha
20 juta
ha
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis3. Penegakan hukum dan disiplin
Keterangan: *) Mulai tahun 2016 pembangunan kapal perintis dialihkan menjadi penyelenggaraan layanan perintis, mengikuti model pelayanan udara perintis. Slide - 6
ARAH KEBIJAKAN1. Memperkuat Jatidiri Maritim:
a. Penyelesaian batas laut di 9 negara (25 segmen)
b. Penguatan lembaga pengawasan laut
c. Penanganan 10 pulau kecil terluar berpenduduk (s/d 2016 : 15 pulau)
2. Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar/Ilegal:
a. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan (KKP, Bakamla, Polair)
b. Peningkatan sistem dan sarana prasarana pengawasan sumber daya
3. Membangun Konektivitas Laut:
a. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi (pelabuhan penyeberangan dan kapal perintis)
b. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasiyang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan:
a. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; Peningkatan Produksi Perikanan dan hasil laut
b. Konservasi kawasan perairan dan rehabilitasi pesisir, serta meningkatkan kualitas lingkungan laut;
c. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;
d. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN
Slide - 7
Pembangunan Kemaritiman dan
Kelautan
Konektivitas (tol) laut dan
industri maritim
Industri perikanan dan hasil
laut
Tata Ruang Laut,
konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta
wisata bahari
Penanggulangan illegal
fishing dan peningkatan
keamanan laut
Kemen KP, Kemen KUKM,Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenristekdikti,Kemendag, Perbankan,Pemda
Kemenhub, Kemenperin, Kemen BUMN, BMKG, Kemenkeu, Pemda
Kemen KP,POLRI, Bakamla, TNI,
Kemenkumham,Pemda
Kemen KP, KemenPU PR, KemenESDM,Kemenperin, Kemendag, Pemda
Kemenlu, Kemen KP, BIG, LAPAN,
Dishisdros, Kemendagri, BNPP
Kemen KP, KemenPU PR, KemenATR, BIGKemen LHK, LIPI,Kemenpar, Pemda
LEVEL 1
Penyelesaian batas laut,
penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil
Kesejahteraan nelayan dan
pembudidaya ikan
PRIORITAS NASIONALPROGRAM
PRIORITAS
• Koordinasi Perencanaan : Kemen PPN/Bappenas
• Koordinasi Pelaksanaan : Kemen Kemaritiman dan Sumber Daya
Slide - 8
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANKonektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim
Kemenhub, BUMN
LEVEL 2
Konektivitas(Tol) Laut
dan Industri Maritim
Kemenhub, BUMN
Kemenhub, BAKAMLA,TNI/POLRI, BMKG
Kemenperin,BUMN,
Kemenkeu, BKPM
Pembangunan/Pengembangan
pelabuhan umum
PengembanganLayanan
PelayaranNasional
InsentifUsaha dan
Iklim Investasi
Penguatan SDM
Perkapalan
Keamanandan
keselamatan pelayaran
Kemenhub, Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi
PenguatanIndustri
Perkapalandan Rancang
BangunKelautan
• Pengembangan 24 pelabuhan strategis tollaut
• Pelabuhan sub-feeder / Pembangunan Dermaga penyebrangan – Kemenhub
• Penyelenggaraan kapalperintis penumpang danbarang - Kemenhub
• Subsidi angkutan laut perintis, subsidi tol laut
• Pengadaan kapal/armada angkutan laut, bus air
• Balai Pelatihan/Sekolah Tinggi/Politeknik Transportasi Laut - Kemenhub
• Industri galangan kapal• Industri komponen
perkapalan
• Sarana dan prasaranakeselamatan dan keamananpelayaran
• Pembangunan kapal marine inspector, kapal patroli -Kemenhub
• Informasi cuaca dan tinggi gelombang - BMKG
Slide - 9
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANIndustri Perikanan dan Hasil Laut
LEVEL 2
Industri perikanan dan hasil
laut
KKP, Pemda: • Kapal perikanan dan alat tangkap perikanan• Pelabuhan perikanan/sentra perikanan• Induk unggul, benih unggul serta sarpras budidaya
lainnya : KJA, excavator• Kebun bibit rumput laut, pakan mandiri - KKP• Peningkatan kualitas garam dan fasilitasi lahan garam• Industri pengolah rumput laut - KKP, Kemenperin
KKP, Kemendag:• Cold storage - KKP• Pembinaan Unit Pengolah Ikan - KKP• Sertifikat jaminan mutu - HACCP -
KKP• Pasar ikan, termasuk pasar ikan
terintegrasi - KKP• Sistem Logistik Ikan Nasional,
Integrasi dengan sislognas – KKP, Kemendag
KKP, Pemda:• Penyuluhan perikanan - KKP• Pelatihan masyarakat – KKP• Politeknik, SUPM dan Sekolah Tinggi
Perikanan - KKP
Peningkatanproduksi ikan,
garam danrumput laut
Pengolahanperikanandan sistemlogistik ikan
Penyuluhandan
pelatihan
Penelitian, pengembanganteknologi, daninovasi iptek
KKP, Kemenristekdikti, BPPT, Perguruan Tinggi:• Pengkajian stok ikan di 11
WPP - KKP• Diseminasi teknologi - KKP,
Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi
• Technopark – KKP, BPPT
Pengadaansarpras
pendukungproduksi KP
KKP, Kemen PU Pera, Kemen ESDM, Kemendag:• Akses jalan produksi dan air
bersih - Kemen PU dan Pera• Konversi BBM ke BBG bagi
nelayan - Kemen ESDM• Listrik di PP, UPI - Kemen ESDM• Jaringan irigasi tambak • Tata niaga - Kemendag
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
Slide - 10
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANTata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
LEVEL 2
Tata Ruang Laut, Konservasi dan
Rehabilitasi Pesisir dan Laut
serta Wisata Bahari
KKP, KLHKKonservasi pesisir dan
laut
Rehabilitasi kawasan
pesisir
Pengendalian pencemaran pesisir dan
laut
Pengelolaan Wisata Bahari
Kemenpar, KKP
• Konservasi kawasan – KKP, KLHK
• Konservasi keanekaragaman hayati laut – KKP, KLHK
• Monitoring kondisi ekosistem terumbu karang -LIPI
KKP,KLHK, Kemen PU Pera• Rehabilitasi (penanaman dan
pemeliharaan) mangrove – KKP• Pengelolaan hutan mangrove di
kawasan hutan – KLHK• Pengendalian kerusakan di
kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang - KLHK
• Pusat Rehabilitasi Pembelajaran Mangrove – KKP
• Peningkatan ketangguhan kawasan pesisir – KKP
• Pembangunan pengaman pantai – Kemen PU Pera
KLHK, KKP
• Pengendalian pencemaran (Ijinpembuangan limbah, IPLT)– KLHK
• Pembangunan IPAL di kampung nelayan –KLHK
• Pengendalian pencemarankawasan pesisir dan Pulau-PulauKecil (Pembangunan IPAL, Sanitasi, Pengelolaan Sampah) - KKP
• Kawasan yang dibangun sarana prasarana untuk Wisata Bahari -KKP
• Promosi investasi pulau-pulaukecil dan Kawasan KonservasiPerairan – KKP
• Rancangan destinasi wisata bahari - Kemenpar
Penataan Ruang Laut dan zonasi
pesisir
BIG, KKP, Kemen ATR
• Informasi Geospasial Dasar dan Tematik, Pemetaan kelautan dan data batimetri – BIG
• Rencana tata ruang laut nasional – KKP, ATR• Rencana zonasi laut antar wilayah KSN dan KSNT –
KKP• Akselerasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut
Provinsi – KKP, Kemendagri, pemda
Slide - 11
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANKesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
LEVEL 2
Kesejahteraan Nelayan dan
Pembudidaya Ikan
KKP, Kemen ATR/BPN, Kemen UMKM, Perbankan• Sertipikasi hak atas tanah nelayan dan
pembudidaya ikan - KKP, Kemen ATR/BPN• Akses permodalan - KKP, OJK/Perbankan
KKP, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenaker, Kemensos, Pemda:• Pelatihan dan Penyuluhan –
KKP• bantuan teknis ke
individu/kelompok - KKP• Premi asuransi nelayan – KKP• Diversifikasi usaha nelayan
KKP, Kemen PU dan Pera,Kemen ESDM, Kemensos:• Jalan akses, air bersih - KKP,
Kemen PU dan PERA• Listrik - Kemen ESDM• Rumah nelayan - Kemensos
Pembangunan infrastruktur desa nelayan
dan pelaku KP lainnya
Peningkatan keterampilan dan
perlindungan nelayan
Sistem informasi
kelautan danperikanan
KKP, BMKG, Kemendag:• Diseminasi informasi harga/pasar
dan tata niaga- KKP, Kemendag• Pernyediaan informasi cuaca dan
iklim - BMKG
Akses terhadap sumber modal dan bantuan
sarana produksi
Slide - 12
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANPenanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
LEVEL 2
Penanggulangan Illegal Fishing danKeamanan
Laut
KKP, Kepolisian, BAKAMLA, TNI-AL
Peningkatan pengawasan kelautan dan
perikanan serta keamanan laut
Penguatan lembaga dan
aparatur pengawas serta
masyarakat
KKP, TNI - AL
• Pembangunan Kapal pengawas - KKP• Sistem pengawasan berbasis teknologi
- KKP• Penguatan UPT pengawasan - KKP• Operasi kapal pengawas perikanan -
KKP• Operasi pesawat patroli perikanan• Operasi bersama – Bakamla, Polair
Penataan perijinan kapal perikanan,
peningkatanketaatan sertapenanganan pelanggaran
KKP, Kemenhub, pemda
• Peningkatan kapasitasPenyidik dan polisi khusus kelautan - KKP
• Pembinaan kelompok masyarakat pengawas -KKP
• Pemantauan perijinan - KKP• Penguatan integrasi perijinan
pusat-daerah• Peningkatan ketaatan• Tindak pidana
Slide - 13
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANPenyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
LEVEL 2
Penyelesaian Batas Laut,
Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
Kemenlu, BIG, Dishidros, LAPAN
KKP, Kemen DesaPDTT, BNPP
KKP, BIG, Kemendagri, Dishidros
Pendataan dan Perundingan
batas laut
Penamaan dan pendaftaran
pulau
Pengelolaan pulau-pulau
kecil
• Pemetaan batas wilayah/maritim - BIG• Diplomasi/Perundingan kewilayahan
dan kelautan - Kemenlu
• Koordinat dan pemetaan pulau -BIG• Pemetaan batimetri – Dishidros• Validasi penamaan pulau – KKP • Verifikasi penamaan pulau –
Kemendagri • Pendaftaran/pembakuan nama
• Pembangunan sarana prasarana di pulau-pulau kecil terluar – KKP
• Bantuan ke pulau terluar dan terpencil – PDTT, BNPP
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Ket.
Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Pembangunan/ Pengembangan pelabuhan umum
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
Terlaksananya Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut
Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut
24 pelabuhan strategis
53.165.000
Pengembangan Layanan Pelayaran Nasional
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Terselenggaranya trayek perintis dan PSO
Jumlah trayek perintis dan PSO
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
103 trayek
4.354.091
..... ..... .....
Insentif Usaha dan Iklim Investasi
KEMENTERIAN KEUANGAN
Penguatan SDM Perkapalan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut
Tersedianya Lulusan Diklat Transportasi Laut Yang Prima, Profesional, beretika dan berdaya saing internasional.
Jumlah lulusan diklat Transportasi Laut yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat : Kab. Padang Pariaman, Provinsi Jawa Tengah : Kab. Semarang, Provinsi Banten : Kota Tangerang, Provinsi Sulawesi Utara : Kab. Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan : Kota Makassar, Provinsi Papua Barat : Kab. Sorong
2.314 orang
893.300
Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Keamanan dan keselamatan pelayaran
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
Tersedianya sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran (kenavigasian)
Jumlah Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
10 kapal 321.000
CONTOH FORM BKonektivitas (tol) laut dan industri maritim
14
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Ket.
Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Terbangunnya kapal perikanan
Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
475 unit kapal
perikanan
-
.... .... ......
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program Pengelolaan SumberDaya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak
Terbangunnya konstruksi jaringan irigasi tambak
Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
0,64 juta Ha
jaringan irigasi
tambak
-
Penyuluhan dan pelatihan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Terselenggaranya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP
Jumlah petugas yang melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP (orang)
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
16.300 orang
penyuluh
-
Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Terbangunnya gudang beku (cold storage) di sentra perikanan
Jumlah Gudang Beku (Cold Storage) yang tersedia di daerah sentra perikanan
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
20 unit gudang
beku
-
Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi iptek
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan
Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan
Terkajinya stok perikanan
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut yang Terkaji stok perikanannya
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
11 wilayah
pengelolaan
perikanan
-
CONTOH FORM BIndustri Perikanan dan Hasil Laut
15
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Ket.
Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai
Tersedianyan Peta Kelautan
Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Kelautan
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
20 Nomor Lembar Peta
-
... .... .... .... .....
Konservasi pesisir dan laut
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Ruang Laut
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut
Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan
Penambahan luas kawasan konservasi yang dicadangkan/ ditetapkan (Ha)
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
600 ribu ha 460.730
Rehabilitasi kawasan pesisir
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program PengelolaanSumber Daya Air
Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai
Terbangunnya/ peningkatan pengaman pantai untuk melindungi pantai dari abrasi
Panjang pengaman pantai yang dibangun
DKI Jakarta; Sumatera Selatan; Bangka Belitung; Kep.Riau; Bengkulu; Lampung; Sumatera Barat; Jawa Barat; Jawa Tengah; Bali; Maluku; Maluku Utara; Sulawesi Utara
123.98 km pengaman pantai
3.447.330
Pengendalian pencemaran pesisir dan laut
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut
Jumlah kawasan pesisir yang terkendali pencemarannya (pembatasan ijin pembuangan limbah, pewajiban pembuatan IPLT)
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta
Teluk Jakarta, Teluk Semarang
-
Pengelolaan Wisata Bahari
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Ruang Laut
PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN
Terbangunnya sarana dan prasarana di kawasan wisata bahari
Jumlah Kawasan yang dibangun sarana prasarana untuk Wisata Bahari
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
6 kawasan wisata bahari
-
CONTOH FORM BTata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta
Wisata Bahari
16
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Ket.
Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Akses terhadap sumber modal dan bantuan sarana produksi
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Terfasilitasinya sertifikasi Tanah Pembudidaya
Jumlah Penyiapan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya (Bidang)
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
17.000 bidang -
.... ... ....
Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya jumlah nelayan yang terlindungi asuransi
Jumlah Nelayan yang Terlindungi asuransi (Orang)
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
1.240.000 orang nelayan
-
Sistem informasi kelautan dan perikanan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Tersedianya Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor Sisitem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
Jumlah lokasi di koridor SLIN yang tersedia data dan informasi neraca ketersediaan ikannya
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
110 lokasi-
CONTOH FORM BKesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
17
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Ket.
Penanggulangan Ilegal Fishing dan Keamanan Laut
Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan
Terbangunnya kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan
Jumlah kapal pengawas yang dibangun
Pusat 6 kapal-
BADAN KEAMANAN LAUT
Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut
Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut
Terselenggaranya Operasi Bersama Kamla Terintegerasi
Operasi Bersama Kamla Terintegrasi (Bakamla)
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
3 operasi-
Penguatan lembaga dan aparatur pengawas serta masyarakat
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang kompeten
Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
60 orang PPNS -
... .... ....
Penataan perijinan kapal perikanan, peningkatan ketaatan serta penanganan pelanggaran
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
Terselenggaranya penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan
Persentase tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
88 persen-
CONTOH FORM BPenanggulangan Ilegal Fishing dan Keamanan Laut
18
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Program Kegiatan Sasaran Indikator Lokasi Target 2017Alokasi
(Juta Rp.) Ket.
Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Pendataan dan Perundingan batas laut
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Pemetaan Batas Wilayah
Tersedianya Laporan Teknis Batas Wilayah
Jumlah Laporan Perundingan Teknis Batas Negara Maritim
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
1 laporan-
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional
Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan
Terlaksananya perundingan batas wilayah (Palau, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam) yang menunjukkan kemajuan dibandingkan perundingan sebelumnya
Jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut
Pusat 12-
Penamaan dan pendaftaran pulau
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Ruang Laut
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
Tervalidasinya penamaan pulau kecil
Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi Pembakuan Namanya
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
250 pulau-
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Bina Administrasi Kewilayahan
Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi
Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi
Jumlah rumusankebijakan bidangpenataanadministrasiwilayah dan penegasan batas daerah sertatoponimi
Pusat 1 rumusan-
Pengelolaan pulau-pulau kecil
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Program Pengembangan Daerah Tertentu
Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
Tersalurkannyabantuan ke daerahpulau kecil dan terluar
Jumlah bantuan pengembangan pulau terluar dan pulau terpencil (solar cell, tambatan perahu, instalasi air minum)
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
20 paket-
... ... ....
CONTOH FORM BPenyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-
Pulau Kecil
19
Program Prioritas Kerangka regulasi Kerangka Kelembagaan
Konektivitas (Tol) Laut dan IndustriMaritim
Perpres Pelayaran Rakyat -
Industri Perikanan dan Hasil Laut - Pembentukan unit menajemen untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan
Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Revisi UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (dampak UU No 23/2014)
Koordinasi pengelolaan taman nasional laut dan rehabilitasi ekosistem mangrove
Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
RUU Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan
-
Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
- Koordinasi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal
Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
- Penguatan tim nasional Pembakuan rupa bumi (berdasar Perpres No. 112/2006)
KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN
Slide - 20
• K/L memberi masukan atas sasaran dan arah kebijakanserta Program dan Kegiatan Prioritas Nasional denganmemperhatikan lintas sektor
• Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatanatas Sasaran, Program Prioritas (Level 1) dan KegiatanPrioritas (Level 2):− Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di
dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting.
− K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagaibahan pembahasan dalam Bilateral Meeting
TINDAK LANJUT
Slide - 21
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des
• Sinkronisasi Data DokumenPerencanaan danPenganggaran
• Penetapan Arah Kebijakan danPrioritasPembangunan
• Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif
• SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif
• Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak
• Penyusunan RencanaKerja K/L
• Musrenbangprov• Rangkaian
Musrenbangnas
• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP
• Perpres RKP
• Penelaahan RKA-KL
• Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN
• Rancangan RKP
• Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka EkonomiMakro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskalke DPR
• Pembicaraan Pendahuluan
• Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak
• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentangPagu Anggaran K/L
• Ratas KerangkaEkonomi Makro dan Resource Envelope
• Kepres Alokasi Anggaran
• Finalisasi DIPA• Kepres APBN• Kepres RKP
• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN
• Penetapan UU APBN
• Surat MenkeutentangKesepakatanPemerintah - DPR
• Penelaahan RKA K/L
• PenyampaiandanPembahasanNota Keuangandan RUU APBN
Slide - 22
Kata Kunci :“Holistik, Tematik dan Terintegrasi”“Money Follow Program”
RANC. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TA 2017
KEMARITIMAN TGL 23 FEB 2015
MATERI : • Matriks Prioritas Nasional, Program
Prioritas, dan Kegiatan Prioritas
PEMBAHASAN :• Pembahasan dan penajaman prioritas dan
kegiatan Prioritas (kegiatan, sasaran, target, locus dan sumber pendanaan)
OUTPUT :• Form A
MULTILATERAL MEETING I
MATERI : • Matrik penugasan per K/L hasil Multilateral Meeting• Matrik program/kegiatan diluar prioritas
PEMBAHASAN :• Penajaman Kegiatan Prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017-
dan Forward Estimate)• Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum)• Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Pres)
OUTPUT :• Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail)• Program/Kegiatan diluar prioritas yang berlanjut (umum)• Catatan kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)
BILATERAL MEETING
23 – 29 Feb
4 – 11 Mar
AGENDA PELAKSANAAN
Slide - 23
Slide - 24
[email protected]/Fax : 021-3107960