Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
-
Upload
rio-prastia -
Category
Documents
-
view
855 -
download
0
Transcript of Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
dalam RPJP dan RPJM
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi KLHS Tahun 2012
Putri Duyung Cottage , 10 Juli 2012
Direktur Lingkungan HidupKementerian PPN/Bappenas
Kerangka Paparan
I. PendahuluanII. Pengarusutamaan
Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
III. Langkah-langkah Menuju Pembangunan Berkelanjutan
IV. Implementasi KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
I. Pendahuluan
Istilah Pembangunan
Berbagai istilah Pembangunan
Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan Hijau
Pembangunan Rendah Karbon
PRINSIP UTAMA
Daya dukung dan Daya TampungKeberlanjutan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Keadilan antar generasi (intergenerational
equity) Keadilan dalam satu generasi
(intragenerational equity) Prinsip pencegahan dini (precautionary
principle) Perlindungan keanekaragaman hayati
(conservation of biological diversity) Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme
insentif (internalisation of environment cost and incentive mechanism)
Tiga Pilar Pembangunan
• Ekonomieconomically viable• Sosial
socially acceptable• Lingkungan environmentally sustainable
+ Tata Kelola (Governance)
II. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
8 Misi Pembangunan:
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
8
VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN
KEBERLANJUTAN MERUPAKAN JALAN KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA DAN SECARA EKSPLISIT DINYATAKAN SEBAGAI VISI
BANGSA
2010 2011 RKP 2012 RKP 2013 Proyeksi 2014
Pertumbuhan Ekonomi 6,1% 6,4 % 6,5%-6,9% sekitar 7% 7,0%-7,7%Pengangguran 7,1% 7,0 % 6,4%-6,6% 5,8%-6,1% 5%-6%Kemiskinan 13,3% 12,5% 10,5%-11.5% 9,5%-10,5% 8%-10%
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH(RPJMN) 2010-2014
RKP 2010 RKP 2011 RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014
Pemulihan Ekonomi dan Mempertahankan Kesejahteraan Rakyat
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang merata didukung oleh Pemerintahan yang kuat dan sinergi antara pembangunan Pusat dan Daerah
Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif dan merata
Memperkuat Perekonomian Domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat
Untuk ditentukan selanjutnya
RPJMN 2010-2014
Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMN 2010-2014
Sasaran
• Pengintegrasian isu pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam semua sektor dan daerah
• Perbaikan Kualitas Lingkungan dengan target indikator peningkatan kualitas lingkungan dalam 5 tahun ke depan
• Mengembangkan, menyepakati dan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan sebagai salah satu instrumen mengukur keberhasilan pembangunan
• Merupakan upaya terintegrasi antara sektor dan daerah
• Tidak mengindikasikan tambahan anggaran, merupakan kegiatan yang terintegrasi/terarusutamakan dalam perencanaan
• Mempertimbangkan aspek lingkungan (daya dukung) dan aspek sosial
• Diprioritaskan untuk kegiatan strategis dan yang utamanya memberikan dampak pada lingkungan
Indikator
• Program dan Kegiatan yang mendukung upaya kelestarian lingkungan baik air, udara maupun lahan.
Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014
Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan melalui internalisasi dan integrasi 3 +1 (kelembagaan) pilar utama pembangunan dan perbaikan daya dukung untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan
Strategi 4 Jalur
•Pro-growth•Pro-job•Pro-poor•Pro-environment
Prioritas Nasional1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
13
14
Ketahanan PanganBidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Bidang Perekonomian
Sasaran Pembangunan Berkelanjutan RKP 2013
Meningkatnya pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Terpadunya pelaksanaan program-program pembangunan yang mengarah kepada perwujudan pembangunan berkelanjutan, yaitu: MDGs, Ekonomi Hijau, serta penerapan KLHS dalam perencanaan pembangunan
Ditetapkannya satu alat untuk mengukur pencapaian pembangunan berkelanjutan
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah di Indonesia untuk penerapan Pembanguan Berkelanjutan
Komposisi Anggaran APBN
Perbandingan antara seluruh belanja negara dalam APBN dengan belanja bidang Lingkungan Hidup (APBN dalam triliun rupiah) perlunya internalisasi (pengarusutamaan) pertimbangan lingkungan dalam anggaran sektor terkait
Pengembangan Instrumen Menuju Pembangunan BerkelanjutanValuasi (nilai) lingkungan dan sumber daya alam dan
mengintegrasikannya ke dalam perencanaanKLHS (kajian lingkungan hidup strategis), analisa
dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana dan program untuk penguatan perencanaan pembangunan
Pengembangan Indikator Pembangunan yang memasukkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup (PDB Hijau, Genuine Savings, Indikator Kualitas Lingkungan Hidup dan Indikator lain)
Pengembangan insentif dan disinsentif (pricing, pajak, payment for environmental services dsb) bagi daerah, swasta dan masyarakat agar pertimbangan lingkungan hidup terinternalisasi dalam perilaku perusahaan, pemda dan masyarakat
Indikator Pembangunan tahun 2009 PROVINSI PDRB TOTAL
(Miliar RP.)PDRB/CAPITA
(Juta RP.) HDIHDI Rangking
EQI
(1) (2) (3) (5) (6) (7)N.A.D 70 758 16.22 71.31 17 72.47Sumatera Utara 236 354 17.84 73.80 8 62.48Sumatera Barat 76 295 15.80 73.44 9 87.04Riau 319 511 60.21 75.60 3
51.65Kep.Riau 63 893 42.17 74.54 6Jambi 42 816 15.11 72.45 13 75.04Sumatera Selatan 136 558 18.91 72.61 10 69.30Bangka Belitung 22 614 19.87 72.55 11 52.15Bengkulu 15 533 9.32 72.55 12 79.58Lampung 88 322 11.79 70.93 21 73.64DKI Jakarta 757 023 82.08 77.36 1 41.73Jawa Barat 652 029 15.71 71.64 15 49.69Banten 133 029 13.60 70.06 23 50.86Jawa Tengah 392 984 11.96 72.10 14 55.40D.I. Yogyakarta 41 427 11.83 75.23 4 53.52Jawa Timur 684 231 18.35 71.06 18 59.01Kalimantan Barat 53 866 12.47 68.79 28 71.92Kalimantan Tengah 36 224 17.37 74.36 7 45.70Kalimantan Selatan 51 177 14.64 69.30 26 48.25Kalimantan Timur 281 414 88.92 75.11 5 68.63Sulawesi Utara 32 050 14.38 75.68 2
88.21Gorontalo 7 083 7.20 69.79 24Sulawesi Tengah 32 057 12.93 70.70 22 68.51Sulawesi Selatan 99 905 12.63 70.94 20
67.62Sulawesi Barat 8 672 8.28 69.18 27Sulawesi Tenggara 25 656 12.11 69.52 25 60.53Bali 57 579 16.22 71.52 16 85.50N.T.B 41 786 9.42 64.66 32 73.69N.T.T 24 139 5.23 66.60 31 66.61Maluku 7 069 5.28 70.96 19
78.80Maluku Utara 4 688 4.81 68.63 29Papua 66 652 31.78 64.53 33
75.30Papua Barat 14 548 19.56 68.58 30INDONESIA 5 613 442 24.26 71.76 - 59.79
Indikator PDB dan PDB Hijau
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PDB 1389.8 1684.3 1821.8 2013.6 2295.8 2774.3 3339.2 3950.9 4951.4
PDB HIJAU 1163 1429.7 1561.6 1733.9 1951.8 2322.1 2810.2 3333.6 4140.5
Genuine Saving 261.6 333.8 266.2 276.4 317 416.8 555.4 646 909.3
500
1500
2500
3500
4500
5500
triliu
n r
upia
h
Sumber: BPS dan Pengolahan Bappenas
III. Langkah-langkah Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Pilar Lingkungan Hidup (1)
Penurunan emisi gas rumah kaca (RAN GRK) sebesar 26 persen – upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan kerjasama internasional.
Pelaksanaan RAN GRK: Pembangunan pilar lingkungan dengan indikator
terukur dan valuasi yang tepat kesempatan memberikan “return” atau imbalan yang tepat atas jasa lingkungan penyediaan jasa lingkungan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
Mempermudah internalisasi pertimbangan lingkungan ke dalam pilar ekonomi untuk membentuk apa yang disebut dengan ekonomi hijau (green economy).
18
Pilar Lingkungan ..... (2) RAN GRK dituangkan dalam Peraturan Presiden (Prepres) No. 61
Tahun 2011 Berisi tentang:
Alokasi target penurunan emisi 5 (lima) sektor utama yaitu: kehutanan dan lahan gambut; pertanian; energi dan transportasi; industri dan pengelolaan limbah;
Identifikasi program pembangunan untuk melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penurunan emisi GRK.
Untuk mempermudah pelaksanaan oleh K/L dan para pihak Pelaksanaan di tingkat daerah Rencana Aksi Daerah penurunan
emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Saat ini sedang dilakukan bimbingan dan pendampingan untuk
penyusunan RAD GRK) untuk 33 provinsi.
Cerminan penerapan strategi pro-environment untuk pengembangan konsep pembangunan
berkelanjutan, khususnya pilar lingkungan hidup.
19
Pilar Sosial (1) Capaian: Indonesia telah cukup sukses dalam pencapaian
indikator Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs).
Evaluasi MDG 2011: On-track: (i) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (ii)
mencapai pendidikan dasar untuk semua; (iii) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (iv) menurunkan angka kematian anak; (v) meningkatkan kesehatan ibu (kecuali untuk angka kematian ibu per 100 kelahiran); (vi) memerangi HIV/AIDs, malaria, dan penyakit menular lainnya (kecuali mengendalikan penyebaran kasus baru HIV/AIDs dan akses terhadap pengobatan HIV/AIDs); (vii) memastikan kelestarian lingkungan hidup (kecuali rasio luas kawasan 11 tertutup pepohonan, jumlah emisi CO2, dan proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak); dan (viii) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Sebagian besar tujuan diharap tercapai pada tahun 2015. 20
Pilar Sosial (2) Pembangunan ekonomi yang inklusif:
Perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka kemiskinan. Wujud: akses yang lebih luas kepada semua kelompok
masyarakat dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
Wujud: program-program pro-rakyat yang bersifat affirmative untuk kelompok rakyat miskin 4 (empat) klaster sebagai berikut:
(i) Klaster 1, Program Bantuan dan Jaminan Sosial - mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
(ii) Klaster 2, Program Pemberdayaan Masyarakat - meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keterlibatan penduduk miskin dalam pembangunan;
(iii) Klaster 3, Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
(iv) Klaster 4, Program Pro-Rakyat - melengkapi berbagai program dan kegiatan tiga klaster – khususnya wilayah perikanan/nelayan
21
Pilar Ekonomi (perluasan) Percepatan pembangunan ekonomi yang lebih merata
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
MP3EI meliputi: Pembangunan ekonomi di 6 (enam) koridor ekonomi; Peningkatan konektivitas domestik; dan Pembangunan SDM, penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta kapasitas untuk melakukan inovasi.Pertumbuhan ekonomi lebih merata antar daerah dan antar lapisan masyarakat mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan.
Upaya menghijauan MP3EI berdasarkan aturan UU Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, REDD, RAN-RAD GRK
22
IV. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] dalam Perencanaan Pembangunan
Dasar Hukum
Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 pasal 15-18
Permen Lingkungan Hidup No. 09/2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Peraturan Pemerintah (PP) mengenai KLHS sedang dalam penyusunan
Urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS]
Sumber masalah degradasi SDA dan LH berawal dari proses pengambilan keputusan upaya penanggulangan degradasi SDA dan LH harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan pula.
Sebagai alat pengikat antar para pelaku perencana pembangunan berinteraksi secara sinergis
Kriteria Acuan Studi KLHSKLHS memuat kajian antara lain:
1.Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2.Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3.Kinerja layanan/jasa ekosistem; 4.Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5.Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim; dan6.Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati.
UU PPLH Pasal 16
KLHS Melahirkan Alternatif KRP dan Meningkatkan Mutu Perencanaan
KLHS harus mampu mendorong alternatif –alternatif baru pembangunan melalui:
◦ Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang perlu dipertimbangkan dalam KRP (Kebijakan, Rencana, Program).
◦ Analisis dampak setiap alternatif strategi pembangunan dari KRP, khususnya isu-isu yang relevan dan memberikan masukan untuk optimalisasi dampak positif dan reduksi dampak negatif.
◦ Keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam perumusan alternatif-alternatif pembangunan.
◦ Bukan hanya sekedar dokumen atau pemenuhan prosedur/ peraturan
Bagaimana mengintegrasikan KLHS/SEA dalam
pengambilan keputusan?
Dua pilihan pendekatan integrasi KLHS [Verheem, 2007]:
Perencanaan
KLHS
Proses Terintegrasi
Proses Menyatu
Ke depan diharapkan implementasi KLHS menyatu dengan proses perencanaan pembangunan
Empat Langkah KLHS untuk RPJM[diusulkan sebagai panduan implementasi KLHS terhadap RPJMN/Renstra]
1. Persiapan KLHS Penentuan dan penjelasan elemen perencanaan Identifikasi kemungkinan dampak lingkungan dari KRP serta melakukan
pertemuan dengan pemangku kepentingan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KLHS
2. Baseline/Data dasar Rona lingkungan hidup awal pembangunan tanpa Rencana/Program (KRP)
3. Analisis Penjelasan mengenai dampak jangka pendek dan panjang serta mitigasi
untuk mengurangi dampak negatif Penjelasan mengenai aspek-aspek yang akan dipantau dalam
implementasi Rencana (indikator lingkungan)
4. Rekomendasi Penyusunan dan evaluasi rekomendasi termasuk alternatif Laporan KLHS dipublikasikan atau dijadikan bagian yang terintegrasi
dengan Rencana (KRP) Semua pemangku kepentingan mempunyai kemungkinan untuk
memberikan masukan tambahan
Kendala dan Tantangan Implementasi KLHS untuk RPJMN Otoritas Sektor (Kementerian/Lembaga) terhadap
Perencanaan di masing-masing sektor Proses perencanaan waktu dan muatan yang
tersegregasi Proses perencanaan yang sudah mapan tidak
mudah menambah beban prosedur perencanaan Banyak/bervariasinya KRP pembangunan yang
harus dikaji Proses politik dalam perencanaan pembangunan
dan penganggaran Tingginya pertimbangan ekonomi dalam
perencanaan pembangunan Kapasitas SDM dalam mengarusutamakan
pertimbangan lingkungan hidup dalam perencanaan
Terima Kasih