PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENURUT UU SUMBER DAYA AIR

UU Sumber Daya Air telah berlaku dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Menurut UU SD

Air dua komponen utama sumber daya air adalah air permukaan (surface water) dan air tanah

(groundwater). Untuk pengelolaan air permukaan, wilayah sungai merupakan konsep dasarnya.

Definisinya adalah suatu kesatuan sumber daya air yang dapat merupakan satu atau lebih daerah

aliran sungai (DAS). Sedangkan untuk pengelolaan air tanah, groundwater basin atau suatu

cekungan air tanah sebagai acuannya.

1. Pola dan Rencana Pegelolaan

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan

terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air

2. Asas dan Cara

Asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan,

kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas

Kelestarian berarti: pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga

kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Keseimbangan berarti: keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan

fungsi ekonomi.

Kemanfaatan Umum berarti: Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Keterpaduan dan Keserasian berarti: Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilakukan secara

terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan

sifat alami air yang dinamis.

Keadilan berarti: Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan

masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama untuk berperan & menikmati hasilnya secara nyata.

Asas Kemandirian berarti: Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan memperhatikan

kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Asas Transparansi & Akuntabilitas berarti: Pengelolaan SDA dilakukan secara terbuka dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup

dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat (Pasal 3 dan Penjelasannnya).

Secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi,

pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah

pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan serta

pemantauan dan evaluasi.

Secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik

kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi.

Berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan

ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Berkelanjutan adalah Pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak hanya ditujukan untuk

kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan

datang.

3. Tiga Pilar Pengelolaan : Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan Ekonomi

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan

daripada kepentingan individu. Pilar lingkungan hidup berarti bahwa sumber daya air menjadi

bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna, dan pilar

ekonomi berarti bahwa sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha

yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

4. Aspek Pengelolaan

Ada 5 aspek penting dalam Pengelolaan Sumber Daya Air seperti ditunjukkan dalam

Gambar 5-1, yaitu:

1. Konservasi Sumber Daya Air

2. Pendayagunaan Sumber Daya Air

3. Pengendalian Daya Rusak Air

4. Sistem Informasi Sumber Daya Air

5. Pemberdayaan Masyarakat

Secara skematis kegiatan pengelolaan sumber daya air ditunjukkan dalam gambar berikut

ini:

Gambar 4-1. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Air

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (sebagai acuan)

a. Penatagunaan sumber daya airb. Penyediaan sumber daya airc. Penggunaan sumber daya aird. Pengembangan sumber daya aire. Pengusahaan sumber daya air

2. Pendayagunaan Sumber Daya Air

a. Perlindungan & pelestarian sumber airb. Pengawetan airc. Pengelolaan kualitas air d. Pengendalian pencemaran air

1. Konservasi Sumber Daya Air

a. Upaya pencegahanb. Upaya penanggulanganc. Upaya pemulihan

3. Pengendalian Daya Rusak Air

a. Pengelolaan sis infor hidrologi, b. Pengelolaan sis infor hidrometeorologic. Pengelolaan sis infor hidrogeologi

4. Sistem Informasi Sumber Daya Air

Aspe

k Pe

ngel

olaa

n

a. Pendidikan dan pelatihan, b. Penelitian dan pengembangan, c. Pendampingan.

5. Pemberdayaan Masyarakat (Stakeholders)

4.1 Konservasi Sumber Daya Air

Kegiatannya, dengan mengacu pada pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan

pada setiap wilayah sungai dan menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang meliputi

perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air dan pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air.

Tujuannya menjaga kelangsungan:

keberadaan sumber daya air yaitu terjaganya keberlanjutan keberadaan air dan sumber

air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

daya dukung sumber daya air: kemampuan sumber daya air untuk mendukung

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

daya tampung air dan sumber air: kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat,

energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

4.1.1 Perlindungan Dan Pelestarian

Perlindungan dan pelestarian sumber daya air ditujukan untuk untuk melindungi dan

melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau

gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh

tindakan manusia.

dilakukan melalui:

o pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

o pengendalian pemanfaatan sumber air. Yang dimaksud dengan pengendalian

pemanfaatan sumber air dapat berupa:

pemanfaatan sebagian atau seluruh sumber air tertentu melalui perizinan dan/atau

pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber air tertentu.

o pengisian air pada sumber air, antara lain: pemindahan aliran air dari satu daerah

aliran sungai ke daerah aliran sungai lainnya, misalnya dengan sudetan, interkoneksi,

suplesi, dan/atau imbuhan air tanah.

o pengaturan prasarana dan sarana sanitasi meliputi prasarana dan sarana air limbah dan

persampahan.

o perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan

pemanfaatan lahan pada sumber air

o pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu

o pengaturan daerah sempadan sumber air

o rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau

o pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis

melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya

perlindungan dan pelestarian yang dilakukan dengan atau melalui penanaman pepohonan atau

tanaman yang sesuai pada daerah tangkapan air atau daerah sempadan sumber air. Yang

dimaksud dengan cara sipil teknis adalah upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan

melalui rekayasa teknis, seperti pembangunan bangunan penahan sedimen, pembuatan teras

(sengkedan), dan/atau perkuatan tebing sumber air. Yang dimaksud dengan melalui pendekatan

sosial, budaya, dan ekonomi adalah bahwa pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian

sumber air dengan berbagai upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi

sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

4.1.2 Pengawetan Air

Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas

air, sesuai dengan fungsi dan manfaat.

dilakukan dengan cara:

o menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu

diperlukan

o menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif dan/atau

o mengendalikan penggunaan air tanah.

4.1.3 Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pengelolaan Kualitas untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan

yang ada pada sumber-sumber air. Dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber

air antara lain dilakukan melalui upaya aerasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pengendalian pencemaran dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada

sumber air dan prasarana sumber daya air. Untuk mencegah masuknya pencemaran air pada

sumber air misalnya dilakukan dengan cara tidak membuang sampah di sumber air, dan

mengolah air limbah sebelum dialirkan ke sumber air.

4.1.4 Larangan Kegiatan Yang Merusak Sumber Air

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya

sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan

pencemaran air. Yang dimaksud dengan rusaknya sumber air adalah berkurangnya daya tampung

atau fungsi sumber air.

4.1.5 Pelaksanaan Konservasi

Konservasi Dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi,

daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan

kawasan pantai.

Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan

pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

4.2 Pendayagunaan Sumber Daya Air

Secara skematis kegiatan pendayagunaan sumber daya air ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Sebagai acuan

Penatagunaan sumber daya airPenyediaan sumber daya airpenggunaan sumber daya airpengembangan sumber daya airpengusahaan sumber daya air

kegiatan pendayagunaan SDA

4.2.1 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air

dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan

pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola Pengelolaan Sumber Daya Air

yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan

pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.

Pendayagunaan sumber daya air dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan

pelestarian alam.

diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun antar

kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.

didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan

mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Yang dimaksud dengan keterkaitan antara air

hujan, air permukaan dan air tanah adalah keadaan yang sesuai dengan daur hidrologi yang

merupakan satu kesatuan sistem (conjunctive use).

dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan

memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air

dan dengan melibatkan peran masyarakat. Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaat

membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya

Pengelolaan Sumber Daya Air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini

tidak diberlakukan kepada pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan

pertanian rakyat

Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.

4.2.2 Penatagunaan Sumber Daya Air

1. Zona Pemanfaatan

Penatagunaan sumber daya air ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan

peruntukan air pada sumber air. Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan sumber air adalah

ruang pada sumber air (waduk, danau, rawa, atau sungai) yang dialokasikan baik sebagai

fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk,

danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang

dialokasikan untuk budi daya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi

air, olahraga air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi,

dan/atau pelestarian cagar budaya. Penentuan zona pemanfaatan sumber air bertujuan untuk

mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada sumber air yang bersangkutan secara

berkelanjutan baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam

penetapan zona pemanfaatan sumber air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas

masing-masing zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria

pemanfaatan dan pengendaliannya.

Penetapan zona pemanfaatan sumber air merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau

perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada

wilayah sungai yang bersangkutan.

Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan:

o mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya

o menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis.

o memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air.

o memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan

o melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan dan

o memperhatikan fungsi kawasan

2. Penetapan Peruntukan Air

Penetapan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan

memperhatikan:

o daya dukung sumber air

o jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya

o perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air dan

o pemanfaatan air yang sudah ada

o Yang dimaksud dengan penetapan peruntukan air pada sumber air adalah pengelompokan

penggunaan air yang terdapat pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air

termasuk baku mutunya, misalnya mengelompokkan penggunaan sungai ke dalam

beberapa ruas menurut beberapa jenis golongan penggunaan air untuk keperluan air baku

untuk rumah tangga, pertanian, dan usaha industri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan

peruntukan air

4.2.3 Penyediaan SDA

Penyediaan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta

memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan

penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi

lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan

keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta

kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyebutan

jenis-jenis penyediaan sumber daya air pada ayat ini di luar kebutuhan pokok bukan

merupakan urutan prioritas. Yang dimaksud dengan kebutuhan air untuk pertanian misalnya

kebutuhan air untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok merupakan prioritas utama penyediaan

sumber daya air di atas semua kebutuhan.

Urutan prioritas penyediaan sumber daya air lainnya ditetapkan pada setiap wilayah sungai

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi

pemakai sumber daya air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi

kepada pemakainya. Kompensasi dapat berbentuk ganti kerugian misalnya berupa

keringanan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan atas dasar kesepakatan

antarpemakai.

Penyediaan sumber daya air direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana

Pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Sumber Daya

Air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air

untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan

keadaan setempat. Yang dimaksud dengan kepentingan mendesak adalah suatu keadaan

tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana

penyediaan air karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian

harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya, perubahan rencana

penyediaan air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

4.2.4 Penggunaan SDA

Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya

sebagai media dan/atau materi. Yang dimaksud dengan penggunaan sebagai media misalnya

pemanfaatan sungai untuk transportasi dan arung jeram yang dimaksud dengan penggunaan

sebagai materi misalnya pemanfaatan air untuk minum, rumah tangga, dan industri.

Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan

sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah

sungai bersangkutan.

Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan

pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau

prasarana umum yang bersangkutan.

Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui

prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana

yang bersangkutan.

Apabila penggunaan air ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang

bersangkutan wajib mengganti kerugian. Kerusakan pada sumber air antara lain dapat berupa

longsoran pada tebing sumber air, rusak atau jebolnya tanggul sungai, dan/atau

menyempitnya ruas sumber air. Yang dimaksud dengan mengganti kerugian antara lain dapat

berupa kerja bakti membuat bangunan penahan longsor, memperbaiki tanggul, atau

membongkar bangunan yang dijadikan tempat pengambilan atau penggunaan air dimaksud.

Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur

ulang dan menggunakan kembali air.

Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan

menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan

pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air. Yang

dimaksud dengan keadaan memaksa dalam ayat ini adalah keadaan yang bersifat darurat.

Penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk penggelontoran

sumber air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi

keracunan). Penggunaan sumber daya air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi misalnya

untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada prasarana sumber daya air (tanggul

jebol). Penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air

misalnya untuk pemenuhan kebutuhan air minum pada saat terjadi kekeringan.

4.2.5 Pengembangan SDA

Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan

kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga,

pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan

untuk berbagai keperluan lainnya. Yang dimaksud dengan pengembangan termasuk kegiatan

pelaksanaan konstruksi.

Pengembangan sumber daya air dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.

Pengembangan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan rencana Pengelolaan Sumber

Daya Air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:

o daya dukung sumber daya air

o kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat. Kekhasan daerah adalah sifat

khusus tertentu yang hanya ditemukan di suatu daerah, bersifat positif dan produktif serta

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh:

kekhasan di bidang kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi: Subak di Bali,

Tuo Banda di Sumatera Barat, Dharma Tirta di Jawa Tengah, dan Mitra Cai di Jawa

Barat.

kekhasan di bidang penyelenggaraan pemerintahan seperti otonomi khusus, desa atau

masyarakat hukum adat.

o kemampuan pembiayaan

o kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

Pelaksanaan pengembangan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik, melalui

tahapan survei, investigasi, perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan

hidup, dan ekonomi. Yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah upaya menyerap

aspirasi masyarakat melalui dialog dan musyawarah dengan semua pihak yang

berkepentingan. Konsultasi publik bertujuan mencegah dan meminimalkan dampak sosial

yang mungkin timbul serta untuk mendorong terlaksananya transparansi dan partisipasi dalam

pengambilan keputusan yang lebih adil.

Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air

harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap

penyusunan rencana.

Pengembangan sumber daya air meliputi:

Air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Yang dimaksud

dengan sumber air permukaan lainnya, antara lain, situ, embung, ranu, waduk, telaga. dan

mata air (spring water).

Air tanah pada cekungan air tanah

Air hujan dan

Air laut yang berada di darat

Air permukaan : Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air

permukaan lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air

yang bersangkutan.

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan

kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.

Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam

pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap

kerusakan air tanah.

1. Pengembangan Fungsi Dan Manfaat Air Hujan

Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi

modifikasi cuaca. Yang dimaksud dengan modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara

memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan

meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca, seperti kekeringan, banjir, dan

kebakaran hutan.

Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi

modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah.

2. Pengembangan Fungsi Dan Manfaat Air Laut

Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat dilakukan dengan

memperhatikan fungsi lingkungan hidup. Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang

berada di darat misalnya untuk keperluan usaha tambak dan sistem pendinginan mesin.

Badan usaha dan perseorangan dapat menggunakan air laut yang berada di darat untuk

kegiatan usaha setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah.

3. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan

pengembangan sistem penyediaan air minum. Yang dimaksud dengan air minum rumah

tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih

dahulu dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi (uji ecoli). Yang

dimaksud dengan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah memperluas dan

meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan,

peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk menyediakan air minum

yang memenuhi kualitas standar tertentu bagi masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih

baik. Pengembangan instalasi dan jaringan serta sistem penyediaan air minum untuk rumah

tangga termasuk pola hidran dan pola distribusi dengan mobil tangki air.

Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

Koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan

masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan

air minum.

Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:

o terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang

terjangkau.

o tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan

dan

o meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara terpadu

dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi.

Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan

sanitasi, Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada menteri yang membidangi sumber daya air.

4. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Pertanian

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem

irigasi. Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan

pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi

rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

o pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan

tanggungjawab Pemerintah.

o pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi

wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi.

o pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota

menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

o Pengembangan sistem irigasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk saluran

percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap/pengambilan tersier.

o Kriteria pembagian tanggungjawab pengelolaan irigasi selain didasarkan pada keberadaan

jaringan tersebut terhadap wilayah administrasi juga perlu didasarkan pada strata

luasannya, sebagai berikut:

daerah irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 ha (DI kecil) dan berada dalam satu

kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.

daerah irigasi (DI) dengan luas 1.000 s.d. 3.000 ha (DI sedang), atau daerah irigasi kecil

yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggungjawab

pemerintah provinsi.

daerah irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha (DI besar), atau DI sedang yang

bersifat lintas provinsi, strategis nasional, dan lintas negara menjadi kewenangan dan

tanggungjawab Pemerintah.

Pelaksanaan kewenangan tersebut di atas dapat dilakukan melalui dekonsentrasi atau tugas

pembantuan.

Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab perkumpulan petani

pemakai air. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa hak dan tanggungjawab pengembangan

sistem irigasi tersier ada pada petani, namun dalam batas-batas tertentu pemerintah dapat

memfasilitasinya. Dengan pengertian ini, kewenangan dan tanggungjawab tetap pada

pemerintah.

Pengembangan sistem irigasi dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. Yang

dimaksud masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air. Yang dimaksud

dengan mengikutsertakan masyarakat adalah mendorong masyarakat pemakai air pada

umumnya dan petani pada khususnya untuk berperan aktif dalam pengembangan sistem

irigasi primer dan sekunder.

Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani

pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang dimaksud

dengan pihak lain adalah kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani

pemakai air, perseorangan atau badan usaha yang karena kebutuhan dan atas

pertimbangan/advis/rekomendasi pemerintah secara berjenjang menurut skala kewenangan

dinilai mampu untuk mengembangkan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasi harus

selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Pengembangan dalam arti pelaksanaan konstruksi

dapat dilakukan oleh pihak lain dengan desain konstruksi yang telah disetujui oleh

pemerintah. Pengembangan sistem irigasi juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas

supervisi pemerintah. Pengaturan tentang tata cara persetujuan dan supervisi pemerintah

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kemampuan

petani berarti mampu secara kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

5. Pengembangan Sumber Daya Air Untuk Industri Dan Pertambangan

Pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi .

6. Pengembangan Sumber Daya Air Untuk Keperluan Ketenagaan

Pengembangan sumber daya air untuk keperluan ketenagaan dapat dilakukan untuk memenuhi

keperluan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan keperluan

ketenagaan misalnya menggunakan air sebagai penggerak turbin pembangkit listrik atau

sebagai penggerak kincir. Yang dimaksud dengan memenuhi keperluan sendiri adalah

penggunaan tenaga yang dihasilkan hanya dimanfaatkan untuk melayani dirinya

sendiri/kelompoknya sendiri, sedangkan untuk diusahakan lebih lanjut adalah penggunaan

tenaga yang dihasilkan tidak hanya untuk keperluan sendiri tetapi dipasarkan kepada pihak

lain.

7. Pengembangan Sumber Daya Air Untuk Perhubungan

Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan dapat dilakukan pada sungai, danau,

waduk, dan sumber air lainnya. Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya air untuk

perhubungan antara lain untuk media transportasi misalnya untuk lalu lintas air dan

pengangkutan kayu melalui sungai.

4.2.6 Pengusahaan SDA

Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan

kelestarian lingkungan hidup.

Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat

dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang

Pengelolaan Sumber Daya Air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan

usaha milik daerah. Yang dimaksud dengan pengusahaan sumber daya air permukaan yang

meliputi satu wilayah sungai adalah pengusahaan pada seluruh sistem sumber daya air yang

ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan mulai dari hulu sampai hilir sungai atau sumber

air yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan badan usaha milik negara atau badan usaha

milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah badan usaha yang secara khusus

dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya

Air wilayah sungai.

Pengusahaan sumber daya air lainnya dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau

kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini

dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha

pengelola sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi. Kerja sama

dapat dilakukan baik dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana sumber daya air

maupun dalam penyediaan jasa pelayanan dan/atau pengoperasian prasarana sumber daya air.

Kerja sama dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna serah

(build, operate, and transfer), perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen,

kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya. Pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama yang

dimaksud harus tetap dalam batas-batas yang memungkinkan pemerintah menjalankan

kewenangannya dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Sumber Daya

Air secara keseluruhan. Izin pengusahaan antara lain memuat substansi alokasi air dan/atau

ruas (bagian) sumber air yang dapat diusahakan.

Pengusahaan dapat berbentuk:

o penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam

perizinan

o pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan

dalam perizinan. Pemanfaatan wadah air pada lokasi tertentu antara lain adalah

pemanfaatan atau penggunaan sumber air untuk keperluan wisata air, olahraga arung jeram,

atau lalu lintas air.

o pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam

perizinan. Pemanfaatan daya air antara lain sebagai penggerak turbin pembangkit listrik

atau sebagai penggerak kincir.

1. Pengaturan dan Penetapan Alokasi Air Pada Sumber Air

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan

menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha

atau perseorangan. Alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak sebagaimana yang

tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang

dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang

bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi

ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.

Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air harus didasarkan pada rencana alokasi air

yang ditetapkan dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai bersangkutan.

Alokasi air yang diberikan untuk keperluan pengusahaan tersebut tetap memperhatikan

alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat pada wilayah

sungai yang bersangkutan.

Alokasi air untuk pengusahaan ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari

Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dalam hal rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum ditetapkan, izin pengusahaan sumber

daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara. Yang dimaksud

dengan alokasi air sementara adalah alokasi yang dihitung berdasarkan perkiraan ketersediaan

air yang dapat diandalkan (debit andalan) dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna air

yang sudah ada.

2. Pengawasan Mutu Pelayanan

Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:

o badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air dan

o badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas

pelayanan dari badan usaha dan perseorangan. Yang dimaksud dengan memfasilitasi ialah

menyerap, mempelajari dan mendalami objek pengaduan dan merespon secara

proporsional/wajar.

Badan usaha dan perseorangan wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya

air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Rencana pengusahaan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik. Bentuk konsultasi

publik yang digunakan dapat melalui tatap muka langsung dengan para pemilik kepentingan

(stakeholders) dan/atau dengan cara-cara lain yang lebih efisien dan efektif dalam menjaring

masukan/tanggapan para pemilik kepentingan dan masyarakat.

Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil

dan menengah.

3. Syarat Pengusahaan Sumber Daya Air

Pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan

membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah

sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk

pada wilayah sungai yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah

saluran pembawa air baku baik yang berupa saluran terbuka maupun yang berbentuk saluran

tertutup misalnya pipa.

Pengusahaan sumber daya air didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah

sungai bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya

pengusahaan yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungan sumber daya air sehingga

mengancam kelestariannya.

4. Pengusahaan Air Untuk Negara Lain Tidak Diijinkan Kecuali

Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk

berbagai kebutuhan telah dapat terpenuhi.

Pengusahaan air untuk negara lain harus didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya

Air wilayah sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di

sekitarnya.

Rencana pengusahaan air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh

pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Pengusahaan air untuk negara lain wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan

rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.3 Pengendalian Daya Rusak Air

4.3.1 Pencegahan, Penanggulangan, Dan Pemulihan

Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan,

penanggulangan, dan pemulihan. Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang

menimbulkan kerusakan dan/atau bencana, yang antara lain berupa :

o banjir

o erosi dan sedimentasi

o tanah longsor

o banjir lahar dingin

o tanah ambles

o perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air

o terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa

o wabah penyakit

o intrusi dan/atau

o perembesan.

Pengendalian daya rusak air diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan

pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola

Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pengendalian daya rusak air diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.

Pengendalian daya rusak air menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta

pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.

4.3.2 Larangan Usaha Mengakibatkan Terjadinya Daya Rusak Air

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan

terjadinya daya rusak air.

4.3.3 Cara Pencegahan

Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui

penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Yang dimaksud dengan kegiatan fisik

adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka

pencegahan kerusakan/ bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, sedangkan

kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang

meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang

dimaksud dengan penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai adalah penyelarasan

antara upaya kegiatan konservasi di bagian hulu dengan pendayagunaan di daerah

hilir.

Pencegahan lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik

Pilihan kegiatan ditentukan oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.

4.3.4 Cara Penanggulangan

Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana

adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan akibat bencana,

misalnya penyediaan fasilitas pengungsian dan penambalan darurat tanggul bobol.

Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan

masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

4.3.5 Tanggung Jawab

Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi

tanggungjawab Pemerintah.

Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional ditetapkan dengan keputusan

presiden.

4.3.6 Tindakan Darurat

Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/walikota berwenang

mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air. Keadaan

yang membahayakan merupakan keadaan air yang luar biasa yang melampaui batas

rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat diperkirakan dapat menjadi

bencana yang lebih besar terhadap keselamatan umum.

4.3.7 Pemulihan Akibat Daya Rusak Air

Pemulihan daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan

hidup dan sistem prasarana sumber daya air.

Pemulihan menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengelola

sumber daya air, dan masyarakat.

4.3.8 Pengendalian Air Permukaan dan Air Tanah

Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan

air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

4.4 Sistem Informasi Sumber Daya Air

4.4.1.1 Penyelenggaraan dan Materi Informasi

Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai

dengan kewenangannya.

Informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis,

hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya

air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta

kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Informasi kondisi hidrologis misalnya tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi

muka air pada sumber air. Informasi kondisi hidrometeorologis misalnya tentang

temperatur udara, kecepatan angin dan kelembaban udara. Informasi kondisi

hidrogeologis mencakup cekungan air tanah misalnya potensi air tanah dan kondisi

akuifer atau lapisan pembawa air.

4.4.2 Jaringan Informasi

Sistem informasi sumber daya air merupakan jaringan informasi sumber daya air

yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.

Jaringan informasi sumber daya air harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang

berkepentingan dalam bidang sumber daya air. Akses terhadap informasi sumber

daya air yang tersedia di pusat pengelolaan data di instansi pemerintah, badan atau

lembaga lain di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui

internet, media cetak yang diterbitkan secara berkala, surat menyurat, telepon,

facsimile atau kunjungan langsung dengan prinsip terbuka untuk semua pihak yang

berkepentingan di bidang sumber daya air.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk

menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air.

4.4.3 Penyelenggara Informasi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan

kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang

berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi, seluruh instansi Pemerintah,

Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang

melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan

hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

bertanggungjawab di bidang sumber daya air. Yang dimaksud dengan kegiatan

berkaitan dengan sumber daya air adalah kegiatan studi, penelitian, seminar,

lokakarya, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pembangunan sarana

dan/atau prasarana yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi,

lembaga dan perseorangan bertanggungjawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan

ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

4.4.4 Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan

Hidrogeologi

Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan

pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi

wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeo-rologi, dan

hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber

Daya Air Nasional.

Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengelola sumber

daya air sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidro-geologi

dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

PENGELOLAAN DAS

1. TEKNO-EKONOMI, PENDEKATAN ‘BISNIS’ DALAM PENGELOLAAN AIR

Merupakan penedekatan berdasarkan persediaan air yang dikelola secara

sentralistis, terutama dengan mengandalkan bendungan-bendungan besar dan system

pembagian air. Pendekatan ini menangani pembangunan sumber daya air dengan

teknologi pengolahan air dan digabung dengan pertimbangan efisiensi ekonomi.

Pembahasan mengenai air terbatas hanya pada kalangan insinyur dan para pembuat

kebijakan ekonomi. Proposal proyek untuk pengembangan sumber daya air berdasarkan

model statistic dan disusun hanya untuk memuaskan aspirasi politik dan social-ekonomi

para politisi.

Pendekatan tekno-ekonomi hanya memerhatikan persediaan air. Metodologi

pendekatan tekno-ekonomi terpusat pada cara membendung atau menyalurkan serta

mengalirkan air dalam volume besar dengan ongkos yang sekecil mungkin. Air dialirkan

dari lereng-lereng gunung dan dikumpulkan di reservoir-reservoir besar di balik

bendungan-bendungan. Darisitu kemudian air dialirkan melalui beberapa kanal kedaerah

perkotaan, industri dan untuk irigasi intensifyang mengairin lahan pertanian di daerah

tertentuyang berada di antara kanal dengan aliran sungai al-ami. Selain beberapa fungsi

di atas, fungsi lain yangdipandang penting dari bendungan-bendungan ituadalah untuk

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).Pemusatan dan orientasi persediaan

mengakibatkanpembagian air menjadi tidak merata.Pendekatan tekno-ekonomi banyak

digunakan dibeberapa negara, seperti India, China, Brasil, Asia Se-latan dan sebagian

besar negara-negara Afrika.

Hampir semua negara tersebut menerapkan per-encanaan dan pengembangan

sumber daya air secarasektoral. Departemen dan kementrian mereka dibe-bani dengan

tanggung jawab untuk menyediakanirigasi, persediaan air domestik ke daerah

perkotaandan pedesaan, atau menghasilkan listrik tenaga air.Masing-masing departemen

biasanya menyiapkanberbagai rencana dengan satu tujuan dan beberapa pe-kerjaan

tambahan seperti jaminan keuangan proyek.Kanal, alat penyalur, saluran-saluran pipa

penyediaair dan pembangkit listrik tenaga air direncanakandari pusat dan dioperasikan

dengan sistem komandodan kontrol hirarkis yang kaku.Meskipun sistemnya terpusat,

banyaknya otoritasdan agen pemerintah serta kurangnya hukum nasionalyang memadai

membuat negara-negara tersebut tidakmampu menyatukan berbagai kebijakan atau

strategibagi pengembangan sumber daya air.Dan meskipun tidak pernah diterima secara

for-mal, beberapa aspek seperti rehabilitasi pendudukyang dipindahkan, dampak

lingkungan dan tuntutanekosistem umumnya diperlakukan sebagai ‘unsur-un-sur lunak’,

yang tidak cukup penting bagi pembuatankeputusan yang serius.

Pendekatan tekno-ekonomi memang sesuai bagi neg-ara industrial maju, seperti

negara-negara di AmerikaUtara dan Eropa, di mana kebutuhan air dan energiterpusat

pada satu titik dan semua penggunanya ting-gal di daerah metropolitan dan sekitarnya.

Sebagaima-na analisis perencanaan, pelaksanaan dan operasion-alisasi pendekatan yang

berbasis proyek, pendekatantekno-ekonomi konvensional ini tidak sesuai untuknegara

berkembang dan negara-negara yang beradadalam masa transisi. Di negara semacam itu,

terdapatribuan desa tersebar di banyak daerah dalam lingkupsebaran yang luas dengan

pemilik tanah kecil yanghanya memiliki luas tanah kurang dari satu atau duahektar,

bahkan tak jarang mereka hidup di tengah pe-gunungan atau hutan yang sudah gundul.

Para pen-gusung pendekatan tekno-ekonomi seperti insinyurpengairan, insinyur sipil,

politisi, para petani kaya danpara industrialis, sayangnya hanya mempunyai infor-masi

terbatas mengenai pentingnya ekosistem, sertapentingnya layanan dan keterkaitan mereka

denganmasyarakat pedesaan. Tidak adanya informasi dankeengganan untuk berbaur

dengan lapisan masyara-kat bawah mengakibatkan pandangan mereka men-jadi dogmatis

dan sangat bias.Pendekatan tekno-ekonomi membuat biaya penye-baran dan pembagian

air menjadi sangat tinggi. Apa-lagi biaya pengelolaan dan pemeliharaan. Infrastruktur

pengelolaan air yang besar lebih diutamakan untukmemenuhi kebutuhan daerah

perkotaan dan membuat50 sampai 70% masyarakat pedesaan tidak mendapat-kan

pembagian air yang memadai. Penyebabnya bisakarena mereka tinggal di luar jangkauan

jaringan sal-uran air atau karena biaya yang tinggi untuk mengalir-kan air hingga ke

daerah yang jauh dan terpencil.

2. PENDEKATAN PENGELOLAAN DAS SECARA TERPADU (IRBM)

Dalam konteks inilah sistem pengelolaan air yang lainmulai dibayangkan. Dalam

proses penggalian berbagai alternatif pengelolaan air, proyek-proyek pengelolaanair

berskala besar akan tetap dijalankan, khususnya ditempat-tempat yang sesuai seperti

daerah urban dandaerah metropolitan. Namun, hampir 50% pendudukdi daerah yang

berada di luar jangkauan proyek bisa di-pastikan akan terus mengalami kekurangan air,

makan-an, serta tidak mengalami peningkatan kesejahteraandan perkembangan ekonomi.

Maka yang menjadi ciridalam setiap pendekatan baru bukanlah pembuangansistem lama

seutuhnya, tetapi terutama pelibatan ber-bagai sistem baru dalam proses pengelolaan

yang ber-tujuan untuk menghindari semakin parahnya tingkatkerawanan penduduk

miskin dan lingkungan.Pengelolaan DAS secara Terpadu (IRBM) bermula dari

Konferensi Internasional di Mar del Platapada tahun 1977. Beberapa gagasan dasar dari

konseppendekatan konvensional kedua ini bisa ditemukandalam berbagai dokumen yang

dihasilkan tiga Kon-ferensi Air Dunia, antara lain di Marrakech, Maroko(1977); Hague,

Belanda (2000) dan Kyoto-Shiga, Je-pang (2003). Selain itu juga dalam berbagai

dokumenyang dihasilkan beberapa pertemuan, antara lain sep-erti UNCED 1992, WSSD

(2002), Konferensi Air Bersih Bonn (2001) dan acara tahunan Stockholm WaterWeeks di

Stockholm, Swedia.

Asal-usul konsep IRBM

Kebutuhan pengelolaan air bersih secara menyelu-ruh telah dipelajari manusia

selama beberapa abad,dan konsep pengelolaan air bersih telah mengalamiperkembangan

yang pesat. Para ekolog memandang integrasi sebagai peng-gabungan semua sub-

ekosistem, terkait seutuhnyabersama DAS, yang berfungsi secara independen didalam

parameter fisik dan geografis. Sementara, parainsinyur sumber daya air dan departemen-

departemenpemerintah memikirkan integrasi dalam kerangkapemahaman sektoral, para

pengguna air atau berbagaidepartemen seperti, irigasi, tenaga air, persediaan airdan

kesehatan, perkembangan kota, dan budidaya perikanan darat. Selain demi kenyamanan

administratifserta koordinasi tugas dan tanggung jawab, adalahjuga karena mereka yakin

bahwa perencanaan danpengembangan semua sektor yang terkoordinasikanmelalui

diskusi dan pembuatan keputusan antarde-partemen merupakan pendekatan yang

tepat.Langkah penting menuju integrasi dimulai padaKonferensi PBB mengenai

Lingkungan dan Pemban-gunan (UNCED) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro,Brazil,

yang menghasilkan sebuah program tindakanbertajuk Agenda 21.2Agenda tersebut

sangat mengan-jurkan pendekatan terpadu dalam pembangunan, pen-gelolaan dan

penggunaan sumber daya air. Konferensiitu menolak pendekatan sektoral dengan

menyatakan2 bahwa ‘pemisahan tanggung jawab pembangunansumber daya air di antara

badan sektoral adalah rintangan yang jauh lebih besar dalam menjalankan penge-lolaan

air terpadu daripada rintangan yang diperki-rakan sebelumnya’. Konferensi ini

merekomendasikanagar semua pemerintahan mengintegrasikan semuarencana dan

program sektoral yang terkait dengan airdalam kerangka kebijakan sosial dan ekonomi

nasionalmereka masing-masing. Pendekatan secara sektoral inimerupakan tindakan yang

mendapat perhatian besarpada tahun 1990an dan setelahnya.

Agenda 21 mengusulkan bahwa pengelolaan air harus melayani berbagai

pengguna dan tujuan, ini berartimengintegrasikan berbagai kebutuhan untuk minumdan

persediaan dan sanitasi domestik dengan berbagaikebutuhan pertanian, budidaya

perikanan, pembangu-nan industri dan perkotaan, pembangkit listrik tenagaair,

transportasi dan rekreasi air. Berbagai perubahanyang direkomendasikan Agenda 21 tentu

saja berten-tangan secara tajam dengan kerangka sentralistis danbirokratis yang

digunakan sebelumnya. Agenda 21menuntut perubahan dalam administrasi sumber

dayaair, termasuk menciptakan ruang dialog bagi parastakeholder, pelibatan organisasi

masyarakat sipil danmasyarakat setempat di dalam berbagai macam

badanpembuatkeputusandanuntukmenetapkanmekanismepenyelesaian konflik secara

terbuka serta menanggapiberbagai macam keluhan. Semua kegiatan tersebut ha-rus

dikerjakan dalam sebuah kerangka legal yang kom-prehensif untuk mendukung integrasi

berbagai sektoryang sebelumnya tidak saling terkait.

Kebutuhan pengelolaan air secara berkelanjutantelah ditegaskan ulang di dalam

beberapa konvensi internasional. Yang paling akhir adalah MilleniumDevelopment Goal

(MDG) PBB poin 7 yang mengi-kutsertakan akses berkelanjutan pada air minum

yangaman sebagai salah satu tujuan MDG poin 7 dalam‘Menjamin Kelestarian

Lingkungan’ pada tahun 2015.Dengan memasukkan isu air minum di bawah

MDGlingkungan, PBB mengakui keterkaitan antara sistemalami dan pelayanan dasar.

Perhatian yang lebih besar atas pengelolaan air se-cara berkelanjutan membuka

kesempatan untuk mulaimemikirkan cara-cara baru dalam pengelolaan DAS.Berbagai

organisasi bantuan internasional memikirkanulang kebijakan-kebijakan mereka mengenai

air danmenekankan pengembangan berbagai prinsip yangmencerminkan nilai lingkungan,

sosial, dan budaya.

Pandangan-pandangan tersebut merupakan pen-gakuan atas prinsip dasar

penghormatan terhadapkeutuhan ekosistem. Pemeliharaan aliran ekologisdengan tepat

dan menjaga kualitas air bersih sangatlahpenting. Hal ini berangkat dari gagasan bahwa

tidakada perbedaan mendasar antara usaha pemeliharaankesehatan dan sanitasi manusia

dengan pemeliharaankeutuhan ekologi. Perlindungan terhadap lembaga-lembaga yang

mengurusi air (baik yang buatan danalami) sebagai suatu sistem dukungan hidup yang

me-nyeluruh, diharapkan dapat memberikan dasar bagisistem pengelolaan air yang

lestari.

IRBM dalam praktik

Integrasi yang direkomendasikan oleh Agenda 21 ker-ap kali dihambat oleh

kepentingan politik, keruwetanhubungan antardepartemen dalam sebuah pemerin-tahan,

serta proses birokrasi dan korupsi. Hal-hal itu dengan sendirinya menghalangi perubahan

sikap yangdituntut untuk mencapai kelestarian ekologis dan ke-adilan sosial. Sebagian

besar negara cenderung untukmelanjutkan pendekatan tekno-ekonomi.

Meskipun demikian, beberapa negara telah mengi-kuti rekomendasi Agenda 21

dan mulai menerapkanPengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM: Inte-grated Water

Resource Management) dan IRBM (Integrated River Basin Management) pada tingkat

opera-sional. Proses integrasi antara berbagai kebutuhan airbiasanya mulai berjalan

ketika ada kehendak politikyang mendukungnya, baik oleh pemerintah sendiriatau oleh

masyarakat.

Dewasa ini semakin banyak kelompok kepentin-gan yang menyadari keuntungan

timbal balik yangsangat besar yang didapat dari integrasi. Mereka se-makin menyadari

bahwa proses perundingan, diskusidan perdebatan, membuat para stakeholder mendapat-

kan banyak pembelajaran. Selain itu, jika proses-pros-es tersebut telah sering digunakan,

berbagai masalahyang rumit seperti pembagian air yang adil, peng-hilangan monopoli

atau hak pengambilalihan, surplusatau defisit ketersediaan air, serta tindakan

antisipasidan perencanaan menghadapi kekeringan atau banjir,dapat diselesaikan dengan

mudah.

Mendefinisikan IRBM

Seiring dengan semakin populernya pendekatan terpadu, IRBM memiliki semakin

banyak definisi. Seka-lipun demikian, semua definisi mengenai IRBM me-nyarankan

bahwa kekuatan pendorong kemunculansuatu strategi alternatif bagi pengembangan

sumberdaya adalah keprihatinan akan kelestarian lingkungan, khususnya hubungan

antara kesehatan ekosistem den-gan kesejahteraan manusia.Untuk memperjelas analisis

dan rekomendasi yangdikemukakan dalam buku ini, kita akan menggunakandefinisi yang

digunakan oleh Afrika Selatan sebagaidasar atas kebijakan air nasional dan kerangka

hukummereka:

IRBM merupakan ‘sebuah falsafah, proses dan sekaligussebuah

strategi pelaksanaan untuk mencapai keseimban-gan yang

lestari antara penggunaan dan perlindungansemua sumber

daya lingkungan di suatu daerah tangka-pan air, dan untuk

mengembangkan suatu masyarakatyang lestari melalui

hubungan kemitraan antara parastakeholder, masyarakat dan

pemerintah dalam suatuproses pengelolaan’

Selain IRBM, beberapa bagian dalam buku ini jugamenyebut IWRM (Integrated Water

Resource Manage-ment). Keduanya memiliki pengertian masing-masing.IWRM

mencakup bidang yang lebih luas, termasukpengelolaan semua sumber daya air secara

terpadu didalam sebuah negara atau daerah, dan mensyaratkanbeberapa hal berikut ini:

• Kaitan antara pengelolaan tanah secara umum danhutan

• Sebuah struktur hukum, kebijakan, dan proseduryang umum dan konsisten, di dalam

semua DAS disebuah negara;

• Sebuah kerangka institusional yang terdiri dari parabadan pelaksanaan, yang melintasi

sekat antara ke-menterian, badan-badan lainnya dan DAS;

• Otoritas, lembaga-lembaga dan pengadilan untukmenyelesaikan berbagai bentuk

perselisihan, baikdi dalam atau antar-DAS;

• Perencanaan negara untuk mengalokasikan sumberdaya antara unit-unit administratif

dan/atau dae-rah cabang DAS, serta lembaga akademis dan pene-litian.

Sekalipun memiliki banyak definisi, IRBM memilikiserangkaian prinsip penuntun umum

seperti:

A. Pengembangan air harus mengacu pada prinsipekologi, dengan melakukan penilaian

dan pengin-tegrasian mata rantai antara proses dan aktivitaspengembangan air yang

menyebabkan berbagai pe-rubahan fisik dan ekologis di daerah tangkapan air;

B. Tidak ada pendekatan pengelolaan yang lestaritanpa partisipasi aktif dalam pembuatan

keputusandari semua pengguna air. Partisipasi aktif pengguna air akan membuat

pendekatan pengelolaanyang lestari mencapai hasil yang dapat dipahamidan diterima

semua stakeholder serta penggunaandan perlindungan yang lestari atas sumber-

sumberdaya air.

C. Partisipasi penuh kaum perempuan, baik secaraformal maupun informal, adalah hal

penting dalampengelolaan yang adil dan lestari. Selain itu, par-tisipasi penuh kaum

perempuan, diperlukan baikdalam saat pengelolaan, perencanaan, konservasiserta

penggunaan sumber daya air.

Meskipun pendekatan integrasi banyak dibicarakan,pertumbuhan ekonomi dan

teknologi tetap menjadifaktor yang dominan dalam pengelolaan air dan dalamproses

pengambilan keputusan mengenai pengelolaanair. Untuk itu, penting untuk menyelidiki

bagaima-na sebenarnya pendekatan IRBM diterapkan ketikapendekatan itu mulai banyak

digunakan.

Ketidaktepatan IRBM Konvensional

RBO (River Basin Organisations-Organisasi DAS) yang bertindak sebagai badan

yang mengoordinasikan IRBM,cenderung dimonopoli oleh berbagai departemen

pemerintah tanpa melibatkan masyarakat sipil. Pemerintah biasanya baru melakukan

”konsultasi” dengan organisasi-organisasi rakyat dan LSM pada tahap akhirsebuah

proses. Proses yang “setengah hati” itu dengansendirinya tidak dapat disebut sebagai

sebuah nego-siasi yang terbuka dan transparan. Jadi, meskipun me-nyatakan diri sebagai

pendekatan terpadu, pendekatanIRBM yang konvensional lebih sering menjadi

ruangkoordinasi para wakil teknokrat di mana konsultasitingkat tinggi itu tidak

melibatkan masyarakat.

IRBM tetap ditandai oleh pendekatan yang sen-tralistis berdasar pada model-

model hidrologi dan in-tervensi berskala besar dalam sistem air. Beberapa pa-rameter

rancangan awal ditetapkan oleh para insinyurhidrologi dan ditujukan untuk memuaskan

permintaanakan kesejahteraan ekonomi dan kemajuan teknologi.Partisipasi lokal baik di

daerah perkotaan dan pede-saan tetap terbatas pada konsultasi kebijakan dan ran-cangan

proyek yang baru dilakukan di tahap akhir.

Pembuatan keputusan dalam IRBM konvension-al tidak memberi kesempatan

bagi sebagian besarpenduduk DAS untuk ikut merundingkan berbagaipilihan pengelolaan

air alternatif. Masyarakat miskinmasih dilihat sebagai masalah yang harus

ditangani,ketimbang sebagai aktor kunci dalam proses pemeca-han masalah.

Perhatian utama IRBM konvensional masih tetapmenekankan pembangunan

berskala besar di DASdan ‘berbasis persediaan’. Dengan sendirinya penge-lolaan air

tetap menjadi proyek mahal yang menuntutinvestasi besar dan membuat penghasilan

pemerintahterkuras untuk biaya perencanaan, pelaksanaan danpemeliharaan. Pada

akhirnya pengelolaan air den-gan cara tersebut membuat masyarakat kecil semakinmiskin

dan tidak bisa mendapat manfaat dari sumberdaya alam di sekitar mereka.

Meskipun rancangan terakhir dan pelaksanaan proyekmengintegrasikan banyak

sektor yang sebelumnya ter-pisah-pisah pada tingkat makro, IRBM konvensionaltetap

saja bertentangan dengan tujuan pembangunanyang lestari dan berkeadilan sosial.

Pengelolaan airyang dijalankan dengan IRBM konvensional akan ter-us memberikan

hasil yang sangat besar bagi sebagiankecil orang dan memperparah kemiskinan

sebagianbesar masyarakat.

Kesimpulan: Menimbang IRBM Konvensional

Berbagai proyek ‘terpadu’ yang sentralistis menghasil-kan keuntungan bagi

masyarakat perkotaan dan pede-saan tertentu. Proyek yang terpadu dan

sentralistisberpotensi untuk melibatkan lebih banyak stakeholderdibandingkan

pendekatan tekno-ekonomi. Di bebera-pa tempat, proyek yang terpadu dan sentralistis

me-ningkatkan produksi pangan dan tingkat ketersediaanair. Pada awalnya pendekatan

IRBM dirancang seb-agai suatu langkah menuju pendekatan yang menyelu-ruh terhadap

pengembangan sumber daya air denganmempertimbangkan keutuhan ekologis dan kon-

tekssosio-ekonomi wilayah setempat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa

pendekatan integrasi tidakmampu sepenuhnya merubah pola proyek dan dengan

sendirinya tidak pernah mencapai tingkat bagian DASatau daerah tangkapan air yang

berskala kecil. Keter-libatan warga lokal secara aktif dan berlanjut masih ti-dak dianggap

sebagai hal yang penting.

PELESTARIAN SUMBER DAYA TANAH DAN AIR

Air Permukaan

Yang termasuk air permukaan meliputi air, sungai (rivers), saluran (streams), sumber (springs),

danau dan waduk. Jumlah air permukaan diperkirakan hanya 0,35 juta km3 atau hanya sekitar

satu persen dari air tawar yang ada di bumi. Air permukaan berasal dari aliran langsung air

hujan, lelehan salju, dan aliran yang berasal dari tanah.

Sebelum aliran air hujan langsung atau aliran permukaan (surface run off) terjadi, hujan terlebih

dahulu memenuhi kebutuhan penguapan, intersepsi, infiltrasi, simpanan permukaan, penahanan

permukaan, dan penahanan saluran.

Selama peristiwa hujan, sebagian air hujan ditahan oleh tanaman sebelum mencapai permukaan

bumi (interception). Air ini sebagian pada akhirnya akan jatuh ke bumi dan sebagian akan

menguap. Pada kawasan hutan yang lebat, sebagian besar hujan ditangkap oleh dedaunan dan

ranting. Jika kapasitas dedaunan sudah penuh, air akan turun melalui cabang batang pohon dan

menetas ke bawah (Brown and Barker, 1970, Regerson and Byrnes, 1968: Helvey, 1967). Jumlah

air yang tertahan oleh hutan lebat berkisar antara 8 sampai 45 % dari total hujan. Pada hutan

kayu campuran, besarnyaintersepsi rata-rata sebesar 20% (Trrimble and Weitzmen, 1954).

Laju intersepsi terbesar terjadi pada awal kejadian hujan dan menurun secara eksponensial

terhadap waktu. Jika hujan yang terjadi pendek dan tidak deras, sebagian besar air hujan tertahan

oleh tanaman. Sebaliknya jika hujannya lama dan lebat, hanya sebagian kecil yang tertahan oleh

tanaman.

Hujan yang mencapai permukaan bumi sebagian meresap ke dalam tanah yang porous. Kapasitas

infiltrasi bervariasi tidak hanya dari jenis tanah yang satu dengan lainnya tapi juga berbeda untuk

kondisi kering dan lembab pada tanah yang sama. Untuk tanah yang kondisi awalnya kering,

kapasitas infiltrasinya tinggi.

Jika intensitas hujan lebih rendah dari kapasitas infiltrasi konstan, semua hujan yang mencapai

permukaan bumi akan terinfiltrasi. Jika intensitas hujan lebih besar dari kapasitas infiltrasi

konstan tetapi lebih kecil dari kapasitas infiltrasi awal, pada saat mulai hujan semua air akan

terinfiltrasi, tetapi setelah laju infiltrasi turun dibawah intensitas hujan, sisa air hujan akan tetap

di atas permukaan tanah.

Jadi aliran permukaan akan terjadi hanya jika intensitas hujan lebih tinggi dari laju infiltrasi, dan

kapasitas depresi sudah terisi. Setelah lju infiltrasi terpenuhi, air mulai mengisi cekungan-

cekungan di permukaan tanah. Begitu cekungan-cekungan terisi, aliran permukaan mulai terjadi.

Besar kecilnya aliran permukaan dipengaruhi oleh banyak factor yang dapat dikelompokan

menjadi 2 yaitu factor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik daerah aliran sungai (DAS).

Parameter hujan yang berpengaruh terhadap aliran permukaan meliputi intensitas, waktu atau

durasi, dan penyebaran hujan. Intensitas hujan yaitu kedalaman air hujan per satuan waktu tidak

dapat dihitung terpisah dengan durasi hujan. Tinggi curah hujan yang sama yang terjadi dalam 2

durasi yang berbeda akan menghasilkan aliran permukaan yang berbeda. Hujan dengan itensitas

tinggi akan menghasilkan laju dan total volume aliran permukaan yang lebih besar dibandingkan

dengan hujan yang kurang intensif untuk total kedalaman yang sama. Hal ini terjadi karena hujan

dengan intensitas tinggi dapat mengakibatkan laju infiltrasi terlampaui dengan selisih yang

cukup besar dibandingkan dengan hujan yang kurang intensif.

Durasi hujan berkaitan langsung dengan total volume aliran permukaan. Sebagaimana

diungkapkan sebelumnya, bahwa laju infiltrasi pada suatu kejadian hujan akan menurun sejalan

dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itu hujan dengan durasi singkat tidak banyak

menghasilkan aliran permukaan. Hujan dengan intensitas yang sama dengan durasi yang lebih

lama akan menghasilkan total volume aliran permukaan yang lebih besar.

Laju dan volume aliran permukaan dari suatu DAS akan mencapai harga terbesar jika semua

bagian DAS yang bersangkutan member kontribusi terhadap aliran. Dengan kata lain, bahwa laju

dan volume aliran permukaan dipengaruhi oleh penyebaran hujan. Hujan tersebar merasa pada

seluruh DAS akan menghasilkan laju dan volume aliran permukaan yang lebih besar

dibandingkan hujan yang tidak merata untuk intensitas yang sama.

Karakteristik DAS yang berpengaruh besar pada aliran permukaan meliputi luas dan bentuk

DAS, topografi dan tata guna lahan.

1. Luas dan bentuk DAS

Laju dan volume aliran permukaan makin bertambah besar dengan bertambahnya luas

DAS. Akan tetapi apabila aliran permukaan tidak dinyatakan sebagai jumlah total dari

DAS melainkan sebagai laju dan volume per satuan luas, besarnya akan berkurang

dengan bertambahnya luasnya DAS. Ini berkaitan dengan waktu yang diperlukan oleh air

untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke titik control (waktu konsentrasi), dan juga

penyebaran atau intensitas hujan.

Pengaruh bentuk DAS terhadap aliran permukaan dapat ditunjukkan dengan

memperhatikan hidrograf-hidrograf yang terjadi pada dua buah DAS yang bentuknya

berbeda namun mempunyai luas yang sama dan menerima hujan dengan intansitas yang

sama. Bentuk DAS memanjang dan sempit cenderung menghasilkan laju aliran

permukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan DAS yang berbentuk melebar atau

meligkar. Hal ini terjadi karena waktu konsentrasi DAS yang memanjang lebih lama

dibandingkan dengan DAS yang melebar, sehingga terjadinya konsentrasiair di titik

control lebih lambat yang berpengaruh pada laju dan volume aliran permukaan. Faktor

bentuk juga dapat berpengaruh pada aliran permukaan apabila hujan yang terjadi tidak

serentak di seluruh DAS, tetapi bergerak dari ujung yang satu ke ujung lainnya, misalnya

dari hilir ke hulu DAS. Pada DAS memanjang laju aliran akan lebih kecil karena aliran

permukaan akibat hujan di hulu belum memberikan kontribusi pada titik control ketika

aliran permukaan dari hujan di hilir telah habis, atau mengecil. Sebaliknya pada DAS

melebar, datangnya aliran permukaan dari semua titik di DAS tidak terpaut banyak,

artinya air dari hulu sudah tiba sebelum aliran dari hilir mengecil/habis.

2. Topografi

Tampakan rupa muka bumi atau topografi aeperti kemiringan lahan, keadaan dan

kerapatan parit dan/atau saluran, dan bentuk-bentuk cekungan lainnya mempunyai

pengaruh pada laju dan volume aliran permukaan. DAS dengan kemiringan curam

disertai parit atau saluran yang rapat akan menghasilkan laju dan volume aliran

permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan DAS yang landai dengan parit yang

jarang dan adanya cekungan-cekungan. Pengaruh kerapatan parit, yaitu panjang parit per

satuan luas DAS, pada aliran permukaan adalah memperpendek waktu konsentrasi

sehingga memperbesar laju aliran permukaan.