PEMAKNAAN KEADILAN DALAM PENGATURAN hak asasi manusia yang dituangan ... Menurut Notohamidjojo,...

download PEMAKNAAN KEADILAN DALAM PENGATURAN hak asasi manusia yang dituangan ... Menurut Notohamidjojo, keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat masing

If you can't read please download the document

  • date post

    04-Mar-2018
  • Category

    Documents

  • view

    220
  • download

    4

Embed Size (px)

Transcript of PEMAKNAAN KEADILAN DALAM PENGATURAN hak asasi manusia yang dituangan ... Menurut Notohamidjojo,...

  • ASAS KEADILAN DALAM PENGATURAN

    PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

    DI INDONESIA

    Tesis

    Diajukan Kepada

    Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

    Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

    Disusun Oleh:

    Laurens

    NPM: 322010001

    PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

    PROGRAM PASCASARJANA

    UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

    SALATIGA

    JULI 2012

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Masalah

    Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa

    Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

    kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

    melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

    abadi dan keadilan sosial.1 Salah satu tujuan tersebut telah dijabarkan dalam

    Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

    merupakan prinsip yang mendasari pembentukan seluruh peraturan

    perundang-undangan di bidang perekonomian.

    Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal menjadi bagian dari

    penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya

    untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan

    kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan

    kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan

    ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam

    suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.2 Dalam konteks investasi di

    bidang pertambangan yang dilakukan melalui penanaman modal asing

    1 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    2 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

    Modal.

  • 2

    adalah dilakukan melalui joint venture yaitu suatu bentuk perjanjian usaha

    patungan antara Negara Indonesia dengan perusahaan pananaman modal

    asing, dimana Negara bertindak sebagai pemegang kuasa pertambangan

    menunjuk perusahaan penanaman modal asing yang bertindak sebagai

    kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan di bidang usaha Pertambangan

    Umum yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi,

    pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan-bahan galian yang berada di

    wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

    Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum

    Reschsstaat.3 Ciri-ciri negara hukum ialah, pertama, adanya pembagian

    kekuasaan dalam negara, kedua, diakuinya hak asasi manusia yang dituangan

    dalam konstitusi, ketiga, adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah

    (asas legalitas), keempat, adanya peradilan yang bebas dan merdeka, kelima,

    semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah

    wajib menjunjung hukum4. Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu

    dalam pembentukan undang-undang harus didasarkan pada undang-undang

    dasar (konstitusi)5. Menurut penulis, hukum merupakan yang utama dalam

    mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial demi terselenggaranya

    3 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 Bagian Sistem

    Pemerintahan Negara. Angka 1. 4 Jimly Asshiddiqie, Negara Hukum Indonesia, Ceramah Umum Ikatan Alumi

    Universitas Jayabaya, Jakarta, 23 Januari 2010. 5 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusa

    Media, Bandung, 2008, hal: 243-253.

  • 3

    kesejahteraan rakyat. Undang-undang yang ada harus mencerminkan apa

    yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan

    konstitusi Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, maka semua produk

    undang-undang harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

    Keadilan sosial merupakan cita-cita dari Negara Indonesia yang

    paling utama. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapa

    pun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional

    dan tidak melanggar hukum6. Menurut Notohamidjojo, keadilan sosial

    menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat masing-

    masing harus diberi kesempatan menurut menselijke waardigheid (kepatuhan

    kemanusiaan). Menurut Soekarno, yang dimaksud sebagai keadilan sosial

    ialah:

    Suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur,

    berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada

    penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de

    Ihomme par Ihomme. Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup

    pangan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.7

    Sedangkan menurut John Rawls, keadilan harus memenuhi tiga unsur

    yaitu: pertama diandaikan tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih

    seorang pribadi tertentu di kemudian hari, karena abstraksi dari segala sifat

    individualnya orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang rasional

    6 Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Cetakan keenam,

    Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 166-167. 7 Soekarno, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Media Pressindo,

    Yogyakarta, 2006, hal 277-278.

  • 4

    tentang prinsip-prinsip keadilan; kedua diandaikan bahwa prinsip keadilan

    dipilih dengan semangat keadilan, yakni dengan kesediaan untuk tetap

    berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang telah dipilih. Sikap ini perlu

    karena sasaran individu yang harus dibagi rata antara banyak orang dan pasti

    tidak semua orang tidak menerima apa yang mereka inginkan. Sikap ini

    sebenarnya bertepatan dengan sikap rasional dari seorang yang bijaksana.

    Seorang yang bijaksana akan mengerti bahwa semua orang sungguh-sungguh

    berusaha memperhatikan kepentingan bersama secara dewasa, ia tidak akan

    merasa iri hati terhadap orang, sekurang-kurangnya tidak selama perbedaan

    tidak melampaui batas-batas tertentu; ketiga, diandaikan bahwa tiap-tiap

    orang suka mengejar kepentingan individualnya dan baru kemudian

    kepentingan umum. Hal ini wajar karena orang berkembang secara pribadi

    dan ingin memperhatikan orang-orang dekatnya.8

    Demi mewujudkan keadilan sosial, pemerintah selaku pelaksana dari

    negara berusaha memanfaatkan modal yang ada yang ada, baik berupa

    sumberdaya lewat hasil produksi atau sumber daya alam berupa mineral

    (emas, tembaga, perak, nikel, batubara, dan lain-lain) untuk dikelola dalam

    rangka mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan yang diamanatkan dalam

    Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, pemerintah telah menyusun dan

    8 Theo Huijebers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cetakan ke 5, Kanisius,

    Yogyakarta, 2005, hal 198.

  • 5

    membuat undang-undang di bidang pertambangan. Pengaturan pengelolaan

    pertambangan di Indonesia sendiri memiliki perjalanan sejarah yang panjang.

    Pada tahun 1960, pada masa Orde Lama, Pemerintah Indonesia

    menerbitkan suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan

    sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian

    menjadi Undang-Undang No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan

    yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pertambangan 1960. Tahun

    1966, lahirlah Orde Baru yang ditandai dengan perubahan besar dalam tata

    kehidupan masyarakat, peran militer dan modal asing semakin kuat dan luas.

    Saat itu pemerintah Orde baru menetapkan Undang-Undang Nomor 11

    Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

    Meningkatnya sektor pertambangan pada era Orde Baru, karena sebagian

    besar disebabkan oleh sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan modal

    asing. Setelah hampir selama kurang lebih empat dasawarsa sejak

    diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

    Ketentuan Pokok pertambangan, maka lahirlah peraturan perundang-

    undangan yang mengatur lebih spesifik tentang pertambangan mineral dan

    batubara, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

    Mineral dan Batubara.

    Penyusunan dan pembentukan ketiga undang-undang di bidang

    pertambangan tersebut dimaksudkan guna mempercepat terlaksananya tujuan

  • 6

    negara dalam pembangunan ekonomi nasional guna menuju masyarakat

    Indonesia yang adil dan makmur secara materiil dan spirituil berdasarkan

    keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut

    dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap

    kekuatan ekonomi potensial di bidang pertambangan menjadi kekuatan

    ekonomi riil.9 Dengan demikian yang menjadi payung hukum dari Undang-

    Undang Pertambangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang

    dirumuskan: 10

    1. ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

    2. ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

    3. ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-

    besarnya kemakmuran rakyat;

    4. ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan,

    efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

    kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan

    kesatuan ekonomi nasional;

    5. ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di