PEMAHAMAN PEKERJAAN PENYUSUNAN · PDF fileGAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN . ... PENDEKATAN...

PENYUSUNAN MASTERPLAN JAIPPENYUSUNAN MASTERPLAN JAIP PROVINSI JAMBIPROVINSI JAMBI

MATERI PRESENTASI PENDAHULUAN

PROVINSI JAMBI

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMURKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PEMAHAMAN TERHADAP AGROINDUSTRI

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

DEFENISI MASTERPLAN AGROINDUSTRI

KONDISI FISIK TANJUNG JABUNG TIMUR KONDISI UMUM TANJUNG JABUNG TIMURKONDISI PELABUHAN MUARA SABAK

PEMAHAMAN PEKERJAAN MAKSUD, TUJUAN & SASARAN LINGKUP PEKERJAAN

RPJM PROV. JAMBIJAMBI YG MENDUKUNG AGROINDUSTRI

PENDEKATAN & METODOLOGI

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

METODOLOGI PENDUKUNG PEKERJAAN

PENDEKATAN PENGEMBANGAN KAWASAN

RENCANA PELAKS PEKERJAAN

JADUAL PELIBATAN TENAGA AHLI

JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN

SEKIAN & TERIMA KASIH

DEFENISI AGROINDUSTRI

LOKASI JAIP

PEMAHAMAN PEKERJAANPEMAHAMAN PEKERJAAN

PEMAHAMAN AGROINDUSTRI

WILAYAH PERENCANAAN

MASTERPLAN AGROINDUSTRI

KONDISI FISIKKONDISI UMUMPELABUHAN MUARA SABAK


RPJM TENTANG AGROINDUSTRI


METODOLOGI PEKERJAAN

METODOLOGI PENDUKUNG

PENGEMBANGAN KAWASAN



JADUAL PEKERJAAN

ORGANISASI PEKERJAAN



PEMBUKAAN

PEMAHAMAN PEKERJAANPEMAHAMAN PEKERJAAN

LINGKUP PEKERJAAN


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIPEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRI

DEFENISIS AGROINDUSTRI

AGROINDUSTRI adalah industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas termasuk hasil laut, hasilk hutan, peternakan dan perikanan (Handito Hadi Joewono)

PRINSIP AGROINDUSTRI

• Memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah,

• Memacu peningkatan kemampuan suberdaya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan,

• Memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan,

• Memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsitem agribisnis,

• Menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIPEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIMASTERPLAN AGROINDUSTRI

MASTERPLAN berfungsi untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan dengan bangunan, bangunan dengan prasarana dan lingkungannya, serta menjaga keselamatan bangunan dan lingkungannya.

MANFAAT MASTERPLAN

• pemberian ijin mendirikan bangunan dan pemanfaatan bangunan;

• penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung serta bukan bangunan;

• penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung;

• jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastian untuk mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras dan serasi dalam melakukan kegiatannya


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIPEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIMASTERPLAN AGROINDUSTRI MUATAN MASTERPLAN

1). Rencana tapak pemanfaatan ruang

a. Rencana perpetakan lahan lingkungan (kavling);

b. Rencana tata letak bangunan dan pemanfaatan bangunan;

c. Rencana tata letak jaringan pergerakan lingkungan;

d. Rencana tata letak jaringan utilitas lingkungan;

e. Rencana ruang hijau dan penghijauan

2). Arahan pelaksanaan pembangunan lingkungan

a. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik);

b. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan pergerakan;

c. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan utilitas lingkungan;

d. Ketentuan (Pra Rencana Teknik) sempadan bangunan, dan ketentuan bangunan lainnya


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIPEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIMASTERPLAN AGROINDUSTRI MUATAN MASTERPLAN (LANJUTAN)

3). Pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan

a. Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program, misalnya melalui mekanisme perijinan mendirikan bangunan;

b. Ketentuan pengaturan operasionalisasi penerapan pola insentif, dis- insentif, hak pengalihan intensitas bangunan, hak bangunan di atas tanah/di bawah tanah;

c. Arahan pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penata pelaksanaan/manajemen pelaksanaan bangunan;

d. Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik yang dilakukan oleh instansi yang berwenang maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), serta pengenaan sanksi (berupa teguran, pencabutan ijin, perdata maupun pidana).


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIPEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIMASTERPLAN AGROINDUSTRI PROSES PERENCANAAN

Penentuan kawasan perencanaan Agroindustri

Identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan

kawasan

Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan

kawasan

Perumusan Rencana Teknik Ruang Kawasan Agroindustri

Penetapan rencana teknik ruang kawasan

Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan; Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi;Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi;Perkiraan kebutuhan pengembangan lahanPerkiraan kebutuhan prasarana dan sarana


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIPEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIRPJM PROV. JAMBI YG MENDUKUNG AGROINDUSTRI VISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010, yaitu

JAMBI MAMPU, MAJU DAN MANDIRI

MISI PEMBANGUNAN

1.Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat

2.Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah

3.Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar

4.Peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.Peningkatan perlindungan masyarakat

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pemerintah Yang Berwibawa dan Bersih dari KKN

2. Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Pembangunan

3. Potensi Sumber Daya Alam Daerah yang Siap Untuk Digali Dalam Mengaserelasikan Roda Pembangunan

AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi

2. Meningkatkan Kemampuan dan Pemerataan Pembangunan Daerah

3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas

4. Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIPEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN AGROINDUSTRIRPJM PROV. JAMBI YG MENDUKUNG AGROINDUSTRI

PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI DENGAN AGROINDUSTRI

Peningkatan daya saing agro-industri di Provinsi Jambi selama lima tahun ke depan dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program pembangunan yang terdiri atas 2 (dua) program unggulan dan 5 (lima) program penunjang. Program unggulan, yaitu : (1 ) Pengembangan agribisnis dan (2) Peningkatan kapasitas infrastruktur. Program-program penunjang, yaitu : (1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM, (2) Peningkatan standarisasi produk agro-industri, (3) Peningkatan kemampuan teknolog i industri, (4) Penataan struktur industri, dan (5) Optimalisasi administrasi dan insentif perpajakan.


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

KONSEP PENGEMBANGANKONSEP PENGEMBANGANKAWASAN AGROPOLITAN DI INDONESIAKAWASAN AGROPOLITAN DI INDONESIA


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

Lembaga Permodalan Agribisnis

Balai Penyuluhan Pembangunan (Agribisnis)

Pasar Hasil Pertanian

Kaji Teknologi Agribisnis

Sarana Pertanian, Pengolahan Jasa

penunjang

Pemasaran hasil Pertanian

Permodalan/ Teknologi/ sarana pertanian/ investasi

L a h a n p e r t a n i a n ( d e s a - d e s a h i n t e r l a n ) y a n g m e m a s o k p r o d u k s e g a r d a n j u g a p r o d u k o l a h a n h a s i l p e r t a n i a n . P u s a t A g r o p o l i t a n

P e r m u k i m a n t e r m a s u k d i d a l a m n y a t e r d a p a t k e l e m b a g a a n d a n p e t a n i y a n g i n o v a t i f P r a s a r a n a j a l a n

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAANGAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAANKONDISI FISIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMURMuara Sabak yang merupakan ibukota dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi adalah lokasi wilayah kajian dalam kegiatan penyusunan Masterplan Jambi Agro Industrial Park (JAIP). Luas wilayahnya 5.443 km² dengan populasi 176.771 jiwa

TABEL 3.1. NAMA KECAMATAN BESERTA IBUKOTA DAN JUMLAH DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2005 No

Kecamatan Ibu Kota Banyak Desa

Banyak Kelurahan

Total

1 Muara Sabak Timur Muara Sabak 10 2 12

2 Nipah panjang Nipah Panjang 8 2 10

3 Mendahara Mendahara Ilir 8 0 8

4 Rantau Rasau Bandar Jaya 11 0 11

5 Sadu Sungai Lokan 9 0 9

6 Dendang Rantau Indah 7 0 7

7 Muara Sabak Barat Nibang Putih 5 0 5

8 Mendahara Ulu Simpang Kiri 6 0 6

9 Kuala Jambi Kampung Laut 2 2 4

10 Geragai Blok G 9 0 9

11 Berbak Desa Simpang 6 0 6

81 6 87


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAANGAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAANKONDISI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 5.445 kilometer persegi ini dikaruniai sumber daya alam berlimpah. Di perut bumi wilayahnya terdapat kandungan minyak bumi dan gas alam yang sudah dieksploitasi. Lahan tanaman pangan 55.000 hektar, lahan perkebunan 60.000 hektar, serta garis pantai 370 kilometer.

Kegiatan ekonomi dari minyak dan gas tercatat Rp 16,8 miliar dari dana perimbangan bagi hasil bukan pajak untuk tahun 2003. Namun, bukan sektor ini yang menjadi tumpuan hidup mayoritas penduduk. Sebanyak 79 persen penduduk hidup dari lahan pertanian.

Lahan sawah seluas 87.644 hektar yang pengairannya bergantung pada pasang surut Sungai Batanghari terbentang di hampir semua kecamatan. Tahun 2001 luas panen 50.753 hektar dengan produksi padi 155.010 ton. Kecamatan penghasil padi terbesar adalah Muarasabak, disusul Nipah Panjang, Sadu, dan Rantau Rasau.

Potensi perikanan laut sekitar 77.575 ton per tahun. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung produksi tahun 2001 26.754 ton. Banyak nelayan yang langsung menjual ikan dan udang tangkapannya ke pembeli di tengah laut. Sentra penghasil ikan berada di Kecamatan Muarasabak, Nipah Panjang, dan Mendahara.

Di masa mendatang, Tanjung Jabung Timur direncanakan menjadi gerbang Provinsi Jambi. Semua ekspor dari berbagai wilayah di provinsi akan melalui pelabuhan Muarasabak.


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAANGAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAANKONDISI PELABUHAN MUARA SABAKPelabuhan Muara Sabak (samudera) merupakan tempat yang efesien dibandingkan pelabuhan lain di Jambi sebagai sarana distribusi barang, sehingga peluang untuk tumbuh menjadi pelabuhan modern. Secara administratif, pelabuhan ini terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Muara Sabak sebagai ibu kota kabupaten.

Pelabuhan Muara Sabak saat ini telah memiliki berbagai fasilitas a.l. luas areal yang relatif besar yaitu 189 hektare dengan kedalaman alur pelayaran sampai dengan 4,5 LWS (Lower Water Sea-di bawah permukaan laut), kedalaman kolam pelabuhan 5 LWS-7 LWS, dermaga beton ukuran 50 m x 15 m, trestel (jembatan penghubung) beton ukuran 47 m x 8 m, mooring dolphin (sarana tambat kapal) dua buah, bolder enam buah, lapangan penumpukan seluas 2.337 m2, instalasi pipa air yang siap operasi serta lampu penerangan dermaga.

Meskipun sudah dapat melayani aktivitas bongkar muat, namun hingga saat ini masih sepi pengunjung dan masih jarang perusahaan yang memanfaatkan pelabuhan ini. Ini terjadi karena Pemprov Jambi sebagai regulator di daerah dan PT Pelindo Cabang Jambi belum secara maksimal memanfaatkan pelabuhan ini. Di samping itu kedua institusi ini juga saling menunggu siapa yang berani duluan untuk mengeluarkan investasi guna membangun berbagai fasilitas pendukung pelabuhan.


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAANGAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAANKONDISI PELABUHAN MUARA SABAKPemerintah kabupaten menjadikan transportasi sebagai prioritas pembangunan. Total target APBD tahun 2003 Rp 188,5 miliar, dengan anggaran belanja pembangunan Rp 84 miliar. Separuh dari anggaran pembangunan tersebut, Rp 42 miliar, untuk belanja sektor transportasi. Dijanjikan jalan utama ke kompleks pemerintah kabupaten dan Pelabuhan Muarasabak tahun 2003 rampung diaspal dan ditingkatkan.

TABEL 3.1. REALISASI TRAFIK TIGA PELABUHAN DI JAMBIRealisasi tahun No Uraian Satuan

Tw 1 2006 Tw 1 2007 Tren (%) 1 Jumlah kunjungan kapal A. Pelayaran luar negeri unit 251 317 126,29 GT 1.031.382 637.919 61,85 B. Pelayaran dalam negeri unit 758 726 95,78 GT 569.054 387.412 68,08 C. Pelayaran rakyat unit 34 28 82,35 GT 8.033 9,963 86,68 Jumlah unit 1.043 1.071 102,68 GT 1.608.469 1.032.294 64,18 2 Jumlah arus barang berdasarkan

perdagangan

A. Impor ton 17.186 23.296 135,55 B. Ekspor ton 373.969 247.963 66,31

C. Bongkar ton 183.074 389.556 212,79 D. Muat ton 356.900 444.615 124,58

Jumlah ton 931.126 1.105.430 118,72 3 Jumlah arus barang berdasarkan

distribusi ton 931.129 1.105.430 118,72

4 Jumlah arus peti kemas boks 7.440 8.281 111,50 teus 9.061 11.382 125,52


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

PENDEKATAN & METODOLOGIPENDEKATAN & METODOLOGIPENDEKATAN PENGEMBANGAN KAWASANKAWASAN didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi tertentu, dimana kegiatan ekonominya, sektor dan produk unggulannya, mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini secara sendiri-

sendiri maupun secara bersama membentuk suatu klaster. Klaster dapat berupa klaster pertanian dan klaster industri, tergantung dari kegiatan

ekonomi yang

dominan dalam kawasan itu.

TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

• Membangun masyarakat pedesaan, beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya;

• Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

• Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat;

• Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah;

• Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan konservasi sumberdaya alam demi kesinambungan pembangunan daerah.

• Mendorong pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

PENDEKATAN & METODOLOGIPENDEKATAN & METODOLOGIMETODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

PENDEKATAN & METODOLOGIPENDEKATAN & METODOLOGIMETODOLOGI PENDUKUNG

METODOLOGI PEMENUHAN PENDUKUNG UMUM KAWASAN

TABEL 4.1. STANDAR KEBUTUHAN SARANA UMUM

NO. JENIS SARANA MINIMUM PENDUDUK

PENDUKUNG

LOKASI LUAS LAHAN

(M2)

RADIUS PENCAPAIAN

(M) I PERDAGANGAN Warung 250 Di tengah kelompok

keluarga 100 500

Pertokoan 2.500 Di pusat RW 1.200 Thd area yg dilayani 1%

Pusat perbelanjaan Lingkungan (toko+pasar)

30.000 Di pusat lingkungan 13.500 Thd area yg dilayani 0.937%

Pusat perbelanjaan dan niaga I (toko + pasar + bank + kantor + industri kecil)

120.000 Di pusat kecamatan, dekat terminal kecamatan

36.000 Thd area yg dilayani 0.623%

Pusat perbelanjaan dan niaga II (toko + pasar + bank + kantor + industri kecil)

480.000 Di pusat wilayah, dekat terminal

96.000

II PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM Pos hansip + balai

pertemuan + bis surat 2500 Di tengah kelompok

lingkungan 300

Parkir umum + MCK 2.500 idem 100 Pos polisi 30.000 200 Kantor pos pembantu 30.000 100 Pos pemadam kebakaran 30.000 200 Parkir umum + MCK II 30.000 1.000 Gedung serba guna

(GSG) I 30.000 1.000

Kantor polisi I 120.000 300 Kantor wilayah 480.000 5.000 Kantor polisi II 480.000 1.000 III TAMAN & RTH


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

ο GOAL : AGAR LOKASI YANG DIRENCANAKAN DIMINATI OLEH USER & TDK MENIMBULKAN BERBAGAI PERMASALAHAN (KONFLIK) DENGAN LINGK SEKITAR

TERDAPAT 14 KRITERIA YAITU :

14. MULTIPLIER EFFEK

13. ORIENTASI LOKASI

12. PRASARANA ANGKUTAN

11. PERUNTUKAN LAHAN (LAND USE)

10. HARGA LAHAN

9. KETERSEDIAAN LAHAN

8. KESUBURAN LAHAN

7. DAYA DUKUNG LAHAN (∂ )

6. JARAK THDP SUNGAI/ SUMBER AIR LAINNYA

5. KEMIRINGAN LERENG (TOPOGRAFI)

4. SISTIM JAR. UTILITAS YANG MELAYANI

3. JAR. JALAN YG MELAYANI

2. JARAK TERHADAP PERMUKIMAN

1. JARAK KE PUSAT KOTA

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI KAWASAN INDUSTRI

t

TRAFFIC : 5,5 SMP/HA/HARIt

LS LHN & MULTIFLIER = 2 X LUAS PERENC KIt

KBTH RUMAH : 1,5 TK ∼ 1 KKt

KEBTH FASUM & FASOS

g

AKSESIBILITAS TINGGI DGN HINTERLAND

g

TRSEDIA PELABUHAN SBG OUTLET

g

NON PERTANIAN/ NON PER-MUKIMAN NON KONSERVASI

g

RELATIF (BUKAN LAHAN YG MAHAL DI DAERAH TSB)

g

MINIMAL 25 HA

g

NON IRIGASI TKNIS & TDK SBR

g

(∂ ) : 0,7 –

1,0 KG/CM2

g

MAKS 5 KM TERDAPAT SUNGAI KLAS III/IV

g MAKSIMUM 0 –

15 O

g

MNMAL JAR LISTRIK & TELKOM

g

DILAYANI ARTERI PRIMER

g

MINIMAL 2 KM DR PRMUKIMAN

g

MAKS 15-20 KM DR PST KOTA

h

FAKTOR PERTIMBANGAN

ANTISIPASI TIMBUL BERBAGAI PERMASALAHAN

KEMUDAHAN2 UNTUK MEMPEROLEH B. BAKU/B. PENOLONG & T. KERJA

MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PROD & DISTRIB

TIDAK TERJADI KONFLIK PERUNTUKAN

MENEKAN HARGA JUAL & TERJANGKAU USER

DAPAT MENAMPUNG KEGIATAN KI MINIMAL TERMASUK PENUNJANG

MENCEGAH KONVERSI LAHAN SUBUR

UNTUK MENEKAN BIAYA KONSTRUKSI PABRIK

• MELAYANI KEBTH. PROSES PRODUK & DOMESTIK• SBG BDN PENERIMA A. LIMBAH YG TLH DIOLAH

• MENEKAN LAND DEV COST• OPTIMALISASI PENG. LAHAN

TERJAMINNYA KELANGSUNGAN PROSES PRODUKSI & DISTRIBUSI

AKSESSIBILITAS B BAKU/B. PENOLONG & PRODUK

+ PEMENUHAN T. KERJA LOKAL- POLUTAN MENURUNKAN KESH. MASYARAKAT

TERLYN STM UTILITAS LSTK (GI) A. BSH (RSRVOAR)

h

ALASAN PEMILIHAN:


ANALISIS KELAYAKAN LOKASI KAWASAN

1.Penggunaan Peta dengan Skala Minimal 1 : 10.000

2.Pertimbangan Kemiringan Lereng

3.Pertimbangan dan Pengkajian Penggunaan Lahan Eksisting

4.Pertimbangan Sarana dan Prasarana


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

Contoh AnalisisKelayakan Lokasi

Presenter

Presentation Notes

Contoh Analisis Kelayakan Lokasi


METODOLOGI ANALISIS TAPAK

• Analisis Tapak

• Analisis Bangunan

• Tahap perumusan konsep rencana

• Tahap penyusunan Rencana

• Tahap penyusunan program pembangunan

• Tahap pengembangan model site plan digital


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN


Pertimbangan Pengembangan Produk Industri


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN


METODOLOGI PENENTUAN POLA PENGGUNAAN LAHAN

TABEL 4.1. POLA PENGGUNAAN LAHAN

No. JENIS PENGGUNA STRUKTUR PENGGUNAAN (%) KETERANGAN

1 Kapling Industri Maksimal 70% Setiap kapling harus mengikuti kententuan BCR sesuai dengan Perda setempat (60 : 40)

2 Jalan dan Saluran 8 – 12% Untuk tercapainya aksesibilitas dimana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan)

Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton

Perkerasan jalan minimal 7 m 3 Ruang terbuka hijau Minimal 10% Dapat berupa jaluir hijau (green belt), taman,

dan perimeter 4 Fasilitas penunjang 6 – 12% Dapat berupa kantin, guest house, tempat

ibadah, fasilitas olahraga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom, dsb

TABEL 4.1. ALOKASI PERUNTUKAN LAHAN KAWASAN INDUSTRI

Luas lahan dapat dijual (maksimum 70%)

Luas kawasan industri (ha)

Kapling industr (%)

Kapling komersial (%)

Kapling perumahan (%)

Jalan dan sarana penunjang lainnya

Ruang terbuka hijau (%)

10 -20 65 - 70 Maks 10 Maks 10 Sesuai kebutuhan Min 10 > 20 – 50 65 - 70 Maks 10 Maks 10 Sesuai kebutuhan Min 10

> 50 - 100 60 - 70 Maks 12,5 Maks 15 Sesuai kebutuhan Min 10

> 100 – 200 50 - 70 Maks 15 Maks 20 Sesuai kebutuhan Min 10

> 200 – 500 45 – 70 Maks 17,5 10 -25 Sesuai kebutuhan Min 10

> 500 40 - 70 Maks 20 10 - 30 Sesuai kebutuhan Min 10


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN


METODOLOGI PERANCANGAN TAPAK

Untuk mendapatkan lahan matang yang dapat digunakan sebagai kawasan perumahan harus dilakukan perekayasaan terhadap tanah, dengan cara melakukan pengurugan dan pengupasan (cut & fill), terutama untuk kawasan yang memiliki kontur lereng (variatif) dan tanah berawa.

Mengacu kepada konsep kawasan yang ramah lingkungan, maka usaha-usaha teknik yang akan dilakukan harus seminimal mungkin merubah atau merekayasa kondisi awalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya konstruksi yang mahal dan mendayagunakan bentuk permukaan tanah.


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN


PENYUSUNAN KONSEP DAN RENCANA TAPAK KAWASAN

1.Rencana Tapak Pemanfaatan Ruang

2.Rencana Pemanfaatan Ruang Dalam Blok-Blok Peruntukan

3.Pra Rencana Teknis Bangunan Bukan Gedung

4.Pra Rencana Teknis Jaringan Utilitas

5.Pra Rencana Teknis Jaringan Jalan

6.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1.Ukuran Kavling

2.Penempatan Pintu Keluar – Masuk Kavling

3.Penyediaan Tempat Parkir dan Bongkar Muat

4.Zonasi / Blok Kegiatan Industri


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

P

GSB

2

32

1L

GSB

LEBAR : MIN KELIPATAN 18 M + 2 GSB KIRI KANAN


METODOLOGI PERANCANGAN DRAINASE

Perataan / grading dan drainase dalam kawasan perencanaan menjadi suatu bagian fungsional dan estetik yang tak dapat dipisahkan dan terintegrasi dengan tapak, ruang serta struktur yang ada. Walaupun terdapat bagian tanah dalam kawasan perencanaan yang relatif datar, sehingga seakan-akan kondisi topografi tidak menentukan perencanaan tapak, tetap dilakukan proses analisis terhadap pengelompokkan untuk menciptakan sistem drainase yang baik.

METODOLOGI PERANCANGAN SISTEM PERGERAKAN

secara keseluruhan mengarah ke pusat lingkungan sebagai orientasi kawasan, dan menyebar ke semua zona fungsional dalam kawasan. Dengan pertimbangan alasan keamanan dan kejelasan mobilitas pergerakan kendaraan, maka sistem sirkulasi dalam kawasan menggunakan sistem loop, yaitu kendaraan yang datang dan keluar hanya melalui satu pintu masuk (pintu gerbang).

METODOLOGI PERANCANGAN LANSCAPPING

Penataan landscape ini ditujukan pada cara pengaturan ruang dan massa bangunan di alam terbuka dengan mengkomposisikan elemen-elemen landscape alami / eksisting dengan elemen-elemen buatan / tambahan. Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses pembentukan landscape dan lingkungan antara lain adalah topografi, hidrologi, iklim dan cuaca serta desain landscape itu sendiri.


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN


METODOLOGI SISTEM UTILITAS

Jaringan utilitas yang direncanakan di kawasan ini terdiri dari jaringan telpon, listrik, air bersih, air kotor (buangan rumah tangga) dan sistem persampahan lingkungan. Semua kebutuhan jaringan utilitas ini menjadi faktor penting dalam menjalankan aktifitas sebuah kawasan baru.

TABEL 4.1. STANDAR KEBUTUHAN UTILITAS KAWASAN AGROINDUSTRI

NO TEKNIS PELAYANAN KAPASITAS PELAYANAN KETERANGAN 1 Luas lahan perunit

usaha 0,3 – 5 Ha • Rerata industri manufaktur butuh lahan

1,34 Ha. Perbandingan lebar panjang : lebar 2:3 atau 1:2 dengan lebar minimum 18 m diluar GSB

• Ketentuan KDB, KLB GSJ & GSB disesuaikan dengan Perda yang bersangkutan

Jalan utama 2 jalur satua arah dengan lebar perkerasan 2 x 7 m atau 1 jalur 2 arah dengan lebar perkerasan minimal 8 m

2 Jaringan Jalan

Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar perkerasan minimum 7 m

3 Saluran drainase Sesuai debit Ditempatkan di kiri kanan jalan utama dan jalan lingkungan

4 Saluran severage Sesuai debit Saluran tertutup yang terpisah dari saluran dranase

5 Air Bersih 0,55 – 0,75 l/det/ha Air bersih dapat bersumber dari PDAM maupun air tanah yang dikelola sendiri oleh pengelola KI, sesuai dengan peraturan yang berlaku

6 Listrik 0,15 – 0,2 MVA/ Ha Bersumber dari listrik PLN maupun listrik swasta

7 Telekomunikasi 4 – 5 SST/ Ha • Termasuk faksimile/ telex • Telepon umum 1 SST/ 10 Ha

8 Kapasitas Kelola IPAL Standar influent: • BOD: 400 – 600 mg/ l • COD : 600 – 800 mg/ l • TSS : 400 – 600 mg/ l • Ph : 4 - 10

Kualitas parameter limbah cair yang berada diatas standar influent yang ditetapkan, wajib dikelola terlebih dahulu oleh pabrik ybs

9 Tenaga kerja 90 – 110 TK/ ha 10 Kebutuhan hunian 1 – 5 TK/ unit hunian Hunian dapat berupa:

• Rumah hunian • Mess karyawan

11 Bangkitan transportasi • Eksport = 3,5 TEU’s/ Ha/ Bln

• Impor = 3 TEU’s/ Ha/ bln

Belum termasuk angkutan buruh dan karyawan

12 Prasarana dan sarana sampah

• 1 bak sampah/ kapling • 1 armada sampah/ ha • 1 unit TPS/ 20 ha

Perkiraan limbah padat yang dihasilkan adalah 4 m3/ ha/ hari

12 Kebutuhan fasilitas komersial

• Sesuai kebutuhan dengan maksimum 20% luas lahan

• Dalam fasilitas komersial ini diperlukan adanya suatu trade center sebagai tempat untuk promosi dan pemasaran kawasan serta produk-produk yang dihasilkan di dalam kawasan

• Kantor perijinan 1 atap


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

PENDEKATAN & METODOLOGIPENDEKATAN & METODOLOGISTANDAR TEKNIS


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

No

Teknis Pelayanan

Kapasitas Pelayanan

Keterangan

1 Kapasitas kelola IPAL

Standar influent: BOD : 400 – 600 mg/l COD : 600 – 800 mg/l TSS : 400 – 600 mg/l pH : 4 – 10

Kualitas parameter limbah cair yang berada diatas standar influent yang ditetapkan, wajib dikelola terlebih dahulu oleh pabrik ybs.

2 Tenaga kerja 90 – 110 TK/Ha 3 Kebutuhan

hunian 1,5 TK/unit hunian Hunian dapat berupa :

• Rumah hunian • Mess/dormitori karyawan

4 Bangkitan Transportasi

• Eksport=3,5 TEU’s/Ha/bln

• Import=3,0 TEU’s/HA/Bln

Belum termasuk angkutan buruh dan karyawan.

5 Prasarana dan sarana sampah (padat)

• 1 bak sampah/ kapling

• 1 armada sampah/ 20 Ha

• 1 unit TPS/20 Ha

Perkiraan limbah padat yang dihasilkan adalah : 4 m3/Ha/Hari

6 Kebutuhan Fasilitas Komersial

• Sesuai kebutuhan dengan maksimum 20% luas lahan.

• Dalam fasilitas komersial ini diperlukan adanya suatu trade center sebagai tempat untuk promosi dan pemasaran kawasan serta produk-produk yang dihasilkan di dalam kawasan.

• Kantor perijinan 1 atap.


PERTIMBANGAN LINGKUNGAN


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

CONTOH PENANGANAN BANJIR

TANGGULMELINGKAR

PERMUKIMAN

TANGGULMELINGKAR

PERMUKIMAN

PERMUKIMAN BERBAKAT TERGENANG

BANJIR KANAL

RUMAHPOMPA

KOLAMTAMPUNGANGENANGAN

SISTEM POLDER

Presenter

Presentation Notes

PENANGANAN BANJIR PERKOTAAN SISTEM POLDER

CONTOH PENANGANAN BANJIR DWI FUNGSI

KOLAM PENGENDALI BANJIR

MUSIM KEMARAU : LAPANGAN TENIS

MUSIM HUJAN : LAPANGAN PARKIR AIR

MENYIASATIBANJIR

PERKOTAAN


FUNGSI POHON

1. Sebagai Peneduh

2. Sebagai Pembatas (Kebisingan dan Pemandangan Kurang Baik)

3. Sebagai Penghias (Fungsi Estetis)

4. Sebagai pengendali iklim mikro (mengurangi partikel debu di udara, sehingga mengurangi pemanasan sinar matahari , menghalangi - sinar matahari, dan sebagai pematah angin)

5. Sebagai orientasi (memberikan penekanan pada bentuk jaringan jalan)


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

54321

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATANRENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 PERSIAPAN1.1 PERSIAPAN ADMINISTRASI

1.1.1 Persiapan Dokumen Pendukung1.1.2 Inventaris Data dan Surat-menyurat1.1.3 Mobilisasi Tenaga Ahli1.1.4 Penyusunan Rencana Kerja

1.2 PERSIAPAN PELAKSANAAN1.2.1 Pengumpulan Data Sekunder Awal

a. Kebijakan Terkait Pembangunan Kawasan JAIPb. Kondisi Umum Wilayah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

c. Studi literatur : agropolitan, kawasan agro-industri, dll

1.2.2 Perumusan Hipotesis Isu dan Permasalahan1.2.3 Pemesanan dan Proses Koreksi Data Citra Satelit1.2.4 Penyusunan Daftar Kebutuhan Data

a. Data Primerb. Data Sekunder

1.3 PERSIAPAN SURVEI LAPANGAN1.3.1 Penyusunan Jadwal Survei Lapangan1.3.2 Penyiapan Materi Survei Lapangan

2 PELAKSANAAN

2.1 2.1 PENGUMPULAN DATA DAN OBSERVASI LAPANGAN- Observasi lapangan- Pengumpulan data dan informasi

2.2 KOMPILASI DAN PENGOLAHAN DATA2.2.1 Kompilasi Data2.2.2 Digitalisasi Peta-peta Tematik2.2.3 Pengolahan Data

2.3 KAJIAN DAN ANALISIS

2.3.1 Memperkirakan Pemanfaatan Fisik dan Daya Dukung Lingkungan

2.3.2 Menstrukturkan Masalah2.3.3 Memprediksi Pengembangan2.3.4 Memprediksi Kebutuhan2.3.5 Mentabulasi dan Analisis Data2.3.6 Menganalisis Sarana & Prasarana2.3.7 Menaganalisis Struktur Ruang2.3.8 Menganalisis Sosial & Ekonomi2.3.9 Menaganalisis Kesesuain Lahan

2.3.10 Menganalisis Peta-peta Pendukung2.3.11 Menagnalisis Tapak Kawasan2.3.12 Membuat Pra Rencana Teknik

NO TAHAPANBULAN 5 BULAN 6BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4



WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATANRENCANA PELAKSANAAN KEGIATANJADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (LANJUTAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 243 PERUMUSAN RENCANA

3.1 Menyusun Kebutuhan Pelaksanaan Pelaks. Pembangunan & Pemanf. Ruang Kawasan

3.1.1 Rencana pemanfaatan ruang berupa rencana perpetakan & tata letak bangunan

3.1.2 Arahan letak & penampang jalan serta utilitas

3.1.3 Rencana tapak, tata letak bangunan gedung dan bukan gedung

3.2 Menyusun Kebutuhan Kawasan3.2.1 Rencana sarana & prasarana penunjang3.2.2 Rencana Struktur Kawasan3.2.3 Rencana tipe bangunan

3.2.4 Rencana sumber pendanaan & penentuan stake holder dlm pengadaan (enabler)

3.3 Menyusun Kebijakan Teknis Pengembangan Kawasan Skala Besar

4 PELAPORAN4.1 LAPORAN PENDAHULUAN4.2 LAPORAN ANTARA4.3 LAPORAN DRAFT AKHIR4.4 LAPORAN AKHIR4.5 RINGKASAN EKSEKUTIF

5 DISKUSI DAN SEMINAR5.1 Seminar Laporan Pendahuluan5.2 Seminar Laporan Antara5.3 Seminar Laporan Akhir

NO TAHAPANBULAN 5 BULAN 6BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATANRENCANA PELAKSANAAN KEGIATANJADUAL TENAGA AHLI

TABEL 5.1. PELIBATAN TENAGA AHLI (MM)

Bulan ke- No Posisi

1 2 3 4 5 6 MM

1 Ahli Perencanaan Kota (Team Leader) 6

2 Ahli Ekonomi Wilayah 6

3 Ahli Pertanian 3

4 Ahli Arsitektur 3

5 Ahli Teknik Industri 2

6 Ahli Transportasi 2

7 Ahli Lingkungan 3

8 Ahli Teknik Lingkungan 3

9 Ahli Geologi 2

10 Ahli Pemetaan/GIS 4

11 Ahli Hukum/ Kelembagaan 2

12 Ahli Sosiologi 2


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATANRENCANA PELAKSANAAN KEGIATANORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN

Ahli

Perencana

KotaTeam Leader

Ahli

Ekonomi

Wilayah

Ahli

TransportasiAhli

Rancang

Industri

Ahli

Pemetaan/GIS

Ahli

LingkunganAhli

Geologi

Staf

Tenaga

AhliStaf

AdministratifOperator Komputer


WILAYAH PERENCANAAN











JADUAL PEKERJAAN




PEMBUKAAN


PEMAHAMAN TERHADAP AGROINDUSTRI

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

DEFENISI MASTERPLAN AGROINDUSTRI

KONDISI FISIK TANJUNG JABUNG TIMUR KONDISI UMUM TANJUNG JABUNG TIMURKONDISI PELABUHAN MUARA SABAK


RPJM PROV. JAMBIJAMBI YG MENDUKUNG AGROINDUSTRI


METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

METODOLOGI PENDUKUNG PEKERJAAN

PENDEKATAN PENGEMBANGAN KAWASAN




ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN



PEMBUKAAN

PEMAHAMAN PEKERJAAN PENYUSUNAN · PDF fileGAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN . ... PENDEKATAN...

Documents

Transcript of PEMAHAMAN PEKERJAAN PENYUSUNAN · PDF fileGAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN . ... PENDEKATAN...