PELAYANAN IMPOR BARANG OLEH BEA CUKAI

Sie Infokum – Ditama Binbangkum 1

PELAYANAN IMPOR BARANG

OLEH BEA CUKAI

Salah satu aspek yang menunjang pembangunan nasional,

diantaranya kegiatan ekspor-impor diarahkan untuk meningkatkan

pendapatan negara melalui pengenaan bea masuk dan bea impor atas

barang-barang.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean

serta pemungutan bea masuk dan bea keluar1. Dalam daerah pabean ini

ditetapkan kawasan pabean yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di

pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu

lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai2, sehingga dalam kawasan pabean inilah berlangsung

kegiatan yang merupakan bagian dari ekspor-impor. Mengingat pentingnya

kegiatan ini, Pemerintah kemudian menetapkan peraturan-peraturan

perundang-undangan sebagai salah satu upaya untuk lebih menjamin

kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pada tahun 1995, lahirlah UU No. 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan.

Adanya UU No. 10 Tahun 1995 ini dirasakan belum cukup memberikan

kepastian hukum dalam dunia usaha, seperti :

a. rumusan tindak pidana penyelundupan yang kurang tegas sehingga tidak

memenuhi rasa keadilan masyarakat;

b. pengaturan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam

melakukan pengawasan pengangkutan barang tertentu yang diusulkan

oleh instansi terkait;

c. perluasan fungsi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) mengikuti konvensi

internasional dan praktek kepabeanan internasional;

d. penghapusan lembaga banding; dan

e. pelaksanaan penerapan artikel 4 World Trade Organization (WTO)

Valuation Agreement, mengenai penggunaan metode komputasi;

1 Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan. 2 Pasal 1 angka 3 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan.


sehingga kemudian dilakukan perubahan sebagaimana terdapat dalam UU

No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan-peraturan dibawahnya adalah:

• tata cara pemeriksaan pabean peraturan menteri;

• pengawasan pengangkutan barang tertentu peraturan pemerintah;

• tata cara pemberitahuan pabean peraturan menteri;

• registrasi bagi orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban

peraturan menteri

• pemberitahuan pabean peraturan menteri

• persyaratan dan tata cara pengangkutan barang peraturan menteri

• pemberitahuan pabean barang tertentu peraturan menteri

• pembongkaran barang impor peraturan menteri

• tata cara permohonan perubahan pemberitahuan pabean peraturan

menteri

• impor sementara peraturan menteri

• tata cara pengenaan dan besar tariff bea masuk peraturan menteri

• klasifikasi barang peraturan menteri

• nilai pabean untuk penghitungan bea masuk peraturan menteri

• penetapan tariff dan nilai pabean barang impor peraturan menteri

• pembebasan atau keringanan bea masuk peraturan menteri

• pengembalian bea masuk yang telah dibayar peraturan menteri

• nilai tukar mata uang untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk

peraturan menteri

• tata cara penagihan peraturan menteri

• tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran bea masuk, denda

administrasi, dan bunga peraturan menteri

• penundaan pembayaran bea masuk peraturan menteri.

PENGATURAN UMUM

a. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan;

b. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

c. PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;

d. PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi

Kepabeanan, yang kemudian berubah dengan adanya UU No. 17 Tahun


2006, menjadi PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi

Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

PENGERTIAN

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean3,

yang dilakukan oleh importir baik orang perorangan atau badan hukum4.

Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai

barang impor dan terutang bea masuk, sehingga sejak saat itu sebagai

konsekuensi yuridisnya pejabat bea dan cukai memiliki wewenang untuk

melakukan pengawasan atas barang tersebut.

Masuknya barang impor tersebut menggunakan pengangkut yang

didefinisikan sebagai orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas

pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.

A. KEGIATAN

Pemeriksaan pabean dilakukan terhadap barang-barang impor yang

meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, dengan tata cara

pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri,

yakni :

a. KMK No. 453/KMK.04/2002, yang diubah dengan

b. KMK No. 548/KMK.04/2002, yang diubah dengan

c. KMK No. 112/KMK.04/2003, tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang

Impor; serta

ditambah dengan PMK No. 39/PMK.04/2006 tentang Tata Laksana

Penyerahan Pembentukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan

Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.

Selanjutnya secara teknis, pengaturannya dituangkan dalam

Keputusan Dirjen BC, yaitu :

a. KEP-07/BC/2003, yang kemudian diubah dengan

b. KEP-68/BC/2003, yang kemudian diubah dengan

c. KEP-178/BC/2003, yang kemudian diubah dengan

d. P-19/BC/2005, yang kemudian diubah dengan

3 Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan. 4 Pasal 1 angka 6 Keputusan Dirjen BC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PerDirjen BC No: P-06/BC/2007.


e. P-06/BC/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di

Bidang Impor, serta Peraturan Dirjen BC :

a. P-10/BC/2006, yang kemudian diubah dengan

b. P-15/BC/2006, yang kemudian diubah dengan

c. P-19/BC/2006 tentang Tatacara Penyerahan dan Penatausahaan

Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes

Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana

Pengangkut.

Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor

Kedatangan Barang Impor

1. Sebelum kedatangan

Pengangkut yang sarana pengangkutannya datang dari luar daerah

pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang

ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke dalam daerah

pabean lainnya melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan

pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP)

kepada pejabat di setiap kantor pabean yang didatangi, kecuali bagi sarana

pengangkut yang datang dari luar daerah pabean melalui darat.

RKSP ini mencantumkan sekurang-kurangnya : nama sarana

pengangkut; nomor pengangkutan; nama pengangkut; pelabuhan asal;

pelabuha terakhir yang disinggahi di luar daerah pabean; pelabuhan tujuan;

perkiraan tanggal kedatangan kapal; rencana jumlah kemasan, peti kemas

atau barang curah yang akan dibongkar; dan pelabuhan tujuan berikutnya di

dalam Daerah Pabean. Kewajiban penyerahan ini dilakukan :

a. untuk sarana pengangkut melalui laut :

1) paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana

pengangkut, atau

2) paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut, dalam hal

waktu tempuh kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

b. untuk sarana pengangkut melalui udara paling lambat sebelum

kedatangan sarana pengangkut.

Khusus untuk pengangkut yang memiliki jadwal kedatangan secara

teratur dalam periode tertentu, cukup menyerahkan Jadwal Kedatangan


Sarana Pengangkut (JKSP) kepada Pejabat di setiap Kantor Pabean yang

akan disinggahi sebelum kedatangan yang pertama dalam periode tertentu.

RKSP dan JKSP ini dilakukan :

a. melalui sistem PDE, untuk Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE

Kepabeanan;

b. melalui Media Penyimpan Data Elektronik, untuk Kantor Pabean yang

menerapkan sistem pertukaran data dengan Media Penyimpan Data

Elektronik; dan

c. secara manual, untuk Kantor Pabean selain yang dimaksud pada huruf a

dan b.

2. Saat Kedatangan

Pengangkut juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan Inward

Manifest dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di

Kantor Pabean, yang dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan

secara terpisah dengan pengelompokan :

a. barang impor yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor

Pabean setempat;

b. barang impor/peti kemas kosong (empty container) yang akan

diangkut lanjut;

c. barang impor/peti kemas kosong (empty container) yang akan

diangkut terus;

d. barang ekspor/peti kemas kosong (empty container) yang dibongkar

kemudian diangkut lanjut;

e. barang ekspor/ peti kemas kosong (empty container) yang akan

diangkut terus;

f. barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean

ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean; dan/ atau

g. Peti kemas kosong (empty container) yang kewajiban pabeannya

diselesaikan di Kantor Pabean setempat,

dengan mendasarkan pada :

• Bill of Lading/Seaway Bill atau Airway Bill untuk pengangkutan melalui

laut dan udara,

• Faktur/Invoice atau surat jalan untuk pengangkutan melalui darat.


Selanjutnya dengan KMK No. 112/KMK.04/2003, kewajiban

penyerahan Inward Manifest dilakukan paling lama dalam waktu 24 (dua

puluh empat) jam setelah kedatangan sarana pengangkut, sementara dalam

PMK No. 39/PMK.04/2006 tentang Tata Laksana Penyerahan Pembentukan

Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana

Pengangkut, kewajiban penyerahan Inward Manifest dilaksanakan paling

lama :

a. pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang untuk sarana

pengangkut melalui laut dan udara, kecuali dalam hal pembongkaran

tidak dapat segera dilaksanakan maka penyerahan dilakukan paling

lama 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut

melalui laut atau paling lama 8 (delapan) jam sejak kedatangan

sarana pengangkut melalui udara; dan

b. pada saat kedatangan sarana pengangkut untuk sarana pengangkut

melalui darat

Dengan mengingat asas lex superior derogat legi inferiori, asas lex speciale

derogat legi generali, dan asas lex posterior derogat legi priori, maka

ketentuan dalam PMK No. 39/PMK.04/2006 tentang Tata Laksana

Penyerahan Pembentukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan

Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang akan digunakan. Ketentuan

dalam PMK ini kemudian dijelaskan secara teknis dalam P-19/BC/2006

tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana

Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut,

dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, sehingga kewajiban

penyerahan manifes dilakukan :

• untuk sarana darat : paling lambat pada saat kedatangan sarana

pengangkut;

• untuk sarana laut dan udara :

a. dalam hal melakukan kegiatan pembongkaran barang:

(1) paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang;

atau

(2) dalam hal pembongkaran tidak segera dilakukan, paling lambat 24

(dua puluh empat) jam sejak kedatangan untuk sarana pengangkut

melalui laut; dan

(3) paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan untuk sarana

pengangkut melalui udara;


b. dalam hal tidak melakukan kegiatan pembongkaran barang, tetapi akan

melakukan kegiatan pemuatan barang :

(1) paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan barang; atau

(2) dalam hal pemuatan tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua

puluh empat) jam sejak kedatangan untuk sarana pengangkut

melalui laut dan 8 (delapan) paling lambat jam sejak kedatangan

untuk sarana pengangkut melalui udara;

Selain manifest, paling lambat pada saat kedatangan sarana pengangkut,

pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia

atau bahasa Inggris secara elektronik atau manual kepada Pejabat di Kantor

Pabean, berupa:

a. Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut;

b. Daftar bekal sarana pengangkut;

c. Daftar perlengkapan/ inventaris sarana pengangkut;

d. Stowage Plan atau Bay Plan untuk sarana pengangkut melalui laut;

e. Daftar senjata api dan amunisi; dan

f. Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk

kepentingan pengobatan,

dengan perkecualian bagi sarana pengangkut yang datang dari luar Daerah

Pabean melalui darat.

Penyerahan Inward Manifest dilakukan : melalui sistem PDE, untuk

Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE Kepabeanan; melalui Media

Penyimpan Data Elektronik, untuk Kantor Pabean yang menerapkan sistem

pertukaran data dengan Media Penyimpan Data Elektronik; secara manual,

untuk Kantor Pabean selain yang dimaksud pada huruf a dan b.

Inward Manifest yang telah diterima dan mendapat nomor

pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan

berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang. Namun terhadap

manifes ini dapat diajukan perbaikan, dengan persetujuan Kepala Kantor

Pabean dan didukung dokumen-dokumen terkait, dalam hal :

a. terdapat kesalahan mengenai nomor, merek, ukuran dan jenis kemasan

dan/atau petikemas;

b. terdapat kesalahan mengenai jumlah kemasan dan/atau petikemas serta

jumlah barang curah;

c. terdapat kesalahan nama consignee dan/atau notify party pada manifes;

d. diperlukan penggabungan beberapa pos menjadi satu pos, dengan syarat:


(1) pos BC 1.1 yang akan digabungkan berasal dari BC 1.1 yang sama;

(2) nama dan alamat shipper/supplier, consignee, notify address/notify

party, dan pelabuhan pemuatan harus sama untuk masing-masing

pos yang akan digabungkan;

(3) telah diterbitkan revisi Bill of Lading/Airway Bill;

e. terdapat kesalahan data lainnya atau perubahan pos manifes.

Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuknya juga dapat

menangguhkan atau membatalkan persetujuan pembongkaran barang dalam

hal terdapat larangan pemasukan barang impor dari instansi teknis.

Pembongkaran Barang Impor

Dilaksanakan di Kawasan Pabean atau di tempat lain setelah

mendapat ijin dari Kepala Kantor Kepabeanan yang mengawasi tempat

tersebut, yang diikuti dengan kewajiban bagi pengangkut menyampaikan

daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah

dibongkar secara manual atau melalui media elektronik. Terhadap kegiatan

pembongkaran ini, Pejabat di Kantor Pabean dapat melakukan pengawasan.

Yang perlu menjadi perhatian adalah adanya perbedaan jangka waktu

penyampaian daftar tersebut, dimana jika pada KMK No. 453/KMK.04/2002

tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah

terakhir dengan KMK No. 112/KMK.4/2003, jangka waktu ditentukan paling

lama 12 (dua belas) jam setelah selesai pembongkaran barang impor,

namun dalam KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana

Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan

P-06/BC/2007 ditentukan jangka waktunya paling lama 24 (dua puluh

empat) setelah selesai pembongkaran barang impor. Seharusnya sebagai

peraturan teknis dari Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen BC

tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya, dengan

memperhatikan asas lex superior derogat legi inferiori maka ketentuan yang

dipakai adalah yang lebih tinggi yaitu Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya

dilakukan penimbunan yang dapat dilaksanakan di :

a. tempat penimbunan sementara; atau

b. gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah mendapat

persetujuan dari Kepala Kantor Pabean,


untuk kemudian dengan jangka waktu paling lama 12(dua belas) jam setelah

selesai penimbunan, pengusaha wajib menyampaikan daftar kemasan atau

peti kemas atau barang curah yang telah ditimbun kepada Kepala Kantor

Pabean.

Pengeluaran Barang Impor

Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain

yang diberlakukan sebagai tempat penimbunan sementara setelah

dipenuhinya kewajiban pabean. Pengeluaran barang impor dilakukan dengan

tujuan : diimpor untuk dipakai; diimpor sementara; ditimbun di Tempat

Penimbunan Berikat; diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di

Kawasan Pabean lainnya; diangkut terus atau diangkat lanjut; atau diekspor

kembali.

1. Impor untuk dipakai adalah :

a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk

dipakai; atau

b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai

oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Barang impor ini dapat dikeluarkan setelah menyerahkan pemberitahuan

pabean dan melunasi bea masuk; menyerahkan pemberitahuan pabean dan

jaminan; atau menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Pemberitahuan pabean tersebut berupa :

a. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0), yang dibuat berdasarkan

dokumen pelengkap pabean dan hasil penghitungan sendiri Bea Masuk,

Cukai dan PDRI yang harus dibayar serta diajukan untuk setiap

pengimporan atau secara berkala dalam periode tertentu;

b. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1), terhadap : barang

pindahan; barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang; barang

impor melalui jasa titipan; barang impor tertentu yang akan ditetapkan

oleh Dirjen BC;

c. Custom Declaration (BC 2.2) untuk barang penumpang dan awak sarana

pengangkut;

d. Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) untuk barang impor

melalui PT (Persero) Pos Indonesia; atau

e. Pemberitahuan Lintas Barang untuk barang impor pelintas batas.


Pengajuan PIB (BC 2.0) dilakukan secara manual atau melalui komputer

yang on-line dengan sistem PDE Kepabeanan. Sementara untuk pembayaran

bea masuk, cukai dan PDRI dapat dilakukan dengan pembayaran biasa; atau

pembayaran berkala (khusus importir jalur prioritas dan kemudahan PIB

Berkala). Pembayaran oleh importir terlaksana di Bank Devisa Persepsi/Pos

Persepsi,baik yang telah terhubung secara on-line dengan sistem PDE

Kepabeanan maupun yang belum, atau di Kantor pabean dalam hal tidak

terdapat Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi di kota/wilayah kerja Kantor

Pabean atau dalam hal mengenai impor barang penumpang,awaksarana

pengangkut atau pelintas batas. Jika telah membayar, maka Bank Devisa

Persepsi atau Pos Persepsi akan :

• membubuhkan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dalam SSPCP

atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan

• mengirimkan credit advice melalui sistem PDE Kepabeanan khusus

terhadap pembayaran PIB yang didaftarkan di Kantor Pabean yang telah

menerapkan sistem PDE Kepabeanan,

dan Kantor Pabean akan memberikan BPPCP kepada Importir.

Pengeluaran barang baru dapat terlaksana setelah dilakukan

pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh

Pejabat. Bentuk pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

a. penelitian dokumen

pemeriksaan fisik barang Jalur Merah5

pemeriksaan jabatan (dengan kondisi tertentu)

b. penelitian dokumen Jalur Hijau6

c. tidak dilakukan pemeriksaan pabean Jalur Prioritas7,

5 Jalur Merah adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor terhadap suatu

importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (Pasal 1 Angka 21 Keputusan Dirjen BC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PerDirjen BC No: P-06/BC/2007).

6 Jalur Hijau adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada Importir yang mempunyai reputasi baik dan memenuhi persyaratan/kriteria yang ditentukan, sehingga terhadap importasinya hanya dilakukan penelitian dokumen (Pasal 1 Angka 20 Keputusan Dirjen BC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PerDirjen BC No: P-06/BC/2007).

7 Jalur Prioritas adalah fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan/kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat (Pasal 1 Angka 19 Keputusan Dirjen BC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PerDirjen BC No: P-06/BC/2007).


khusus untuk barang impor dengan kategori risiko tinggi dilakukan

pemeriksaan pabean untuk mengetahui kebenaran fisik barang, klasifikasi,

dan nilai pabean serta persyaratan transportasi. Selain itu, untuk Barang

Kena Cukai yang wajib dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai,

harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban pelekatan.

Dalam rangka pengamanan hak keuangan negara, dan menjamin

dipenuhinya ketentuan impor yang berlaku, Pejabat melakukan penelitian

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB,

terhadap :

a. PIB, untuk mengetahui kebenaran klasifikasi barang dan Nilai Pabean

yang diberitahukan;

b. PIBT, untuk menetapkan klasifikasi barang dan Nilai Pabean.

Dalam hal penelitian dan penetapan mengakibatkan tambah bayar Nilai

Pabean, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan :

a. setelah importir melunasi kekurangan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau

sanksi administrasi berupa denda; atau

b. setelah importir menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI,

dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan.

2. Impor Sementara berarti :

Barang impor tersebut dimaksudkan untuk diekspor kembali dengan

jangka waktu paling lama 3(tiga) tahun, dan sampai saat diekspor kembali

berada dalam pengawasan Dirjen BC.

Pengeluaran barang impor ini dilakukan dengan menggunakan PIB dan

dokumen pelengkap pabean serta bukti pembayaran dan/atau jaminan, dan

untuk barang impor sementara yang dibawa penumpang dilakukan dengan

menggunakan PIBT dan dokumen pelengkap pabean serta bukti pembayaran

dan/atau jaminan. Penentuan besarnya jaminan adalah :

a. untuk barang impor sementara yang mendapat fasilitas pembebasan Bea

Masuk, Cukai dan PDRI Bea Masuk+Cukai+PDRI;

b. untuk barang impor sementara yang mendapat fasilitas keringanan Bea

Masuk, Cukai, dan PDRI (Bea Masuk+Cukai+PDRI) yg harus dibayar –

(Bea Masuk+Cukai+PDRI) yang telah dibayar.

Terhadap barang impor sementara ini dilakukan pemeriksaan fisik barang,

dan jika berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah dan/atau jenis barang tidak

sesuai PIB atau PIBT, importir wajib mengajukan permohonan perbaikan


persetujuan impor sementara dan penyesuaian jaminan dan/atau jumlah Bea

Masuk dan PDRI yang harus dibayar.

3. Barang Impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat,

Pengeluarannya dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan

Pabean yang diajukan kepada Pejabat di Kantor Pabean yang mengawasi

Tempat Penimbunan Berikat, dan disetujui jika jumlah, jenis, nomor, merek

serta ukuran kemasan atau peti kemas yang tercantum dalam

Pemberitahuan Pabean dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan

sesuai.

4. Barang Impor untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di

Kawasan Pabean Lainnya,


Pabean (BC 1.2) yang diserahkan bersama jaminan Bea Masuk, Cukai dan

PDRI kepada Pejabat Kantor Pabean tempat pembongkaran barang, dan

disetujui jika jumlah, jenis, nomor, merk serta ukuran kemasan atau peti

kemas yang tercantum dalam BC 1.2 sesuai dengan kemasan atau peti

kemas yang bersangkutan.

5. Barang Impor untuk Diangkut Lanjut,


Pabean (BC 1.2) kepada Pejabat di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan

Pabean tempat pembongkaran barang, dan disetujui jika jumlah, jenis,

nomor, merek serta ukuran kemasan atau peti kemas dalam BC 1.2 sesuai

dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan.

6. Barang Impor untuk Diekspor Kembali

Importir mengajukan permohonan re-ekspor kepada Kepala Kantor

Pabean dengan menyebutkan alasan bahwa barang tidak sesuai pesanan;

tidak boleh diimpor karena perubahan peraturan; salah kirim; rusak; atau

tidak dapat memenuhi persyaratan impor dan instansi teknis. Apabila Kepala

Kantor telah menyetujui, maka Importir atan Pengangkut mengisi dan

menyerahkan pemberitahuan pabean kepada Pejabat Kantor Pabean tempat

pemuatan :

a. untuk barang impor belum diajukan PIB BC 1.2

b. untuk barang impor telah diajukan PIB BC 3.0,


dan persetujuan pengeluaran dan/atau pemuatan barang akan diberikan

Pejabat tersebut jika jumlah, jenis, nomor, merek serta ukuran kemasan

atau peti kemas yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean sesuai

dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan.

Pelayanan Segera

Selain kegiatan tersebut, Dirjen BC juga melakukan pelayanan segera

atas barang impor dalam hal barang-barangnya meliputi organ tubuh

manusia (ginjal, kornea mata, atau darah), jenazah atau abu jenazah,

barang yang dapat merusak lingkungan (mengandung radiasi), binatang

hidup, tumbuhan hidup, surat kabar, majalah peka waktu, barang berupa

dokumen. Dalam hal memperoleh pelayanan segera, Importir mengajukan :

a. dokumen pelengkap & jaminan (BM+Cukai+PDRI), dengan catatan

importir wajib mengajukan PIB definif dengan penetapan jalur hijau

tanpa diterbitkan SPPB dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja

sejak tanggal pengeluaran barang impor;

b. PIBT& lampiran (dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran atau

jaminan (BM+Cukai+PDRI))

Nilai Pabean

Nilai pabean sebagai dasar penghitungan Bea Masuk, Cukai dan PDRI

dinyatakan dalam Rupiah sebagai hasil perkalian Nilai Dasar Penghitungan

Bea Masuk (NDPBM) dengan CIF dalam valuta asing. Penetapan Nilai Pabean

didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat PIB mendapat nomor

pendaftaran.

Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk, Cukai&PDRI

Penghitungan menggunakan NDPBM yang berlaku :

• pada saat dilakukan pembayaran atau diserahkan jaminan BM, Cukai dan

PDRI PIB Bayar atau Jaminan;

• pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean PIB

Bebas;

• pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean

Pembayaran Berkala.


B. JENIS PELAYANAN DIRJEN BC

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dirjen BC melakukan pelayanan melalui

Kantor-Kantor Pabean yang memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh

empat) jam setiap hari terhadap kegiatan :

• penanganan manifes;

• pemeriksaan sarana pengangkut;

• pemantauan kegiatan pembongkaran, pemuatan, dan penimbunan barng;

• pengeluaran barang yang telah mendapat persetujuan pengeluaran;

• penanganan barang penumpang, awak sarana pengangkut dan barang

impor yang mendapat fasilitas pelayanan segera.

Pelaksanaan pelayanan ini ditetapkan dalam Standar Pelayanan Publik

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006, sebagai berikut :

No Prosedur Pelayanan Persyaratan Sarana

&Prasarana

Waktu Penanggung

Jwb

1 PIB EDI Importir/PPJK

Pengiriman data PIB melalui

EDI

membyr

BM,PDRI,PNBP

Bank Devisa

Komputer s.d.a

Pengecekan kelengkapan

dan kebenaran pengisian

data

SAP Impor

Khusus Barang yang diawasi

dan dilarang (Tata Niaga/D3)

:

- respon komputer berupa

permintaan dokumen

pelengkap pabean (ijin

instansi terkait)

s.d.a

- penyerahan ijin dari

instansi terkait kepada

petugas Analyzing Point

PIB, Invoice,

Packing List, B/L,

Dokumen pelengkap

pabean lainnya dari

instansi terkait

importir/PPJK

- pemeriksaan ijin dari

instansi terkait oleh

petugas Analyzing point

30 menit petugas

Analyzing Point

Penjaluran PIB oleh

Komputer berupa Jalur

Prioritas, Jalur Hijau dan

Jalur Merah

SAP Impor



&Prasarana

Waktu Penanggung

Jwb

Jalur Prioritas


Surat Persetujuan

Pengeluaran Barang

(SPPB)

s.d.a

-pengeluaran barang

berdasarkan SPPB

importir/PPJK

- penyerahan dokumen hard

copy PIB selambat-

lambatnya 5 (lima) hari

kerja setelah tanggal

SPPB

PIB, Invoice,

Packing List, B/L,

dokumen pelengkap

pabean lainnya dari

instansi terkait

s.d.a

- pemblokiran otomatis bila

setelah 5 (lima) hari kerja

dokumen hard copy tidak

diserahkan

SAP Impor

Jalur Hijau


SPPB

SAP Impor

- pengeluaran barang

berdasarkan SPPB

importir/PPJK


copy PIB selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari kerja

setelah tanggal SPPB

PIB, Invoice,

Packing List, B/L,

Dokumen pelengkap

pabean lainnya dari

instansi terkait

s.d.a

- pemblokiran otomatis bila

setelah 3 hari kerja dokumen

hard copy tidak diserahkan

SAP Impor

- penelitian kelengkapan dan

kebenaran dokumen

pelengkap pabean,

kebenaran klasifikasi dan

pembebanan serta

kewajaran nilai pabean

Komputer, Printer, Brosu

BTBMI,Kumpulan Peratur

2 jam Bidan Verifikasi

Kanwil

- penerbitan Instruksi Nilai

Pabean (INP) jika nilai

pabean yang diberitahukan

tidak wajar

10 menit Bid.Ver.Kanwil



&Prasarana

Waktu Penanggung

Jwb

- penyerahan Deklarasi Nilai

Pabean (DNP)

dokumen

pendukung

transaksi

mis.Purchase

Order/Sales

Contract, L/C, Bukti

Transfer

Importir/PPJK

- penelitian DNP

Bid.Ver.Kanwil

-penerbitan Surat

Pemberitahuan Ke kurangan

Pembayaran Bea Masuk

(SPKPBM) bila salah

pemberitahuan mengenai

jmlh, jenis,klasifikasi,dan

nilai pabean

1 jam s.d.a

- pembayaran kekurangan

BM dan PDRI berdasarkan

SPKPBM melalui bank

persepsi

1 jam Importir/PPJK

- pemblokiran otomatis oleh

komputer bila sampai jatuh

tempo, 30 (tiga puluh) hari

setelah tgl SPKPBM

kekurangan BM dan PDRI tdk

dibayar

SAP Impor

Jalur Merah


Surat Pemberitahuan Jalur

Merah (SPJM) dan Instruksi

Nilai Pabean (INP)

s.d.a


copy PIB dan DNP kepada

Bea Cukai

PIB, Invoice,

Packing List, B/L,

DNP, dokumen

pelengkap pabean

lainnya dari instansi

terkait

importir/PPJK

- penelitian kelengkapan

dokumen

15 menit koordinator

pemeriksaan

dokumen

- penerbitan Instruksi

Pemeriksaan Fisik Barang

10 menit PFPD

- penyiapan barang untuk

dilakukan pemeriksaan fisik

importir/PPJK



&Prasarana

Waktu Penanggung

Jwb

-pemeriksaan fisik barang alat pengukur, kamera,

ATK

4 jam Petugas

Pemeriksa Fisik

-penelitian Laporan Hasil,

Pemeriksaan kelengkapan

dan kebenaran dokumen

pelengkap pabean, klasifikasi

dan pembebanan serta


Laporan Hasil

Pemeriksaan Fisik

2 jam PFPD

-pengiriman contoh barang

ke Balai Pengujian dan

Identifikasi Barang (BPIB)

terhadap barang yang perlu

uji lab

1 jam s.d.a

-penerbitan SPKPBM bila

salah pemberitahuan

jmlh,jenis,klasifikasi dan nilai

pabean

10 menit s.d.a

-pembayaran kekurangan

BM dan PDRI berdsrkan

SPKPBM mell.bank persepsi

importir/PPJK

-pemblokiran otomatis bila

sampai 30 (tiga puluh) hari

stlh.tgl.SPKPBM, kekurangan

BM dan PDRI tdk dibayar

SAP Impor

- penerbitan SPPB jika hasil

penelitian sesuai

10 menit s.d.a

- pengeluaran barang importir/PPJK

2 PIB MANUAL Importir/PPJK

Pengajuan permohonan ijin

penggunaan PIB Manual

kepada Kepala Kantor

hanya berlaku

untuk hal2 khusus,

mis: impor

sementara, re-

impor, dan lainnya

berdsrkan

pertimbangan

Kepala Kantor

s.d.a

Pengajuan Berkas PIB

kepada Kepala Seksi Pabean

berkas PIB disertai

lampiran Ijin

Penggunaan PIB

Manual, Ijin Re-

impor/Impor

sementara/lainnya,

ijin dari instansi

teknis terkait, dan

dokumen pelengkap

pabean lainnya

s.d.a



&Prasarana

Waktu Penanggung

Jwb

Meneliti kelengkapan

dokumen&kebenaran

pengisian PIB

10 menit Kasi Pabean

Mencocokkan Bukti

Pembayaran dengan data

PIB

10 menit s.d.a

Penerbitan Surat

Pemberitahuan Jalur Merah

(SPJM) dan Instruksi

Pemeriksaan

komputer,printer,ATK 10 menit s.d.a

Penyiapan barang untuk


importir/PPJK

Pemeriksaan Fisik Barang alat

pengukur,kamera,ATK

4 jam petugas

pemeriksa fisik

Penelitian LHP Fisik,

kebenaran dokumen

pelengkap PIB, klasifikasi

dan pembebanan serta



Penerbitan SPPB apabila

hasil penelitian sesuai

10 menit s.d.a

Pengeluaran barang

berdasarkan SPPB

importir/PPJK

3 PIBT

Importir/PPJK

Pengajuan dokumen PIBT PIBT, rincian barang

yang dilegalisir

KBRI, Surat

Keterangan Piindah

dari

KBRI/Perwakilan,

Passpor, ijin tenaga

kerja asing, ijin

tinggal sementara,

kontrak kerja dari

perusahaan tempat

bekerja

s.d.a

Penelitian dokumen dan

kelengkapan

1 jam Kasi Pabean

Penerbitan instruksi

pemeriksaan fisik

komputer,printer,ATK 10 menit s.d.a



&Prasarana

Waktu Penanggung

Jwb

Penyiapan barang untuk


importir/PPJK

Pemeriksaan Fisik Barang alat pengukur, kamera,

ATK

4 jam Petugas

Pemeriksa Fisik

-penelitian LHP Fisik Barang


-menerbitkan Nota

Pemberitahuan

kpd.importir/PPJK dalam hal

terdapat brg impor yg

terkena Larangan dan

Pembatasan, untuk

dilengkapi ijin dr.instansi

teknis terkait

s.d.a

-penyerahan ijin dari instansi

teknis terkait

importir/PPJK

Penetapan nilai

pabean,klasifikasi dan

pembebanan impor serta

penghitungan BM,cukai dan

PDRI


Penyerahan berkas PIBT kpd

importir/PPJK untuk

pembayaran BM,Cukai dan

PDRI

10 menit s.d.a

Pembayaran BM&PDRI

berdasarkan penetapan

mell.bank persepsi

importir/PPJK

Pengajuan kembali dokumen

PIBT dan Bukti Pembayaran

BM, Cukai dan PDRI kpd Kasi

Pabean

s.d.a

Penerbitan SPPB apabila

hasil penelitian sesuai


Pengeluaran Barang

Importir/PPJK



&Prasarana

Waktu Penanggung

Jwb

4 IMPOR SEMENTARA

Pengajuan permohonan ijin

impor sementara kepada

Kepala KPBC

surat permohonan

impor sementara

disertai tujuan

penggunaan dan

bermaterai, copy

invoice, packing list,

B/L, Kontrak

Kerja/Leasing

Agreement, Invoice,

Jaminan, dan

rekomendasi dari

instansi berwenang

(terhadap barang

bkn baru dan/atau

diatur tata niaga

impornya), dengan

syarat :

nyata2 akan

diekspor kembali,

tdk akan habis

dipakai dlm masa

pengimporannya,

tdk berubah bentuk

secara hakiki

kecuali karena aus

3 hari Importir/PPJK


kelengkapan

Kasi

Perbendaharaan

Penelitian dan penetapan

klasifikasi barang dan nilai

pabean

komputer, printer, ATK Kasi Pabean

Penerbitan Skep Ijin Impor

Sementara oleh Kepala KPBC

Kasi

Perbendaharaan

5 Ijin Perpanjangan Impor

Sementara

Pengajuan permohonan

kepada Kepala KPBC

diajukan 2minggu

sebelum jatuh

tempo dan

menyerahkan

perpanjangan

jaminan

2 hari importir/PPJK



&Prasarana

Waktu Penanggung

Jwb

Penelitian dokumen Kasi

Perbendaharaan

Pemeriksaan fisik PIB, Invoice,

Packing List

alat

pengukur,kamera,ATK

Petugas

Pemeriksa Fisik

(ditunjuk Kasi

Pabean)

Penerbitan Skep Ijin

Perpanjangan Impor

Sementara oleh Kepala KPBC

Kasi

Perbendaharaan

6 Pembongkaran dan

Penimbunan Barang

Impor di Tempat Selain

Kawasan Pabean dan

Tempat Penimbunan

Sementara


eigenlossing kepada Kepala

KPBC

surat permohonan,

API, NPWP, B/L,

Invoice, Packing

List, ijin instansi

terkait

importir/PPJK

Penelitian kelengkapan dan

kebenaran dokumen

Kasi

Pencegahan dan

Penyidikan

Penelitian Kelayakan Lokasi

Timbun

kamera, ATK 4 jam Petugas

Surveylance

Penerbitan Skep Ijin

Eigenlossing oleh Ka KPBC

Komputer, Printer, ATK 1 jam Kasi

Pencegahan dan

Penyidikan

Penerbitan Surat Perintah

Pengawalan dan Penyegelan

1 jam s.d.a

Pelaksanaan pengawalan dan

penyegelan

segel bea cukai, ATK Petugas

Pengawalan dan

Penyegelan


pembukaan segel bila

formalitas pabean telah

selesai

importir/PPJK

Penerbitan Surat Perintah

Pembukaan Segel

Kasi

Pencegahan dan

Penyidikan

Pelaksanaan pembukaan

segel

Petugas

Penyegelan



&Prasarana

Waktu Penanggung

Jwb

7 Ijin

Vooruitslag/Penangguhan

Pengajuan Permohonan

kepada Kepala KPBC

surat

permohonan,copy

PIB,Invoice,Packing

List, B/L

Importir/PPJK

Penelitian dokumen 3 jam Kasi

Perbendaharaan

Penerbitan Skep

Penangguhan BM dan PDRI

oleh Ka KPBC

komputer,printer,ATK 1 jam s.d.a

8 BC 2.4 (Penjualan Lokal)/

BC 2.4 (Kawasan Berikat)


kepada Ka KPBC

surat permohonan,

BC 2.4, Invoice,

Packing List, Copy

PIB dan lampitan

yang sudah

dilegalisir

importir/PPJK/

Pengusaha


kelengkapan


Loading data BC 2.4 ke

komputer untuk

mendapatkan nomor&tgl BC

2.4

disket data BC 2.4 komputer,printer,ATK 30 menit Petugas Loading

Instruksi Pemeriksaan dan

tercetak nama pemeriksa

fisik

1 menit Kasi Pabean

Pemeriksaan Fisik, membuat

LHP Fisik dan merekam di

komputer

alat

pengukur,kamera,ATK

4 jam Petugas

Pemeriksa Fisik

Meneliti Hasil Pemeriksaan

Fisik dan menerbitkan

SPPB/SPPB-KB (jika sesuai)


Selain pelayanan PIB, Kantor Pabean juga melakukan pelayanan

keberatan kepabeanan dan cukai serta pelayanan restitusi bea masuk, yang

dapat digambarkan pada skema berikut :


Pelayanan Keberatan Kepabeanan dan Cukai

2

1

3

4 <T> 4a 4b <Y> Kantor Pusat DJBC

Restitusi Bea Masuk 10 9 Bank

1

2 8 4 5 3 KPBC

7 6

Importir/PPJK

Permohonan&Jaminan KPBC

Penelitian Dokumen & Jaminan

Melebihi 30 hari Kerja setelah Tanggal Penetapan

Surat Penolakan

Berkas Keberatan

Importir/PPJK

Permohonan

SKPBM atau SPMKBM

KPPN SP2D

Penelitian Dokumen

Surat Rekomendasi&Berkas PIB

Kantor Wilayah

Rekomendasi persetujuan


Kinerja pelayanan Dirjen BC (Kantor Pabean) terhadap barang impor

merupakan salah satu sasaran BPK pada tahun 2009 guna mengoptimalkan

penggunaan anggaran pemeriksaan. Pemilihan tema ini sebagai salah satu

sasaran Pemeriksaan Isu Strategis didasarkan pada pengaruh kinerja

pelayanan Dirjen BC terhadap penerimaan negara yang menyangkut hajat

hidup orang banyak dan memiliki nilai strategis pada saat ini. Diharapkan

hasil pemeriksaan ini dapat tepat sasaran menangani krisis dalam negeri

yang dipastikan akan semakin berat akibat pengaruh krisis global dan

berhasil menyimpulkan hal yang strategis dan komprehensif untuk

kepentingan publik.

PELAYANAN IMPOR BARANG OLEH BEA CUKAI

Documents

Transcript of PELAYANAN IMPOR BARANG OLEH BEA CUKAI