PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

86
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH III PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LAPORAN LABORATORIUM KEPEMIMPINAN JUDUL PROPER INTEGRASI BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG BERKUALITAS INOVASI KRITERIA, PEMBARUAN SOP DAN ALUR PELAPORAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI DISUSUN OLEH : NAMA : IMMANUEL BONARDO H NO. PESERTA : 19 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH III PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2018

Transcript of PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

Page 1: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

 

 

 

 

 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH III 

PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT   

LAPORAN LABORATORIUM KEPEMIMPINAN   

JUDUL PROPER 

INTEGRASI BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK  KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG BERKUALITAS 

 INOVASI 

KRITERIA, PEMBARUAN SOP DAN ALUR PELAPORAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI 

   

DISUSUN OLEH : NAMA        : IMMANUEL BONARDO H NO. PESERTA   : 19 

 

 

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH III  PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

2018 

 

 

 

Page 2: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH Ill

PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

INTEGRASI BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI DALAM RANGKA

MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG BERKUALITAS

MENTOR

(Ir. Siwi Subekti)

NIP.196710031999031002

Disusun oleh :

IMMANUEL BONARDO H

19

DISEMINARKAN PADA:

HARi : KAMIS

TANGGAL : 7 JUNI 2018

COACH

I ~ {Ors. Gonda Suh~Si) NIP. 195510151979031001

PENYELENGGARA BALAI

DIKLAT PUPR WIL Ill JAKARTA

(Yayak Rukiyana, SE, MM)

NIP. 196012101989031003

KEPALA PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN

FUNGSIONAL, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(Ir. Nicodemus Daud, M.Si)

NIP.196412301997031002

Page 3: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

SURAT KOMITMEN PROYEK PERUBAHAN

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Immanuel Bonardo Hutagalung, ST, MT

NIP : 198312302009121001

Jabatan

Unit Kerja

lnstansi

Judul Proyek Perubahan

Dengan mentor sebagai berikut :

Nama Mentor

NIP

Jabatan Mentor

Unit Kerja

lnstansi

: Kepala Seksi Standar dan Pedoman Sub Direktorat Kontrak Konstruksi

: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

: lntegrasi Bimbingan T eknis Bidang Kontrak Konstruksi dalam rangka

mendukung pembangunan lnfrastruktur PUPR yang berkualitas

: Ir. Siwi Subekti, MT

: 196710031999031002

: Kepala Sub Direktorat Kontrak Konstruksi

: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Admnistrasi Negara No. 13/K.1/HKM.02.3 tentang Penyempurnaan

dalam Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, maka saya sebagai peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Angkatan II TA. 2017 di Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung, berkomitmen bahwa:

1. Proyek Perubahan yang telah saya susun dan implementasikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

tugas pokok saya di unit kerja saat ini.

2. Target pada Proyek Perubahan yang saya susun dan implementasikan merupakan bagian dari target jangka

menengah dan jangka panjang dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) saya pada saat ini.

3. Apabila di masa yang akan datang saya dimutasikan ke unit kerja lain dan/atau ke bagian lain dengan tugas

pokok yang berbeda, maka saya akan mengkoordinasikan tentang keberlangsungan Proyek Perubahan ini

kepada pejabat yang menggantikan saya.

Yang Mengesahkan,

Mentor

Ir. Siwi Subekti, MT

NIP. 19671003 199903 1 002

Jakarta, Juni 2018

Yang Membuat,

Peserta

mmanuel Bonardo H, ST, MT

NIP. 19831230 200912 1 001

Page 4: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya

penulisan proposal rancangan proyek perubahan dalam rangka memenuhi

persyaratan Diklatpim Tingkat IV pola baru, dapat diselesaikan. Diklatpim Tingkat IV

pola baru pada hakekatnya adalah sebuah penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV

yang inovatif, yaitu penyelenggaraan Diklat yang memungkinkan peserta mampu

menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya.

Tujuan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV adalah membentuk kompetensi

kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan

melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.

Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat IV adalah kompetensi

kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan

instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pada Diklatpim Tingkat IV di Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta ini, penulis

mencoba mengusulkan sebuah gagasan berupa penyusunan tata kelola terkait

pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Kontrak Konstruksi di Direktorat Jenderal

Bina Konstruksi. Penulis melihat pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Kontrak

Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi belum berjalan efektif dan efisien,

padahal Bimbingan Teknis adalah salah satu metode pembinaan kepada Masyarakat

Jasa Konstruksi agar dapat menjalankan regulasi Bidang Kontrak Konstruksi berlaku

efektif diimplementasikan secara benar. Sebagai Kepala Seksi Standar dan Pedoman

di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang melaksanakan fungsi pembinaan, Penulis

melihat perlu adanya sebuah instrumen tata kelola yang dapat mengefektifkan

pelaksanaan Bimbingan Teknis tersebut. Oleh karena itu melalui proposal perubahan

ini diharapkan dapat disusun perangkat tata kelola tersebut yang nantinya akan

diterapkan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Jakarta, Juni 2018

Peserta Diklatpim Tingkat IV,

Immanuel Bonardo H, ST, MT NIP. 19831230 2009 121001

Page 5: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………..ii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. iii

DAFTAR TABEL .................................................................................................. iv

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ v

BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN .................................................................. 1

A. Latar Belakang ..................................................................................................... 1

B. Gagasan Perubahan ............................................................................................ 7

C. Tujuan Proyek Perubahan ................................................................................... 9

D. Manfaat Perubahan ............................................................................................. 9

E. Ruang Lingkup dan Output Kunci ...................................................................... 10

BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN ............................................................. 11

A. Milestone Proyek Perubahan ............................................................................. 11

B. Tim Efektif dan Struktur Organisasi Pelaksana ................................................. 13

C. Identifikasi dan Analisis Stakeholder ................................................................. 15

D. Identifikasi Potensi Masalah dan Strategi .......................................................... 18

E. Kriteria Keberhasilan .......................................................................................... 19

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ..................................................... 20

A. Capaian Proyek Perubahan ............................................................................... 20

B. Stakeholder Enggagement ................................................................................. 23

C. Kendala Internal dan Eksternal .......................................................................... 27

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................... 28

A. Kesimpulan ......................................................................................................... 28

B. Rekomendasi/Saran ........................................................................................... 28

Page 6: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi .... 3

Gambar 2 Analisis Pohon Masalah .............................................................................. 6

Gambar 3 Diagnostic Reading Gagasan Perubahan .................................................. 7

Gambar 4 Organisasi Proyek Perubahan .................................................................. 14

Gambar 5 Netmap Stakeholder ................................................................................. 16

Gambar 6 Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder ..................................... 18

Gambar 7 Strategi Komunikasi dengan Stakeholder dan Pemetaan Stakeholder .... 25

Gambar 8 Peta Stakeholder setelah Proyek Perubahan ........................................... 26

Page 7: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Balai Jasa Konstruksi Wilayah ........................................................................ 3

Tabel 2 Analisis USG ................................................................................................... 7

Tabel 3 Ruang Lingkup dan Output Kunci ................................................................. 10

Tabel 4 Milestone Jangka Pendek ............................................................................. 11

Tabel 5 Milestone Jangka Menengah ........................................................................ 12

Tabel 6 Milestone Jangka Panjang ............................................................................ 12

Tabel 7 Perubahan Milestone dan Realisasi Proyek Perubahan .............................. 13

Tabel 8 Potensi Masalah dan Mitigasi ....................................................................... 19

Tabel 9 Capaian Proyek Perubahan .......................................................................... 20

Page 8: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keputusan Tim Efektif

Lampiran II Hasil Surat Dukungan dan Masukan Stakeholder

Lampiran III Hasil Inventarisasi Kondisi Pelaksanaan dan

Permasalahan Eksisting

Lampiran IV Hasil Kriteria Bimbingan Teknis, Rancangan SOP dan Alur

Pelaporan

Lampiran V Lampiran lain

Page 9: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

1

BAB I

GAGASAN PROYEK PERUBAHAN

A.Latar Belakang

Presiden Joko Widodo menegaskan fokus pemerintah untuk pengembangan Sumber

Daya Manusia pada Tahun 2019. Sektor Jasa Konstruksi adalah salah satu sektor

yang sangat bergantung kepada SDM baik SDM Ahli maupun Terampil. Total tenaga

kerja konstruksi yang berjumlah 7,3 juta jiwa membutuhkan pembinaan dari Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi sebagai perpanjangan tangan Menteri PUPR.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) mempunyai tugas dan fungsi melakukan

pembinaan Jasa Konstruksi. Tugas pembinaan ini dilakukan dalam bentuk

pengaturan dan pengawasan. Direktorat yang berada dibawah DJBK mengemban

tugas pengaturan dan pengawasan sesuai dengan bidangnya. Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memiliki mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa

konstruksi dan salah satu kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah bidang

Kontrak Konstruksi. Bimbingan Teknis dan Supervisi adalah bentuk pembinaan

terhadap stakeholder di bidang kontrak konstruksi.

Pelaksanaan Bimtek apabila dilaksanakan secara efektif dapat menjadi upaya

pembinaan dalam mememenuhi kebutuhan SDM Pelaku kontrak untuk menghasilkan

Konstruksi Nasional berkualitas. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kontrak Konstruksi

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah I

sampai VII. Kondisi eksisting yang terjadi adalah bimtek Kontrak Konstruksi belum

efisien dan efektif serta belum terkoordinasi dengan baik dengan Direktorat Teknis

pembina. Hal ini menyebabkan tujuan bimtek belum tercapai dengan maksimal.

Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya terobosan/inovasi yaitu tata kelola yang

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi Bimbingan Teknis. Bentuk tata kelola

yang akan disusun adalah Kriteria, Standar Operasi Pelaksanaan, dan Alur Pelaporan

dan Evaluasi Bimbingan Teknis Kontrak Konstruksi.

Untuk melaksanakan inovasi tersebut, tahapan rencana kegiatan yang akan dilakukan

adalah sebagai berikut: Tahap Pertama untuk jangka waktu 2 bulan akan dilakukan

penyusunan Kriteria, Standar Operasi Pelaksanaan, dan Alur Pelaporan dan Evaluasi

Page 10: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

2

Bimbingan Teknis Kontrak Konstruksi untuk disetujui oleh Direktur Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Tahap kedua untuk jangka waktu 12 bulan akan

Pembentukan Tim Pengendali Bimtek, ujicoba dan penetapan Kriteria, Standar

Operasi Pelaksanaan, dan Alur Pelaporan dan Evaluasi Bimbingan Teknis Kontrak

Konstruksi oleh Dirjen Bina Konstruksi serta sosialialisasi ke seluruh UPT. Untuk

jangka waktu 24 bulan akan dilakukan implementasi tata kelola tersebut melalui

ketetapan Dirjen Bina Konstruksi, penyusunan analisis manfaat dan aplikasi

pengendalian bimtek.

Menurut G. Erric Allenbaugh seperti dikutip oleh Faozan Al Fikiri (1994) dalam

Susilowati (2010) menyatakan bahwa bimbingan teknis (bimtek) adalah suatu proses

kegiatan berlanjut yang memberikan tuntunan, arahan dan memanfaatkan kekuatan

yang ada pada seseorang sehingga yang bersangkutan menjadi mahir dan terampil

untuk mengerjakan sesuatu menjadi produktif.

Menurut Susilowati (2010) beberapa prinsip dalam bimbingan teknis antara lain:

a. Menekankan pada pekerjaan bukan pribadi, berorientasi pada pengembangan

pengetahuan bukan pada keberhasilan atau kegagalan yang dibimbing;

b. Saling menghormati, menghargai nilai individu dan haknya untuk menjadi

individu;

c. Dimulai dengan tingkat kinerja yang dibimbing saat ini sebagai data dasar;

d. Sebagai proses berlanjut yang partisipatif;

e. Bimbingan teknis tidak hanya oleh atasan langsung tetapi juga pimpinan

puncak;

f. Bimbingan yang efektif membuat pembimbing dengan yang dibimbing

memperoleh pengetahuan dan pemahaman lebih besar terhadap tugas dan

pekerjaannya serta meningkatkan hubungan kerja dan hubungan antar

manusia diantara keduanya;

g. Hasil bimbingan teknis menimbulkan motivasi yang kuat untuk mewujudkan

kinerja pada tingkat yang optimal;

Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2015 bahwa salah satu fungsi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya

jasa konstruksi. Bimbingan teknis bidang pembinaan penyelenggaraan dilaksanakan

Page 11: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

3

oleh Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan substansi bimbingan

teknis Kontrak Konstruksi disusun oleh Sub Direktorat Kontrak Konstruksi. Fungsi

Subdirektorat Kontrak Konstruksi yang antara lain adalah pemberian bimbingan teknis

dan supervisi di bidang kontrak konstruksi diemban oleh Seksi Standar dan Pedoman

Subdirektorat Kontrak Konstruksi.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 7 (tujuh) Balai Jasa Konstruksi Wilayah

sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bina Konstruksi sesuai dengan Permen

PUPR Nomor 20 Tahun 2016 dengan cakupan wilayah sesuai tabel berikut.

Tabel 1 Balai Jasa Konstruksi Wilayah

No. Nomenklatur UPT Lokasi Wilayah Kerja 1 Balai Jasa Konstruksi

Wilayah I Banda Aceh Banda Aceh 1. Prov. SumateraUtara;

2. Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Prov. Riau; 4. Prov. Kepulauan Riau; 5. Prov. Sumatera Barat.

Page 12: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

4

2 Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang

Palembang 1. Prov. Sumatera Selatan; 2. Prov. Kep.Bangka Belitung 3. Prov. Jambi; 4. Prov. Bengkulu 5. Prov. Lampung.

3 Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta

Jakarta Pusat 1. Prov. DKI Jakarta; 2. Prov. Banten; 3. Prov. JawaBarat.

4 Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya

Surabaya 1. Prov.DI Yogyakarta; 2. Prov.Jawa Tengah; 3. Prov.Jawa Timur; 4. Prov.Bali; 5. Prov.Nusa Tenggara Barat; 6. Prov.Nusa TenggaraTimur.

5 Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin

Banjarmasin 1. Prov. Kalimantan Selatan; 2. Prov. Kalimantan Timur; 3. Prov. Kalimantan Tengah; 4. Prov. Kalimantan Barat; 5. Prov. Kalimantan Utara.

6 Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar

Makassar 1. Prov. Sulawesi Selatan; 2. Prov.SulawesiUtara; 3. Prov. Sulawesi Barat; 4. Prov. Sulawesi Tengah; 5. Prov. Sulawesi Tenggara; 6. Prov.Gorontalo.

7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura

Jayapura 1. Prov.Papua; 2. Prov.PapuaBarat; 3. Prov.Maluku; 4. Prov. Maluku Utara

Kebijakan di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Balai Jasa Konstruksi

Wilayah (BJKW) melaksanakan bimbingan teknis pada wilayah kerjanya. Kebijakan

ini menjadikan BJKW sebagai perpanjangan tangan Dirjen Bina Konstruksi cq. Dit

BPJK untuk melaksanakan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis. Bimbingan

teknis yang dilaksanakan seharusnya terkoordinasi dengan Direktorat Teknis

pemangku substansi bersangkutan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan

Page 13: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

5

kemampuan masyarakat jasa konstruksi dalam menerapkan dan melaksanakan

kebijakan bidang jasa konstruksi. Fungsi BJKW dalam hal ini disebutkan dalam

Permen PUPR No.20 Tahun 2016 yaitu :

1. Penyusunan rencana kerja pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa

konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh

masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;

2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja dengan lembaga

pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;

3. Pengelolaan data dan informasi sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;

4. Pelaksanaan pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan

penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan

pemerintah di wilayahnya

5. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan

penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayahnya; dan

6. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan,

tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik

negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan

prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

Pelaksanaan bimbingan teknis pada kenyataannya masih perlu ditingkatkan agar

mampu mengikuti kebutuhan percepatan di bidang Jasa Konstruksi. Ada beberapa

permasalahan yang diidentifikasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis eksisting

seperti :

Tingkat kebutuhan kompetensi pelaku kontrak belum terdata dengan jelas

dikarenakan tidak ada identifikasi masalah, tindak lanjut dan pengukuran

kompetensi

Sebaran Peta Kontrak Konstruksi dan Pelaku Kontrak yang masih bermasalah

Fasilitator tidak memiliki kemampuan yang setara

Peta Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi terdahulu belum ada

SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi belum ada

Pelaksanaan bimbingan teknis tidak berkoordinasi dengan Subdirektorat

sebagai pembina teknis

Page 14: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

6

Bahan Bimbingan Teknis dan Supervisi yang tidak diupdate berkala dan tidak

sesuai kebutuhan

Berdasarkan uraian di atas dapat dapat diidentifikasi dan dianalisis permasalahan

yang terjadi dengan menggunakan metode analisis pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 2 Analisis Pohon Masalah

Dari hasil identifikasi masalah tersebut dapat diukur prioritas penyelesaian masalahnya dengan menggunakan Metode USG (Urgency, Seriousness, and Growth) sebagai berikut:

Page 15: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

7

Tabel 2 Analisis USG

Berdasarkan analisis diatas, maka masalah yang menjadi prioritas adalah perbaikan

tata kelola bimbingan teknis kontrak konstruksi.

Untuk meningkatkan kualitas bimbingan teknis kontrak konstruksi tersebut perlu

adanya terobosan/inovasi yaitu menyusun tata kelola yang dapat meningkatkan

pelaksanaan bimbingan teknis melalui Update SOP Bimbingan Teknis kepada Unit

Pelaksana Teknis, Kriteria Bimbingan Teknis, dan Alur Data Pelaporan dan Evaluasi

Bimtek

B.Gagasan Perubahan

Gambar 3 Diagnostic Reading Gagasan Perubahan

Page 16: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

8

1. Kondisi Saat Ini:

Perencanaan Bimbingan Teknis Kontrak Konstruksi yang tidak

berkoordinasi dengan Direktorat Teknis pembina

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kontrak Konstruksi oleh UPT/Balai Jasa

Konstruksi Wilayah yang tidak baku dan tidak seragam serta belum

memenuhi Kriteria

Evaluasi dan Tindak Lanjut dari Bimbingan Teknis Kontrak Konstruksi yang

belum dilaksanakan

Pelaporan kepada Direktorat Teknis pembina yang belum sempurna

2. Gap/Masalah:

Kekurangan data permasalahan kontrak dan Pelaku Kontrak yang terukur

dan terstruktur dengan jelas

Kekurangan Fasilitator

Belum diupdatenya SOP

Pembinaan Bidang Kontrak Konstruksi belum maksimal

3. Kondisi Yang Diinginkan

Perencanaan Bimbingan Teknis Kontrak Konstruksi sinergi dengan

kebutuhan Sektor dan Kebijakan Direktorat Teknis

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kontrak Konstruksi oleh UPT/Balai Jasa

Konstruksi Wilayah yang baku dan seragam serta memiliki Kriteria yang

terukur

Evaluasi dan Tindak Lanjut dari Bimbingan Teknis Kontrak Konstruksi

menjadi masukan untuk keberlanjutan Pembinaan

Pelaporan kepada Direktorat Teknis secara berkala

4. Inovasi/Gagasan

Inovasi/gagasan yang akan dilakukan yaitu integrasi Bimbingan Teknis

untuk perbaikan tata kelola bimbingan teknis kontrak konstruksi melalui

Kriteria Bimbingan Teknis, Update SOP Bimbingan Teknis kepada Unit

Pelaksana Teknis, dan Alur Data Pelaporan dan Evaluasi Bimtek

Page 17: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

9

C.Tujuan Proyek Perubahan

Proyek perubahan ini bertujuan untuk Peningkatan Kualitas Bimbingan Teknis

Kontrak Konstruksi dalam mendukung Penyediaan Infrastruktur melalui penyiapan

Kriteria, SOP dan Alur Data Pelaporan.

D.Manfaat Perubahan

1. Manfaat Internal (Direktur BPJK, Kasubdit di DBPJK, Kasie SP di DBPJK) :

a. Basis data terbangun menjadi sumber informasi untuk melaksanakan

penyusunan kebijakan

b. Kepatuhan terhadap pengaturan kebijakan meningkat

c. Mendorong Pencapaian Outcome Organisasi

2. Manfaat Internal Ditjen Bina Konstruksi (Direktur KSP, Kasubdit

Pemberdayaan KSP, Kepala Bagian PA Sesditjen, Kepala Seksi PE Sesditjen,

Kasubdit Penerapan Kompetensi, Kepala Balai JKW) :

a. Kualitas pola pembinaan dan pemberdayaan Jasa Konstruksi meningkat

b. Pengendalian kegiatan Balai JKW tersistem dan mudah dipantau

c. Kemudahan dalam merancang program kegiatan Balai JKW

d. Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran

e. Kinerja Balai JKW meningkat

3. Manfaat Eksternal (Kasatker, PPK, PPHP, Panitia Peneliti Pelaksanaan

Kontrak) :

a. Meningkatkan pemahaman pelaksanaan Kontrak Konstruksi yang

akuntabel dan sesuai prosedur

b. Mengurangi potensi sengketa dan temuan

4. Manfaat Eksternal Daerah dan Swasta (Pelaku Kontrak dari Penyedia Jasa,

Asosiasi Profesi di Bidang Kontrak, Dinas PU Daerah) :

a. Tercipta profesionalitas dalam pekerjaan

b. Peningkatan kapasitas daerah untuk pemahaman Kontrak Konstruksi

c. Berkurangnya potensi permasalahan dalam Kontrak Konstruksi

Page 18: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

10

E.Ruang Lingkup dan Output Kunci

Ruang lingkup proyek perubahan yang akan dilakukan mencakup kegiatan-kegiatan

yang akan dilakukan dalam rangka inovasi untuk menyelesaikan gap antara kondisi

saat ini dan kondisi yang diinginkan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3 Ruang Lingkup dan Output Kunci

Page 19: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

11

BAB II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A.Milestone Proyek Perubahan

Tahapan Pelaksanaan Rancangan Proyek Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (selama masa Diklat)

a. Pembentukan Tim Efektif

b. Dukungan dan Koordinasi Stakeholder

c. Inventarisasi Kondisi Pelaksanaan dan Permasalahan Eksisting

d. Kriteria Bimbingan Teknis

e. Rancangan SOP Bimbingan Teknis dan Alur Pelaporan

f. Draft Kriteria dan SOP Bimbingan Teknis

2. Jangka Menengah (12 Bulan)

a. Pembentukan Tim Pengendali Bimbingan Teknis tingkat Direktorat

b. Ujicoba Draft Kriteria dan SOP Bimbingan Teknis pada UPT Terpilih

c. Evaluasi dan perbaikan Draft Kriteria dan SOP Bimbingan Teknis

d. Penetapan Kriteria dan SOP Bimbingan Teknis oleh Ditjen Bina Konstruksi

e. Sosialisasi ke seluruh UPT

3. Jangka Panjang (24 Bulan)

a. Penetapan Tim Pengendali Lintas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

b. Penyusunan Analisis Manfaat dan Implementasi

c. Penyusunan Aplikasi Pengendalian Bimtek

Tabel 4 Milestone Jangka Pendek

Page 20: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

12

Tabel 5 Milestone Jangka Menengah

Tabel 6 Milestone Jangka Panjang

Pada pelaksanaan Proyek Perubahan terjadi perubahan pada tahapan pelaksanaan

yang sudah direncanakan pada Rancangan awal dikarenakan meningkatnya

intensitas penugasan pada Stakeholder di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

terutama terkait dengan penanganan Keselamatan Konstruksi dan percepatan

penyusunan Peraturan Perundang-undangan Turunan Undang-undang Nomor 2

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kendala diatas mengakibatkan perlunya Revisi

Milestone agar lebih efisien tanpa mengurangi substansi pembahasan. Perubahan

yang dilakukan antara lain ialah menggabungkan dua Focus Group Discussion (FGD)

menjadi satu FGD Kriteria Bimbingan Teknis, Rancangan SOP dan Alur Pelaporan,

Page 21: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

13

hal lain yang dilakukan adalah pergeseran target Persetujuan Draft ke Direktur BPJK

ke Milestone jangka menengah. Hasil revisi milestone dan realisasinya diberikan pada

Tabel dibawah ini.

Tabel 7 Perubahan Milestone dan Realisasi Proyek Perubahan

B.Tim Efektif dan Struktur Organisasi Pelaksana

Untuk melaksanakan proyek perubahan ini diperlukan organisasi berupa Tim Efektif

dengan struktur dan tugas sebagai berikut:

Page 22: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

14

Gambar 4 Organisasi Proyek Perubahan

1. Sponsor/Mentor

a. Memberikan arahan dan konsultasi mengenai substansi penyusunan dan

pelaksanaan rencana proyek perubahan

b. Membantu koordinasi pelaksanaan proyek perubahan

c. Memberikan motivasi kepada Project Leader dan Anggota Tim Efektif

dalam pelaksanaan proyek perubahan

d. Mengadiri Seminar I dan II Rancangan Proyek Perubahan

e. Membantu dukungan pendanaan untuk pelaksanaan Rancangan Proyek

Perubahan

2. Coach

a. Memberikan arahan dan konsultasi mengenai proses penyusunan dan

pelaksanaan rencana proyek perubahan

b. Membantu mengkomunikasikan rancangan proyek perubahan kepada

Mentor dalam hal terjadi ketidaksepakatan

c. Memberikan motivasi kepada Project Leader dan Anggota Tim Efektif

dalam pelaksanaan proyek perubahan

d. Mengadiri Seminar I dan II Rancangan Proyek Perubahan

3. Project Leader

a. Menyusun Rancangan Proyek Perubahan

b. Memimpin dan melaksanakan proyek perubahan

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek perubahan dengan stakeholders

d. Berkonsultasi dengan Mentor dan Coach dalam setiap tahapan proyek

perubahan

Page 23: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

15

e. Melaksanakan arahan/saran/rekomendasi Mentor dan Coach

f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek perubahan kepada

Mentor dan Coach.

4. Koordinator Substansi Pembinaan

a. Membantu Project Leader dalam melaksanakan proyek perubahan terkait

substansi Kriteria dan SOP bimbingan teknis

b. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan

c. Menjalankan tugas sesuai dengan pembagian tugas/kerja

5. Koordinator UPT

a. Membantu Project Leader dalam melaksanakan proyek perubahan terkait

Alur Pelaporan dan Evaluasi serta berkoordinasi dengan UPT

b. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan

c. Menjalankan tugas sesuai dengan pembagian tugas/kerja

6. Tenaga Ahli Pemberdayaan Jasa Konstruksi

a. Membantu Project Leader dalam melaksanakan proyek perubahan terkait

pembuatan basis data dan metode pelaksanaan bimbingan teknis

b. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan

c. Menjalankan tugas sesuai dengan pembagian tugas/kerja

C.Identifikasi dan Analisis Stakeholder

1. Stakeholders proyek perubahan ini terdiri dari:

a. Stakeholder Internal

1) Direktur BPJK PUPR

2) Kasubdit DBPJK

3) Kasie SP di DBPJK

b. Stakeholder Eksternal PUPR

1) Kasatker, PPK, PPHP, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

2) Direktur KSP

3) Kasubdit Pemberdayaan KSP

4) Kepala Bagian PA Sesditjen

Page 24: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

16

5) Kepala Seksi PE Sesditjen

6) Kasubdit Penerapan Kompetensi

7) Kepala Balai JKW

c. Stakeholder Eksternal luar PUPR

1) Pelaku Kontrak dari Penyedia

2) Jasa

3) Asosiasi Profesi di Bidang Kontrak

4) Dinas PU Daerah

2. Net Map Stakeholders

Gambar 5 Netmap Stakeholder

Page 25: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

17

3. Stakeholders Engagement

a. Promoters, yakni stakeholders yang memiliki kepentingan besar terhadap

proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya

berhasil atau gagal. Yang termasuk kategori ini adalah:

1) Kasubdit Kontrak Konstruksi

b. Defenders, yakni stakeholders yang memiliki kepentingan besar terhadap

proyek perubahan, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek

perubahan. Yang termasuk kategori ini adalah:

1) Kepala Subdit Pemberdayaan KSP

2) Kasatker

3) PPK

4) PPHP

5) Panitia Peniliti Pelaksanaan Kontrak

6) Pelaku Kontrak dari Penyedia Jasa

7) Asosiasi Profesi di Bidang Kontrak

8) Dinas PU Daerah

c. Latens, yakni stakeholders yang tidak memiliki kepentingan maupun

keterlibatan dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar

untuk mempengaruhi proyek perubahan. Yang termasuk kategori ini

adalah:

1) Dirjen Bina Konstruksi

2) Direktur KSP PUPR

3) Direktur BPJK PUPR

4) Kepala Subdit di DBPJK

5) Kasie SP di DBPJK

6) Kepala Balai JKW

Page 26: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

18

d. Apathetics, yakni stakeholders yang tidak memiliki kepentingan maupun

kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan.

Yang termasuk kategori ini adalah:

1) Kepala Bagian PA Sesditjen

2) Kepala Seksi PE Sesditjen

3) Kasudit Penerapan Kompetensi

Penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholders dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 6 Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

D.Identifikasi Potensi Masalah dan Strategi

Pelaksanaan Proyek Perubahan ini tentunya tidak lepas dari potensi permasalahan

yang mungkin timbul. Identifikasi potensi masalah ini dilakukan untuk melakukan

strategi penanganan sehingga masalah yang timbul tidak menghambat pencapaian

dari produk Proyek Perubahan ini. Identifikasi Potensi Masalah dan Strategi diberikan

dalam Tabel berikut.

Page 27: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

19

Tabel 8 Potensi Masalah dan Mitigasi

No Potensi Masalah Resiko Mitigasi

1 Terbitnya Peraturan Perundangan baru di Bidang Jasa Konstruksi

Perubahan peran dan tanggung jawab Pelaku Kontrak

Melaksanakan pendampingan pada posisi yang terkena dampak perubahan kebijakan

2 Kurangnya keberpihakan kebijakan pada Integrasi Bimbingan Teknis

Surat Keputusan dan Penetapan dari Pimpinan tidak diperoleh

Mendorong Integrasi Bimbingan Teknis difokuskan pada dukungan Proyek Strategis

3 Resistensi UPT dalam mengintegrasikan prosedur pelaksanaan yang belum dikenal

Implementasi sulit dilaksanakan

Memberi tawaran nilai manfaat lebih bagi UPT bagi perencanaan dan pemrograman kegiatan UPT

E.Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Jangka Pendek: Tersedianya Rancangan Peningkatan Pembinaan Kontrak

Konstruksi melalui Bimbingan Teknis yang terintegrasi, aplikatif dan terukur

2. Jangka Menengah: Tercapainya pengenalan Integrasi Bimbingan Teknis

Kontrak Konstruksi pada seluruh UPT

3. Jangka Panjang: Terlaksananya Bimbingan Teknis dengan Kriteria dan SOP

yang Optimal serta Terintegrasi dengan Kebijakan Direktorat

Page 28: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

20

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A.Capaian Proyek Perubahan

Capaian dalam proyek perubahan ini meliputi capaian pelaksanaan kegiatan dalam

milestone jangka pendek yang dilakukan selama 2 (dua) bulan pelaksanaan Diklat

PIM IV, dimulai pada minggu ke-1 April 2018 sampai dengan minggu ke-1 Juni 2018.

Dalam kenyataannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal

yang telah direncanakan, yaitu terlambat pelaksanaannya, namun tetap dilakukan

penanganan sehingga tidak mempengaruhi hasil akhir dari Proyek Perubahan ini.

Tabel 9 Capaian Proyek Perubahan

No Kegiatan

Waktu

Output Keterangan

Rencana Realisasi

1 Pembentukan Tim

Efektif

Minggu II

April 2018

Minggu III

April 2018

SK Tim Efektif Tercapai

namun

terlambat dari

jadwal

2 Dukungan dan

Koordinasi dengan

Stakeholder

Minggu II

dan III April

2018

April – Mei

2018

Surat

Dukungan

Gagasan dari

Stakeholder

terkait

Tercapai

namun

terlambat dari

jadwal

3 Inventarisasi

Kondisi

Pelaksanaan dan

Permasalahan

Eksisting

Minggu I

Mei 2018

Minggu II

Mei 2018

Surat

Undangan,

Notulen,

Identifikasi

Permasalahan

Pelaksanaan

Bimtek di

UPT/Balai

Tercapai

namun

terlambat dari

jadwal

Page 29: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

21

4 Kriteria Bimbingan

Teknis, Rancangan

SOP dan Alur

Pelaporan

Minggu IV

Mei 2018

Minggu III

Mei 2018

Surat

Undangan,

Notulen, Draft

Kriteria

Bimbingan

Teknis,

Rancangan

SOP dan Alur

Pelaporan

Tercapai, lebih

cepat dari

jadwal

dikarenakan

ada

penggabungan

FGD

5 Persetujuan Draft

Kriteria, SOP dan

Alur Pelaporan

Bimtek

Minggu II

Juni 2018

Minggu III

Juni 2018

- Digeser ke

Milestone

Jangka

Menengah

dikarenakan

Kebijakan

penambahan

cuti bersama

dan fokus

Direktorat

pada

Penanganan

Kecelakaan

Konstruksi

Penjelasan lebih lanjut dari setiap tahapan diatas adalah :

1. Pembentukan Tim Efektif

Tim Efektif sebagai pelaksana dari Proyek Perubahan merupakan tim yang

dibentuk berdasarkan hasil diskusi dan identifikasi dari Mentor dan Project

Leader. Tim Efektif ini kemudian dibuatkan Surat Keputusan dari Direktur Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Nomor 07/KPTS/KP/2018 tentang

Pembentukan Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan Integrasi Bimbingan

Teknis Bidang Kontrak Konstruksi dalam rangka mendukung Pembangunan

Infrastruktur PUPR yang Berkualitas. Tim terbentuk dengan komposisi 14

Page 30: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

22

(empat belas) orang yang terdiri dari Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV,

Jabatan Fungsional dan Staf di Direktorat Jendral Bina Konstruksi. Surat

Keputusan ini diberikan dalam lampiran I.

2. Dukungan dan Koordinasi dengan Stakeholder

Koordinasi dengan Stakeholder pada awalnya direncanakan untuk

dilaksanakan selama dua minggu saja (Minggu ke II dan III April 2018), namun

mengingat bahwa Koordinasi dengan Stakeholder dan dalam upaya untuk

mendapatkan dukungan dari Stakeholder harus ada materi substansi yang

dapat ditunjukkan secara langung, maka pola Koordinasi dengan Stakeholder

diubah menjadi lebih bertahap. Pemberian informasi dan masukan terkait

dengan cara FGD Inventarisasi Kondisi Pelaksaan dan Permasalahan

Eksisiting serta FGD Penyusunan Kriteria Bimbingan Teknis, SOP dan Alur

Pelaporan menjadi salah satu bentuk penggalangan dukungan dan koordinasi

dengan Stakeholder terkait. Hasil Surat Dukungan dan masukan dari

Stakeholder diberikan pada lampiran II.

3. Inventarisasi Kondisi Pelaksanaan dan Permasalahan Eksisting

Untuk memetakan Kondisi Pelaksanaan dan Permasalahan Eksisting terhadap

Pelaksanaan Bimtek di UPT/Balai Jasa Konstruksi Wilayah dilaksanakan FGD

dengan mengundang Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta sebagai

perwakilan dari UPT Ditjen Bina Konstruksi. Pemaparan dan diskusi

dilaksanakan dengan tujuan mencoba menggali kondisi eksisting dan

mekanisme kerja di Balai Jasa Konstruksi bersangkutan. Surat Undangan,

Notulen, Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Bimtek di UPT/Balai

berdasarkan Hasil diskusi diberikan pada lampiran III.

4. Kriteria Bimbingan Teknis, Rancangan SOP dan Alur Pelaporan

Tindak lanjut dari didapatnya masukan Kondisi Pelaksanaan dan

Permasalahan Eksisting Bimtek adalah melaksanakan perumusan dan

penyusunan Kriteria Bimbingan Teknis, Rancangan SOP dan Alur Pelaporan.

Page 31: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

23

a. Kriteria Bimbingan Teknis

Kriteria Bimbingan Teknis merupakan Kriteria Kunci agar Bimbingan

Teknis yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi tepat guna dan

tepat sasaran. Kriteria ini dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu kriteria

Keluaran, Kriteria TNA (Training Need Assesment), Kriteria Materi

Bimbingan Teknis, Kriteria Metode Pelaksanaan Bimbingan Teknis,

Kriteria Narasumber, Kriteria Peserta.

b. Rancangan SOP

Perubahan SOP awal yang semula pelaksanaan Bimtek dilaksanakan

oleh Direktorat, sekarang diubah untuk dilaksanakan oleh Balai Jasa

Konstruksi.

c. Alur Pelaporan

Pelaporan disusun kebutuhan standar pelaporan dan dibuatkan alurnya,

sehingga pengendalian pelaksanaan Bimtek tetap mengacu kepada

kebijakan Direktorat.

Kelengkapan tahapan ini diberikan dalam lampiran IV.

5. Persetujuan Draft Kriteria, SOP dan Alur Pelaporan Bimtek

Setelah Inventarisasi Masalah dan Perumusan Kriteria, SOP dan Alur

Pelaporan Bimtek, tahapan dilanjutkan dengan pembahasan dan persetujuan

dari Direktur Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi. Tahapan ini tidak terlaksana

dan digeser ke Milestone Jangka Menengah. Hal ini dikarenakan fokus dari

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada saat ini adalah

Penanganan Kecelakaan Konstruksi dan adanya penambahan cuti bersama

Lebaran 2018 sehingga agenda kegiatan lain menjadi lebih padat.

B.Stakeholder Enggagement

1. Strategi Komunikasi

Untuk mendapatkan dukungan stakeholder dalam pelaksanaan rancangan

proyek perubahan, telah dilakukan komunikasi dengan memilih strategi

komunikasi yang dinilai efektif yaitu:

a. Canalizing: mempengaruhi stakeholder untuk menerima pesan yang

disampaikan, kemudian secara perlahan merubah sikap dan pola

pemikirannya ke arah yang kita kehendaki

Page 32: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

24

b. Informatif: lebih ditujukan pada penggunaan akal fikiran stakeholder dan

dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa keterangan, penrangan, berita

dsan sebagainya.

c. Persuasif: mempengaruhi stakeholder dengan cara membujuk dengan

menggugah fikiran dan perasaannya

d. Edukatif: memberikan suatu ide kepada stakeholder berdasarkan fakta-

fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari

segi kebenarannya dengan sengaja, teratur dan terencana, dengan tujuan

untuk mengubah tingkah laku ke arah yang diinginkan.

Adapun rencana strategi komunikasi yang telah dilakukan terhadap stakeholder

adalah sebagai berikut:

1) Dirjen Bina Konstruksi dengan cara canalizing

2) Direktur KSP PUPR dengan cara canalizing

3) Direktur BPJK PUPR dengan cara canalizing, informative

4) Kepala Subdit di DBPJK dengan cara persuasive, informative

5) Kasie SP di DBPJK dengan cara Persuasive, informative

6) Kepala Balai JKW dengan cara Persuasive,informative

7) Kasubdit Kontrak Konstruksi dengan cara persuasive, informative

8) Kepala Bagian PA Sesditjen dengan cara informative

9) Kepala Seksi PE Sesditjen dengan cara informative

10) Kasubdit Penerapan Kompetensi dengan cara informative

11) Kepala Bagian PA Sesditjen dengan cara informative

12) Kepala Seksi PE Sesditjen dengan cara informative

13) Kasubdit Penerapan Kompetensi dengan cara informative

14) Kepala Subdit Pemberdayaan KSP dengan cara Persuasive, informative

15) Kasatker,PPK,PPHP,Panitia Peniliti Pelaksanaan Kontrak dengan cara

informative

16) Pelaku Kontrak dari Penyedia Jasa dengan cara informative

Page 33: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

25

17) Asosiasi Profesi di Bidang Kontrak dengan cara informative

18) Dinas PU Daerah dengan cara informative

Gambar 7 Strategi Komunikasi dengan Stakeholder dan Pemetaan Stakeholder

Page 34: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

26

2. Stakeholder Enggagement sesudah Proyek Perubahan

Berdasarkan hasil strategi komunikasi yang dilakukan maka terjadi pergeseran

posisi stakeholder. Posisi terakhir diberikan pada gambar berikut.

Gambar 8 Peta Stakeholder setelah Proyek Perubahan

Pergeseran terjadi pada Direktur, Kasubdit dan Kasie SP di Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pergeseran juga terjadi pada Kepala Balai

JKW, Kabag Perencanaan dan Anggaran Sesditjen, Kasubbag Pemantauan

dan Evaluasi Sesditjen, serta Kasubdit Penerapan Kompetensi di Direktorat

Bina Kompetensi dan Produktivitas.

Posisi Dirjen Bina Konstruksi dan Direktur KSP belum berubah. Hal ini

dikarenakan memang pada tahap Jangka Pendek ini perlu kesepakatan dan

kesepahaman di tingkat Pejabat Madya dan Pratama terlebih dahulu. Posisi

Direktur KSP tidak berubah dikarenakan posisi tersebut pada saat ini

ditinggalkan oleh Direktur terdahulu yang telah purna tugas.

Stakeholder yang baru muncul dan menjadi Promoters adalah Sekretaris

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Proyek perubahan ini dianggap dapat

Page 35: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

27

membantu menyempurnakan sistem pengelolaan Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi terhadap UPT Balai Jasa Konstruksi Wilayah.

C.Kendala Internal dan Eksternal

Dalam pelaksanaan proyek perubahan terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik

yang berasal dari internal dan eksternal. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Kendala Internal

- Fokus dari Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terpusat pada

kegiatan rutin dan adhoc arahan dari Menteri PUPR, sehingga kegiatan

Proyek Perubahan menyesuaikan kepada ketersediaan jadwal yang ada

- Percepatan kegiatan untuk mengantisipasi APBNP 2018

2. Kendala Eksternal

- Perubahan jadwal kegiatan di bulan Puasa dan penambahan cuti lebaran

mengakibatkan penyesuaian dan pergeseran jadwal Proyek Perubahan

Page 36: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

28

BAB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Pelaksanaan Proyek Perubahan Integrasi Bimbingan Teknis Bidang Kontrak

Konstruksi dalam rangka mendukung Pembangunan Infrastruktur PUPR yang

Berkualitas tidak lepas dari masukan dan koreksi Stakeholder terkait. Dukungan Tim

Efektif untuk dapat menginformasikan, menggugah dan mempengaruhi Stakeholder

juga berperan penting. Tujuan dari pelaksanaan Proyek Perubahan yaitu Peningkatan

Kualitas Bimbingan Teknis Kontrak Konstruksi dalam mendukung Penyediaan

Infrastruktur melalui penyiapan Kriteria, SOP dan Alur Data Pelaporan diharapkan

dapat terwujud dengan terlaksananya Kriteria Keberhasilan di Jangka Pendek ini.

Proyek Perubahan ini harapannya menghadirkan kemudahan bagi UPT Balai Jasa

Konstruksi Wilayah untuk dapat mengemban tugasnya sebagai ujung tombak

pembinaan Jasa Konstruksi Nasional. Pengendalian Bimbingan Teknis sebagai salah

satu metode penyampaian dan implementasi kebijakan Pembinaan Konstruksi

diharapkan menunjang kinerja Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

khususnya dan Direktroat Jenderal Bina Konstruksi pada umumnya.

Tindak lanjut dari Proyek Perubahan ini juga merupakan poin penting yang ditekankan

agar inisiasi perubahan tidak berhenti menjadi wacana sebuah Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Eselon IV namun menjadi perbaikan Tata Kelola

secara keseluruhan.

B.Rekomendasi/Saran

Untuk keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan pada jangka menengah dan

jangka panjang, beberapa hal yang harus dilakukan adalah:

1. Integrasi Bimbingan Teknis Bidang Kontrak Konstruksi ini dapat diduplikasi

untuk Bimbingan Teknis lainnya sehingga kualitas Bimbingan Teknis secara

keseluruhan dapat ditingkatkan;

2. Penggabungan sistem pengendalian Bimbingan Teknis dengan aplikasi

berbasis web/online dapat menjadi salah satu opsi untuk memudahkan

pembinaan;

3. Perbaikan yang dilakukan dengan Proyek Perubahan Integrasi Bimbingan

Teknis Bidang Kontrak Konstruksi ini hendaknya dilaksanakan dengan

Page 37: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

29

konsisten, dan terus dilakukan penyempurnaan terhadap produk yang sudah

ada agar dapat responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Page 38: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

INTEGRASI BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG BERKUALITAS

LAMPIRAN I

Page 39: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

DIREKTORA T BINA PENYELENGGARAN JASA KONSTRUKSI Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru- Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 72786108 Fax. : (021) 7266637

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

NOMOR: o i /!c-fr5 I tcp I 1--otf}

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN INTEGRASI BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPRYANG BERKUALITAS

Menimbang

DIREKTUR BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI,

: a. pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat

b. bahwa dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan produktifitas jasa konstruksi maka diperlukan peningkatan penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak;

c. bahwa strategi pencapaian sasaran strategis pembinaan konstruksi adalah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan;

d. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi , konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;

e. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kontrak konstruksi perlu dilaksanakan kegiatan Rancangan Proyek Perubahan lntegrasi Bimbingan Teknis Bidang Kontrak Konstruksi dalam rangka mendukung Pembangunan lnfrastruktur PUPR yang berkualitas;

f. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan kurikulum pada Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklat PIM) Tingkat IV Kementerian Peke8aan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 9 Juni 2018, perlu dibentuk Tim Efektif Proyek Rancangan Perubahan;

Page 40: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

Mengingat

Memperhatikan

g. bahwa berctasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu I

menetapkan Keputusan Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tentang Pembentukan Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan lntegrasi Bimbingan Teknis Bidang Kontrak Konstruksi dalam rangka mendukung Pembangunan lnfrastruktur PUPR yang berkualitas.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipi l;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Peke~aan

Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/201 1 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Peke~aan

Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT /M/2015 tentang Organisasi dan T ata Ke~a Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor PD.02.01-Ks/03 tanggal 3 Januari 2018 perihal Daftar Nama Peserta Diklat PIM Tk. Ill dan Tk. IV Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2018;

Page 41: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

Menetapkan

Kesatu

Kedua

2. Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional , Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor PD.02.04-Mf/189 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Penugasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV;

3. Surat Perintah Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor : 15 /SPRIN/SP/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Penugasan Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Balai Diklat PUPR Wilayah Ill Jakarta Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan bagi peserta Diklat PIM Tingkat IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Pengarah : Mengarahkan Kegiatan 2. Mentor

Mempunyai tug as dan tanggung jawab : a. Memberikan persetujuan, dukungan, arahan proyek perubahan; b. Mengkoordinasikan proyek perubahan; c. Membantu dalam penyelesaian hambatan.

3. Project Leader Mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. Memimpin jalannya proyek perubahan mulai dari perencanaan,

pengkoordinasian, pembentukan Tim Efektif, penjadwalan bimbingan dengan Mentor dan Coach;

b. Memberikan arahan strategi kepada Tim Efektif; c. Menyusun Rencana Strategi bersama Tim Efektif; d. Melakukan diskusi, koordinasi dan melaporkan rancangan proyek

perubahan kepada Mentor dan Coach; e. Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Efektif; f. Melaporkan pelaksanaan proyek perubahan dan hasilnya kepada

Mentor dan Coach. 4. Anggota

Mempunyai tug as dan tanggung jawab : a. Memberikan masukan dan dukungan penyediaan data untuk

kelancaran proyek perubahan; b. Membantu memberikan gambaran penjelasan langkah-langkah yang

diambil dalam area perubahan; c. Sebagai mitra dan rekan kerja dalam proyek perubahan.

Page 42: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

Ketiga

Keempat

Kelima

Tim Efektif Proyek Perubahan di Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi me!aksanakan keputusan Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-033.13.1.279856/2018 tanggal 5 Desember 2017.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal (f April 2018

Direktur Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

lr. Sumito ---NIP. 19610413 198803 1 015 {

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Kasatker Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ; 2. Yang Bersangkutan untuk Dilaksanakan;

Page 43: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

NO.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN INTEGRASI BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG BERKUALITAS

NAMA

lr. Sumito

lr. Siwi Subekti, MT

Immanuel Bonardo Hutagalung, ST, MT

Badriya, SH , MH

Fani Dhuha, ST. , M.Sc.

Eka Prasetyawati , ST ., M.Tech .

Susman Hadi, ST

lr. Drs. Hasan Basri , Sp.1, MT, M.Si

Yan Faissal S.T., M.T.

Rico Samuel, ST., M.Sc

Afrijhon Saragih, ST

Annisa Lion Firda, ST. ,MT.

Januarta Dwi Kusmayanti , ST.

JABATAN

Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kasubdit Kontrak Konstruksi

Kasi Standar dan Pedoman, Subdit Kontrak Konstruksi

Kasi Pemantauan dan Eva luasi, Subdit Kontrak Konstruksi

Kasi Standar dan Pedoman, Subdit Sistem Penyelenggaraan

Kasi Standar dan Pedoman, Subdit Sistem Penyelenggaraan

Kasi Perencanaan dan lnformasi

Pembina Jasa Konstruksi Madya

Pembina Jasa Konstruksi Mud a

Penelaah Kebijakan Seksi Standar dan Pedoman, Sub Direktorat Kontrak Konstruksi

Penyusun Monev dan Pelaporan Seksi Pemantauan dan Evaluasi , Subdirektorat Kontrak Konstruksi

Penelaah Kebijakan Seksi Standar dan Direktorat Kontrak Konstruksi

Penelaah Kebijakan Seksi Standar dan Direktorat Kontrak Konstruksi

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal r} April2018

Pedoman, Sub

Pedoman, Sub

Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

~ lr. Sumito _....-

NIP. 196104131988031 015 i

KEDUDUKAN DALAM TIM

Pengarah

Mentor

Project Leader

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Page 44: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

INTEGRASI BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG BERKUALITAS

LAMPIRAN II

Page 45: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 46: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 47: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 48: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 49: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 50: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 51: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 52: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 53: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 54: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

INTEGRASI BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG BERKUALITAS

LAMPIRAN III

Page 55: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 56: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 57: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

NO.

') .

) .

4_ .

(. .

1 -

DAFTAR HADIR Focus Group Discussion I Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Supervisi

Jakarta, 16 Mei 2018

NAMA INSTANSI KONTAK

No. Telp/HP:

Emai l:

No. Telp/ HP:

~l).SUflan tlcJA &t ta-t John WJl .Jlf JU Emai l: 51ASMCU'I. ~ e 56netll _ CCM

No. Telp/ HP:

~ ~~ pj~ s~n-"' Pr~ · ~0~ Emai l: n ~\&\ .aQ\ .<;.c;..~~ 'f

-d) ,.:,.,N\c:U\_~ No. Telp/ HP: \,._./(/

~\'4J . 5 Drs PJ~ Email :

No. Telp/HP: 0611q ~CJ ') SJ' 5 I

~e-IJ~C}[' ~ C.JN~ W\Y~'VU AI-\ Email: M~llN . \..tct~\oc.((q~ 6::) 901\tld. c

0-fLI No. Telp/HP:

< ~'{\(\\9/' L CbV\ ~(~&, \)~p~lf- Emai l:

No. Telp/HP:

!'"'\~\(\ ~ \. p~~ Email :

't I '" ' \

I

TAN DA TANGAN

~ ·:·

JJ1-/

~ (v "' \) ~"' f'\ / \

\l\ ~ (~~

~ ~~

?-o. --?

~ ~v \

~

Page 58: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

NO.

t) .

t 0 .

\\ -

\1..

DAFTAR HADIR Focus Group Discussion I Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Supervisi

jakarta, 16 Mei 2018

NAMA INSTANSI KONTAK

No. Telp/HP:

J O.Y'IVCl.r-tCil O,K \)~~J (( Email :

No. Telp/HP:

PvtKj· Avq_ ~~C\ "'.';CI. '<{ ~\?J \' Email :

No. Telp/HP:

N \.1 goe_ H fY'IJA-1\J Email :

No. Telp/HP:

'P'l ~<:\\ '7 ~o\ Email :

No. Telp/HP:

Wct~W 9BPj\L Email :

No. Telp/HP:

Email :

No. Telp/HP:

Email :

TANDA TANGAN

H fiarrt-

( \A~~ 'l...

~ \ rv

.-rl f (j

( I~

Page 59: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

NOTULA FOCUS GROUP DISCUSSION

FASILITASI BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI

Jakarta, 16 Mei 2018

I. PENDAHULUAN

Focus Group Discussion dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 (enam belas) Mei tahun

2018 (dua ribu delapan belas), dihadiri oleh peserta sebanyak 12 orang.

II. WAKTU DAN TEMPAT

• Hari / Tanggal : Rabu, 16 Mei 2018

• Jam : 13.00 s.d 16.00

• Tempat : Ruang Rapat Lantai 12

Gedung Utama Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

III. MATERI FOCUS GROUP DISCUSSION

Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Supervisi

IV. PEMBAHASAN

Pembicara Poin Penjelasan

Immanuel Bonardo Hutagalung, S.T., M.T.

- Tema : Integrasi Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Penyediaan Infrastruktur

PUPR yang Berkualitas di Bidang Kontrak Konstruksi

- Masalah utama : bimtek yang kurang berkualitas

- Masalah tersebut akan menyebabkan : sengketa, gagal lelang, kecelakaan

konstruksi

- Tujuan : menyiapkan tools bimtek untuk balai

- Balai berperan menyiapkan data kompetensi pelaku kontrak, data kebutuhan

praktisi kontrak konstruksi, identifikasi kebutuhan bimbingan teknis serta

pelaksanaan bimbingan teknis.

Page 60: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

Pembicara Poin Penjelasan

- Belum ada standar durasi bimtek

- Peran balai sangat sentral

- Balai yang telah ditempel dengan direktorat seharusnya menjadi balai spesialis

- Proyek inovasi : update SOP bimtek, kriteria bimtek, alur data dan evaluasi

bimtek

Susman Hadi

- Bimtek sebaiknya dilakukan dengan lebih banyak interaksi/diskusi serta fokus ke

penjelasan contoh kasus-kasus yang disertai rekomendasi.

- Materi bimtek sebaiknya disesuaikan dengan peserta

- Bahan tayang dan modul bimtek sebaiknya dibedakan. Misal, bahan tayang

hanya menampilkan poin-poin umum saja.

- Pengajar bimtek sebaiknya berasal dari direktorat dan praktisi yang memiliki

pengalaman kontrak

Meylina Hasbullah - Integrasi harus ada komunikasi antara balai, direktorat dan sesditjen.

Rifaldi Adi Saputra - Direktorat KSP pernah mengadakan bimtek pelatihan mandiri mandor dan dapat

dijadikan sebagai referensi.

V. KESIMPULAN

• Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyiapkan tools bimtek untuk balai

• Perlu dilakukan inovasi penyampaian materi bimtek sehingga tidak membosankan

• Terciptanya integrasi perlu adanya komunikasi antara balai, direktorat dan sesditjen

VI. PENUTUP

Focus Group Discussion Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Supervisi selesai pada pukul

16.00 dan ditutup oleh Kepala Seksi Standar dan Pedoman, Subdit Kontrak Konstruksi,

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Demikian risalah Focus Group Discussion Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Supervisi.

Page 61: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

INTEGRASI BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG BERKUALITAS

LAMPIRAN IV

Page 62: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAN JASA KONSTRUKSI

Nomor : UM 0206–Kp/352 Jakarta, 22 Mei 2018 Sifat : Penting Lampiran : 3 (Tiga) lembar Hal : Undangan Focus Discussion Group II Fasilitasi dan Bimbingan Teknis

Supervisi

Kepada Yth. Daftar Terlampir

di Tempat

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Sub Direktorat Kontrak Konstruksi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun ini akan menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Supervisi. Sehubungan dengan hal di atas, maka bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion II Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta memberikan masukan/ide/gagasan dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018 Waktu : Pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB Tempat

Agenda

:

:

Hotel Aviary BintaroJl. Boulevard Bintaro Blok B7 No. D3-3A, Pondok Aren, Pondok JayaKota Tangerang Selatan, BantenPembahasan Kriteria Bimbingan Teknis, Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Alur Pelaporan

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dan dapat memberikan masukan dalam kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.: Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (sebagai laporan).

Page 63: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

Lampiran I Surat Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Nomor : UM 0206–Kp/352 Tanggal : 22 Mei 2018

DAFTAR UNDANGAN

Kepada Yth. : 1. Kepala Sub Direktorat Sistem Penyelenggaraan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 2. Kepala Sub Direktorat Kontrak Konstruksi, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 3. Kepala Sub Direktorat Konstruksi Berkelanjutan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 4. Kepala Sub Direktorat Sistem Manajemen Mutu, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 5. Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Wilayah I, Direktorat Bina Kerjasama dan Pemberdayaan; 6. Kepala Sub Direktorat Penerapan Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; 7. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Sekertariat Direktorat Jenderal Bina Kosntruksi; 8. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta; 9. Kepala Seksi Perencanaan dan Informasi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta; 10. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sekertariat Direktorat Jenderal Bina Kosntruksi; 11. Kepala Seksi Standar dan Pedoman, Sub Direktorat Sistem Penyelenggaraan, Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 12. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi, Sub Direktorat Sistem Penyelenggaraan, Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 13. Kepala Seksi Standar dan Pedoman, Sub Direktorat Kontrak Konstruksi, Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 14. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi, Sub Direktorat Kontrak Konstruksi, Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 15. Kepala Seksi Standar dan Pedoman, Sub Direktorat Konstruksi Berkelajutan, Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 16. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi, Sub Direktorat Konstruksi Berkelajutan, Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 17. Kepala Seksi Standar dan Pedoman, Sub Direktorat Sistem Manajemen Mutu, Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 18. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi, Sub Direktorat Sistem Manajemen Mutu, Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 20. Afrijhon Saragih, S.T.; 21. Rico Samuel, S.T.; 22. Nurochman; 23. Annisa Lion Firda, S.T., M.T.; 24. Nikken Puspita Saputra, SE.; 25. Sofian Ardi, S.H.; 26. Trifosa Tuna, S.H.; 27. Januarta Dwi Kusmayanti, S.T.;

Page 64: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

28. Putri Andriansari Indra, S.PWK;

Page 65: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 66: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 67: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 68: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

NOTULA FOCUS GROUP DISCUSSION

FASILITASI BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI

Jakarta, 22 Mei 2018

I. PENDAHULUAN

Focus Group Discussion dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 (Dua puluh dua) Mei

tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dihadiri oleh peserta sebanyak 28 orang.

II. WAKTU DAN TEMPAT

• Hari / Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018

• Jam : 09.00 s.d 15.00

• Tempat : Hotel Aviary Bintaro

Jln. Boulevard Bintaro Blok B7 No. D3-3A, Pondok Aren,

Pondok Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten

III. MATERI FOCUS GROUP DISCUSSION

Kriteria Bimbingan Teknis, Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Alur

Pelaporan

IV. PEMBAHASAN

Pembicara Poin Penjelasan

Ir. Siwi Subekti, MT

- Tema : Integrasi Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Penyediaan Infrastruktur

PUPR yang Berkualitas di Bidang Kontrak Konstruksi

- Permasalahan kontrak berupa sengketa, gagal lelang, bahkan kecelakaan

konstruksi

- Tujuan : menyiapkan tools bagi Balai Jasa Konstruksi Wilayah untuk dapat

menjalankan tugas pembinaan Jasa Konstruksi

Immanuel Bonardo Hutagalung, S.T., M.T.

- Balai berperan menyiapkan data kompetensi pelaku kontrak, data kebutuhan

praktisi kontrak konstruksi, identifikasi kebutuhan bimbingan teknis serta

pelaksanaan bimbingan teknis.

Page 69: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

Pembicara Poin Penjelasan

- Proyek inovasi : kriteria bimtek, update SOP bimtek, , alur data pelaporan dan

evaluasi bimtek

- Integrasi antara Balai dan Direktorat pembina mendorong kemudahan dalam

pelaksanaan tugas Balai

- Kriteria Bimtek menggambarkan indikator Bimtek yang ideal dan diharapkan

oleh Direktorat

- Update SOP mendorong ada penerapan sistem yang dilaksanakan oleh Balai Jasa

Konstruksi Wilayah sehingga pelaksanaan Bimtek itu terstandarisasi

- Alur data pelaporan memberikan informasi pelapran secara terstruktur dan

kebutuhan data apa yang akan diminta oleh Direktorat untuk melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan Bimtek

Budi Setiawan

- Inovasi ini diharapkan dapat meringankan tugas Balai jasa Konstruksi Wilayah

dan dapat didorong untuk diterapkan dikarenakan kebijakan tahun 2019 adalah

perkuatan kegiatan Balai Jasa Konstruksi Wilayah

- SOP perlu disederhanakan dan dibuat titik simpul evaluasinya serta PIC

pengendalinya

Badriya - Pemantauan dan Evaluasi kebijakan bisa terbantu dengan adanya Laporan Hasil

Evaluasi Bimtek

Direktur BPJK

- Inovasi ini perlu diujicobakan sehingga didapatkan masukan dari Balai Jasa

Konstruksi sendiri sebagai pelaku. Masukan dari tahap ujicoba mendorong

penyempurnaan dari Integrasi Bimbingan Teknis itu sendiri

- Didorong untuk melanjutkan Tahapan Jangka Menengah

V. KESIMPULAN

• Penyempurnaan dari Kriteria, Update SOP dan Alur Pelaporan masih diperlukan

sambil berjalan dan dilaksanakan ujicoba

• Pelaksanaan Tahapan Jangka Menengah

Page 70: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

VI. PENUTUP

Focus Group Discussion Kriteria Bimbingan Teknis, Rancangan Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan Alur Pelaporan selesai pada pukul 15.30 dan ditutup oleh Direktur

Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Demikian risalah Focus Group Discussion Kriteria Bimbingan Teknis, Rancangan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan Alur Pelaporan

Page 71: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

LAMPIRAN IV

1. KRITERIA BIMBINGAN TEKNIS KONTRAK KONSTRUKSI

A. KRITERIA KELUARAN

1. Materi bimbingan teknis yang terdiri atas 1) model-model pembelajaran aplikatif dan

praktis kegiatan kontrak konstruksi; 2) Pendalaman materi & kasus-kasus kegiatan

kontrak konstruksi; 3) Inventarisasi masalah dan pemecahannya di dalam kegiatan

kontrak konstruksi.

2. Peserta mengikuti seluruh kegiatan bimbingan teknis kontrak kontruksi hingga selesai

dan mampu merefleksi hasil pembelajaran dalam bentuk tugas di lapangan.

B. KRITERIA TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA)

1. Kebutuhan Organisasi

Calon Peserta mampu mengidentifikasi kelemahan umum dalam hal kontrak

konstruksi apa yang dimiliki keseluruhan atau sebagian dari Kementerian PUPR

sehingga mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.

2. Kebutuhan pekerjaan

Calon Peserta memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kontrak konstruksi, pernah

terlibat dalam kegiatan kontrak konstruksi dengan pengalaman minimal 1 tahun, dan

tidak pernah terlibat kasus hukum apapun dalam menjalankan tugasnya. Pernah

mengikuti Bimtek sejenis minimal 1 kali.

3. Kebutuhan residual

Calon Peserta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis dan aplikatif di dalam

melaksanakan tugasnya. Mampu mengetahui kekurangan keterampilan apa yang

tidak dikenali atau perlu dikembangkan lebih lanjut.

4. Kebutuhan masa depan.

Calon Peserta Bimtek mampu melakukan pemetakan terhadap:

1. Pengetahuan, keterampilan, sikap untuk tugas dan sasaran baru

2. Keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan:

keteram-pilan manajemen perubahan

Page 72: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

3. Keterampilan yang mungkin diperlukan jika perubahan yang diinginkan terjadi.

C. KRITERIA MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Materi Teori Dasar 1. Perikatan Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah

a. Bidang hukum terkait pelaksanaan kontrak Pengadaan barang / jasa Instansi

Pemerintah

b. Hukum Administrasi Negara dalam Pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah

c. Hukum Perdata dalam kontrak Pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah

d. Penyelesaian perselisihan kasus perdata

e. Proses penyelesaian sengketa perdata melalui Arbitrase

f. Alternati penyelesaian sengketa

g. Hukum pidana dalam kontrak pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah

h. Pengertian –pengertian penting dalam Hukum Perjanjian terkait Undang – undang

Jasa Konstruksi, bentuk – bentuk kontrak yang digunakan dan butir – butir penting

yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dokumen kontrak.

i. Wanprestasi, Perbuatan melawan hukum dan Hapusnya Perikatan

2. Studi Kasus 1: Model dan metode pembelajaran PRAKTIS dan APLIKATIF dalam

penanganan kontrak kontruksi dengan membedah kasus – kasus perikatan hukum kontrak

pengadaan barang / jasa pemerintah. Point utama:

a. Inventarisasi kasus – kasus terkait perikatan hukum kontrak yang muncul dalam

pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah

b. Menguraikan secara rinci duduk persoalan masing – masing kasus dan menjelaskan

solusi tata penanganannya.

5. Studi kasus 3 : Penyusunan Dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Jasa Non Konstruksi Pemerintah. Point utama:

1. Penjelasan tentang Skema pelaksanaan pengadaan dan kegiatan apa saja yang

perlu diperhatikan dan pasal - pasal dalam KUHPerdata terkait.

2. Penyusunan kontrak dan urutan hirarki dokumen kontrak berikut lampiran –

lampirannya, sampai dengan proses penandatanganan kontrak

a. Bagaimana menyusun kontrak yang benar / tidak cacat hukum dan bentuk-

bentuk kontrak konstruksi.

Page 73: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

b. Isi Perjanjian kontrak dan Jaminan Pelaksanaannya

c. Ketentuan – ketentuan dalam pasal-pasal dokumen kontrak yang sering /

menimbulkan masalah

d. Penjelasan detail pasal demi pasal Isi dokumen kontrak ( Syarat-syarat Umum

kontrak, Syarat-syarat Khusus kontrak, gambar, spesifikasi, dan bentuk-bentuk

jaminan) dan ketentuan dalam syarat-syarat umum kntrak yang sering

menimbulkan masalah.

e. Ketentuan – ketentuan dalam Perpres no 54 tahun 2010 terkait dengan

penyusunan dan pelaksanaan kontrak.

f. Skema pelaksanaan kontrak pada proyek – proyek Pinjman / Hibah Luar

Negeri

g. Urut –urutan kegiatan - kegiatan pelaksanaan kontrak dan uraian detail

penjelasan tiap tahap kegiatan, berikut penegasan atas hal - hal yang perlu

diperhatikan yang sering menjadi masalah dalam pelaksanaan kontrak

h. Pertanyaan – pertanyaan yang muncul dalam penyusunan dan pelaksanaan

Kontrak.

4.Studi Kasus 3: Gugatan Kontraktor ke Pengadilan. Point utama:

1. Penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang diberlakukan (Hukum Acara

Perdata)

2. Urain prosedur dan tata cara mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengingatkan

hal-hal penting yang perlu diperhatikan.

3. Urut – urutan dan cara pencatatan dan penyampaian gugatan ke pengadilan

4. d.Prosedur dan tata cara pelaksanaan proses di pengadilan ( pemeriksaan dimuka

sidang, taara perdamaian, jawaban tergugat, replik, duplik, pendengaran saksi / ahli,

pembuktian / alat bukti, putusan hakim, pelaksanaan putusan.

5. Prosedur dan tata cara pelaksanaan proses banding

5.Studi Kasus 3: Penyimpangan – Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Kontrak. Point utama:

1. Penjelasan secara rinci tentang kegiatan – kegiatan dalam pelaksanaan kontrak yang

sering dilakukan / rawan terjadi penyimpangan-penyimpangan

2. Langkah tindakanturun tangan yang perlu dilakukan.

Page 74: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

D. KRITERIA METODE PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

Kegiatan bimbingan teknis dosen kepariwisataan dilakukan melalui beberapa metode berikut

ini.

1. Metode ceramah terkait materi model-model pembelajaran, pendalaman materi

Kontrak Konstruksi, metode studi kasus yang pernah dialami oleh peserta dan

Narasumber

2. Diskusi interaktif terkait materi model-model pembelajaran, pendalaman materi

Kontrak Konstruksi, metode studi kasus yang pernah dialami oleh peserta dan

Narasumber

3. Setelah Bimbingan Teknis, peserta WAJIB menyerahkan laporan ide kreatif tentang

Pengembangan Model Pembelajaran melalui Bimtek Kontrak Kontruksi

4. Peserta wajib mendiseminasikan hasil pembelajaran selama bimtek di lingkungan Unit

Organisasinya masing-masing.

5. Sertifikat Bimbingan Teknis akan diberikan pada peserta setelah menyerahkan

laporan seperti yang tercantum pada butir empat dan bukti pelaksanaan kegiatan

diseminasi pada butir lima.

E. KRITERIA NARASUMBER

1. Jumlah nara sumber sebanyak 6 orang. Berkualifikasi akademik minimal magister (S2)

dalam bidang Konstruksi dan atau bidang Hukum Konstruksi

2. Pakar dalam bidang pengajaran Kontrak kontruksi dan memiliki pengalaman langsung

sebagai pejabat yang berhubungan dengan kontrak konstruksi

3. Pakar atau orang yang menguasai materi tentang kontrak konstruksi dalam forum ilmiah.

4. Menguasai proses belajar orang dewasa (Andragogic) dan terbukti mampu

menerapkannya kepada peserta sebagai Narasumber sebelumnya (Berpengalaman

dalam Bimtek/Diklat bidang konstruksi)

F. KRITERIA PESERTA

1. Berkualifikasi akademik magister (S2) dan memiliki homebase sebagai ASN yang

menangani kegiatan terkait kontrak konstruksi.

2. Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis bidang konstruksi yang lain.

Page 75: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

3. Membawa rumusan pengalaman (best practices) dalam pembelajaran di lembaga

masing-masing (minimal 5 halaman) pada saat pelaksanaan bimbingan teknis.

4. Kegiatan akan dilaksanakan untuk satu angkatan, dan setiap angkatan akan diikuti oleh

maksimal 50 peserta.

2. PEMBAHARUAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR

A. MODEL SKENARIO PERCEPATAN PERUBAHAN BIMBINGAN TEKNIS KONTRAK KONSTRUKSI

B. SIKLUS BIMBINGAN TEKNIS KONTRAK KONSTRUKSI

Page 76: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

C. STANDAR DAN OPERASI PROSEDUR BIMBINGAN TEKNIS KONTRAK KONSTRUKSI

Page 77: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

INTEGRASI BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KONTRAK KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG BERKUALITAS

LAMPIRAN V

Page 78: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 79: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 80: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...
Page 81: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

RAPAT PEMBAHASAN

Pembentukan dan Rapat Tim Efektif

Jakarta, Maret 2018

Page 82: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

RAPAT PEMBAHASAN

Pembentukan dan Rapat Tim Efektif

Jakarta, Mei 2018

Page 83: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

FOCUS GROUP DISCUSSION I

INVENTARISASI KONDISI PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN EKSISTING

Jakarta, 8 Mei 2018

Page 84: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

FOCUS GROUP DISCUSSION II

KRITERIA BIMBINGAN TEKNIS, RANCANGAN SOP DAN ALUR PELAPORAN

TANGERANG , MEI 2018

Page 85: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

KOORDINASI STAKEHOLDER

Jakarta, April - Mei 2018

Page 86: PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II BALAI ...

KOORDINASI STAKEHOLDER

Jakarta, April - Mei 2018