PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) YANG PEMBAGIAN SERTIFIKAT TANAHNYA DISERAHKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO DITINJAU DARI

PRESPEKTIF HUKUM AGRARIA (Studi di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh: REZA FACHRUROZI

201410110311092

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM

2018

i

Ungkapan Pribadi:

Jika masih menjadi seorang anak,

Maka bantu dan ringankanlah beban orang tua kita

Motto:

Jadikanlah setiap hari esok adalah

final

ii

ABSTRAKSI

Nama : Reza Fachrurozi

NIM : 201410110311092

Judul :

Pembimbing : 1. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.

2. Wasis, S.H., M.Si., MHum.

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dinyatakan pasal 19 ayat (1) UUPA dan dipertegas PP pendaftaran tanah pasal 1 ayat (1), akan tetapi Program pembagian sertifikat tanah oleh presiden Joko Widodo melalui program PTSL yang dijalankan oleh pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN ini menuai pro dan kontra, Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu, Bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang pembagian sertifikat tanahnya diserahkan oleh presiden joko widodo ditinjau dari prespektif hukum agraria, Bagaimana peran Presiden Joko Widodo dalam pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Malang ditinjau dari prespektif hukum agraria, Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitaian ini dilaksanakan di di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan menggunakan jenis data primer berupa wawancara dan dokumen-dokumen terkait, data sekunder berupa studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan terkait, data tersier berupa kamus yang menunjang, hasil dari penelitian ini yaitu bahwa program pendaftaran tanah yang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah program PTSL yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No.12 Tahun 2017 dan tidak menyimpang, pembagian sertifikat tanah yang dilakukan oleh presiden secara langsung bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara dibidang agraria, tingkat keefektivitasan dari program PTSL dinilai sudah sangat positif dan efektif karena sudah mencakup 3 dari 5 faktor pendukung, walaupun masih terdapat kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Kata Kunci: Pembagian, Sertifikat Tanah, Presiden.

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) YANG PEMBAGIAN SERTIFIKAT TANAHNYA DISERAHKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM AGRARIA (Studi di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

iii

ABSTRACT

Name : Reza Fachrurozi

NIM : 201410110311092

Title :

Supervisor : 1. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.

2. Wasis, S.H., M.Si., MHum.

Land registration activities that carried out by the government to ensure legal certainty in article 19 paragraph (1) of the UUPA and reinforced PP list of Land Article 1 Paragraph (1), but the certificate submission program by President Joko Widodo through the PTSL program that run by government through ministry of ATR/BPN resulted pros and cons. The problem that the author lift is, how implementation of the program registration systematic land complete (ptsl) that is a subdivision of certificates land been submitted by the president joko widodo in terms of prespektif agrarian law, how the program of land certificate submission by President Joko Widodo to the community in Mulyoagung Village, Dau District, Malang regency viewed from the perspective of agrarian law, What is the role of President Joko Widodo in the program land certificate submission in Malang viewed from agrarian law perspective, what is the supporting factor and obstacle factor in implementation of program systematic land registration in Mulyagung Village, Dau District, Malang Regency. The writer use sociological juridical approach method, this research location is conducted in Mulyoagung Village, Dau District, Malang regency. Used primary data in the form of interviews and related documents, secondary data in the form library data or related regulation, teritiary data in the form of a supporting dictionary. The result of the implementation PTSL program held by the government is in accordance with Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 12 Year 2017 and not deviated. The distribution of land certificate conducted by the poresident directly aim to realize the results of the program PTSOKE already positive and effective because it already include 3 of 5 supporting factor. Although there are still other challenge or obstacle in the implementation of the program PTSL in the Mulyoagung Village

Keyword: Submission, Land certificate, President.

THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM REGISTRATION SYSTEMATIC LAND COMPLETE (PTSL) THAT IS A SUBDIVISION OF CERTIFICATES LAND BEEN SUBMITTED BY THE PRESIDENT JOKO WIDODO IN TERMS OF PRESPEKTIF AGRARIAN LAW (Ralated Studies in Mulyoagung Village, Dau District, Malang Regency)

iv

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Pen-

yayang. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan hidayahnya Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Yang Pembagian Sertifikat Tanahnya Diserahkan Oleh Presiden Joko Widodo Ditinjau Dari Prespektif Hukum Agraria (Studi Di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”

Tugas Akhir Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir Penulisan Hukum ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Fauzan M. pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ma-

lang

2. Bapak Dr.Tongat SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang

3. Ibu Catur Wido Haruni, SH., M. Si., M. Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

4. Bapak Dr.Haris SH., M. Hum. selaku Pembantu Wakil II Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang

5. Bapak Said Noor Prasetyo, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

6. Bapak Nu’man, SH., M.Hum. selaku Kepada Program Studi Universitas

Muhammadiyah Malang.

7. Ibu Ratri, SH., M. Hum. selaku Sekertaris Program Studi Universitas

Muhammadiyah Malang sekaligus dosen wali penulis.

8. Ibu Komariah, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Pembimbing Utama, yang telah

banyak memberikan motivasi dan dukungan selama peneliti menjadi

mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terlebih

lagi dalam proses penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Wasis, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua, yang telah

bersedia meluangkan waktu dan membimbing peneliti sehingga mampu

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Bapak Amir Abdul Hakim, S.H., M.M selaku Seksi Hubungan Hukum Per-

tanahan BPN Kabupaten Malang dan Bapak Suprapto Edhy Winarno selaku

v

KASUBAG Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPN kabupaten Ma-

lang yang telah menjadi narasumber penulis untuk membantu dalam

penyelesaian penelitian hukum penulis,

11. Ayahanda Alm. H. Sugeng Sudarno, S.H., M.Hum. dan Ibunda HJ. Kotimatul

Yuroh, S.Pd, yang telah mendidik dan membesarkan Penulis hingga saat ini,

yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta motivasi baik secara lahir

maupun batin kepada penulis.

12. Adek- adekku Randi Muhammad Alfiansyah dan Ananda Harum Kusuma yang

telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi

13. Nur Laili Rahmatin, S.Farm yang telah memberikan semangat dan bersedia

menjadi tempat berkeluh kesah, serta senantiasa memberikan sokongan dan

dorongan untuk penulis.

14. Keluarga besar Betha Raganiwasa, S.H yang telah memberikan dukungan dan

motivasi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

15. Teman-teman Kontrakan The Simpsons yang telah menjadi tempat bernaung

selama kurang lebih 4 tahun.

16. Teman – teman komutias vespa “SIMOKER” yang selalu mengingatkan dan

memberikan motivasi agar segera cepat menyelesaikan tugas akhir ini.

17. Sahabat – sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mene-

mani dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Penulisan

Hukum.

18. Dan seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas

Akhir Penulisan Hukum

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya.Amin. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir Penulisan Hukum ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata, semoga Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum.

Malang, 20 Juli 2018

Reza Fachrurozi

vi

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam ............................................................................... Lembar Pengesahan ................................................................................................ Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ................................. Ungkapan Pribadi / Motto .................................................................................... i Abstraksi ................................................................................................................ ii Abstract ................................................................................................................. iii Kata Pengantar .................................................................................................... iv Daftar Isi ............................................................................................................... ix Daftar Tabel dan Skema ....................................................................................... x Daftar Lampiran .................................................................................................. xi BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 7

C. Tujuan Penulisan Hukum ........................................................................ 7

D. Manfaat/ Kegunaan Penelitian ................................................................ 8

E. Metode Penelitian ...................................................................................... 9

1. Metode Pendekatan ............................................................................... 9

2. Lokasi Penelitian ................................................................................. 10

3. Jenis Data ............................................................................................ 10

4. Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 11

5. Teknik Analisa Data ............................................................................ 14

F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................................... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 17

A. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah ................................................. 17 1. Pengertian Pendaftaran Tanah ............................................................. 17 2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah ....................................................... 19 3. Asas-Asas Pendaftaran Tanah ............................................................. 21 4. Tujuan Pendaftaran Tanah .................................................................. 23 5. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik ................................................. 24

a. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematik ..................................... 24

b. Prosedur Pendaftaran Tanah secara sistematik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ............................................... 25

c. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematik ................................ 29

B. Tinjauan Tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis ............... 29

1. Tinjauan Tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ................................................................................................. 29

a. Pengertian program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) .......................................................................................... 29

b. Dasar Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .......................................................................................... 31

c. Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ............... 32

d. Tujuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 33

vii

e. Tahapan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ........................................................................... 34

f. Ruang Lingkup Pekerjaan PTSL .................................................. 35

g. Sumber Pembiayaan PTSL .......................................................... 36

2. Tinjauan tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) .......... 36

a. Pengertian Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ............... 36

b. Dasar Hukum Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ......... 38

c. Tujuan dan Latar Belakang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ....................................................................................... 40

d. Sasaran Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)42

C. Tinjauan Tentang Peran Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Da-lam Pembagian Sertifikat Tanah Kepada Masyarakat ........................ 43

1. Presiden wajib mewujudkan tujuan negara dalam bidang agraria ...... 43

2. Presiden sebagai atasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Per-tanahan Nasional ................................................................................. 45

3. Presiden Sebagai Kepala Penyelenggara Administrasi Negara Di Bi-dang Agraria ........................................................................................ 47

D. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum ................................................... 49 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 57

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian ............................................. 57 1. Profil BPN Kabupaten Malang ........................................................ 57

a. Sejarah BPN Kabupaten Malang ................................................. 57 b. Visi Misi ....................................................................................... 57 c. Tugas dan Fungsi ......................................................................... 58 d. Tujuan dan Saran .......................................................................... 59 e. Struktur Organisasi ....................................................................... 60

2. Profil Desa Mulyoagung ................................................................... 61 a. Sejarah Desa Mulyoagung ........................................................... 61 b. Sejarah Tokoh Kepemimpinan Desa Mulyoagung ...................... 61 c. Keadaan Geografis Desa Mulyoagung ......................................... 63 d. Keadaan Demografis Desa Mulyoagung ..................................... 64 e. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Mulyoagung ............................... 67 f. Struktur Organisai Pemerintahan Desa Mulyoagung ................... 70

B. Program Pembagian Sertifikat Tanah oleh Presiden kepada Masyara-kat di Kabupaten Malang Ditinjau dari Perspektif Hukum Agraria 71 1. Kedudukan Program Pembagian Sertifikat Tanah Oleh Presiden Kepada

Masyarakat Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Ditinjau Dari Prespektif Hukum Agraria ............................................ 71

2. Prosedur Pelaksaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang ..................... 74

C. Kewenangan Presiden dalam Pembagian Sertifikat Tanah kepada Masyarakat. .............................................................................................. 85 1. Pembagiaan sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai bentuk

pelaksanaan kewajiban presiden mewujudkan tujuan negara dalam bi-dang agraria ......................................................................................... 85

viii

2. Pembagiaan sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai tinda-kan Presiden selaku Atasan Menteri ATR/BPN ................................. 87

3. Pembagiaan sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai tinda-kan Presiden Selaku Kepala Penyelenggara Administrasi Negara Di Bi-dang Agraria ........................................................................................ 90

D. Hambatan – Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Malang ................................ 92

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 96

A. Kesimpulan .............................................................................................. 96 B. Saran ........................................................................................................ 97

Daftar pustaka ........................................................................................................... Lampiran ...................................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Batas Wilayah Desa Mulyoagung .......................................................... 65

Tabel. 2 Luas Wilayah Desa Mulyoagung ............................................................ 65

Tabel. 3 Daftar Jumlah Penduduk Desa Mulyoagung .......................................... 67

Tabel. 4 Komposisi Usia Penduduk Desa Mulyoagung ....................................... 67

Tabel. 5 Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Mulyoagung ............................. 68

Tabel. 6 Daftar Pekerjaan/Mata Pencaharian Desa Mulyoagung ......................... 69

Tabel. 7 Lokasi Program PTSL di Kbupaten Malang Tahun 2018 ...................... 79

DAFTAR BAGAN

Bagan. 1 Struktur Organisasi BPN Kabupaten Malang ........................................ 62

Bagan. 2 Prosedur Pelaksanaan Program PTSL ................................................... 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Peta Desa Mulyoagung, Dau, Malang ................................................. 64

Gambar. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mulyoagung ........................ 72

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Tugas Akhir

Lampiran 2. Kartu Kendali

Lampiran 3. Bukti Penelitian Dari Kantor BPN Kabupaten Malang

Lampiran 4. Bukti Penelitian Dari Kantor Pemerintah Desa Mulyoagung, Kecmatan Dau, Kabupaten Malang

xi

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bachsan Mustafa, 1984, Hukum Agraria dalam Perspektif, Remadja Karya Cv, Bandung.

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Boedi Harsono. 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan. Jakarta.

Elza Syarief. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Per-tanahan. Jakarta. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Jayadi setiabudi, 2012, Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah Serta Segala Perizi-nannya, Jakarta:Suka Buku.

K. Wantjik, 1982, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Margono, 2004, Metodelogi Penelitian Pendidikan, Jakarta:Rinekaipta.

--------------, 1997, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, (Bandung: Mandar Maju).

Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, (Bandung: Bina Cipta).

---------------, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV. Ramadja Karya).

---------------, 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Ja-karta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

SP Florianus Sangsun. 2007. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Vi-simedia.

Sugiyono 2001, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Alfabeta Bandung.

----------------, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, ALFABET, Bandung.

Supriadi, 2008, Hukum Agraria, Sinar Grafika, cetakan ke dua Jakarta.

Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta.

JURNAL & TESIS

Auliyaa Martati dan Lego Karjoko, 2017, Implementasi Asas Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Berdasarkan Peraturan Menteri

xii

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik In-donesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Semarang, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dian Retno Wulan, 2006, Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Karanganyar, Semarang, Tesis, Program Pasca Sarjan Uni-versitas Diponegoro, hlm. 41.

Meray Hendrik Mezak, SH., MH. 2006. Pendaftaran Tanah sebagai Tertib Admin-istrasi Pertanahan dan Jaminan Kepastian Hukum terhadap Pemegang Hak-hak Atas Tanah. Jakarta. Law Review. Vol. VI No.2. Fakultas Hukum. UPH.

Nurjannah, 2014, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Land-form, Makasar, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, hlm. 195.

Santoso C, S.H., Tesis, 2006, Pendaftaran Peralihan Hak Guna Bangunan Karena Jual Beli Atas Nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pt. Persero Ja-minan Sosial Tenaga Kerja Kepada Pt. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi Perbandingan Secara Yuridis Antara Kantor Pertanahan Kota Surakarta Dan Kabupaten Kudus), Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Sudirman, 2014, Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945), Ma-lang, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, hlm, 10.

Triana Rejekiningsih, 2016, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indone-sia), Surakarta, Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.

INTERNET

akhmad irsyad, Profil desa mulyoagung, https://id.wikipedia.org/wiki/Mulyoa-gung,_Dau,_Malang.

Dinda Audriene Muthmainah, 2016, Kementerian ATR/BPN: 56 Persen Tanah Be-lum Bersertifikat, https://www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2018.

Faiq Hidayat, 2018, Amien Rais Tuding Jokowi 'Ngibul', Ini Kata Kementerian ATR/BPN, https://news.detik.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2018.

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id

JNT, 2018, Menteri Sofyan: Masyarakat Senang Dapat Sertifikat Tanah, https://www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2018.

xiii

Kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertahanan nasional, 2017, program proyek operasi nasional agraria, http://www.bpn.go.id, diakses tanggal 28 Maret 2018.

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan menteri agraria dan tata ruang/Kepala badan pertanahan nasional Repub-lik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap

Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ Kepala badan pertanahan nasional Re-publik Indonesia Nomor 35 tahun 2016 Tentang Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2016, Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematik Lengkap, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Hlm. 17.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indo-nesia

.