Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah

Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah

Disampaikan pada:Workshop Forum Komunikasi Pengelolaan Air Limbah Permukiman

(FORKALIM)

Balikpapan, 7 Juni 2012

Disampaikan pada:Workshop Forum Komunikasi Pengelolaan Air Limbah Permukiman

(FORKALIM)

Balikpapan, 7 Juni 2012

1. Program Hibah Air Limbah - AUD 5 JutaPemberian Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang

bersumber dari Hibah Luar Negeri yang akan digunakan sebagai dana pengganti atas pembangunan sambungan rumah sistem pengolahan air limbah yang telah berhasil dibangun pemda dan berfungsi. Adapun sasaran dari program ini adalah pemda yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat.

2. Program Hibah Australia – Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) - AUD 40 JutaPenerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai dengan syarat dan ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya serta persyaratan lainnya terkait penyaluran dana hibah sesuai ketentuan dari Kementerian Keuangan

Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah dilaksanakan dalam 2

Skema Program

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

PedomanProgram Hibah Air Limbah

PedomanProgram Hibah Air Limbah

TujuanUpaya Pemerintah mendorong Pemda untuk memperluas

cakupan pelayanan air limbah yang berdampak pada perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

Lingkup KegiatanPemberian Hibah untuk membiayai kegiatan pembangunan

sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala kota yang dikelola oleh institusi dan memenuhi syarat.

Program Hibah Air Limbah

Kriteria Daerah Penerima Program

1. Sudah mempunyai institusi pengelola air limbah terpusat yang sesuai dengan ketentuan perangkat peraturan yang ada;

2. Menyampaikan surat minat kab/kota yang berisi hal-hal berikut:a. Bersedia menerbitkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada institusi

pengelola air limbah dalam bentuk peraturan daerah untuk melaksanakan pembangunan terlebih dahulu;

b. Bersedia memperkuat institusi pengelola air limbah terpusat yang telah ada;c. Bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun;d. Bersedia memperbaiki dan menerapkan peraturan serta perangkat perundangan terkait

pengelolaan air limbah, termasuk mewajibkan masyarakat untuk mengakses sistem yang sudah ada;

e. Bersedia meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan kampanye kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan terkait kesetaraan gender tentang pengelolaan air limbah;

f. Bersedia melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan air limbah.3. Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat

Calon Penerima Program Hibah Air Limbah adalah masyarakat yang bersedia dan telah memenuhi persyaratan sebagai pelangggan PDPAL/PDAM;

Calon Penerima manfaat Program Hibah Air Limbah diprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah yang bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDPAL/PDAM.

Kriteria Teknis Sambungan Rumah

1. Rumah tangga dan fasilitas publik yang ditetapkan oleh institusi pengelola air limbah;

2. Bersedia membayar biaya sambungan rumah baru; 3. Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan

PDPAL/PDAM sebagai operator pengelolaan air limbah terpusat;

4. Diprioritaskan untuk calon pelanggan yang telah terdaftar sebagai konsumen PDAM.

Besaran Dana Hibah

1. Dana hibah diberikan untuk setiap SR yang dibangun dan berfungsi dengan baik sejak tercatat sebagai sambungan pelanggan baru sampai dengan pembayaran 2 bulan rekening.

2. Jumlah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah maksimal sebesar dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini.

Peruntukan Dana Hibah

SR

Pipa Pengumpul/Pipa Servis

Pipa Pembawa

Pipa Pengumpul/Pipa Servis

IPAL

Persyaratan Kesiapan Daerah Dalam

Mengikuti Program Hibah Air Limbah

1. Pemerintah Daerah telah masuk atau mengikuti Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);

2. Memiliki daftar calon penerima manfaat; 3. Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal

kepada BUMD paling sedikit sebesar dana hibah untuk jumlah SR yang direncanakan pertahun;

4. Memiliki dokumen perencanaan teknis (DED) untuk SR yang akan dibangun;5. Bersedia untuk dilakukan verifikasi dan audit;6. Menyediakan dana operasional yang diperlukan untuk kegiatan di masing-

masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Pejabat Fungsional (PIU).

Mekanisme Pelaksanaan

Minat Pemda

Verifikasi

DJCK

PDPAL/ PDAM

PDPAL/ PDAM

Kementerian Keuangan

Surat Penetapan

Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah

Fisik terbangun

Berfungsi

Pemda

Sosialisasi

Memenuhi

PenolakanTidak Memenuhi

Penilaian dokumen usulan & Persiapan

Baseline Survey

Mekanisme Pencairan Dana Hibah

SR Terbangun & Berfungsi

Pengajuan Pencairan Dana

Hibah

RekomendasiPencairan Dana

Hibah

Verifikasi

Pencairan Dana Hibah

PDPAL/PDAM

DJCK

PPMUPPMU

CPMUCPMU

PIUPIU

Kementerian Keuangan

Pemda

KEPALA DAERAH

Pengajuan Permohonan

Pencairan Hibah

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

Konsep Pedoman PengelolaanProgram Australia Indonesia

Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG)

Konsep Pedoman PengelolaanProgram Australia Indonesia

Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG)

Tujuan dan Sasaran

Lingkup Program

Penerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai dengan syarat dan ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya serta persyaratan lainnya terkait penyaluran dana hibah sesuai ketentuan dari Kementerian Keuangan

Kriteria Pemda Penerima Hibah (1)

a. Memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) atau dokumen perencanaan dan RPIJM yang disetujui oleh kepala daerah;

b. Memiliki rencana komprehensif untuk kegiatan fisik pembangunan air limbah dan/atau persampahan TA 2012-2014;

c. Mempunyai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dilengkapi dengan dokumen perencanaan untuk kegiatan air limbah dan/atau persampahan pada TA berjalan sampai dengan berakhirnya program hibah;

d. Bersedia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan air limbah dan persampahan untuk TA 2012-2014 yang mencakup pembangunan prasarana fisik yang ditunjukkan dalam bentuk surat komitmen kepala daerah yang dirinci dengan program tahunan;

e. Pemda bersedia untuk memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan kinerja sektor air limbah dan persampahan;

f. Pemda telah menyediakan lahan untuk pembangunan prasarana air limbah dan/atau persampahan yang akan dibangun;

Kriteria Pemda Penerima Hibah (2)

g. Pemda menerapkan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance);h. Pemda bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air

limbah dan persampahan yang dibangun, yang ditunjukkan dengan surat pernyataan dari kepala daerah;

i. Pemda bersedia menyusun dan/atau memperbaiki peraturan perundangan terkait sektor air limbah dan persampahan;

j. Pemda bersedia melakukan kegiatan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan terkait kesetaraan gender untuk sektor air limbah dan persampahan;

k. Sudah mempunyai institusi yang bertanggung jawab untuk mengelola air limbah dan persampahan yang sesuai dengan ketentuan perangkat peraturan yang ada.

Jenis Kegiatan

• Pembangunan Transfer Station / Stasiun Peralihan Antara

• Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat skala lingkungan untuk minimal 200-400 KK;

• Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala lingkungan untuk minimal 50 KK yang akan dihubungkan dengan sistem air limbah terpusat yang sudah ada (skala kota);

• Pembangunan jaringan air limbah AL skala lingkungan yang telah beroperasi.

Kegiatan Sektor

Persampahan

Kegiatan Sektor

Air Limbah

Besaran Dana Hibah

a. Besaran dana hibah yang akan digantikan untuk pembangunan Transfer Station adalah 50% dari total biaya pembangunan;

b. Besaran dana hibah yang akan digantikan untuk sektor air limbah: Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat skala lingkungan

(komunal) adalah Rp 4.000.000/SR; Pembangunan dan perluasan jaringan IPAL skala lingkungan yang telah

beroperasi adalah Rp 3.000.000/SR.

Kegiatan yang dibiayai dari DAK dan dana pendamping kegiatan yang bersumber dari hibah luar negeri/APBN tidak dapat digantikan oleh dana hibah.

Pembayaran Hibah Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah hibah akan dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi atas program yang telah disetujui pada tahun berjalan dengan ketentuan:a.Jumlah hibah yang akan dibayarkan maksimum sebesar jumlah hibah yang telah ditetapkan dalam PPH; b.Untuk sektor persampahan, jumlah hibah yang akan dibayarkan adalah sebesar 50% dari nilai prasarana yang telah selesai dibangun dan berfungsi serta dinilai layak;c.Untuk sektor air limbah, jumlah hibah yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah SR baru yang telah dibangun dan berfungsi;d.Untuk setiap akhir tahun anggaran akan dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja prasarana yang dibangun tahun berjalan yang menjadi dasar dalam penentuan program dan jumlah hibah yang akan dibayarkan tahun berikutnya;e.Hasil evaluasi menjadi pertimbangan untuk mengalihkan dana hibah yang tidak diserap kepada Pemda lainnya yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan

Bantuan teknis akan diberikan oleh Kementerian PU yang didukung oleh Donor kepada Pemda berupa:a. Kegiatan Appraisal pelaksanaan program/kegiatan;(i) Pendampingan dalam penyusunan DED;(ii) Review atas DED yang sudah disusun oleh daerah. b. Kegiatan baseline survey; c. Verifikasi pelaksanaan kegiatan.

Bantuan Teknis

Syarat Kesiapan Daeraha. Proyek/kegiatan yang diusulkan tercantum dalam RPIJM Bidang PU Cipta Karya

dan Memorandum Program yang mengacu ke SSK. Dokumen SSK menjadi acuan penyusunan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan;

b. Untuk daerah yang sudah memiliki program sanitasi untuk tahun 2012 bisa mengikuti program hibah ini dengan syarat program atau kegiatan tersebut sudah memiliki DED dan dokumen lingkungan;

c. Pemda sudah menyiapkan lembaga yang akan mengelola fasilitas/prasarana yang dibangun (mis; dinas, UPTD, BLU, PD, atau Pokmas)

d. Surat pernyataan ketersediaan lahan dari kepala daerah untuk seluruh kegiatan yang diusulkan;

e. Pemerintah Daerah bersedia mengalokasikan dana APBD (yang bersumber dari PAD, DBH dan DAU) untuk membiayai pelaksanaan proyek/kegiatan hingga selesai yang akan diajukan untuk diganti dengan dana hibah pada TA berikutnya.

Syarat Pencairan Dana Hibah

a. Realisasi pelaksanaan Proyek/kegiatan pada Tahun Anggaran yang diajukan untuk mendapatkan penggantian dana hibahtelah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari CPMU untuk mengajukan permintaan pembayaran hibah

b. Daerah mengajukan surat permintaan penyaluran dana hibah kepada Dirjen Perimbangan Keuangan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK 169/2008 dan peraturan lainnya terkait pencairan dana hibah.

Peruntukan Dana Hibah

Dana hibah merupakan penggantian atas pelaksanaan pembangunan fisik prasarana air limbah dan/atau persampahan yang telah selesai dibangun;

Dana hibah tersebut harus digunakan kembali untuk pengembangan sektor air limbah dan/atau persampahan tahun selanjutnya.

Terima Kasih

chandra│r│p│situmorangKepala CPMU Hibah Air Minum dan Air Limbah Tahap II

Email: cpmu_hibah@yahoo.comTelp: (021) 72796588