Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara ... · i Pelaksanaan pendaftaran tanah...

i

Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik pada

tanah yang belum

Bersertifikat di kantor pertanahan

Kabupaten banjarnegara

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh:

Muhammad Fauzi Rijal

NIM: E 0002028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2007

ii

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing I Pembimbing II

PIUS TRIWAHYUDI, S.H., M.Si. LEGO KARJOKO, S.H., M.H. NIP. 131 472 201 NIP. 131 792 948

iii

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan

Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juni 2007

DEWAN PENGUJI

(1)…………………………………….. (Purwono Sungkowo, S.H.)

Ketua

(2)…………………………………….. (Wasis Suganda, S.H., M.H.)

Sekertaris

(3)…………………………………….. (Pius Triwahyudi, S.H.,M.Si.)

Anggota

Mengetahui

Dekan

(Moh. Jamin, S.H.,M.Hum.)

NIP. 131 570 154

iv

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat

sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah

beserta orang-orang yang sabar”

(Al Baqarah :153)

“Mengapa manusia dapat terjatuh,

Agar ia dapat segera bangkit”

(Thomas Wayne)

If I die tomorrow, I'd be all right

Because I believe

That after we're gone, The spirit carries on

( James Labrie, Dream Theater)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini kupersembahkan untuk:

Orangtuaku,

Seluruh Keluargaku,

Sahabat-sahabatku

Dan orang-orang yang aku sayangi

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala rahmat dan

hidayahnya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam

penulisan hukum ini serta dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulisan

hukum (skripsi) yang berjudul “PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG

BELUM BERSERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BANJARNEGARA” dapat Penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur untuk

melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali pada tanah yang belum

bersertifikat, dalam hal ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara serta

guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dikaitkan dengan asas

aman dan sistim negatif, serta kekuatan pembuktian atas sertifikat produk Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil

sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Pius Triwahyudi, S.H, M.Si, selaku Pembimbing Penulisan Hukum

yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan

dan arahan bagi penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini.

3. Bapak Lego Karjoko, S.H, M.H, selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang

telah memberikan arahan dan pemikiran serta kesediaan waktu dalam

membimbing penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

4. Bapak Munawar Kholil, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademis, yang

telah memberikan nasehat, motivasi dan ilmu yang berguna bagi penulis

selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

vi

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah menyalurkan pengetahuan dibidang ilmu hukum kepada penulis

sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan penulisan hukum ini dan

semoga dapat segera penulis amalkan.

6. Bapak Nur Hadi, S.H, Bapak Samsu, S.H, Bapak Ratno, selaku pegawai

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara yang telah memberi ijin untuk

melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang penulis butuhkan

7. Bapak Sukrimaulana, S.H, selaku Notaris & PPAT yang telah bersedia

memberikan arahan dan bimbingan dalam Penulisan Hukum ini.

8. Seluruh keluarga Banjarnegara (Bapak, Ibu, Mbah Putri, Mba Nunik, Mas

Yohan, Aya’, Yona, Mba Asti, Mas Agung & calon ponakanku, Ade’ku

Ririn), Keluarga Kapling (Tante Yaroh....semoga lekas sembuh, Rizty ‘ndut’,

Adrian ‘Kompleng’, Joim).

9. Semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu

persatu yang telah memberikan inspirasi, dorongan, semangat serta nasehat

dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa

penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya

saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan

manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan hukum acara pidana,

kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Juni 2007

Penulis

vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.…………………………………………………... i

HALAMAN PERSETUJUAN.………………………………………… ii

HALAMAN PENGESAHAN.…………………………………………. iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.………………………. iv

KATA PENGANTAR.…………………………………………………. v

DAFTAR ISI.…………………………………………………………… vi

DAFTAR LAMPIRAN.………………………………………………... vii

ABSTRAK.……………………………………………………………... viii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………. 1

A. Latar Belakang Masalah……………………………………… 1

B. Perumusan Masalah…………………………………………... 5

C. Tujuan Penelitian……………………………………………… 6

D. Manfaat Penelitian…………………………………………….. 6

E. Metode Penelitian…………………………………………….. 7

F. Sistematika Penulisan Hukum ……………………………….. 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……………………………………… 13

A. Kerangka Teori………………………………………………... 13

1. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah……………… 13

a Pengertian Pendaftaran Tanah....................................... 13

b Dasar Hukum Pengaturan Pendaftaran Tanah.............. 15

c Asas-asas Pendaftaran Tanah......................................... 17

d Tujuan Pendafatran Tanah............................................. 20

e Sistem Pendaftaran Tanah............................................. 22

2. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Kegiatan Pendaftaran

Tanah………………………………………………...…... 26

a. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali....................... 26

b. Kegiatan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah................. 27

B. Kerangka Pemikiran…………………………………………. 39

viii

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………… 41

A. Deskripsi Lokasi Penelitian......................................................... 41

1. Keadaan Monografi Kabupaten Banjarnegara……………... 41

a. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara ........................................................ 46

i. Pelaksanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum

Bersertifikat di Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara............................................................... 50

1. Persyaratan permohonan pendaftaran tanah di Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara……………………….. 50

2. Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara……………………….. 52

3. Jangka waktu pendaftaran tanah……………………………. 63

4. Biaya pendaftaran tanah…………………………………….. 64

5. Hambatan-hambatan dan upaya penyelesaiannya………….. 67

C. Kaitan antara pendaftaran tanah dengan asas aman

dan sistem negatif.......................................................................... 70

1. Asas Aman………………………………………………….. 70

2. Sistem Negatif……………………………………….……… 72

D. Kekuatan pembuktian sertifikat produk Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara…………………………… 74

BAB IV PENUTUP……………………………………………………… 82

A. Kesimpulan……………………………………………………... 82

B. Saran…………………………………………….……………… 83 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

ix

ABSTRAK

MUHAMMAD FAUZI RIJAL. E 0002028, PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2007.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah dikaitkan dengan asas aman dan sistim negatif, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, serta untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian atas produk sertifikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang haknya..

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan sebagai dasar aturan pelaksananya adalah PMA / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara telah memenuhi asas aman sebagai bentuk perwujudan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Wujud dari asas aman tersebut terdapat, baik pada saat pelaksanaan pendaftaran tanah itu sendiri maupun pada saat suatu sertifikat telah diterbitkan, dengan diterbitkan suatu sertifikat, maka jaminan keamanan terhadap hak atas tanah telah melekat pada pemegang hak atas tanah tersebut. Sistim yang digunakan dalam pendaftaran tanah menggunakan sistim negatif yang bertendensi positif, yang artinya penerapan unsur-unsur positif juga dimasukkan dalam sistim negatif, agar suatu sertifikat dapat menjadi hak yang terkuat dan terpenuh.

Kekuatan pembuktian terhadap sertifikat produk Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dalam pengaturan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Mengenai kekuatan pembuktian sertifikat yang berusia kurang dari 5 tahun masih diberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk membuktikan sebaliknya, sertifikat yang telah berusia 5 tahun atau lebih maka tidak ada kesempatan lagi. Karena setelah jangka waktu 5 tahun setelah suatu sertifikat terbit, maka kepadanya tidak dapat untuk diganggu gugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat untuk dijadikan alat bukti baik secara musyawarah maupun sampai pada proses pengadilan.

x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan

yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa

dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan pembangunan nasional

yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.

Bersamaan dengan masalah pembangunan di Indonesia yang bertujuan

meningkatkan usaha pemerataan di segala bidang, khususnya yang

berhubungan dengan masalah pertanahan, perlu adanya penanganan secara

khusus, mengingat pentingnya bidang pertanahan dalam menunjang

pembangunan nasional. Wajarlah kiranya dalam masa pembangunan ini

peranan tanah semakin menonjol, baik sebagai faktor produksi maupun wadah

dalam berbagai kegiatan usaha.

Sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan

utama pembagunan nasional dalam bidang pertanahan, yang menyatakan

bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dengan menyadari akan arti pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, juga

semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, tempat

berusaha di bidang pertanian maupun perekonomian sebagai sumber mata

pencaharian, maka semakin dirasakan pula perlunya penataan dan penertiban

di bidang pertanahan agar fungsi tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya

dan sebaik-baiknya bagi kepentingan seluruh rakyat di dalam wilayah yang

bersangkutan.

xi

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijabarkan

bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum

(rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Dari

keterangan tersebut dapat diartikan bahwa Negara Indonesia merupakan

negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga

Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya

dengan tidak ada kekecualiannya.

Hukum di Indonesia sangat penting untuk mengatur kehidupan

masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan

seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran

yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri.

Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh

negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria di dalam pasal 19 menyatakan : untuk menjamin

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi :

a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara

dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan

penyelenggaraannya. Tanah merupakan hajat hidup setiap orang, itu benar

adanya. Setiap jengkal tanah di mata hukum keagrariaan harus jelas status hak

dan pemegang haknya. Misalnya, tanah hak milik (HM) jelas bukan tanah

negara (TN) dan berbeda kriterianya dengan tanah-tanah hak guna bangunan

xii

(HGB), hak guna usaha (HGU), dll. Begitupun siapa-siapa saja yang boleh

menguasai/memilikinya serta peruntukan penggunaan tanahnya mempunyai

kriteria-kriteria yang berbeda. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya

wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN). Bukti bahwa tanah

tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah, yang sekaligus sebagai bukti

penguasaan/pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut.

Itulah alasan mengapa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan

penerbitan sertifikat merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran

tanah dimaksud. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga dengan nama UUPA (Undang-

Undang Pokok Agraria), melalui pasal 19 mengamanatkan bahwa pemerintah

mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah RI dan bahwa sertifikat

hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu

penguasaan/pemilikan tanah.

Begitupun dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, melalui pasal 3 menjelaskan tujuan dan kegunaan dari

pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah

tersebut, “Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-

hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya

sebagai pemegang hak yang bersangkutan.”

Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan

dengan pendaftaran tanah, dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu

dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Atas dasar ketentuan di atas maka perlu adanya suatu tindakan oleh

pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah yang

dimaksudkan agar adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak milik

atas tanah serta pendataan yang lengkap bagi pemerintah dalam tugas sebagai

penyelenggaraan negara.

xiii

Sebagaimana kita ketahui pada saat ini pemerintah terus berupaya

untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara nasional dalam waktu yang

singkat, murah dan berhasil. Di samping itu pendaftaran tanah masih harus

disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomis masyarakat agar pendaftaran

tanah dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi,

tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan

pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa

sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun dalam

pelaksanaannya pastilah ada hambatan baik dalam pelaksanaan administrasi

maupun dari kesadaran masyarakat itu sendiri, terlebih lagi bagi masyarakat

umum yang belum begitu mengerti akan arti pentingnya suatu pendataan

tanah.

Maka jelaslah adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya guna

mendapatkan bukti otentik yang berkekuatan hukum dengan diterbitkannya

suatu sertifikat hak atas tanah oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan

Pertanahan Nasional.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu daerah yang

dikelilingi perbukitan, terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Jawa

Tengah sebelah Barat yang membujur dari arah Barat ke Timur, terdiri dari

dataran tinggi yang bergunung-gunung sehingga terdapat tanah yang luas

sebagai lahan pertanian maupun daerah hutan. Wilayah Kabupaten

Banjarnegara juga merupakan daerah yang berkembang pada sektor ekonomi

dan perdagangan. Dengan kondisi yang seperti itu maka Kabupaten

Banjarnegara memiliki wilayah yang cukup memadai sebagai daerah yang

perlu untuk diadakan pendataan tanah.

xiv

Dalam masyarakat awam, pengetahuan mengenai pendaftaran tanah

dan terlebih bagaimana cara memperoleh sertifikat dan cara BPN memproses

permohonan sertifikat tanah hampir tergolong bukan pengetahuan umum.

Hanya di forum-forum akademiklah beredar pengetahuan semacam ini. Untuk

itu adanya penulisan hukum ini juga dapat diapresiasikan sebagai salah satu

kepedulian penulis untuk mensosialisasikan pendaftaran tanah dan sertifikasi

tanah khususnya dan masalah keagrariaan pada umumnya.

Berdasarkan karakteristik tanah di kabupaten Banjarnegara tersebut

maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pendaftaran

tanah sebagai bahan penyusunan skripsi. Untuk itu penulis bermaksud

meneliti persoalan tersebut dengan mengambil judul : PELAKSANAAN

PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA

SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena

merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas

permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas

sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik

pada tanah yang belum bersertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjarnegara ?

2. Bagaimana kaitan asas aman dan sistem negatif dalam pelaksanaan

pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik di Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara?

3. Bagaimana kekuatan pembuktian sertifikat Hak Atas Tanah produk Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara ?

xv

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang

ingin dicapai, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai

usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode

ilmiah (Sutrisno Hadi.1989: 4).

Maksud adanya tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang

tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan

sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu dalam penyusunan

skripsi ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a) Untuk memperoleh gambaran mengenai proses pendaftaran tanah

dalam rangka mendapatkan sertifikat hak atas tanah di Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara,

b) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian atas sertifikat Hak Atas

Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjarnegara.

2. Tujuan Subyektif

a) Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana S1

dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta,

b) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis

di bidang penelitian khususnya masalah-masalah Hukum Agraria agar

dapat bermanfaat di kemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat

penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang

xvi

menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan

manfaat praktis, yaitu :

2 Manfaat teoritis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum agraria

b) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap

kajian-kajian di bidang hukum agraria yang sejenis

c) Sebagai salah satu acuan kepustakaan hukum agraria terutama

mengenai masalah pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh

sertifikat hak atas tanah

3 Manfaat praktis

a) Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi

khususnya bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, berupa

implementasi kewenangan memberikan sertifikat hak atas tanah bagi

para pemegang hak atas tanah,

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan

bagi para pihak yang terkait dan berguna bagi para pihak yang

berminat dengan masalah ini.

E. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu

akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata “ metode “

berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara kerja, upaya, atau

jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut

bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan

mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud

(Koentjoroningrat, 1993 : 22 )

Sedangkan penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah usaha untuk

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,

usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi,

xvii

1976 : 4). Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah upaya yang

bersifat ilmiah dalam mencari dan menguji kebenaran suatu pengetahuan

dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk

mendapatkan suatu data dari obyek penelitian, yang kemudian data tersebut

akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang

metodologi penelitian dan penelitian ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang akan digunakan adalah metode

yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang memandang hukum sebagai

suatu kaidah hukum atau norma yang berdiri secara otonom. Hal ini sesuai

dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa :

“Apabila seseorang memilih hukum sebagai suatu peraturan-

peraturan abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai

suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa dibicarakan

sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar

peraturan-peraturan tersebut. Pemusatan perhatian yang demikian ini akan

membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam

menggarap hukum”. (Bambang Sunggono, 2003 : 70)

Penelitian ini digunakan untuk dapat mengidentifikasi upaya

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan kegiatan

pendaftaran tanah, dikaitkan dengan asas aman dan sistim negatif sehingga

mempunyai jaminan kekuatan pembuktian atas sertifikat tanah

berdasarkan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan di bidang pendaftaran tanah.

xviii

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diajukan, penulis menggunakan jenis

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia,

keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto,1986 : 10 )

Dalam penelitian ini, memaparkan pelaksanaan kegiatan

pendaftaran tanah, dikaitkan dengan asas aman dan sistim negatif serta

kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah produk Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif. karena

memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh

gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashshofa, 2001: 20-

210). Sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber

dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses

yang terjadi dalam lingkup setempat.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a) Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yaitu data yang

tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder

diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan

dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dapat

ditambahkan dari Soerjono Soekanto bahwa data-data sekunder ini

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil

penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya

xix

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh tidak melalui penelitian yaitu

melalui literatur, dokumen lainnya, maupun bahan pustaka lainnya

misalnya:

(1) Bahan-bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran

tanah yang terdiri dari :

i) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

ii) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.

iii) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan

Pertanahan Nasional.

iv) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

v) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di

Kabupaten/Kota Madya.

(2) Bahan-bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan

hukum primer yakni :

i) Rancangan Undang-undang

ii) Hasil karya ilmiah para Sarjana

iii) Hasil Penelitian

xx

(3) Bahan Hukum Tertier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya

adalah kamus, ensoklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

(Soeryono Soekanto, 1986 : 52)

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dari sumber data yang disebut di atas,

penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian

kepustakaan, yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan

perundang-undangan, surat kabar, majalah, jurnal dan dokumen resmi

yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan dasar penyusunan

penulisan hukum ini. Beberapa data dimintakan penjelasan dan klarifikasi

pada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini adalah pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.

5. Teknik Analisis Data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat

menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu

suatu teknik analisis data yang tepat.

Peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran

tanah (premis mayor) digunakan sebagai pisau analisis terhadap

permasalahan (premis minor). Dengan silogisme deduktif diperoleh

jawaban atas permasalahan.

xxi

F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan hal yang menjadi latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tinjauan kepustakaan yang menjadi

literature pendukung dalam pembahasan masalah penulisan

hukum ini. Tinjauan pustaka dalam penulisan ini meliputi

tinjauan tentang pengertian, tujuan, fungsi dan asas

pendaftaran tanah, tinjauan kegiatan pendaftaran serta

pemberian sertifikat hak atas tanah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan,

yang meliputi pembahasan mengenai pelaksanaan

pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas

tanah, ditinjau dari asas aman dan sisitim negatif,

hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan

pendaftaran tanah dan kekuatan dari produk sertifikat yang

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjarnegara..

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang pokok-pokok yang menjadi

kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran yang

dikemukakan oleh penulis. Pokok-pokok kesimpulan

adalah jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini. Pokok-pokok kesimpulan

diuraikan secara padat dan ringkas.

xxii

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah

a. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran berasal dari kata Cadastre (bahasa Belanda

Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman),

menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain alas

hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin

“Capitastrum” yang berarti suatu register atau capita atau unit yang

diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam

artian Cadastre adalah record (rekaman dari pada lahan-lahan, nilai

daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan

perpajakan).

Dengan demikian Cadaster merupakan alat yang tepat yang

memberikan uraian dan identifikasi dari lahan tersebut juga sebagai

continous recording (rekaman yang berkesinambungan dari pada hak

atas tanah). (Parlindungan,1999 : 18)

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi

pengertian, Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan

dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk

peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan

rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

xxiii

Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan, Pemerintah adalah

penyelenggara Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan

melindungi atas tanah yang ada diwilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, Pasal 19 UUPA

mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraaan tanah

itu dengan mengadakan :

1) Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah

2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

3) Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlakunya sebagai alat

pembuktian yang kuat. (Bachtiar Effendi, 1993 : 14)

Ketentuan pasal 19 UUPA di atas ditujukan kepada Pemerintah

untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian bahwa kegiatan pendaftaran tanah itu adalah

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah secara terus

menerus dalam rangka menginventarisasikan data-data berkenaan

dengan hak-hak atas tanah menurut Undang Undang Pokok Agraria

dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah

disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Demikian penting data tersebut, maka data-data itu diperoleh

dengan cara yang seksama dan seteliti mungkin oleh Petugas

Pendaftaran Tanah, baik data yang menyangkut subyek hak atas tanah

ataupun data-data yang menyangkut obyek hak atas tanahnya. Data-

data yang ada di kantor Pendaftaran Tanah, dikelompokkan menjadi 2

(dua) bagian , yaitu :

xxiv

1) Kelompok Data Yuridis

Yaitu menghimpun data-data tentang nama hak atas tanah,

siapa pemegangnya, peralihan dan pembebanannya jika ada,

semuanya ini dihimpun dalam Buku Tanah.

2) Kelompok Data Fisik

Yaitu menghimpun data-data tentang letak tanah di mana,

panjang / lebar tanah serta batas-batas tanah semuanya ini

dihimpun dalam Surat Ukur.

b. Dasar Hukum Pengaturan Pendaftaran Tanah

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

bagi pendaftaran tanah yaitu :

1) UU No. 5 Tahun 1960 (LN 1960 No. 104) tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

a) Pasal 19 UUPA :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah

diadakan pendaftaran diseluruh wilayah Republik Indonesia

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal 6 meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;

b. Pendaftaran hak-hak atas dan peralihan hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat

keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial

ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut

pertimbangan Menteri Agraria

(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang

bersangkutan dengan pendaftaran yang dimaksud dalam

xxv

ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak

mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut

b) Pasal 23 UUPA

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan

pembenahannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan

menurut ketentuan-keentuan yang termaksud dalam Pasal

19

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat

pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta

sahnya peralihan dan pembebasan tersebut

c) Pasal 32 UUPA

(1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya,

demikian pula setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut,

harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang

dimaksud dalam pasal 19


pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya

hak guna usaha, kecuali dalam hak-hak itu hapus karena

jangka waktunya berakhir

d) Pasal 38 UUPA

(1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya,

demikian juga setiap peralihan danhapusnya hak tersebut

harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang

dimaksud dalam pasal 19


pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna

bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali

dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir

xxvi

Pasal 19 UUPA merupakan perintah untuk melakukan

pedaftran tanah yang ditujukan kepada pemerintah. Sedangkan

pasal : 23, 32, dan 38 UUPA merupakan perintah umtuk

melakukan pendaftaran hak atas tanah yang ditujukan kepada para

pemegang hak yang bersangkutan agar mereka memperoleh

kepastian tentang hak mereka tersebut.(Boedi Harsono.1988 : 11-

16)

2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.

3) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan lanjutan dari

pasal : 12, 23, 32, dan 38 UUPA, yang mengatur hal pendaftaran

tanah secara terperinci. Dan disempurnakan lagi dengan

dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1997 serta disusul dengan

diundangkannya beberapa Peraturan Mentri Dalam Negeri sebagai

peraturan pelaksanaannya. (Boedi Harsono, 1988 : 155).

c. Asas Pendaftaran Tanah

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997, asas pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-

asas sebagai berikut :

1) Asas Sederhana

Dimaksudkan agar ketentuan–ketentuan pokoknya maupun

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang

berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah.

xxvii

2) Asas Aman

Dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran

tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga

hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan

pendaftaran tanah itu sendiri. Jaminan kepastian hukum yang

dimaksud agar suatu sertifikat tanah mempunyai kekuatan

pembuktian yang melekat pada pemegang hak atas tanah.

Sesuai ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 yang

menyebutkan, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik

dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan

data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur

dan buku tanah hak yang bersangkutan. Bahwa selama belum

dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang dicantumkan

dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam

perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di

Pengadilan sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang

tercantum dalam surat ukur dan buku tanah.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan

sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas

tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut

apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat

itu tdak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan

ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai

penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Bahwa orang

yang tidak dapat menuntut tanahnya yang sudah bersertifikat atas

nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun

xxviii

sejak dikeluarkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan

kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau

tidak mengajukan gugatan pengadilan, sedangkan tanah tersebut

diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik

dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau

badan hukum yang mendapat persetujuannya.

3) Asas Terjangkau

Dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang

memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan

kemempuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diiberikan

dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa

terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang

bersangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1)

Pasal 19 UUPA, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak

mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

4) Asas Mutakhir

Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.

Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan

perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.

Tugas dari Kantor Pertanahan selain sebagai sumber

informasi/data, juga melakukan pendaftaran awal yang disebut

sebagai Recording of Title dan dilanjutkan dengan Continuous

Recording, artinya pendaftaran tersebut secara terus menerus

berkesinambungan artinya selalu dimutakhirkan. (Parlindungan,

1999 : 78)

xxix

5) Asas Terbuka

Masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data

yang benar setiap saat. Data tentang obyek atau pun subyek hak

atas tanah di susun sedemikian rupa agar dikemudian hari dapat

memudahkan siapa pun yang ingit melihat data-data tersebut,

apakah itu calon pembeli ataukah pemilik hak atas tanah ataukah

Pemerintah sendiri dalam rangka memperlancar setiap peralihan

hak atas tanah atau dalam rangka pelaksanaan pembangunan oleh

Pemerintah.

d. Tujuan Pendaftaran

Pendaftaran yang berisikan sejumlah dokumen yang akan

penulis teliti, merupakan sejumlah rangkaian dari proses yang

mendahuluinya sehingga sesuatu bidang tanah terdaftar, dan demikian

pula prosedur apa yang harus dilaksanakan dan demikian pula hal-hal

yang menghalangi pendaftaran tersebut ataupun larangan-larangan

bagi para pejabat yang bertanggung jawab dalam pendaftaran tanh

tersebut. Pendaftaran ini melalui ketentuan yang sangan teliti dan

terarah sehingga tidak mungkin asal saja, lebih-lebih lagi bukan tujuan

pendaftaran tersebut untuk sekedar diterbitkannya sebuah bukti

sertifikat tanah saja.

Menurut Pasal 19 UUPA tujuan diadakannya Pendaftaran

Tanah meliputi :

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan yan diatur dengan Peraturan Pemerintah

2) Pendaftaran Tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

xxx

c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat.

Adapun mengenai kepastian hukum yang dimaksud adalah meliputi :

1) Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang

hak atas tanah tersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah

pemegang hak atas tanah disebut dengan kepastian mengenai

subyek hak atas tanah.

2) Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan

lebar tanah. Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan

panjang serta lebar tanah ini disebut dengan kepastian mengenai

obyek hak atas tanah.

Oleh karena itulah data-data yang disimpan di Kantor

Pertanahan baik tentang subyek atau pun obyek hak atas tanah disusun

sedemikian rupa telitinya agar di kemudian hari dapat memudahkan

siapa pun yang ingin melihat data-data tersebut, dalam rangka

memperlancar peralihan hak atas tanah atau dalam rangka pelaksanaan

pembangunan oleh Pemerintah Daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka tujuan pendaftaran tanah

itu adalah :

1) Penyediaan data-data penggunaan tanah untuk Pemerintah ataupun

untuk masyarakat

2) Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah.

Tujuan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

1) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun

dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan

2) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat

xxxi

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah

susun yang sudah terdaftar

3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

e. Sistim Pendaftaran Tanah

Dibawah ini terdapat beberapa sistem pendaftaran tanah yang

dianut oleh beberapa Negara yang menyelenggarakan pendaftaran

tanah, yaitu sebagai berikut :

1) Sistem Torens

Suatu sistem yang diciptakan oleh Sir Robert Torrens,

putera dari salah satu pendiri koloni di Australia Selatan. Adapun

sistim Torrens ini lebih terkenal dengan nama “The Real Property

Act” atau “Torrens Act” yang mulai berlaku di Australia Selatan

sejak tanggal 1 Juli 1858. Sistim Torrens ini dipakai sekarang di

kepulauan Fiji, Canada, Negara bagian Iowa Amerika Serikat,

Yamaika Trinidad, Brazilia, Aljazair, Tunisia, Kongo, Spanyol,

Denmark, Norwegia, dan Malaysia. Dalam memakai sistim ini,

Negara-negara tersebut melihat pengalaman-pengalaman dari

Negara lain jadi detailnya agak menyimpang dari sistim asli tetapi

pada hakekatnya adalah Sistim Torrens yang disempurnakan

dengan tambahan-tambahan dari perubahan-perubahan yang

disesuaikan dengan hukum materialnya masing-masing Negara

tersebut, tetapi tata dasarnya adalah sama yakni The Real Property

Act.

Kelebihan dari Sistim Torrens adalah :

a) Ketidakpastian diganti dengan kepastian ;

b) Biaya-biaya peralihan berkurang dari “pound” menjadi

“shilling” dan waktu dari “bulan” menjadi “hari”;

c) Ketidakjelasan dan berbelitnya uraian menjadi singkat, jelas ;

xxxii

d) Persetujuan-persetujuan disederhanakan sedemikian rupa,

sehingga setiap orang akan dapat sendiri mengurus

kepentingannya ;

e) Penipuan sangat dihalangi ;

f) Banyak hak-hak milik atas tanah yang berkurang nilainya

karena ketidakpastian hukum hak atas tanah, telah

dikembalikan kepada nilai yang sebenarnya ;

g) Sejumlah proses-proses (prosedur) dikurangi dengan

meniadakan beberapa hal .

Adapun sertifikat tanah menurut Sistim Torrens ini

merupakan alat bukti pemegang hak atas tanah yang paling

lengkap serta tidak bisa untuk diganggu gugat. Ganti rugi terhadap

pemilik sejati adalah melalui dana asuransi. Untuk merubah buku

tanah adalah tidak mungkin terjadi kecuali jika memperoleh

sertifikat tanah dengan cara pemalsuan dengan tulisan atau

diperolehnya dengan cara penipuan.

2) Sistim Positif

Sisitim Positif dilaksanakan di Jerman dan Swiss. Menurut

Sistim Positif ini, suatu sertifikat tanah yang diberikan itu adalah

berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta

merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah. Ciri pokok

sistim ini ialah, bahwa pendaftaran tanah adalah menjamin dengan

sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah adalah

tidak dapat dibantah, kendatipun ia ternyata bukanlah pemilik

tanah yang berhak atas tanah tersebut. Sisitim Positif memberikan

kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah.

Pejabat-pejabat balik nama tanah dalam sistim ini

memainkan peranan yang sangat aktif. Mereka menyelidiki apakah

hak atas tanah yang dipindahkan itu dapat untuk daftarkan ataukah

xxxiii

tidak. Menyelidiki identitas para pihak, wewenangnya dan apakah

formalitas-formalitas yang disyaratkan untuk itu telah dipenuhi

ataukah tidak. Menurut Sistim Positif ini hubungan hukum antara

hak dari orang yang namanya terdaftar dalam buku tanah dengan

pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak tersebut didaftarkan.

Kebaikan dari Sistim Positif ini adalah :

a) Adanya kepastian dari buku tanah ;

b) Peranan aktif dari Pejabat Balik Nama Tanah ;

c) Mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat tanah mudah

dimengerti oleh orang awam.

Dengan demikian, Sistim Positif ini memberikan suatu

jaminan yang mutlak terhadap buku tanah, kendati pun ternyata

bahwa pemegang sertifikat bukanlah pemilik tanah yang

sebenarnya. Oleh karena itu pihak ketiga yang beritikad baik yang

bertindak berdasarkan bukti tersebut menurut Sistim Positif ini

mendapatkan jaminan mutlak walaupun ternyata bahwa segala

keterangan yang tercantum dalam setifikat tanah tersebut adalah

tidak benar.

Adapun kelemahan dari Sistim Positif ini adalah :

a) Peranan aktif Pejabat Balik Nama Tanah akan memakan waktu

yang lama ;

b) Pemilik yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan

haknya oleh karena kepastian dari buku tanah itu sendiri ;

c) Wewenang Pengadilan diletakkan dalam wewenang

administratif.

3) Sistim Negatif

Menurut Sisitim Negatif ini ialah bahwa segala apa yang

tercantum di dalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat

dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka

xxxiv

sidang Pengadilan. Adapun azas peralihan hak atas tanah menurut

sistim ini adalah azas Memo Plus Yuris yakni melindungi

pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain

yang mengalihkan haknya tanpa diketahui pemegang hak yang

sebenarnya.

Ciri pokok sistim Negatif ini ialah bahwa pendaftaran tanah

tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku

tanah tidak dapat untuk dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah

pemilik sebenarnya. Hak dari nama yang terdaftar ditentukan oleh

hak dari pemberi hak sebelumnya perolehan hak tersebut

merupakan mata rantai perbuatan hukum dalam pendaftaran hak

atas tanah. Ciri pokok lainnya dari sistim Negatif ini ialah bahwa

Pejabat Balik Nama Tanah berperan pasif artinya pejabat yang

bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari

surat-surat yang diserahkan kepadanya.

Kebaikan dari Sistim Negatif ini adalah adanya

perlindungan kepada pemegang sejati. Sedangkan kelemahannya

adalah :

a) Peranan pasif Pejabat Balik Nama Tanah yang menyebabkan

tumpang tindihnya sertifikat tanah ;

b) Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertifikat tanah

sedemikian rupa sehingga kurang dimengerti oleh orang awam.

Dengan diberlakukannya UUPA junto PP Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepada pemerintah telah

diletakkan suatu kewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk mengetahui

sistim pendaftaran tanah yang dipakai oleh UUPA, perlu ditelaah

kembali dasar hukum dari pendaftaran tanah.

xxxv

Dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA yang

merupakan dasar hukum pokok pendaftaran tanah, dapat kita

ketahui bahwa dengan didaftarkannya hak-hak atas tanah maka

akan diberikan sertifikat tanah sebagai tanda bukti pemegang hak

atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kata

“KUAT” dalam pengertian Pasal 19 Ayat (2) huruf C ini berarti

bahwa sertifikat tanah yang diberikan itu adalah “Tidak Mutlak”,

dan membawa akibat hukum bahwa segala apa yang tercantum di

dalamnya adalah dianggap benar sepanjang tidak ada orang yang

dapat membuktikan keadaan sebaliknya yang menyatakan sertifikat

itu adalah tidak benar.dengan kata lain sertifikat tanah menurut

Pasal 19 Ayat (2) huruf C UUPA adalah dapat digugurkan.

Jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf

C UUPA dengan sistem-sistem dari pendaftaran tanah yang telah

tersebut diatas, maka akibat hukum dari ketentuan Pasal 19 Ayat

(2) huruf C UUPA tersebut sebagaimana yang tersebut dalam

Sistem Negatif. Dengan kata lain sistem pendaftaran tanah yang

dianut UUPA adalah sistem negatif yang bertendensi positif

2. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Pasal 11 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa, pelaksanaan

pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali

dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali

Merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan

terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP

Nomor 24 Tahun 1997, pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama

kali diatur dalam pasal 13 dengan ketentuan :

xxxvi

1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara

sporadik

2) Pendafataran secara sitematik didasarkan pada suatu rencana kerja

dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh mentri

3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah

pendaftaran tanah secara sisitematik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran secara

sporadik

4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan

pihak yang berkepentingan.

b. Kegiatan dalam rangka pendaftaran tanah

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk

menjamin kepastian hukum atas tanah bagi pemegang haknya,

dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan dalam bidang yuridis berupa pengumpulan keterangan

atau menginventarisasi :

a) Hak atas tanah (status hukum dari tanah)

b) Siapa pemegang haknya (subyeknya)

c) Hak-hak atau beban lain yang ada diatas tanah

2) Kegiatan dalam bidang teknis geodasi, berupa pengukuran dan

pemetaan tanah dengan hasil peta-peta pemilikan tanah, surat-surat

ukur dan gambar situasi.

3) Kegiatan dalam bidang administratif berupa pembukuan hasil

kegiatan yuridis dan teknis geodasi diatas, dalam daftar umum

secara berkelanjutan dan terus menerus.

4) Pemberian sertifikat atau surat-surat tanda bukti hak dan pemberian

keterangan serta pelayanan kepada masyarakat mengenai segala

sesuatu yang berhubungan dengan hak atas tanah seperti yang

tercantum dalam daftar umum.

xxxvii

Adapun mengenai kegiatan pendaftaran untuk pertama kali

berdasarkan atas ketentuan pasal 12 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun

1997, dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik

dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi :

a) Pembuatan peta dasar pendaftaran

Peta dasar pendaftaran menjadi dasar untuk pembuatan peta

pendaftaran. Peta pendaftaran adalah peta yang

menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk

keperluan pembukuan tanah.

Peta yang memuat titik dasar teknik dan unsur-unsur

geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik

bidang-bidang tanah. Titik dasar teknik adalah titik tetap yang

mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran

dan perhitungan dalam suatu sistim tertentu, yang berfungsi

sebagai titik control atau titik ikat untuk keperluan pengukuran

dan rekonstruksi batas.

Dalam suatu wilayah tertentu, untuk keperluan

pendaftaran tanah secara sopradik diusahakan juga tersedianya

peta dasar pendaftaran, dimaksudkan bidang tanah yang

didaftar dapat diketahui letaknya dalam kaitannya dengan

bidang-bidang tanah yang lain dalam suatu wilayah, sehingga

dapat dihindarkan terjadinya penerbitan sertifikat ganda atas

satu bidang tanah.

xxxviii

b) Penetapan batas bidang-bidang tanah

Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran

tanah di upayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan

para pihak yang berkepentingan (Contradictoir Delimatif).

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan

suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi

belum ada surat ukur atau gambar situasinya tidak sesuai lagi

dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan berdasarkan

penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang

berbatasan.

Apabila penetapan batas bidang-bidang tanah tersebut

tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah

yang bersangkutan dengan para pemegang hak atas tanah yang

berbatasan atau pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak

hadir, meskipun sudah dilakukan pemanggilan, ketentuannya

diatur dalam Pasal 19. Penempatan dan pemeliharaan tanda-

tanda batas pada sudut-sudut bidang tanah yang dimilikinya,

merupakan kewajiban pemegang hak milik atas tanah sendiri.

c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan

peta pendaftaran.

Dalam kegiatan ini dilakukan secara terestris dan

fotogrametis. Yang dimaksud dengan terestris adalah

pengukuran yang dilakukan di dalam maka pengukuran dan

pemetaannya dapat dilaksanakan untuk satu desa atau beberapa

desa yang letaknya terpencar. Sedangkan pengukuran dengan

fotogramatis adalah pengukuran yang pelaksanaannya harus

meliputi area yang luas dan letak desa dengan lainnya harus

saling berdampingan.

xxxix

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-

batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar

pendaftaran. Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara

sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan

peta lain, sepanjang peta tersebut memehuhi persyaratan teknis

untuk pembuatan peta pendaftaran. Dalam keadaan terpaksa

karena tidak tersedia peta dasar pendaftaran atau peta lain,

pembuatan peta dasar pendaftaran dapt dilakukan bersamaan

dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang

bersangkutan dan bidang-bidang tanah sekelilingnya, sehingga

letak relative bidang tanah itu dapat ditentukan. Ketentuan

lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan secara

terperinci diatur dalam Bab II Peraturan Menteri

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

d) Pembuatan daftar tanah

Dalam kegiatan ini bidang atau bidang-bidang tanah

yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya

pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah. Mengenai

ketentuan bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan

pemeliharaan daftar tanah diatur oleh Menteri.

Daftar tanah dimaksud sebagai sumber informasi yang

lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke

nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah

pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali

maupun pemeliharaanya kemudian.

e) Pembuatan surat ukur

Merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu

bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Untuk wilayah-

xl

wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia

peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran dan

pemetaan bidang tanah sebagaimana ketentuan Pasal 20.

2) Pembuktian hak dan pembukuannya

a) Pembuktian hak baru

Hak baru adalah hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak

mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

(1) Penetapan pemberian dari Pejabat yang berwenang

memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan

yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari

tanah negara atau tanah hak pengelolaan.

(2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh

pemegang hak milik kepada penerima hak yang

bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak

pakai atas tanah hak milik.

Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan

pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang,

tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf, hak milik atas

satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan,

pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian

hak tanggungan.

b) Pembuktian hak lama

Hak lama adalah hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-

hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak

yang belum didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961.

xli

Untuk keperluan pendaftaran, hak atas tanah berasal

dari konversi hak-hak dan dibuktikan dengan alat-alat bukti

mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,

keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang

kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudifikasi dalam pendaftaran

tanah secara sistematik atau oleh Kantor Pertanahan dalam

pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk

mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang

membebaninya. Apabila tidak tersedia secara lengkap alat-alat

pembuktian, maka pembuktian hak dapat dilakukan

berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang

bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut turut

oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.

Dalam hal bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada

lagi pembuktian pemilikan bukti itu, dapat dilakukan dengan

keterangan para saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan

yang dapat dipercaya menurut pendapat Panitia

Ajudifikasi/Kepala Kantor Pertanahan (Penjelasan Pasal 24).

Keterangan para saksi atau pernyataan yang bersangkutan

mengenai pemilikan tanah itu berfungsi menguatkan bukti

tertulis yang tidak lengkap tersebut, atau sebagai pengganti

bukti tertulis yang tidak ada lagi. Yang dimaksud dengan saksi

disini adalah orang yang dapat memberikan

kesaksian/keterangan dan mengetahui kepemilikan tanah yang

bersangkutan.

Ada tiga kemungkinan alat pembuktian mengenai

kepemilikan tanah yang bersangkutan tersebut diatas, yaitu :

(1) Bukti tertulis lengkap, maka tidak memerlukan tambahan

alat bukti lain;

xlii

(2) Bukti tertulis sebagian tidak ada, maka diperkuat dengan

keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan;

(3) Bukti tertulis semua tidak ada, maka diganti dengan

keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan.

Tetapi semua diteliti kebenarannya melalui suatu

pengumuman, agar bisa memberikan kesempatan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.

Jangka waktu pengumuman dalam pendaftaran tanah

secara sistematik ditetapkan selama 30 hari. Pengumuman

pendaftaran tanah secara sporadik waktunya lebih lama 60 hari.

Pertimbangan perbedaan jangka waktu pengumuman tersebut

karena pendaftaran tanah secara sistematik merupakan kegiatan

pendaftaran tanah secara massal yang meliputi banyak bidang

tanah di suatu wilayah dan melibatkan banyak orang, sehingga

kemungkinan diketahui oleh masyarakat umum lebih besar

daripada kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik yang

sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas sehingga

hanya yang berkepentingan saja yang mengetahui.

Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudifikasi,

Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak

tanah yang bersangkutan serta di tempat lain yang dianggap

perlu. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, pengumuman

dapat dilakukan melalui media massa. Apabila dalam jangka

waktu pengumuman tersebut ada yang mengajukan keberatan

mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan,

maka Ketua Panitia Ajudifikasi/Kepala Kantor Pertanahan

mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

xliii

Apabila usaha musyawarah berhasil, maka dibuatkan

berita acara penyelesaian. Apabila mengakibatkan perubahan

pada apa yang diumumkan, perubahan tersebut diadakan pada

peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang

bersangkutan. Apabila usaha penyelesaian tidak berhasil, maka

Ketua Panitia Ajudifikasi/Kepala Kantor Pertanahan

memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang

mengajukan keberatan, agar mengajukan gugatan ke

pengadilan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang

disengketakan.

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir data fisik

dan atau data yuridis yang diumumkan oleh Ketua Panitia

Ajudifikasi/Kepala Kantor Pertanahan disahkan dengan Berita

Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis. Belum

lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan

yang belum atau tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,

bukan merupakan alasan untuk menunda dilakukannya

pembuatan berita acara hasil pengumuman tersebut, maka

pengesahan data itu merupakan pengesahan data fisik dan data

yuridis bidang tanah sebagaimana adanya. Apabila masih ada

kekuranglengkapan data fsik dan atau data yuridis yang

bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum

diselesaikan, pengesahan yang dimaksudkan dilakukan dengan

membubuhkan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap

dan atau keberatan yang belum diselesaikan.

Berita acara pengesahan tersebut menjadi dasar untuk :

(1) pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku

tanah;

(2) Pengakuan hak atas tanah;

(3) Pemberian hak atas tanah.

xliv

c) Pembukuan hak

Dalam kegiatan ini, apabila hak atas tanah, hak

pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah

susun, jika telah melalui proses pembuktian dan telah bersih

bebas dari sengketa fisik dan yuridis dan telah diukur dengan

baik dan dapat didaftarkan dilengkapi dengan surat ukur yang

merupakan lampiran dari sertifikat hak atas tanahnya.

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada

surat ukur merupakan bukti bahwa yang bersangkutan beserta

pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam

surat ukur secara hukum telah didaftar menurut Peraturan

Pemerintah ini.

3) Penerbitan sertifikat

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data

yuridis yag termuat didalamnya, dengan syarat sepanjang data fisik

dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat

ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Hal tersebut

merupakan kekuatan pembuktian sertifikat bagi pemegang haknya

(Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997).

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak

yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang

telah didaftar dalam buku tanah. Jika terdapat catatan yang

menyangkut data fisik maupun data yuridis, penerbitan sertifikat

ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.

Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak

dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu

sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana

xlv

dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan hal

tersebut, apabila ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang

bersangkutan, yang ternyata masih ada catatan dalam

pembukuannya, pada prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan.

Namum apabila catatan itu mengenai data fisik yang belum

lengkap, tetapi tidak disengketakan sertifikat dapat diterbitkan.

Data fisik yang tidak lengkap itu adalah apabila data fisik bidang

tanah yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara,

sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 ayat (3) Peraturan

Pemerintah ini.

Dalam Pasal 32 dan Penjelasannya diberikan intepretasi

otentik mengenai pengertian sertifikat sebagai alat pembuktian

yang kuat yang ditentukan dalam UUPA dan penerapan lembaga

“rechtsverwerking” untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi

negatif yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah

menurut UUPA.

4) Penyajian data fisik dan data yuridis.

Untuk menyajikan data fisik dan data yuridis, Kantor

Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam

daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat

ukur, buku tanah dan daftar nama. Data fisik dan data yuridis

bersifat publikrechlijk dengan ketentuan :

a) setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik

dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran,

daftar tanah, surat ukur dan buku tanah

b) data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama

hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk

keperluan pelaksanaan tugasnya.

c) persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan data

fisik dan data yuridis ditetapkan oleh mentri.

xlvi

5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut

adalah dokumen Negara dan harus tersimpan dengan rapi dan

aman dan terbuka untuk umum sehingga pihak lain yang

memerlukan keterangan sedapat mungkin datang ke Kantor

Pertanahan untuk meneliti atau melihat keterangan dari data-data

tersebut.

Penyimpanan daftar umum dan dokumen menurut pasal 35

PP no. 24 Tahun 1997 :

a) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang

telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda

pengenal dan di simpan di Kantor Pertanahan yang

bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri,

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.

b) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar

nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan

atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri

c) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya

dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang

memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.

d) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara,

asli dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dibawa oleh

Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat

yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk

diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang

bersangkutan.

e) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan

dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm.

xlvii

f) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau

mikrofilm sebagaimana dimaksud ayat (5) mempunyai

kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap

dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

g) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan

dokumen-dokumen sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan

ayat 92), demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data

pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilm

senagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Menteri.

xlviii

B. Kerangka Pemikiran

Keterangan

Obyek Penelitian

Alur diluar Obyek Penelitian

Pembangunan Nasional Pembukaan UUD 1945

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

PP No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran tanah

Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan

UUPA Pasal 19 Jaminan Kepastian Hukum Atas tanah

Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Sporadik

Pendaftaran Untuk Pertama Kali

Sistematik

Pemberian Sertifikat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Asas aman, Sistem Negatif Pendaftaran Tanah

xlix

Penjelasan :

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan utama pembagunan

nasional dalam bidang pertanahan, menyatakan bahwa : “Bumi dan air dan

kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menyadari akan

arti pentingnya tanah bagi kehidupan umat manusia, maka semakin dirasakan

pula perlunya penataan dan penertiban di bidang pertanahan agar fungsi tanah

dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria di dalam pasal 19 menyatakan : untuk menjamin

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana lembaga yang ditunjuk sebagai

pelaksana pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang

dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di Wilayah Kabupaten.

Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali yang dilakukan secara sistematik dan sporadik serta kegiatan

pemeliharaaan data pendaftaran tanah. Di sini, yang lebih ditekankan adalah

pendaftaran secara sporadik. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan

menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti

kepemilikan hak atas tanah.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistim yang dipakai adalah

sistim negatif sesuai dengan ketentuan yang dianut UUPA dan dikaitkan

dengan asas aman yang mendasari kegiatan yang dilakukan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, agar nantinya produk yang dihasilkan

(sertifikat hak atas tanah) dapat dipertanggungjawabkan sehingga mempunyai

kekuatan pembuktian yang kuat bagi pemegang hak atas tanah. Dan dapat

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah.

l

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi

1. Keadaan Monografi Kabupaten Banjarnegara

a) Keadaan Geografis

Secara Astronomi Kabupaten Banjarnegara terletak diantara

7o12’ – 7o31’ Lintang Selatan dan 109o29’ – 109o45’50” Lintang Utara

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di

bagian tengah Jawa Tengah sebelah Barat yang membujur dari arah

Barat ke Timur.

Ditinjau dari ketinggiannya, sebagian besar berada pada

ketinggian 100 – 500 mdpl sebesar 37,04 %, kemudian antara 500 –

1.000 mdpl sebesar 28,74 %, lebih besar dari 1.000 mdpl sebesar 24,4

% dan sebagian kecil terletak kurang dari 100 mdpl sebesar 9,82 %.

Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya dapat

digolongkan :

- Bagian Utara, terdiri dari daerah pegunungan relief bergelombang

dan curam

- Bagian Tengah, terdiri dari wilayah dengan relief datar

- Bagian Selatan, terdiri dari wilyah dengan relief curam

b) Batas Wilayah

Wilayah-wilayah batas Kabupaten Banjarnegara adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan

Kabupaten Batang

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan

Kabupaten Banyumas

li

c) Keadaan Iklim

Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis bulan basah pada

umumnya lebih banyak daripada bulan kering, curah hujan tertinggi

terjadi di kecamatan Madukara sebanyak 4.736 mm per tahun dengan

Hari Hujan 191. Sedangkan curah hujan terendah terjadi di kecamatan

Pejawaran sebesar 1.258 mm pertahun dengan Hari Hujan 174.

Temperature udara berkisar antara 20 – 26 ‘C dengan

temperature terdingin pada musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng

mencapai 18’C – 3’C dengan kelembaban udara berkisar 84 – 85 %.

d) Luas Wilayah

Tabel 1

Luas Wilayah dan Jumlah Desa / Kelurahan Per Kecamatan

No Kecamatan Jumlah Desa

Luas (Ha) Persentase (%)

1 Susukan 15 5.265,67 4.923 2 Purworejo Klampok 8 2.186,67 2.044 3 Mandiraj 16 5.261,58 4.919 4 Purwonegoro 13 7.386,53 6.905 5 Bawang 18 5.520,64 5.161 6 Banjarnegara 13 2.624,20 2.453 7 Pagedongan 9 8.055,24 7.530 8 Sigaluh 15 3.955,95 3.698 9 Madukara 20 4.820,15 4.506 10 Banjarmangu 17 4.635,61 4.334 11 Wanadadi 11 2.827,61 2.643 12 Rakit 11 3.244,62 3.033 13 Punggelan 17 10.284,01 9.614 14 Karangkobar 13 3.906,94 3.652 15 Pagentan 16 4.618,98 4.318 16 Pejawaran 17 5.224,97 4.884 17 Batur 8 4.717,10 4.410 18 Wanayasa 17 8.201,13 7.667 19 Kalibening 16 8.377,56 7.832 20 Pandanarum 8 5.856,05 5.474 Jumlah 278 106.971,00 100,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Banjarnegara

lii

e) Jenis tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara antara lain :

1) Tanah Alluvial

Terdapat di kecamatan Batur, Karangkobar, Purworejo Klampok,

dan Wanadadi.

2) Tanah Latosol

Terdapat di kecamatan : Susukan, Purworejo Klampok,

Purwonegoro, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaliuh, Madukara,

Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran dan Pagentan.

3) Tanah Andosol

Terdapat di kecamatan : Kalibening, Wanayasa, Pejawaran dan

Batur.

4) Tanah Grumosol

Terdapar di kecamatan : Purwonegoro, Mandiraja, Kalibening,

Karagkobar, Pagentan dan Banjarnegara.

5) Tanah Orgasol

Terdapat di kecamatan Batur

6) Tanah Litosol

Terdapat di kecamatan Banjarnegara dan Punggelan

Dapat di sebutkan bahwa sebagian besar jenis tanah di Kabupaten

Banjarnegara adalah jenis tanah Latosol yang dimiliki oleh sebagian

dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

f) Keadaan penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Banjarnegara, jumlah penduduk sebanyak 897.057

jiwa, yang terdiri dari 448.240 laki-laki dan 448.817 perempuan.

Kepadatan penduduk akhir tahun 2006 sebesar 839 jiwa per km2,

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terjadi pula

peningkatan jumlah rumah tangga yang diakibatkan oleh perubahan

status perkawinan penduduk. Mata pencaharian penduduk Kabupaten

liii

Banjarnegara didominasi pada sektor pertanian yaitu penduduk usia 15

tahun keatas sebanyak 220.646 jiwa atau sebesar 53,90 % dari total

jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

g) Luas penggunaan lahan

Luas wilayah tercatat 106.970,997 Ha atau sekitar 3,29 % dari

luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha). Luas tersebut

terbagi atas lahan sawah sebesar 15.615 Ha atau 14,60 % dari wilayah

keseluruhan Kabupaten Banjarnegara dengan sebagaian besar lahan

digunakan sebagian lahan irigasi Teknis (42,39) dan Bukan Lahan

Sawah sebesar 91,356 Ha atau 85,40 % dari total Kabupaten.

Apabila di sebutkan secara terperinci maka penggunaan lahan

di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Luas Penggunaan Lahan

Lahan Sawah = 15.615 Ha Bukan Lahan Sawah = 91.356 Ha

Irigasi teknis = 6.619 Ha

Irigasi ½ teknis = 608 Ha

Irigasi sederhana = 1.774 Ha

Irigasi desa/Non PU = 2.467 Ha

Irigasi desa tadah hujan = 4.147 Ha

Lahan pasang surut = 0 Ha

Lebak/Polder, lainnya = 0 Ha

Bangunan/Pekarangan = 15.806 Ha

Tegal/Kebun = 48.344 Ha

Ladang/Huma = 0 Ha

Penggembalaan/Pdng Rumput = 0 Ha

Rawa-rawa tdk ditanami padi = 0 Ha

Tambak = 0 Ha

Kolam/Tebat/Empang = 491 Ha

Sementara tdk diusahakan = 0 Ha

Hutan rakyat = 3.434 Ha

Hutan Negara = 16.481 Ha

Perkebunan (Neg/Swasta) = 2. 069 Ha

Lainnya = 4.731 Ha

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara

liv

Tabel 3

Prosentase Wilayah Tanah Yang Terdaftar Berdasarkan Bidang Tanah

No Kecamatan Jumlah Bidang

Sudah Terdaftar (Bidang)

Belum Terdaftar (Bidang)

Persentase (%)

1 Susukan 24.881 6.487 19.111 26.07 2 Purworejo Klampok 12.224 11.552 3.586 94.50 3 Mandiraja 26.830 8.129 18.701 30.29 4 Purwonegoro 58.315 7.304 21.001 12.52 5 Bawang 28.750 8.138 20.961 28.30 6 Banjarnegara 23.349 12.435 11.186 53.25 7 Pagedongan 20.380 1.738 26.985 8.52 8 Sigaluh 22.389 6.123 16.380 27.34 9 Madukara 30.966 6.592 24.397 21.28 10 Banjarmangu 29.703 2.905 26.798 9.78 11 Wanadadi 19.030 4.675 14.305 24.56 12 Rakit 25.018 6.233 18.785 24.91 13 Punggelan 39.586 2.318 36.968 5.85 14 Karangkobar 21.391 4.142 17.849 19.36 15 Pagentan 26.097 3.118 22.979 11.94 16 Pejawaran 30.052 3.528 26.524 11.73 17 Batur 20.331 5.840 14.491 28.72 18 Wanayasa 41.364 6.371 35.494 15.40 19 Kalibening 41.887 4.149 37.739 9.90 20 Pandanarum 22.375 1.299 20.076 5.80 Jumlah 476.415 100.333 389.867 21.06

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara

Apabila dihitung dalam prosentase antara bidang tanah yang

sudah terdaftar dengan bidang tanah yang belum terdaftar maka

perbandingannya kurang lebih adalah 21 % untuk jumlah bidang tanah

yang sudah terdaftar dan 79 % untuk jumlah bidang tanah yang belum

terdaftar. Hal ini berarti jumlah bidang tanah yang belum terdaftar di

Kabupaten Banjarnegara masih sangat besar karena tidak mencapai

setengah dari jumlah bidang tanah yang belum terdaftar. Untuk

mewujudkan pendaftaran tanah yang merata dapat dikatakan masih

jauh dari yang diharapkan dalam tujuan UUPA, perlu adanya

peningkatan.

lv

2. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dipimpin oleh satu

orang Kepala Kantor yang membawahi satu Kepala Sub Bagian dan lima

Kepala Seksi. Masing-masing Kepala Seksi membawahi Kepala Sub Seksi

dan masing-masing Kepala Sub Seksi membawahi staf-stafnya. Demikian

terjadi kepemimpinan secara hierarki dari atas sampai bawah.

a) Bagian Tata Usaha

Bagian ini bertugas melakukan semua urusan kantor yang

berhubungan dengan masalah kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan kantor.

b) Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Bagian ini bertugas untuk melakukan kegiatan pengukuran dan

pemetaan

c) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Bagian ini bertugas untuk mengurus pendaftaran, peralihan, dan

pembebanan hak atas tanah serta melakukan bimbingan kepada Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT)

d) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Bagian ini bertugas untuk mengumpulkan data dan menyiapkan

pengaturan, penggunaan tanah dan perubahan penatagunaan tanah

e) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

Bagian ini bertugas untuk menyiapkan dan melakukan pengendalian

dan pemberdayaan tanah masyarakat

f) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Bagian ini mengatasi dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara

yang timbul dalam pelaksanaan maupun hasil dari kegiatan serta

menjadi wakil di pengadilan karena adanya sengketa, konflik dan

perkara yang tidak bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah.

Adapun susunan organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara

adalah sebagai berikut :

lvii

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota Madya

terdapat penyempurnaan pada susunan organisasi Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara, yaitu perubahan pada bagian susunan dan staf

pegawai dilingkungan Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah.

Adapun perubahan penyempurnaannya adalah sebagai berikut :

Uraian tugas Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi

a. Kasubsi Pendaftaran Tanah

- Melaksanakan tugas pendaftaran pertama

- Melaksanakan tugas informasi pertanahan

- Menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah melalui SK

- Menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah melalui

pengakuan dan penegasan konversi

- Menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas satuan rumah

susun

- Menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak pengelolaan, tanah

wakaf

KEPALA SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH

STAF

KASUBSI PENETAPAN HAK TANAH

KASUBSI PERALIHAN

PEMBEBANAN HAK DAN PPAT

KASUBSI PENGATURA

N TANAH PEMERINTAH

KASUBSI PENDAFTARAN

HAK

STAF STAF STAF

lviii

- Menyiapkan data yuridis, data fisik bidang tanah, data

komputerisasi pelayanan pertanahan

- Memelihara daftar buku tanah, daftara nama, daftar hak atas tanah

wakaf serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Staf Pendaftaran Hak (Petugas Loket)

- Memberikan informasi pada masyarakat pada masyarakat yang

memerlukan informasi melalui loket

- Menerima berkas pendaftaran dari penegasan hak

- Menyerahkan berkas yang telah masuk DI 305 ke Kasubsi PHI

- Mengisi DI 208, DI 307

- Menyerahkan sertifikat yang telah jadi kepada pemohon

- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan

c) Staf Pendaftaran Hak

- Mengumumkan berkas pendafatran permohonan melalui

pengakuan hak/penegasan hak/konversi

- Menyiapkan (konsep) sertifikat pandaftaran dari SK pemberian hak

- Menyiapkan SKP / SKT

- Mengelola warkah

- Menyiapkan warkah, Buku Tanah/Suirat Ukur yang diperlukan

untuk proses balik nama, cek sertifikat, SKPT, blokir, sita, dll.

- Pemegang DI 303

- Mengelola berkas yang telah diumumkan

- Menjahit sertifikat

- Konsep sertifikat

- Menyiapkan laporan bulanan

- Menyiapkan asmanan pengumuman dana setelah asman

- Menyiapkan asmanan sertifikat dan setelah asman

- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan

lix

B. Pelaksanan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik pada

tanah yang belum bersertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjarnegara

1) Persyaratan permohonan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan


Dalam proses permohonan pendaftaran tanah, dianjurkan kepada

pemohon untuk datang dan melakukan konsultasi terlebih dahulu di

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara agar dapat mengetahui

dokumen-dokumen apa saja yang harus disertakan pada saat melakukan

permohonan pendaftaran tanah. Hal ini di maksudkan untuk memperlancar

kegiatan permohonan pendaftaran tanah karena persyaratan yang tidak

lengkap.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara telah menyediakan

blanko yang diperlukan dalam permohonan pendaftaran tanah sebagai

wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Mengisi blangko permohonan pendaftaran, yang terdiri dari :

1) Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara (di tanda tangani pemohon /

kuasanya)

2) Surat keterangan dari kepala Desa tentang pemilikan bidang tanah

yang dimiliki pemohon (ditanda tangani Kepala Desa)

3) Surat pernyataan bahwa bidang tanah yang akan didaftarkan belum

ada tanda bukti hak atau sertifikat (ditanda tangani pemohon dan

Kepala Desa)

4) Kutipan Daftar Buku C Desa (ditanda tangani oleh Kepala Desa)

5) Berita Acara Kesaksian Kepemilikan bidang tanah (ditanda tangani

2 orang saksi, seorang Sekertaris Desa dan Seorang Perangkat

Desa)

lx

6) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (ditanda tangani

pemohon dan 2 orang saksi, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa)

7) Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah (ditanda tangani

Pemohon di yang dibubuhi materai)

b) FotoCopy KTP Pemohon yang dilegalisir oleh Kelurahan / Kepala

Desa

c) Asli surat bukti pemilikan tanah Girik / Petuk C / Letter C yang

memuat Nomor Persil / Nomor Patok, Klas, Luas bidang tanah.

d) Bukti Pemilikan tanah

1) Apabila diperoleh dari hibah / jual beli sebelum Tahun 1997

melampirkan surat pernyataan hibah / jual beli, apabila diperoleh

setelah Tahun 1997 melampirkan Akta Notaris

2) Apabila diperoleh dari waris, maka melampirkan surat keterangan

waris dan surat pernyataan pembagian waris.

e) Surat Kuasa, apabila permohonan tanah di kuasakan kepada PPAT

f) Mengisi blanko Daftar Isian 201 (Risalah Penyelidikan Riwayat

Bidang Tanah dan Penetapan Batas) yang di isi oleh pihak dari Desa.

Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud

di atas tidak lengkap atau tidak ada, maka pembuktian kepemilikan atas

bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan

pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai

derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal, yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah

tersebut.

Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal 23 PP No. 24 tahun 1997 tidak ada,

maka permohonan tersebut harus disertai dengan :

lxi

a) Surat pernyataan dari permohonan yang menyatakan hal-hal sebagai

berikut :

(1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang

bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau

telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain

yang telah menguasainya. Sehingga waktu penguasaan pemohon

dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih ;

(2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik ;

(3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu

dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau

desa / kelurahan yang bersangkutan ;

(4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa ;

(5) bahwa apabila pernyataaan tersebut memuat hal-hal yang tidak

sesuai dengan kenyataan, penanda tangan bersedia dituntut di

muka persidangan secara pidana maupun perdata karena memberi

keterangan / atas kesaksian palsu yang diberikan.

b) Keterangan dari Kepala Desa / Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua)

orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya

sebagai tetua adat setempat dan / atau penduduk yang sudah lama

bertempat tinggal di desa / kelurahan letak tanah yang bersangkutan

tidak mempuyai hubungan kekeluargaan dengan pemohon sampai

derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal,

yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat

pernyataan dinas.

2. Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan


Didalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang merupakan

tanda bukti hak atas tanah yang kuat, dalam rangka pembukuan hak atas

tanah sampai terbitnya sertifikat itu sendiri meliputi beberapa kegiatan dan

waktu yang diperlukan.

lxii

Di wilayah Kabupaten Banjarnegara untuk pendaftaran tanah

pertama kali secara sporadik dilakukan dengan tanah yang belum

bersertifikat berasal dari hak adat, karena dilakukan secara individu. Tanah

yang ada di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari tanah adat dan yasan,

sehingga apabila dilakukan pendaftaran tanah maka akan dikeluarkan

suatu produk sertifikat yang berupa hak milik. Wilayah Kabupaten

Banjarnegara tidak memiliki tanah anggaduh atau grandsultan seperti di

daerah lain di wilayah Jawa Tengah yang nantinya akan menghasilkan

suatu produk hak pakai. Tanah asal yang dimiliki masyarakat

Banjarnegara adalah tanah adat peninggalan dari proses peralihan hak

berupa warisan, jual beli maupun hibah.

Kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan dari

menyiapkan formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka konvesi hak

atau tanah bekas hak adat sampai pada tingkat kegiatan pemeriksaan tanda

bukti / alas hak kepemilikan tanah serta pemeriksaan ke lapangan atau

kelokasi atas letak tanahnya di desa yang dilakukan oleh petugas yang

ditunjuk oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal ini peranan Kepala Desa

sangatlah penting, karena letak dari tanah yang berlokasi di desa-desa

yang mengetahui tentang data-data tanah adalah Kepala Desa / Lurah /

Camat setempat.

Apabila semuanya benar, maka Kepala Desa membuatkan surat

keterangan yang membenarkan tanda bukti kepemilikan tanah serta

melegalisir surat pernyataan pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak

dalam sengketa, karena apabila tanah tersebut masih dalam sengketa maka

masih harus diselesaikan dahulu kemudian baru dapat dilakukan proses

pendaftaran. Sehingga dengan demikian maka dirasakan pentingnya peran

Kepala Desa dalam kaitannya memberikan keterangan mengenai

pemilikan atau penguasaan hak-hak atas tanah serta perbuatan hukum

yang berkenaan dengan hak atas tanah didalam pendaftaran tanah.

lxiii

Sesuai dengan keterangan dari Bapak Nur Hadi selaku Kasubsi

Pendaftaran Hak berdasarkan hasil interview (10 Mei 2007) menyatakan :

“Wilayah Kabupaten Banjarnegara hanya terdapat tanah adat / tanah yasan yang didalam pelaksanaan pendaftaran tanah akan timbul suatu hak yaitu sertifikat hak milik yang berlaku secara terkuat terpenuh. Berbeda dengan wilayah lain yang memiliki asal tanah dari tanah swapraja, anggaduh, grand sultan dan sebagainya, dapat timbul suatu hak pakai saja.”

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diketahui bahwa

tanah yang ada pada masyarakat berasal dari tanah adat atau tanah yasan

yang apabila dilaksanakan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu

sertifikat hak milik.

Maka dalam pelaksanaannya akan dijelaskan bagaimana prosedur

untuk pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara sebagai bentuk peningkatan pelayanan

pertanahan kepada masyarakat di bidang pertanahan. Adapun prosedur

pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum

bersertifikat yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjarnegara secara garis besar dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

lxiv

PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT

(PERMOHONAN PENEGASAN / PENGAKUAN HAK ATAS TANAH) DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIANNYA

KETERANGAN 1. Penyelesaian di loket 1 Hari 2. Penyelesaian di Seksi Survey dan Pengukuran 20 Hari 3. Penyelesaian di Seksi HT dan PT 86 Hari 4. Penyelesaian di Kepala Kantor 7 Hari 5. Administrasi dan pembukuan sertifikat 7 Hari 6. Penyerahan Sertifikat Hak Milik ke Loket 3 Hari Jumlah 124 Hari

PEMOHON

LOKET 1. Pemeriksaan

kelengkapan Berkas

2. membuat perician biaya

3. Pengembalian berkas tidak lengkap

4. Pemberian tanda terima berkas

5. pembayaran 6. Pembuatan bukti

pembayaran 305 7. Pengambilan

sertifikat 8. Informasi

KASI HT & PT

1. Mengadakan pemeriksaan Subyek DI 301

2. Pengisian DI 305, DI 301

KASI HT & PT

1. Administrasi dan Pembukuan Sertifikat

2. Pengisian DI 208, DI 307

Berkas lengkap ditindak lanjuti oleh Kasi HT & PT sesuai prosedur Pendaftaran Konversi/Penegasan Hak

Berkas tidak lengkap

KASI S & P 1. Pengisian DI

301 2. Pengukuran

dengan hasil peta bidang tanah

3. Pembuatan surat ukur

Penyerahan Sertifikat ke Loket

KASI HT & PT

Pembuatan Pengumuman dan tidak lanjut hasil pengumuman

KEPALA KANTOR

1. Penandatanganan S.K 2. Tanda Tangan Berita

Acara 3. Tanda Tangan

Sertifikat hak milik

PANITIA ‘A’ 1. Mengadakan

sidang Panitia A 2. Pemeriksaan

Riwayat tanah Tanah Subyek Obyek

3. Berita Acara Pengesahan

4. Penyelesaian DI 201

lxv

Bagan tersebut merupakan garis besar pelaksanaan pendaftaran tanah

untuk pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat

Dalam bagan loket terdapat empat loket yang disediakan di Kantor

Pertanahan, sesuai dengan tugasnya masing-masing loket adalah :

Loket I : loket informasi, keinginan pemohon

Loket II : loket pendaftaran permohonan, penerimaan berkas

Loket III : loket pembayaran, penyerahan bukti pembayaran

Loket IV : loket penyerahan sertifikat

Apabila dijelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan

pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik pada tanah yang

belum bersertifikat maka dapat dijelaskan dalam SPOPP yang merupakan

pedoman bagi Kantor Pertanahan untuk melaksanakan kegiatan

pendaftaran tanah tersebut.

SPOPP yang dimaksud adalah Standar Prosedur Operasi Pengaturan

dan Pelayanan yang didalamnya dijelaskan secara menyeluruh dan

mendetail dari proses permohonan pendaftaran tanah sampai dengan

diterbitkannya sertifikat serta langkah-langkah yang dilakukan didalam

pembagian tugas masing-masing bagian struktur organisasi Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara yang terlibat dalam proses

pendaftaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara mengadakan prosedur

pensertifikatan terhadap tanah yang belum bersertifikat dalam hal ini tanah

adat untuk memperoleh hak milik yang didaftarkan oleh pemohon.

Adapun prosedur alur kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali

secara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat di Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara menurut SPOPP sebagai berikut :

lxvii

Keterangan alur kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara

sporadik pada tanah yang belum bersertifikat menurut SPOPP (Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan) Kantor Pertanahan Kabupaten /

Kota.

No Uraian Kegiatan Waktu

(hari)

Keterangan

1,2 Petugas loket II

· Menerima dan meneliti fisik dokumen

· Membuat dan memberikan STTD kepada

pemohon

· Meneliti kelengkapan materi dokuman, jika

lengkap diserahkan ke petugas loket III, jika

tidak lengkap diserahkan ke pemohon*)

· Membuat SPSS

· Menyerahkan dokumen ke petugas loket III

2 *)Pemohon menyerahkan

STTD

SPS asli diberikan kepada

pemohon, dengan

membawa SPS asli dan

STTD, melakukan

pembayaran ke petugas

loket III

3 Petugas loket III

· Menerima biaya dari pemohon sesuai SPS

· Melakukan pencatatan pada DI 305

· Membuat kuitansi DI 306

· Mencantumkan nomor dan tanggal DI 305

pada STTD

· Menyerahkan dokumen kepada petugas loket

II

2 DI 306 asli dierahkan

kepada pemohon

4 Petugas loket II




dan DI 302 pada STTD dan menyerahkan

kembali kepada pemohon

· Meyerahkan dokumen kepada Petugas

2

lxviii

Pelaksana PPK

5,6 Petugas Pelaksan PPK

· Kegiatan PENGUKURAN DAN

PEMETAAN (untuk keperluan pendaftaran

pertama kali)

· Kegiatan Panitia Pemeriksa Tanah (diatur

lebih lanjut dalam SPOPP)

25 Dari kegiatan pengukuran

dan dan pemetaan :

- GU

- Risalah Penelitian

Data Yuridis dan

Penetapan Batas (DI

201 bagian I)

- Berita Acara Penataan

Batas (DI 201A) jika

dilakukan penataan

batas

- Peta Bidang

- Daftar Tanah

Untuk kegiatan

pengukuran dari Panitia A

waktunya disesuaikan

7 Petugas Pelaksana PHI

· Membuat

- Dokumen Pengumuman Data Fisik dan

Data Yuridis (DI 201B)

- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang

Tanah (DI 201C)

- Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas (DI 201) bagian II

· Menyerahkan dokumen ke Kasubsi PHI

2

8,9 Kasubsi PHI

· Mengoreksi dan memaraf



lxix


Tanah (DI 201C)



· Menyerahkan dokumen ke Kasi P&PT

10,

11

Kasi P&PT

· Mengoreksi dan memaraf




Tanah (DI 201C)



· Menyerahkan dokumen ke Kepala Kantor

2

12,

13

Kepala Kantor

· Mengoreksi dan menandatangani




Tanah (DI 201C)



· Meneruskan dokumen kepada Petugas

Pengumuman

1

14

–

17

Petugas Pelaksana PHI

· Memberi tangal dan nomor pengumuman

· Meyerahkan pengumuman ke TU untuk

dikirim kedesa/kelurahan

· Memasang pengumuman *) selama 60 hari

sejak tanggal pengumuman

60 + 5 *) terdiri dari :

- Pengumuman Data

Fisik dan Data Yuridis

(DI 201B)

- Daftar Data Yuridis

dan Data Fisik Bidang

lxx

· Melanjutkan ke Subrutin embuatan SU dan

Subrutin Pembukuan Hak

· Setalah pengumuman selesai, mencatat pada

DI 202 dan mencatat pada DI 201 bagian IV,

V dan VI

· Menyerahkan dokumen kepada Kasubsi PHI

Tanah (DI 201C)

- Peta Bidang

- Untuk kegiatan

pengukuran dan

pengakuan hak waktu

ditentukan

18,

19

Kasubsi PHI

· Meneliti dan memaraf DI 201 dan DI 202

· Menyerahkan dokemen kepada Kasi P&PT

2

20,

21

Kasi P&PT

· Meneliti dan memaraf DI 201 dan DI 202

· Menyerahkan dokemen kepada Kepala

Kantor

2

22,

23

Kepala Kantor

· Meneliti dan menandatangani DI 201 dan DI

202 (termasuk ada keberatan atau tidak)

· Menyerahkan dokumen ke Petugas BT-

Sertifikat (Pelaksana PPK)

2


· Membuat Buku Tanah-Sertifikat

· Melakukan pembukuan pada DI 204*)

· Menyerahkan dokumen pada Kasi P&PT

5 *)mencari kartu nama lama

jika penerima hak sudah

memiliki sertifikat

sebelumnya untuk

memasukkan nomor hak

yang baru atau membuat

kartu nama baru jika

penerima hak belum

memilik kartu nama

25,

26

Kasubsi PHI

· Mengoreksi dan memeriksa

1

lxxi

- jika benar memaraf Buku Tanah dan

Sertifikat

- jika salah mengembalikan kepada Petugas

Pelaksan PHI

· Menyerahkan dokumen kepada Kasi P&PT

27,

28

Kasi P&PT



Sertifikat


Pelaksan PHI

· Menyerahkan dokumen kepada Kepala

Kantor

2

29,

30

Kepala Kantor



Sertifikat


Pelaksan PHI

· Menyerahkan dokumen kepada Petugas

Pelaksana PHI


· Melakukan pembukuan pada DI 312*)


pada BT-Sertifikat

· Melakukan pembukuan pada DI 208**)


pada BT-Sertifikat

· Membuhkan stempel garuda pada BT-

Sertifikat dan SU

2 *)Tanggal pembukuan

Buku Tanah dan sertifikat

adalah tanggal

penendatanganan /

legalisasi pejabat

berwenang pada Buku

Tanah dan Sertifikat

**)Tanggal penerbitan

Buku Tanah dan Sertifikat

lxxii

· Melakukan pembukuan pada DI 307

· Menginformasikan kepada Petugas Loket II

untuk pencoretan DI 301 bahwa sertifikat

selesai proses

· Menginformasikan kepada Petugas

Pengolahan untuk updating DI 203

· Menginformasikan kepada Petugas Loket II

untuk updating DI 203

· Menyerahkan dokumen ke Petugas Arsip

· Meyerahkan Sertifikat ke Petugas Loket IV

adalah tanggal

penandatanganan /

legalisasi pada Buku Tanah

dan Sertifikat

32 Petugas Pelaksana PPK


2

33 Petugas Loket IV

· Melakukan pencatatan pada DI 301A

· Menyerahkan sertifikat pada pemohon

2

34 Petugas Arsip – Warkah dan Buku Tanah

· Melakukan pengarsipan Warkah dan Buku

Tanah

2


· Memperbaiki dokumen pengumuman

· Memperbaiki DI 202

· Memperbaiki Buku Tanah dan Sertifikat

· Menyerahkan sertifikat kepada pemohon

2

3. Jangka waktu pendaftaran tanah

Berdasarkan ketentuan dalam SPOPP (Standar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan) Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota, jangka

waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah

secara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat dibagi dalam waktu

25 hari untuk melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, 60 hari

lxxiii

ditambah lima hari untuk kegiatan pengumuman dan pelaksana tugas dari

PHI, sisanya adalah waktu yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan,

pencatatan dan pembukuan. Jangka waktu tersebut tidak bisa secara

mutlak harus selesai dengan jangka waktu tersebut dikarenakan untuk

mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses pengukuran dan

pemetaan.

Berdasarkan ketentuan prosedur permohonan pendaftaran tanah

untuk pertama kali pada tanah yang belum bersertifikat dan jangka waktu

penyelesaiaannya maka waktu yang dibutuhkan adalah 124 hari. Yang di

bagi dalam tahap – tahap :

1. Penyelesaian di loket 1 Hari

2. Penyelesaian di Seksi Survey dan Pengukuran 20 Hari

3. Penyelesaian di Seksi HT dan PT 86 Hari

4. Penyelesaian di Kepala Kantor 7 Hari

5. Administrasi dan pembukuan sertifikat 7 Hari

6. Penyerahan Sertifikat Hak Milik ke Loket 3 Hari

Jumlah 124 Hari

4. Biaya pendaftaran tanah

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah memerlukan sejumlah

biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon. Pada dasarnya biaya yang

dikeluarkan untuk pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik untuk

tanah yang belum bersertifikat adalah:

a) Biaya pelayanan pendaftaran untuk pertama kali

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002,

mengenai Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional biaya yang dikeluarkan oleh

pemohon adalah sebesar Rp 25.000,00

lxxiv

b) Biaya pengukuran bidang tanah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK. 620 / 16 / 33 /

2007 tentang Tarif Biaya Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah, untuk

wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. Ketentuan biaya

yang harus dikeluarkan dijelaskan lebih lanjut pada lampiran Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK. 620 / 16 / 33 / 07 Tahun 2007

c) Biaya pemeriksaan tanah oleh Panitia A

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK. 500 / 15.1 /33 / 2007

tentang Tarif Biaya Pemeriksaan Tanah Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah, untuk wilayah Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia A

No Gradasi Luas Perkotaan Pedesaan

1

2

Non Pertanian

0 s/d 600 m2

>600 s/d 5.000 m2

>5.000 m2

Pertanian

0 s/d 2 Ha

>2 s/d 5 Ha

>5 Ha

213.000

319.500

639.000

213.000

319.500

639.000

106.500

159.750

319.500

106.500

759.750

319.500

lxxv

Pada dasarnya langkah-langkah pendaftaran tanah secara sporadik

sama seperti pendaftaran secara sistematik, hal-hal yang membedakan

antara lain :

a) Berdasar pasal 15 PP No 24 Tahun 1997 yang menyebutkan jika

wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran

tanah secara sitemetik oleh BPN diusahakan tersedianya peta dasar

pendaftaran untuk keperluan pendafatran tanah secara sporadik. Ini

berarti bahwa adanya peta dasar pendaftaran tanah bidang tanah yang

didaftar dalam pendaftaran tanah seacara sporadik maka dapat

dihindarkan terjadinya sertifikat di atas satu bidang tanah.

b) Dalam hal pembuktian tertulis hak lama yang akan didaftarkan tidak

lengkap maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan keterangan

saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya

kebenarannya menurut Kepala Kantor Pertanahan

c) Kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan

dalam suatu keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh

Kepala Kantor Pertanahan

d) Daftar isian pasal 25 ayat (2) serta bidang atau bidang-bidang tanah

yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran pasal 20 ayat (1)

diumumkan dalam 60 hari untuk memberikan kesempatan bagi pihak

yang berkepentingan mengajukan keberatan / gugatan

e) Waktu pengumuman lebih lama dibanding dengan pendaftaran

sistematik karena pendaftaran sporadik sifatnya individu dengan ruang

lingkup terbatas

f) Setelah jangka waktu pengumuman di atas berakhir, data fisik dan data

yuridis oleh Kantor Pertanahan disahkan dengan suatu berita acara

yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri

g) Jika terjadi sengketa mengenai dat fisik dan data yuridisnya maka

Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada para pihak yang

berkeberatan untuk mengajukan gugatan kepengadilan dalam waktu 90

hari sejak disampaikannya pemberitahuan secara tertulis tersebut

lxxvi

h) Penanda tanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan

i) Mengenai petunjuk pelaksanaan dari pendaftaran tanah secara sporadik

ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3

Tahun 1997.

5. Hambatan-hambatan dan upaya penyelesaiannya

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara tentunya tidak begitu saja berjalan tanpa

hambatan, berikut ini disebutkan hambatan yang timbul dalam proses

pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara :

a) Kesadaran Masyarakat

Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas terhadap prosedur

pendaftaran tanah yang dirasakan terlalu rumit dan melalui proses

yang sulit dipahami

Dari dalam masyarakat itu sendiri karakter masyarakat yang

merasa belum berkepentingan atas tanah yang di miliki sehingga

masyarakat belum berkepentingan dengan sertifikat. Sumber Daya

Manusia yang kurang tinggi yang masih menganggap bahwa sertifikat

tidaklah penting. Kesadaran sebagian mayarakat Kabupaten

Banjarnegara yang kurang tinggi, lain dengan masyarakat dikota besar

lainnya, yang kepentingannya terhadap sebuah sertifikat sudah tinggi.

b) Sistim komputerisasi yang belum sempurna

Untuk mengoptimalkan kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah

maka menggunakan teknologi komputerisasi. Program dari sistim

pendaftaran secara komputerisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjarnegara belum banyak dipahami oleh seluruh pihak / pegawai

Kantor Pertanahan sendiri. Kemampuan masing-masing personel

berbeda-beda baik dari pengetahuan di bidang program yang

digunakan, maupun penggunaan program, sehingga apabila terjadi eror

/ kerusakan maka akan menghadapi kendala dan berpengaruh terhadap

kegiatan pelaksanaan kerja.

lxxvii

c) Kurangnya tenaga teknis operasional

Dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan, kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara sudah memiliki peralatan teknis operasional

yang cukup memadai, namun masih ada kekurangan personel dalam

kegiatan pengukuran secara GPS karena keterbatasan jumlah pegawai

yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara yang secara

khusus menangani masalah ini.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul

antara lain :

a) Dengan diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat

Melalui Kepala Desa apabila dibutuhkan penyuluhan maka

pihak Kantor Pertanahan selalu siap sedia untuk datang ke desa-desa

untuk memberikan penyuluhan dan keterangan yang diperlukan. Dapat

dilakukan program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) atau

proyek swadaya. Pihak Kantor Pertanahan mengumpulkan masyarakat

untuk diberi pengarahan, penyuluhan tentang informasi

penyelanggaraan pendafatran tanah dan pentingnya sebuah sertifikat

untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang haknya.

b) Pembentukan Program Panitia Sembilan

Program Panitia Sembilan merupakan proyek managemen

pertanahan yang berbasis masyarakat. Satu tim Panitia Sembilan terdiri

dari sembilan orang yang diambil dari masyarakat untuk melaksanakan

managemen pertanahan dengan tugas :

(1) menyiapkan surat keterangan tanah yang digunakan untuk

kepentingan pendaftaran tanah atau pensertifikatan tanah

(2) menyelesaikan secara internal di desa sebagai wakil dari Kantor

Pertanahan apabila ada permasalahan yang timbul dalam

masyarakat desa wilayah kerja tim sembilan.

Panitia Sembilan terdiri dari empat orang pencari data (dididik

sampai pada pengukuran skala), dan lima orang sebagai tim klarifikasi

lxxviii

atas data-data yang ada di desa. Panitia sembilan / Tim Sembilan

dibentuk oleh masyarakat sendiri, tiap-tiap desa mengirimkan sembilan

orang yang telah di pilih, Kantor Pertanahan hanya memfasilitasi

pembentukan dan kerja Panitia Sembilan sehingga keberadaan tim ini

terlepas dari struktur organisasi Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara telah melakukan

realisasi dari Panitia Sembilan, dimana telah terbentuk dan terlaksana

program ini yang telah dilaksanakan di salah satu desa di wilayah

kecamatan Klampok tepatnya di sebuah desa bernama Kaliwinasuh.

Program Panitia Sembilan oleh pemerintah telah di berikan bantuan

sejumlah dana, 50 unit komputer, pelatihan, pembinaan kepada

anggota Panitia Sembilan yang di ambil dari masyarakat sendiri.

c) Diadakan pergantian tugas / rolling tugas

Kegiatan koordinasi dengan kewenangan yang lebih tinggi,

peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja dengan melakukan

pergantian tugas berkala secara hierarki dari atas wilayah pusat sampai

wilayah bawah ke daerah, yaitu pergantian tugas dari pegawai/staf

dilingkungan Kantor Pertanahan dengan ketentuan :

(1) Pejabat stuktural setelah lima tahun masa jabatannya diadakan

rolling pergantian tugas, bahkan dilakukan tidak hanya di dalam

wilayah kerjanya saja, bahkan dilakukan sampai ke luar wilayah

kerja (luar kabupaten)

(2) Pegawai/staf dilakukan rolling atas dasar kebijakan dari Kepala

Kantor Pertanahan apabila diperlukan.

Tujuan dari rolling tugas / perputaran tugas dilingkungan Kantor

Pertanahan antara lain :

(1) Untuk mengatasi kejenuhan terhadap tugas monoton sehari-hari.

(2) Untuk menambah pengetahuan masing-masing personel.

(3) Untuk menambah pengalaman kerja pada masing-masing bidang.

lxxix

D. Kaitan Antara Pendaftaran Tanah dengan Asas Aman dan Sistim Negatif

a. Asas Aman

Asas aman dalam pendaftaran tanah dimaksudkan untuk

membuktikan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti

dan cermat sehingga dihasilkan jaminan kepastian hukum bagi pemegang

haknya sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Nur Hadi, Kasubsi Pendaftaran

Hak pada tanggal 10 Mei 2007 menyatakan : Perwujudan dari asas aman

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara :

a) Setelah data masuk melalui bagian loket maka akan diadakan

penelitian yang meliputi persyaratan permohonan, data-data bidang

tanah, alas hak yang digunakan

b) Diadakan penelitian dan pengukuran oleh petugas yang ditunjuk baik

dari seksi pengukuran / petugas ukur / panitai A / pihak yang ditunjuk

oleh Kantor Pertanahan dan pelaksanaan penelitian dan pengukuran

harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan (asas

contradiktoir delimatif) supaya ada kepastian terhadap hasil dari

pengukuran dikemudian agar terwujud rasa aman bagi kepentingan

pemilik hak apabila timbul perselisihan dari yang berkepentingan atas

tanah tersebut.

c) Diadakan penelitian riwayat tanah dengan pengisian DI 201 (Daftar

Isian Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan

Batas) dengan perwujudan petugas turun ke lapangan langsung, baik

ke desa dimana terletak bidang tanah yang diteliti untuk

pengidentifikasian bidang tanah yang berkepentingan, pemeriksaan

kebenaran bukti pemilikan / penguasaan tanah Petuk / Girik / Letter C /

bukti lain, persetujuan batas bidang tanah, status tanah (disengketakan

/ tidak).

d) Disidangkan oleh Panitia A

lxxx

e) Diadakan pengumuam selama 60 hari / dua bulan untuk memberi

kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas bidang tanah.

f) Diberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk

membantah/menyangkal/mengklaim atas tanah yang disengketakan

dengan cara musyawarah, apabila tidak bisa terselesaikan maka

melalui jalur pengadilan sesuai Undang-Undang dengan melibatkan

pihak Kantor Pertanahan.

Asas aman dimaksudkan suatu tanah akan dirasakan aman bagi

pemegang haknya apabila sudah bersertifikat oleh Undang Undang

dilindungi karena telah ditentukan data fisik dan data yuridisnya serta

pemegang haknya. Aman dalam arti telah mendapat jaminan kepastian

hukum yang melekat kuat pada suatu sertifikat. Apabila aman pada saat

pelaksanaan pendaftaran tanah, telah diatur sesuai peraturan yang ada

maka akan mendapat jaminan kepastian hukum oleh Undang-undang.

Asas aman aman itu berlaku untuk sebuah sertifikat, kalau aman

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah dan SPOPP (Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan

Pelayanan) Pendaftaran Tanah. (Bapak Samsu, Kasi HT & PT tanggal 10

Mei 2007)

Menurut keterangan dari Bapak Sukri Maulana, Notaris & PPAT

berpendapat, Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara sebagai badan yang berwenang untuk

menerbitkan sertifikat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang

menghasilkan produknya yaitu sertifikat sebagai tanda bukti hak atas

tanah, sudah melalui proses yang sesuai dengan peraturan yang ada

sehingga akan di hasilkan :

a) sertifikat sebagai bukti yang kuat sehingga timbul rasa aman bagi

pemegang haknya

lxxxi

b) timbulnya kekuatan pembuktian karena proses pengumuman masa 60

hari minimal telah tercapai.

Penempatan pengumuman di Kantor Pertanahan dan di desa

sehingga orang yang berkepentingan mengetahui, dimaksudkan untuk

menghindari perselisihan yang timbul di kemudian hari karena telah

diberikan waktu untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan proses pendaftaran itu sendiri yang pertama bergerak ke

lapangan adalah petugas ukur dalam pembuatan peta bidang tanah,

penyelidikan yuridisnya dilakukan oleh Panitia A yang terdiri dari pihak

Kantor Pertanahan sendiri dan pihak dari Desa, sehingga asas aman itu

sendiri bisa tercapai dengan prosedur yang sedemikian rupa di atur dalam

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997.

2. Sistim publikasi Negatif

Sistim publikasi yang digunakan tetap seperti dalam pendaftaran

tanah menurut PP No 24 tahun 1997 yaitu sistim negatif yang

mengandung unsur positif / sistim negatif yang bertendensi positif karena

akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

bukti yang kuat, karena dengan hal tesebut si pemilik hak atas tanah

dengan mudah membuktikan seperti yang dinyatakan dalam pasal 29 ayat

(2) huruf c, pasal 23 ayat (3) dan pasal 38 ayat (2) UUPA ( Boedi Harsono

1997 : 430-431).

Tetapi dalam hal ini pendaftaran hak yang diatur dalam PP ini

tidaklah bersifat mutlak karena keterangan-keterangan yang ada itu

ternyata tidak benar masih dapat berubah dan dibetulkan ( Abdurahman

1983 : 96 ).

Pendaftaran tanah memberikan perlindungan kepada pemilik yang

berhak ( stelsel negatif ) menyempurnakannya dengan mempergunakan

unsur stelsel positif yang dituangkan didalam hal-hal sebagai berikut :

lxxxii

a) PPAT diberikan tugas untuk meneliti secara materiil dokumen-

dokumen yang diserahkan dan berhak menolak pembuatan akta.

b) Sub direktorat Agraria Kotamadya / Kabupaten Seksi pendaftaran

Tanah berhak menolak melakukan pendaftaran tanah jika pemilik tidak

wenang mengalihkan haknya.

c) Kepada yang berhak diberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak dan

alat bukti hak yang kuat.

d) Pemerintah menyediakan model-model atas akta untuk memperlacar

mekanisme tugas-tugas PPAT. (Abdurahman 1995 : 97)

Campur tangan pemerintah (PPAT dan Seksi Pendaftaran Tanah)

terhadap peralihan hak-hak atas tanah memberikan jaminan bahwa nama

orang yang terdaftar benar-benar berhak tanpa menutup keselamatan bagi

yang berhak sebenarnya untuk dapat masih membela haknya.

Sistim pendaftaran tanah dalam UUPA tidak ditafsirkan dalam arti

yang murni, sebagaimana yang dianut dalam sistem positif, tetapi harus

dikaitkan dengan UUPA itu sendiri, di dalam UUPA telah mengambil ciri-ciri

pada kedua stelsel-stelsel tersebut ternyata dari perlindungan yang diberikan

UUPA kepada pemilik yang sebenarnya (pemilik sejati) dan stelsel positif dari

campur tangan pemerintah untuk meneliti kebenaran peralihan itu, dengan

demikian dalam hal ini lebih menjamin usaha-usaha untuk mendapatkan

kepastian hukum. Dengan melihat uraian tersebut di atas maka timbullah suatu

pernyataan bahwa sistim negatif tersebut dapat menjamin kepastian hukum

dan kepastian hak atas tanah.

Bahwa sistem negatif tetap menjamin kepastian hukum, misalnya

dalam hal :

1. Pada pembukuan untuk pertama kali maupun pada pendaftaran pencatatan

atau pencatatan perubahan-perubahan dikemudian hari, para petugas

diwajibkan untuk mengadakan penelitian seperlunya.

lxxxiii

2. Batas-batas tanah yang ditetapkan dengan persetujuan pemilik / pemegang

hak atas tanah yang berbatasan (Contraditoir Delimatif)

3. Sebelum haknya dibukukan diadakan pengumuman. (Efendi Perangin

1986 : 92)

Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas maka kita dapat mengambil

kesimpulan bahwa sistim pendaftaran tanah yang sekarang dianut oleh UUPA

dan PP No 24 Tahun 1997 adalah sistim campuran antara sistim positif dengan

sistim negatif dimana sistim yang demikian segala kekurangan maupun

kelebihananya yang ada pada sistim negatif dan sistim positif sudah tertutup.

Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tidak begitu

saja menerima permohonan dan data-data pendaftaran tanah tetapi harus

mengadakan penelitian yang seksama dengan sejumlah pembuktian, saksi-

saksi dan keterangan dari desa dan dengan diadakan pengumuman atas tanah

yang dimohonkan untuk dilakukan pendaftaran.

Sistim negatif dirasakan telah efektif karena di Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang tidak ada permasalahan fatal yang

timbul mengenai produk yang dikeluarkannya. Sistim negatif yang digunakan

adalah sistim negatif yang berstelsel positif atau sistim negatif yang

bertendens positif sesuai ketentuan UUPA dan Peraturan Pelaksananya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

E. Kekuatan pembuktian sertifikat produk Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjarnegara

Alat kekuatan pembuktian suatu sertifikat dalam UUPA

1. Pasal 19 ayat (2) huruf C :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

lxxxiv

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara

dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta

kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri

Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan

dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan

bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-

biaya tersebut.

2. Pasal 23 ayat (2) :

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan

pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian

yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan

pembebanan hak tersebut.

3. Pasal 32 ayat (2)

(1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga

setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan

menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.


yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali

dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

lxxxv

4. Pasal 38 ayat (2) :

(1) Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian

juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan

menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.


yang kuat mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya

peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka

waktunya berakhir.

Ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

pendaftaran tanah menganut sistim negatif yang mengandung unsur positif,

Karena akan menghasilkan suatu alat kekuatan pembuktian yang kuat seperti

yang tersebut pada pasal-pasal diatas. Sistem negatif bertendensi positif bukan

merupakan sistim publikasi negatif murni, karena menggunakan sistim

pendaftaran hak. Sistem publikasi negatif yang murni tidak menggunakan

sistim pendaftaran hak dan tidak ada pernyataan bahwa sertifikat merupakan

alat bukti yang kuat.

Sesuai ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan,

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat

didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data

yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara

sah atas nama orang atau badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut

dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang

merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan

hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat

itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan

Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan

lxxxvi

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat

tersebut.

Pengaturan kekuatan pembuktian dalam PP Nomor 24 Tahun 1997

penjelasannya tidak ada, peraturan lebih lanjut pelaksanaan kekuatan

pembuktiannya tidak ada, hanya terdapat pada pada 32 ayat (1) dan (2) yang

dirasa sudah jelas maksud dan tujuannya. Jangka waktu 5 tahun sudah panjang

untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas

tanah tersebut, apabila ada gugatan yang harus dilakukan dapat dikatakan

pengaturan seperti itu telah efektif.

Ketentuan usia sertifikat sebelum 5 tahun diberikan kesempatan :

1. Untuk menggugat

2. Untuk mengajukan keberatan

3. Untuk membuktikan sebaliknya

4. Menyatakan haknya terhadap penerbitan sertifikat

Ketentuan usia sertifikat setelah 5 tahun :

1. Tidak ada kesempatan untuk menggugat, mengajukan keberatan,

membuktikan sebaliknya

2. Berlaku kuat yang menganut sistem negatif yang bertendensi positif,

kesempatan pihak ketiga tidak ada untuk menggugat sertifikat

tinggal masalahnya, bagaimana penerbitan sertifikat sebelum berlakunya PP

No 24 tahun 1997, berlaku atau tidak terhadap peraturan ini. Karena dalam PP

No 10 Tahun 1961 yang dahulu digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah

dan sekarang sudah tidak berlaku lagi, tidak menyebutkan hal tersebut.

Sertifikat yang penerbitannya setelah waktu lima tahun tidak berlaku

mutlak, hanya berlaku kuat. Alasan tidak berlaku mutlak :

1. adanya kesulitan bagi pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah sendiri

apabila membutuhkan hak / pelepasan hak / pencabutan hak / pembebasan

tanah untuk kepentingan umum.

lxxxvii

2. Kekuatan pembuktian itu dimaksudkan agar supaya sertifikat tidak

semudah itu untuk dibatalkan, terhadapnya hanya berupa bukti yang kuat

Di Indonesia memang belum jelas suatu aturan tidak dapat diterapkan

secara mutlak, karena pemerintah sendiri apabila membutuhkan tanah untuk

kepentingan umum maka akan kesulitan apabila menerapkan peraturan secara

mutlak, contohnya pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,

karena didalamnya hanya berlaku kuat, bukan mutlak. Tidak ada kalimat

dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan ‘mutlak’,

didalamnya hanya terdapat kata ‘kuat’ sebagai unsur positifnya.

Sepanjang suatu sertifikat itu tidak dirubah sendiri oleh pemiliknya

baik data fisik maupun data yuridis, maka sertikat tersebut adalah kuat.

Tendensi waktu 60 hari dirasa efektif (kesempatan untuk pembuktian

sebaliknya sebelum terbit), tendensi waktu 5 tahun efektif (kesempatan untuk

pembuktian sebaliknya), sesuai ketentuan pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997.

Setelah usia sertifikat 5 tahun maka tidak ada kesempatan untuk

membuktikan sebaliknya, maka BPN sebagai lembaga yang paling berwenang

terhadap kekuatan alat bukti atas produk yang diterbitkan mempunyai

kewenangan terkuat terpenuh untuk melindungi produk yang diterbitkannya

yaitu sertifikat. Di sisi lain pengadilan juga mempunyai kewenangan yang

begitu luas, pengadilan bisa membatalkan semua akta otentik yang ada di

Indonesia terkecuali dokumen Negara. Dengan ketentuan pasal 32 PP No 24

Tahun 1997, semestinya BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan punya

kewenangan / kekuatan, dalam arti BPN tidak bisa serta merta membatalkan

produk yang telah dikeluarkannya yaitu sertifikat karena dasar PP No 24

Tahun 1997 sertifikat yang telah terbit 5 tahun atau lebih maka tidak dapat

lagi untuk diganggu gugat.

Menurut keterangan Bapak Samsu, selaku Kasi HT & PT dapat

ditafsirkan bahwa pengaturan Pasal 32 PP no 24 tahun 1997 sudah begitu

berjalan apa adanya, tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa berjalan karena

lxxxviii

oleh hakim peraturan itu ditafsirkan berbeda. Menurut pertimbangan hakim,

tanah itu perdata, sifatnya hidup sehingga apabila seseorang dapat

membuktikan sebaliknya maka kekuatan sertifikat akan hilang sehingga dapat

untuk dibatalkan (kekuatan hukumnya hilang). Dalam PP N0 24 Th 1997 tidak

secara tegas menyebutkan bahwa sertifikat sifatnya positif, sertifikat

dinyatakan kuat/benar apabila tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya.

Dapat diberikan contoh, masalah Girik / Pethuk / Letter C yang

dikeluarkan oleh kepala desa. Administrasi desa berbeda dengan yang ada di

Kantor Pertanahan seperti yang diharapkan, misalkan desa mengeluarkan

letter C ternyata dalam kenyataannya telah terbit suatu sertifkat atas dasar

Letter C yang dikeluarkan Kepala Desa tersebut. Atas permintaan pihak yang

berkepentingan dengan itikad yang tidak baik, maka desa mengeluarkan Letter

C desa yang baru, sehingga akan muncul data yang baru. Padahal ketentuan

setelah tahun 1960 yaitu setelah berlakunya UUPA maka tidak ada Letter C

lagi yang diterbitkan. Atas dasar Letter C desa yang baru tersebut maka

dibuatkan suatu sertifikat baru, sehingga digunakan untuk mengalahkan

kekuatan pembuktian sertifikat yang lama dan digunakan untuk

menggugat/membuktikan sebaliknya. Intinya walaupun peraturan yang sudah

ada seperti halnya demikian , apabila pembuktian materiil itu tidak benar

maka oleh pengadilan bisa dikalahkan dan dinyatakan batal atau harus

dirubah.

BPN turut aktif dalam usaha mempertahankan kekuatan pembuktian

produk yang dikeluarkannya dengan cara didalam proses pengadilan ikut

membantah gugatan oleh pihak ketiga dan mempertahankan sertifikat yang

telah diterbitkannya. Dalam arti BPN ikut mempertahankan kekuatan

pembuktian sertifikat tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah bukti, BPN

pada hakekatnya tidak bisa menilai secara materiil tentang kebenaran data

yeng dikeluarkan oleh desa, karena hal tersebut bukan kewenangan BPN.

Secara formal data yang diperoleh dari desa sudah benar, perkara kepala desa

lxxxix

yang dalam pembuatan data tidak benar (manipulasi oleh kepala desa), yang

akan menyelidiki adalah penyidik yang ditunjuk pengadilan (polisi).

BPN berpegang pada itikad baik, selama prosedur formalnya benar

maka sertifikat dapat diterbitkan dan mempunyai kekuatan hukum bagi

pemegang haknya. Karena kewenangan yang dimiliki BPN dibatasi, apabila

terlalu jauh dalam penyelidikan data di desa maka akan dianggap

mengintervensi pekerjaan orang lain, dalam hal ini lembaga aparatur desa

(kepala desa).

Pada kenyataannya, usia sertifikat setelah 5 tahun masih dapat

dibantah / digugat / dibuktikan sebaliknya. Karena hakim mengabaikan aturan

dalam pasal 32 PP No 24 Tahun 1997, pertimbangan hakim bersifat bebas.

Upaya dari BPN antara lain :

1. Dalam persidangan telah menyampaikan kebenaran data menurut Undang

Undang yang berlaku (PP No. 24 Tahun 1997)

2. Dengan Undang undang PTUN mendasarkan pada ketentuan bahwa

sertifikat telah berlaku lama. Usia lebih dari 5 tahun, maka suatu

keputusan tidak dapat di bantah

3. BPN selalu hadir dalam persidangan, baik dalam proses persidangan

sampai pada menjalankan perintah putusan yang dikeluarkan pengadilan

sesuai hukum yang berlaku.

Sistim negatif yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjarnegara hanya menggunakan unsur-unsur sistim positif saja, oleh karena

itu dalam praktek sertifikat usia 5 tahun masih dimungkinkan dapat diajukan

gugatan dan dapat diterima oleh pengadilan. Apabila nanti gugatan itu

dibatalkan dan tidak diterima oleh pengadilan dapat dikatakan suatu sertifikat

sudah benar, apabila gugatan itu di menangkan oleh pengadilan dan

dikabulkan oleh hakim, maka sertifikat tersebut dapat dinyatakan salah dan

kepadanya (Kantor Pertanahan) harus melaksanakan sanksi dari pengadilan

yaitu merubah/membatalkan sertifikat tersebut.

xc

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beradasarakan uraian penjelasan-penjelasan penulisan hukum yang

telah penulis kemukakan di muka dan dengan berlandaskan pada teori-teori

maupun sumber-sumber penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara

sporadik pada tanah yang belum bersertifikat di Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan

pelaksananya

2. Bahwa asas aman dalam pelaksanaan pendaftaran tanah maupun setelah

penerbitan sertifikat telah tercapai dengan wujud produk sertifikat yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tidak ada

permasalahan yang berarti seperti adanya sertifikat ganda maupun

sertifikat palsu

Sistem pendaftaran tanah yang sekarang dianut oleh UUPA dan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem campuran antara sistem

positif dengan sistem negatif dimana sistem yang demikian segala

kekurangan maupun kelebihannya yang ada pada sistem negatif dan sistem

positif sudah tertutup. Sistem yang demikian pada masa sekarang ini

sangat cocok dengan keadaan Negara kita sekalipun memang harus diakui

akan perlunya diadakan penyempurnaan guna disesuaikan dengan

perkembangan dan kemajuan.

3. Kekuatan pembuktian terhadap sertifikat produk Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dalam pengaturan pasal 32 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai dasar pengaturannya.

Mengenai kekuatan pembuktian sertifikat yang berusia kurang dari 5 tahun

masih diberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk

menggugat, mengajukan keberatan atau membuktikan sebaliknya dan

xci

mengenai kekuatan pembuktian sertifikat yang telah berusia 5 tahun atau

lebih maka tidak ada kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk

mengguagat, mengajukan keberatan atau membuktikan sebaliknya. Karena

setelah jangka waktu 5 tahun setelah suatu sertifikat terbit, maka

kepadanya tidak dapat untuk diganggu gugat sehingga mempunyai

kekuatan pembuktian yang kuat untuk dijadikan alat bukti baik secara

musyawarah maupun sampai pada proses pengadilan

B. Saran-Saran

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan dari data dan

informasi yang telah di analisa, maka penulis akan mencoba untuk

memberikan beberapa saran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjarnegara maupun kepada masyarakat pada umumnya, agar pelaksanaan

pendaftaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan antara lain :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara harus lebih meningkatkan

kinerja tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik

mengenai informasi pendaftaran tanah maupun memberikan informasi

tentang syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki oleh pemohon apabila

akan melakukan permohonan pendaftaran tanah, sehingga tidak terjadi

hambatan dalam permohonan pendaftaran tanah karena syarat-syarat dan

bukti yang tidak lengkap.

2. Masyarakat diharapkan untuk turut aktif dalam usaha kegiatan

pendaftaran tanah agar dapat memberikan jaminan kepastian dan

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah seperti tujuan dalam

UUPA dan tujuan pembangunan nasional serta demi terwujudnya

pemerataan bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Kabupaten

Banjarnegara pada khususnya dan wilayah Indonesa pada umumnya.

3. Perlu untuk mengoptimalkan mekanisme kerja dalam lingkungan Kantor

Pertanahan agar hambatan-hambatan didalam pelaksanaan pendaftaran

tanah dapat diminimalisir.

xcii

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman. 1995. Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di

Indonesia. Badung. Alumni.

Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. PT Raja

Grafindo Persada

Burhan Ashshofa. 2000. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Efendi, Bachtiar. 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta

Harsono, Boedi. 1998. Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan

Hukum-hukum Tanah. Jakarta. Djambatan

Bruce A. Chadewick, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht. 1991. Social

Science Research Methods. Terjemahan Sulistia “et al”.

Koentjaraningrat. 1993. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta :

Gramedia.

Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung. CV. Mandar

Maju.

Parlindungan. 1990. Konversi Hak Atas Tanah. Bandung. CV. Mandar maju.

Perangin, Effendi. 1990. Hukum Agraria Indonesi, Suatu Telaah dari Sudut

Praktisi Hukum. Jakarta. CV Rajawali.

Perangin, Effendi. 1991. Praktek Permohonan Hak Atas Tanah. Jakarta.

Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas

Indonesia Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama. Jakarta: Balai

Pustaka.

xciii

Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok

Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (LN 1997 No. 59) tentang

Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 (LN 1997 No. 59) tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Jawa Tengah Nomor : SK. 620 / 16 / 33 / 2007 tentang Tarif Biaya

Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah, untuk wilayah Kantor Pertanahan


Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara ... · i Pelaksanaan pendaftaran tanah...

Documents

Transcript of Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara ... · i Pelaksanaan pendaftaran tanah...