Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan ...
Transcript of Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan ...
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi
Nama : Dinda Lasdwihati
Alamat : Jl. Candi Brahma Blok. B No. 408, Perumahan Duren Jaya Bekasi
E-mail : [email protected]
Fakultas Ekonomi
Universitas Gunadarma
ABSTRAKSI
( xii + 84 )
Pesatnya perkembangan Informasi, Komunikasi, dan Transportasi merupakan tanda-tanda semaki9n mengg;obalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Peran Pemerintah daerah jaga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan , karena pemerintah daerahlah yang mengetahui kondisi daerahnya, guna untuk meningkatkan semua sector pembangunan.
Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Dan penerimaan asli daerah salah satunya berasal dari pajak parkir.
Pajak parkir merupakan salah satu factor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dari pendapatan pajak parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya. Dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut.
Dafar Pustaka (2001 – 2006)
Kata Kunci : Pajak Parkir dalam rangka Peningkatan PAD
Pendahuluan
Latar Belakang
Pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi dalam kehidupan
manusia di segala bidang khususnya bidang ekonomi dan perdagangan merupakan tanda-tanda
bahwa semakin mengglobalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah
mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat
mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia supaya
pemerintah daerah dapat lebih memajukan daerahnya, pemerintah pusat memberikan subsidi
untuk pembangunan pemerintah daerah. Subsidi ini diberikan berdasarkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang sumber utamanya didapatkan dari pajak. Pajak bermanfaat sekali bagi
pambangunan nasional dan pembangunan daerah. Hasil pungutan pajak tidak saja berfungsi
sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara
melainkan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
bidang sosial dan ekonomi.
Dalam rangka meningkatkan semua sector pembangunan yang telah dilaksanakan agar
dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikan taraf hidup masyarakat dan untuk
mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah
membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna
mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena
pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.
Upaya meningkatkan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan
pembangunan daerah yang lainnya dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.
Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan
dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber
keuangan daerah beredasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan
kontibusi daerah sebagai penyesuaian dan penyempurnaan, Undang-Undang No. 18 tahun 1997,
tentang pajak daerah dan kontribusi daerah berhubungan dengan berlaku Undang-Undang No. 22
tahun 1999 tentang Pemerintah daerah.
Pemerintah dearah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin haruslah
bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan
makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah
yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan pasal 3
Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah.
Pajak dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah, hal ini merupakan kebijakan dari
pemerintah sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil
sejalan dengan system perpajakan Indonesia. Pemerintah pusat dalam pemungutan pajak daerah
hanya berperan untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini berdasarkan undang-undang otonomi
daerah dan pajak daerah yang berasal dari Negara yang berdasarkan undang-undang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penerimaan daerah salah satunya adalah dari pajak parkir. Pajak parkir diharapkan dapat
dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana
diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan
sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan
daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan kerena untuk menjaga keamanan kendaraan.
Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu
tempat.
Pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah menjamin keamanan dan
kenyamanan bagi konsumen parkir adalah salah satu yang menjamin keamanan dan kenyamanan
konsumen. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan
pribadi pastilah memerlukan tempat untuk menitipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah
satu sarana yang menunjang pusat perbelanjaan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan
pajak parkir.
Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis akan membahas kontribusi yang telah
diberikan oleh tindak penagihan pajak optimalisasi penerimaan pajak, serta hambatan yang
mungkin timbul dalam praktik penagihan pajak tersebut. Atas dasar uraian tersebut diatas maka
penulis akan member judul pada penulisan ini adalah “ Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Parkiran dalam Rangka Penerimaan Daerah di Wilayah Kota Bekasi.
Tujuan Penulisan
Berdasarkan latar belakang dan perumusan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :
a. Untuk mengetahui system pemungutan pajak parkir di wilayah kota Bekasi.
b. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir.
c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Bekasi dalam
rangka meningkatkan penerimaan daerah dari pajak parkir.
Landasan Teori
Pengertian pajak menurut andriani :
“ Pajak adalah iuran kepada Negara yang dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-paraturan yang tidak dapat mendapatkan prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk biayai pengeluaran umum yang
berhubungan dengan tugas Negara dan untuk menyelenggarakan pemerintah “ (2005:10-11)
Adapun pengetian pajak yang dikemukakan oleh SI.Djajadiningrat yang dikutip dalam
munawir adalah :
“ Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara
disebabkan sesuatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,
tetapi bukan sebagai hukuman menurut peratuaran yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat
dipaksakan, tanpa ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara
kepentingan umum” (2001:5)
Pengelompokan Pajak
Pajak dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu : ( Waluyo dan Wirawan, 2003 )
1. Menurut golongannya :
a. Pajak langsung.
b. Pajak tidak langsung.
2. Menurut sifatnya :
a. Pajak subjektif
b. Pajak Objektif
3. Menurut lembaga pemungutannya :
a. Pajak pusat.
b. Pajak daerah
Sistem Pemungutan Pajak
Pada system pemungutan pajak dapat dibagi dalam tiga system, yaitu : ( Mansur dan
Wardoyo, 2004 )
a. Official Assesment System
b. Self Assesment System
c. With Holding System
Fungsi Pajak
Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terdapat
adanya fungsi yaitu ( Waluyo dan Wirawan, 2003:-67 )
a. Fungsi Penerimaan ( Budgetair )
b. Fungsi Mengatur ( Reguleren )
Pengertian Pajak Parkiran
Pengertian pajak parkiran menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 sebagai
pengganti dari Undang-undang No. 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah,
adalah sebagai berikut :
Pajak parkiran adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkiran diluar
badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disedikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkiran tidak mutlak ada pada seluruh
daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.
Sedangkan menurut peraturan daerah kota Bekasi No. 16 tahun 2001, pajak atas
penyelenggaraan parkir swasta adalah pajak atas penyelenggaraan parkir dengan memungut
bayaran yang sepenuhnya diadakan dan dikuasai oleh pihak swasta.
Dasar Tarif dan Perhitungan Pengenaan Pajak Parkiran
a. Dasar Pengenaan Pajak Parkiran
Dasar Pengenaan Pajak parkiran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi yempat
parkiran, daya tmpung, dan frekuensi kendaraan bermotor.
b.Tarif Pajak Parkiran
Tarif pajak parkiran ditetapkan paling tinggi 20% dan ditetapkan dengan peraturan
daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dengan demikian kota Bekasi metapkan
tarif pajak parkiran sebesar 15%.
c. Perhitungan pengenaan Pajak Parkiran
Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar
pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah yang
juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Metodologi Penelitian
Objek Penelitian
Masyarakat sekarang banyak yang memiliki kendaraan bermesin, mereka bepergian
menggunakan menggunakan kendaraan untuk lebih memudahkan mereka. Apabila mereka ingin
bepergian ketempat umum mereka pasti akan menitipkan kendaraan mereka ditempat yang telah
disediakan oleh pemilik tempat umum tersebut. Penyediaan tempat penitipan kemdaraan tersebut
membuat masyarakat lebih leluasa dan nyaman. Tempat penitipan tersebut biasanya menarik
atau memungut biaya. Biaya pemungutan tersebut digunakan oleh pemiliknya untuk lebih
memajukan tempatnya.
Melihat potensi tersebut pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang pajak dan
retribusi daerah. Pemegang usaha harus meminta izin untuk mendirikan suatu tempat untuk
sarana umum. Biaya pemungutan biaya tersebut dapat sepenuhnya dimanfaatkanoleh pemilik
usaha.
Tahun 2001 keluarlah peraturan daerah tentang pajak daerah No.16 tentang pajak parkir.
Seluruh pemilik usaha yang mempunyai usaha tempat penitipan kendaraan dikenakan pajak
sebesar 15%, mereka harus menghitung, membayar, menyetorkan sendiri. Hal inilah yang
mendasari sejarah pajak parkir.
Objek Pajak Parkir
Objek pajak parkiran adalah Penyelenggaraan tempat parkiran diluar badan jalan, baik
yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Seperti :
a. Pelataran dan atau taman-taman parkir.
b. Gedung-gedung dan atau bangunan dan pusat perbelanjaan yang menyediakan fasilitas
parkir.
c. Penyediaan suatu tempat parkir yang disediakan oleh perorangan dan atau badan hukum
umtuk fasilitas hukum mereka.
Menurut Peraturan Daerah kota Bekasi No. 16 Tahun 2001 Objek pajak parkir adalah
“Setiap pelayanan parkir yang disediakan dengan memungut bayaran sacara langsung atau tidak
langsung”.
Sumber Data
Pengumpulan yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah bersumbar
dari :
1.2.1.1 Data Dinas Pendapatan Daerah
Yaitu peneliti melalui dokomen dokumen resmi dari pihak dinas pendapatan
daerah yang terdiri dari data yang mengenai laporan dinas pendapatan daerah
Kota Bekasi khususnya bidang pajak parkir.
1.2.1.2 Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mendalami bebagai teori dari
disiplin ilmu yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu dengan cara membaca
buku perpustakaan, Koran-koran dan bahan materi kuliah yang berhubungan
dengan materi penulisan ini.
Jenis Data
Dalam penelitian ini diusahakan untuk mendapatkan data atau informasi selengkap
mungkin yang diperlukan sebagai materi pembahasan oleh karenanya data yang digunakan
adalah data sekunder, yaitu data yang berupa rencana realisasi penerimaan pajak daerah pajak
parkir tahun 2004-2008, yang kemudian data tersebut penulis sajikan sesuai apa adanya yang
sebenarnya.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah metode deskriptif yaitu
metode yang menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung untuk melihat
keterkaitan antara variable-variabel yang terlihat didalamnya dengan menggunakan pendekatan
metode kualitatif dan partisipatif yang menggunakan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-
hal yang melatarbelakangi sedangkan teknik penulisan yang penulis gunakan adalah :
1. Penelitian Lapangan
Suatu metode penulis mengadakan pengamatan secara langsung (observasi partisipatif)
pada unit-unit orang yang ada dilingkungan dinas pendapatan daerah.
Hasil dan Pembahasan
Tabel IV.2
Rencana dan Realisasi Pajak Parkir di Kota Bekasi
Tahun Anggaran 1999-2008
No Tahun Anggaran
Rencana Realisasi Persentase
T
able
diatas menunjukan bahwa penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 belum ada penerimaan dari pajak parkir, karena
peraturan daerah tentang pajak parkir itu sendiri baru dikeluarkan pada tahun 2001, oleh karena
itu rencana penerimaan pajak parkir untuk tahun 2001 belum di buat. Dan pada tahun 2002
rencana penerimaan pajak parkir adalah sebesar Rp. 825.000.000 dengan realisasi yang cukup
besar yaitu sebesar Rp. 919.381.254 atau sebesar 111,44%, pada tahun 2003, rebcana
penerimaan dari segi pajak parkir adalah sebesar Rp. 1.040.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.
1.098.219.928, atau sebesar 105,50%, dan Pada tahun 2004 rencana penerimaan yang
dianggarkan oleh Pemerintah Daerah adalah 1.269.840.000 dan yang terjadi pada realisasinya
adalah sebesar 1.283.389.450, yaitu naik sebesar 101.07 %. Pada tahun 2005 rencana penerimaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-
-
-
825.000.000
1.040.000.000
1.269.840.000
1.463.657.900
1.537.757.900
2.062.493.000
2.371.492.700
-
-
-
919.381.254
1.098.219.928
1.283.389.450
1.471.245.225
1.728.484.945
2.201.930.546
2.622.286.292
-
-
-
111,44
105,60
101,07
100,52
112,4
106,76
110,57
yang dianggarkan adalah sebesar 1.463.657.900, naik nsebesar 100,52 % , yaitu sebesar
1.471.245.225. Pada tahun 2006 rencana penerimaan pajak parkir yang dianggarkan oleh
Pemerintah Daerah kota Bekasi adalah 1.537.757.900, realisasi yang terjadi di lapangan adalah
penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan sebesar 112,4%, yaitu 1.728.484.945. Pada
tahun 2007 rencana penerimaan pajak parkir yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah kota
Bekasi adalah sebesar 2.062.493.000 dan realisasi yang didapatkan adalah sebesar
2.201.930.546, berarti naik 106,76 dari anggaran. Pada tahun 2008, rencana penerimaan yang
dianggarkan oleh Pemerintah daerah kota Bekasi adalah sebesar 2.371.492.700dan yang terjadi
pada realisasi adalah sebesar 2.622.286.292, atau sebesar 110,57 %.
Tabel IV.3 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kota Bekasi Tahun Anggaran 1999-2008
No Tahun Anggaran
Rencana Realisasi Persentase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1999
2000
2001
2002
2003
17.160.565.213
29.153.647.047
51.771.761.053
65.700.264.730
85.769.194.575
17.809.205.841
31.095.360.600
52.176.918.762
72.160.070.959
85.882.558.136
103,78
106,66
100,78
100,98
100,13
2004
2005
2006
2007
2008
98.092.490.119
121.778.641.042
143.168.711.613
166.283.245.632
178.369.891.660
97.912.047.349
126.066.835.738
145.730.557.611
171.045.088.715
189.492.858.525
99,81
103,52
101,79
102,86
106,23
Berdasarkan table diatas maka dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan daerah kota
Bekasi selalu mengalami peningkatan. Tahun 1999 rencana penerimaan ditetapkan sebesar Rp.
17.160.565.213 ternyata setelah dilakukan servei dilapangan pendapatan yang diperoleh adalah
sebesar Rp. 17.809.205.841 atau meningkat sebesar 103,78%. Pada tahun 2000 rencana
penerimaan adalah sebesar Rp. 29.153.647.047 dan realisasinya adalah sebesar Rp.
31.095.360.600 atau sebesar 106,66%. Pada tahun 2001 rencana penerimaan pendapatan adalah
sabesar Rp. 51.771.761.053 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 52.176.918.762 sebesar
100,78%, tahun 2002 realisasinya sebesar Rp. 72.160.070.959 dan rencananya adalah sebesar
Rp. 65.700.264.730 yaitu sebesar 100,98, pada tahun 2003 rencana penerimaan pendapatan
adalah sebesar Rp. 85.769.194.575 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 85.882.558.136 dengan
persentase yaitu sebesar 100,13%, pada tahun 2004 rencana penerimaan adalah sebesar
Rp.98.092.490.119, tetapi pada laporan realisasinya penerimaan tahun 2004 mengalami
penurunan. Tetapi pada tahun 2005, terjadi peningkatan yaitu dari rencana penerimaan sebesar
Rp. 121.778.641.042, realisasinya menjadi Rp.126.066.835.738. pada tahun 2006 pun terjadi
peningkatan yaitu dari 143.168.711.613, realisasinya menjadi Rp. 145.730.557.661. pada tahun
2007 rencana pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 166.283.245.632, mengalami peningkatan
yang cukup signifikan menjadi Rp. 171.045.088.715, begitupun pada tahun 2008, mengalami
peningkatan yang baik yaitu dari rencana pendapatan sebesar Rp. 178.369.891.660, menjadi Rp.
189.492.858.525
4.4 Ketentuan Tarif
Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Daerah No. 16 tahun 2001 tantang pajak parkir menyatakan bahwa tarif untuk pajak
parkir ditetapkan sebesar 15% dari dari jumlah pembayaran . tarif parkir dikenakan atas
banyaknya kendaraan yang dititipkan oleh pemiliknya di suatu objek parkir. Mengenai besarnya
pajak yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir yaitu 15% dengan
satu kendaraan perjam. Tarif ini diberlakukan sama untuk setiap objek parkir. Contoh tarif pajak
parkir di suatu pusat perbelanjaan sebesar Rp.2000,-, untuk setiap jam pertama akan ditambah
Rp. 1000,- dijam berikutnya. Cara perhitungan pajak yang didapatkan oleh Dinas Pendapatan
Daerah untuk satu mobil perjamnya adalah :
Pendapatan = Tarif Pajak x tiap kendaraan perjam
15% x 2000,-
Pendapatan = Rp.300,-
Contoh : dalam sehari kendaraan parkir di suatu pusat perbelanjaan sebanyak 50 mobil,
150 motor dan 10 truk. Cara perhitungannya adalah :
Mobil = (50 x 2000,-) x 15%
= Rp. 15.000,-
Motor = ( 150 x 1000,-) x 15%
= 22.500,-
Truk = ( 10 x 3000,-) x 15%
= Rp. 4.500,-
Total keseluruhan = Rp. 15.000 + Rp. 22.500 + Rp. 4.500
= Rp. 42.000 perhari
Jadi pajak yang dibayarkan ke Dinas Pendapatan Daerah dalam sehari yang hanya
dihitung dalam perjam pada jumlah kendaraannya adalah Rp. 42.000.
Pajak parkir akan dihitung, dibayarkan, dan disetorkan langsung oleh wajib pajak kepada
Dinas Pendapatan Daerah kota Bekasi.
4.5 Rangkuman Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis adalah DPPKAD didirikan menurut
undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah diberikan otonomi
yaitu pemerintah diberikan otonomi yaitu kekuasaan yang diberikan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan daerah itu sendiri. Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah , menjelaskan bahwa pemerintah
daerah berhak mengatur keuangannya sendiri.
Tiap tahunnya pajak daerah terus meningkat, dilihat dari realisasi yang didapatkan jauh
lebih besar dari rencana penerimaan pendapatan daerah. Pajak parkir merupakan salah satu pajak
daerah. System pemungutan pajak parkir adalah self assessment. Ketentuan tariff parkir adalah
15%. Apabila wajib pajak parkir telat membayar maka akan dikenakan sanksi berupa 2%
perbulannya. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pajak parkir adalah :
1. Wajib pajak yang telat membayar.
2. Wajib pajak yang telah membayar tetapi tidak menyetorkan.
3. Wajib pajak yang seharusnya sudah dapat dinyatakan sebagai wajib pajak tetapi
wajib pajak tersebut tidak melapor ke DPPKAD kota Bekasi.
Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan dan untuk mengatasi hambatan-hambatan
tersebut adalah :
a. Segi penerimaan, dengan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah terutama
pajak parkir. Pemeriksaan juga salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan.
b. Segi Kebijakan, Dalam segi kebijakan yang antara lain Undang-undang,
pemerintah agar senantiasa melaksanakan pembagian wewenang dan pengaturan
hubungan pemerintah pusat dan daerah.
c. Melakukan Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Parkir.
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Bidang Pendapatan DPPKAD kota Bekasi sebagai organisasi yang efisien dan efektif
dalam mengelola pendapatan daerah, terutama tentang perpajakan.
2. System pemungutan pajak parkir menggunakan system self assessment, yaitu wajib pajak
parkir menghitung, membayar dan menyetorkan langsung ke DPPKAD. Walaupun
menggunakan system self assessment, masih ada saja wajib pajak yang tidak melaporkan
kewajiban pembayaran pajaknya langsung ke Dinas Pendapatan, sehingga Dinas
Pendapatan terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa wajib pajak tersebut, seperti
halnya system pemungutan official Assessement.
3. Dalam hal pendataan, Pemeriksaan Penagihan pajak parkir yang dilakukan Dinas
Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan Daerah yang
berlaku.
4. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pajak parkir adalah :
1. Wajib pajak yang telat membayar.
2. Wajib pajak yang telah membayar tetapi tidak menyetorkan.
3. Wajib pajak yang seharusnya sudah dapat dinyatakan sebagai wajib pajak tetapi
wajib pajak tersebut tidak melapor ke DPPKAD kota Bekasi.
5. upaya-upaya untuk meningkatkan dan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut
adalah :
a. Segi penerimaan, dengan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah terutama
pajak parkir. Pemeriksaan juga salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan.
b. Segi Kebijakan, Dalam segi kebijakan yang antara lain Undang-undang,
pemerintah agar senantiasa melaksanakan pembagian wewenang dan pengaturan
hubungan pemerintah pusat dan daerah.
c. Melakukan Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Parkir.
5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan pelaksanakan
pemungutan pajak perkir di Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Pendataan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh DPPKAD harus lebih ditingkatkan, dan
harus lebih teliti dalam melakukan pendataan dan pemeriksaan pajak parkir.
2. Dinas Pendapatan Daerah harus mensosialisasikan Undang-undang dan Peraturan Daerah
terutama Pajak Parkir supaya masyarakat mempunyai kesadaran akan kewajiban
membayar pajak.
3. System pemungutan self assessment yang digunakan untuk pajak parkir harus benar-
benar dijalankan. Apabila ada wajib pajak parkir yang tidak melaporkan, maka harus
diberi sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang
berlaku.
Dari saran-saran diatas diharapkan dapat dijalankan masukan pada kantor Dinas
Pendapatan Daerah kota Bekasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Fitriandi, Primandita. Dkk, 2005, Kompilasi Undang-undang Terlengkap Tahun 2006. Jakarta :
Salemba Empat.
Keputusan Mahkamah Konstitusi, 2005, Undang-undang Nomor. 32 Tentang Otonomi Daerah
dan Pilkada, Jakarta : Lima Bintang.
Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
Siahaan, P. Marihot, 2006, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada.
Solihin, Dadang, 2001, Kamus Otonomi Daerah, Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan.
Sugiono, 2001, Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.
Waluyo, dan Wirawan B. Liyas, 2003, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat.
Zain, Muhammad, 2005, Manajemen Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat.