PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN ...
Transcript of PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN ...
1
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT
(PUPM) TAHUN 2016
BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
KONDISI
RIIL
Struktur pasar belum adil
Bulog belum hadir di petani
Harga Bergejolak
Keuntungan petani &
pedagang timpang
Rantai pasok panjang
Keuntungan pedagang
perantara di atas kewajaran
Petani sering merugi
OP bersifat temporer
2
KONDISI
RIIL
Solusi permanen dalam mengatasi
gejolak harga pangan
TTI
(Toko Tani Indonesia)
PUPM
(Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat)
KEPMENTAN No.
83 tahun 2016
tentang
Penyelenggaraan
PUPM Tahun
2016.
3
4
Menjaga harga di tingkat produsen
Memotong rantai pasok
Menekan harga di tingkat konsumen
Mengurangi keuntungan pedagang perantara
Merubah struktur pasar
Daerah konsumen utamanya yang menjadi barometer fluktuasi
harga dan pasokan komoditas pangan pokok strategis:
Tahun 2016: 500 gapoktan/LUPM (1000 unit TTI) di 33
Provinsi. Konsentrasi di Prov: Sumut, Sumsel, Lampung, Banten,
DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel
Tahun 2017-2019 di 34 Provinsi
5
Bantuan pemerintah dialokasikan melalui dana dekonsentrasi
provinsi sebesar Rp. 200.000.000 per-gapoktan/LUPM
RANTAI PASOK MENJADI PENDEK Semula 7-8 step menjadi 3-4 step
Harga pangan stabil
Stock Bulog memadai
MANFAAT
RANTAI
PASOK
HARGA
STRUKTUR
PASAR
DISPARITAS HARGA RENDAH Produsen menikmati keuntungan wajar
Pedagang tetap eksis
Konsumen mendapat harga murah
INFLASI TERKONTROL
STRUKTUR PASAR BERUBAH Terjadi struktur pasar BARU pangan strategis
Kesimbangan produsen-pedagang-konsumen
Pedagang tidak lagi price-maker dan petani price
taker
6
KERANGKA PIKIR
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
MELALUI DUKUNGAN TTI
7
STAKEHOLDERS/
INSTANSI TERKAIT
KEGIATAN TTI 2016
• Pembiayaan dari dana APBN TA 2016, dalam bentuk
Bantuan Pemerintah melalui dekonsentrasi BKP Provinsi
• Bantuan Pemerintah digunakan untuk beli gabah langsung
ke petani dan disalurkan ke TTI untuk dijual langsung ke
masyarakat/konsumen
8
MODEL
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)
SASARAN 500 GAPOKTAN/LUPM1.000 TTI
10
Provinsi Kepala Badan
/Dinas/KantorTim Pembina
Kabupaten/Kota/Kepala
Badan/Dinas/Kantor Tim Teknis
Gapoktan/LUPM PendampingPedagang TTI
ORGANISASI DAN TATA KERJAKEGIATAN PUPM
BKP Kementan Tim Pokja
11
MEKANISME PENCAIRAN DANAKEGIATAN PUPM
RUG: Rencana Usaha Gapoktan SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM: Surat Perintah Membayar SPP: Surat Perintah Pembayaran
3 (RUG)
2 (RUG)
1 (RUG)
Tim Teknis Kab/Kota dan
Provinsi
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DALAM
ORGANISASI PUPM
1. Tim Pokja Pusat
12
a. Menerbitkan Pedoman Umum Kegiatan PUPM;
b. Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan
lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;
c. Melakukan bimbingan teknis untuk Gapoktan/LUPM, TTI, dan
pendamping;
d. Melakukan pertemuan secara berkala;
e. Memverifikasi, mengawal, membina, memantau, mengevaluasi,
mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM.
2. Tim Pembina Propinsi
13
a. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan PUPM;
b. Sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi
terkait dalam pelaksanaan kegiatan TTI;
c. Mengidentifikasi, memverifikasi, mendampingi, membina, memantau,
mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan
PUPM ke Gubernur dan Pusat;
d. Melakukan verifikasi terhadap CPCL Gapoktan/LUPM yang diusulkan
oleh kabupaten/kota.
Lanjutan……
3. Tim Teknis Kabupaten/Kota
14
a. Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi
terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;
b. Membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan
pelaporan kegiatan PUPM ke Bupati/Walikota dan Gubernur;
c. Mengidentifikasi CPCL Gapoktan/LUPM dan Pedagang TTI yang diusulkan
oleh Gapoktan;
d. Mengusulkan CPCL Gapoktan/LUPM, dan PedagangTTI yang diusulkan oleh
Gapoktankepada provinsi;
e. Mengusulkan pendamping kegiatan PUPM kepada provinsi; dan
f. Mendampingi Gapoktan/LUPM dalam proses pengusulan pencairan dana
bantuan pemerintah untuk kegiatan TTI.
Lanjutan……………….
4.Gapoktan/LUPM
15
a. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM;
b. Bersedia dan sanggup melakukan identifikasi CPCL untuk pedagang TTI;
c. Melakukan pembelian bahan pangan pokok dan strategis kepada
petani/mitra dengan harga yang menguntungkan bagi petani;
d. Melakukan pasokan dan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan pokok
dan strategis yang berkualitas secara berkelanjutan kepada pedagang TTI;
e. Membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta
mengirimkan laporan kepada PPK dan BKP provinsi melalui BKP
kabupaten/kota.
Lanjutan……………….
5.Toko Tani Indonesia (TTI)
16
a. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM;
b. Melakukan penjualan bahan pangan pokok dan strategis sesuai dengan
kesepakatan yang telah ditentukan;
c. Menjaga stabilisasi stok secara berkelanjutan dengan harga yang wajar
(tidak bergejolak);
d. Bekerjasama dengan Gapoktan/LUPM menjaga kontinuitas penyaluran dan
kualitas pangan dengan harga yang wajar;
e. Membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta
mengirimkan laporan kepada Gapoktan/LUPM;
f. Melakukan stock opname dan tutup buku pada akhir tahun;
Lanjutan……………….
6. Tenaga Pendamping
17
a. Mendampingi dan membimbing Gapoktan/ LUPM dan TTI sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis
Kabupaten/Kota;
b. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan PUPM secara
tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada
Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI;
c. Melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali
dalam dua minggu kepada Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI;
d. Membuat laporan berkala.
Lanjutan……………….
CONTOH RANCANGAN PEMANFAATAN
BANTUAN PEMERINTAH
18
TOTAL
Rp. 200.000.000
Per Gap/LUPM
Pengemasan,
sortasi,
Transportasi dll
Rp. 60.000.000
Penguatan
Modal
Rp. 140.000.000
Pengadaan beras
Rp. 100.000.000
= 13,33 ton x 7.500/kg
Kemasan, sortasi,
transportasi dll
beras 1 tahun
Rp. 37.950.000
Untuk Pengadaan
Komoditas lainnya.
Rp 40.000.000
Untuk Pengemasan
dan Transportasi
Komoditas lainnya
Rp 22.050.000
PENETAPAN HARGA PANGAN
1. HARGA PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI
19
Penetapan harga pembelian di
tingkat petani untuk memberikan
jaminan kepada petani agar
mendapatkan keuntungan yang
wajar, meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan petani.
Penetapan Harga Minimal
Pembelian Petani merujuk pada
Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
untuk beras dan atau Harga Beli
untuk komoditas lainnya apabila
harga pembelian dibawah HPP
2. HARGA JUAL TTI
KE KONSUMEN (HET)
Penetapan harga pembelian di tingkat
konsumen untuk menentukan harga
acuan yang ditetapkan oleh
pemerintah sesuai dengan kondisi
harga normal di suatu wilayah.
Harga jual TTI ditentukan berdasarkan
harga beras rata-rata 3 (tiga) bulan
terakhir, dengan keuntungan tidak
lebih dari 2,5 % dan harus lebih
rendah dari harga pasar. Data harga
bersumber dari BPS maupun panel
harga.
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PUPM 2016
1. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 83/Kpts/KN.010/1/2016sebagai acuan kegiatan PUPM 2016.
2. Pedoman Umum PUPM tahun 2016 sudah ditandatangani oleh KepalaBadan Ketahanan Pangan an. Menteri Pertanian RI.
3. Sosialisasi PUPM di Bogor pada tanggal 8-9 Februari 2016 : seleksidan identifikasi CPCL agar bisa beli gabah pada panen Maret/April.
4. Tim Pokja PUPM ke 9 provinsi prioritas untuk verifikasiGapoktan/LUPM & TTI yang memiliki RMU dan sebagai Calonpelaksana PUPM.
20
Seleksi & Identifikasi
CPCL selesai awal Maret
Maret-April sudah operasional :
• Pembelian gabah di petani
• Memasok beras di TTI dijual
langsung ke masyarakat/
konsumen
PERKEMBANGAN SK PENETAPAN PENERIMA PUPM DAN STATUS
PENCAIRAN PER 8 APRIL 2016
No Provinsi Gapokan TTI
SK
Penetapan
PUPM
Proses Finalisasi
verifikasi &
Penandatanganan SK
SP2D di
Gapoktan
1 Aceh 10 20 √ - -
2 Sumut *) 30 60 √ - -
3 Riau 8 16 √ - -
4 Kepri 3 6 - √ -
5 Sumbar 14 28 √ - -
6 Jambi 8 16 √ - -
7 Sumsel*) 16 32 √ - √
8 Babel 5 10 - √ -
9 Bengkulu 8 16 √ - -
10 Lampung*) 20 40 √ - √
11 Banten*) 28 56 √ - √
12 DKI*) 10 20 - √ -
13 Jabar*) 72 144 √ - -
14 DIY 10 20 √ - -
15 Jateng*) 58 116 - √ -
16 Jatim*) 68 136 √ - -
17 Kalbar 8 16 √ - -
No Provinsi Gapokan TTI
SK
Penetapan
PUPM
Proses
Finalisasi
verifikasi &
Penandatanga
nan SK
SP2D di
Gapoktan
18 Kaltim 6 12 √ - -
19 Kalsel 14 28 - √ -
20 Kalteng 8 16 - √ -
21 Bali 6 12 - √ -
22 NTB 10 20 - √ -
23 NTT 6 12 √ - -
24 Sulut 8 16 - √ -
25 Gorontalo 4 8 √ - -
26 Sulteng 8 16 - √ -
27 Sultra 8 16 - √ -
28 Sulsel*) 30 60 √ - -
29 Sulbar 6 12 - √ -
30 Maluku 3 6 - √ -
31 Malut 3 6 - √ -
32 Papua 2 4 - √ -
33 Papua Barat 2 4 √ - -
*) 9 Provinsi Prioritas Kegiatan PUPM