PELAKSANAAN DISTRIBUSI RASKIN DI PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL I BANDUNG

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis yang menekan perekonomian pada pertengahan 1997, telah

memberi pengaruh yang sangat merugikan bagi kondisi makro-ekonomi

secara keseluruhan dan yang paling terpenting adalah kesejahteraan

masyarakat. Indonesia telah mencatat penurunan yang luar biasa dalam

tingkat kemiskinan dibandingkan dengan pencapaian pada negara-negara

kurang berkembang lainnya. Keberhasilan pengentasan kemiskinan

dalam ukuran moneter atas kesejahteraan secara konsisten bersama-

sama dengan perbaikan kesejahteraan yang diukur secara nonmoneter,

seperti pendidikan dan indeks kesehatan. Perbaikan kesejahteraan rakyat

terletak pada pertumbuhan ekonomi yang terus menerus selama tiga

dekade yang menghasilkan serangkaian strategi pembangunan termasuk

revolusi hijau sejak akhir tahun 1970-an, perdagangan bebas pada awal

1980-an, dan dibangunnya pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor

yang dimulai sejak awal 1990.

Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan

dan kerawanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan

penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai

sektor baik di tingkat pusat maupun daerah.

2

2

Ketahanan pangan dipandang sebagai hal yang sangat penting

dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia

Indonesia berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan

tersebut perlu diwujudkan ketersediaan pangan cukup, aman, bermutu,

bergizi, dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia

dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Beras hingga kini masih merupakan salah komoditi pangan pokok

bagi masyarakat Indonesia dan merupakan komoditi strategis bagi

pembangunan nasional. Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi

beras sangat besar. Indonesia memiliki tingkat konsumsi jau lebih besar

sibandingkan dengan negara lain yaitu mencapai 139/kapita/tahun.

Bahkan beras sangat berperan dalam mempengaruhi kemiskinan

Indonesia, yaitu sebesar 64%. Dampak yang ditimbulkan akibat

kekurangan persediaan beras sangat besar. Pengalaman menunjukan

bahwa kekurangan beras sangat mempengaruhi kestabilan pembangunan

nasional. Bahkan bukan saja pada tingkat nasional, daerah, dan rumah

tangga, akan tetapi juga tingkat Internasional.

Peranan beras dapat dilihat dari aspek sosial dan politik.

Kerawanan pangan biasanya akan lebih mudah menyulut keresahan

masyarakat. Pada tahun 1972/1973 saat terjadinya kerawanan pangan

akibat kekeringan, saat itu suplai beras sangat terbatas dan hal tersebut

juga terjadi di luar negeri. Akibatnya harga beras naik tajam dan pada

akhirnya mendorong terjadinya protes-protes masyarakat. Keadaan

3

3

tersebut menggambarkan bahwa masalah pangan tidak saja merupakan

masalah satu individu atau bangsa saja, melainkan masalah bersama

secara menyeluruh.

Sebelum tahun 1998, kebijakan Pemerintah dalam bidang

perberasan di Indonesia adalah : memberikan subsidi kepada seluruh

lapisan masyarakat baik yang miskin maupun yag mampu (general

subsidy). Salah satunya ialah ceiling price yang menjadi batasan harga

tertinggi tingkat konsumen agar tidak terjadi monopoli pasar. Pemerintah

juga melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) untuk menurunkan harga

beras. Namun sejak krisis ekonomi bulan Juli 1998, kebijakan subsidi

beras diberikan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu (targeted

subsidy) melalui Operasai Pasar Khusus (OPK) yang merupakan cikal

bakal kebijakan Raskin (beras untuk keluarga miskin). Dengan perubahan

kebijakan tersebut maka sudsidi hanya diberikan kepada masyarakat

miskin.

Kondisi ini dianggap sebagai indikasi bahwa pemerintah ingin

meninggalkan kebijakan subsidi harga beras kepada konsumen umum,

karena dengan kebijakan tersebut, konsumen menengah ke atas justru

lebih banyak menikmati subsidi dibandingkan kelompok menengah ke

bawah. Dan melalui kebijakan targeted subsidy tersebut pemerintah

bermaksud untuk mentransfer pendapatan kepada kelompok penduduk

miskin atau berpenghasilan rendah. Hasilnya kebijaka pemerintah

tersebut berhasil menahan laju penurunan konsumsi energi dan protein

4

4

rumah tangga miskin masing-masing sebesar 8 dan 16%. Dan

keberhasilan program OPK juga terlihat dari meredanya gejolak

kekurangan/kesulitan pangan pada masyarakat miskin baik di perkotaan

maupun pedesaan.

Program ini dilaksanakan sebagai konsekuensi logis dari kenaikan

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang subsidinya ditarik oleh pemerintah

pusat. Kenaikan harga BBM tersebut jelas berdampak pada naiknya harga

bahan pangan (sembilan bahan pokok), salah satunya beras.

Pada saat munculnya program OPK, Indonesia memang belum

memiliki model bantuan pangan yang mantap seperti di negara-negara

maju. Oleh karena itu maka pola OPK dianggap menjadi alternatif yang

paling rasional. Setiap tahunnya OPK dievaluasi dan terus melakukan

penyempurnaan. Pada tahun 2002, nama program diubah dengan

“Raskin” (beras untuk keluarga miskin) dengan tujuan agar lebih dapat

tepat sasaran dan agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai

bagian dari program perlindungan sosial bagi RTM (Rumah Tangga

Miskin), tidak lagi sebagai program darurat penanggulangan dampak krisis

ekonomi.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan

Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah

Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh

Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani,

5

5

ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas

ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan

untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok

masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya

mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Pemerintah berupaya mengedepankan peran partisipasi

masyarakat dengan mengacu pada teori Bottom-Up. Dalam hal ini

pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus

perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat

mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan

dicanangkannya Program Raskin.

Program Raskin merupakan program yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah, demikian pula aparat Desa/Kelurahan,

Lembaga Musyawarah Desa, LSM, serta Tokoh Masyarakat. Oleh karena

itu Pemerintah Pusat yang diwakili Tim Koordinasi Raskin Pusat dan

Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Tim Koordinasi Raskin Daerah baik

Provinsi maupun Kabupaten /Kota, perlu bekerjasama dan bersinergi

dalam melaksanakan Program Raskin sehingga tujuan-tujuan program

dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menyediakan dan mendistribusikan Raskin merupakan Tugas

utama Perum Bulog. Mengingat sangat vitalnya kebijakan ini bagi

6

6

kepentingan Negara dalam menanggulangi masalah kemiskinan, maka

dalam pelaksanaannya Perum Bulog harus melaksanakan Program

Raskin dengan tepat dan efektif demi tercapainya tujuan dan sasaran

sesuai dengan pedoman umum Raskin.

Berdasarkan uraian di atas penulis mendapat berbagai informasi

mengenai Perum Bulog dalam berbagai kegiatan perusahaannya,

khususnya mengenai Program Raskin yang dilaksanakan Perum Bulog.

Dan sesuai dengan kajian dalam mata kuliah yang mengharuskan

mahasiswa/i mengambil Praktek Kerja Lapangan (PKL) maka penulis

mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan

di Perum Bulog Sub Divisi Regional I Bandung.

Informasi yang didapat selama melaksanakan Praktek Kerja

Lapangan (PKL) di Perum Bulog Sub Divisi Regional I Bandung, penulis

menuangkan hasil Praktek Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan

dalam bentuk Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan mengambil judul

“Pelaksanaan Distribusi Raskin Di Perum Bulog Divisi Regional I

Bandung”.

1.2 Tujuan Penulisan Laporan

Tujuan penyusunan Laporan dengan melalui Praktek Kerja

Lapangan ini untuk memenuhi persyaratan kenaikan tingkat pada

Program Studi Komputerisasi Akuntansi Konsentrasi Komputer Akuntansi.

7

7

Dan merupakan tindak lanjut dari masalah yang teridentifikasi, maka

Laporan ini memiliki tujuan lain, yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan

distribusi Raskin.

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah penyusunan laporan ini nantinya dan agar

laporan ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan

data ke dalam penyusunan laporan, maka terlebih dahulu diidentifikasi

permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan pada uraian latar

belakang masalah diatas, Penulis membatasi pembahasan pada masalah

yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam penyaluran Raskin oleh

Perum Bulog. Maka penulis merumuskan masalah yang diteliti, yaitu :

Bagaimana Perum Bulog melaksanakan distrinusi Raskin

sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan

dicantumkan dalam Pedoman Umum Raskin?

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode desriptif, dimana metode

ini meneliti sebagian objek sebagai suatu kondisi, suatu sistem pemikiran

maupun peristiwa pemikiran. Data yang telah penulis kumpulkan yang

kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu metode yang

8

8

didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan

kenyataan yang ada pada saat penelitian / Praktek Kerja Lapangan

berlangsung, dengan cara penerapan teori dari buku yang telah dipelajari.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan

beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dan fakta dengan cara

mengamati kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan

yang diteliti. Dengan menggunakan analisis tersebut diharapkan

masalah-masalah penelitian yang penulis bahas mendekati

kebenaran yang diharapkan.

Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data dan fakta dengan

cara mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan

dengan penelitian.

Dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dan fakta dengan

cara mengamati dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

penelitian.

9

9

BAB II

LANDASAN TEORI

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau

memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat

membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-

pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut

disoroti.

Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep,

konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena

sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara

konsep.

Berdasarkan rumusan diatas, maka dalam bab ini penulis akan

mengemukakan teori, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik tolak

landasan berfikir dalam laporan ini.

2.1 Distribusi.

2.1.1 Definisi.

Pengertian Distribusi Menurut Taff yang dikemukakan dalam buku

Manajemen Transportasi dan Distribusi Fisis adalah :

10

10

“Distribusi merupakan penambahan kegunaan waktu, tempat dan

pemilikan barang yang mencakup juga pengangkutan barang-

barang dari tempat asal atau produksi lanjutan ke tempat

penjualan.”(7 : 7)

Dalam hal ini distribusi mencakup berbagai bidang manajemen

khususnya penjualan, pengiklanan, keuangan, pengangkutan dan

pergudangan.

Daniel dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ekonomi

Pertanian” mengatakan bahwa :

“Semua proses dalam distribusi pemasaran, mulai dari

penampungan dari produsen sampai penyaluran barang ke konsumen

membutuhkan biaya yang masing-masing tidak sama. Bila jarak antara

konsumen dan produsen pendek, maka biaya pengangkutan bisa

diperkecil. Jika tidak terjadi perubahan bentuk ataupun perubahan volume

atau mutu maka biaya pengolahan jadi tidak ada. Semakin panjang jarak

dan semakin perantara yang terlibat dalam distribusi, maka biaya distribusi

semakin tinggi”. (Daniel,2002).(2 : 7)

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang

dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya

orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang

menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan

kegiatan distribusi disebut distributor.

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani

kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat

11

11

sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang

dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Dari apa yang baru saja diuraikan, tampaklah bahwa distribusi

turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempatnya (place utility) dan

menurut waktunya (time utility).

2.1.2 Fungsi Distribusi.

Distribusi sangat dibutuhkan oleh konsumen untuk memperoleh

barang-barang yang dihasilkan oleh produsen, apalagi bila produksinya

jauh. Ada pun kegiatan yang termasuk fungsi distribusi terbagi secara

garis besar menjadi dua.

A. Fungsi Distribusi Pokok.

Yang dimaksud dengan fungsi pokok adalah tugas-tugas yang

mau tidak mau harus dilaksanakan. Dalam hal ini fungsi pokok distribusi

meliputi:

Pengangkutan (Transportasi).

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat

tinggal konsumen, perbedaan tempat ini harus diatasi dengan

kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk dan semakin majunya teknologi, kebutuhan manusia

semakin banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan

12

12

semakin besar, sehingga membutuhkan alat transportasi

(pengangkutan).

Penjualan (Selling).

Di dalam pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang

dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen

kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan

adanya kegiatan ini maka konsumen dapat menggunakan barang

tersebut.

Pembelian (Buying).

Setiap ada penjualan berarti ada pula kegiatan pembelian. Jika

penjualan barang dilakukan oleh produsen, maka pembelian dilakukan

oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

Penyimpanan (Stooring).

Sebelum barang-barang disalurkan pada konsumen biasanya

disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan,

keselamatan dan keutuhan barangbarang, perlu adanya penyimpanan

(pergudangan). Contoh, Anda bisa lihat mengapa orangtua kita ada

yang membuat lumbung padi?

Pembakuan Standar Kualitas Barang (Standarized).

Dalam setiap transaksi jual-beli, banyak penjual maupun pembeli

selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis dan ukuran barang

yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan

standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan

13

13

diperjualbelikan tersebut. Pembakuan (standardisasi) barang ini

dimaksudkan agar barang yang akan dipasarkan atau disalurkan

sesuai dengan harapan.

Penanggung Resiko.

B. Fungsi Tambahan.

Distribusi mempunyai fungsi tambahan yang hanya diberlakukan

pada distribusi barang-barang tertentu. Fungsi tambahan tersebut di

antaranya adalah sebagai berikut.

Menyeleksi.

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan

produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha. Misalnya

produksi tembakau perlu diseleksi berdasarkan mutu/standar yang

biasa berlaku, produksi buah-buahan diseleksi berdasarkan ukuran

besarnya.

Mengepak/Mengemas.

Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam

pendistribusian, maka barang harus dikemas dengan baik. Misalnya

buah-buahan atau sayuran, baju, TV.

Memberi Informasi.

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen,

produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan

daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi.

Informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

14

14

2.1.3 Sistem Distribusi.

Pengertian sistem distribusi adalah pengaturan penyaluran barang

dan jasa dari produsen ke konsumen.

Nainggolan dalam bukunya yang berjudul “Peningkatan

Ketahanan Pangan Masyarakat Dalam Rangka Revitalisasi Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan” mengatakan bahwa :

“Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin

agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan

kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau.

Perdagangan pangan yang adil diantara berbagai pelaku dengan

kekuatan yang berbeda akan menjamin return/keuntungan yang efisien

dan adil”. (Nainggolan,2005).(4 : 7)

Pernyataan diatas diperkuat oleh Rahim dan Dwihastuti yang

mengatakan :

“Efisiensi pemasaran dapat terjadi yaitu pertama, jika biaya

distribusi dapat ditekan sehngga keuntungan yang diperoleh dapat lebih

tinggi, kedua, persentase perbedaan harga yang dibayarkan konsumen

dan produsen tidak terlalu tinggi, ketiga, tersedianya fasilitas fisik yang

mendukung proses pendistribusian”. (Rahim dan Dwihastuti,2007).(6 : 7)

Adapun pernyataan yang seirama dari Downey dan Erickson yang

mengatakan :

“Efisiensi pemasaran dinyatakan sebagai produk dasrti produsen

menuju ke pasar sasaran melalui saluran distribusi yang panjang dimana

distribusi produk berlangsung dengan tindakan penghematan biaya dan

waktu”. (Downey dan Erickson, 1992).(3 : 7)

15

15

Sistem distribusi dapat dibedakan menjadi:

a. Sistem distribusi jalan pendek atau langsung.

Adalah sistem distribusi yang tidak menggunakan saluran

distribusi. Contoh distribusi sistem ini adalah penyaluran hasil pertanian

oleh petani ke pasar langsung.

b. Sistem distribusi jalan panjang atau tidak langsung.

Adalah sistem distribusi yang menggunakan saluran distribusi

dalam kegiatan distribusinya biasanya melalui agen. Contoh: motor, mobil,

TV.

2.1.4 Saluran Distribusi.

Pengertian dari saluran distribusi atau perantara distribusi adalah

sebagai orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari

produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh

keuntungan

Purwadi dalam bukunya yang berjudul “Riset Pemasaran”

mengatakan bahwa :

“Peranan saluran distribusi dalam pemasaran tercermin dari biaya

distribusi yang besarnya dapat melebihi biaya produksi, biaya promosi,

biaya administrasi pemasaran dan biaya pemasaran lain. Peranan yang

besar dapat ditunjukan dengan kinerja yang baik terhadap fungsi-fungsi

pemasaran yang dilakukan di setiap saluran”. (Purwadi,2000).(5 : 7)

16

16

Saluran distribusi dapat kita bedakan menjadi dua golongan

lembaga distribusi, yaitu pedagang dan perantara khusus.

a. Pedagang.

Pengertian pedagang adalah seseorang atau lembaga yang

membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan

tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pedagang dibedakan menjadi:

Pedagang Besar (Grosir atau Wholesaler) adalah pedagang yang

membeli barang dan menjualnya kembali kepada pedagang yang

lain. Pedagang besar selalu membeli dan menjual barang dalam

partai besar.

Pedagang Eceran (Retailer) adalah pedagang yang membeli

barang dan menjualnya kembali langsung kepada konsumen.

Untuk membeli biasa partai besar, tetapi menjualnya biasanya

dalam partai kecil atau per-satuan.

b. Perantara Khusus.

Sama halnya dengan pedagang, kegiatan perantara khusus juga

menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen.

Bedanya perantara khusus tidak bertanggungjawab penuh atas barang

yang tidak laku terjual. Perantara khusus meliputi:

Agen (Dealer) adalah perantara pemasaran atas nama

perusahaan. Menjualkan barang hasil produksi perusahaan

17

17

tersebut di suatu daerah tertentu. Balas jasa yang diterima berupa

pengurangan harga dan komisi.

Broker (Makelar) adalahperantara pemasaran yang kegiatannya

mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan kontrak

atau transaksi jual beli. Balas jasa yang diterima disebut kurtasi

atau provisi.

Komisioner adalah perantara pembelian dan penjualan atas nama

dirinya sendiri dan bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Balas

jasa yang diterima disebut komisi.

Eksportir adalah pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan

menyalurkan barang ke luar negeri.

Importir adalah pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan

menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri.

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Distribusi.

Pada bahasan terakhir ini akan dibahas mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kegiatan distribusi meliputi:

A. Faktor Pasar.

Dalam lingkup faktor ini, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola

pembelian konsumen, yaitu jumlah konsumen, letak geografis konsumen,

jumlah pesanan dan kebiasaan dalam pembelian.

18

18

B. Faktor Barang.

Pertimbangan dari segi barang bersangkut-paut dengan nilai unit,

besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang dan

pengemasan.

C. Faktor Perusahaan.

Pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber dana,

pengalaman dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan

pelayanan yang diberikan.

D. Faktor Kebiasaan dalam Pembelian.

Pertimbangan yang diperlukan dalam kebiasaan pembelian

adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan

produsen, volume penjualan dan ongkos penyaluran barang.

2.2 RASKIN (Beras untuk Rakyat Miskin).

2.2.1 Definisi Istilah-Istilah.

Untuk menghindari kesalahfahaman di dalam laporan ini maka

penulis dirasakan perlu menjelaskan batasan-batasan istilah, sbb :

Tim Koordinasi program Raskin tingkat Provinsi adalah tim koordinasi

yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur dan terdiri dari unsur

pemerintah daerah Provinsi (Biro Sarana Perekonomian, Biro Bina

Produksi, BPMD, Bappeda, BPS (Badan Pusat Statistik), BKKBN,

19

19

Perum Bulog, Divisi Regional, Kepolisian, Kejaksaan serta stakeholders

yang terkait.

Tim Koordinasi Divisi Regional (Divre) Provinsi adalah satuan kerja

Perum Bulog Divre Provinsi yang dibentuk Kadivre yang bertugas dan

bertanggung jawab mengkoordinasi dalam pelaksanaan Program

Raskin di Sub Divre.

Satker Raskin adalah satuan kerja palaksana distribusi Raskin yang

diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasub Divre yang terdiri dari

Ketua dan beberapa anggota, bertugas dan bertanggung jawab

mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan titik

distribusi dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah tim yang dibentuk di tingkat

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat sebagai ketua yang

beranggotakan unsur Kecamatan, Polsek, Pengelola Program KB

Kecamatan dan Koordinator Sensus Kecamatan (KSK) yang bertugas

mengkoordinir pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan.

Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (Pokja) dititik distribusi

yang dibentuk berdasarkan musyawarah Desa/Kelurahan yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah, terdiri dari Aparat

Desa/Kelurahan, Lembaga Masyarakat, dan unsur-unsur masyarakat

yang bertugas dan bertanggung jawab mendistribusikan Raskin kepada

penerima manfaat Raskin.

20

20

Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat

desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa

orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai

pelaksana distribusi Raskin.

Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh

Satuan Kerja (Satker) Raskin Sub Divre kepada pelaksana distribusi di

Desa. Kelurahan yang dapat dijangkau penerima manfaat Raskin atau

lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis

antara Pemerintah Daerah dan Sub Divre.

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah

penerima manfaat Program Raskin di Desa/Kelurahan sesuai hasil

pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 BPS dengan kategori sangat

miskin, miskin, dan sebagian hampir miskin.

Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah di tingkat

Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok

masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap

Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk

menetapkan RTM yang berhak menerima Raskin.

Beras Standar Kualitas Bulog adalah beras kualitas medium, kondisi

baik dan tidak berhama.

Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) adalah lembaga yang ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur di Provinsi dan Keputusan

Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota yang berfungsi menerima dan

21

21

menindaklanjuti pengaduan masyarakat, baik langsung maupun tidak

langsung termasuk media cetak dan elektronik.

Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi tingkat

desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah

desa/kelurahan yang memilki fasiltas bangunan/tempat penjualan

bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi

Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari

Satker Raskin kepada pengelola Wardes dan sekaligus tempat

penjualan beras pengelola Wardes kepada RTS-PM Raskin.

Kelompok Masyarakat adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok

masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah

segbagai Pelaksana Distribusi Raskin.

Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan

persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang

berlaku.

BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin

DO adalah Delivery Order

DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di

Desa/Kelurahan.

DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan

HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp.1600/Kg

netto di TD.

MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.

22

22

MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.

MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.

MJ adalah Model Jaminan

SPA adalah Surat Permintaan Alokasi.

SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.

TTP-Raskin adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin

dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.

UPM adalah Unit Pengadaan Masyarakat.

2.2.2 Pengertian dan Penjelasan Program Raskin.

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga

Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah dalam upaya

meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada

keluarga miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga

tertentu. Dan merupakan suatu kebijakan program pemerintahan dalam

upaya mengatasi masalah kemiskinan. Raskin di peruntukan bagi rumah

tangga miskin yang telah terdata sebagai masyarakat yang berhak

menerima Raskin, dengan maksud untuk mengurangi beban pengeluaran

rumah tangga miskin serta membantu masyarakat miskin dan rawan

pangan agar mereka tetap mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah

tangganya.

23

23

Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen

Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan

Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog

Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan

instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban

pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam

meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan

sosial beras murah.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran Program Raskin.

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran

RTM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam

bentuk beras. Serta saasaran dari Program Raskin ini adalah

meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan

pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga

sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu

program pemerintah baik pusat maupun daerah yang sangat penting.

Maka dari itu, Program Raskin perlu dilaksanakan secara benar agar

masalah kemiskinan dan kerawanan pangan dapat tertanggulangi.

24

24

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Perusahaan.

3.1.1 Bulog Sebelum Menjadi Perum.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kehadiran lembaga

pangan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sejak jaman Majapahit dan

Mataram telah dikenal adanya lumbung-lumbung pangan yang berfungsi

sebagai penyedia pangan pada saat langka. Campur tangan Pemerintah

dalam komoditas beras diawali sejak jaman Pemerintah Belanda pada

tahun 1939, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya perang dunia ke II, Pemerintah Belanda

memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu

lembaga pangan yang disebut Voeding Middelen Fonds (VMF). Lembaga

pangan ini kemudian banyak perubahan nama maupun fungsi sehingga

dibentuk Bulog. Secara ringkas perkembangannya sebagai berikut :

Tahun 1939 didirikan VMF yang tugasnya membeli, menjual, dan

mengadakan bahan makanan.

Tahun 1942-1945 (Jaman Pendudukan Jepang) VMF dibekukan dan

diganti dengan “Sangyobu Kohatsu Kaisa”.

25

25

Tahun 1945-1950 terdapat dua organisasi, yaitu : di daerah RI

didirikan jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan tahun

1947 / 1948 dibentuk kementrian persediaan makanan rakyat.

Sedangkan di daerah yang diduduki Belanda VMF dihidupkan kembali

dengan tugas seperti yang telah dijalankan pada tahun 1939.

Tahun 1950-1952 dibrntuk Yayasan Bahan Makanan (Bama) yang

tugasnya membeli, menjual, dan mengadakan persediaan pangan.

Tahun 1952-1958 digantikan Yayasan Urusan Bahan Makanan

(YUBM) yang lebih banyak berhubungan dengan masalah distribusi

atau pemerataan pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan

kebijakan dan usaha stasilisasi harga beras melalui intervensi pasar.

Tahun 1958-1964 selain YUBM yang ditugaskan melakukan impor,

didirikan pula YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) yang dibentuk

di daerah-daerah dan bertugas untuk membeli padi. Dengan

,meningkatnya harga beras dan adanya tekanan dari golongan

penerima pendapatan tetap, maka pemerintah mulai mekanisme

pasar dan berorientasi pada distribusi fisik untuk melakukan intervensi

pasar.

Tahun 1964-1966 YUBM dan YBPP dilebur menjadi BPUP (Badan

Pelaksana Urusan Pangan). Tugas Badan ini mengurus persediaan

bahan pangan Indonesia.

Tahun 1966-1967 BPUP dilebur menjadi Kolognas (Komando Logistik

Nasional). Tugas Kolognas mengendalikan operasional bahan pokok

26

26

kebutuhan hidup. Kebijakan dan tindakan diambil untuk

menanggulangi kekurangan stok waktu itu dengan membeli beras di

luar negeri.

Tahun 1967 Kolognas dibubarkan, diganti dengan BULOG (Badan

Urusan Logistik) yang dibentuk dengan kepres RI No. 272 / 1967,

BULOG dinyatakan debagai Single Financing Agency (Ipres No.1 /

1968).

Pada tanggal 22 Jarnuari 1969 reorganisasi dilakukan dan

berdasarkan Kepres 11/1969, struktur organisasi BULOG diubah.

Tugasnya membantu Pemerintah menstabilkan harga pangan

khususnya sembilan bahan pokok. Tahun 1969 mulailah beberapa

konsep dasar kebijakan pangan yang erat kaitanya dengan pola

pembangunan ekonomi nasional antara lain : Konsep Floor dan

Ceiling price serta konsep Buffer stock. Berbagai sistem dan pola

operasi dikembangkan seperti : Tata cara pengadaan, pengangkutan,

pemyimpanan, dan distribusi.

Stabilisasi harga pangan berorientasi pada Buffer stock dimulailah

pada tahun 1970 dan tetap menjadi tugas utama di era 1950-an. Orientasi

Buffer stock bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang

tersebar di wilayah Indonesia. Struktur Organisasi dirubah sesuai dengan

Kepres No.39/1978 tanggal 6 November 1978 dengan tugas membantu

persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan

petani maupun konsumen, sesuai kebijakan umum Pemerntah.

27

27

Penyempurnaan terus dilakukan sejalan dengan tuntutan

keadaan. Melalui Kepres RI No.50/1995 BULOG ditugaskan

mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung,

kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya. Namun seiring dengan

perkembangan ekonomi global, tugas pokoknya dipersempit melalui

Kepres No.45/1997 tanggal 1 November 1997 yaitu hanya mengendalikan

harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan,

sesuai Letter of intent (LOI) antara Pemerintah RI dan IMF tanggal 15

Januari 1998, Bulog hanya ditugaskan untuk mengelila beras saja, yang

dijelaskan dalam Kepres RI No.19/1998.

Tugas pokok ini diperbaharui lagi melalui Kepres No.29/2000

tanggal 26 Februari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintah

dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan

persediaan, distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa logistik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas

tersebut tidak berjalan lama, karena mulai 23 November 2000 keluar

Kepres No.166/200 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas

Pemerintah bidang logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dengan keputusan ini sebenarnya peran Bulog dalam stabilitasi

harga sudah ditiadakan sebab tugasnya hanya terbatas pada Perumusan

dan pengkajian Kebijakan pengendalian harga.

Kepres No.103/2001 tanggal 31 September 2001 mangatur

kembali tugas dan fungsi Bulog yaitu melaksanakan tugas pemerintah di

28

28

bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non

departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

3.1.2 Peralihan Menuju Perum.

Selama dari 30 tahun Bulog melaksanakan penugasan dari

pemerintah untuk menangani bahan pokok khususnya beras dalam

rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Manajemen Bulog tidak

banyak berubah dari waktu ke waktu meskipun ada perbedaan tugas dan

fungsi dalam berbagai periode. Dalam rangka melaksanakan tugas dan

fungsinya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non

Departemen (LPND) berdasarkan Kepres RI No.39 tahun 1978. Namun

sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul

tekanan yang sangat kuat agar peran Pemerintah dipangkas secara

drastis sehingga semua kepentingan nesional termasuk pangan harus

diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan terutama

muncul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya Amerika

Serikat dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Konsekuensi logis yang harus diterima daritekanan tersebut

adalah Bulog harus berubah total. Dorongan untuk melakukan perubahan

datangnya tidak hanya dari dalam negeri, namun dari dalam negeri pula.

29

29

Perubahan kebujakan pangan pemerintah dan pemangkasan

tugas serta fungsi Bulog hanya diperbolehkan menangani komoditas

beras, penghapusan monopoli impor seperti yang tertuang dalam

beberapa Kepres dan SK Menperindag sejak tahun 1998. Kepres RI 103

tahun 2001 menegaskan bahwa Bulog harus beralih status menjadi

BUMN selambat-lambatnyan Mei 2003.

Berlakunya Undang-undang baru, khususnya Undang-undang

No.22 tahun 2000 tentang otonomi daerah yang dibatasi kewenangan

pemerintah pusat, masyarakat luas menghendaki agar Bulog terbebas

dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan reformasi, bebas

dari KKN dan bebas dari pengaruh partai politik tertentu, sehingga Bulog

mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, transparan dan mampu

melayani kepentingan publik secara memuaskan. Keempat , perubahan

ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar, khususnya

dengan adanya WTO yang mengharuskan penghapusan non-tariff barrier

seperti monopoli menjadi tariff barrier serta pembukaan pasar dalam

negeri. Dalam LoI yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan

IMF pada tahun 1998, secara khusus ditekankan perlunya perubahan

status hukum Bulog agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan

dan akuntabel.

Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan

perubahan, Bulog telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern

Bulog maupun pihak ekstern. Pertama , tim intern Bulog pada tahun 1998

30

30

telah mengkaji ulang peran Bulog sekarang dan perubahan lembaganya di

masa mendatang. Hal ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada

bulan Januari 2000 yang melibatkan Bulog dan Dolog selindo dalam

rangka menetapkan arahan untuk penyesuaian tugas dan fungsi yang

kemudian disebut sebagai "Paradigma Baru Bulog". Kedua , kajian ahli

dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1999 yang menganalisa

berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Bulog, yakni LPND

seperti sekarang, atau berubah menjadi Persero, Badan Hukum Milik

Negara (BHMN), Perjan atau Perum. Hasil kajian tersebut menyarankan

agar Bulog memilih Perum sebagai bentuk badan hukum untuk

menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial.

Ketiga , kajian auditor internasional Arthur Andersen pada tahun 1999

yang telah mengaudit tingkat efisiensi operasional Bulog. Secara khusus,

Bulog disarankan agar menyempurnakan struktur organisasi, dan

memperbaiki kebijakan internal, sistim, proses dan pengawasan sehingga

dapat memperbaiki efisiensi dan memperkecil terjadinya KKN di masa

mendatang. Keempat , kajian bersama dengan Bernas Malaysia pada

tahun 2000 untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh

Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia.

Kelima , kajian konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PWC)

pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan korporasi termasuk

perumusan visi dan misi serta strategi Bulog, menganalisa core business

dan tahapan transformasi lembaga Bulog untuk berubah menjadi lembaga

31

31

Perum. Keenam , dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI,

khususnya Komisi III dalam berbagai hearing antara Bulog dengan Komisi

III DPR RI selama periode 2000-2002.

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI,

disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah

Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas

publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan

harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat

miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai

keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik

lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. Di samping itu, Bulog

dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai

salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak

bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini

gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya

sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat

semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan

kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat

lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas.

Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 20

Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian

32

32

direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini

dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003.

3.2 Visi Misi Perusahaan.

Perum Bulog Sub Divre I Bandung mempunyai Visi dan Misi yang

menjadi acuan perusahaan yaitu :

VISI

Menjadi Perusahaan yang handal dalam mewujudkan Pangan yang

Cukup, Aman dan Terjangkau Bagi Rakyat.

MISI

Memenuhi kebutuhan pangan pokok rakyat.

3.3 Gambaran Umum Perusahaan.

Perum BULOG Merupakan Badan Milik Negara (BUMN)

pengganti Badan Urusan Logistik (BULOG). Kehadirannya didasarkan

Peraturan Pemerintah (PP) No.7 tahun 2003,tanggal 20 Januari 2003

tentang pendirian Perum BULOG dan disempurnakan dengan PP No. 61

tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003. Tujuannya untuk

menyelenggarakan urusan logistik pangan pokok yang bermutu dan

memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

33

33

Perum BULOG diharapkan berperan sebagai alat perekonomian

negara yang efisien dan akuntabel sehingga memiliki kemampuan yang

memadai untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung

jawab yang lebih besar dalam mengelola usaha logistik pangan pokok

secara nasional baik yang bersifat pelayanan masyarakat maupun bersifat

komersial. Aktivitas usaha Perum BULOG adalah bergerak di bidang

usaha komoditi pangan secara luas dengan orientasi kepada tugas

pelyanan publik maupun komersial.

Ruang lingkup usaha komoditi pangan pokok meliputi gabah dan

beras yang merupakan bisnis pokok Perum BULOG serta bidang pangan

lainnya. Selain Penugasan Publik (PSO) tersebut, usaha Perum Bulog di

bidang komersial adalah mencakup usaha perdagangan, jasa dan industri

pabrikasi, baik yang bersifat secara langsung maupun pemanfaatan

sarana dan pendukungnya serta bidang usaha lainnya.

Di dalam Penugasan Publik (PSO), Perum BULOG tetap

konsisten dalam tugas pokoknya yaitu sebagai Perusahaan Umum yang

melaksanakan manajemen logistik bidang pangan khususnya beras, untuk

kepentingan produsen (petani) dan konsumen (masyarakat). Secara

operasional penugasan publik adalah untuk pengendalian stock Pangan

Nasional dengan cara melakukan pembelian gabah atau beras dan

penjualan beras kepada rakyat miskin (Raskin), golongan anggaran,

bencana alam dan operasi pasar dengan harga beli dan harga jualnya

34

34

ditetapkan pemerintah. Dengan demikian dengan tingkat pembiayaan atas

aktivitas penugasan pelayanan publik dibiayai dan dijamin pemerintah.

Orientasi tugas komersil Perum BULOG secara obyektif adalah

untuk memeperoleh keuntungan (profitisasi) sebagai upaya untuk dapat

mengurangi biaya pemerintah dalam pelayanan publik.

Dari aktivitas yang dijalankan oleh Perum Bulog memiliki suatu

resiko usaha yang ditanggung sewaktu-waktu. Risiko yang melekat pada

Perum BULOG tersebut tidak terlepas dari karakteristik utama kegiatan

perusahaan yaitu kegiatan penyediaan barang atau produk, kegiatan

mendistribusikan barang, pengelolaan persediaan dan memasarkan

produk atau barang.

Sebagai lembaga pangan yang visinya untuk memantapkan

ketahanan pangan, maka aktivitas yang dilakukan baik di sisi publik

maupun komersial akan selalu mengacu pada untuk memantapkan

ketahanan pangan.

Perum BULOG Sub Divisi Regional I Bandung sebagai intansi

vertical Divre yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Divre, mempunyai tugas adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat umum khususnya masyarakat Jawa Barat dengan

menyediakan bahan pangan bagi kepentingan umum, sekaligus untuk

mendapatkan keuntungan atau laba berdasarkan prinsip pengelolaan

35

35

perusahaan dan mengupayakan penyediaan bahan pangan dengan

jumlah dan mutu yang memadai. Selain itu, Perum Bulog Sub Divre Jabar

merintis kegiatan usaha penyediaan bahan pangan, serta

menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan

bahan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Realisasinya adalah dengan mengadakan Operasi Pasar dan

Raskin sampai ke pedesaan sehingga seluruh lapisan masyarakat dan

daerah di Indonesia serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat secara adil dan merata dalam mendorong kegiatan

perekonomian.

Selama menjadi BUMN Bulog menggunakan modal sendiri,

kecuali Pegawai yang masih menggunakan status Pegawai Negeri Sipil

masih dibayar oleh RAPBN Pemerintah, untuk kegiatan operasional

lainnya Perum Bulog ini dibiayai dari Pemerintah sebesar % dan sisanya

sebasar 20% dari hasil pembagian keuntungan Bulog sebelum menjadi

BUMN.

Perum Bulog sebagai organisasi Semi Profit, yaitu memberikan

pelayanan jasa penyediaan bahan pangan (Beras) untuk memperoleh

laba atau keuntungan. Dengan laba tersebut diharapkan Perum Bulog

akan mampu untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanannya

dalam bidang pengadaan pangan.

36

36

3.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Perusahaan.

3.4.1 Struktur Organisasi Perum Bulog Sub Divre I Bandung.

Setiap Perusahaan besar atauj kecil baik milik pemerintah

maupun swasta sudah tentu memiliki struktur organisasi yaitu untuk

mengetahui gambaran yang menunjukan pekerjaan yang harus

dilaksanakan oleh masing-masing bagian atau anggota dari organisasi

atau perusahaan bersangkutan dasn menggambarkan kepada siapa

harus bertanggung jawab.

Struktur organisasi Perum Bulog Sub Divisi Regional I Bandung

berbentuk organisasi lini, artinya kekuasaan mengalir dari puncak

pimpinan organisasi sampai kepada unit organisasi yang berada dibawah.

Sampai pada tingkat paling atas bertahap berdasarkan tingkat jabatan

yang dipegang.

Srtuktur Organisasi Sub Divisi Regional I Bandung dipimpin oleh

seorang Kepala dan Wakil Kepala membawahi 5 (lima) Kepala Seksi yang

terdiri dari :

-Seksi Pelayanan Publik

-Staf PP

-Seksi Analisis Harga dan Pasar

-Staf Gasar

-Seksi Kmersial

-Staf PPU

-Seksi Administrasi dan Keuangan

37

37

-Staf Minku

-Seksi Akuntansi

-Staf Akuntansi

-Subseksi Perawatan Kualitas

-Asisten Pengawas

-Gudang

Berdasarkan Struktur Organisasi Perum Bulog Sub Divisi Regional

I Bandung ini, maka menunjukan adanya hierarki jabatan serta pembagian

tugas dan memperlihatkan bagaimana pelaksanaan pekerjaan yang

diselenggarakan oleh pegawainya yang sesuai dengan fungsi dan

tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya sesuai peraturan yang

diberlakukan.

3.4.2 Deskripsi Jabatan Perum Bulog Sub Divre I Bandung.

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-

55/DS200/2007 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum

Bulog, dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi,

susunan organisasi dan tata kerja Sub Divisi Regional di lingkungan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Kepala

Tugas utama :

Memimpin Suddivisi Regional sesuai dengan tugas yang telah di

tetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

38

38

Membina sumber daya Perum Bulog di lingkungan Subdivisi

Regional.

Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, analisis

harga pasar, komersial, administrasi, dan keuangan serta

akuntansi.

Melaksanakan kerja sama dengan badan usaha lain atau intansi

pemerintah

Wakil Kepala

Pada Subdivisi Regional yang berkedudukan di Pulau Jawa dan

Madura, Kepala dibantu oleh Wakil Kepala. Wakil Kepala adalh unsur

pemimpin yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Tugas utama :

Membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi

Subdivisi Regional.

Mewakili Kepala apabila Berhalangan, dalam arti menggantikan

kewenangan Kepala dengan sementara dikarenakan Kepala tidak

memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya.

Melaksakan peningkatan pengawasan.

Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melakukan

dan melaporkan kegiatan pengadaan gabah atau beras, persediaan,

angkutan dan perawatan serta penyaluran beras kepada kelembagaan

39

39

pemerintah serta masyarakat umum dan khusus meliputi penyiapan surat

perintah setor, delivery order, nota tagihan, berita acara penyerahan,

daftar penyimpulan, perjanjian jual beli dan konsinyasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya segbagai mana diterangkan

diatas, Seksi Pelayanan Publik mempunyai Fungsi :

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan

gabah/beras.

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan

analisa harga dan pasar.

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan

persediaan dan angkutan.

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perawatan

kualitas dan pemberantasan hama serta pengolahan komoditi

pangan.

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan

penyaluran beras kepada kelembagaan pemerintah serta

masyarakat umum dan khusus.

Seksi Analisis Harga dan Pasar


dan melaporkan kegiatan analisis, pengamatan dan monitoring

perkembangan harga pasar dari tingkat produsen dan konsumen serta

penyusunan data statistik seluruh komoditi.

40

40

Seksi Komersial


dan melaporkan kegiatan pengolahan perdagangan serta jasa dan

pengembangan pangan dan non pangan pembinaan unit usaha.


diatas, Seksi Komersial mempunyai Fungsi :

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengolahan

perencanaan dan pengembangan industri dan pengolahan serta

perdagangan komoditi pangan dan non pangan.

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan

pengembangan usaha jasa pergudangan, angkutan dan

pembongkaran, survey dan perawatan serta usaha jasa lainnya.

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaa dan

pengembangan pemeliharaan sarana dan dukungan teknologi.

Seksi Administrasi dan Keuangan


dan melaporkan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan hukum,

ketatausahaan kerumahtanggaan serta umum, pengelolaan anggaran dan

pembiayaan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan

Sub Divre.


diatas, Seksi Administrasi dan Keuangan mempunyai Fungsi :

41

41


administrasi sumber daya manusia, urusan hukum dan klaim.

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan surat

menyurat, arsip, ekspedisi, hubungan masyarakat,

kerumahtanggaan dan pengelolaan pengadaan, pemeliharaan

perlengkapan sarana kantor, rumah dinas jabatan, mess,

pergudangan dan inventaris serta penghapusan.

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan.


anggaran, administrasi pembiayaan dan verifikasi.

Seksi Akuntansi


dan melaporkan kegiatan administrasi pembukuan, neraca, laporan

pertanggungjawaban keuangan dan hubungan rekening antar kantor.

Subseksi Perawatan Kualitas

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor

dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan inspeksi kualitas,

penghitungan kebutuhan biaya perawatan dan obat-obatan, pengendalian

aplikasi teknis penyimpanan, sanitasi gudang dan lingkungannya,

pemberantasan hama, dan pengendalian hama terpadu serta pengolahan

gabah dan pengolahan hasil pemeriksaan kualitas.

42

42

3.4.3 Gudang.

3.4.3.1 Gambaran umum.

Kegiatan pelayanan publik maupun kegiatan komersial yang

dijalankan Perum Bulog saat ini terpusat dan terkait erat pada proses

kegiatan yang ada di gudang. Perum Buliog memiliki sekitar 1500 gudang

dengan kapasitas simpan hampir 4 (empat) juta ton beras yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia, besarnya fasilitas pergudangan yang dimiliki

Perum Bulog tersebut sangat mendukung perusahaan dalam

menyediakan stok pangan (beras) yang cukup dan merata dalam liingkup

waktu, jumlah, kualitas, tempat serta melakukan melakukan bisnis inti di

diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu gudang merupakan “ujung

tombak” perusahaan dasn menjadi sangat penting mengingat segala

kegiatan yang dilakukan di gudang adalah menopang seluruh kegiatan

logistik Perum Bulog yaitu menerima barang (pengadaan), menyimpan

barang (cadangan stok pangan), merawat barang (menjamin

mutu/kujalitas) dan mengeluarkan barang (penyaluran).

3.4.3.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Gudang.

Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang

Berdasarkan SK Nomor : KD-107/DO301/03/2009, Kepala

Gudang atau Pengusaha Gudang memiliki gambaran tugas-tugas sebagai

berikut :

43

43

Kepala gudang dan/atau Pengusaha Gudang bertanggung jawab

kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog sesuai kedudukannya.

Kepala Gudang atau Pengusaha Gudasng mempunyai tugas

melakukan urusan pemasukan, pentimpanan, perawatan, dan

pengeluaan barang, administrasi keuangan, sumber daya manusia

dan ketatausahaan.

Berdasarkan perintah tertulis Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog,

Kepala Gudang diberikan kewenangan menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat

Keputusan Direksi yang mengatur tentang Peraturan Pergudangan

dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Perum Bulog.

Kepala Gudang berwenang memberikan tugas kepada kerani dan

Juru Timbang serta Petugas Tata Usaha yang beradas dibawah

struktur unit kerjanya sesuai Tupoksi dalam Keputusan Direksi

tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional Perum Bulog

dan atau tugas lain yang dipandang perlu untuk kelancaran

pelaksanaan operasional gudang.

Kepala Gudang berwenang meminta pertanggungjawaban Kerani.

Juru Timbang dan Petugas Tata Usaha atas tugas yang diberikan,

dan Kerani, Juru Timbang, dan Petugas Tata Usaha berkewajiban

mempertanggungjawabkan segala tugas yang dijalankan.

Kerani

Bertugas mengurus :

44

44

Penyortiran

Penyusunan barang komoditi

Pemasukan

Penyimpanan

Perawatan

Pengeluaran barang komoditi Perum Bulog di gudang

Juru Timbang

Bertugas mengurus :

Penimbangan

Pencatatan

Perhitungan masuk dan keluar barang komoditi Perum Bulog

Pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang

Perawatan kualitas barang komoditi Perum Bulog

Petugas Tata Usaha

Bertugas mengurus :

Tata usaha pergudangan

Kepegawaian

Keuangan

Penyusunan dokumen

Pelaporan / Sistem Informasi Pergudangan

Adapun bagan struktur orgasisasi gudang, sbb :

KEPALAGUDANG

PETUGASTATA USAHA

45

45

3.5 Perencanaan dan Pelaksanaan Distribusi Raskin oleh Perum

Bulog Sub Divre I Bandung.

3.5.1 Perencanaan Distribusi Raskin.

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu Raskin nasional

sampai dengan tingkat desa/kelurahan/kecamatan berdasarkan data RTS

BPS, penetapan RTS-PM berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah

Desa/Kelurahan dan rencana perndistribusian Raskin.

A. Penentuan Pagu Raskin.

a. Pagu Raskin Nasional dialokasikan ke provinsi di seluruh Indonesia

oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat berdasarkan data RTS dari BPS dan

kuantum Pagu Raskin Nasional sesuai dengan Undang Undang No. 47

tahun 2009 tentang APBN 2010.

b. Pagu Raskin Provinsi dialokasikan ke kabupaten/kota oleh Tim

Koordinasi Raskin Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan

Gubernur. Untuk Sumatera Utara ini sendiri dituangkan dalam Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :501/670/K/ Tahun 2009

tanggal 2 Maret 2009 tentang penetapan Pagu beras Raskin untuk

RTM Kabupaten/kota se-Sumatera Utara Tahun 2009 dan Pemko

JURUTIMBANG

KERANI

Gambar 3. 1. Srtuktur Organisasi Gudang.

46

46

Medan mendapat alokasi pagu RTM sebanyak 86.323 RTM yang

masing-masing memperoleh beras Raskin sebanyak 15 Kg

/RTM/perbulan dengan harga Rp.1.600/Kg. Sedangkan penetapan

Pagu Raskin Kabupaten/Kota didasarkan pada:

Pagu Raskin Provinsi.

Data RTS Kabupaten/Kota dari BPS.

c. Pagu Raskin Kecamatan/Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Tim

Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Penetapan pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan

pada:

Pagu Raskin Kabupaten/Kota

Data RTS Kecamatan, Desa/Kelurahan dari BPS

d. Distribusi Pagu Raskin tahun 2010 berakhir sampai dengan 31

Desember 2010 dan apabila ada sisa pagu, tidak dapat disalurkan pada

tahun 2011.

B. Penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.

a. RTM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar

dalam PPLS 08 BPS sebagai RTS di desa/kelurahan.

b. Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTM ditingkat

desa/kelurahan, maka perlu dilakukan Mudes/Muskel untuk

menetapkan kebijakan lokal:

Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 08 BPS yang sudah

tidak layak atau pindah alamat keluar desa/kelurahan dapat diganti

47

47

oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RTS. Sedangkan untuk

RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah

tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah

tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat

digantikan RTM yang belum terdaftar.

RTM yang belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS 08 BPS dan

butir 1) diatas, yang dinilai layak sesuai kriteria RTS BPS dapat

diberikan Raskin.

c. RTS BPS yang telah diverifikasi dan hasil Mudes/Muskel yang

memutuskan nama rumah tangga penerima manfaat Raskin tersebut

butir b. diatas dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1,

yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat.

d. Data RTS-PM Raskin di desa/kelurahan direkap di tingkat kecamatan

dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota.

Kriteria Untuk Menentukan Keluarga/Rumah Tangga Miskin

Menurut BPS, ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga/rumah tangga

miskin, yaitu :

1) Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.

2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.

3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas

rendah/tembok tanpa diplester.

4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan

rumah tangga lain.

48

48

5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak

terlindung/sungai/air hujan.

7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu

bakar/arang/minyak tanah.

8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam

seminggu.

9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10) Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari.

11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di

puskesmas/poliklinik.

12) Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas

lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh

perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di

bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan.

13) Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat

SD/hanya SD.

14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai

minimal Rp. 500.000,- (Lima Rus Ribu Rupiah), seperti sepeda

motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang

modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka

dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

49

49

Berikut ini penulis jelaskan melalui bagan yang akan menjelaskan

bagaimana mekanisme perencanaan dan penetapan Penerima Manfaat,

sbb :

B. Penetapan Titik Distribusi (TD).

a. TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker

Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan

di kantor desa/kelurahan atau;

b. Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah

kabupaten/kota dan Sub Divre I Bandung yaitu :

TIM KOORDINASI RASKIN

PENERIMA MANFAAT

PAGU PROVINSI


PAGU KAB/KOTA


PAGU KEC/DESA/KEL

KECAMATAN/KADES/LURAH

DATA RTS BPS

DATA RTS BPS

DATA RTS BPS

Musyawarah Desa Berbasis Data RTS BPS

Gambar 3.2. Mekanisme Penetapan Pagu dan Penerima Manfaat.

50

50

Jika ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari

kantor desa/kelurahan ke SLS Dusun/RW, atau;

Jika tidak dapat menjangkau kantor desa/kelurahan, maka TD

dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke kantor kecamatan

atau tempat lainnya.

C. Pembentukan Satker.

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai

tingkatannya. Satker Raskin terdiri dari :

a) Ketua

b) Anggota :

Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat Perintah

(SP) Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.

Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua satker atas

sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.

Berikut ini merupakan susunan Satker Raskin tahun 2010 Sub

Divre I Bandung :

51

51

TABEL 3.1

SUSUNAN SATKER RASKIN TAHUN 2010

SUB DIVRE I BANDUNG

Penanggung Jawab : Ka Sub Divre Bandung.

Ketua : Waka Sun Divre Bandung

Sekretaris : Kasi PP Sub Divre Bandung

Bidang Keu & Pelaporan : Kasi Minku Sub Divre Bandung

Korwil Kabupaten Bandung : Kasi PPU Sub Divre Bandung

Korwil Kabupaten Bandung Barat : Kasi Minku Sub Divre Bandung

Korwil Kabupaten Sumedang : Kasi Gasar Sub Divre Bandung

Pembantu Pengawas Distribusi

dan Koordinasi : 1. Ka. GBB Gedebage

2. Ka. GBB Cimindi

3. Ka. GBB Dayeuh Kolot

4. Ka. GBB Sumedang

Satker Raskin Kab Bandung : 1. Sdr. Syafrudin A

2. Drs. Odang Rukhayat PS.

Satker Raskin Kab Bandung Barat : H. Setiawan

Satker Raskin Kab. Sumedang : Neneng Ganeviliawati

Satker Kota Bandung / Cimahi : Hj. Titin Syarifah

52

52

Satker memiliki wilayah kerja sesuai lingkup masing-masing yang

terdiri dari kecamatan dalam lingkup wilayahnya. Berikut Wilayah kerja

Satker Perum Bulog Sub Divisi Regional I Bandung tahun 2010:

TABEL 3.2

WILAYAH KERJA SATKER RASKIN TAHUN 2010

SUB DIVRE I BANDUNG

No. Satker Wilayah Kerja

I Syafrudin A 1. Kec. Baleendah2. Kec. Cicalengka3. Kec. Cilengkrang4. Kec. Cileunyi5. Kec. Cimenyan6. Kec. Dayeuh Kolot7. Kec. Ibun8. Kec. Ciparay9. Kec. Cikancung

10. Kec. Kertasari11. Kec. Majalaya12. Kec. Nagreg13. Kec. Pacet14. Kec. Paseh15. Kec. Rancaekek16. Kec. Solokan Jeruk17. Kec. Bojongsoang

II Drs.OdangRukhayat 1. Kec. Arjasari2. Kec. Banjaran3. Kec. Cangkuang4. Kec. Cimaung5. Kec. Ciwidey6. Kec. Katapang7. Kec. Margaasih8. Kec. Margahayu

9. Kec. Pameungpeuk10. Kec. Pangalengan11. Kec. Pasir Jambu12. Kec. Rancabali13. Kec. Soreang

53

53

III H. Setiawan 1. Kec. Batujajar2. Kec. Cililin3. Kec. Cipeundeuy4. Kec. Cipongkor5. Kec. Cisarua6. Kec. Cipatat7. Kec. Gununghalu8. Kec. Cihampelas

9. Kec. Lembang10. Kec. Ngamprah11. Kec. Padalarang12. Kec. Parongpong13. Kec. Rongga14. Kec. Sindangkrta15. Kec. Cikalong Wetan

IV Hj. Titin Syarifah 1. Kec. Cimalaka2. Kec. Cisarua3. Kec. Rancakelong4. Kec. Pmulihan5. Kec. Tanjungsari6. Kec. Tanjungkerta7. Kec. Tanjungmedar8. Kec. Congeang9. Kec. Buah Dua10. Kec. Paseh11. Kec. Jatinunggal12. Kec. Darmaraja13. Kec. Ujung Jaya

14. Kec. Sukasari15. Kec. Jatinangor16. Kec. Tomo17. Kec. Cibugel18. Kec. Sumedang Utara19. Kec. Sumedang Selatan20. Kec. Surian21. Kec. Situraja22. Kec. Cibiru23. Kec. Wado24. Kec. Jatigede25. Kec. Ganeas26. Kec. Cimanggung

3.5.2 Pelaksanaan Distribusi Raskin.

A. Mekanisme Distribusi dan Administrasi.

Pendistribusian beras dari gudang Bulog ke TD di desa/kelurahan

atau tempat lain yang telah disepakati antara pemerintah kabupaten/kota

dengan Perum Bulog Subdivre I Bandung sebagai berikut :

54

54

Bupati/walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA)

kepada Kasubdive berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-

masing kecamatan dan desa/kelurahan.

Pada waktu beras akan didistribusikan ke TD, Kasubdivre

berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing

kecamatan/desa/kelurahan kepada Satker Raskin. Apabila terdapat

desa/kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode

sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk desa/kelurahan tersebut

ditangguhkan sampai ada pelunasan.

Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di

gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beas Raskin

kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.

Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas

standar beras Raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar,

maka Pelaksana Distribusi Raskin langsung mengembalikan beras

kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti dengan beras yang standar.

Pelaksana penyerahan /penjualan beras kepada RTS-PM Raskin

pemegang kartu Raskin atau bukti lain yang ditetapkan setempat,

dilakukan oleh salah satu dari tiga Pelaksana Distribusi Raskin sbb:

Pokja, Wardes, atau; Pokmas.

55

55

Adapun mekanisme alur Raskin dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Realisasi pelaksanan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan

dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar

BUPATI / WALIKOTA

PERUM BULOG SUB DIVRE I BANDUNG

SATGAS RASKIN

PELAKSANADISTRIBUSI

Pokja Warung Desa Pokmas

SPA

SPPB / DO

BERAS

BERAS

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskindibayar tunai Rp.1600/Kg netto di Titik Distribusi

GUDANG

BERAS

Gambar 3.3. Alur Distribusi Raskin

56

56

penjualan beras ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin dan

diketahui oleh kepala desa/lurah.

Penyerahan beras di TD dituangkan dalam BAST yang

ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin serta

diketahui oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang ditunjuk dengan nama,

tanda tangan, dan stempel.

Satker Raskin Membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan

sesuai model MBA-0 yang ditandatangani Satker Raskin dan camat atau

pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan, dan stempel.

Perum Bulog Sub Divre I Bandung membuat rekapitulasi MBA-0 di

setiap kabupaten/kota sesuai model MBA-1 dan ditandatangani oleh

Kasubdivre dan bupati/walikota atau pejabat lain yang berwenang dengan

nama, tanda tangan, dan stempel.

Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik yaitu:

Realisasi distribusi Raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16

bulan bersangkutan.

Realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1

bulan berikutnya.

Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke divre

dilampiri dengan foto copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). Namun

57

57

sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dana

keabsahan dokumen.

Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat divre sesuai

format MBA-2 dan langsung dkirim ke Kantor Pusat Perum Bulog,c/q

Divisi Perbendaharaan.

3.5.3 Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana

Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp.1600/Kg netto

di TD.

Uang HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker

Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.

Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima

Pembayaran (Kuitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin

terhadap HPB Raskin yang disetor ke Bank, Pelaksana Distribusi Raskin

Harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP Raskin diberikan setelah

dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.

Apabila RTS-PM tidak mampu membayar tunai, maka dapat

diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan Mdel MJ dari kepala

desa/lurah yang diketahui camat dan dilampiri dasftar nama RTS-PM

Raskin yang belum membayar secara tunai. Pelunasan HPB selambat-

lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya.

58

58

Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi

Raskin periode berikutnya ditunda sampai HPB dilunasi.

Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda

penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB Bulog.

Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum

distorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan upaya

penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin.

Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan

melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota akan

mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan

melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Raskin

selanjutnya, maka kepala desa/lurah menunjuk pengganti Pelaksana

Distribusi Raskin.

59

59

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dilakukan serta teori yang melandasi penelitian ini, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

Pendistribusian Raskin menggunakan rantai pemasaran beras yang

pendek sehingga biaya yang dikeluarkan cukup minim. Beras

didistribusikan dari gudang Bulog langsung ke konsumen melalui

perantara perangkat desa.

4.2 Saran.

Adapun saran yang penulis coba ajukan untuk dapat menjadi

masukan yang berguna bagi perusahaan adalah bahwa hendaknya

penyediaan beras di setiap gudang Perum Bulog disesuaikan dengan

rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses

distribusi Raskin dapat terjamin.

Bagaimanapun mulainya tujuan sebuah program, apalagi program

yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin,

keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan

60

60

keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat,

khususnya mereka yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM).

Created By : TRI WIDI GANUWIARA

PELAKSANAAN DISTRIBUSI RASKIN DI PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL I BANDUNG

Documents

Transcript of PELAKSANAAN DISTRIBUSI RASKIN DI PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL I BANDUNG