PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM...

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PELAKSANAAN DAN USULAN

PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN

RAPAT KOORDINASI

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

JAKARTA, 3 APRIL 2013


KERANGKA PAPARAN

• Latar Belakang: Pentingnya Raskin dan Tantangan

Pelaksanaan

• Upaya Penyempurnaan Program Raskin

• Hasil Pemantauan & Evaluasi Upaya Penyempurnaan

Program Raskin

• Program Raskin 2013: Isu dan Tantangan

• Usulan Rekomendasi Penyempurnaan Program

Raskin

1


LATAR BELAKANG: PENTINGNYA RASKIN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN


LATAR BELAKANG: BERAS ADALAH KOMPONEN UTAMA DALAM GARIS KEMISKINAN

3

Sumber: BPS, Diolah dari Susenas

Proporsi / Bobot (%)

Indeks

Harga

Konsumen

Garis

Kemiskinan

Beras 5 29

Bahan makanan lain 15 28

Makanan jadi & rokok 17 8

Perumahan 26 17

Pakaian 7 4

Kesehatan 4 3

Pendidikan 7 4

Transportasi 19 7

Total 100 100

� Beras merupakan

29% komponen

konsumsi

masyarakat miskin

� Makanan sekitar

65% komponen

konsumsi


0

25

50

75

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pe

rse

nta

seP

en

eri

ma

Ba

ntu

an

Desil Konsumsi Rumah Tangga

Raskin

Sumber: Susenas 2009

Daerah

Pentargetan

Efektif

LATAR BELAKANG: MASIH TERJADI KETIDAKTEPATANSASARAN PENERIMA RASKIN

4

• Desil 7-10 (40%) penduduk

Indonesia dengan status sosial

ekonomi teratas juga menerima

Raskin

• 50% penduduk Indonesia pada Desil

7 menerima Raskin

• Sekitar 12.5% penduduk terkaya

juga menerima Raskin

• Akibatnya, setiap rumah tangga

hanya menerima rata-rata sekitar

5 Kg beras


Indikator

Keberhasilan

Pedoman

Umum

SMERU Susenas/ WB TNP2K (2011)

Tepat sasaran RTM

(Q1 & Q2)

Sumbar: tepat

Jatim: merata

Sultra: merata/bergilir

Q1-Q2: 53%

Q3-Q5: 47%

Missing rice: 30%

(Susenas 2006)

Banyak rumah

tangga tidak miskin

juga menerima.

Missing rice: 12%

(Susenas 2011)

Tepat jumlah 10-20 Kg

(saat ini

15 Kg)

Sumbar: 10 Kg

Jatim: 4-7 Kg

Sultra: 4-10 Kg

4 Kg (2004, 2007),

5 Kg (2010)

Rata2: 5,75 Kg;

Semarang: 2,5 Kg

Deli Serdang: 8,9 Kg

Tepat harga

(Rp/kg)

1.000 / 1.600 Sumbar: 1.200-1.300

Jatim: 1.000

Sultra: 1.000-1.440

1.160 (2004)

1.225 (2005)

1.253 (2006)

Rata2: 2.122;

Deli Serdang: 1.586

Barito Kuala: 2.863

Tepat waktu Setiap bulan Sumbar: setiap bulan

Jatim: setiap bulan

Sultra: setiap 1-4 bulan

5 x setahun 1-4 bulan sekali

5

TANTANGAN : TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, DAN TEPAT WAKTU


PERBAIKAN METODE PENGUMPULAN DATA

PPLS 2011

6

Tujuan: menurunkan inclusion

dan exclusion error

Pre-List

Rumah Tangga

(Berdasarkan

peta kemiskinan

yang berasal dari

data Sensus

Penduduk 2010)

Data individual dari

program lain

Konsultasi dengan Rumah

Tangga Miskin

Penyisiran

+

+

+

Daftar awal

Rumah Tangga

Disurvei pada

PPLS 2011

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga

6


PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU

Pengumpulan Data

(PPLS 2011)

BPS

Analisis Data &

Pengembangan

Model PMT

TNP2K

Basis Data

Terpadu

Perbaikan Metodologi:

� Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs.

29% pada tahun 2008)

� Penggunaan Sensus Penduduk sebagai starting point

� Pelibatan Komunitas Miskin

� Variabel yang dikumpulkan lebih banyak � Prediksi

rumah tangga miskin lebih baik

� Perbaikan metode Proxy Mean Testing (PMT)

77


PENDATAAN RUMAH TANGGA SASARAN

• Melibatkan 120.000 pencacah.

• Dengan memanfaatkan daftar awal, pencacah turun kelapangan untuk melakukan pendataan.

• Pendataan dilakukan untuk setiap rumah tangga denganstatus kesejahteraan terendah (door to door dan bukansampel). Pendataan dilakukan untuk mengumpulkaninformasi terkait variabel yang diduga berkaitan erat denganstatus kesejahteraan, seperti: kondisi rumah, kepemilikanaset, dll.

• Hasil PPLS 2011, diserahkan kepada TNP2K untuk diolahmenjadi basis data terpadu. Kementerian yang mempunyaiprogram bantuan sosial dapat memperoleh data RTS dengan menyampaikan kriteria eligibilitas.

88


• Dengan menggunakan informasi dari PPLS, indeks konsumsi rumah tangga dihitungdengan:

Index = f (household & regional characteristics)

• Karakteristik rumah tangga meliputi kondisi & status kepemilikan rumah, aset, jumlahanggota rumah tangga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dll.

• Selanjutnya, rumah tangga dapat dirangkingberdasarkan indeks tersebut.

• Formula yang digunakan untuk masing-masingkabupaten/kota tidak sama.

9

BASIS DATA TERPADUPEMODELAN PMT


CAKUPAN BASIS DATA TERPADU

10

Garis Kemiskinan

80% Garis Kemiskinan

125% Garis Kemiskinan

Sangat

Miskin

Miskin

Hampir

Miskin/

Rentan

5%

11,66%

30 %

40 %Basis Data Terpadu berisikan daftar nama

dan alamat 40% penduduk Indonesia

dengan status sosial ekonomi terendah

10

25 % Cakupan Raskin 2013


BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

11

Jamkesmas

Subsidi

Siswa

Miskin

Program

Keluarga

Harapan

Basis Data Terpadu Untuk

Program Perlindungan Sosial

Kriteria KepesertaanProgram Perlindungan Sosial

Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah

Daerah penyelenggara Program

Kriteria diterapkan kepada

Basis Data Terpadu

Daftar nama dan alamat individu/

keluarga/ rumah tangga sasaran

masing-masing program

Raskin

Program Perlindungan Sosial lainnya

Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga

11


UPAYA PENYEMPURNAANPROGRAM RASKIN


1. Pemutakhiran pagu Raskin tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

� Agar mencerminkan situasi terkini.

2. Pemutakhiran nama dan alamat rumah tangga penerima Raskin.

� Jumlah, nama dan alamat RT penerima di setiap desa diambil dari Basis

Data Terpadu hasil PPLS 2011 dan dikirimkan oleh Kemenko Kesra ke

Gubernur dan Bupati/Walikota.

3. Perbaikan sosialisasi mengenai daftar nama dan alamat rumah

tangga penerima Raskin (2012)

� Pengiriman materi sosialisasi ke kab/kota dan desa.

� Pengumuman Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin di setiap titik bagi

(desa/ kel).

� Kartu Raskin bagi sekitar 1,3 juta RT terpilih.

Sosialisasi dilakukan melalui Rakor Raskin, Surat Menkokesra, dan melibatkan

Timkor Raskin Pusat & Daerah

1313



DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

RUMAH TANGGA SASARAN PROGRAM RASKIN (RTS – PM)

14


PERBAIKAN SOSIALISASI MELALUI PENGGUNAAN KARTU

SECARA BERTAHAP

PERBAIKAN SOSIALISASI MELALUI PENGGUNAAN KARTU

SECARA BERTAHAP

BULOG

Titik Distribusi

Pelaksana Distribusi Raskin menerima

& memeriksa kualitas beras di TD serta

mendistribusikan Raskin di Titik Bagi.

RTS mengambil Raskin di Titik Distribusi/

Titik Bagi dengan menunjukkan Kartu

Raskin.

Nama RTS-PM Raskin ditempel di Kantor

Desa/Kelurahan.

Menyalurkan Raskin berdasarkan SPA

ke Titik Distribusi yang disepakati.

Pemkab/Pemkot

Menerbitkan Surat Perintah Alokasi

(SPA) Raskin berdasarkan pagu yang

ditetapkan Unit Penetapan Sasaran

untuk tiap Kel/Desa.

PT Pos

PT Pos mengirimkan

Kartu ke RT Sasaran

RTS membawa kartu ke

Titik Distribusi/Titik Bagi

masing-masing

Pre-printed nama/

informasi RTS

15

Basis Data Terpadu Mengeluarkan pagu + data “by name by

address” RTS Penerima Raskin.

1515


CONTOH KARTU RASKIN

16


WILAYAH UJI COBA KARTU: TAHAP 1

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1. SUMATERA

UTARA

Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli

2. KEP. BANGKA

BELITUNG

Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan,

Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang

3. JAWA TIMUR Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep

4. BALI Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karang

Asem, Buleleng, Kota Denpasar

5. NUSA TENGGARA

TIMUR

Sumba Barat, Sumba Timur, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata,

Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao,

Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo,

Manggarai Timur, Sabu Raijua, Kupang, Kota Kupang

6. KALIMANTAN

SELATAN

Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin

7. SULAWESI

TENGGARA

Buton, Muna, Bombana, Wakatobi, Kota Bau-Bau

17


NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1. SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU

2. SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG

3. LAMPUNG LAMPUNG TENGAH

4. LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

5. JAWA TENGAH PEMALANG

6. JAWA TENGAH WONOGIRI

18

WILAYAH UJI COBA KARTU: TAHAP 2


4. Mekanisme Pemutakhiran RTS-PM:

Pemutakhiran dalam batas pagu yang sudah ditetapkan.

� Dapat dilakukan langsung oleh desa/kelurahan.

� Alasan penggantian RTS-PM:

(i) Pindah alamat ke luar desa/kelurahan,

(ii) Meninggal (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal),

(iii) Tercatat lebih dari satu kali (duplikasi rumah tangga), atau

(iv) Kaya.

� Formulir (FRP) dikirimkan ke seluruh Desa/Kelurahan

– Pertama kalinya nama penerima dapat diubah secara resmi oleh

Musyawarah Desa.

– Beberapa desa (namun masih sangat sedikit) membuat rekap penggantian

secara lengkap:

• FRP yang telah diterima dan diproses untuk pemutakhiran data

berasal dari: 5.749 desa/kelurahan di 164 kabupaten/kota, 32

provinsi.

1919


TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 20

FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 21

FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)


• Adanya mekanisme Musyawarah Kecamatan

(Muscam):

– Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada

prinsipnya tidak dapat direlokasi ke

Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam

yang dilakukan atas permintaan 2 (dua)

Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut

Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan

perubahan Pagu Raskin di masing-masing

Desa/Kelurahan.

PENYEMPURNAAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN RTS-PM

RASKIN TAHUN 2013: MUSYAWARAH DESA & KECAMATAN

22


HASIL PEMANTAUAN & EVALUASIUPAYA PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN


HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYEMPURNAAN

RASKIN

24

1. Pemantauan media nasional dan daerah tentang pelaksanaan

Raskin.

2. Pemantauan melalui surat Pemda.

3. Pemantauan penyempurnaan pelaksanaan Raskin di 22

kab/kota, di 11 Provinsi, mewawancarai 3.300 Rumah Tangga,

perangkat desa dan Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota.

– Mengumpulkan data sebanyak 3 kali dalam 6 bulan. Hasil pengumpulan

data telah diterima dan dianalisis.

4. Evaluasi dampak Kartu Raskin menggunakan metode

randomized controlled treatment dilakukan di 600 desa, di 6

kab/kota, di 3 provinsi.

5. Mendisain pertanyaan baru di Susenas 2013 sebagai dasar

evaluasi tingkat nasional.


• Protes masyarakat dan Pemda:

– Tidak lagi menerima Raskin menurut DPM yang baru

– Naik/turun pagu baru Raskin

– Kualitas beras

• Kemungkinan penyebab protes:

– Adanya pembiaran terhadap praktek lokal bagi rata ‘bagito’ sehingga dianggap sebagai kelaziman.

– Ketidakpercayaan Pemda dan masyarakat adanya perubahankarakteristik masyarakat (rumah tangga) setelah 3 tahun (2008-2011).

– Kekurangpahaman Pemda dan masyarakat akan penyempurnaanmetode pengumpulan data dalam PPLS 2011.

HASIL PEMANTAUAN MEDIA MASSA DAN

RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH

25


• Sampai dengan Desember 2012 telah diterima 170 surat /surat tembusan dari pemerintah daerah kepada Sekretariat TNP2K dan/atau Kemenko Kesra:

– 35 surat dari tingkat provinsi

– 104 surat dari tingkat kabupaten/kota

– 8 surat dari tingkat kecamatan

– 28 surat dari tingkat desa/kelurahan

• Hal yang disampaikan dalam surat:

– Pagu yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya:

• Permintaan disamakan dengan pagu terdahulu, atau dinaikkan jumlahnya, atau disamakan dengan jumlah rumah tangga terdata dalam PPLS 2011

• Kriteria penetapan pagu

• Permintaan atau laporan realokasi pagu antarwilayah

– Data RTS-PM:

• Kekurangakuratan data

• Kriteria penetapan RTS-PM

– Pemekaran wilayah (kecamatan dan desa/kelurahan)

– Laporan pelaksanaan Raskin

– Rencana kunjungan/permintaan narasumber untuk memperoleh informasi lebih lanjut

SURAT DARI PEMERINTAH DAERAH

26


1. Terjadi kenaikan jumlah Raskin yang diterima oleh rumah tangga,

sementara rata-rata harga yang dibayarkan menunjukkan

penurunan.

� Efek di wilayah kartu lebih terlihat.

2. Titik bagi bervariasi (dusun, RW, atau RT) � praktek bagi rata masih

banyak terjadi.

3. Sosialisasi DPM (dan Kartu) perlu diperbaiki, banyak RTS-PM tidak

mengetahui soal DPM atau melihat DPM dipasang:

� DPM dipasang di Kantor Desa/Kelurahan.

4. Meskipun demikian, kepala desa/lurah tetap menggunakan DPM

sebagai legitimasi untuk menyalurkan Raskin kepada yang

seharusnya menerima, dan mengatakan kepada masyarakat yang

protes bahwa ini adalah keputusan pemerintah pusat.

27

HASIL STUDI PEMANTAUAN DI 22 KAB/KOTA


RATA-RATA JUMLAH BERAS YANG DITERIMA RTS-PM

MENGALAMI PENINGKATAN

• Dibandingkan data SUSENAS 2011, terjadi peningkatan jumlah beras yang diterima RT di

daerah kartu maupun non-kartu sebesar 2kg (lebih dari 20%).

• Rata-rata jumlah beras yang diterima di daerah kartu lebih tinggi (9-11 kg) dibanding di

daerah non-kartu (7-9 kg). Di daerah kartu, kenaikan pembelian Raskin masih terus terjadi

sementara efek di daerah non-kartu terlihat tidak berlanjut.

• Indikasi yang sama terlihat dari studi RCT 600 desa, dengan peningkatan sebesar 18% di

daerah intervensi (dibandingkan daerah kontrol).

28

0

2

4

6

8

10

12

SUS '11 Nas SUS '11 kab

terpilih

Juli Agustus September Oktober November Desember

7.2

8.8 9.310.6 10.3 10.4 10.7 10.8

6.6 7.08.0 8.2 8.7 8.3

7.2

JUMLAH KG BERAS YG DITERIMA RTS

Kartu Non-Kartu


RATA-RATA HARGA BERAS DI DAERAH KARTU YANG

DIBAYAR RTS-PM MENGALAMI PENURUNAN

• Dibandingkan data awal dari SUSENAS, harga beras Raskin yang dibayar oleh RT di daerah

kartu mengalami penurunan meski sedikit. Sementara harga yang dibayar di daerah non-

kartu tidak banyak berubah.

• Rata-rata harga beras yang dibayarkan di daerah kartu lebih rendah (Rp1.700-1.900/kg)

dibanding di daerah Non-kartu (Rp2.000-Rp2.100).

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

SUS '11 Nas SUS '11 kab

terpilih

Juli Agustus September Oktober November Desember

2,044 1,919

1,797 1,802 1,835 1,821 1,784 1,725

2,081 2,089 2,074 2,028 1,990 2,032 2,047

Rp yg dibayarkan RTS per KGKartu Non-Kartu

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kartu Non Kartu

Lainnya

Diantar langsung ke rumah

Rumah salah satu penduduk

Rumah Kelompok Masyarakat

LPD

rumah kepala dusun/RT/RW

rumah kepala desa/lurah

Toko/warung desa

Kantor desa/Kelurahan

BANYAK KEPUTUSAN PEMBAGIAN RASKIN DIAMBIL DI TITIK BAGI

• Titik bagi di dusun, RW atau RT �

banyak diambil keputusan seperti

bagi rata, pemotongan beras,

tambahan biaya dan lain-lain,

membuat variasi yang besar dalam

penyaluran Raskin

• Meski demikian, titik bagi di Dusun,

RT atau RW dianggap

menguntungkan bagi RTS-PM karena

mengurangi biaya transportasi untuk

pengambilan beras.

• Bagi kelurahan/desa, sistem tersebut

membebaskan mereka dari

keharusan memiliki tempat

penyimpanan yang besar untuk

menyimpan Raskin yang datang serta

menghindari terganggunya kegiatan

pelayanan masyarakat

Di mana Raskin dibagikan?

30


STUDI EKSPERIMEN RASKIN: SOSIALISASI YANG LEBIH

INTENSIF SEMAKIN MENINGKATKAN JUMLAH KG BERAS YANG

DITERIMA/DIBELI RTS-PM

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kontrol Sosialisasi Standar Sosialisasi Intensif

Kg

Kategori

Jumlah Kg Beras yang diterima RTS-PM

� Kartu sebagai mekanisme perbaikan targeting harus diikuti dengan

sosialisasi yang lebih baik.

Eksperimen dilakukan oleh J-Pal Poverty Action Lab MIT bersama-sama TNP2K.


SANGAT SEDIKIT RUMAH TANGGA YANG MENDENGAR

INFORMASI SOAL DPM

• Kurangnya sosialisasi membuat

pemahaman tentang DPM dan kartu

beragam. Akibatnya pendapat

masyarakat tentang DPM beragam.

Ada yang setuju (dengan perbaikan),

ada yang menganggap tidak berguna.

• Yang tidak setuju: alasan utama adalah

tidak tepatnya penerima yang ada di

daftar.

• Untuk mengurangi protes masyarakat,

elit desa menekankan bahwa DPM

adalah “ditentukan dari pusat”.


• Poster DPM tidak selalu dilihat oleh RTS-PM.

• Kepala Desa memilih untuk tidak memasang DPM karena khawatir

menimbulkan keresahan di pihak masyarakat. Ada anggapan DPM bersifat

final.

• Penggantian RT dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

• Mekanisme Musyawarah Desa masih belum dapat dijamin kualitas

pelaksanaannya dan hasilnya karena kurangnya pengawasan.

• Kurangnya waktu untuk verifikasi data dalam DPM. Tim Raskin daerah

menghendaki agar ada waktu antara distribusi DPM dan distribusi kartu, agar

ada waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi nama dalam DPM.

• Kepala Desa paling sering menggunakan alasan “Data ini dikirim dari Pusat”

untuk menjelaskan kepada pihak yang tidak mendapatkan Raskin (konsisten

dengan studi pemantauan).

33

DPM DAN MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN


PROGRAM RASKIN 2013:ISU DAN TANTANGAN


PELAKSANAAN RASKIN DI TAHUN 2013

Tantangan pelaksanaan Raskin di tahun 2013:

1. Pagu Raskin dalam hubungannya dengan

kemiskinan

2. Isu kelembagaan

�Dasar hukum terkait program Raskin

�Penunjukan Kemensos sebagai KPA Program

Raskin


TINGKAT KEMISKINAN & PAGU RASKIN 2013

36

15.42

14.1513.33 12.86

11.96 11.66

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tin

gk

at

Ke

mis

kin

an

(%

)

Tingkat Kemiskinan Nasional

*) UU No.19/2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013


ANGGARAN PROGRAM RASKIN

Rincian 2012 2013 2014**

RTS-PM 17.488.007 15.530.897 12.424.718

Alokasi per RTS-PM/bulan (kg) 15 15 15

Durasi (bulan) 14 12 12

Kuantum (juta ton) 3,67 2,80 2,24

Subsidi Harga Raskin (Rp/kg) 5.698 6.151 6.151*

a. Harga Pembelian Beras Bulog

(Rp/kg)

7.298 7.751 7.751*

b. Harga jual Raskin 1.600 1.600 1.600*

Total Anggaran (Rp. Triliun) 20,93 17,20 13,76

Catatan: * asumsi HPB sama dengan 2013; **: rencana semula

37


• Berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari

PPLS 2011.

• Pemutakhiran berdasarkan FRP yang diterima Set.

TNP2K s/d 31 Desember 2012 telah diakomodasi

– Pindah

– Seluruh ART Meninggal

• Tidak diperlukan lagi verifikasi ataupun pemutakhiran,

karena masyarakat desa dapat mengubah RTS-PM

Raskin sesuai dengan persepsi yang berkembang dan

ditetapkan di Musyawarah Desa & Musyawarah

Kecamatan.

PAGU RASKIN 2013

38


ISU KELEMBAGAAN: DASAR HUKUM PELAKSANAAN

PROGRAM RASKIN (1)

1. Keputusan Menko Perekonomian No. Kep-50/M.Ekon/10/2010

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menko Perekonomian

No. Kep-11/M.Ekon/02/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi

Pangan Pokok � berlaku sampai Desember 2012, SK baru sedang

dalam proses penyusunan:

• Mengatur pembentukan Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan

Pokok (Tim Koordinasi) dengan Ketua Menko Perekonomian

• Tim bertugas :

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan stabilisasi

pemenuhan kebutuhan dan harga pangan pokok beras,

gula, minyak goreng, terigu, kedelai, daging sapi, daging

ayam, dan telur ayam.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan stabilisasi pemenuhan

kebutuhan dan harga pangan pokok beras, dan lain-lain.

39


2. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

– TNP2K bertugas:

• Memperbaiki penetapan sasaran dan pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (Klaster 1).

– Dibentuk Kelompok Kerja Pengendali Klaster 1, diketuai oleh

Sekretaris Eksekutif TNP2K.

40

3. Keputusan Menko Kesra No. 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi

Raskin Pusat:

• Mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan

sekretariat Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Pusat

• Menetapkan biaya untuk mendukung Tikor Raskin Pusat

dibebankan pada anggaran operasional RaskinPerum Bulog

dan/atau APBN


PROGRAM RASKIN (2)


Kemenko Kesra

Kemenko Perekonomian

Kemensos

Kemendagri

Kemenkeu

ANGGOTABappenas

Kementan

BPS

BPKP

Perum BULOG

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT

PENGARAH

Ketua: Kemenko Kesra

Wakil Ketua I, Bidang Kebijakan Perencanaan: Bappenas

Wakil Ketua II, Bidang Kebijakan Anggaran: Kemenkeu

Wakil Ketua III, Bidang Pelaksanaan & Distribusi: Perum BULOG

Wakil Ketua IV, Bidang Fasilitasi, Monev & Pengaduan: Kemendagri

Wakil Ketua V, Bidang Pengendalian & Pelaporan: BPKP

PELAKSANA

Ketua: Kemenko Kesra

Anggota:

Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemensos, Bappenas, BPS,

BPKP, Perum BULOG

SEKRETARIAT

41


KELEMBAGAAN PROGRAM RASKIN

YANG BERLAKU SAAT INI

Tugas Tim Koordinasi Raskin Pusat

• Melakukan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan distribusi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi

• Menerima pengaduan masyarakat

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menko Kesra baiksecara berkala maupun sewaktu-waktu.

42


4. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan

Penyaluran Beras oleh Pemerintah, mengatur antara lain:

– Menetapkan kualitas dan harga beras untuk Program Raskin.

– Menginstruksikan pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh

Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog

– Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri

– Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran bersubsidi bagi kelompok

masyarakat berpendapatan rendah

– Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

(CBP)

43

5. Peraturan MenKeu No. 237/PMK.02/2012 tentang Tatacara Penyediaan,

Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah:

– Mengatur tentang penunjukan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan, Kemensos selaku KPA.

– Menugaskan Perum BULOG untuk menyediakan dan menyalurkan Raskin.


PROGRAM RASKIN (3)


ISU KELEMBAGAAN: KEMENSOS SEBAGAI KUASA

PENGGUNA ANGGARAN (KPA) (1)

• Peraturan MenKeu No. 237/PMK.02/2012 tentang Tatacara Penyediaan,

Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah.

• KPA: Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan,

Kementerian Sosial.

• Tugas dan tanggung jawab KPA:

– Program secara umum:

• Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Raskin.

• Melakukan verifikasi administrasi penyaluran Raskin sebagai dasar

pembayaran kepada Perum BULOG.

• Bertanggung jawab atas penyaluran dana pelaksanaan kegiatan Raskin.

• Bersama KemenKeu, dapat melakukan monitoring dan evaluasi sesuai

dengan kewenangannya.

44


• Tugas dan tanggung jawab KPA:

– Mengait pada Keuangan Negara:

• Berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan, KPA mengusulkan penyediaan dana

pelaksanaan Raskin kepada Ditjen Anggaran.

• Wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

belanja Raskin kepada Ditjen Anggaran, meliputi :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; dan Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK).

• Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45

ISU KELEMBAGAAN: KEMENSOS SEBAGAI KUASA

PENGGUNA ANGGARAN (KPA) (2)


USULAN REKOMENDASIPENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN


1. Menyempurnakan Tim Koordinasi Raskin Pusat, ditetapkan oleh

Menko Kesra.

� Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Tim Pengarah yang

bertugas menetapkan kebijakan umum tentang pelaksanaan

Raskin dan Tim Pelaksana yang bertugas mengendalikan

pelaksanaan Raskin.

� Pembagian tugas yang lebih jelas

2. Pagu Raskin tahun 2012 adalah 17,5 juta RTS-PM, tahun 2013

menjadi 15,5 juta RTS-PM, tahun 2014 direncanakan turun

menjadi 12,4 juta RTS-PM.

� Usulan tetap 15,5 juta RTS-PM?

� Antisipasi kondisi ekonomi.

� Kepraktisan, kartu dan DPM dapat digunakan 2 tahun.

3. Kementerian Sosial menyelesaikan Petunjuk Teknis dan tata

cara verifikasi administrasi dokumen dalam rangka pembayaran

kepada Perum BULOG.

47

MOHON ARAHAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN(1)


4. Melanjutkan upaya penyempurnaan pelaksanaan Raskin:

a) Melalui pemasangan Daftar Penerima Manfaat di Titik Bagi.

b) Melalui sosialisasi intensif menggunakan fasilitator.

c) Melanjutkan dan memperluas cakupan Kartu Raskin.

5. Tidak diperlukan verifikasi pendataan RTS.

� Sudah tersedia mekanisme penggantian RTS-PM.

� Berpotensi menimbulkan kebingungan.

� Dibutuhkan biaya yang besar, mengingat PPLS akan

dilaksanakan kembali pada tahun 2014.

6. Memperkuat mekanisme penggantian RTS-PM melalui

Musdes/Muskel.

� Kemensos dapat mendayagunakan Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK).

� Dukungan Kemendagri.

48



7. Dukungan Kementerian Dalam Negeri untuk:

a. Menyempurnakan mekanisme penyaluran dari

Titik Distribusi ke Titik Bagi.

�Pemerintah Daerah mengharapkan adanya payung hukum untuk dapat menganggarkan biaya operasional dan transportasi lokal.

� Pemerintah Daerah diharapkan berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Raskin utamanya terkait ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan harga, dan ketepatan waktu penyaluran.

b. Membentuk Tim Koordinasi Raskin Daerah

dengan format yang sama.

c. Mendorong Pemda untuk menyusun Juklak dan

Juknis.

49



d. Dukungan mekanisme pemutakhiran informasi

daerah yang mengalami pemekaran kecamatan dan

desa/kelurahan setelah pelaksanaan PPLS 2011.

�Masing-masing pemerintah kabupaten/kota

setempat dapat berkoordinasi dengan

kecamatan dan desa/kelurahan untuk

melakukan penyesuaian alamat RTS-PM dalam

data dengan alamat terbaru sesudah pemekaran

wilayah.

50


TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEKIAN

TERIMA KASIH

PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM...

Documents

Transcript of PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM...