PEGAWAI NEGERI 31MARET 2011

8/6/2019 PEGAWAI NEGERI 31MARET 2011

1/16

5/26/20

MATERI KULIAH

ETIKA PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAGI MAHASISWA SPESIALISASI PENILAI

SEMESTER GENAP 2011

PEGAWAI NEGERI SIPIL?

Undang-undang nomor: 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian

Ps.11: Pejabat Negara adalah1. Presiden dan wakil presiden2. Ketua,wakil ketua,dan anggota mpr,dpr3. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada

mahkamah agung, serta ketua, wakil ketua dan hakim padasemua badan peradilan;

4. Ketua, wakil ketua dan anggota bpk5. Kepala perwakilan ri di luar negeri yang berkedudukan

sebagai duta besar luar bisa dan berkuasa penuh

6. Gubernur dan wakil gubernur7. Bupati/walikota dan wakil bupati/walikota8. Pejabat negara lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pejabat Negara

Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 UU 43/1999setiap warga negara Republik Indonesia yang

memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatannegeri atau diserahi tugas negara lainnya dandigaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sipil yang terdiri dari PNS Pusat,dan PNS Daerah

Anggota Tentara Nasional Indonesia

Anggota Kepolisian Republik Indonesia


2/16

5/26/20

Jenis-jenis Pegawai Negeri SipilPNS Pusat PNS Daerah TNI POLRI

Pejabat

Pejabat yang Berwenang:

Jabatan Negeri:

Jabatan Karier dan Jabatan Organik:

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

unsur aparatur negara

bertugas untuk memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara profesional, jujur, adil danmerata .

Pelayanan prima? Nilai-nilai Dasar Bagi PNS. PP 42/2004:1. Ketakwaan terhadap Tuhan YME

2. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945

3. Semangat nasionalisme

4. Kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan

5. Taat hukum dan peraturan perundangan

6. Menghormati hak asasi manusia

7. Tidak diskriminatif

8. Profesionalisme,netralitas, dan bermoral tinggi.

9. Semangat jiwa korps.


3/16

5/26/20

Kode Etik PNS:PP 42/2004

Etika Dalam Bernegara

Etika Dalam BerorganisasiEtika dalam bermasyarakat

Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika Terhadap Sesama PNS

Etika Dalam Bernegara

melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

melaksanakan tugas akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan berwibawa tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam

melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara

efisien dan efektif tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

Etika Dalam Berorganisasi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang

berlaku menjaga informasi yang bersifat rahasia melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Pejabat yang berwenang membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain

yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja

mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalamrangka peningkatan kenerja organisasi.

Etika Dalam Bermasyarakat mewujutkan pola hidup sederhana

memberikan pelayanan dengan empati, hormat dansantun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan

memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka,dan adil serta tidak diskriminatif

tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat

berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan

masyarakatdalam melaksanakan tugas.

Etika Terhadap Diri Sendiri jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidakbenar bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun

golongan berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,

kemampuan, keterampilan, dan sikap memiliki daya juang yang tinggi memelihara kesehatan rohani dan jasmani menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

Etika Terhadap Sesama PNS saling menghormati sesama warga negara yang memelukagama/ kepercayaan yang berlainan memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri

Sipil saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal

maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupunantar instansi

menghargai perbedaan pendapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik

Indonesia yang menjamin terwujutnya solidaritas dan soliditassemua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.


4/16

5/26/20

Unsur-unsur budaya kerja: Strategi Perubahan

Organisasi Budaya Kerja

Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-nilaiBudaya Kerja

Membangun Team Work

Strategi dan pelaksanaan dalam

mewujudkan budaya kerja yang baik,

meliputi:

1. Strategi perubahan pola pikir;

2. Strategi perubahan sikap dan perilaku.


5/16

5/26/20

Penyatuan kinerja yang ada dalam

pribadi-pribadi berdasarkan nilai

kebersamaan yang ada dan

Berkembang sesuai dengan

kebutuhannya.

Secara berkesinambungan merupakan:

kemudian

tetapi


6/16

5/26/20

Membangun kerjasama tim merupakan unsur

fundamental dalam pelaksanaan organisasiTim merupakan sekelompok orang yang:

Penilaian terhadap budaya kerja aparaturdalam melayani masyarakat dapat dilihatpada :

1. Seberapa cepat pelayanan publikdapat dilakukan,

2. kepastian biaya,

3. Kepastian syarat dan prosedur, dan

4. Pelayanan yang ramah sertamemberikan rasa nyaman.

Penilaian Budaya Kerja


7/16

5/26/20

Budaya Kerja

Kualitas Pelayanan Publik

Aman, nyaman, danTerpercaya

Pasal 8 (1) UU 25 Th. 2009:

Organisasi penyelenggara berkewajiban

rnenyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan

tujuan pembentukan.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi: Pelaksanaan Pelayanan

Melayani Aduan Masyarakat

Pengelolaan Data & Informasi

Pengawasan Internal

Penyuluhan kpd Masyarakat

Melayani Konsultasi

Penyelenggara dan SELURUH BAGIANORGANISASI bertanggung jawab atas kegagalanPenyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggara berkewajiban: Melakukan evaluasi terhadap Pelaksana

Meningkatkan kualitas Pelaksana

Melakukan Promosi Jabatan

Memberikan penghargaan & hukuman

Melakukan perbaikan terhadap Prosedur


8/16

5/26/20

Adalah prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang diakuidan diterima sebagai sesuatu yang mengatur danmengendalikan serta menentukan hal yang baik dan buruk,

sikap yang salah dan benar menurut ukuran tertentu atassikap, perilaku, tindakan, dan ucapan penyelenggara negaradalam menjalankan tugasnya

Membentuk Prinsip dasardan Nilai Kode Etik

DilaksanakanOleh

PenyelenggaraNegara

DalamRangka

Tugas danWewenang

Kode etik dapat meliputi kode etik lembaga dan

kode etik jabatan. Kode etik sekurang-kurangnya memuat: materi tujuan dan sasaran,

prinsip-prinsip dasar dan norma-norma kode etik,

kewajiban dan larangan,

bentuk keputusan lembaga penegak kode etik, dan

hal-hal lain yang secara spesifik diperlukan dalamketentuan pelaksanaan kode etik, pelanggaran kodeetik dan sanksi, lembaga penegak kode etik dan tatakerjanya, dan tindak lanjut pelaksanaan


9/16

5/26/20

Setiap penyelenggara negara berkewajiban: menegakkan nilai-nilai moral dalam melaksanakan prinsip

dasar kode etik penyelenggara negara. menjaga citra dan integritas lembaga dan/atau jabatan

dalam tugas penyelenggaraan negara. menjaga hubungan kerja dan menghormati tugas, fungsi

dan kewenangan antar lembaga penyelenggara negara, menaati dan melaksanakan keputusan lembaga kode etik

penyelenggara negara. menghindarkan diri dari perbuatan pelanggaran prinsip-

prinsip, norma, atau ketentuan etika dalam kode etikpenyelenggara negara.

mengutamakan kepentingan umum dan atau kepentingannegara daripada kepentingan pribadi, kelompok, kroni,ataupun golongan.

Sanksi moral dan/atau sanksi administratif yangdiberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan

sanksi atau rekomendasi dari lembaga penegak kodeetik berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat, dikurangi dan/atau dicabut hak-hak jabatan atau

pensiun, Pembayaran kompensasi dan ganti rugi, publikasi

melalui media massa, serta sanksi hukum lainnya.

Pembahasan:

Nilai-nilai organisasi DJP

Tujuan Kode Etik Pegawai DJP

Kewajiban Pegawai DJP

Larangan Pegawai DJP

Lembaga penegak kode etik dan tata kerjaDJP

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dilingkungan DJP

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, DJP berpedoman kepadanilai-nilai sebagai berikut:

1. IntegritasMenjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh KodeEtik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur,konsisten dan menepati janji.

2. ProfesionalismeMemiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas danpekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-normaprofesi, etika dan sosial

3. InovasiMemiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan atau alternatif pemecahanmasalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yangberlaku

4. TeamworkMemiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang atau pihak lain,serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.


10/16

5/26/20


11/16

5/26/20


12/16

5/26/20

Kode Etik Pegawai DJP berisi kewajiban danlarangan pegawai yang bertujuan untuk:

1. meningkatkan disiplin Pegawai;

2. menjamin terpeliharanya tata tertib;

3. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas daniklim kerja yang kondusif;

4. menciptakan dan memelihara kondisi kerjaserta perilaku yang profesional; dan

5. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.

Setiap Pegawai mempunyai kewajiban untuk:1. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat

orang lain;2. bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel;3. mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat

Jenderal Pajak;4. memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai,

atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;

5. mentaati perintah kedinasan;6. bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik

Direktorat Jenderal Pajak;7. mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;8. menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakan;9. bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

Setiap Pegawai dilarang:

1. bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;

2. menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;3. menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun

tidak langsung;

4. menyalahgunakan fasilitas kantor;

5. menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsungmaupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama Pegawai, ataupihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patutdiduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan ataupekerjaannya;

6. menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan;

7. melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkangangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sisteminformasi milik Direktorat Jenderal Pajak;

8. melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengannorma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat

Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk meningkatkan awarenessterhadap kode etik serta kemauanuntuk mengimplementasikannyadalam perilaku kerja maupun perilakusehari-hari pegawai DJP, ada duatahapan penting yang harusdilaksanakan, yaitu internalisasi kodeetik serta pengawasan dan pe negakanhukum atas pelanggaran terhadapkode etik.


13/16

5/26/20

a. Direktorat KITSDATugas dan fungsi Direktorat KITSDA diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan sebagaimana telah diubah dengan PMKNomor 149/PMK.01/2008 antara lain adalahmelaksanakan: Penyusunan strategi dan perancangan, sertapelaksanaan sistem kepatuhan internal.

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik.

Dalam operasionalnya tugas ini dilaksanakan olehSubdirektorat Investigasi Internal, yang berada dibawahDirektorat KITSDA.

b. Majelis Kode Etik Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural

yang bertugas melakukan penegakan

pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaranKode Etik yang dilakukan oleh Pegawai NegeriSipil.

Majelis Kode Etik dibentuk setiap terjadipelanggaran kode etik.

Pembentukan serta tugas dan kewajiban MajelisKode Etik diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 72/PMK.01/2007 tentangMajelis Kode Etik di Lingkungan DepartemenKeuangan.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang

Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yaitu:

1. Sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisandan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan, yangdisampaikan secara tertutup atau terbuka; dan/atau

2. Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 dalam hal terjadi pelanggarandisiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Bab IV Pasal 14, 15, 16, dan 17 UU No25 Tahun 2009 disebutkan mengenai Hak,Kewajiban, dan Larangan PenyelenggaraNegara. Nilai tersebut menjadi panduantambahan kode etik bagi pegawai DJP selainPMK No 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik

Pegawai DJP dan SE DJP No SE-33/PJ/2007tentang Panduan Pelaksanaan Kode EtikPegawai DJP.

GOOD GOVERNANCE


14/16

5/26/20

UNSUR-UNSUR

GOOD GOVERNANCE1. Partisipasi

2. Memiliki aturan3. Tranparansi

4. Responsif

5. Berorientasi pada konsensus

6. Ekuiti

7. Akuntabel

8. Memiliki visi strategis

1. PartisipasiTatapemerintahan yang baik

melibatkan semua sub-sistem yang adadalam menyelesaikan tugas danpekerjaan yang ada, baik komponenkaryawan maupun komponen lainnya,semua secara sadar ikut berperan sertadalam mensukseskan misi yangdiemban oleh sebuah institusi.

PARTICIPATIO 2.Memiliki Aturan1. Pemerintahan yang baik memiliki

aturan yang dianut oleh semuaanggota atau karyawan yang adadidalamnya.

2. Aturan ini berisi norma-norma

yang megatur standar perilakusemua karyawan tanpa kecuali.

??? 3. Tranparansi

Prinsip transparansi danketerbukaan mengandung maknabahwa semua pengguna anggaranbiaya untuk melaksanakan tugasdan pekerjaan dapat dilihat,diperiksa dan dikendalikan secarabersama-sama.


15/16

5/26/20

TRANSPARANCIO 4.Responsif Pemerintahan yang baik ditandai oleh adanya respon

atau tindakan yang segera untuk mengatasi perubahandan permsalahan yang dihadapi.

Responsif juga mempunyai makna adanya tindakanyang tepat ,akurat dan segera terhadap tuntutanterhadap pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Setiap pegawai pemerintah perlu menyadari bahwamereka adalah abdi masyarakat yang harus memberipelayanan prima kpd masyarakat.

RESPONSHIV 5.Berorientasi pada konsensusSemua tindakan yang dilakukandalam institusi harus didasarkan padakesepakatan bersama yang telahdilakukan dalam institusi. oleh karenaitu, kebijakan institusi perludikomunikasikan secara baik kpdsemua karyawan.

KONSENSUS 6. EkuitiSetiap karyawan dalam institusiharus mendapatkan perlakuan

yang adil dan setara. penilaiankinerja dan promisi pegawai harusdilakukan berdasar prinsipkeadilan dan profesional.


16/16

PEGAWAI NEGERI 31MARET 2011

Documents

Transcript of PEGAWAI NEGERI 31MARET 2011