PEEMMUUTAKKHHIIRRAANN STRATEGI SANITASI KOTA …
Transcript of PEEMMUUTAKKHHIIRRAANN STRATEGI SANITASI KOTA …
Bab II - 1 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
PPEEMMUUTTAAKKHHIIRRAANN
STRATEGI SANITASI KOTA (SSK)
KOTA BOGOR
PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
Bab II - 2 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang : …………………………………………………………… I.1
1.2 Metodologi Penyusunan
Dokumen Pemutakhiran SSK
: …………………………………………………………… I.4
1.3 Dasar Hukum : …………………………………………………………… I.6
1.4 Sistematika Penulisan : …………………………………………………………… I.8
BAB II Profil Sanitasi Saat Ini
2.1 Gambaran Wilayah Kota Bogor : …………………………………………………………… II.1
2.2 Kemajuan Pelaksanaan SSK : …………………………………………………………… II.11
2.3 Profil Sanitasi Saat ini : …………………………………………………………… II.14
2.4 Area Beresiko dan Permasalahan
Mendesak Sanitasi
: …………………………………………………………… II.54
BAB III Kerangka Pengembangan
Sanitasi
3.1 Visi dan Misi Sanitasi : …………………………………………………………… III.1
3.2 Pentahapan Pengembangan
Sanitasi
: …………………………………………………………… III.4
3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi
Daerah
: …………………………………………………………… III.18
BAB IV Strategi Pengembangan
Sanitasi
:
4.1 Sub Sektor Air Limbah : …………………………………………………………… IV.1
4.2 Sub Sektor Persampahan : …………………………………………………………… IV.7
Bab II - 3 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
4.3 Sub Sektor Drainase : …………………………………………………………… IV.12
BAB V Program,Kegiatan dan
Indikasi Pendanaan sanitasi
5.1 Ringkasan : …………………………………………………………… V.1
5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan
Sanitasi dengan Sumber Pendanaan
Pemerintah
: …………………………………………………………… V.3
BAB VI Monitoring dan Evaluasi
Capaian SSK
6.1 Sub Sektor Air Limbah : …………………………………………………………… VI.2
6.2 Sub Sektor Persampahan : …………………………………………………………… VI.11
6.3 Sub Sektor Drainase : …………………………………………………………… VI.16
LAMPIRAN
Bab II - 4 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Bab I
PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
Peningkatan jumlah penduduk merupakan masalah terbesar yang dialami oleh seluruh
kota besar di Indonesia. Pada tahun 2014, populasi di Indonesia berjumlah 254 juta jiwa dan
sebanyak 53% tinggal di perkotaan. Dengan angka pertumbuhan penduduk rata – rata 4,4% per
tahun, maka diproyeksikan tahun 2025 sebanyak 61% dari total pendudukakan berdomisili di kota
besar. Hal ini merupakan masalah besar bagi kota yang sedang giat membangun, karena
mempengaruhi tata kehidupan perkotaan lainnya.
Pembangunan kota yang terus berkembang dan pertumbuhan populasi penduduk dengan
berbagai aktivitasnya yang terus meningkat dengan pesat mengakibatkan pemenuhan sarana dan
prasarana dasar masih tertinggal. Ketertinggalan ini menimbulkan beberapa dampak yang belum
diantisipasi dengan baik seperti dapat dirasakan dari kualitas kesehatan masyarakat yang masih
memerlukan perhatian disebabkan oleh penurunan kesehatan lingkungan, dan keterbatasan akses
masyarakat terhadap pemenuhan sanitasi. Sanitasi yang kurang baik akan berdampak luas pada
berbagai sektor yang terkait dengan kesehatan masyarakat.
Sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap semua faktor lingkungan fisik manusia yang
mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga merugikan pertumbuhan fisik, kesehatan
dan kelangsungan hidupnya (WHO). Mengacu pada Compendium for Sanitation System and
Technology, sanitasi diartikan sebagai suatu proses multi-langkah, di mana berbagai jenis limbah
dikelola dari titik timbulan (sumber limbah ketitik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan
bahwa pada tahun 2019 Indonesia harus bisa mencapai 100% akses (Universal Access). Artinya,
setiap manusia Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan pedesaan agar memiliki
100% akses kesumber air minum dan fasilitasi sanitasi layak. Dengan demikian, dalam mendorong
percepatan target pemerintah tersebut, diantaranya dicapai melalui Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP).
Bogor adalah salah satu dari tujuh Kota yang memutuskan untuk ikut mensukseskan PPSP
dengan menjadi anggota pada tahun 2010. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan
Walikota No 050.45-122 Tahun 2010 dan diperbaharui menjadi 050.45–129.1 Tahun 2014 tentang
pembentukan Pokja Sanitasi. Pada tahun 2010 Pokja Sanitasi Kota Bogor telah menyelesaikan
Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sektor Sanitasi
(MPSS). Pada tahun 2014 dilakukan review Buku Putih dan penyusunan studi Environmental Health
Risk Assessment (EHRA), Dan Pada Tahun 2015, dilanjutkan dengan penyusunan Pemutakhiran
SSK yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) untuk memberikan arah
Bab II - 5 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota. Pemutakhiran SSK ini dilakukan mengingat
adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target
Universal Acces di tahun 2019 dan adanya perubahan RPJMD Kota Bogor serta peningkatan
kualitas dokumen dari SSK sebelumnya.
SSK Kota Bogor diharapkan akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan sanitasi Kota
Bogor. Selain sebagai dasar penentuan kebijakan, SSK Kota Bogor ini akan menjadi input dalam
proses penentuan program dan kegiatan sektor sanitasi di Kota Bogor.
Jika disusun dalam suatu skema maka posisi SSK dengan dokumen perencanaan lainnya
dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 1.1 berikut.
Gambar 1.1 Posisi SSK Dengan Dokumen Perencanaan Lain
Sumber: Hasil Interpretasi, 2015
Dalam penyusunannya SSK harus mengacu kepada Rencana RPJP, Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Bogor, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor,
Provinsi dan Nasional, serta Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang
Cipta Karya.
Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bogor disusun mengacu pada
RPJPP, RPJMD kota Bogor. Sebagai dokumen perencanaa Strategi Sanitasi Kota (SSK) tidak boleh
SSK
RENSTRA
RPJMProvinsi
RPJMD
Kota Bogor
RPJP
Kota Bogor
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RPJP Provinsi
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTRW
Kota Bogor
RDTR
Kota Bogor
Bab II - 6 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
bertentangan dengan dokumen perencanaan SSK tahun 2011 dan dokumen lainnya yang ada di
Kota Bogor.
SSK ini akan menjadi dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan
arah bagi pengembangan sanitasi di Kota Bogor.
Dalam kaitanya dengan dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, aspek sanitasi
tersirat dalam visi dan misi Kota Bogor. Visi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah “Kota
Bogor yang nyaman, beriman dan transparan”, dan untuk mewujudkannya dilakukan dengan misi:
1. Menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur
3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan
4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi
kreatif
5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan,
6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat
madani.
Dari 6 misi tersebut diatas aspek sanitasi masuk dalam misi 2 yaitu menjadikan Bogor
kota yang sehat dan makmur,dan misi 3 yaitu menjadikan Bogor kota yang berwawasan
lingkungan. Pada Misi 2 dan Misi 3 tersebut, terdapat sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan
aspek sanitasi meliputi:
1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan,
2. Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga,
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat bagi diri
sendiri dan lingkungannya,
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak,
5. Tersedianya pelayanan air minum yang memadai,
6. Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan,
7. Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya alam,
8. Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS),
9. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan,
10. Meningkatnya pelayanan persampahan,
11. Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan
12. Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat.
Kondisi sanitasi Kota Bogor berpijak pada analisis hasil studi EHRA yang telah
menggambarkan kondisi sanitasi secara kewilayahan, serta data pendukung lainnya antara lain
data sekunder instansi terkait, arah pengembangan kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), maupun kondisi fisik dan permukiman wilayah Kota Bogor.
Bab II - 7 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Dokumen ini berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak
pembangunan sanitasi jangka menengah yang dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan
pembangunan sanitasi Kota Bogor, berikut strategi-strategi pencapaiannya. Tiap-tiap strategi
kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan
indikatifnya
1.2. Metodologi Penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK
Pelaksanaan penyusunan dokumen pemutakhiran SSK merupakan proses pengumpulan
data kembali baik data sekunder yang tersebar pada berbagai dinas maupun data primer berupa
survei dan wawancara. Tim Pokja melakukan pertemuan rutin untuk mengumpulkan, mengkaji
serta mengupdate data dalam rangka pemutakhiran SSK. Hasil pengumpulan, kajian dan analisa
data tersebut disajikan dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai Pemutakhiran Strategi
Sanitasi Kota (SSK) 2015 Kota Bogor.
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota.
Penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi kota (SSK), dilaksanakan secara partisipatif dengan
melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan dokumen ini dikerjakan secara bersama –
sama oleh tim Pokja sanitasi dan dibantu oleh fasilitator.
Dokumen Pemutakhiran SSK ini disusun dengan pendekatan sebagai berikut :
1. Studi dokumen dan analisis data sekunder.
2. Pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata.
3. Wawancara mendalam kepada narasum berkunci.
4. Diskusi kelompok terfokus dengan pihak terkait untuk mendapatkan hasil analisa secara
lebih luas.
5. Analisis SWOT dan matriks rangking suprioritas.
Proses peyusunan dokumen pemutakhiran SSK, meliputi 5 (lima) proses utama yang perlu
dijalani oleh Pokja Kabupaten/Kota (Gambar 1.2), antara lain:
1. Internalisasi dan Penyamaan Persepsi
2. Pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi
3. Skenario pembangunan sanitasi
4. Konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi
5. Finalisasi
Bab II - 8 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
PROSES 1
INTERNALISASI DAN PENYAMAAN
PERSEPSI
PROSES 2
PEMETAAN KONDISI DAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN
SANITASI
PROSES 3
SKENARIO PEMBANGUNAN
SANITASI
PROSES 4
KONSOLIDASI PENGANGGARAN DAN PEMASARAN
SANITASI
PROSES 5
FINALISASI
Output dari tiap kegiatan dan penuangannya dalam dokumen pemutakhiran Kegatan yang
ada pada tiap prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan dokumen
sanitasi yang terdahulu dan diperbaharui dengan data-data yang terbaru di Kota Bogor saat ini.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 1.1 sbb :
Tabel 1.1 Proses dan Hasil Kegiatan Pemutakhiran SSK
PROSES NO OUTPUT BAB DI DALAM
DOKUMEN SSK INSTRUMEN
Proses 1: Internalisasi dan Penyamaan Persepsi
1 Terciptanya kesamaan persepsi anggota Pokja Terkait Pemutakhiran SSK dan Kesepakatan atas rencana kerja Pokja
BAB 1: Pendahuluan
Proses 2: Pemetaan Kondisi Dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi
2 Tergambarnya wilayah kajian serta profil wilayah Kota/kota
BAB 2: Profil Sanitasi Saat Ini
3 Hasil studi EHRA dan kajian lainnya
4 Tergambarnya profil sanitasi Kota Kota
DSS
5 Teridentifikasinya permasalahan sanitasi (Air limbah domestik, sampah dan drainase)
KKL
6 Ditetapkanya area beresiko sanitasi
Instrumen Profil Sanitasi
Proses 3: Skenario Pembangunan Sanitasi
7 Ditetapkannya Visi dan Misi Sanitasi
8 Ditetapkannya Zona dan sistem sanitasi
Instrumen Profil Sanitasi
Gambar 1.2 Proses Pemutakhiran SSK Kota Bogor
Bab II - 9 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
PROSES NO OUTPUT BAB DI DALAM DOKUMEN SSK
INSTRUMEN
9 Ditetapkanya tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi
KKL
10 Analisa kemampuan pendanaan APBD Kab/Kota untuk sanitasi
11 Dirumuskannya strategi pegembangan sanitasi
1. SWOT
2. KKL
12 Dihasilkannya daftar program dan kegiatan pengembangan sanitasi
bab 4: Strategi pengembangan sanitasi
1. Instrumen Perencanaan Sanitasi
2. kkl
13 Dirumuskannya monitoring dan evaluasi capaian SSK
Draft bab 5 dan lampiran 4 program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi
Proses 4: Konsolidasi Kenganggaran dan Pemasaran sanitasi
14 Pendanaan Indikatif dari APBD dan non APBD di Kabupaten Kota
Bab 5 dan lampiran 4 Program, Kegiatan dan Indikasi pendanaan Sanitasi
Proses 5: Finalisasi
15 Terlaksananya pembahasan untuk pembangunan sanitasi Kota Kota
Dokumen SSK ditandatangi oleh Bupati/Walikota
Sumber: Pedoman Pemutakhiran SSK 2015
1.3. Dasar Hukum
Implementasi perencanaan dan pembangunan sanitasi di Kota Bogor berlandaskan kepada
berbagai peraturan baik yang menjadi kebijakan di tingkat pusat seperti Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan dan Peraturan Presiden, Keputusan dan Peraturan Menteri,
hingga kebijakan di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan
Gubernur, Peraturan Daerah Kota Bogor, Peraturan Walikota Bogor. Peraturan dan regulasi ini
menjadi bagian dari landasan perencanaan dan pembangunan sektor sanitasi di Kota Bogor baik
yang bersifat mutlak maupun yang bersifat normatif.
Bab II - 10 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Adapun peraturan yang menjadi kebijakan dan acuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum
8. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
10. Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sejenis Sampah RumahTangga;
11. Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
Sistem Pengelolaan Persampahan sebagai salah satu pedoman penyehatan lingkungan
permukiman (sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah).
12. Peraturan Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Bogor 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kota
Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Bab II - 11 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Bogor ini dibagi dalam beberapa Bab dan Sub-Bab
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, metodologi
penyusunan, dasar hukum, dan sistematika penulisan.
BAB II PROFIL SANITASI KOTA BOGOR
Menyajikan arah pengembangan sektor sanitasi kota yang menggambarkan tentang
gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi, area berisiko dan
Permasalahan Mendesak
BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
Memaparkan visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi, dan kemampuan
pendanaan sanitasi.
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI
Menguraikan Strategi Sanitasi Kota Bogor meliputi pengembangan air limbah domestik,
pengelolaan sampah, dan drainase perkotaan.
BAB V PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKASI PENDANAAN
Memaparkan rincian program dan kegiatan beserta ringkasan kebutuhan investasi dan
pendanaan serta antisipasi funding gap.
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK
Memaparkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK 5 tahun ke depan.
Bab II - 12 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Bab II
PROFIL SANITASI SAAT INI
2.1. Gambaran Wilayah Kota Bogor
2.1.1. Wilayah Administrasi dan Fisik
Kota Bogor secara geografis terletak pada 106º 48’ Bujur Timur dan 6º 36’ Lintang Selatan
dengan jarak ± 56 Km dari Ibu Kota Jakarta.Kedudukan wilayah Kota Bogor berada di tengah-
tengah wilayah Kabupaten Bogor. Secara adnimistratif Kota Bogor dibagi menjadi 6 Kecamatan
dan 68 Kelurahan, dari luasan tersebut daerah terbangun Kota Bogor sudah mencapai 4.994 Ha.
Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 dan peta 2.1.
Wilayah Kota Bogor berbatasan langsung dengan :
a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi
Kabupaten Bogor.
c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor.
d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin
Kabupaten Bogor.
Tabel 2.1 Luas Administrasi dan luas wilayah terbangun
Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan
Luas Wilayah
Administrasi Terbangun
(Ha) (%) thd Tota Administrasi
(Ha) (%) thd Luas Administrasi
Bogor Utara 8 1.772 14,95 887 17,75
Bogor Barat 16 3.285 27,72 1.011 20,25
Bogor Timur 6 1.015 8,57 537 10,75
Bogor Selatan 16 3.081 26 944 18,90
Bogor Tengah 11 813 6,86 561 11,24
Tanah Sareal 11 1.884 15,90 1.054 21,10
Jumlah 68 11.850 100 4.994 100
Sumber: Laporan akhir KLHS RTRW Kota Bogor, 2011-2031
Bab II - 13 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Kondisi topografi wilayah Kota Bogor pada dasarnya bervariasi antara datar dan berbukit (antara 0
- 200 mdpl sampai dengan >300 mdpl). Kemiringan lereng di Kota Bogor berkisar 0 ─ 2% sampai
dengan > 40%. Kemiringan lereng 0 ─ 2% (datar) seluas 1.763,94 ha, 2 ─ 15% (landai) seluas
8.091,27 ha, 15 ─ 25% (agak curam) seluas 1.109,89 ha, 25 ─ 40% (curam) seluas 764,96 ha,
dan > 40% (sangat curam) seluas 119,94 ha.
Bab II - 14 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kota Bogor
Bab II - 15 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
2.1.2. Kondisi Kependudukan
Jumlah Penduduk di Kota Bogor pada tahun 2013 adalah sebesar 1.013.019 orang yang
terdiri atas 514.797 orang laki-laki dan 498.222 perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2012
jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2013 bertambah sebanyak 8.188 orang atau meningkat
sebanyak 0,81%. Dengan luas wilayah 118.50 KM2, kepadatan penduduk di Kota Bogor pada
tahun 2013 mencapai 8.549 orang per Km2.
Tabel 2.2 Jumlah penduduk dan Kepala keluarga saat ini dan proyeksinya Untuk 5 tahun
Nama
Kecamatan
Jumlah Penduduk (orang)
Wilayah Perkotaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bogor selatan 218,554 224,536 230,681 236,995 243,481 250,145
Bogor Timur 115,354 118,726 122,196 125,768 129,444 133,228
Bogor Utara 229,506 239,801 250,557 261,796 273,540 285,810
Bogor Tengah 113640 114228 114820 115415 116013 116614
Bogor Barat 243320 249624 256091 262725 269532 276514
Tanah Sareal 217270 224279 231515 238984 246694 254653
Sumber : RPJP Kota Bogor 2005 – 2025, RTRW Kota Bogor 2011 - 2031
Tabel 2.3 Jumlah kepala keluarga saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun
Kecamatan
Jumlah KK
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
BogorSelatan 49031 50779 52590 54465 56406 58417
Bogor Timur 25894 26867 27877 28924 30011 31139
BogorUtara 49767 52798 56013 59424 63043 66882
BogorTengah 27221 27640 28064 28495 28933 29378
BogorBarat 56629 58177 59767 61401 63079 64803
Tanah Sareal 52242 53604 55001 56435 57906 59415
Jumlah 260785 269865 279312 289144 299379 310035
Sumber: Proyeksi pengolahan Data Kota Bogor Dalam Angka, 2013 Buku Putih Sanitasi 2014
Bab II - 16 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel 2.4 Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun
Kecamatan
Tkt.Pertumbuhan
Pertahun
Kepadatan pddk
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
BogorSelatan 3.56 6633 6869 7114 7368 7631 7903
Bogor Timur 3.76 10605 11003 11417 11846 12291 12753
BogorUtara 6.09 11487 12186 12928 13715 14551 15437
BogorTengah 1.54 13222 13426 13632 13841 14054 14270
BogorBarat 2.73 7170 7366 7567 7774 7987 8205
Tanah Sareal 2.61 11513 11813 12121 12437 12761 13094
Jumlah 3.45 9076 9392 9721 10063 10420 10791
Sumber: Proyeksi pengolahan Data Kota Bogor Dalam Angka, 2013 Buku Putih Sanitasi 2014
Proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk yang dilakukan didasarkan kepada besaran
tingkat pertumbuhan penduduk yang terjadi dari tahun 2013 dengan asumsi tingkat pertumbuhan
penduduk tetap maka didapatkan penduduk kota bogor di tahun 2019 adalah sebanyak 1.278.704
jiwa yang berarti akan mengalami kenaikan sebesar 203.218 jiwa dari tadinya 1.075.486 atau
mengalami kenaikan sebesar 18,9 % dalam jangka waktu 5 tahun. Kepadatan penduduk kota
Bogor sendiri di tahun 2019 akan mencapai 10.791 jiwa per kilometer persegi. Jumlah total rumah
tangga di kota Bogor di tahun 2019 akan diperkirakan akan bertambah sebesar 49.250 rumah
tangga sehingga menjadi 310.035 dari awalnya sebesar 260.785 rumah tangga di tahun 2014.
2.1.3. Jumlah Warga Miskin Kota Bogor
Pada tahun 2011 data warga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggunakan Kriteria yang berbeda
yaitu Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR). Ukuran utama yang digunakan dalam mengukur
kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan, aksebilitas terhadap pelayanan dasar
dibidang pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dasar seperti instalasi air bersih, sanitasi dan
listrik, oleh karena itu tingkat kemiskinan merupakan masalah mendasar dan merupakan isu
sentral yang ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidak berdayaan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan pasar baik faktor internal maupun eksternal.
Tahun 2013 intervensi penanganan kemiskinan di Kota Bogor lebih fokus pada Rumah
Tangga Sasaran (RTS) yang masuk ke dalam kelompok pertama yaitu sebanyak 17.188 RTS
Tabel. 2.5 Jumlah warga miskin PPLS tahun 2011 oleh TNP2K Tingkat Kecamatan
Bab II - 17 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
No Nama
Kecamatan
Jumlah Rumah Tangga
TOTAL Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3
1 Bogor Selatan 4.958 4.285 3.679 12.922
2 Bogor Timur 1.537 1.395 1.446 4.378
3 Bogor Utara 2.638 2.595 2.743 7.976
4 Bogor Tengah 1.924 1.644 1.678 5.246
5 Bogor Barat 3.256 3.373 3.862 10.491
6 Tanah Sereal 2.875 2.875 2.759 8.509
KOTA BOGOR 17.188 16.167 16.167 49.522
Kelompok 1 : (Rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia) /paling miskin.
Kelompok 2 : (Rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia / Hampir miskin
Kelompok 3 : (Rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30 % terendah di Indonesia) / Rentas miskin
Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bogor th. 2015-2019
Arah pengembangan Kota Bogor yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031, yang terdiri atas Struktur Ruang dan Pola
Ruang.
2.1.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031
Struktur Ruang
Struktur ruang Kota Bogor yang terkait dengan sanitasi adalah rencana pusat pelayanan dan
rencana pengembangan infrastruktur kota. Penetapan pusat pelayanan di Kota Bogor
mempertimbangkan proyeksi penduduk, fasilitas eksisting, dan penyebaran fasilitas pelayanan
tematik. Pusat pelayanan tersebut melayani Wilayah Pelayanan (WP), seperti pada Tabel 2.6 dan
Gambar 2.2 berikut ini.
Tabel 2.6 Rencana Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor 2011 – 2031
WP Wilayah Cakupan Wilayah Cakupan & Pelayanan Penduduk
2028
A Bogor Tengah Bogor Tengah 296,180
Bab II - 18 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Sebagian Bogor Selatan Batu Tulis, Bondongan, Empang
Sebagian Bogor Timur Baranangsiang, Sukasari
Sebagaian Bogor Barat Menteng
B Sebagian Besar Bogor
Barat
Sebagian Besar Bogor Barat 216,065
Wilayah perbatasan
C
Tanah Sareal Tanah Sareal
427,718
sebagian Bogor Barat Cilendek Barat, Cilendek TImur,
Curugmekar, Semplak, Curug
D Sebagian besar Bogor
Utara Sebagian besar Bogor Utara 382,509
E
Bogor Selatan Bogor Selatan
353,554 Bogor Timur Bogor Timur
Sebagian Bogor Utara Katulampa, Tanah baru
Sumber : Perda No. 8 Tahun 2011 RTRW Kota Bogor 2011-2031
Bab II - 19 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.2 Rencana Struktur Ruang Kota Bogor
Bab II - 20 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Rencana infrastruktur sanitasi meliputi :
1) Rencana jaringan sumber daya air meliputi:
Peningkatan pengelolaan Jaringan Sumberdaya air lintas provinsi yaitu Sungai Ciliwung
dan Sungai Cisadane;
Peningkatan pengelolaan Jaringan Sumberdaya air lintas Kabupaten/Kota yaitu Sungai
Cipakancilan, Cibalok, Ciangke, Ciomas, dan Sungai Cigede;
Peningkatan pengelolaan Wilayah sungai di wilayah kota yaitu wilayah sungai Ciliwung
Cisadane;
Pemeliharaan jaringan irigasi di WP B, WP D, dan WP E;
Sistem pengendalian banjir meliputi normalisasi sungai, sumur resapan di perumahan,
pembangunan kolam retensi di Kelurahan Kedung Waringin, Daerah Kampung Kramat,
Daerah Pacilong dan Kelurahan Mekarwangi;
Konservasi jaringan sumberdaya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan/pelestarian
sumber air baku meliputi sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air, pengelolaan
kualitas air serta pencegahan pencemaran air.
2) Rencana infrastruktur Rencana pengembangan sistem jaringan air minum adalah sebagai
berikut:
a) Penyediaan air minum dari sistem jaringan perpipaan melalui:
Jaringan air baku untuk air minum meliputi jaringan transmisi dari intake Ciherang
Pondok ke instalasi pengolahan Dekeng, jaringan transmisi dari mata air Tangkil,
Bantar Kambing, Palasari dan Kota Batu;
Peningkatan kapasitas produksi;
Pengembangan dan perluasan daerah pelayanan;
Penurunan tingkat kehilangan air dari produksi 35,77% (tiga puluh lima koma tujuh
puluh tujuh persen) dan dari distribusi 32,99% (tiga puluh dua koma Sembilan puluh
Sembilan persen) menjadi 20 % (dua puluh persen);
Peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan
Kemitraan dengan swasta dalam pemanfaatan sumber air.
b) Peningkatan pelayanan sistem non perpipaan melalui:
Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif
pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan terutama di
wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor
Barat; dan
Perluasan pelayanan sistem non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air
minum.
Bab II - 21 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
c) Konservasi terhadap sumber air baku;
d) Pembukaan peluang bagi pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum kota
serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada
sumber-sumber mata air yang berada di dalam perumahan.
3) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut:
Pembangunan jaringan perpipaan air limbah Kota;
Pengembangan jaringan perpipaan air limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
kolektif untuk air limbah rumah tangga dan limbah lainnya di setiap kawasan perumahan;
Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) dan IPAL di Kelurahan
Kayumanis;
Pembangunan septictank komunal pada kawasan pemukiman kepadatan tinggi;
Optimalisasi IPAL di Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara;
Pencegahan pemanfaatan sungai untuk pembuangan limbah domestik maupun non
domestik;
Pengembangan Mandi Cuci Kakus bagi masyarakat yang memanfaatkan air sungai;
Peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari
pencemaran; dan
Penetapan pembayaran denda bagi pencemar badan air.
4) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagai berikut:
Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPPAS Galuga sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Pemanfaatan TPPAS Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah
terpadu;
Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) di Kayumanis
dan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Ciluar;
Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan
pendekatan metode Reuse, Reduce, Recycle atau metode 3R secara mandiri dan
berkelanjutan serta tuntas di tempat; dan
Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam
pengelolaan persampahan.
5) Rencana pengembangan sistem drainase sebagai berikut :
Pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase makro dan mikro;
Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan;
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana
drainase; dan
Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir
Bab II - 22 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
terutama di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal.
Rencana pengembangan system pengelolaan air limbah yang belum diatur dalam RTRW Kota
Bogor diantaranya program layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2), Perda pengelolaan air limbah
domestic, standarisasi septic tank sesuai SNI.
Pola Ruang
Pola ruang yang terkait dengan sanitasi adalah pengembangan kawasan budidaya, yang
diantaranya kawasan perumahan, perdagangan dan jasa serta industri, seperti pada Gambar 2.3
berikut:
1) Rencana sektor perumahan diarahkan pada penataan, pengendalian dan pengembangan
berdasarkan karakteristik wilayah, seperti berikut ini :
Penataan dikembangkan dengan merevitalisasi, rehabilitasi, dan relokasi kawasan
kumuh.
Pengendalian diarahkan agar kecenderungan pertumbuhan perumahan kepadatan tinggi
yang cenderung membetuk kekumuhan tidak terjadi
Pengembangan diarahkan agar terjadi distribusi ruang perumahan yang memenuhi
standar teknis pengembangan.
Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada wilayah Bogor bagian selatan dan
sebagian wilayah Bogor Barat.
Perumahan kepadatan sedang diarahkan kesebagian Kecamatan Bogor Barat, Tanah
Sareal, sebagian Kecamatan Bogor Utara, sebagian besar Kecamatan Bogor Timur dan
sebagian Bogor Tengah.
Perumahan kepadatan tinggi diarahkan :
Pembangunan perumahan baru, diarahkan ke sebagian kecamatan Bogor Utara,
Kecamatan Bogor Timur, Tanah Sareal.
Penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantara sungai
Penataan dan perbaikan perumahan melalui program perbaikan kampung
Pembangunan rumah vertikal diarahkan di kawasan pusat kota (terkait dengan peremajaan),
kawasan pusat WP (pengembangan baru), permukiman padat (sekitar koridor rel kereta api,
sempadan sungai)
2) Untuk kawasan Industri diarahkan sebagai berikut :
Mengendalikan kegiatan industri yang telah ada dari dampak polusi dan lalu lintas
Membatasi perkembangan industri yang telah ada pada lokasi industri yang ada saat ini
Mengarahkan lokasi industri dan pergudangan di koridor Jalan Raya Pemda (Kec Bogor
Utara)
Bab II - 23 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Mengembangkan industri rumah tangga dalam bentuk Sentra industri alas kaki, Sentra
tas dan Sentra kerajinan tangan
Gambar 2.3 Rencana Pola Ruang Kota Bogor
Bab II - 24 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
3) Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan seperti berikut ini :
Kawasan pusat perkantoran dan perdagangan jasa primer (skala kota dan regional)
diarahkan di daerah pusat kota serta pada kawasan sekitar Jalan Arteri seperti Jalan
Sholeh Iskandar – Abdullah Bin Nuh, Jalan Adnawijaya, dan Rencana Jalan R3
Kawasan pusat perkantoran, perdagangan jasa sekunder (skala WP) diarahkan di daerah
sub pusat kota / pusat WP dan dikembangkan secara terpadu (superblok), Jalan kolektor
yang masih memiliki daya dukung transportasi/ lalu lintas
Mengarahkan lokasi kegiatan perdangan dan jasa tematik di pusat WP yakni Jasa
akomodasi di WP B dan WP E, Sentra otomotif di WP E, Sentra elektronik di WP C,
Kegiatan MICE di WP E dan Jasa perkantoran di WP B dan WP D
2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK
2.2.1. Kondisi Umum
Kondisi sanitasi Kota Bogor berpijak pada analisis hasil studi EHRA yang telah
menggambarkan kondisi sanitasi secara kewilayahan, serta data pendukung lainnya antara lain
data sekunder instansi terkait, arah pengembangan kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), maupun kondisi fisik dan permukiman wilayah Kota Bogor. Dengan demikian akan dapat
dihasilkan persoalan dan implikasi yang harus ditempuh untuk merencanakan sektor sanitasi di
Kota Bogor.
2.2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK pada Sub Sektor Air Limbah Domestik
Tabel 2.7 SSK Sub Sektor Air Limbah Domestik tahun 2011 sd 2014 dan SSK Tahun 2015
SSK 2011-2014 SSK 2015
Tujuan Sasaran Data Dasar Status Saat ini
1 2 3 4
Meningkatnya pemanfaatan jamban dan pengolahan air limbah keluarga (on site) yang sesuai dengan NSPM,
Meningkatnya kepemilikan jamban keluarga bertangki septic
29.142 KK
Meningkatnya pemanfaatan pengolahan air limbah skala komunal (intermediate) sesuai dengan NSPM secara partisipatif.
Meningkatnya pemanfaatan septic tank komunal
Sanimas 26 Unit Sanimas 52 Unit
Meningkatnya pengelolaan
dan pelayanan IPAL dan
IPLT Tegalgundil
Meningkatnya
pemanfaatan IPAL
Tegal Gundil dan IPLT
IPAL : 355 SR IPAL : 393 SR IPLT : 495 pelanggan
SSK 2011-2014 SSK 2015
Tujuan Sasaran Data Dasar Status Saat ini
1 2 3 4
Bab II - 25 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Mengembangkan IPAL (off site) di Kota Bogor
Mengembangkan
pengelolaan air
limbah dengan
system terpusat (off
site),
Memiliki 1 unit IPAL yang berlokasi di Kel. Tegal gundil
Rencana pembangunan IPAL di Kayu Manis yang saat ini perencanaan DED nya sedang di review oleh Kementerian PUPR melalui AFD.
Meningkatnya kualitas peraturan perundangan dan penegakan hukum sector air limbah
Tersedianya regulasi tentang air limbah
Belum ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Tahun 2015 - 2016 sedang menyusun Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
2.2.3. Kemajuan Pelaksanaan SSK pada Sub Sektor Pengelolaan Persampahan
Tabel 2.8 SSK Sub Sektor Pengelolaan Persampahan tahun 2011 sd 2014 dan SSK Tahun 2015
SSK 2011-2014 SSK 2015
Tujuan Sasaran Data Dasar Status Saat ini
1 2 3 4
Meningkatnya pengelolaan sampah dari sumber ke TPA
a. Meningkatnya reduksi sampah dari sumber
- Pemahaman masyarakat
- Sarana prasarana reduksi sampah
2011: 6 lokasi
2012: 3 lokasi
2013: 2 lokasi
2014: 1 lokasi
2015: 16 lokasi: 3 optimalisasi (Kertamaya, Mulyaharja, Kencana) dan 13 yang ril baru
b. Meningkatnya kualitas pemilahan dan pengumpulan sampah
- Sarana pengangkut sampah
12 unit Motor sampah
1 unit Compactor namun belum memadai (membutuhkan tambahan mobil bak)
- Lokasi TPST 12 TPS 3R
c. Meningkatnya kualitas pengangkutan sampah
- Sarana pengangkut dari TPS ke TPA
102 dump truck (9 rusak, 20 kurang baik) dan 36
Bab II - 26 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
arm roll (9 rusak, 4 kurang baik)
SSK 2011-2014 SSK 2015
Tujuan Sasaran Data Dasar Status Saat ini
1 2 3 4
- Perencanaan teknis pengangkutan
Belum ada
- Alternatif sistem pengangkutan sampah
Belum dilakukan
d. Meningkatnya pemrosesan akhir sampah
Masih berlangsung
- Optimalisasi TPA Galuga
Masih berlangsung
- Kerjasama pemanfaatan TPA Galuga dengan Kabupaten Bogor
Masih berlangsung
(berakhir tahun 2015)
Akan diperpanjang
- Melakukan pemantauan dan evaluasi TPA Galuga secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun pasca ditutupnya TPA
masih digunakan
- Pembangunan TPPAS Kayu Manis
Belum dilaksanakan
- Penyediaan sarana prasarana pendukung untuk TPA Regional Nambo
DED SPA (DKP, 2015)
Meningkatnya kualitas peraturan perundangan dan penegakan hukum di sektor persampahan
a. Tersedianya regulasi tentang persampahan - Regulasi
persampahan meliputi system pengelolaan baik yang menjadi tugas pemerintah serta partisipasi masyarakat, insentif dan disinensif, kerjasama dengan pemerintah lain dan swasta, tarif retribusi persampahan
Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan
Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Ket:
Bab II - 27 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Sarana prasarana reduksi sampah di TPS3R: bin sampah, sarana pemilah sampah, mesin pencacah kompos, mesin penyaring kompos, papan edukasi, mesin press residu, serta mesin pencacah plastik & mesin press plastik (TPS 3R Cipaku).
2.2.4. Kemajuan Pelaksanaan SSK pada Sub Sektor Drainase Perkotaan
Tabel 2.9 SSK Sub Sektor Drainase Perkotaan tahun 2011 sd 2014 dan SSK Tahun 2015
SSK 2011-2014 SSK 2015
Tujuan Sasaran Data Dasar Status Saat ini
1 2 3 4
Meningkatnya pemeliharaan saluran drainase
Meningkatnya prosentase panjang saluran drainase yang berkualitas baik,
174,54 Km 181,23 Km
Meningkatnya drainase lingkungan yang tidak bercampur dengan air limbah
Meningkatnya wilayah dengan SPAH tidak bercampur dengan air limbah domestic,
0 0
Tertanganinya permasalahan banjir
Menurunnya area genangan
2 Ha 6 Ha
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan drainase lingkungan
Tersedianya regulasi drainase lingkungan
Peraturan Daerah tentang drainase lingkungan
Tahun 2015 belum ada renccana penyusunan Peraturan Daerah tentang drainase lingkungan
2.3. Profil Sanitasi Saat Ini
2.3.1. Profil Sanitasi pada Sub Sektor Air Limbah Domestik
Hasil analisis Buku Putih Sanitasi tahun 2014 dan studi Environmental Health Risk
Assesment (EHRA) memberikan gambaran kondisi sanitasi untuk sub sektor air limbah di
Kota Bogor. Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa tempat penyaluran akhir
tinja warga Kota Bogor baru 64,05% yang disalurkan ke tangki septik, dan yang ke
cubluk/lubang tanah 7,31%, langsung ke drainase sebesar 3,20% dan ke sungai/danau
sebesar 23,98%. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pencemaran air tanah dan badan air
oleh tinja masih cukup tinggi.
1) Sistem dan Infrastruktur
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor menggunakan sistem off-site
(sistem terpusat) dan sistem on-site (sistem setempat). Cakupan pelayanan sistem
off-site atau system perpipaan yang dilengkapi dengan unit pengolahan baru sebatas
Bab II - 28 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
pada skala kawasan yang berlokasi di Perumahan Indraprasta. Selebihnya
menggunakan system on site dengan tangki septik yang dikelola secara individual dan
komunal (IPAL Komunal) atau tanpa tangki septik. Pelayanan sedot lumpur tinja dan
instalasi pengolahnya (IPLT) juga telah tersedia yang merupakan fasilitas dari
pemerintah. Pihak swasta juga melakukan pelayanan sedot tinja, namun tidak bisa
dipastikan apakah lumpur tinja dibuang ke IPLT atau ke lingkungan. Sistem on-site
dengan IPAL komunal dibangun melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Sanimas) dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). Saat ini terdapat
sebanyak 52 (Gambar 2.4) unit IPAL komunal yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota
Bogor.
Gambar 2.4 Pemetaan Sanimas di Kota Bogor
Kota Bogor memiliki 1 IPAL dan 1 IPLT yang berlokasi dalam satu kawasan dengan
luas sekitar 1,4 Ha di Kecamatan Bogor Utara. IPAL Tegalgundil sampai tahun 2014
baru melayani 381 sambungan rumah (SR) dari kapasitas 600 SR. IPLT dibangun
Bab II - 29 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada bulan April 2013. IPLT dengan kapasitas
21 – 30 m3/hari ini memiliki beberapa unit pengolahan yang memanfaatkan proses
biodigester dan memiliki beberapa unit bak pengering lumpur. Sampai saat ini IPLT
tersebut hanya menerima lumpur tinja rata-rata dari 3 - 4 truk lumpur tinja per hari
atau sekitar 9 - 12 m3/hari.
Lokasi IPLT dan IPAL Tegal Gundil dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini.
Bab II - 30 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.5Lokasi IPAL dan IPLT Tegal Gundil
LOKASI IPAL DAN IPLT TEGAL GUNDIL
Bab II - 31 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel 2.10Tabel Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
INPUT USER INTERFACE PENGUMPULAN & PENAMPUNGAN/PE
NGOLAHAN AWAL
PENGANGKUTAN / PENGALIRAN
PENGOLAHAN AKHIR
DAUR ULANG/PEMBUANG
AN AKHIR
Black Water
WC Sentor
Motor Tinja
Sedot Tinja
Drainase
Kedoteng
Septick Tank
Resapan
Cubluk
IPLT
Sungai
A
B
D
F
C
G IPAL
Bab II - 32 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
INPUT USER INTERFACE PENGUMPULAN & PENAMPUNGAN/PENGOLAHAN AWAL
PENGANGKUTAN / PENGALIRAN
PENGOLAHAN AKHIR
DAUR ULANG/PEMBUANG
AN AKHIR
Black Water
Pipa Swerage
IPAL Kawasan
WC Plengsengan
Cubluk
Sungai
Cubluk
H
I
Bab II - 33 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Black Water
INPUT USER INTERFACE PENGUMPULAN & PENAMPUNGAN/PENGOLAHAN AWAL
PENGANGKUTAN / PENGALIRAN
PENGOLAHAN AKHIR
DAUR ULANG/PEMBUANG
AN AKHIR
Grey Water
WC Cubluk
Wastafel / Tempat Cuci
Pipa Swerage
Drainase
IPAL KAWASAN
Sungai
SPAL RT
J
K
L
M
Bab II - 35 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel 2.11 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik saat ini di Kota Bogor
No Nama Kecamatan
Sanitasi Tidak Layak Sanitasi Layak
BABS Sistem On site Sistem Offsite
Sistem Berbasis Komunal Skala Kawasan /terpusat
KK Cubluk**
* Jamban
tdk aman (KK)
Cubluk
Aman/ Jamban kel dgn Tangki septic
Aman (KK)
MCK/
Jamban Bersama
(KK)
MCK
Komunal
(KK)
Tangki
Septik Komunal ›10KK (KK)
IPAL
Komunal (KK)
SR yang
berfungsi (KK)
I Ii Iii Iv v vi vii viii ix x
1 Bogor selatan
279 7320 21226 4772 284 465 61 0
2 Bogor Timur 25 919 8139 309 140 0 0 0
3 Bogor Utara 28 3493 20924 46697 560 140 0 393
4 Bogor Tengah
172 11309 2026 862 185 5 0 0
5 Bogor Barat 155 6101 28272 9167 682 1624 0 40
6 Tanah Sareal
0 4420 21139 9633 285 120 0 0
Kota Bogor
659 29142 98587 61807 1851 2234 61 433
Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik
Tabel 2.12 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
No Jenis Satuan Jumlah/Ka
pasitas
Kondisi
Keterangan Berfungsi
Tidak
Berfungsi
Sistem Onsite
1 Berbasis Komunal
IPAL Komunal Unit 0 Sanimas
MCK++ Unit 52 50 2 Sanimas/ SLBM/ sanfab
Tangki Septik Komunal Unit 5 5 0 STBM
2 Truk Tinja Unit 4 v 0
Motor tangki Unit 2 v 0
Mobil Toilet Unit 1 v
Kedoteng Unit 5 V Diserahkan kepada AKSANSI Kota Bogor
3 IPLT : Kapasitas M3/hari 21-30 v Kel. Tegal gundil
On call Bases
Sistem Offsite
4 IPAL Kawasan/Terpusat
Tegal gundil
Kapasitas l/detik
SR
3
600 v Existing 381 SR
Sistem Biologis v
Dilengkapi
Laboratorium Lingkungan
Bab II - 36 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Sumber: Pokja AMPL Kota Bogor, 2014 IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah
2) Kelembagaan dan Peraturan
Kelembagaan
Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor menjadi tanggung jawab Dinas
Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Wasbangkim) melalui Seksi Air Minum dan
Air Limbah. Dinas Wasbangkim menjalankan fungsi regulator sedangkan fungsi
operator dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang masih
berada di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Tugas pokok dan fungsi
kedua instansi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010
tentang Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Wasbangkim)
Dinas Wasbangkim mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di
bidang pengawasan bangunan dan permukiman. Dinas Wasbangkim mempunyai
fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bangunan dan permukiman
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengawasan bangunan dan permukiman
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan bangunan dan
permukiman
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya
Gambar 2.6 Struktur Organisasi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
Bab II - 37 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. DKP mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kebersihan dan pertamanan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya
Gambar 2.7 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dalam struktur organisasi DKP Kota Bogor, dibentuk UPTD Pengelolaan air Limbah
Pengelolaan Air Limbah yang memiliki tugas pokok sebegai berikut.
1. Melaksanakan pengelolaan air limbah dan penyedotan lumpur tinja
2. Memberikan pelayanan penyedotan lumpur tinja dan perpipaan air limbah skala
kawasan.
3. Melaksanakan pemungutan Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja dan perpipaan
air limbah.
Bab II - 38 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.8 Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah
Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa pengelolaan air limbah domestik di
Kota Bogor cukup kompleks karena belum tertatanya sistem pengolahan air limbah
serta belum memadainya sarana dan prasarana air limbah yang ada. Untuk itu,
tupoksi pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor idealnya ditugaskan pada unit
kerja minimal bidang. Namun, kondisi yang ada saat ini tupoksi pengelolaan air
limbah domestik berada pada Seksi Air Minum dan Air Limbah, menyatu dengan
urusan air minum.
Berdasarkan peraturan yang ada, fungsi regulator pengelolaan air limbah domestik
berada pada Dinas Wasbangkim sementara fungsi operator dilaksanakan oleh UPTD
PAL yang berada di bawah DKP. Hal ini dinilai belum tepat karena pengelolaan air
limbah domestik menjadi parsial. Untuk mendukung pelayanan yang efektif, maka
UPTD PAL seharusnya berada di bawah koordinasi Dinas Wasbangkim yang memang
memiliki tupoksi di bidang pengelolaan air limbah domestik.
Peraturan Perundang-undangan
Kota Bogor mempunyai Perda Retribusi yaitu Perda Kota Bogor Nomor 4 tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum yakni hanya mengatur besaran retribusi limbah
domestic pada perumahan Indraprasta dan Villa Citra yang disalurkan menuju IPAL
Kota Bogor dan retribusi sedot tinja.
Apabila dilihat dari perkembangan kota saat ini dimana pencemaran air tanah dan
lingkungan dari air limbah sudah semakin tinggi, diperlukan peraturan yang lebih
mengikat tentang pengelolaan air limbah secara komprehensif, termasuk mengatur
mengenai keberadaan sedot tinja swasta, baik kontribusi, pendataan maupun
pembuangan hasil sedot tinjanya, tugas-tugas masing-masing pemangku kepentingan
(stakeholders) dan sanksi terhadap pelanggarannya dan pengelolaan air limbah.
Untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 2015 Kota Bogor menyusun Perda
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Bab II - 39 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Kota Bogor mempunyai Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2.3.2. Profil Sanitasi pada Sub Sektor Persampahan
Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya
bagi kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan ini timbul terutama karena (i) besarnya
volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi,
(ii) keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir, dan (iii) teknis pengelolaan sampah yang
masih konvensional.
1) Sistem dan Infrastruktur
Sistem Pengelolaan Persampahan
Seperti kota lainnya, Kota Bogor juga menghadapi banyak tantangan dalam
pengelolaan sampahnya. Permasalahan pengelolaan persampahan di Kota Bogor
muncul dari berbagai aspek yaitu aspek teknis operasional, keuangan, manajemen,
dan sosio kultural.
Pengelolaan sampah merupakan sistem yang terkait dengan banyak pihak, mulai dari
penghasil sampah (seperti rumah tangga, pasar, institusi, industri, dan lain-lain),
pengelola (kontraktor), pembuat peraturan, sektor informal, maupun masyarakat yang
terkena dampak pengelolaan sampah tersebut sehingga penyelesaiannya pun
membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan keterlibatan semua pihak yang
terkait. Kebijakan peningkatan pengelolaan persampahan, dilakukan dengan strategi:
1) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu;
2) Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah; dan
3) Meningkatkan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi dan swasta dalam
pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan
pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan
melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Mekanisme penanganan sampah di Kota
Bogor dibagi menjadi 3 bagian yaitu :
a) Mekanisme penanganan sampah di lingkungan pemukiman Setelah masyarakat
melakukan pemilahan dan pewadahan, sampah dikumpulkan oleh petugas yang
dibentuk oleh swadaya masyarakat menuju ke TPS terdekat. Sampah yang telah
terkumpul di TPS kemudian diangkut oleh armada pengangkut sampah dari
Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bidang Kebersihan.
b) Mekanisme penanganan sampah di daerah umum (taman, jalan protokol, jalan
kolektor). Penanganan sampah di daerah umum dan seperti taman kota, jalan
protokol dan jalan kolektor dilakukan oleh petugas penyapuan. Hasil penyapuan
diambil/diangkut dengan motor gerobak atau kijang pick up untuk dikumpulkan di
Bab II - 40 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
TPS terdekat atau langsung di bawa ke Pool (Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan
dan Pertamanan).
c) Mekanisme penanganan sampah pasar, terminal dan pusat perkantoran.
Sampah terminal, pusat perkantoran ditangani oleh unit pengelola yang
bersangkutan sampai proses pengumpulan di TPS/Container. Khusus sampah
pasar sejak tahun 2006 Pengelolaan Sampah Pasar telah dikelola oleh PD Pasar
Jaya (diserahkan kepada Pihak ke III) untuk meningkatkan partisipatif
masyarakat atau pedagang-pedagang. Untuk proses pengangkutannya ke TPA
dilakukan oleh Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Pewadahan Sampah
Pewadahan merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik
individu maupun komunal. Timbulan sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah
ditempatkan dalam suatu wadah tertentu. Wadah-wadah sampah yang digunakan di
Kota Bogor diletakkan di permukiman, tempat-tempat umum dan daerah komersial.
Jenis Pewadahan di Kota Bogor
Individual (perorangan)
Wadah individual adalah wadah yang digunakan oleh masing-masing rumah
tangga di permukiman, kantor serta toko-toko. Wadah ini terbuat dari berbagai
bahan, ada yang bersifat permanen berupa pasangan batu bata, drum, dan ada
pula yang tidak permanen berupa tong plastik, keranjang anyaman bambu, dan
ban karet.
Komunal
Wadah sampah komunal banyak terdapat dibeberapa perumahan, bersifat
permanen dan terbuat dari pasangan batu bata.
Jalan, taman dan fasilitas umum.
Wadah sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Bogor berupa tong sampah yang terbuat dari drum, fibre, dan HDPE yang
diletakkan di jalan-jalan protokol untuk memudahkan pejalan kaki membuang
sampah pada tempatnya, taman, dan fasilitas umum lainnya.
Pengumpulan Sampah
Sistem ini merupakan proses pengumpulan sampah dari pewadahan menuju
pemindahan atau pembuangan akhir. Sistem atau pola pengumpulan di Kota Bogor:
Pengumpulan Individual langsung
Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap
bangunan/sumber sampah untuk dibuang ke TPA. Pola individual langsung ini
menggunakan kendaraan truk sampah, arm roll atau dump truk
Pola Individual tidak langsung
Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap
sumber sampah kemudian diangkut/dipindahkan ke tempat pembuangan
Bab II - 41 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
sementara (TPS) atau transfer depo dengan menggunakan gerobak sampah,
selanjutnya diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Pola Komunal langsung
Pengumpulan dilakukan sendiri oleh sumber sampah ke TPS komunal yang telah
disediakan, selanjutnya truk sampah akan mendatangi titik pengumpulan untuk
dipindahkan dan diangkut ke TPS atau transfer depo kemudian ke TPA.
Pola Komunal tidak langsung
Pengumpulan sampah umunya dilakukan sendiri oleh masing-masing sumber
sampah ke tempat-tempat yang telah disediakan atau langsung ke gerobak
sampah yang ada pada titik-titik pengumpulan komunal. Selanjutnya petugas
kebersihan akan mengangkut sampah dengan gerobak sampah untuk
dipindahkan ke TPS/ Transfer Depo sebelum dibuang/diangkut ke TPA.
Pemindahan Sampah
Pola pemindahan sampah yang dilakukan meliputi beberapa cara:
Sistem Container
Sistem ini dilakukan dengan menempatkan container di lokasi-lokasi strategis
yang ada. Container yang sudah penuh diangkut ke TPA dengan menempatkan
container kosong di lokasi semula.
Sistem door to door
Sistem ini dilakukan dengan menggunakan truk sampah yang mengadakan
perjalanan keliling lingkungan disertai oleh 3-4 orang petugas untuk menaikkan
sampah dari tempat pewadahan ke atas truk.
Sistem Transfer Depo
Sistem ini dilakukan dengan dua tahap pengangkutan. Pertama sampah dari
lingkungan atau rumah tangga dikumpulkan oleh tenaga pengumpul setempat
dengan menggunakan gerobak-gerobak sampah yang beroperasi akan
berkumpul di suatu tempat khusus yang digunakan sebagai pemindahan sampah
(transfer depo) selanjutnya dari tempat ini sampah akan diangkut oleh truk
sampah untuk dibuang ke TPA.
Sistem TPS
Sistem ini dilakukan dengan menyediakan tempat pembuangan sampah
yang bersifat sementara (TPS). TPS umumnya merupakan tempat pengumpulan
sampah yang berasal dari pewadahan yang diangkut oleh gerobak sampah
secara periodik. Sampah yang berada dalam TPS akan diangkut oleh truk sampah
untuk dibuang ke TPA.
Pengangkutan Sampah
Kegiatan pengangkutan dilakukan oleh armada/truk yang dimilki oleh DKP. Jenis
pengangkutan yang digunakan dalam pengangkutan ini adalah Dump Truck dan Arm
Bab II - 42 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Roll Truck kapasitas 6 m3, digunakan melayani wilayah pemukiman dan wilayah
pasar. Jumlah ritasi pengangkutan sampah rata-rata 2-3 rit/hari.
Pola pengangkutan sampah yang dilakukan dengan sistem pemindahan (transfer
depo). Dimana kendaraan pengangkut sampah langsung menuju lokasi
pemindahan/transfer depo kemudian langsung dibuang ke TPA
Pola pengangkutan sampah dengan sistem container. Dimana kendaraan (arm
roll truk) langsung menuju titik container untuk mengambil container yang
berisi sampah yang sebelumnya sudah meninggalkan container yang kosong
kemudian langsung dibuang ke TPA.
Pola pengangkutan sampah dengan sistem door to door dengan truk, dimana
truk pengangkut sampah langsung menuju sumber sampah.
Pola pengangkutan sampah dengan sistem door to door dengan gerobak,
kemudian armada pengangkut sampah langsung menuju titik lokasi
penempatan gerobak (TPS).
Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
Pemerintah Kota Bogor, sampai dengan saat ini masih memanfaatkan Tempat
Pengolahan Akhir (TPA) berlokasi di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten
Bogor yang berjarak ± 25 km dari pusat kota, dengan luas total lahan ± 13,6 Ha,
dengan luas lahan efektif untuk pemusnahan dan pengelolaan sampah hanya ± 9,8
Ha, serta ± 3,8 Ha dari lahan yang tersedia terpakai untuk pembangunan sarana dan
prasarana penunjang.
TPA Galuga pada awalnya dioperasikan dengan menggunakan metode controlled
landfill. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bau yang ditimbulkan, berkembang
biaknya binatang pengerat dan lalat serta juga mengurangi terbentuknya
timbulan leachate akibat air hujan yang masuk dalam lahan timbunan sampah.
Sementara untuk mengalirkan limbah cair/air lindi dari timbunan sampah tersebut
telah dibuat saluran drainase lindi (pipa) yang bermuara ke kolam leachate. Air lindi
tersebut seterusnya dinormaliasasikan dalam kolam leachate sebelum dialirkan ke
badan air penerima. Namun seiring dengan perjalanan waktu karena keterbatasan
sarana dan prasarana serta biaya maka pengoperasian TPA saat ini dilakukan secara
open dumping.
Bab II - 43 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel 2.13 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan
INPUT USER INTERFACE PENGUMPULAN SETEMPAT
PENAMPUNGAN SEMENTARA
(TPS)/3R
PENGANGKUTAN (SEMI) PENGOLAHAN
AKHIR TERPUSAT
DAUR ULANG/PEMBUANGA
N AKHIR
Sampah Rumah Tangga
Bank Sampah
Gerobak Sampah
Motor Sampah
TPS
TPS 3R
Truk Sampah
Biopori
TPA
Lahan Terbuka
Daur Ulang
Kompos
Organik
An Organik
Residu
Tong/kantung Sampah
Bak Sampah
A
B
D
E
F
E
G
Bab II - 44 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
INPUT USER INTERFACE PENGUMPULAN SETEMPAT
PENAMPUNGAN SEMENTARA
(TPS)/3R
PENGANGKUTAN (SEMI) PENGOLAHAN
AKHIR TERPUSAT
DAUR ULANG/PEMBUANGA
N AKHIR
Sampah Jalanan
Sungai
Sampah Jalanan
Pemulung Pengumpul
TPS Penyapu
Pengumpul Pencacah
TPA
Truk Sampah
Residu
TPA Truk Sampah Sampah Pasar
H
I
J
Tabel 2.14 Timbulan Sampah Per Kecamatan di Kota Bogor
Kecamatan Jumlah Penduduk Volume Timbulan Sampah
(data tahun 2013) (%) (m3/hari)
Bogor Utara 182.615 18 317
Bogor Selatan 191.468 19 332
Bogor Barat 224.963 22 390
Bogor Timur 100.517 10 174
Bogor Tengah 103.719 10 180
Tanah Sareal 209.737 21 364
Jumlah 1.013.019 100 1.756
Tabel 2.15 Cakupan Akses & Sistem Layanan Persampahan Per Kecamatan di Kota Bogor
Kecamatan 3R Volume Sampah
yang terangkut ke
TPA
Total
(%) (m3) (%) (m3) (%) (m3)
Bogor Utara 9,8 8 51 4,1
60,8 12,1
Bogor Selatan 44,04 35,95 38 13,7 82,04 49,65
Bogor Barat 6,12 5 51 2,6 57,12 7,6
Bogor Timur 16,83 13,74 54 7,4 70,83 21,14
Bogor Tengah 0 0 76 0 76 0
Tanah Sareal 23,19 18,93 48 9,1 71,19 28,03
Bab II - 47 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel 2.16 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan
No
Jenis Prasarana /
Sarana
Satuan
Jumlah/
luas
total
terpakai
Kapasitas /
daya tampung* Ritasi
/hari
Kondisi Keterangan**
M3 Baik Rusak
ringan
Rusak
Berat
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viiii) (ix) (x)
1 Pengumpulan Setempat
- Gerobak unit 596 1 – 1.5 1 – 3 30 290 276
- Becak/Becak Motor Unit 58 2 2 47 1 20
- Kendaraan Pick Up
unit 16
3 - 4 2 13 1 2
2 Tempat Penampungan
Sementara (TPS)
- Bak sampah (beton/kayu/fiber)
unit 482 1 – 20 1 – 2 482
- Container unit 6 - 8 2 – 3
- Transfer Stasiun unit 10 1 6 3
- SPA (Stasiun Peralihan Antara)
unit
1
2,5 ha - - - - Rencana lokasi
di Ciluar
3. Pengangkutan
- Dump Truck unit 102 8 - 10 2 73 20 9 102 dump
truck (9 rusak,
20 kurang
baik) dan 36
arm roll (9
rusak, 4
kurang baik)
- Arm Roll Truck unit 36 6 - 8 2 - 3 23 4 9
- Compactor Truck unit 2
6 (besar)
2 2
4 Pengolahan Sampah
- Sistem 3R unit 12 12 12 - -
- Incinerator unit - 20 - 24 - - - 2
5 TPA/TPA Regional
Konstruksi:lahan urug
Bab II - 48 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
No
Jenis Prasarana /
Sarana
Satuan
Jumlah/
luas
total
terpakai
Kapasitas /
daya tampung* Ritasi
/hari
Kondisi Keterangan**
M3 Baik Rusak
ringan
Rusak
Berat
saniter/lahan urug
terkendali/ penimbunan
terbuka
Operasional:lahan urug
saniter/lahan urug
terkendali/penimbunan
terbuka
- Luas total TPA yg terpakai
Ha 41.3 - √
- Luas sel Landfill Ha 9.2 -
- Daya tampung TPA (M3/hari) -
6 Alat Berat
- Bulldozer unit 1 - 1
- Whell/truck loader unit 1 - 1
- Excavator / backhoe unit 11 - 4 4 3
- Truk tanah unit
7 IPL: Sistem
kolam/aerasi/…..
Hasil pemeriksaan lab
(BOD dan COD):
- Efluen di Inlet - Efluen di Outlet
Bab II - 49 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.9 Peta Cakupan Layanan Persampahan
Bab II - 50 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
2) Kelembagaan dan Peraturan
Kelembagaan
Pengelolaan persampahan di Kota Bogor dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Bogor. Kewajiban dinas tersebut di bidang persampahan meliputi
pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan di sumber timbulnya sampah, pemindahan
ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga pengelolaan di Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) yaitu di TPA Galuga, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten
Bogor.
Pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bogor, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
juga melibatkan beberapa instansi serta pihak terkait dalam mengoptimalisasikan
pelaksanaannya. Beberapa instansi tersebut yakni PD Pasar Pakuan Jaya, BPLHD,
Kecamatan, dan Kelurahan Kota Bogor. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur
organisasi instansi yang terkait dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yakni:
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. Adapun tugas pokok tersebut telah
dijelaskan pada kelembagaan untuk sub sektor Air Limbah Domestik Gambar 2.7. Selain
itu, UPTD Pengolahan Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor
dapat dilihat pada Gambar 2.8.
PD Pasar
Peraturan Walikota Bogor No. 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor menegaskan bahwa PD Pasar Pakuan
Jaya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dan
penyewaan sarana dan prasarana pasar seperti tempat berdagang, perparkiran, tempat
bongkar muat, pengelolaan kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya
yang terkait dengan penyelenggaraan pasar. Dimana, dalam menjalankan usahanya, PD
Pasar Pakuan Jaya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana
PD Pasar Pakuan Jaya;
b Penataan dan pengelolaan PD Pasar Pakuan Jaya beserta fasilitasnya;
c Pembinaan pelaku usaha di PD Pasar Pakuan Jaya;
d Penciptaan kelancaran distribusi barang dan jasa;
e Memberikan pelayanan jasa pelayanan pasar kepada masyarakat;
f Menjadikan PD Pasar Pakuan Jaya mampu mengembangkan diri sesuai tugas,
sehingga menambah pendapatan daerah secara langsung dan atau tidak langsung;
g Membuat laporan penyelenggaraan tugas secara transparan, akun tabel dan
bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik;
h Menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya;
Bab II - 51 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
i Mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi laba yang telah diaudit sebagai
bentuk transparansi kepada publik.
Pada Peraturan Walikota tersebut juga ditegaskan bahwa PD Pasar Pakuan Jaya
mengemban fungsi sosial sebagai pendorong dan penciptaan stabilitas harga dan
ketersediaan bahan pokok. Sedangkan struktur organisasi PD Pasar Pakuan Jaya yakni
terdiri dari:
A. Direktur Utama yang membawahkan:
1. Direktur Umum yang membawahkan:
a. Bagian Administrasi yang membawahkan:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Hubungan Hukum dan Kehumasan
b. Bagian Keuangan yang membawahkan:
1) Sub Bagian Anggaran dan Retribusi
2) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
2. Direktur Operasional yang membawahkan:
a. Bagian Usaha Jasa yang membawahkan:
1) Sub Bagian Pemasaran dan Pengembangan Usaha
2) Sub Bagian Pemberdayaan Pedagang
b. Bagian Teknik dan Penertiban yang membawahkan:
1) Sub Bagian Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi
2) Sub Bagian Penertiban, Keamanan, dan Kebersihan
3. Kepala Pasar
B. Satuan Pengawasan Intern (SPI)
BPLH
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan
di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bab II - 52 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.10 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Perundang-undangan
Berikut adalah beberapa regulasi terkait pengelolaan sampah di Kota Bogor:
1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
4) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
5) Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah;
6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Pokok Pikiran dalam Regulasi Daerah Perda No 9 Tahun 2012
Dalam mengelola sampah, Kota Bogor mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut tidak hanya menjelaskan ketentuan-
ketentuan umum, azas dan tujuan, serta ruang lingkup dalam pengelolaan sampah,
namun juga menetapkankebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah serta tugas,
wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, Perda tersebut juga
mengatur pengelolaan sampah beserta penyelenggaraannya, hak, kewajiban, dan
tanggung jawab masyarakat serta pelaku usaha, mekanisme pengelolaan sampah,
perizinan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, retribusi pelayanan
Bab II - 53 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
persampahan/kebersihan, pembiayaan dan kompensasi, peran masyarakat, penyelesaian
sengketa, pengawasan dan pengendalian, larangan beserta sanksi admisnistratif, dan
ketentuan-ketentuan lainnya.
Berdasarkan Perda tersebut, kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang
disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yakni memuat arah kebijakan
pengurangan dan penanganan sampah, serta program pengurangan dan penanganan
sampah. Kemudian, juga ditetapkan dalam Perda tersebut, bahwa Pemerintah daerah
dalam melakukan penyusunan rencana pengurangan dan penanganan sampah harus
memuat beberapa hal utama, yakni:
1. Target pengurangan sampah;
2. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah
mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
3. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
4. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan
masyarakat;
5. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam
memenuhi kebutuhan pengguna daur ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir
sampah.
2.3.3. Profil Sanitasi pada Sub Sektor Drainase Perkotaan
Kota Bogor dilewati dua buah sungai yang besar yaitu Sungai Ciliwung di sebelah Timur dan
sungai Cisadane di sebelah Barat. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan banjir lokal
sistem drainase yang ada cenderung untuk langsung mengarahkan pembuangan akhir pada
kedua sungai tersebut yang dasar sungainya berada jauh lebih rendah dari dataran kota. Di
Kota Bogor sama halnya dengan Kota lain yang mengalami perkembangan, banyak terjadi
perubahan fungsi saluran, dari semula saluran irigasi menjadi saluran drainase. Saluran
drainase berfungsi membuang air ke badan air tetapi sebaliknya saluran irigasi berfungsi
mambawa air ke daerah pertanian, artinya secara karakter fisik luas penampang basah pada
saluran irigasi semakin hilir semakin sempit bahkan habis, karena airnya terbagi habis ke
sawah-sawah. Meskipun demikian saluran irigasi masih banyak terdapat di Kota Bogor.
Berikut ini digambarkan skema tata air dan peta jaringan drainase di Kota Bogor :
Bab II - 54 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.11 Skema Jaringan Tata Air di Kota Bogor
(Sumber Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air)
Bab II - 55 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.12 Skema Jaringan Tata Air di Kota Bogor
(Sumber Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air)
Bab II - 56 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
1) Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan
Beberapa wilayah di Kota Bogor masuk dalam daerah rawan banjir. Penyebab utama
permasalahan yang terkait dengan hal ini dikarenakan kondisi sistem drainase di kota
Bogor saat ini, yaitu antara lain :
- Belum terintegrasinya sistem drainase satu wilayah dengan wilayah lain
disekitarnya.
Karakteristik topografi Kota Bogor sangat variatif, dimana hampir 90 %
merupakan lahan pedataran dengan kemiringan relatif landai hingga lereng agak
curam dengan keterbatasan kapasitas tampung dan laju aliran sistem drainase yang
ada.
Masih terbatasnya prasarana drainase mikro dan tidak berfungsinya sistem drainase
yang ada, diindikasikan dengan munculnya areal rawan permasalahan genangan
banjir & rawan longsor dengan penyebaran seperti terlihat pada peta zona drainase
terlampir. Elevasi dasar saluran drainase pada wilayah bagian Tenggara dan wilayah
bagian Utara kota Bogor posisinya lebih rendah terhadap permukaan dasar sungai
alami.
- Meningkatnya intensitas curah hujan
Karakteristik iklim di Kota Bogor dicirikan dengan angka curah hujan setiap tahunan
cukup besar yaitu berkisar antara 3.500 – 5.000 mm, dimana selama perioda
meningkatnya angka curah hujan (yaitu antara bulan Desember sampai dengan
bulan Januari) seringkali terjadi peningkatan debit limpasan air permukaan.
Akumulasi debit limpasan permukaan akibat meningkatnya intensitas curah hujan
yang berasal dari bagian hulu dan tengah yang langsung terkonsentrasi masuk
kedalam areal cekungan atau wadah buangan alami seringkali menimbulkan
terjadinya luapan dan genangan banjir pada areal cekungan dan lahan yang
elevasinya relatif rendah di bagian hilir.
- Pendangkalan dan penyempitan jaringan drainase makro.
Penurunan kapasitas saluran drainase alamiah, umumnya terjadi akibat
meningkatnya laju erosi permukaan dan sedimentasi pada alur sungai yang relatif
landai sehingga menimbulkan masalah pendangkalan dan penyempitan berlangsung
relatif cepat menyebabkan penyusutan penampang alir saluran. Kapasitas prasarana
jaringan drainase yang sudah ada umumnya masih kurang berfungsi efektif
menampung sementara dan mengalirkan kelebihan air.
Kondisi demikian juga disebabkan kurangnya efektifnya kegiatan antisipasi O&P
jaringan irigasi dan drainase.
- Berubah fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase
Perubahan penggunaan lahan yang sangat signifikan dari budidaya kawasan
pertanian, menjadi budidaya kawasan perkotaan dan permukiman / perumahan.
Seringkali saluran irigasi yang seharusnya dimanfaatkan sebagai penyuplai air pada
areal persawahan berubah fungsi menjadi saluran drainase permukiman dan
drainase jalan. Karena sistem jaringan irigasi dan drainase tersebut saling
terkoneksi, kondisi demikian menyebabkan efektifitas fungsi dan kapasitas
Bab II - 57 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
pelayanan saluran irigasi dan drainase di wilayah-wilayah Kota dan Kabupaten
Bogor menjadi berkurang.
- Mix Drain,
Terjadi akibat penyimpangan perilaku pengelolaan sampah dan limbah serta
penggunaan lahan yang keliru diperkotaan/areal pemukiman yang padat penduduk
dan pusat kegiatan perdagangan/pasar tradisionil, sehingga membebani kapasitas
normal saluran drainase sehingga harus berfungsi sebagai wadah buangan limpasan
air hujan maupun limbah domestik dan sampah padat.
Kondisi demikian mendorong terjadinya alih fungsi bangunan-bangunan penyuplai air
(seperti pintu air dan saluran irigasi) menjadi saluran drainase sehingga cenderung
berdampak pada terjadinya permasalahan semakin menurunnya potensi ketersediaan
debit andalan pada sumber air permukaan maupun air tanah, terutama selama perioda
berkurangnya curah hujan (musim kemarau). Berikut data genangan yang ada di Kota
Bogor.
Tabel 2.17 Kondisi Wilayah Genangan di Kota Bogor
No Lokasi Genangan
Wilayah Genangan Infrastruktur*
Luas Ketinggi
an Lama
Frekuensi
Penyebab***
Jenis Keterangan**
(Ha) (M) (jam
/hari) (kali
/tahun)
1 Kec. Bogor Utara 19 0,3 – 0,4 1-2 >2 Luapan sungai ciparigi, Sungai Ciluar, dan Sungai
Cibuluh
Sal. Primer
2 Kec. Bogor Timur 2 0,3 – 0,4 1-2 >2 Luapan Sungai Ciliwung Sal. Primer
3 Kec. Bogor Selatan 2 0,3 – 0,4 1-2 >2 Luapan Sungai Cisadane Sal. Primer
4 Kec. Bogor Barat 6 0,3 – 0,4 1-2 >2 Luapan sungai cisadane,
Limpasan air permukaan, sal primer dan sal. sekunder
Sal Primer &
Sal Sekunder
Dimensi kurang
besar
5 Kec. Bogor Tengah 4 0,3 – 0,4 1-2 >2 Luapan sungai cisadane dan sal. ciranjang
Sal Primer Dimensi kurang besar
6 Kec. Tanah Sereal 19 0,3 – 0,4 1-2 >2 Saluran primer, sekunder, dan tersier
Saluran primer,
sekunder, dan tersier
Dimensi kurang besar
*) Infrastruktur dapat terdiri dari saluran drainase (primer dan sekunder) ataupun bangunan pelengkap. Infrastruktur yang terdapat di dalam kawasan genangan.
**) Dapat berupa informasi terkait panjang saluran, kapasitas pompa, luas kolam retensi dll yang terdapat di dalam kawasan genangan
***) Merupakan indikasi penyebab dari timbulnya genangan. Indikasi penyebab dapat berasal dari dalam kawasan atau dapat berasal dari luar kawasan namun masih dalam satu sistem drainase.
Bab II - 59 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
2) Sistem dan Infrastruktur
Sistem Drainase
Wilayah Kota Bogor terdiri atas jaringan-jaringan drainase yang rumit (Gambar 2.12).
Beberapa di antaranya adalah jaringan saluran drainase yang secara hidrolik berdiri
sendiri namun terdapat jaringan saluran drainase yang saling berhubungan satu sama
lain. Selain itu masih terdapat pula jaringan irigasi yang mempunyai fungsi berbeda
dengan jaringan drainase. Dalam mempermudah penanganan sistem drainase untuk
perencanaan dan pengelolaan, maka sistem drainase lokal telah dikelompokkan menjadi
15 Zona Drainase (Gambar 2.15), Pengelompokan didasarkan atas kesamaan daerah
dipandang dari sudut topografi, saluran atau sungai pembatas yang ada, dan daerah
aliran sungai tertentu sebagai saluran makro dari jaringan drainase. Pembagian Zona
Drainase tersebut adalah sebagai berikut:
- Zona Drainase 1 (Cisindangbarang)
Zona Drainase 1 terletak di bagian Utara Kota Bogor, tepatnya di Kecamatan
Bogor Barat. Zona Drainase 1 terdapat dalam sub DAS Cisindangbarang yang
bermuara ke Sungai Cisadane dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai
Cisadane.
- Zona Drainase 2 (Ciomas)
Zona Drainase 2 terletak di bagian Barat Kota Bogor, tepatnya di Kecamatan
Ciomas. Zona Drainase 2 terdapat dalam sub DAS Ciomas dan masuk dalam
Satuan Wilayah Sungai Cisadane.
- Zona Drainase 3 (Cisadane Tengah)
Zona Drainase 3 terletak di bagian Tengah Kota Bogor, tepatnya di sepanjang
Sungai Cisadane. Zona Drainase 3 terdapat dalam sub DAS Cisadane dan masuk
dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.
- Zona Drainase 4 (Cipinanggading)
Zona Drainase 4 terletak di bagian barat daya Kota Bogor, tepatnya di daerah
aliran Sungai Cipinanggading. Zona Drainase 4 terdapat dalam sub DAS Cisadane
dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.
- Zona Drainase 5 (Cirancamaya)
Zona Drainase 5 terletak di bagian Selatan Kota Bogor, tepatnya di bagian hulu
daerah aliran Sungai Cisadane. Zona Drainase 5 terdapat dalam sub DAS
Cisadane dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane
- Zona Drainase 6 (Cipaku)
Zona Drainase 6 terletak di bagian Selatan Kota Bogor, tepatnya di bagian hulu
daerah aliran Sungai Cisadane. Zona Drainase 6 terdapat dalam sub DAS
Cisadane dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.
- Zona Drainase 7 (Cikeumeuh)
Zona Drainase 7 terletak di bagian Utara Kota Bogor, tepatnya di bagian hulu
daerah aliran Cengkareng Flood way. Zona Drainase 7 terdapat dalam sub DAS
Cengkareng Flood Way dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.
Bab II - 60 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
- Zona Drainase 8 (Cikompa)
Zona Drainase 8 terletak di bagian Utara Kota Bogor, tepatnya di bagian hulu
daerah aliran Cengkareng Flood way. Zona Drainase 8 terdapat dalam sub DAS
Cengkareng Flood Way dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.
- Zona Drainase 9 (Cigede)
Zona Drainase 9 terletak di bagian Utara Kota Bogor, tepatnya di Kecamatan
tanah Sereal. Zona Drainase 9 terdapat dalam sub DAS Cengkareng Flood Way
dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane
- Zona Drainase 10 (Cipakancilan)
Zona Drainase 10 terletak di bagian Utara Kota Bogor, tepatnya di Kecamatan
tanah Sereal. Zona Drainase 10 terdapat dalam sub DAS Cengkareng Flood Way
dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.
- Zona Drainase 11 (Ciliwung Tengah)
Zona Drainase 11 terletak di sepanjang Sungai Ciliwung Kota Bogor, tepatnya di
Kecamatan tanah Sereal dan Bogor Timur. Zona Drainase 11 terdapat dalam
Satuan Wilayah Sungai Ciliwung.
- Zona Drainase 12 (Ciseuseupan)
Zona Drainase 12 terletak di bagian hulu Sungai Ciliwung, tepatnya di
Kecamatan Bogor Timur. Zona Drainase 12 terdapat dalam Satuan Wilayah
Sungai Ciliwung.
- Zona Drainase 13 (Ciparigi)
Zona Drainase 13 terletak di bagian Utara Kota Bogor. Zona Drainase 13
terdapat dalam Satuan Wilayah Sungai Ciliwung.
- Zona Drainase 14 (Cibuluh)
Zona Drainase 14 terletak di bagian Utara Kota Bogor. Zona Drainase 14
terdapat dalam Satuan Wilayah Sungai Ciliwung.
- Zona Drainase 15 (Ciluar)
Zona Drainase 15 terletak di bagian Timur Kota Bogor. Zona Drainase 15
terdapat dalam Satuan Wilayah Sungai Ciliwung.
Bab II - 62 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Infrastruktur Drainase
Secara umum sistem drainase di Kota Bogor terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu
drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran
pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Bogor yang terdiri dari dua sungai
besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane yang mengalir dari arah Selatan ke Utara
serta beberapa sungai kecil seperti Sungai Cipakancilan, Sungai Cipinanggading, Sungai
Ciluar, Sungai Cikalibaru, Sungai Ciheuleut, Sungai Ciapus, Sungai Cisindangbarang,
Sungai Cigede Wetan, Sungai Cigede Kulon, Sungai Cileungsir, Sungai Cipalayangan,
Sungai Cibeureum, Sungai Cikaret, Sungai Cigenteng, Sungai Cinyangkokot, Sungai
Cileuwibangke, Sungai Cipaku dan Sungai Cijeruk. Saluran pembuangan mikro adalah
saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Pada akhirnya saluran ini
bermuara pada saluran makro yang dekat dengan saluran mikro tersebut
- Saluran
Dari kerapatan jaringan, saluran di Kota Bogor cukup rapat, bentang Kota Bogor
dari barat ke timur kurang lebih 13 km terdapat 137 (seratus tiga puluh tujuh) jalur
saluran yang membujur dari selatan ke utara dengan jumlah panjang mencapai ±
268 km. Dari jumlah tersebut, yang masih berkondisi baik secara fisik ± 80 %, akan
tetapi secara fungsi hanya saluran yang berada di Kecamatan Bogor Selatan dan
Kecamatan Bogor Timur yang masih mampu menampung aliran air, dan kedua
kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang posisi geografinya paling tinggi
diantara kecamatan-kecamatan lainnya, sedangkan saluran-saluran yang berada di
kecamatan lainnya telah dangkal dan sempit sehingga sering terjadi banjir limpasan
saat turun hujan.
- Bangunan Air
Bangunan air dalam hal ini adalah bangunan yang berfungsi dan sebagai prasarana
pengaliran air, antara lain bangunan bendung, bendungan, bangunan bagi,
bangunan sadap, bangunan terjun, bangunan pelimpah, gorong-gorong, jembatan,
bangunan talang dan lain sebagainya. Secara umum kondisi bangunan air masih
berfungsi dengan baik.
Berikut disajikan Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kota Bogor.
Tabel 2.18 Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kabupaten/Kota
No Jenis Prasarana /
Sarana
Satuan Bentuk Penam-pang
Saluran*
Dimensi Kondisi Frekuensi Pemeliharaa
n
(kali/ tahun)
B** H*** Ber-fungsi
Tdk berfungsi
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)
Saluran
1 - S. Primer Bogor Barat 29.200 m S.4 & Trapeisum
1m 1,2m V 12
- S. Sekunder Cidepit 5200 m S.4 &
Trapeisum
0,8m 1m V 12
- Saluran Tersier 12350 m S.4 0,6m 0,9m V 12
Bangunan Pelengkap
Bab II - 63 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
- Rumah Pompa -
- Pintu Air -
- Kolam retensi -
- Trash rack/ saringan sampah
-
2 - S. Primer Bogor Selatan 52.266 m S.4 & Trapesium
1m 1,2m V 12
- Saluran Sekunder m S.4 & Trapesium
0,8m 1m V 12
. Bangunan Pelengkap
- Rumah Pompa -
- Pintu Air -
- Kolam retensi -
- Trash rack/ saringan
sampah
-
3 - S. Primer Bogor Tengah 15.250 m S.4 &
Trapesium
1m 1,2m V 12
- Saluran Sekunder 3200 m S.4 & Trapesium
0,8m 1m V 12
- Saluran Tersier 500 m S.4 0,6m 0,9m V 12
. Bangunan Pelengkap
- Rumah Pompa -
- Pintu Air -
- Kolam retensi -
- Trash rack/ saringan sampah
-
4 - S. Primer Tanah Sereal 44.500 m V 12
- S. Sekunder Cidepit 5.330 m V 12
- Saluran Tersier 16.300 m V 12
Bangunan Pelengkap
- Rumah Pompa -
- Pintu Air -
- Kolam retensi 1 unit V
- Trash rack/ saringan sampah
-
5 - S. Primer Bogor Utara 48.150 m S.4 & Trapeisum
1m 1,2m V 12
- S. Sekunder 5200 m S.4 & Trapeisum
0,8m 1m V 12
- Saluran Tersier 8700 m S.4 0,6m 0,9m V 12
Bangunan Pelengkap
Bab II - 64 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
- Rumah Pompa -
- Pintu Air -
- Kolam retensi -
- Trash rack/ saringan sampah
-
6 - S. Primer Bogor Timur 11.600 m S.4 & Trapeisum
1m 1,2m V 12
- S. Sekunder 1.700 m S.4 & Trapeisum
0,8m 1m V 12
- Saluran Tersier 9.200 m S.4 0,6m 0,9m V 12
No Jenis Prasarana /
Sarana
Satuan Bentuk
Penam-pang
Saluran*
Dimensi Kondisi Frekuensi
Pemeliharaan
(kali/ tahun)
B** H*** Ber-fungsi
Tdk berfungsi
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)
Bangunan Pelengkap
- Rumah Pompa -
- Pintu Air -
- Kolam retensi -
- Trash rack/ saringan sampah
-
Keterangan:
*Bentuk penampang saluran: segi empat atau trapesium
**B:: lebar dasar saluran
***H: tinggi saluran
3) Kelembagaan dan Peraturan
Pengelolaan drainase di Kota Bogor tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air
secara menyeluruh termasuk saluran dan bangunan air. Sistem drainase di Kota Bogor
dikelola berdasarkan kewenangannya, meliputi Kewenangan Pengelolaan Pemerintah
Pusat, Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Propinsi, dan Kewenangan Pengelolaan
Pemerintah Kota. Kewenangan pengelolaan didasarkan pada peraturan yang ada,
meliputi:
a. Undang – Undang R.I Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan
perubahannya Undang – Undang R.I Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air
b. Undang – Undang R.I Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
c. Undang – Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Bab II - 65 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi
Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Pusat
Selain undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan daerah
yang mengatur pengelolaan sumber daya air, ada beberapa kesepakatan (MOU) dalam
pengelolaan sumber daya air antara lain: Kesepakatan bersama antara 3 (tiga) menteri,
3 (tiga) gubernur, 3 (tiga) bupati dan 4 (empat) walikota se wilayah JABODETABEK,
melalui nota kesepakatan bersama tanggal 12 Mei 2004 Nomor tentang Pelestarian dan
Pemulihan Situ se JABODETABEK.
Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Propinsi
Selain undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan daerah
yang mengatur pengelolaan sumber daya air, ada beberapa kesepakatan (MOU) dalam
pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah
Kabupaten/kota yaitu :
Kesepakatan bersama antara Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, UPTD BPSDA Wil. S.
Ciliwung-Cisadane, Dinas terkait di kabupaten dan kota tanggal 28 April 2004 nomor
tentang Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di wilayah kerja UPTD-
BPSDA WIL. S. Ciliwung-Cisadane.
Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Kota Bogor
Sesuai Peraturan Pemerintah – R.I Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom maka Kewenangan
Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Oleh karena itu yang menjadi
kewenangan Kabupaten/kota adalah yang bukan kewenangan Pemerintah maupun
Provinsi.
Sektor Drainase mempunyai banyak pemangku kepentingan, namun dapat
disederhanakan menjadi 3 pemangku kepentingan besar yaitu pemerintah, swasta dan
masyarakat. Para pemangku kepentingan menjalankan fungsinya seperti disajikan pada
tabel berikut:
Bab II - 66 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel 2.19 Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan drainase
perkotaan
Fungsi
PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemerintah
Kota Bogor Swasta Mayarakat
PERENCANAAN
Menyusun target pengelolaan drainase perkotaan skala
kab/kota
X
Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam
rangka pencapaian target
X
Menyusun rencana anggaran program drainase
perkotaan dalam rangka pencapaian target
X
Fungsi
PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemerintah
Kota Bogor Swasta Mayarakat
PENGADAAN SARANA
Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan X X
PENGELOLAAN
Membersihkan saluran drainase perkotaan X X X
Memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak X
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis
bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam
pengurusan IMB
X
PENGATURAN DAN PEMBINAAN
Menyediakan advis planning untuk pengembangan
kawasan permukiman, termasuk penataan drainase
perkotaan di wilayah yang akan dibangun
X
Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan
(sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer
X
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam
hal pengelolaan drainase perkotaan
X
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan
drainase perkotaan
X
MONITORING DAN EVALUASI
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian
target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota
X
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas
infrastruktur sarana pengelolaandrainase perkotaan
X
Bab II - 67 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas
layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta
mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase
perkotaan
X
Dilihat dari fungsi antara ketiga pemangku kepentingan maka sektor Drainase perkotaan
kebanyakan dikerjakan oleh pemerintah. Pemangku kepentingan lain yaitu swasta dan
masyarakat sangat minim menjalankan fungsi dalam pengelolaan Drainase perkotaan di
Kota Bogor.
Pemerintah yang berkewenangan dalam pengelolaan drainase di Kota Bogor dilakukan
oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima) serta Dinas Pengawasan
Pembangunan dan Permukiman (Wasbangkim), Kewajiban Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air mengelola drainase berupa drainase jalan, saluran primer, sekunder,
dan tersier beserta bangunan pelengkapnya, situ, dan kolam retensi, sedangkan Dinas
Pengawasan Pembangunan dan Permukiman mengelola drainase permukiman.
Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi instansi yang terkait dalam
pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, yakni:
- Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, mempunyai fungsi:
perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Bina Marga dan Sumber Daya Air;
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga dan Sumber
Daya Air;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
Pengelola drainase berupa drainase jalan, dilaksanakan oleh Bidang Pembangunan
dan Preservasi, sedangkan pengelolaan drainase sumber daya air berupa saluran
primer, sekunder, dan tersier beserta bangunan pelengkapnya, situ, dan Kolam
retensi, dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air.
Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sendiri terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perlengkapan.
Bab II - 68 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
c. Bidang Perencanaan dan pengawasan, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Kebinamargaan;
2. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber daya Air;
3. Seksi Pengendalian dan Pengujian Laboratorium.
d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III.
e. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan membawahkan:
1. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah III.
f. Bidang Sumber Daya Air membawahkan :
1. Seksi Sumber Daya Air Wilayah I;
2. Seksi Sumber Daya Air Wilayah II.
Gambar 2.15 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
- Dinas Pengawasan Pembangunan dan Permukiman
Dinas Wasbangkim mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di
bidang pengawasan bangunan dan permukiman. Adapun tugas pokok tersebut telah
dijelaskan pada kelembagaan untuk sub sektor Air Limbah Domestik Gambar 2.6
SUBBAG PERLENGKAPANSUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SUBBAG KEUANGAN
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONALSEKRETARIS
SEKSI PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN
KEBINAMARGAAN
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN WILAYAH I
SEKSI PRESERVASI JALAN
DAN JEMBATAN WILAYAH I
SEKSI SUMBER DAYA AIR
WILAYAH I
BIDANG PERENCANAANN DAN
PENGAWASAN
BIDANG PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
BIDANG PRESERVASI JALAN
DAN JEMBATANBIDANG SUMBER DAYA AIR
SEKSI PENGENDALIAN
PROGRAM DAN PENGUJIAN
LABORATORIUM
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN WILAYAH III
SEKSI PRESERVASI JALAN
DAN JEMBATAN WILAYAH III
SEKSI PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA AIR
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN WILAYAH II
SEKSI PRESERVASI JALAN
DAN JEMBATAN WILAYAH II
SEKSI SUMBER DAYA AIR
WILAYAH II
Bab II - 69 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
2.4. Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi
Area beresiko Kota Bogor disusun atas perpaduan antara Data Sekunder, persepsi SKPD dan
hasil studi EHRA. Ketiga angka resiko tersebut lalu dibobotkan dengan bobot 40% untuk data
sekunder, 20% untuk persepsi SKPD, dan 40 % untuk hasil studi EHRA.
Pembobotan tersebut lalu dibulatkan untuk mendapatkan area beresiko akhir yang akan dipakai
dalam Dokumen Pemutakhiran SSK tahun 2015. Dalam perjalanannya Kota Bogor sudah
mengikuti PPSP sejak tahun 2010 dan pada tahun tersebut menyusun buku putih sanitasi dan
dimutakhirkan tahun 2014. Pada tahun 2015 dilakukan pemutahiran dari ketiga dokumen
perencanaan sanitasi yaitu pemutakhiran SSK. Hasil pemutakhiran SSK tahun 2015 menjadi
perbandingan yang menarik dengan area beresiko tahun 2010. Berikut ini adalah pemetaan area
beresiko untuk air limbah domestic, persampahan dan drainase perkotaan.
2.4.1. Area Beresiko dan Permasalahan Sub Sektor Air Limbah Domestik
Dalam studi EHRA tahun 2014 terdapat 46 kelurahan yang beresiko tinggi dan sangat tinggi
untuk sektor air limbah dan menjadi wilayah prioritas dalam penanganan sektor air limbah.
Secara umum kecamatan bogor selatan adalah yang paling bermasalah dengan air limbah
jumlah area beresiko sangat tinggi terbanyak. Dari 46 tersebut terdapat 12 kelurahan
beresiko sangat tinggi yang dapat menjadi fokus prioritas utama.
Dalam penyusunan pemutakhiran SSK, data dari studi EHRA 2014 diolah dengan data
pendukung lainnya dalam instrument profil sanitasi sehingga kelurahan beresiko sangat tinggi
ada 4 kelurahan dan dapat dilihat pada gambar 2.16
Bab II - 70 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.16 Peta Area Beresiko Air Limbah (Hasil Instrumen Profil Sanitasi 2015)
Bab II - 71 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel 2.20 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik
NAMA KECAMATAN/KELURAHAN KATEGORI RESIKO
Kecamatan Bogor Selatan
Mulyaharja Rendah
Pamoyanan Tinggi
Ranggamekar Rendah
genteng Rendah
Kertamaya Tinggi
Rancamaya Tinggi
Bojongkerta Sangat Tinggi
Harjasari Rendah
Muarasari Tinggi
Pakuan Rendah
Cipaku Rendah
Lawang Gintung Tinggi
Batu Tulis Rendah
Bondongan Tinggi
Empang Tinggi
cikaret Tinggi
Kecamatan Bogor Barat
Pasir Mulya Tinggi
Pasir Kuda Tinggi
Pasir Jaya Tinggi
Gunung Batu Rendah
Loji Tinggi
Menteng Rendah
Cilendek Timur Tinggi
Cilendek Barat Tinggi
Sindang Barang Tinggi
Margajaya Tinggi
Balumbang Jaya Tinggi
Bab II - 72 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Situgede Rendah
Bubulak Rendah
Semplak Tinggi
Curug Mekar Tinggi
Curug Sangat Tinggi
Kecamatan Tanah Sareal
Kedung Waringin Rendah
Kedung Jaya Rendah
Kebon Pedes Tinggi
Tanah Sareal Rendah
Kedung Badak Rendah
Sukaresmi Tinggi
Sukadamai Rendah
Cibadak Tinggi
Kayumanis Tinggi
Mekarwangi Tinggi
Kencana Tinggi
NAMA KECAMATAN/KELURAHAN KATEGORI RESIKO
Kecamatan Bogor Tengah
Paledang Tinggi
Gudang Tinggi
Babakan Pasar Sangat Tinggi
Tegallega Sangat Tinggi
Babakan Tinggi
Sempur Tinggi
Pabaton Tinggi
Cibogor Tinggi
Panaragan Tinggi
Kebon Kelapa Tinggi
Ciwaringin Rendah
Bab II - 73 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Kecamatan Bogor Utara
Bantarjati Rendah
Tegalgundil Rendah
Tanah Baru Tinggi
Cimahpar Tinggi
Ciluar Tinggi
Cibuluh Tinggi
Kedung Halang Tinggi
ciparigi Tinggi
Kecamatan Bogor Timur
Sindangsari Tinggi
Sindangrasa Tinggi
Tajur Rendah
Katulampa Tinggi
Baranangsiang Rendah
sukasari Tinggi
Sumber : Analisis Instrumen Profil Sanitasi 2015
Berikut ini permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor.
Permasalahan yang paling mendasar dan paling prioritas yang dihadapi dalam
pengelolaan air limbah domestik.
No Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana
(user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan
akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis
A BABS :0,3% (659 KK)
B Akses terhadap jamban yang tidak layak: 17.37% (33155KK)
C
Sarana dan Prasarana untuk penyedotan lumpur tinja terbatas (4 truck
) dan masih rendahnya penyedotan lumpur tinja per tahun dengan
sistem on call
D Mengoptimalkan Laboratorium UPTD PAL yang ada
Bab II - 74 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel
2.21
Permasalahan Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik
2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-
undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
A Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah Domestik masih
dalam proses di DPRD
B Anggaran Pemerintah Kota terbatas dan masih memerlukan dana
pendampingan dari APBD Provinsi dan APBN
C Kesadaran masyarakat untuk menyambung ke Jaringan Perpipaan air
limbah masih rendah sehingga perlu Edukasi / Kampanye.
D
Sektor swasta yang terlibat dalam pengangkutan sedot tinja belum
memiliki izin dari pemerintah Kota Bogor, sehingga kesulitan dalam
Monitoring.
E Perubahan operator sedot lumpur tinja dari UPTD PAL DKP Kota
Bogor ke PDAM ..
2.4.2. Area Beresiko dan Permasalahan Sub Sektor Persampahan
Hampir seluruh wilayah Kota Bogor menjadi wilayah prioritas sektor persampahan,
dimana terdapat 62 kelurahan yang beresiko tinggi dan sangat tinggi untuk sektor
persampahan. Dari kesemua wilayah sangat tinggi ditemui diseluruh kecamatan di Kota
Bogor, namun yang terbanyak dimiliki oleh bogor selatan. Melihat hal ini maka prioritas
penanganan persampahan dapat difokuskan kepada kelurahan dengan hasil sangat
tinggi. Berikut ini informasi terkait area berisiko dan permasalahan yang dihadapi kota
dalam pengelolaan persampahan. Data dari EHRA 2014 dan data pendukung laiinnya
dianalisis menggunakan Instrumen Profil Sanitasi dan hasilnya dapat dilihat pada gambar
2.17.
E
Dalam Masterplan air limbah untuk pembangunan IPAL dan Jaringan
Perpipaan Skala Kota dari Embrio Paledang ke Kayu Manis belum dapat
di implementasikan karena kendala lahan, dana dan teknis.
F Dalam rangka Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal di perlukan
Uprating IPLT Tegal Gundil
G Masih ada penduduk di tepi sungai yang membuang air limbahnya
/saluran pembuangan limbahnya langsung masuk ke sungai
H
Kapasitas IPAL (skala kawasan) mampu melayani 600 SR, masih ada
idle capasity sebesar 207 SR dan sampai tahun 2015 baru tersambung
393SR.
I
Sampai dengan tahun 2015 sudah terdapat 52 KSM yang ikut
mengelola air limbah skala komunal, Kapastas KSM belum memadai
dalam pengelolaannya sehingga diperlukan penguatan kelembagaan
kepada KSM tersebut
Bab II - 75 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.17 Peta Area Beresiko Persampahan (Sumber Analisis Instrumen Profil Sanitasi 2015)
Bab II - 76 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel 2.22 Wilayah Prioritas Persampahan
NAMA KECAMATAN/KELURAHAN KATEGORI RESIKO
Kecamatan Bogor Selatan
Mulyaharja Tinggi
Pamoyanan Tinggi
Ranggamekar Tinggi
genteng Tinggi
Kertamaya Rendah
Rancamaya Rendah
Bojongkerta Sangat Tinggi
Harjasari Tinggi
Muarasari Tinggi
Pakuan Tinggi
Cipaku Tinggi
Lawang Gintung Rendah
Batu Tulis Tinggi
Bondongan Tinggi
Empang Tinggi
cikaret Tinggi
Kecamatan Bogor Barat
Pasir Mulya Rendah
Pasir Kuda Rendah
Pasir Jaya Tinggi
Gunung Batu Tinggi
Loji Rendah
Menteng Rendah
Cilendek Timur Tinggi
Cilendek Barat Tinggi
Sindang Barang Rendah
Margajaya Rendah
Balumbang Jaya Tinggi
Bab II - 77 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Situgede Tinggi
Bubulak Rendah
Semplak Tinggi
Curug Mekar Rendah
Curug Rendah
Kecamatan Tanah Sareal
Kedung Waringin Tinggi
Kedung Jaya Tinggi
Kebon Pedes Tinggi
Tanah Sareal Rendah
Kedung Badak Tinggi
Sukaresmi Tinggi
Sukadamai Rendah
Cibadak Rendah
Kayumanis Tinggi
Mekarwangi Tinggi
Kencana Tinggi
NAMA KECAMATAN/KELURAHAN KATEGORI RESIKO
Kecamatan Bogor Tengah
Paledang Rendah
Gudang Tinggi
Babakan Pasar Sangat Tinggi
Tegallega Tinggi
Babakan Tinggi
Sempur Tinggi
Pabaton Sangat Rendah
Cibogor Rendah
Panaragan Tinggi
Kebon Kelapa Tinggi
Ciwaringin Rendah
Bab II - 78 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Kecamatan Bogor Utara
Bantarjati Sangat Rendah
Tegalgundil Sangat Rendah
Tanah Baru Tinggi
Cimahpar Tinggi
Ciluar Tinggi
Cibuluh Rendah
Kedung Halang Rendah
ciparigi Tinggi
Kecamatan Bogor Timur
Sindangsari Rendah
Sindangrasa Tinggi
Tajur Rendah
Katulampa Tinggi
Baranangsiang Rendah
sukasari Tinggi
Sumber : Analisis Instrumen Profil Sanitasi 2015
Tabel 2.23 Permasalah Mendesak Persampahan
No Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis
A Pertumbuhan timbulan sampah tidak sebanding dengan pertumbuhan sarana dan prasarana
B Layanan sampah terangkut sebanyak 70 % dari total perhari 900 ton
C Jumlah truk angkut sampah belum maksimal dan masih terbuka
Bab II - 79 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
No Permasalahan Mendesak
2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
A Masyarakat belum semua paham tentang Peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan.
B Anggaran Pemkot terbatas dan masih memerlukan dana pendampingan dari APBD Provinsi dan APBN
C Edukasi / Kampanye masyarakat masih terasa minim, diperlukan penguatan agar masyarakat lebih siap dalam mereduksi sampah
2.4.3. Area Beresiko dan Permasalahan Sub Sektor Drainase Perkotaan
Berdasarkan studi EHRA 2014 dan data pendukung lainnya di analisis di instrumen profil
sanitasi dan hasilnya hampir seluruh wilayah Kota Bogor tidak memiliki masalah dengan
drainase, berikut ditampilkan peta area beresiko drainase pada Gambar 2.18
Lokasi permukiman yang padat yang berada di gang kesulitan dalam pengangkutan sampah ke TPS
D
Bank Sampah yang beroperasi baru 52 unit dan itupun belum beroperasi dengan optimal, masih diperlukan peranan masyarakat agar terjadi reduksi sampah di sumber sampah
E
TPA Galuga masih beroperasi dengan sistem open dumping (perlu revitalisasi menjadi sanitary control landfil ) dan lokasi nya jauh dan berada diluar kota Bogor yaitu Kabupaten Bogor
F Kondisi Geografi area TPA Galuga berada pada daerah rawan longsor
g Jumlah SPA dan TPST masih kurang
Bab II - 80 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Gambar 2.18 Peta Area Beresiko Drainase (Analisis Instrumen Profil Sanitasi 2015)
Bab II - 81 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel 2.24 Wilayah Prioritas Drainase
NAMA KECAMATAN/KELURAHAN KATEGORI RESIKO
Kecamatan Bogor Selatan
Mulyaharja Sangat Rendah
Pamoyanan Sangat Rendah
Ranggamekar Sangat Rendah
Genteng Rendah
Kertamaya Rendah
Rancamaya Rendah
Bojongkerta Rendah
Harjasari Rendah
Muarasari Rendah
Pakuan Tinggi
Cipaku Tinggi
Lawang Gintung Rendah
Batu Tulis Rendah
Bondongan Rendah
Empang Tinggi
Cikaret Tinggi
Kecamatan Bogor Barat
Pasir Mulya Rendah
Pasir Kuda Rendah
Pasir Jaya Rendah
Gunung Batu Rendah
Loji Rendah
Menteng Tinggi
Cilendek Timur Sangat Tinggi
Cilendek Barat Tinggi
Sindang Barang Rendah
Margajaya Rendah
Bab II - 82 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Balumbang Jaya Rendah
Situgede Tinggi
Bubulak Rendah
Semplak Sangat Tinggi
Curug Mekar Tinggi
Curug Tinggi
Kecamatan Tanah Sareal
Kedung Waringin Rendah
Kedung Jaya Rendah
Kebon Pedes Rendah
Tanah Sareal Tinggi
Kedung Badak Tinggi
Sukaresmi Rendah
Sukadamai Rendah
Cibadak Tinggi
Kayumanis Tinggi
Mekarwangi Tinggi
Kencana Sangat Tinggi
NAMA KECAMATAN/KELURAHAN KATEGORI RESIKO
Kecamatan Bogor Tengah
Paledang Rendah
Gudang Rendah
Babakan Pasar Tinggi
Tegallega Rendah
Babakan Rendah
Sempur Tinggi
Pabaton Rendah
Cibogor Rendah
Bab II - 83 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Panaragan Tinggi
Kebon Kelapa Rendah
Ciwaringin Rendah
Kecamatan Bogor Utara
Bantarjati Rendah
Tegalgundil Rendah
Tanah Baru Rendah
Cimahpar Tinggi
Ciluar Sangat Tinggi
Cibuluh Tinggi
Kedung Halang Tinggi
ciparigi Tinggi
Kecamatan Bogor Timur
Sindangsari Rendah
Sindangrasa Rendah
Tajur Rendah
Katulampa Tinggi
Baranangsiang Rendah
sukasari Rendah
Sumber : Analisis Instrumen Profil Sanitasi 2015
Bab II - 84 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R
Tabel 2.24 Permasalahan Terkait Pengelolaan Drainase
2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan
Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta,
Komunikasi
A SDM untuk pengelolaan drainase masih belum mencukupi dan
memadai
B Minimnya alokasi anggaran untuk pengelolaan drainase
C Belum adanya Perda tentang pengelolaan drainase
D Lemahnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan saluran
drainase di lingkungan masing-masing
E Saluran drainase cenderung kurang terpelihara karena kurang
partisipasi warga.
No Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana
(user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-
pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis
A Badan air saluran tidak mampu menampung debit aliran
B Posisi/elevasi saluran pada umumnya berada lebih tinggi dari sawah
maupun permukiman.
C Semakin berkurangnya lahan untuk resapan air hujan karena
keterbatasan ruang terbuka hijau
D Kualitas air saluran menurun akibat tercemar limbah kawasan
permukiman, baik limbah cair maupun limbah padat (sampah)
E Sedimentasi tinggi
F Keterbatasan lahan untuk pembangunan saluran drainase.
g Belum ada sistem tata letak (outline plan) tali-tali air yang jelas arah
alirannya.