PEEMMEERRIINNTTAAHH ...Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan...
Transcript of PEEMMEERRIINNTTAAHH ...Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan...
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 1
BBAABB IIVVKKEEBBIIJJAAKKAANN PPEENNDDAAPPAATTAANN,, BBEELLAANNJJAA DDAANN PPEEMMBBIIAAYYAAAANN
DDAAEERRAAHH
Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) merupakan sasaran dan kebijakan daerah
dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan yang telah diatur di dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan daerah Provinsi Jawa Barat.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka KU-APBD Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2010 disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah, wajib dan
pilihan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dilengkapi dengan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. KU-APBD Tahun Anggaran 2009 memuat kebijakan
anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan
belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah untuk pembangunan daerah pada
Tahun Anggaran 2009, sebagaimana uraian berikut ini.
4.1. Pendapatan Daerah
4.1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi
menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, APBD merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 2
Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber
Daya Alam (SDA), dan Dana Alokasi Umum; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah
yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota,
Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan
pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan
Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun
waktu 6 tahun (2004-2009), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan
sebesar 21,01 %, sebagaimana Tabel 4.1. berikut ini.
Tabel 4.1Perkembangan Target dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004-2009
TahunTarget Realisasi
PAD Pertumbuhan PAD Pertumbuhan2004 2.028.447.055.208,00 2.846.800.734.938,37
2005 2.619.535.105.000,00 29,14 3.399.855.351.734,03 19,43
2006 3.399.855.351.734,03 29,79 3.748.404.050.807,05 10,25
2007 3.621.802.762.512,00 6,53 4.221.668.696.233,00 12,63
2008 4.055.119.336.950,00 11,96 5.359.737.536.223,00 26,96
2009 5.176.292.473.000,00 27,65 -
Rata-rata Per Tahun 21,01 17,32
Sumber : Perda APBD Tahun 2004 -2007 Realisasi/Perhitungan, Perda APBD Perubahan 2008, dan Perda APBD2009
Apabila di lihat dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2004-2008
rata-rata mengalami kenaikan sebesar 17,32% (Tabel 4.1.). Sedangkan apabila
dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan realisasi pendapatan yang dicapai pada
tahun yang sama memperlihatkan bahwa rata-rata terjadi di atas target artinya target
yang ditetapkan selalu dapat tercapai bahkan melampaui target. Ini dapat diartikan
bahwa sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali
dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 3
Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Jawa Barat dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 62,48% berarti
bahwa secara kemampuan fiskalnya sudah masuk dalam kategori cukup mampu (Tabel
4.2).
Tabel 4.2Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli DaerahDibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004 – 2008
Tahun Realisasi Pertumbuhan APBD Proporsi2004 2.846.800.734.938,37 4.712.887.298.214,09 60,402005 3.399.855.351.734,03 19,43 5.700.026.831.254,93 59,652006 3.748.404.050.807,05 10,25 6.048.094.310.215,05 61,982007 4.221.668.696.233,00 12,63 6.964.840.068.197,00 60,612008 5.359.737.536.223,00 26,96 7.685.340.067.215,13 69,74
2009*) 5.176.292.473.000,00 8.262.746.353.081,00Rata-rata Realisasi Per
Tahun 17,32 62,48Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008
Perubahan APBD, Tahun 2009 Perda tentang APBD (Murni)
Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi
Umum (DAU). Pendapatan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPh)
Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya, memiliki prospek yang
cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara
untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini
menunjukkan kecenderungan stagnasi memerlukan perhatian yang cukup serius dari
pemerintah daerah untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam.
DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari
kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu
yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan
sesuai undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya
diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka
daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya,
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 4
namun diharapkan Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai undang-
undang bersifat transparan.
Berdasarkan perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Barat
selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan persentase yang
menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Provinsi Jawa Barat dapat
dikategorikan mendekati kearah mampu atau mandiri. Sedangkan dana yang bersumber
dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2004 – 2008 untuk provinsi tidak ada.
Adapun perkembangan realisasi dana perimbangan selama tahun 2004 sampai dengan
tahun 2009 sebagaimana Tabel 4.3.
Tabel 4.3.Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009
Tahun Target Pertumbuhan(%) Realisasi Pertumbuhan
(%)2004 1.086.527.001.648,00 1.197.663.954.522,502005 1.105.886.415.308,26 1,78 1.220.120.700.066,00 1,882006 1.106.539.705.000,00 0,06 1.298.795.160.567,00 6,452007 1.522.066.853.000,00 37,55 1.756.094.284.825,00 35,212008 1.630.811.000.000,00 7,14 1.905.245.846.352,00 8,492009 1.763.254.316.000,00 8,12
Rata-rata Per-Tahun 10,93 13,01 Sumber : Perda Perhitungan APBD Tahun 2004 -2009
Perkembangan target dari dana perimbangan secara total selama kurun waktu 6
tahun terakhir (2004-2009) rata-rata pertumbuhannya per tahun adalah sebesar 10,93%.
Sementara perkembangan berdasarkan realisasi selama kurun waktu 2004-2008
menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,01%. Perkembangan target dari lain-lain
pendapatan yang sah secara total selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2007-2009) rata-
rata pertumbuhannya per tahun adalah sebesar 46,36%. Sementara perkembangan
berdasarkan realisasi selama kurun waktu 2007-2008 menunjukkan pertumbuhan rata-
rata sebesar 342,21% (Tabel 4.4. dan 4.5.). Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang
sah ini cukup sulit diperkirakan karena bergantung pada faktor eksternal (dana swasta
dan Pemerintah Pusat) sehingga perkiraan target dan realisasi cukup jauh perbedaannya.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 5
Tabel 4.4.Perkembangan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008Tahun Target Pertumbuhan
(%) Realisasi Pertumbuhan(%)
2004 - - - -
2005 - - - -
2006 - - - -
2007 6.000.000.000,00 - 30.497.150.788,00 -
2008 10.357.920.865,00 72,63 134.862.411.768,00 342,21
2009 12.437.647.000,00 20,08 - -Rata-rata pertahun 46,36 - 342,21
Sumber : Perda Perhitungan APBD Tahun 2004 -2009
Tabel 4.5.Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004 - 2008Tahun Pendapatan Pertumbuhan APBD Proporsi
2004 4.044.464.689.460,87 4.712.887.298.214,09 85,822005 4.824.888.265.545,84 19,30 5.700.026.831.254,93 84,652006 5.047.199.211.374,05 4,61 6.048.094.310.215,05 83,452007 6.008.260.131.846,00 19,04 6.964.840.068.197,00 86,272008 7.399.845.794.343,00 23,16 7.685.340.067.215,13 96,29
Rata-rata per Tahun 16,53 87,29Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan
APBD, Tahun 2008 Perda tentang APBD (Murni)
Perkembangan realisasi total pendapatan Provinsi Jawa Barat yaitu penerimaan
dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah dalam kurun waktu 2004-2008 mengalami peningkatan sebesar 16,53% per tahun
dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 87,29% per tahun sebagaimana tabel 4.4
tersebut di atas. Sedangkan apabila dilihat rata-rata proporsi realisasi antara PAD, Dana
Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah dalam
kurun waktu 2004-2008, secara berturut-turut sebesar 71,56%, 27,12%, dan 1,17%.
4.1.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan anggaran tahun 2010 untuk pendapatan daerah yang merupakan
potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya diarahkan
melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 6
dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan
daerah adalah :
1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan
Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan
Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi
secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan
pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai
upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian
dalam Dana Perimbangan;
Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan Dana Perimbangan.
4.1.3. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah
Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut diatas, maka
untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan (target)
pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2010 diuraikan strategi pencapaiannya
sebagai berikut :
I. Strategi pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :
a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi
penyesuaian tarif pungutan;
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 7
b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan
sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi
kewajibannya;
c. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan anggaran;
d. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan
masyarakat melalui drive thru, gerai samsat dan samsat mobile, layanan SMS,
dan printisan Banking System;
e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa
Kantor Bersama /samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001-
2000;
f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah
dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi
terhadap pendapatan daerah;
h. Optimalisasi pemberdayaan asset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan
Asli Daerah;
i. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan
fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan
daerah;
j. Melakukan kordinasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen
Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota dalam
operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta
mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.
II. Strategi pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui :
a. Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan PBB, PPH dan
BPHTB dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran
pajak;
b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber
daya alam bekerja sama dengan Kanwil Pajak sebagai dasar perhitungan
pembagian dana perimbangan keuangan;
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 8
c. Melakukan pembinaan dengan mengoptimalkan Tim Intensifikasi PBB, PPH dan
BPHTB dan memberikan insentif kepada Kabupaten/Kota yang menunjukan
kinerja baik;
d. Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas
dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi
pembagian yang sesuai dengan potensi;
e. Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen
Keuangan dan Panitia Anggaran DPR RI untuk mengupayakan peningkatan
besaran DAU.
4.2. Belanja Daerah
4.2.1. Perkembangan Belanja Daerah
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari
urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu
yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan
berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu
mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah,
prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada
prioritas utama pemabangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang
mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala
prioritas.
Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja
dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Perkembangan target alokasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 9
selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2004-2009) mengalami kenaikan sebesar 19,40%,
sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu 2004-2008
rata-rata mengalami peningkatan sebesar 15,84% sebagaimana Tabel 4.6.
Tabel 4.6.Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004-2009
Tahun Target Belanja Pertumbuhan% Realisasi Belanja Pertumbuhan
%2004 3.473.904.056.856,00 3.670.567.300.180,002005 4.131.439.788.522,15 18,93 4.309.282.267.306,84 17,402006 4.923.245.318.247,04 19,17 4.907.738.249.011,05 13,892007 5.272.083.679.606,84 7,09 5.341.625.971.385,00 8,842008 5.929.101.899.376,25 12,46 6.582.473.339.933,11 23,232009 8.262.578.445.826,00 39,36
Rata-rata Per Tahun 19,40 15,84 Sumber : Perda APBD Tahun 2004 -2009
Untuk rata-rata proporsi perkembangan realisasi alokasi belanja daerah terhadap
APBD sebesar 79,39% per tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7.Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Tahun 2004 - 2008
Dibandingkan dengan APBD Tahun 2004 – 2008
Tahun Belanja Pertumbuhan APBD Proporsi
2004 3.670.567.300.180,00 4.712.887.298.214,09 77,88
2005 4.309.282.267.306,84 17,40 5.700.026.831.254,93 75,60
2006 4.907.738.249.011,05 13,89 6.048.094.310.215,05 81,15
2007 5.341.625.971.385,00 8,84 6.964.840.068.197,00 76,69
2008 6.582.473.339.933,11 23,23 7.685.340.067.215,13 85,65
Rata-rata per Tahun 15,84 79,39Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008
Perubahan APBD
Sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah terbagi atas
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja
pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga. Perkembangan realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat selama
kurun waktu 5 tahun (2004-2008) rata-rata pertumbuhan per tahun belanja OPD
mengalami kenaikan sebesar 5,55%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik
sebesar 15,73% dan 36,16%, dan belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 10
34,24%. Sedangkan proporsi masing-masing belanja terhadap total belanja rata-rata per
tahun belanja OPD meningkat sebesar 27,14%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
naik sebesar 20,57% dan 21,12%, dan belanja tidak terduga naik sebesar 1,03%,
perkembangannya sebagaimana Tabel 4.8.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 11
Tabel 4.8.Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2004 - 2008
No Uraian 2004 2005 2006 2007 2008 2009Rata2
Pertumbuhanper Tahun (%)
Rata2Proporsi
per Tahun(%)
Belanja 3.670.567.300.180,00 4.309.282.267.306,84 5.118.814.954.732,31 5.341.625.971.385,00 6.582.473.339.933,11 8.262.578.445.826,00 15,94 81,571 Belanja Tidak
Langsung 2.166.410.076.421,50 2.711.595.944.207,00 3.348.434.419.612,94 3.898.896.674.253,00 4.797.818.445.160,47 5.388.574.793.783,75 22,04 54,43
Belanja Pegawai 524.972.290.430,50 641.468.582.950,00 786.394.262.587,98 714.093.813.958,00 902.098.544.513,00 1.083.681.567.815,00 15,48 11,70
Belanja BagiHasil 920.653.685.803,00 1.138.599.366.767,00 1.261.370.961.840,00 1.347.805.024.981,00 1.638.998.184.500,00 1.842.907.237.500,00 15,73 20,57
Belanja Bantuan 649.887.246.188,00 862.514.990.460,00 1.214.859.623.384,74 1.820.080.144.813,00 2.206.721.716.147,47 2.371.985.988.468,75 36,16 21,12
Belanja Tidakterduga 70.896.854.000,00 69.013.004.030,00 85.809.571.800,22 16.917.690.501,00 50.000.000.000,00 90.000.000.000,00 34,24 1,03
2 BelanjaLangsung 1.504.157.223.758,50 1.597.686.323.099,84 1.770.380.535.119,37 1.442.729.297.132,00 1.784.654.894.772,64 2.874.003.652.042,25 5,55 27,14
Volume APBD 4.712.887.298.214,09 5.700.026.831.254,93 5.564.023.660.142,09 6.964.840.068.197,00 7.685.340.067.215,13 8.262.746.353.081,00 13,52
Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan APBD, Tahun 2009 Perda tentang APBD (Murni)
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 12
Bila memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak tahun 2004-2008 terlihat
bahwa dari tahun 2004 terjadi peningkatan yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun
pertumbuhannya hingga tahun 2006. Namun dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan
yang lebih intens dilakukan, dalam kurun waktu 2007-2008, terjadi kenaikan pertumbuhan
pendapatan yang cukup besar, rata-rata di atas 20%. Dengan komitmen akan lebih baik
memberikan pelayanan publik dan upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, pada tahun
2009, Pemerintah Jawa Barat optimis dapat mencapai target pendapatan daerah dengan
pertumbuhan di atas 20%. Capaian peningkatan pendapatan selama ini didukung oleh kondisi
ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi
dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun demikian, dengan mempertimbangkan
kondisi ekonomi makro dan regional tahun mendatang, diproyeksikan bahwa rata-rata kenaikan
pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi berada pada
kisaran 9%, secara lengkap disajikan pada Tabel 4.9. Untuk tahun 2010 diproyeksikan
peningkatan pendapatan sebesar 9,70% dibanding target tahun 2009 atau sebesar Rp. 7,626
trilyun.
4.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2010
disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari
input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat
daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran ke dalam program/kegiatan.
Kebijakan belanja daerah tahun 2010 diarahkan untuk mendukung pencapaian target
IPM 80, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM tahun 2007 baru sebesar 70,76,
diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM 80. Dengan
perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 80 ditargetkan
tercapai pada tahun 2015. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80
diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan
suprastruktur.
Kebijakan belanja daerah tahun 2010 diupayakan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:
1. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun
2010 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 13
(multi years), dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka melek Huruf dan
Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS).
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 5% dari total belanja daerah
untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka
peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur
dan terarah, yaitu:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor
(biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan
TUPOKSI OPD , yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi,
pengendalian & evaluasi, perencanaan, dan pengawasan;
c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program
pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD, program/kegiatan yang telah
menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat (committed budget), dan kegiatan
multi years yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada TA 2010.
4. Untuk mendukung percepatan pembangunan pada 2010, akan diupayakan alokasi anggaran
untuk bidang infrastruktur dan lingkungan hidup sebesar 17,5% serta untuk bidang
ekonomi sebesar 15%.
5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan
prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang
digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
6. Pemuatan kode rekening kegiatan-kegiatan yang sangat diperlukan dalam menunjang
upaya perbaikan kinerja aparatur dan kebutuhan-kebutuhan yang nyata seperti :
1). Kode rekening Insentif Berbasis Kinerja (IBK),
2). Kode rekening konsultasi dengan pakar khusus (misalnya pakar lingkungan hidup,
hukum, ekonomi, dan lain-lain),
3). Kode rekening konsultasi dengan instansi pusat,
4). Kode rekening alokasi dan pemanfaatan dana APBD secara kolateral tanpa agunan di
Bank untuk Usaha Kecil Menengah (UKM),
5). Kode rekening tunjangan hari besar keagamaan,
6). Kode rekening rekreasi tahunan bersama secara melembaga.
7. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan
memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 14
Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh
setiap pengguna anggaran tetap terukur.
8. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan, Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat akan merintis skema pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
melalui Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan ini adalah merupakan penugasan dari
Pemerintah Provinsi ke daerah (kabupaten/kota dan desa) untuk melaksanakan tugas
tertentu terutama dalam melaksanakan pembangunan di perdesaan.
9. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota
dengan pola :
a. Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna
memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
b. Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang
diarahkan, dengan kewajiban kabupaten/kota untuk menyediakan Dana Pendamping
minimal 10%, dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Jawa Barat
2008-2013 yaitu :
1) Berdasarkan pola penyaluran yang bersifat kompetisi melalui Program Pendanaan
Kompetisi (PPK).
2) Membagi alokasi menjadi tiga bagian yaitu dana pemerataan, dana proporsional
dan dana penyeimbang. Dana pemerataan dialokasikan sama untuk setiap
Kabupaten/Kota, dana proporsional dihitung berdasarkan indeks Kabupaten/Kota,
dan dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel kualitatif seperti Ibu Kota
Provinsi, Kabupaten/Kota perbatasan dengan Provinsi lain serta Kabupaten/Kota
yang akan menyelenggarakan even khusus yang berskala regional atau nasional.
Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung indeks Kabupaten/Kota adalah
: Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Luas Wilayah, Jumlah
Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB/Kapita, Pendapatan Asli Daerah,
Proporsi Pengangguran, dan Proporsi Kawasan Lindung. Adapun kriteria kegiatan
yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan Kabupaten/Kota adalah mendukung
secara signifikan upaya peningkatan IPM Jawa Barat; menanggulangi masalah
kemiskinan; menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan upaya
pelestarian lingkungan khususnya kawasan lindung.
4.2.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 15
Kabupaten/Kota, maka urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 26 (dua puluh enam)
bidang urusan pemerintahan yang meliputi:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Lingkungan hidup;
4. Pekerjaan umum;
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Perumahan;
8. Kepemudaan dan olahraga;
9. Penanaman modal;
10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. Kependudukan dan catatan sipil;
12. Ketenagakerjaan;
13. Ketahanan pangan;
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. Perhubungan;
17. Komunikasi dan informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. Sosial;
23. Kebudayaan;
24. Statistik;
25. Kearsipan; dan
26. Perpustakaan.
Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah, terdiri dari 9 (sembilan) bidang urusan pemerintahan meliputi :
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 16
1. Kelautan dan perikanan;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan sumber daya mineral;
5. Pariwisata;
6. Industri;
7. Perdagangan;
8. Ketransmigrasian;
9. Agama.
Sementara itu dalam rangka pencapaian common goals dan non common goals maka
telah ditetapkan 97 program yang akan mewadahi program-program yang mendukung
pencapaian common goals dan non common goals yang dibagi ke dalam urusan wajib dan
urusan pilihan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
I. Common Goals
Prioritas pembangunan yang diterjemahkan dalam 8 (delapan) common goals terdiri
dari program-program sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, meliputi:
1) Bidang Pendidikan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
(2). Program Pendidikan Menegah dan Tinggi;
(3). Program Pendidikan Non Formal;
(4). Program Pendidikan Luar Biasa.
(5). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
2) Bidang Ketenagakerjaan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan, meliputi:
1). Bidang Kesehatan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Upaya Kesehatan;
(2). Program Manajemen Pelayanan Kesehatan;
(3). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 17
(4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan;
(5). Program Sumberdaya Kesehatan.
3. Kemandirian Pangan, meliputi:
1). Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Peningkatan Produksi Pertanian;
(2). Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;
(3). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan
Ikan;
(4). Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.
2). Bidang Ketahanan Pangan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
3). Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan
Sumber Daya Air Lainnya;
(2). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan Lainnya.
4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat,meliputi:
1). Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
(2). Program Peningkatan Produksi Pertanian;
(3). Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.
2). Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program sebagai
berikut :
(1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
(2). Program Pengembangan Sistem Pendukungan Usaha bagi Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 18
(3). Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan
Non Perbankan.
3). Bidang Kepariwisataan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
4). Bidang Perdagangan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri,
5). Bidang Industri, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
(2). Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri.
6). Bidang Penanaman Modal, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Peningkatan Iklim Investasi;
(2). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
7). Bidang Ketenagakerjaan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
5. Peningkatan Kinerja Aparatur, meliputi:
1) Bidang Perencanaan Pembangunan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
Daerah.
2) Bidang Komunikasi dan Informatika, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi.
3) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui program
sebagai berikut :
(1). Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi
Pemerintahan Daerah;
(2). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 19
(3). Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum, dan
HAM;
(4). Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
3) Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan masyarakat,
6. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup, meliputi :
1) Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan Masyarakat,
dengan sasaran :
(2). Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan;
(3). Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan lingkungan
hidup;
(4). Program Pengelolaan kawasan lindung;
(5). Program Pengelolaan ekosistem Pesisir dan Laut.
2). Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah.
3). Bidang Perumahan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Lingkungan Pemukiman Sehat.
7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi:
1). Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
(2). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya;
(3). Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
(4). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan lainnya;
(5). Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 20
2). Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
3). Bidang Perumahan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Pengembangan Permukiman.
4). Bidang Perhubungan, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
8. Pengembangan Energi, meliputi:
1). Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program sebagai berikut:
(1). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan
Energi;
(2). Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi.
9. Pembangunan Perdesaan, meliputi:
1). Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program sebagai
berikut :
(1). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
(2). Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
2). Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program sebagai
berikut :
(1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3). Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Peningkatan Produksi Pertanian;
(2). Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.
4) Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut :
(1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
(2). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
(3). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnya.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 21
II. Non Common Goals
Prioritas pembangunan yang diterjemahkan dalam non common goals terdiri dari
program-program sebagai berikut :
A. URUSAN WAJIB
1. Bidang Pendidikan
1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
2) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi;
3) Program Pendidikan Non Formal;
4) Program Pendidikan Luar Biasa;
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
2. Bidang Kesehatan
1) Program Upaya Kesehatan;
2) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan;
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menula;
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan;
5) Program Sumber Daya Kesehatan.
3. Bidang Lingkungan Hidup
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup;
3) Program Pengelolaan Kawasan Lindung;
4) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut;
5) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
4. Bidang Pekerjaan Umum
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 22
4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya;
5) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya;
6) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;
7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;
8) Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
9) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Penataan Ruang
1) Program Perencanaan Ruang;
2) Program Pemanfaatan Ruang;
3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Bidang Perencanaan Pembangunan
1) Program Kerjasama Pembangunan;
2) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah.
7. Bidang Perumahan
1) Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara;
2) Program Pengembangan Permukiman;
3) Program Lingkungan Permukiman Sehat;
4) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman.
8. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
1) Program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda.
2) Program Pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olahraga.
9. Bidang Penanaman Modal
1) Program Peningkatan Iklim Investasi;
2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 23
10. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;
3) Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non
Perbankan.
11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
12. Bidang Ketenagakerjaan
1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
3) Program peningkatan kesempatan kerja.
13. Bidang Ketahanan Pangan
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan.
15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1) Program Keluarga Berencana.
16. Bidang Perhubungan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas
Angkutan Jalan (LLAJ);
3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
5) Program peningkatan kelayakan kendaraan bermotor.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 24
17. Bidang Komunikasi dan Informatika
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi.
18. Bidang Pertanahan
1) Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan.
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1) Program penanggulangan bencana alam dan perlindungan masyarakat;
2) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
6) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan
HAM;
8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
9) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
11) Program Pemeliharaan Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
2) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 25
22. Bidang Sosial
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
2) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS).
23. Bidang Kebudayaan
1) Program Pengembangan Nilai Budaya;
2) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya.
24. Bidang Statistik
1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
25. Bidang Kearsipan
1) Program Pengembangan Kearsipan.
26. Bidang Perpustakaan
1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
B. URUSAN PILIHAN
27. Bidang Kelautan dan Perikanan
1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
28. Bidang Pertanian
1) Program Peningkatan Produksi Pertanian;
2) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;
3) Program pencegahan dan penanggulanan penyakit tanaman, ternak dan ikan;
4) Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan dan kehutanan.
29. Bidang Kehutanan
1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
2) Program pengelolaan kawasan lindung.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 26
30. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi;
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi.
31. Bidang Pariwisata
1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
32. Bidang Industri
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2) Program Penataan Struktur dan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
33. Bidang Perdagangan
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;
3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
34. Bidang Ketransmigrasian
1) Program Pengembangan Transmigrasi.
35. Bidang Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
2) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama;
3) Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan.
Berdasarkan urusan pemerintahan tersebut, maka Kebijakan Belanja Tahun Anggaran
2010 difokuskan antara lain pada :
1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
Difokuskan untuk menciptakan sumber daya manusia Jawa Barat yang Mandiri dan Dinamis
serta berdaya Saing, dengan sasaran : tuntasnya pemberantasan Buta Aksara dalam rangka
Jabar bebas Buta Aksara; meningkatnya angka partisipasi jenjang pendidikan dasar dan
menengah; meningkatnya angka yang melanjutkan antar jenjang dalam rangka Jabar Bebas
Putus Jenjang Sekolah; meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah bertaraf
internasional; meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja.
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 27
2. PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
Difokuskan pada peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit serta
kualitas pelayanan kesehatan dasar, dengan sasaran : menurunkan angka kematian ibu dan
angka kematian anak; meningkatkan pengendalian, pencegahan penyakit menular;
meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga
kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, dan penanganan gizi buruk.
3. KEMANDIRIAN PANGAN
Difokuskan pada ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, kedelai dan
protein hewani yang berkualitas dan berkesinambungan, dengan sasaran : meningkatnya
Ketersediaan Input Produksi Pertanian; meningkatnya produksi dan Stok Bahan pangan Pokok,
antara lain Beras, Jagung, Kedelai, dan protein hewani; terkendalinya tingkat kerawanan
pangan masyarakat; terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok antara lain Beras, Jagung,
Kedelai, dan protein hewani.
4. PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT
Difokuskan pada pengembangan rantai nilai yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan
lapangan kerja untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran
: meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja melalui penciptaan iklim
usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan investasi yang ada, serta menarik
investasi baru dan pengembangan investasi dengan pola padat karya ; meningkatnya
Konstribusi KUMKM dalam Perekonomian Jawa Barat ; meningkatnya Penguasaan Rantai Nilai
Berdaya Saing melalui Pengembangan Multiaktivitas Agribisnis dan Industri Manufaktur Berbasis
Potensi Lokal; meningkatnya Kemitraan Strategis Hulu-hilir antara Gapoktan, KUMKM, IKM,
BUMD, Pengusaha Besar dan Lembaga Keuangan; meningkatnya produktivitas perekonomian
melalui fasilitasi promosi pemasaran dan pendukungan infrastruktur perekonomian.
5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR
Difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sistem renumerasi daerah,
dengan sasaran : terlaksananya reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang
proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja dan
pengadaan barang & jasa secara elektronik; meningkatnya dan berkembangnya kualitas setiap
unit kerja dalam pelayanan publik; tertatanya sistem hukum di daerah serta meningkatnya
pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih;
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 28
meningkatnya kapasitas lembaga legislatif; meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan,
kearsipan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel; serta penataan pusat-
pusat pemerintahan.
6. PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor, serta
pelestarian dan peningkatan luas kawasan dan berfungsi lindung, dengan sasaran :
meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana serta Meningkatnya Pemahaman dan
Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana; berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di
Jawa Barat; meningkatnya luas dan fungsi Kawasan Lindung serta berkurangnya lahan kritis;
meningkatnya Pengendalian Pencemaran air, udara dan tanah.
7. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Difokuskan pada pembangunan jalan tol, penanganan jalan lintas selatan Jabar, pembangunan
infrastruktur perhubungan, pembangunan waduk, pembangunan infrastruktur pengendali
banjir, pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi strategis, penanganan persampahan serta
pembangunan sarana olah raga, dengan sasaran : persiapan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-
Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Soreang-Pasirkoja (Soroja) dan penyelesaian penanganan
Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Jabar; persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa
Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka; pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten
Sumedang dan waduk strategis lainnya, pembangunan infrastruktur Pengendali Banjir di
Metropolitan Bandung, Bodebek, dan wilayah Pantura Jabar, Pembangunan Daerah Irigasi
Leuwigoong di Kabupaten Garut; penanganan Persampahan di Wilayah Perkotaan;
Pembangunan Sarana Olahraga; dan peningkatan kondisi infrastruktur transportasi serta
sumber daya air dan irigasi di sentra produksi pertanian.
8. PENGEMBANGAN ENERGI
Difokuskan pada pengembangan energi alternatif, listrik perdesaan, dengan sasaran :
pengembangan dan peningkatan deversifikasi energi; meningkatnya cakupan elektrifikasi
perdesaan.
9. PEMBANGUNAN PERDESAAN
Difokuskan pada pada Kemandirian kelembagaan dan masyarakat dalam rancang bangun dan
kesimbungan kualitas pembangunan di desa, dengan sasaran: penguatan kelembagaan
pemerintahan desa dan masyarakat dalam gerakan desa membangun; penguatan kapasitas
fiskal desa melalui desentralisasi bantuan keuangan yang di arahkan, hibah keuangan, dan
bantuan keuangan lainnya yang sah; pengembangan infrastruktur dasar perdesaan melalui
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 29
bantuan yang diarahkan; penguatan kelembagaan dan usaha perekonomian desa; sinkronisasi
program-program pembangunan berlokasi perdesaan.
4.3. Pembiayaan Daerah
4.3.1. Perkembangan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih
antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
APBD Provinsi Jawa Barat setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat
ditutup dengan pembiayaan, pertumbuhan realisasi surplus anggaran tersebut rata-rata per
tahun selama kurun waktu 5 tahun (2004-2008) mengalami peningkatan sebesar 186,21%,
untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari penerimaan pembiayaan dengan rata-rata
pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 20,51%, begitu pula pengeluaran
pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami penurunan sebesar 30,93% (Tabel
4.9).
Tabel 4.9.Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2004 – 2008
Tahun
Pembiayaan
Surplus/DefisitPertum-buhanDefisitPenerimaan
Pertum-buhanPeneri-maan
Pengeluaran
Pertum-buhanPenge-luaran
2004 668.422.608.753,22 1.042.319.998.034,09 (373.897.389.280,87)
2005 875.138.565.709,09 30,93 1.390.744.563.948,00 33,43 (515.605.998.238,91) 37,90
2006 1.000.895.098.841,00 14,37 1.140.356.061.204,00 (18,00) (139.460.962.363,00) 72,95
2007 956.579.936.351,00 (4,43) 366.854.431.319,00 (67,83) 589.725.505.032,00 522,86
2008 1.350.314.355.663,13 41,16 105.167.907.255,00 (71,33) 1.245.146.448.408,13 111,14
2009 1.310.761.917.081,00 - 167.907.255,00 - 1.310.594.009.826,00 -
Rata-Rata per Tahun 20,51 (30,93) 186,21Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perda tentang Perubahan
APBD, Tahun 2009 Perda tentang APBD (Murni)
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA BBAARRAATT
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 IV - 30
4.3.2. Arah Kebijakan Pembiayaan
4.3.2.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,
mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan
dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman
daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.
Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun anggaran
2009 adalah bersumber dari SiLPA tahun lalu.
4.3.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,
mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2010 adalah :
1. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
2. Penyertaan modal BUMD dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil kajian (due
diligence) serta ditindaklanjuti dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD
serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi
pengeluaran pembiayaan.
Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan
APBD tidak mencukupi.