PEDUM SERTIFIKASI (Sosialisasi)EDIT [Compatibility Mode].pdf

PEDOMAN UMUMPEDOMAN UMUMPEDOMAN UMUMPEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN SERTIFIKASI PROFESI

PENYULUH PERTANIANPENYULUH PERTANIAN

Peraturan Kepala Badan PSDM Pertanian

No. 71/2009 (Tgl.30 Juni 2010)

17 March 2011 1Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pertanian

TUJUAN

memberikan acuan kepada pelaksana

sertifikasi Penyuluh Pertanian dalam

pelaksanaan uji kompetensi. Secara khusus

sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian

bertujuan meningkatkan proses dan mutu

hasil penyuluhan, serta meningkatkan

profesionalisme Penyuluh Pertanian.

17 March 2011 2Sosialisasi-STPP MALANG

MANFAAT

• Melindungi profesi Penyuluh Pertanian dari praktikyg tidak kompeten yg dapat merusak citra profesiPenyuluh Pertanian;

• Melindungi masyarakat dari praktik penyuluhanpertanian yg tidak bertanggung jawab;

• Menjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian.


Siapa yang akan disertifikasi ?

�Penyuluh Pertanian Pegawai NegeriSipil

�Penyuluh Pertanian Swasta

�Penyuluh Pertanian Swadaya


PELAKSANA UJI KOMPETENSI

• Lembaga Sertifikasi Profesi

(LSP)=Lembaga pelaksana uji kompe

tensi yg diakreditasi oleh BNSP

• Tempat Uji Kompetensi • Tempat Uji Kompetensi

(TUK)=Tempat melaksanakan uji

kompetensi.

• Asesor Kompetensi=Penguji

kompetensi17 March 2011 5Sosialisasi-STPP MALANG

LANJUTAN

• Asesi adalah seseorang yang memenuhi

persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.

• Lembaga Diklat Profesi (LDP) adalah lembaga

diklat yang memenuhi persyaratan diklat yang memenuhi persyaratan

berdasarkan hasil akreditasi oleh LSP untuk

menyelenggarakan pendidikan dan latihan

keprofesian.


Prosedur Sertifikasi

Lembaga Pelaksana• Badan Pengembangan SDM Pertanian (BPSDMP) selaku

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSPP-1)melaksanakan Sertifikasi Profesi bagi PenyuluhPertanian PNS. LSPP-1 dibentuk berdasarkan penugasan dari Menteri Pertanian kepada BPSDMP.penugasan dari Menteri Pertanian kepada BPSDMP.

• Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari BNSP berhak melaksanakan sertifikasiprofesi bagi Penyuluh Pertanian Swasta dan PenyuluhPertanian Swadaya. LSP dimaksud dibentuk atas dasarkomitmen bersama antara pihak Pemerintah (Kementerian Pertanian), Asosiasi Profesi PenyuluhPertanian, dan Pemangku Kepentingan lainnya.


LANJUTAN

Ruang lingkup dan Metode Uji Kompetensi

• Ruang lingkup uji kompetensi meliputi unit kompetensisesuai dengan kerangka kualifikasi profesi PenyuluhPertanian seperti yang telah ditetapkan dalam SKKNI.

• Metode uji kompetensi dilaksanakan secara tes tulisdan/atau unjuk kerja, dan dilengkapi dengan evaluasidiri/portofolio, serta penilaian atasan/rekan diri/portofolio, serta penilaian atasan/rekan kerja/tokoh masyarakat/perangkat desa. Hasil tes tulis, unjuk kerja, penilaian evaluasi diri dan portofolio sertapenilaian atasan/rekan kerja/tokoh masyarakat/perangkat desa diakumulasikan untukmenentukan kualifikasi profesi yang diperoleh.


LANJUTAN

Tempat Uji Kompetensi (TUK)• TUK merupakan tempat untuk uji kompetensi kerja profesi.

TUK harus memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi Penyuluh Pertanian.

• Lembaga yang ditunjuk sebagai TUK ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPSDMP. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan Badan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) DAPAT ditunjuk sebagai TUK setelah diakreditasi oleh BPSDMP.

• Jumlah Asesi pada setiap TUK adalah 20 – 30 orang untuk setiap periode sertifikasi


LANJUTAN

Persyaratan Asesor KompetensiPersyaratan Asesor Kompetensi Penyuluh Pertanian sebagai berikut:

• kualifikasi pendidikan minimal strata 1 (S1);

• telah mengikuti diklat Asesor kompetensi;

• kepangkatan Asesor Kompetensi Penyuluh Pertanian PNS minimal satu tingkat lebih tinggi dari kepangkatan asesi;

• taat azas dalam menerapkan skema sertifikasi yang diujikan;

• menguasai metode uji kompetensi sesuai dengan panduan penilaian yang • menguasai metode uji kompetensi sesuai dengan panduan penilaian yang tercantum dalam SKKNI bidang Penyuluhan Pertanian;

• memiliki keahlian di bidang penyuluhan pertanian dan/atau sub sistem agribisnis sub sektor;

• mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan;

• melakukan penilaian sesuai dengan panduan yang ditetapkan.


LANJUTAN

Persyaratan Calon Peserta (Asesi)

Syarat umum

– berijazah minimal SLTA dan memiliki keahlian

serta ketrampilan teknis dalam bidang pertanian;

– mendapat rekomendasi dari BP3K/BP4K atau – mendapat rekomendasi dari BP3K/BP4K atau

kelembagaan penyuluhan pertanian lainnya

di tingkat propinsi dan kabupaten/kota;

– diusulkan oleh atasan langsung/pimpinan

perusahaan/lembaga


Syarat khusus

Penyuluh Pertanian PNS

• Telah mengikuti Diklat Dasar Penyuluh Pertanian bagi Penyuluh Pertanian yang

diangkat setelah Februari 2008; telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh

Pertanian minimal 4 tahun;

• DP3 dua tahun terakhir rata-rata bernilai baik;

• Tidak pernah mendapat sanksi berat berdasarkan PP 30;

• melengkapi dokumen adminitrasi yang telah dilegalisasi sebagai berikut:Fotokopi

Ijazah terakhir; Fotokopi SK. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Ijazah terakhir; Fotokopi SK. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional

Penyuluh Pertanian; Fotokopi SK. Kepangkatan/Golongan terakhir; Fotokopi Surat

Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Dasar bagi Penyuluh yang

diangkat untuk pertama kalinya setelah tanggal 18 Februari 2008; Fotokopi DP3

dua tahun terakhir;

Rekomendasi dari atasan langsung yang menyatakan bahwa penyuluh tersebut

layak mengikuti uji kompetensi, serta rekomendasi kepuasan atas pelayanan

penyuluhan dari masyarakat tani (Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)/Organisasi

Petani);

Foto terakhir 4 x 6 (berwarna dengan latar belakang biru) sebanyak 5 buah.


Mekanisme Sertifikasi

Instansi PusatPenyelenggara sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian di tingkat

Pusat adalah BPSDMP. Ruang lingkup tanggung jawabpenyelenggara di tingkat Pusat meliputi:

• Penyusunan rencana formasi yang akan disertifikasi;

• Penetapan metode sertifikasi;• Penetapan metode sertifikasi;

• Penetapan kelayakan LDP dan TUK;

• Penetapan Penyuluh Pertanian yang layak memperolehsertifikasi;

• Penerbitan sertifikat profesi Penyuluh Pertanian;

• Penyelenggaraan sertifikasi ulang (survailance)


Instansi DaerahPenyelenggara sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian di daerah terdiri atas Badan Kordinasi

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BKP3K)/BP4K atau kelembagaan

penyuluhan pertanian lainnya di tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta Badan

Kepegawaian Daerah (BKD). Ruang lingkup tanggung jawab penyelenggara di daerah

sebagai berikut:

A.BKP3K bersama BKD Provinsi menetapkan jumlah penyuluh di tingkat kabupaten/kota

yang akan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang telah

ditetapkan pusat. Jika jumlah kuota lebih kecil dari jumlah penyuluh yang ada, maka

kuota per kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan skala prioritas dengan pertimbangan:

a.Jenis kelembagaan penyuluhan pertanian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor a.Jenis kelembagaan penyuluhan pertanian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);

b.Jumlah Penyuluh Pertanian di masing-masing kabupaten/kota.

B.BP4K bersama BKD Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon peserta sertifikasi

berdasarkan: 1.Penguasaan terhadap kompetensi;

2.Prestasi yang dicapai, misalnya Penyuluh Pertanian teladan atau Penyuluh Pertanian

berprestasi;

3.Daftar urut kepangkatan;

4.Masa kerja sebagai penyuluh, 5. Usia.

6.Usulan dari Balai Penyuluhan Kecamatan


Prosedur Pengusulan Calon

Penyuluh Pertanian PNSa.BP4K/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota

berdasarkan usulan BP3K/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di

kecamatan mengajukan usulan calon peserta sertifikasi ke BKP3K/lembaga yang

menangani penyuluhan pertanian di provinsi dengan tembusan BKD kabupaten.

b.BKP3K/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat provinsi

merekapitulasi dan memverifikasi usulan calon peserta sertifikasi yang berasal

dari; (1) BP4K/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dari; (1) BP4K/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota

(2) BKP3K/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat propinsi dan

(3) BPTP di wilayahnya.

c.BKP3K/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di provinsi mengirimkan

usulan calon peserta sertifikasi tersebut lengkap dengan persyaratannya kepada

pelaksana sertifikasi yang ditunjuk oleh BPSDMP dengan tembusan (tanpa

lampiran) kepada: 1.BPSDMP

2.Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian BKD Provinsi.

d.Pelaksana sertifikasi melakukan seleksi calon peserta sertifikasi berdasarkan

persyaratan untuk ditetapkan menjadi peserta sertifikasi di masing-masing TUK


Masa Berlaku Sertifikat

• Masa berlaku Sertifikat Profesi adalah 4 tahun, dan dapat diperpanjang melalui uji sertifikasi ulang. Apabila tidak diperpanjang, maka sertifikat Profesi Penyuluh Pertanian tersebut dinyatakan tidak berlaku. dinyatakan tidak berlaku.

• Penyuluh Pertanian dapat mengajukan sertifikasiprofesi ke level yang lebih tinggi setelah yang bersangkutan melaksanakan kewajiban sesuai dengan sertifikat profesi yang dimiliki minimal 2 tahun dan memenuhi syarat level sesuai dengan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.


PENETAPAN SERTIFIKASI

• Manajemen teknis sertifikasi LSPP-1 atau LSP melaksanakansidang penetapan hasil sertifikasi berdasarkan data daninformasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.

• Sertifikat Profesi yang diberikan kepada Penyuluh PertanianPNS yang dinyatakan lulus uji sertifikasi ditandatangani olehKepala BPSDMP atau pejabat lain yang ditunjuk. Kepala BPSDMP atau pejabat lain yang ditunjuk.

• Sertifikat Profesi yang diberikan kepada Penyuluh PertanianSwasta dan Swadaya yang dinyatakan lulus uji sertifikasiditandatangani oleh Kepala LSP.

• Penyuluh Pertanian yang belum lulus uji kompetensi dapat mengajukan permohonan sertifikasi ulang setelah mengikuti diklat profesi di LDP yang ditentukan.


Hak Pemegang Sertifikat Profesi

Penyuluh Pertanian

• Diusulkan memperoleh tunjangan profesi bagi

Penyuluh Pertanian PNS sesuai dengan Penyuluh Pertanian PNS sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

• Mengajukan sertifikasi ulang, 6 bulan sebelum

berakhirnya masa berlaku sertifikat.


Kewajiban Pemegang Sertifikat Profesi

Penyuluh Pertanian.

Pemegang sertifikat wajib menandatangani persetujuan untuk:

• Menjunjung tinggi kode etik profesi Penyuluh Pertanian;

• Memenuhi ketentuan skema sertifikasi seperti yg tertera dalam sertifikat;

• menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku sesuai dengan

kewenangannya;kewenangannya;

• Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan kualifikasi

sertifikat yg dimiliki;

• Melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian secara berkala sesuai dengan

ketentuan; (1) Permentan 61/2008, khusus bagi Penyuluh Pertanian

Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dan (2) Permentan 68/2009 bagi

Penyuluh Pertanian PNS (Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dan Angka

Kredit


Sanksi Pemegang Sertifikat

• Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Penyuluh Pertanian berakibat pada pencabutan Sertifikat Profesi, baik bersifat sementara maupun permanen.

• Pencabutan Sertifikat Profesi secara permanen • Pencabutan Sertifikat Profesi secara permanen terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Etika Penyuluh Pertanian.

• Sertifikat Profesi Penyuluh Pertanian yang telahdicabut secara permanen wajib dikembalikan keLSP/LSPP-1 yang menerbitkan.


TIM ASESOR STPP MALANG

1. IR.SJEHNADARFUDDIN, MS(081375047274)

2. IR. SUSANTO, MP (08885858288)

3. IR. SUNARTO,MS (081334433952)3. IR. SUNARTO,MS (081334433952)

4. DRH. ABDUL MUKSID (081334100414)

5. IR. UMI WAHJUTI,MP (081944899134)

6. DR.IR. SUNARTO, MP (081513688708)

17 March 2011 Sosialisasi-STPP MALANG 21

CUCI TANGAN SAMPAI BERSIH

CUKUP SEKIAN TERIMA KASIH


PEDUM SERTIFIKASI (Sosialisasi)EDIT [Compatibility Mode].pdf

Documents

Transcript of PEDUM SERTIFIKASI (Sosialisasi)EDIT [Compatibility Mode].pdf