Pedoman Zakat Edit 20 Juni 2012 (Repaired1)

PEDOMAN

KEGIATAN PENGELOLAAN ZAKAT OLEH KJKS/UJKS

KOPERASI UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

MELALUI KEMITRAAN

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

i

DRAFT25 JUNI 2012

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

2012

KATA PENGANTAR

Kementerian Koperasi dan UKM memfokuskan arah dan kebijakan prioritas dalam mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Nasional, antara lain melalui peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin serta meningkatkan produktifitas dan akses Usaha Mikro dalam memenuhi kebutuhan pendanaan modal usaha, yang merupakan langkah penting dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif serta mengurangi Kemiskinan dan pengangguran.

Permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro yang jumlahnya hampir mencapai 52,18 juta (98,88 %) selama ini masih mengalami kesulitan dan keterbatasan akses dalam memenuhi kebutuhan pendanaan modal usaha melalui Perbankan dan lembaga Keungan lainnya. Sementara disisi lain terdapat potensi dana Zakat, Infak dan shadaqoh (ZIS) yang jumlahnya cukup besar dari partisipasi masyarakat yang merupakan sumber pembiayaan alternative. Untuk itu perlu di optimalisasikan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat untuk pemberdayaan usaha mikro melalui KJKS/UJKS Koperasi, sehingga dapat turut serta mendukung program Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Buku Panduan Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah /Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS) ini merupakan panduan yang dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai Optimalisasi Penghimpunan dan

ii

Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Miskin (Mustahik) oleh KJKS/UJKS.

Hal-hal yang tersaji dan terurai dalam buku ini mencakup mengenai pengertian Zakat, Zakat untuk pendanaan usaha Mikro, Kelembagaan Zakat oleh KJKS/UJKS, Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Pembinaan, Monitoring dan Pelaporan.

Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya KJKS/UJKS yang ingin memiliki Unit Pengelola Zakat/Mitra Pengelola Zakat (UPZ/MPZ) KJKS/UJKS, dalam rangka pemberdayaan usaha mikro guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kewirausahaan pada masyarkat miskin .

Jakarta, Pebruari 2012Kementerian Koperasi dan UKM

Deputi Bidang Pembiayaan

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................. iiDAFTAR ISI ................................................................................. iiiDAFTAR GAMBAR ....................................................... vii

BAB 1 PENDAHULUAN PENDAHULUAN .................................................................................... 11

A. LATAR BELAKANG ................................................. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN .......................................... 9

C. SISTEMATIKA ........................................................ 9

D. PENGERTIAN .......................................................... 11

BAB 2

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN USAHA ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN USAHA MMIKROIKRO .................................................................................................................... 1515

A. ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PEMERATAAN ..... 15

B. POTENSI ZAKAT DI INDONESIA ........................... 21

C. PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENDANAAN

USAHA MIKRO ......................................................... 23

BAB 3

PERAN PERAN KJKS/UJKS KOPERASI DALAM KJKS/UJKS KOPERASI DALAM PENGELOLAAN ZAKATPENGELOLAAN ZAKAT ...................................................... 30

A. LANDASAN OPERASIONAL .................................... 33

B. PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN ZAKAT KJKS/

UJKS KOPERASI ..................................................... 35

1. Dasar Pembentukan Unit Manajemen Zakat ...... 35

iv

2. Prinsip Pembentukan Unit Manajemen Zakat ..... 36

3. Persyaratan Pembentukan Unit Manajemen

Zakat ................................................................... 39

4. Penetapan Pembentukan Unit Manajemen

Zakat ................................................................... 40

C. POLA KERJASAMA LAZ DENGAN KJKS/UJKS

KOPERASI ............................................................... 42

BAB 4

OPERASIONALISASI UNIT MANAJEMEN OPERASIONALISASI UNIT MANAJEMEN ZAKAT KJKS/UJKS KOPERASI ZAKAT KJKS/UJKS KOPERASI .................................... 4848

A. ORGANISASI UNIT MANAJEMEN ZAKAT KJKS/UJKS

KOPERASI ................................................................ 48

B. PENGHIMPUNAN ZAKAT ....................................... 55

C. POLA PENGHIMPUNAN ZAKAT ............................ 61

D. PENYALURAN ZAKAT ............................................ 65

E. ADMINISTRASI KEUNGAN PENGELOLAAN ZAKAT

OLEH UNIT MANAJEMEN ZAKAT KJKS/UJKS

KOPERASI ............................................................... 69

BAB 5

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN

PELAPORAN PELAPORAN ...................................................................................................... 7373

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ........................ 73

B. PELAPORAN ............................................................ 73

1.Kementerian Koperasi dan UKM RI ...................... 69

v

2.Pelaporan MPZ ...................................................... 72

3.2. Pelaporan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota

4.3. Pelaporan Dinas Koperasi Provinsi

5.4. Pelaporan Lembaga Amil Zakat

6.Pelaporan Kementerian Koperasi dan UKM

7. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM

Provinsi ................................................................ 70

8. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota

...........................................................................72

9. LAZ ........................................................................... 73

1.

BAB 6 PENUTUPPENUTUP.................................................................................................................. 7878

LAMPIRAN ................................................................... 81

1. Permohonan Sertifikat kemitraan Pengelola Zakat .. 82

2. Laporan Keuangan ................................................... 84

3. Penghimpunan Zakat ............................................... 87

4. Pendistribusian Zakat Infaq dan Shodaqoh ............. 88

vi

DAFTAR GAMBARDAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Proses Pembentukan Unit Manajemen

Zakat KJKS/UJKS Koperasi ..................... 20

Gambar 2 Organisasi Kerjasama unit KJKS/UJKS Koperasi

dengan LAZ ............................................. 21

Gambar 3 Sturktur Organisasi Unit Manajemen Zakat

KJKS/UJKS Koperasi .............................. 24

Gambar 4 Model Penyaluran Dana ZIS dengan Pembiayaan

Qordhulhasan ........................................... 35

Gambar 5 Model Kerjsama antara LAZ dengan KJKS/UJKS

Koperasi ................................................... 35

vii

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menggerakkan ekonomi rakyat sesungguhnya

merupakan kewajiban mutlak dari suatu negara. Bagi

bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, membangun

dan mengembangkan ekonomi kerakyatan adalah untuk

mencapai kemakmuran sebagai pengamalan sila ke-lima

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Aplikasi

kebijakan perekonomian yang bercorak kerakyatan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam jangka pendek di

arahkan pada tujuan mengurangi kemiskinan dan

pengangguran, salah satunya adalah dengan membangun

dukungan yang kuat kepada usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM).

Peranan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi

rakyat menjadi sangat strategis dalam penciptaan

kesempatan kerja sekaligus pada saat yang sama berperan

dalam hal pengurangan pengangguran. Dalam pengertian

secara luas, penumbuhan UMKM akan memilliki kontribusi

yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu Pemberdayaan UMKM merupakan bagian

elementer dalam penanggulangan kemiskinan, karena

1

disinilah kunci pemutus mata rantai kemiskinan melalui

perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan

masyarakat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010,

pelaku usaha di Indonesia 99,92% tergolong sebagai pelaku

usaha mikro dan kecil (UMK) yang terdiri dari usaha mikro

sebanyak 53,2 juta unit (98,85%) dan usaha kecil 573,6 ribu

unit (1,07%). Jumlah UMK pun mengalami pertumbuhan

yang begitu pesat, dari yang semula pada tahun 2010

sebesar 53,78 juta unit dan diprediksikan pada tahun 2011

menjadi 55,16 juta unit. Gambaran tersebut menunjukkan

bahwa sesungguhnya perekonomian Indonesia secara riil

digerakkan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil. Data

BPS juga menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro, kecil

dan menengah memberikan andil besar dalam

perekonomian nasional dan daerah, kontribusinya secara

total dalam PDB sebesar 44,10%, dan mampu menyerap

tenaga kerja sebesar 94,53% dari total tenaga kerja

nasional.

Sesuai data statistik tersebut mengisyaratkan bahwa

UMKM dalam perekonomian nasional telah menunjukkan

peran sebagai berikut : (1) Pemain utama dalam kegiatan

ekonomi di berbagai sektor usaha, (2) Penyedia lapangan

kerja terbesar, (3) Pelaku penting dalam pemberdayaan dan

2

pengembangan ekonomi masyarakat, (4) Pencipta pasar

baru dan sumber inovasi.

Mencermati jumlah UMKM yang demikian besar, agar

mampu memberikan kontribusi yang lebih besar pada

Produk Domestik Bruto, maka perlu meningkatkan kapasitas

dan memberdayakan UMKM tersebut. Hal ini harus menjadi

fokus perhatian pemerintah khususnya Kementerian

Koperasi dan UKM. Upaya tersebut sekaligus mengarahkan

untuk menaikkan peringkat, setidak-tidaknya dari usaha

mikro menjadi usaha kecil dan dari usaha kecil menjadi

usaha menengah. Potensi peningkatan usaha tersebut

sangat layak, terutama bagi para pelaku usaha mikro yang

jumlahnya secara nasional sedemikian besar. Pembinaan

tersebut menjadi sangat relevan mengingat usaha mikro

mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak

selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain : (1)

Perputaran usaha umumnya tinggi. (2) Tidak sensitive

terhadap suku bunga (3) Tetap berkembang walau dalam

situasi krisis ekonomi dan moneter, (4) Pada umumnya para

pelaku usaha mikro bersikap tekun, polos, jujur dan dapat

menerima bimbingan, sepanjang dapat dilakukan dengan

pendekatan yang tepat.

Pelaku UMKM terutama mereka yang berada pada

segmen usaha mikro, dalam mengawali atau

mengembangkan usaha sering menghadapi persoalan klasik

3

yaitu sumber daya financial (permodalan), dimana

pemupukan modal sendiri (self financing) sangat terbatas

dan di lain pihak akses terhadap sumber-sumber

pembiayaan masih sangat sulit diperoleh dikarenakan

adanya hambatan internal maupun eksternal. Selama ini

usaha mikro dan kecil (UMK) belum efektif dalam

memanfaatkan berbagai pembiayaan usaha yang

disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan

bank serta lembaga keuangan formal lainnya. Penyebabnya

antara lain adalah: (1) Masih rendahnya kredibilitas UMK

dari sudut analisa perbankan (2) Persyaratan administrasi

dan prosedur pengajuan pembiayaan yang rumit dan

birokratis, (3) Adanya persyaratan harus menyediakan

jaminan kredit yang tidak mudah untuk dipenuhi oleh

pengusaha mikro dan kecil, (4) Informasi yang tidak

merata mengenai layanan pembiayaan yang dapat

dimanfaatkan oleh pelaku UMK, dan (5) Sebagian besar

para pelaku usaha, khususnya uasaha mikro bergerak pada

sektor-sektor informal.

Untuk memberikan akses permodalan kepada UMK

ini, lebih optimal diberdayakan secara berkelompok

melalui koperasi, sesuai dengan azas koperasi yaitu

kebersamaan dan kerjasama. Misalnya, melalui koperasi

para pelaku UMK yang bergerak pada usaha-usaha

produksi, secara bersama-sama dapat menjual produk yang

4

dihasilkan disamping membeli input dan prasarana secara

bersama-sama pula. Dalam kebersamaan itu, akan terjadi

penguatan kemampuan bersaing, baik dalam hal penawaran

maupun permintaan. Dengan kebersamaan itu pula akan

dapat diwujudkan “economic of scale“ serta “economic of

scope” yang menekan besarnya komponen biaya seperti

biaya transportasi atau biaya-biaya lainnya sehingga dapat

dicapai efisiensi teknis dan ekonomis dalam kegiatan usaha

yang dijalankan para anggota koperasi. Demikian halnya

dalam aspek pembiayaan dan permodalan para pelaku

usaha dapat bergabung dalam wadah koperasi untuk

membangun lembaga keuangan sendiri yang mampu

memberikan pelayanan pembiayaan dan permodalan.

Pemerintah selama ini telah memberikan perhatian

yang sungguh-sungguh melalui penerbitan berbagai

kebijakan dan program. Kebijakan tersebut dimaksudkan

untuk mendorong dan mendukung perluasan akses

pembiayaan, seperti misalnya melalui Program Bantuan

Perkuatan Permodalan Dana Bergulir dan Bantuan Sosial

bagi usaha mikro melalui KSP/KJKS, fasilitasi perkuatan

permodalan melalui PKBL BUMN, bantuan sertipikasi hak

atas tanah bagi UMK, Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri, fasilitasi penyaluran Kredit

Usaha Mikro dan Kecil dari dana SUP 005, skema Kredit

Usaha Rakyat (KUR) dan lain sebagainya. Program-program

5

tersebut pada kenyataannya belum secara optimal dapat

memenuhi kebutuhan pendanaan bagi UMK yang ada,

khususnya untuk pemberdayaan usaha mikro yang

difokuskan pada penumbuhan dan pengembangan para

pelaku usaha baru untuk modal awal (start up capital) dan

pemberian tambahan modal (seed capital) bagi pelaku

usaha yang akan mengembangkan yang masih berskala

mikro. Keberadaan program-program tersebut jumlahnya

kurang memadai, mengingat tidak sebandingnya

kapasitas program/kegiatan dengan kebutuhan usaha

mikro. Untuk melengkapi program dan sekaligus dalam

rangka upaya mengatasi kendala dan permasalahan yang

dihadapi para pelaku usaha mikro tersebut salah satu

langkah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan

UKM khususnya Deputi Bidang Pembiayaan adalah

mencari sumber-sumber pendanaan alternative yakni dana

yang berada ditengah-tengah masyarakat yaitu zakat, infaq,

shadaqah dan wakaf (ziswaf).

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang

mendorong nilai perbaikan ekonomi rakyat dalam rangka

mengurangi kemiskinan. Sebagai ajaran agama yang

mengandung dimensi perbaikan ekonomi, pengelolaan zakat

juga sudah diarahkan untuk manfaat strategis yang dikenal

dengan istilah zakat produktif.

6

Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

zakat untuk usaha ekonomi produktif bagi para pelaku usaha

mikro yang masuk dalam kategori dhuaffa dapat dilakukan

oleh koperasi (yang pengurusnya beragama Islam

khususnya KJKS/UJKS Koperasi). Secara formal peluang

tersebut diatur baik melalui Undang-Undang maupun

berbagai ketentuan dan peraturan pelaksananya. Peraturan

Menteri Koperasi dan UKM melalui Surat Keputusan

Menterio No. 91 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Jasa Keuangan Syariah menyatakan bahwa

KJKS/UJKS Koperasi selain dapat menjalankan kegiatan

pembiayaannya (tamwil), juga dapat menjalankan kegiatan

Maalnya yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infak

dan sadaqah, termasuk wakaf. Sementara UU No. 38/1999

sebagaimana diubah dengan UU No. 23/2011 tentang

Pengeolaan Zakat dan UU No.41/2004 tentang Wakaf

memberikan peluang kepada koperasi sebagai badan

hukum dapat berpartisipasi dalam mengelola dan

mendayagunakannya, atau sebagai “agent of asset

distribution” bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.

Melalui kegiatan penghimpunan ZISWAF ini, KJKS/UJKS

Koperasi dapat berfungsi sebagai lembaga sosial,

sedangkan melalui kegiatan pembiayaan, investasi dan

simpanan dapat berfungsi sebagai lembaga bisnis yang

profit oriented dengan dengan konsep syariah (bagi hasil).

7

Sejalan dengan ketentuan formal tersebut, untuk

mewujudkan akses pendanaan bagi usaha mikro melalui

pendayagunaan zakat, Kementerian Koperasi dan UKM

melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membangun aliansi strategis melalui pendekatan

KJKS/UJKS Koperasi sebagai mitra pengelola zakat dari

Lembaga Amil Zakat.

2. KJKS/UJKS Koperasi membentuk Unit Manajemen Zakat

(UMZ) yang berfungsi melaksanakan penghimpunan dan

pendistribusian zakat serta pencatatan dan pelaporan

atas pendayagunaan zakat kepada Lembaga Amil Zakat.

3. Lembaga Amil Zakat meberikan pembinaan dan

peningkatan kapasitas Unit Manajemen Zakat

Melalui kerjasama tersebut membuat KJKS/UJKS Koperasi

memiliki legalitas dan peran yang lebih leluasa dalam

pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi rakyat,

karena Unit Manajemen Zakat (UMZ) KJKS/UJKS Koperasi

sebagai mitra LAZ memiliki Surat Keputusan dan Sertifikat

Operasional dari LAZ.

8

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya pedoman ini adalah untuk

memberikan referensi dan panduan bagi KJKS/UJKS

Koperasi, Lembaga Amil Zakat dan lintas pelaku terkait

dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, inisiasi,

pembentukan dan pengelolaan Zakat oleh KJKS/UJKS

Koperasi dengan tujuan :

1. Mengembangkan pembiayaan untuk modal awal dan

atau pengembangan usaha bagi fakir miskin sebagai

pelaku usaha mikro

2. mendorong perluasan akses dan sumber-sumber

pembiayaan bagi usaha mikro oleh KJKS/UJKS

Koperasi.

3. Mewujudkan pengelolaan Zakat oleh KJKS/UJKS

Koperasi secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

4. Mewujudkan peran KJKS/UJKS Koperasi dalam

pemberdayaan ekonomi rakyat.

C. SISTEMATIKA

Pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memaparkan latar belakang,

maksud dan tujuan dan sistematika.

9

2. Bab II Zakat dan Pemberdayaan Usaha Mikro,

menjelaskan Filosofi Zakat, Dasar Hukum dalam

Penghimpunan, Pemanfaatan serta Manajemen

Pengelolaan Zakat dan Kerangka Dasar Hukum Syariah

(Fiqh) dalam Pendistribusian Zakat untuk Pendanaan

Usaha Mikro

3. Bab III Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam

Mengelola Zakat, menerangkan, menjelaskan Prasyarat

Kelembagaan, Kemitraan dan Teknis Operasional unit

manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi

4. Bab IV Operasionalisasi Unit Manajemen Zakat

Koperasi, membahas Pengelolaan Operasional Zakat

untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, baik Pengumpulan

Zakat (Fund Raising), Penyaluran Zakat serta

Administrasi Zakat dalam hal pencatatan serta

penyusunan Laporan Keuangan

5. Bab V Pembinaan, Monitoring dan Pelaporan,

mengungkap pola pembinaan di tingkat nasional, provinsi

hingga kabupaten/ kota serta bentuk pembinaan yang

dapat dilakukan, serta, membeberkan pentingnya

Pengawasan dan Evaluasi Program untuk berbagai pihak

dan model atau Pelaporan yang harus disusun.

10

6. Bab VI Penutup, menyimpulkan implikasi (arti penting)

Program Pengelolaan Zakat terhadap Penumbuhan dan

Pemberdayaan Usaha Mikro oleh unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi.

D. PENGERTIAN

Amil : Institusi yang bertugas untuk mengurus zakat, yakni memungut, mencatat, menjaga dan mendistribusikan harta zakat.

BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah pengelola ZIS nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001 dengan tugas memungut zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq profesi).

LAZ : Lembaga Amil Zakat adalah lembaga penghimpun dan penyalur zakat yang didirikan oleh pihak non-pemerintah.

Fakir Miskin : Orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Fundraising : Penghimpunan dana ZIS yang berasal dari perorangan, kelompok masyarakat dan badan atau perusahaan.

Infaq dan : Pemberian yang diberikan oleh

11

Shodaqoh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

Kemiskinan : Sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum yang meliputi sandang, pangan, dan papan, serta lazim disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold)

Koperasi : Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

KJKS : Koperasi Jasa Keuangan Syariah, adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

UJKS : Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, selanjutnya disebut UJKS, adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Mustahik : Penerima dana zakat atau termasuk dari salah satu kelompok dari delapan asnaf yang telah diatur oleh agama

12

Muzaki : Orang yang membayar zakat

Munfik : Orang yang membayar infak

Nisab : Batas jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara' atas harta kena zakat

Pengangguran : Orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak

Qardhulhasan : Pembiayaan yang bersifat sosial atau kebajikan (nirlaba) untuk calon mitra tergolong mustahik dengan pola KJKS tidak mendapatkan keuntungan atas pembiayaan ini, dan mitra hanya mengembalikan pokok pembiayaan

Usaha Produktif : Segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan

UMZ : Unit Manajemen Zakat adalah unit kegiatan pengelolaan zakat pada KJKS/UJKS Koperasi yang bermitra dengan LAZ

Zakat : Bagian dari harta dengan persyaratan tertentu (nisab), yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya

13

(mustahik), dengan persyaratan tertentu

Zakat Maal : Zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'harta'.

Zakat Profesi : Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dll.

ZIS : Zakat, Infaq, Shodaqoh

14

BAB II

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

D. ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PEMERATAAN

Dalam ajaran Islam zakat adalah rukun Islam ketiga yang

memiliki fungsi sebagai alat distribusi aliran kekayaan dari

golongan kaya (the have) kepada golongan tidak berpunya

(the have not). Zakat merupakan istrumen resmi yang

diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi

masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat

ditingkatkan. Zakat disamping dalam kategori ibadah

mahdhoh juga memiliki dimensi ekonomi, bahkan dalam

perspektif ilmu ekonomi zakat dapat pula dijadikan sebagai

instrument utama kebijakan fiskal.

Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa kepemilikan harta

yang dikuasai oleh individu atau orang perorangan tidaklah

bersifat mutlak. Hal tersebut disebutkan dalam Al Quran

Surat Adzdzariyat (51) ayat 19 dan juga surat Al Maarij (70)

Ayat 24 dan 25. Ayat tersebut harus dipahami bahwa

sesungguhnya tidak ada kepemilikan aset kekayaan yang

bersifat mutlak. Ada bagian prosentase tertentu yang diatur

oleh syar’i sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok fakir

15

miskin atau dhuaffa. Pernyataan Allah SWT yang

menegaskan bahwa ada bagian tertentu dalam harta

seseorang yang bukan merupakan miliknya, menunjukkan

bahwa harta tersebut harus dialihkan dan didistribusikan

kepada pihak lain yaitu orang-orang yang membutuhkan.

Zakat dalam hal ini berperan sebagai istrumen yang

mengatur aliran distribusi pendapatan dan kekeyaan.

Sebagaimana zakat secara etimologi bermakna

pertumbuhan dan pertambahan. Hal ini mengacu kepada

pendapat Ibn Faris yang mengatakan bahwa zakat memiliki

akar kata yang mengacu pada makna al-nama’ dan al-

ziyadah yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Ibn

Manzhur mengartikan zakat sebagai kebaikan dan

penyucian.

Secara terminologi, zakat memiliki makna yang

bervariasi. Ulama fiqih dalam lingkungan mazhab syafi’i

mendifinisikan zakat sebagai “istilah tentang suatu ukuran

tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib

dibagikan kepda golongan tertentu dengan syarat-syarat

yang telah ditentukan”. Yusuf al-Qardhawi mendifinisikan

zakat sebagai bagian tertentu dari harta yang diwajibkan

Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang

berhak. Dari dua pengertian zakat secara terminology dapat

disimpulkan bahwa diantara tujuan zakat adalah membantu

orang yang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi.

16

Zakat merupakan syariat agama yang sudah ada sejak

sebelum Islam. Hal ini dapat dilihat di dalam al-quran

diantaranya didalam surat al-maidah ayat 12 :

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus".

Surat maryam, ayat 55 :

“Dan ia menyuruh ahlinya untuk bershalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya”.

Surat maryam, ayat 31

17

”dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;

Selain didalam ajaran nabi-nabi yang terdahulu,

konsep zakat juga ditemui pada agama Hindu, Budha, dan

Konfusu. Hindu misalnya, menggunakan istilah datria

datriun yang dapat diartikan sebagai anjuran kepada

penganutnya untuk mengeluarkan sebagian hartanya pada

kondisi tertentu. Orang yang berhak menerima harta disebut

danapatra. Agama Budha menggunakan konsep sutta

nipata yang memiliki 5 pilar yaitu : memberI dengan iman,

meberi dengan seksama, memberi dengan segera, memberI

dengan sepenuh hati dan memberi untuk tidak

mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Dalam ajaran

Konfusian, konsep zakat dikenal dengan cara

membayarkan dua persepuluh dari harta kepada raja.

Ajaran Yahudi menggunakan istilah ma’sartu atau ma’ser

dibayarkan kepada rumah ibadah atau raja untuk membayar

pegawainya. Agama Kristen yaitu sepersepuluh dari harta

mesti diberikan gereja untuk pemeliharaan kelembagaan,

dukungan untuk pendeta dan membantu orang miskin.

Dalam ajaran Islam, zakat terkonsep sistematis dan

terperinci dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat yang masuk dalam golongan ashnaf. Ada

beberapa implikasi penting dari tuntunan zakat, yakni:

18

a) Zakat merupakan kewajiban syar’i dan salah satu dari

rukun Islam yang sangat penting setelah syahadat dan

shalat.

Kata zakat dalam bentuk ma’rifah (definisi) disebut

tiga puluh kali di dalam Qur’an, diantaranya 27 (dua

puluh tujuh kali) disebutkan dalam satu ayat bersama

shalat. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer

antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi

vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang

berdimensi horizontal-kemanusiaan.

b) Zakat merupakan ibadah yang tidak saja merupakan

ibadah ritual semata tetapi juga mempunyai dampak

ekonomi dan sosial yang sangat luas.

Zakat berperan sebagai Ibadah maaliyah Ijtima’iyyah

(ibadah harta yang berdimensi sosial) yang memiliki

posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi

pelaksanaan ajaran Islam maupun dari sisi pembanguna

kesejahteraan umat. Maknanya, zakat merupakan ibadah

yang memiliki peran strategis dalam konteks ekonomi

keumatan yang akan memberikan dampak kesejahteraan

dan kemakmuran bagi orang banyak.

c) Zakat pada tataran filosofis adalah ajaran keadilan.

Zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta

milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni

19

haqqullah (milik Allah yang dititipkan kepada manusia).

Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan

dalam kekayaan orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh

pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.

Oleh karena itu, zakat adalah salah satu instrumen

pemerataan pendapatan dengan cara zakat yang

dihimpun tersebut dikelola dengan baik sehingga tercipta

pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan

pendapatan.

d) Zakat berfungsi sebagai pembeda antara keislaman dan

kekafiran, antara keimanan dan kemunafikan serta antara

ketaqwaan dan kedurhakaan.

Menurut Yusuf Qardlawi sesuai dengan bunyi ayat 6 dan

7 Surat Fushshilat, menyebut bahwa seorang mukmin

yang tidak mengeluarkan zakat tidak berbeda dengan

orang musyrik.

e) Zakat akan mendorong umat untuk menjadi menjadi

muzakki sehingga akan meningkatkan etos kerja dan

etika bisnis yang benar.

Dalam Al-Quran, tidak ada perintah agar orang menerima

zakat , infaq dan sedekah. Sebaliknya, yang ada justru

perintah untuk agar orang mengeluarkan zakat, infaq dan

sedekah.

20

f) Zakat merupakan ibadah yang secara eksplisit disebutkan

adanya pengelola.

Istilah amil seperti yang diisyaratkan dalam surat At-

Taubah ayat 103. Artinya, pengelolaan zakat harus

dilakukan dengan transparan, akuntabel dan professional.

Rasulullah mengundang-undangkan zakat secara

formil kepada seluruh umat islam pada tahun ke 2 (dua)

hijriyah. Harta-harta diberikan syarat-syarat tertentu hingga

dikenakan kewajiban zakat. Rasulullah juga menunjuk

beberapa diantara sahabat beliau untuk menjadi pejabat

urusan zakat. Rasulullah juga menentukan kreteria orang-

orang yang berhak menerima zakat.

B. POTENSI ZAKAT DI INDONESIA

Potensi zakat di Indonesia yang dapat dikumpulkan

dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber,

potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per

tahun. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif

Hidayatullah dan Ford Foundation Tahun 2005

mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan)

umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara

potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp

14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana sebesar itu,

21

sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun)

dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun.

Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian

tersebut adalah bahwa 61 % zakat fitrah dan 93 % zakat

maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima

zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70 persen) adalah

masjid-masjid. Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah hanya

mendapatkan 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat maal,

serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4 persen

zakat maal.

Lebih lanjut hasil kajian Badan Amil Zakat Nasional

dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB pada

Juni 2011, mengklasifikasikan potensi zakat nasional ke

dalam tiga kelompok besar. Pertama, potensi zakat rumah

tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri

menengah dan besar nasional, serta zakat BUMN. Potensi

yang dihitung pada kelompok yang kedua adalah zakat

perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan.

Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional. potensi

zakat rumah tangga secara nasional mencapai angka Rp

82,7 triliun. Angka ini equivalen dengan 1,30 persen dari

total PDB. Sedangkan potensi zakat industri mencapai

angka Rp 114,89 triliun. Pada kelompok industri ini, industri

pengolahan menyumbang potensi zakat sebesar Rp 22

triliun, sedangkan sisanya berasal dari kelompok industri

22

lainnya. Adapun potensi zakat BUMN mencapai angka Rp

2,4 triliun.

C. PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENDANAAN USAHA

MIKRO

Zakat sebagai instrument ekonomi dalam Islam

tampak belum dikelola secara maksimal, sehingga belum

dapat menunjukan secara signifikan pemanfaatannya

terhadap peningkatan kehidupan ekonomi rakyat;

terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan

perluasan kesempatan kerja.

Selama ini zakat lebih banyak diberikan untuk hal-hal

bersifat konsumtif, sehingga tidak memiliki dampak

perubahan secara ekonomi bagi mustahik. Padahal zakat

secara bahasa (lughat), berarti: tumbuh; berkembang dan

berkah (HR. At-Tirmidzi). Selain dapat berarti

membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10).

Kajian sejarah mencatat bahwa penyaluran zakat

secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin

Abdillah Bin Umar dari ayahnya, disebutkan bahwa

Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu

menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Pada era Khalifah Umar Bin Abdul Azis, sistem pengelolaan

23

dana zakat diberikan kepada mereka yang memiliki daya beli

rendah sehingga dapat meningkatnya daya beli mereka, secara

langsung zakat ikut merangsang tumbuhnya demand atau permintaan dari

masyarakat, yang selanjutnya mendorong meningkatnya suplai. Dengan

meningkatnya konsumsi masyarakat, maka produksi juga akan ikut

meningkat. Jadi, pola distribusi zakat bukan hanya berdampak pada

hilangnya kemiskinan absolut, tapi juga dapat menjadi faktor stimulan

bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro.

Berkenaan dengan zakat produktif, menurut K.H.

Didin Hafidhuddin M.Sc., disyaratkan bahwa yang berhak

memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang

mampu melakukan pembinaan dan pendampingan

kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat

berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan

dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan

usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan

intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas

keimanan dan keislamanannya.

Selain dalam bentuk zakat produktif, Syekh Yusuf al-

Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat,

menyatakan bahwa zakat juga diperkenankan untuk

membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan

yang selanjutnya kepemilikan dan keuntungannya

24

diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga

akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Di Indonesia, pada Bahtsul Masail Diniyah

Maudluiyyah atau pembahasan masalah keagamaan penting

dalam Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama di Pondok

Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, pada 25-28

November 1989 memberikan arahan bahwa diperbolehkan

zakat produktif dengan maksud untuk meningkatkan

kehidupan ekonomi para mustahiq zakat. Namun, ada

persyaratan penting bahwa para calon mustahiq itu sendiri

sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang

sedianya mereka terima akan disalurkan secara produktif

atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas

penyaluran zakat dengan cara seperti itu.

Pengambilan dalil antara lain dari Al-Majmu’ ‘ala

Syarhil Muhadzdzab, juz VI, hlm. 178. Bahwa tidak boleh

bagi petugas penarik zakat dan imam/penguasa untuk

mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh kecuali

para calon penerima zakat telah setuju atau memberikan

kuasa atas pengelolaan zakat itu untuk mereka.

Namun dari penjelasan tersebut diatas ada beberapa

hal yang perlu diperhatikan untuk distribusi zakat yang

bersifat produktif:

25

Pertama, Mustahiq atau penerima dana zakat adalah salah

satu kelompok dari delapan asnaf yang telah diatur oleh

agama, yaitu kelompok f aqir dan m iskin yaitu orang yang

tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan akan

tetapi penghasilannya tersebut tidak mencukupi untuk

memenuhi kebutuhannya, Amil atau petugas zakat, fi

sabilillah yaitu orang yang dengan ikhlas berjuang di jalan

Allah, muallaf yaitu orang yang baru memeluk Islam, ibnu

sabil yaitu yang terputus bekalnya untuk bepergian yang

halal, gharim yaitu orang yang menanggung hutang untuk

keperluan dasar, dan riqab atau membebaskan budak.

Kedua, harus diberikan kepada pribadi mustahiq tidak boleh

diberikan atas nama lembaga atau institusinya, karena zakat

itu dimiliki (hak milik pribadi) mustahik bukan lembaga.

Ketiga, diberikan dalam bentuk hibah bukan dana bergulir

karena sudah menjadi milik mereka. Namun demikian, boleh

saja amil (bukan panitia zakat) dalam hal pembinaan

mustahik dengan pertimbangan kecukupan modal, aspek

pendidikan dan pendampingan usaha, tidak memberikannya

secara langsung akan tetapi dibuat program secara

kelompok dan ditunjuk salah seorang diantara mereka

menjadi ketua kelompoknya. Secara akad, disampaikan di

awal bahwa dana tersebut adalah hak penerima zakat atau

mustahik, namun tidak diterimakan kepada masing-masing

individu mustahiq akan tetapi dikelola bersama menjadi

26

usaha bersama dengan bermodal lebih besar. Tentu

keuntungan dari usaha ini akan diberikan kepada mustahiq,

dan kepemilikan usaha adalah milik bersama para mustahiq.

Beberapa contoh penerapan zakat produktif yang

dilakukan BAZNAS dan LAZ yang ada misalnya:

1. BAZNAS memiliki Program Indonesia Makmur yang

bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian mustahiq

dan diharapkan untuk menjadi muzakki. Antara lain

dengan didirikan: a) BAZNAS Central ternak; b) desa

ternak makmur; c) lapak sampah terpadu; d) lumbung tani

organik; e) pemberdayaan kampung nelayan makmur; f)

pemberdayaan perempuan; g) centra ternak domba

cimande.

2. Baitulmaal Muamalat, adalah LAZ yang didirikan oleh

Bank Muamalat mempunyai program KUM3 (Komunitas

Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid) yang

mengembangkan zakat produktif untuk mustahik yang

memiliki usaha mikro dan merupakan jamaah masjid,

Kampung jamur, KJKS KUM3.

3. Dompet Dhuafa, membuat beberapa program seperti,

Lembaga pertanian sehat, kampoeng ternak, mikro kredit

masyarakat mandiri, program lantas berdaya, social

trustfund.

27

4. LAZIS Assalam, lembaga yang memiliki hubungan

kelembagaan dengan Pondok Pesantren Modern Islam

Assalaam menerapkan metode distribusi dana zakat yang

bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang

(mustahik) tertentu atau dengan sebutan Masyarakat

Binaan L-ZIS Assalaam. Bentuknya dengan akad

pinjaman atau qardhul hasan kepada mustahik dengan

harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk

memiliki penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan

hidup serta memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar

sesama.

5. Beberapa BAZDA juga telah menggulirkan zakat

produktif seperti:

a. BAZDA Kendal Tahun 2010 telah disalurkan kepada

yang berhak menerima (mustahik) dengan perincian

sebagai berikut zakat Produktif (pedagang kecil),

berupa uang @ Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah )

untuk tiap Kecamatan 3 (tiga) orang.

b. BAZDA Provinsi Riau dengan BAZDA Kabupaten

Rokan Hulu memberikan bantuan zakat produktif

perahu hinggaperalatan nelayan, yang disalurkan

melalui sehearing dari sebesar Rp175 juta kepada 25

mustahiq yang setiap harinya mencari nafkah sebagai

28

nelayan tradisional di 3 desa, Kecamatan Bonai

Darussalam dan Kepenuhan pada 23 Juni 2011.

c. BAZDA Kabupaten Agam dan KJKS sebagai

pendamping UKM melakukan MoU dengan mustahik

penerima zakat produktif agar bisa mengelola usaha

produktif secara sungguh - sungguh.

29

BAB IIIPERAN KJKS/UJKS KOPERASI

DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Koperasi adalah kumpulan orang perorang yang mandiri,

yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kepentingan

bersama mereka dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan

dan aspirasi melalui suatu badan usaha (entreprese) yang

dimiliki bersama dan dikontrol secara deokratis.

Keberadaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) akan lebih

optimal diberdayakan secara berkelompok melalui koperasi,

sesuai dengan azas koperasi yaitu kebersamaan dan

kerjasama. Misalnya, melalui koperasi para pelaku UMK yang

bergerak pada usaha-usaha produksi, secara bersama-sama

dapat menjual produk yang dihasilkan disamping membeli input

dan prasarana secara bersama-sama pula. Dalam

kebersamaan itu, akan terjadi penguatan kemampuan bersaing,

baik dalam hal penawaran maupun permintaan. Dengan

kebersamaan itu pula akan dapat diwujudkan “economic of

scale“ serta “economic of scope” yang menekan besarnya

komponen biaya seperti biaya transportasi atau biaya-biaya

lainnya sehingga dapat dicapai efisiensi teknis dan ekonomis

dalam kegiatan usaha yang dijalankan para anggota koperasi.

30

Sejalan dengan perembangan tuntutan kebutuhan

transaksi yang tidak mengandung perbuatan riba (dengan

sistim bunga) yang dilarang oleh ajaran Islam, sejak awal

1990’an mulai tumbuh dan berkembang Lembaga Keuangan

Mikro yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan

prinsip syariah. LKM Syariah ini sebagian belum berbadan

hukum formal , namun sebagian lainnya berbadan hukum

koperasi yang selanjutnya dikenal dengan Koperasi Jasa

Keuangan Syariah. Kegiatan bisnis KJKS sepenuhnya

menerapkan prinsip syariah dengan pola bagi hasil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

Nomor 91/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Jasa

Keuangan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa

Keuangan Syariah Koperasi (KKS/UJKS) Koperasi dapat

menjalankan kegiatan pembiayaannya (tamwil), juga dapat

menjalankan kegiatannya maalnya, yaitu menghimpun dan

menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah, termasuk wakaf.

Sementara itu jika mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011,

bahwa yang berhak menghimpun zakat hanya Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ini

dapat dilihat pada pasal 6, 17, 18, 38 dan 41. Untuk itu perlu

dilakukan terobosan hukum yang kreatif yang tidak berbenturan

dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh

31

karena itu pada 11 November 2011 bertempat di Auditorium

Kementerian Koperasi dan UKM, Jl Rasuna Said, Jakarta Pusat

dilakukan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding

(MoU) antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan

LAZ Baitulmaal Muamalat dan LAZ Dompet Dhuafa sehingga

KJKS dapat menghimpun dan mengelola ZISWAK bermitra

dengan LAZ yang ada.

Urgensi penting karena peran KJKS/UJKS dalam

pengelolaan Zakat amat sangat vital dengan alasan:

1. Usaha Mikro dan Kecil membutuhkan skim pendanaan

alternatif yang mudah dan murah. Skim ini tidak mungkin

berasal dari dana perbankan. Maka, dana yang paling

mungkin adalah ZIS

2. KJKS/UJKS memiliki basis di akar rumput yang

bersinggungan dengan UMK. Artinya, pengenalan dan

pemahaman atas karakteristik UMK yang bersifat lokal

yang dipahami betul oleh KJKS/ UJKS.

3. Beberapa KJKS/UJKS bahkan telah melakukan skim

pemberdayaan untuk UMK dengan dana-dana ZIS.

4. KJKS/UJKS memiliki kepentingan dalam menciptakan dan

membina anggota yang loyal

Atas dasar tersebut, maka KJKS/UJKS memiliki peran

penting dalam pengelolaan zakat secara professional dan

32

akuntabel. Dan untuk dapat mewujudkannya, maka perlu

melakukan upaya-upaya berikut ini.

A. LANDASAN OPERASIONAL

Landasan operasional kelembagaan Kegiatan Maal

KJKS/UJKS Koperasi merujuk pada:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang

Perkoperasian;

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Perkoperasian;

3. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

4. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Koperasi Jasa Keuangan Syariah;

Penjabaran dari Keputusan Menteri Koperasi dan UKM

No. 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan

usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah :

1. Pasal 24 mengenai kegiatan maal koperasi Jasa

keuangan Syariah/Unit jasa Keuangan Syariah pasal 24

menyatakan KJKS/UJKS selain menjalankan kegiatan

pembiayaan atau Tamwil, dapat menjalankan kegiatan

maal dan atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran

dana Zakat Infak Sodaqoh (ZIS) termasuk wakaf;

33

2. Pasal 25 mengenai Prinsip kerahasiaan pada ayat 1

sampai dengan ayat 4 memuat :

a. KJKS UJKS Koperasi yang menyelenggarakan

kegiatan maal harus dikelola dan di supervisi oleh

penanggung jawab khusus bidang maal;

b. KJKS/UJKS Koperasi yang menjalankan kegiatan

maal wajib memisahkan sistim administrasi dan

laporan keuangan kegiatan maalnya dengan

kegiatan pembiayaan tamwilnya;

c. Kegiatan bidang maal harus mengacu pada

peraturan dan perundang-undangan pengelolaan

zakat, infak dan sodaqoh;

d. Dalam hal pengelolaan baik aspek teknis maupun

aspek legal, maka Kegiatan maal tidak terpisahkan

dari KJKS/UJKS Koperasi;

Berdasarkan aturan tersebut maka dalam pelaksanaan

pengelolaan zakat KJKS/UJKS Koperasi wajib

membentuk Unit Manajemen Zakat yang melakukan

pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.

34

B. PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN ZAKAT KJKS/UJKS

KOPERASI

1. Dasar Pembentukan Unit Manajemen Zakat

KJKS/UJKS selain menjalankan kegiatan pembiayaan

atau Tamwil, dapat menjalankan kegiatan maal dan atau

kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat Infak

Sodaqoh (ZIS) termasuk wakaf. Kegiatan baitulmaal

(pengelolaan ZIS) oleh KJKS/UJKS dijabarkan pada

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi

Jasa Keuangan Syariah, namun dengan KEPMEN

tersebut diatas KJKS belum memiliki dasar hukum yang

cukup memadai dan kuat dalam melakukan

penghimpunan ZIS di masyarakat sekitar KJKS.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga

pengelola zakat di Indonesia terdiri dari 2 (dua) macam

yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ) . BAZ dibentuk oleh Pemerintah, sedangkan LAZ

didirikan oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik

Indonesia.

Demikian pula dengan perubahan UU No. 38 Tahun 1999

menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

35

Zakat, bahwa yang berhak menghimpun zakat hanya

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ). Ini dapat dilihat pada pasal 6, 17, 18, 38

dan 41.

2. Prinsip Pembentukan Unit Manajemen Zakat

Prinsip kemitraan antara KJKS/UJKS koperasi dengan

LAZ sebagai berikut:

a. Sinergitas

Kemitraan yang dibangun berdasarkan kesamaan

kepentingan dalam mengangkat ekonomi umat yang

harus dikerjakan bersama-sama baik di tingkat pusat

maupun daerah. Diharapkan memberikan efek

penguatan kepada kedua belah pihak maupun pada

kemitraan ini, baik dari segi pencitraan, sisi fundraising

dan sebagainya.

b. Kepercayaan

Kemitraan unit manajemen zakat dengan LAZ harus

dibangun dari fondasi kepercayaan (trust), tanpa

kepercayaan kemitraan tidak akan langgeng. Oleh

karena itu kemitraan unit manajemen zakat harus

didampingi secara profesionalisme sehingga dapat

dibangun mekanisme kerjasama yang menjunjung

sikap dan kinerja positif.

36

c. Transparansi

Penguatan kepercayaan akan lebih efektif jika

dikembangkan transparasi/keterbukaan karena

transparansi menjadi awal dari proses akuntabilitas

unit manajemen zakat.

d. Saling Menguntungkan

Pembentukan kemitraan unit manajemen zakat akan

memberikan kemanfaatan KJKS/UJKS Koperasi

antara lain :

1) Legalitas

KJKS/UJKS Koperasi tidak perlu mengajukan izin

kegiatan pengelolaan zakat ke Kanwil Kementerian

Agama Kab/Kota, karena secara hukum sudah sah

bertindak melakukan kegiatan pengumpulan dan

penyaluran zakat.

2) Standarisasi Kualitas secara Manajemen dan

Syariah

(a) Dengan menjadi unit manajemen zakat,

operasional unit manajemen zakat telah

distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat

yang benar sesuai syariat Islam

(b) Kualitas manajerial unit manajemen zakat akan

semakin meningkat dan berkembang dengan

berbagai program peningkatan capacity

37

building untuk pengelola unit manajemen zakat

yang diselenggarakan LAZ

(c) Paska pelatihan akan dilakukan sertifikasi unit

manajemen zakat untuk memastikan bahwa

pengelola unit manajemen zakat telah memiliki

kompetensi yang memadai

3). Optimalisasi Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh unit manajemen

zakat ke depannya akan semakin optimal dengan

adanya kewenangan untuk mencetak Bukti Setor

Zakat (BSZ) yang dapat dijadikan salah satu faktor

pengurang penghasilan kena pajak

4) Otonomi Pengelolaan

Manajemen pengelolaan unit manajemen zakat

terpisah dari kegiatan unit jasa keuangan.

5) Jejaringan ZIS nasional

Dengan bergabung sebagai mitra LAZ, maka unit

manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi memiliki

jaringan dengan Lembaga Amil Zakat

6) Kegiatan Pengelolaan ZIS

Unit manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi dapat

melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha

pemula bagi mustahik usia produktif dengan pola

pendampingan pinjaman qordhulhasan/ kebajikan

38

atau kegiatan sosial antara lain beasiswa bagi anak

sekolah, kesehatan gratis dll.

3. Persyaratan Pembentukan Unit Manajemen Zakat

KJKS/UJKS Koperasi

Persyaratan KJKS/UJKS Koperasi yang menjadi

mitra LAZ harus memenuhi hal-hal,sebagai berikut :

a. Memiliki legalitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah

(KJKS)

b. KJKS/UJKS Koperasi yang memiliki Baitul Maal,

mengajukan Surat Permohonan menjadi mitra unit

manajemen zakat kepada LAZ dilampiri dengan

Company Profile KJKS, Laporan Keuangan Baitul

Maal, copy Akta Anggaran Dasar KJKS/UJKS

Koperasi dan susunan pengurus KJKS/UJKS

Koperasi.

c. KJKS/UJKS Koperasi yang belum memiliki unit

manajemen zakat. Cara yang dilakukan adalah

membuat Berita Acara pendirian unit manajemen zakat

dari hasil rapat anggota luar biasa selanjutnya menjadi

lampiran untuk Surat Pengajuan menjadi mitra unit

manajemen zakat kepada LAZ.

d. Menyiapkan tenaga Pengelola unit manajemen zakat

yang di SK kan oleh pengurus KJKS/UJKS Koperasi

39

e. Memiliki perangkat operasional yang dibutuhkan

f. Memiliki gambaran potensi muzakki (form terlampir)

g. Mempunyai sumberdaya insani yang bertanggung

jawab

h. Sumberdaya insani yang terlibat dalam hal ini amil unit

manajemen zakat, harus memiliki kriteria sebagai

berikut:

1) Mempunyai aqidah yang lurus;

2) Mempunyai integritas dalam hal amanah, jujur

dalam kehidupan sehari-hari;

3) Mempunyai pengetahuan dan pemahaman

tentang fiqh zakat;

4) Memiliki pengalaman dalam bidang yang menjadi

tanggung jawabnya;

5) Memahami dan mempunyai kemampuan &

kemauan untuk melaksanakan operasional unit

manajemen zakat;

6) Bersedia bekerja penuh waktu sebagai pengelola

unit manajemen zakat;

4. Penetapan Pembentukan Unit Manajemen Zakat

Setelah persyaratan tersebut di atas dilengkapi,

maka langkah selanjutnya dalam penetapan unit

manajemen zakat oleh LAZ sebagai berikut:

a. LAZ menindaklanjuti permohonan tersebut dengan

melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan

40

baik berdasarkan data maupun kunjungan untuk

melakukan pengamatan di lapangan.

b. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila KJKS/UJKS

Koperasi sesuai dengan kriteria LAZ, maka LAZ akan

memberikan Surat Keputusan Pembentukan unit

manajemen zakat tersebut.

c. Untuk mengatur tehnis operasional, maka dapat

dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama Operasional

antara LAZ dengan unit manajemen zakat KJKS/UJKS

Koperasi

d. Untuk lebih jelasnya alur proses pembentukan unit

manajemen zakat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 :Alur Proses Pembentukan unit manajemen zakat KJKS/UJKS

Koperasi

41

Pengurus KJKS

Manajer Unit Kegiatan Maal

Manajer Unit Kegiatan Tamwil

LAZ

Perjanjian Kerjasama Operasional

C. POLA KERJASAMA LAZ DENGAN KJKS/UJKS

KOPERASI

Kemitraan antara LAZ dan KJKS/ UJKS Koperasi

diatur dengan sebuah kesepakatan di antara kedua belah

pihak. Kesepakatan yang diatur dalam kerjasama atau

kemitraan tersebut antara satu LAZ dengan LAZ yang lain

dapat berbeda-beda, namun hak dan kewajiban secara

umum harus diatur sebagaimana berikut ini:

Gambar 2Pola Kerjasama KJKS/UJKS Koperasi dengan LAZ

a. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Manajemen Zakat

dan LAZ

42

Pendampingan

Pendampingan dan pelaporan

1).Tugas dan tanggung jawab LAZ

(a) Mengesahkan dan memberhentikan Unit

Manajemen Zakat KJKS/UJKS Koperasi

(b) Menjaga dan melestarikan keberlangsungan

unit manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi

(c) Membantu mensosialisasikan masyarakat

untuk menunaikan Zakat dan infaq

(d) Menyetujui/menolak program-program

pendistribusian yang diusulkan unit manajemen

zakat KJKS/UJKS Koperasi

(e) Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan ZIS

(f) Menerima Laporan Pelaksanaan unit


(g) Melakukan audit pelaksanaan unit manajemen


2).Tugas dan tanggung Jawab unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi

(a) Bertanggungjawaab akan keberlangsungan unit

manajemen zakat

(b) Mensosialisasikan, menghimpun dan mengajak

masyarakat untuk menunaikan zakat dan

infaqnya melalui unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi

43

(c) Menyusun program pendistribusian yang

kemudian diusulkan kepada LAZ untuk

mendapatkan persetujuan.

(d) Membukakan rekening giro pada Bank Yang

ditunjuk oleh LAZ terdekat atas nama unit


sebagai rekening penampungan dana ZIS.

(e) Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh LAZ

dalam rangka peningkatan kemampuan unit

manajemen zakat.

(f) Melakukan penghimpunan dan penyaluran

dana ZIS

(g) Mengalokasikan hak amil untuk LAZ (untuk

besarannya kesepakatan antara LAZ dengan

Unit Manajemen Zakat KJKS/UJKS Koperasi.

(h) Memberikan laporan penghimpunan dan

pendistribusian dan kegiatan secara

menyeluruh kepada LAZ.

b. Hak dan Kewajiban LAZ dan Unit Manajemen Zakat

KJKS/UJKS Koperasi

1).Hak dan Kewajiban unit manajemen zakat

(a) Mengajukan permohanan kerjasama pendirian

unit manajemen zakat kepada LAZ secara

tertulis.

44

(b) Menyepakati dan menandatangani kerjasama

pendirian unit manajemen zakat dengan LAZ

(c) Menentukan dan mengangkat petugas unit

manajemen zakat dan membentuk struktur

organisasi unit manajemen zakat KJKS/UJKS

Koperasi.

(d) Menyediakan tempat, perlengkapan dan

peralatan kantor untuk operasional unit

manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi.

(e). Memasang papan nama unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi pada tempat yang mudah

dibaca.

(f) Menerima hak amil atas dana zakat yang

dihimpun untuk besarannya atas kesepakatan

LAZ yang dipergunakan untuk gaji petugas unit

manajemen zakat, cetak tools marketing lokal

(brosur, spanduk, dll) dan biaya operasisonal.

(g) Melaporan kegiatan penghimpunan dan

penyaluran ke LAZ.

(h) Bersama LAZ menghimpun dan

mendayagunakan dana ZIS dan dana sosial

lainnya melalui program LAZ atau program

sinergi lain yang disepakati oleh LAZ dan unit

manajemen zakat sesuai prosedur. Prosedur

yang dimaksud adalah rangkaian proses yang

45

terdiri atas pengajuan proposal, pencairan,

pelaksanaan program dan laporan serta

evaluasi.

2) Hak dan Kewajiban LAZ

(a) Memberikan dan mensosialisasikan konsep

kepada unit manajemen zakat KJKS/UJKS

Koperasi

(b) Melakukan verifikasi berkas pengajuan

kemitraan Unit manajemen zakat dari

KJKS/UJKS Koperasi

(c) Menunjuk, mengangkat dan memberhentikan

petugas unit manajemen zakat dengan terlebih

dahulu memberikan surat pemberitahuan

(d) Memberikan pendidikan, Pelatihan, dan

pembinaan petugas unit manajemen zakat.

(e) Memberikan sertifikasi kemitraan bagi unit

manajemen zakat KJKS/UJKS koperasi yang

telah memenuhi ketentuan LAZ.

(f) Berhak mensosialisasikan perihal zakat, infak,

wakaf, dan program-program pemberdayaan

yang dilakukan unit manajemen zakat

(g) Bersama-sama unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi menghimpun dan

mendayagunakan dana ZIS dan dana sosial

lainnya melalui program LAZ atau program

46

sinergi lain yang disepakati oleh kedua belah

pihak sesuai prosedur. Prosedur yang

dimaksud adalah rangkaian proses yang terdiri

atas pengajuan proposal, persetujuan komite,

pencairan, pelaksanaan program dan laporan

serta evaluasi

(h) Menerima hak amil atas dana zakat yang

dihimpun unit manajemen zakat KJKS/UJKS

Koperasi yang besarannya atas kesepakatan

anatar LAZ dengan unit manajemen zakat yang

dialokasikan untuk pengembangan dan

pelatihan petugas unit manajemen zakat, tools

marketing nasional, dan biaya operasional.

(i) Melakukan monitoring atas penghimpunan dan

penyaluran unit manajemen zakat KJKS/UJKS

koperasi.

(j) Berhak mengakui hasil penghimpunan dan

penyaluran ziswaf oleh unit manajemen zakat

KJKS/UJKS koperasi sebagai portofolio LAZ

sebagai lembaga Amil Zakat (LAZ).

47

BAB IVOPERASIONALISASI UNIT MANAJEMEN ZAKAT

KJKS/UJKS KOPERASI

A. ORGANISASI UNIT MANAJEMEN ZAKAT KJKS/UJKS

KOPERASI

a. Struktur organisasi unit manajemen zakat

KJKS/UJKS koperasi

Organisasi Unit Manajemen Zakat memmpunyai

karakteristik yang membedakannya dengan organisasi

nirlaba lainnya, yaitu:

- Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari’ah

islam.

- Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq,

shadaqah, dan wakaf.

- Memiliki Dewan Syari’ah dalam struktur

organisasinya.

- Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari’ah

islam dikarenakan dana-dana yang menjadi

sumber utamanya UMZ telah ada aturannya dalam

Al-Quran dan hadits. Misalnya dalam surat At-

taubah ayat 60 dinyatakan oleh Allah SWT yang

artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang

48

Manajer UMZ KJKS

PendayagunaanPenghimpunan

KeuangannAdministrasi

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak; orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Adapun struktur organisasi UMZ KJKS/UJKS Koperasi

adalah sebagai berikut:

Gambar 3 :Struktur Organisasi Unit Manajemen Zakat

KJKS/UJKS Koperasi

b. Tugas dan tanggung jawab

1) Manajer unit manajemen zakat KJKS/UJKS

koperasi

(a) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan

operasional unit manajemen zakat

(b) Melakukan pendekatan keberbagai lembaga/

perusahaan untuk fundraising maupun

kerjasama

49

(c) Mengkoordinasikan kegiatan antar Lini

(d) berkoordinasi dengan LAZ

(e) Melaporakan kegiatan operasional unit

manajemen zakat pada pengurus KJKS dan

LAZ serta pihak-pihak terkait

2) Kabag Administrasi

(a) Mengadakan pembagian tugas bagi masing-

masing staf sekretaris

(b) Melakukan penataan administrasi surat

menyurat (kode surat dan lain-lain dan

penataan arsip surat).

(c) Melakukan penataan sekretariat dari segi

kelengkapan dan tata letak arsip dan lain-lain

(d) Menghimpun data seluruh seksi untuk bahan

laporan dan publikasi.

(e) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat

bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-

seksi lain.

(f) Melaksanakan tugas lain di seksi pengelolaan

zakat sesuai hasil keputusan

(g) Menerbitkan bulletin, pamphlet dan atau buku

petunjuk dan bimbingan zakat bersama dengan

seksi-seksi lain.

(h) Menyusun laporan tahunan bekerjasama dan

berkoordinasi seksi-seksi lain.

50

(i) Menyiapkan, membuat kupon pungutan dan

pendistribusian zakat.

(j) Mengadakan dan membuat data inventaris dan

lainnya.

(k) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-

undangan.

3) Kabag Keuangan

(a) Membuat rencana anggaran tahun operasional

bersama sekretaris.

(b) Melaksanakan penataan administrasi keuangan

zakat dan keuangan operasional

(c) Mengadakan pembagian tugas yang

menangani administrasi keuangan zakat dan

menangani keuangan biaya operasional.

(d) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan

pengeluaran keuangan zakat dan biaya

operasional sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

(e) Menyiapkan data keuangan baik penerimaan

dan pengumpulan, pendistribusian dan

pendistribusian serta data biaya pengelolaan

sebagai data laporan dan publikasi.

(f) Menyiapkan laporan keuangan bulanan,

triwulan, semesteran dan tahunan.

51

(g) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat

bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-

seksi lain.

(h) Melaksanakan tugas lain di seksi pengelolaan

zakat sesuai hasil Rapat.

4) Kabag Penghimpunan

(a) Membuat rencana pelaksanaan pengumpulan

zakat, infaq dan sadhaqah bagi anggota atau

kelompok masing-masing muzakki,

umpamanya kelompok Pegawai Negeri Sipil

(PNS), Pegawai Swasta, karyawan pabrik,

pengusaha, kelompok profesi, Dokter, notaris,

Konsultan, pengacara, dokter dan lain-lain dan

kelompok masyarakat lainnya, baik perorangan

maupun badan.

(b) Membuat peta/ peta muzakki

(c) Melaksanakan kegiatan pengumpulan/

pungutan zakat, infaq sedekah dan

pengumpulan dana lain sesuai perundang-

undangan, berkoordinasi dengan seksi lain.

(d) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak

terkait dalam kegiatan pengumpulan

/penerimaan zakat, infaq dan sedekah.

(e) Membuat recana dan melaksanakan sosialisasi

pengelolaan zakat, kepada anggota

52

KJKS/UJKS koperasi, instansi, dinas,

perusahaan dan masyarakat umum lainnya,

bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi

lainnya.

(f) Melakukan bimbingan dan petunjuk bagi

muzakki.

(g) Membuat data hasil pengumpulan zakat

sebagai bahan laporan publikasi

(h) Melaksanakan tugas lain dan pengelolaan


(i) Menyetorkan hasil pengumpulan zakat

kebendahara.

(j) Menetukan target pencapaian dana zakat tiap

tahun.

5) Kabag Penyaluran (Pendistribusian)

(a) Membuat rencana pendistribusian hasil

pengumpulan zakat kepada mustahik.

(b) Melakukan pemetaan dan inventarisasi

mustahik melalui kegiatan sosialisasi,

koordinasi dengan pihak terkait.

(c) Membuat rencana kerjasama dengan pihak

terkait dalam pendistribusian zakat untuk

mengoptimalkan hasil dan dayaguna zakat.

(d) Merencanakan dan melaksanakan pendistri-

busian dana zakat, infaq, sadaqah, hibah,

53

waris, wasiat dan kafarat bekerjasama dengan

Tamwil untuk usaha produktif,.

(e) Merencanakan dan melaksanakan pendistri-

busian dana zakat untuk kegiatan non

komsumtif (Pendampingan modal usaha)

bersama seksi pendistribusian dan seksi

lainnya.

(f) Merencanakan pendistribusian zakat dan non

zakat dalam pengikutsertaan modal usaha

produktif sebagai bahan masukan kepada LAZ

(g) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat

bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi

lainnya.

(h) Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak

terkait dalam pendistribusian zakat dan non

zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(i) Membuat data pendistribusian zakat sebagai

bahan laporan dan publikasi

(j) Mengadministrasikan dokumen pendistribusian

dan pendistribusian zakat untuk bahan laporan

(k) Melaksanakan tugas lain seksi pengelolaan


(l) Melaksanakan tugas lain seksi pengelolaan

zakat dalam kegiatan sosial bersama dengan

54

pihak lain terutama dalam bakti sosial dan atau

bencana alam

B. PENGHIMPUNAN ZAKAT

Secara prinsip penghimpunan zakat merupakan tugas

dari amil zakat. Seperti yang difirmankan allah dalam al-

qur’an :

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At Taubah: 103)

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban membayar zakat

pada dasarnya tidaklah semata-mata diserahkan kepada

kesadaran para muzakki, namun menjadi tangung jawab

petugas penghimpun zakat/ amil.

Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya,

penghimpunan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan

memungut/menagih dari para muzakki. Maka, kedudukan

zakat yang cukup signifikan dalam ajaran Islam. Bahkan

Islam menyerukan perang terhadap kaum yang

membangkang terhadap perintah membayar zakat, seperti

yang terjadi pada masa awal pemerintahan khalifah Abu

Bakkar.

55

Dalam UU No 38 Tahun 1999 Pasal 12,

penghimpunan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara

menerima zakat dari paramuzakki atau dengan

memungutnya dari muzakki atas dasar pemberitahuan

muzakki.

Adapun tugas dari amil zakat meliputi penghimpunan

zakat dari masyarakat, dan mendistribusikan kembali

kepada para mustahiq di lingkungan tersebut, serta tugas-

tugas turunan seperti pencatatan, pemeliharaan, dan

melakukan investigasi untuk menentukan orang-orang yang

berhak menerima zakat serta orang-orang yang harus

membayar zakat. Amil zakat juga bertugas memberikan

penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum zakat.

1. Syarat-syarat kekayaan yang wajib di zakati

a. Milik Penuh

Artinya harta tersebut berada dalam kontrol dan

kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil

manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan

melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut

syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian

negara atau orang lain dan cara-cara yang sah.

Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan

cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut

tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan

56

dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang

berhak atau ahli warisnya.

b. Berkembang

Artinya harta tersebut dapat bertambah atau

berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi

untuk berkembang.

c. Cukup Nishab

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu

sesuai dengan ketetapan syara'. Sedangkan harta

yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat dan

dianjurkan mengeluarkan Infaq serta Sedekah.

d. Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang

diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi

tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya

apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang

bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan

tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan

hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian,

rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.

e. Bebas Dari hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau

mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu

57

yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka

harta tersebut terbebas dari zakat.

f. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut

sudah belalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini

hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan

perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan

dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

2. Harta (maal) yang wajib di zakati

Menurut terminologi bahasa (lughat), harta adalah

segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk

dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan. Sedangkan

menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), harta

adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai)

dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut

ghalibnya (lazim).

Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila

memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

a. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan

b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan

ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil

pertanian, uang, emas, perak, dll.

58

Adapun harta (maal) yang wajib di zakati sebagai

berikut :

a. Binatang Ternak

Pengertian hewan ternak adalah meliputi hewan

besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing,

domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

b. Emas Dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang

selain merupakan tambang elok, juga sering

dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan

mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam

memandang emas dan perak sebagai harta yang

(potensial) berkembang. Oleh karena syara'

mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa

uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau

yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan

perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu

itu di masing-masing negara. Oleh karena segala

bentuk penyimpanan uang seperti tabungan,

deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya,

termasuk kedalam kategori emas dan perak.

sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat

disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga

pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa,

kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan

59

menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan

menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di

uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang

berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka

tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

c. Harta Perniagaan

Cakupan harta perniagaan adalah semua yang

diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam

berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-

alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan

tersebut di usahakan secara perorangan atau

perserikatan seperti : CV, PT, Koperasi, dsb.

d. Hasil Pertanian

Batasan hasil pertanian adalah hasil tumbuh-

tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis

seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-

buahan, tanaman hias, rumput-rumputan,

dedaunan, dll.

e. Ma'din dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang

terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai

ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga,

marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll.

Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang

60

dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar,

marjan, dll.

f. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu

atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk

didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada

yang mengaku sebagai pemiliknya.

C. POLA PENGHIMPUNAN ZAKAT

1. Strategi fundraising ZIS yang dapat dilakukan oleh unit

manajemen zakat KJKS/UJKS koperais yakni:

a. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)

Adalah sistem fundraising interaktif yang mengunakan

satu atau lebih media komunikasi untuk menghasilkan

tanggapan atau donasi yang dapat diukur pada suatu

lokasi.

b. Pemasaran Tidak Langsung (Indirect Marketing)

Berlawanan dengan direct fundraising, fundraising tak

langsung adalah berbagai kegiatan yang dilakukan

untuk tujuan fundraising dengan memanfaatkan

program secara tak langsung.

c. Media yang dapat dipergunakan pada 2 (dua) jenis

marketing di atas adalah sebagai berikut:

61

Strategi Alat/ Media Penjelasan

Direct Marketing

(Pemasaran Langsung)

Kampanye

Dilakukan dengan berbagai kegiatan yang fungsinya memberi informasi langsung dan mengajak sasaran untuk membayar Zakat, Infaq dan sodakoh

Dilakukan dengan komuni-kasi promosi dengan media out door, demo, sampling, pameran, kunjungan, pen-jualan produk fundrasing, lelang fundraising, kupon, malam amal

Iklan Respon

Pesan dengan bermacam media dapat dibuat agar mampu memudahkan pembacanya dengan untuk memberi tanggapan langsung

Bentuknya: iklan koran, iklan sms, Poster, kartu balasan, Internet dll

Direct Mail

Berupa kiriman langsung ke muzaki dengan surat

Kelengkapan Direct Mail: (i) Amplop luar; (2) Surat penawaran donasi; (3) Brosur atau katalog lembaga; (4) Formulir respon donasi; (5) Amplop Balasan

Tele- marketing (Pemasaran

Melalui Telekomunikasi)

Telemarketing adalah salah satu bentuk direct marketing yang efektif terutama untuk donasi berulang.

Telemarketing mampu mem-berikan kesan dekat dan interaktif

Cara ini mahal dibanding media cetak.

Pengembangan telemarketing adalah contact center.

Direct Catalogue

Dilakukan melalui kunjungan dan pertemuan dengan prospek

62


Peralatan dan dukungan:a. Marketing Kit akan

membantu menghindarkan keragaman komunikasi produk yang ditawarkan.

b. Kekuatan data prospek dan jumlah kunjungan akan meningkatkan hasil teknik fundraising ini

c. Mengandalkan salesmanship yang kuat dari para agent

Biaya tinggi namun efektif.

Indirect Marketing

(Pemasaran Tidak

Langsung)

Potongan Penjualan

Kegiatan ini terlaksana dengan kerjasama lembaga dengan produsen penjual produk tertentu untuk waktu tertentu.

Pengumpulan donasi dilaku-kan dengan kompensasi donasi tertentu untuk setiap pembelian produk. Contohnya setiap membeli produk makanan ini maka Rp 1000,- akan didonasikan untuk beasiswa dhuafa.

Produk Campuran

Mix Product untuk fundrasing dilakukan dengan kerjasama dengan produk pembayaran tertentu Contohnya adalah mix produk investasi dengan produk Infaq. Setiap dana yang disetor adalah 90% investasi dan 10% Infaq.

Mix Product ini dapat dikembangkan ke berbagai produk pembayaran lainnya seperti asuransi, iuran, pembayaran sekolah dll.

63


Kerjasama Promo Charity

Kegiatan ini berupa kerjasama kampanye charity dengan lembaga atau perusahaan lain.

Kegiatan ini berupa aktifitas komunikasi promo bersama suatu program untuk menghasilkan respon donasi bagi sebuah kegiatan charity tertentu, atau dengan kesepakan dana yang terkumpul dibagi menjadi dua bagian

Event Fundfraising

(Kegiatan Penggalangan

Dana)

Berbeda dengan malam pengalangan dana yang dilakukan dengan cara direct, maka event fundraising adalah event biasa yang diselenggarakan dengan maksud sosial.

Contohnya adalah Golf Peduli, Lari 10K, Sepeda santai, Umroh Sosial, dll yang dilaksanakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan event untuk program sosial.

Kegiatan ini dapat bersifat massal dengan pendaftaran dengan biaya yang terjangkau. Biaya penyeleng-garaan harus dapat ditutup oleh pendapatan sponsor

64

D. PENYALURAN ZAKAT (DISTRIBUSI DAN

PENDISTRIBUSIAN)

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak

menerima zakat di dalam firman-Nya:

“Sesungguhnya sedekah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS At-Taubah [9]: 60)

Di dalam hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-

Harits Al-Shada’i, Rasulullah SAW bersabda;

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (HR Abu Dawud)

Delapan kelompok (asnaf) yang berhak menerima

zakat dari ayat dan hadits di atas, yaitu terperinci sebagai

berikut: 1) fakir; 2) miskin; 3) amil zakat; 4) mualaf; 5) budak

(riqab); 6) orang yang berutang (gharimiin); 7) untuk jalan

Allah (fisabilillah); dan 8) musafir (ibnussabil).

Pendistribusian dana ZIS oleh Unit manajemen zakat

KJKS/UJKS koperasi dalam menjalankan operasional

65

diutamakan untuk menggerakkan pemberdayaan ekonomi

bagi Mustahik (anggota KJKS/UJKS dan masyarakat).

Berikut beberapa bentuk pendistribusian ZIS untuk

pemberdayaan ekonomi mustahik antara lain:

1. Pendistribusian dalam bentuk pemberian bantuan uang

sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan

kapasitas dan mutu produksi usahanya;

2. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta

dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro;

3. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin

keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha

yang mengembangkan strategi pemberdayaan usaha

mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan

informasi;

4. Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang

ditujukan bagi masyarakat mustahiq melalui program -

program yang bertujuan yakni : penciptaan lapangan

kerja, peningkatan usaha, pelatihan, pembentukan

organisasi

Beberapa model pendistribusian zakat :

1. Pembiayaan Qardhulhasan untuk wirausaha produktif

oleh unit manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi dengan

dana Infak dan sedekah

66

LAZ

Unit Kegiatan Maal KJKS/UJKS

KelompokUsaha Mikro Mustahik



Muzakki/Munfik

Dana Titipan

Pembiayaan QurdhulhasanPendampingan Ekonomi dan Ruhiyah

Hibah :Zakat, Infak, Sedekah

Angsuran PokokMenjadi Anggota

Kemenegko dan UKMMOU

Koordinasi dan Pelaopran


Gambar 4Model penyaluran dana ZIS

dengan Pembiayaan Qurdhulhasan

2. Skema kerjasamanya dengan LAZ model pendanaan

wirausaha produktif yang telah dibina diberikan

pembiayaan Qurdhul Hasan sebagai berikut:

Gambar 5Model Kerjasama antara LAZ dengan

KJKS/UJKS Koperasi

67

Marbot Masjid Lansia Beasiswa Klinik Dhuafa

LAZ

Unit Kegiatan Maal KJKS/UJKS

Anggota Wirausaha ProduktifAnggota Wirausaha ProduktifAnggota Wirausaha Produktif

Muzakki/Munfik

Dana Titipan

Pembiayaan QurdhulhasanPendampingan Ekonomi dan Ruhiyah

Hibah :Zakat, Infak, Sedekah

Angsuran PokokBagi Hasil

Kemenegko dan UKM

MOU

Koordinasi dan Pelaporan


3. Pengembangannya, dari bagi hasil ZIS yang

diproduktifkan tersebut dapat dialokasikan untuk aktivitas

social seperti beasiswa, pengobatan gratis untuk ibu dan

anak dan lain-lainnya sebagaimana gambar berikut:

Gambar 6Produktivitas Zakat untuk Kegiatan Sosial

68

E. ADMINISTRASI KEUANGAN PENGELOLAAN ZAKAT

OLEH UNIT MANAJEMEN ZAKAT KJKS/UJKS

KOPERASI

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat

merupakan satu-satunya rukun Islam yang berdimensi

sosial langsung. Zakat merupakan instrumen utama dalam

melakukan pendistribusian aliran kekayaan dari tangan

muzaki kepada mustahik. Dengan demikian, zakat alat

untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi

masyarakat. Untuk itu unit manajemen zakat dalam

pegelolaan ZIS harus profesional dan amanah,

keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan

pendistribusian serta pendistribusian zakat yang dilakukan

unit manajemen zakat harus sesuai dengan ketentuan

agama, antara lain, sebagai berikut:

1. tidak menerima dana yang tidak halal;

2. setiap dana yang diterima harus dapat dibedakan

apakah zakat atau kewajiban harta lainnya (infaq,

shadaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat) serta harus

jelas bentuk akadnya apakah muthlaq atau muqoyyad;

69

3. menyalurkan dana hanya kepada mustahiq serta

menggolongkan seorang mustahiq dalam salah satu

asnaf mustahiq;

4. tidak menyalurkan dana dalam bentuk kegiatan yang

bertentangan dengan Syari’ah Islam;

5. tidak menzholimi hak masing-masing asnaf mustahiq;

6. berusaha meningkatkan kesejahteraan, merubah

kondisi, atau menyelesaikan permasalahan mustahiq;

7. setiap dana yang disalurkan harus dapat dibedakan

apakah berasal dari zakat atau kewajiban harta lainnya

(infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat)

serta jelas bentuk akadnya apakah muthlaq atau

muqoyyad;

8. wajib mencatat, melaporkan, dan mempublikasikan

laporan penerimaan dan penyaluran dana.

Unit manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi

lembaga yang melayani masyarakat, harus dapat

menyajikan informasi yang cukup dapat dipercaya dan

relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam

konteks syariah Islam. Akuntabilitas Unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi ditunjukkan dengan laporan

keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan yang dihasilkan nantinya berfungsi

sebagai:

70

1. alat akuntabilitas terhadap para muzaki yang

menyerahkan zakatnya;

2. sebagai alat pengambil keputusan kepada para

pemangku kepentingan (stakeholder) seperti

pemerintah, swasta, lembaga profesi hingga masyarakat

umum termasuk internal Unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi .

Laporan keuangan Unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi sesuai Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Organisasi

Nirlaba dan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan

Infaq/Sedekah, meliputi :

1. Laporan posisi keuangan;

Laporan ini berfungsi untuk informasi mengenai aktiva,

kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai

hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu

tertentu. Informasi dalam Laporan Posisi Keuangan

yang digunakan bersama pengungkapan informasi

dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para

pengguna laporan keuangan.

2. Laporan sumber dan penggunaan dana;

Pada laporan ini, amil menyajikan laporan perubahan

dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non

halal. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan

71

Sumber dan Penggunaan Dana terdiri dari sumber dana,

penggunaan dana, surplus/defisit, dan saldo dana

Laporan ini adalah menyediakan informasi mengenai:

a. pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah

jumlah dan sifat saldo dana;

b. hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan

c. bagaimana penggunaan sumber daya dalam

pelaksanaan berbagai program atau jasa.

3. Laporan Arus Kas.

Laporan Arus Kas dimaksudkan untuk menyediakan

dasar untuk para pengguna laporan keuangan dalam

menilai:

a. kemampuan dalam menghasilkan kas dan setara kas;

b. kebutuhan untuk menggunakan arus kas tersebut.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi bagi

para pengguna laporan keuangan mengenai: (i)

gambaran umum Unit manajemen zakat; (ii) ikhtisar

kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan; (iii) penjelasan atas pos-pos yang

dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen

laporan keuangan; (iv) rasio-rasio keuangan; dan; (v)

pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna

untuk pengambilan keputusan.

72

BAB VPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap KJKS/UJKS

Koperasi sebagai Mitra Pengelola Zakat dilakukan oleh

Pemerintah, Lembaga Amil Zakat dan Dewan Pengawas

Syariah.

1. Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Provinsi

dan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam

bidang perkoperasian melaksanakan pembinaan

terhadap KJKS/UJKS Koperasi melalui :

a. Memantau perkembangan KJKS/UJKS Koperasi

dalam Pengelolan Zakat secara berkala dari

laporan keuangan Unit Manajemen Zakat

KJKS/UJKS Koperasi yang dihimpun oleh LAZ.

b. Melakukan pengawasan secara menyeluruh baik

yang menyangkut pengorganisasian maupun

kegiatan pengelolaan zakat.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat melaksanakan pembinaan terhadap

KJKS/UJKS Koperasi melalui :

73

a. Memantau perkembangan KJKS/UJKS Koperasi

dalam Pengelolan Zakat secara berkala melalui

laporan/audit keuangan.

b. Melakukan pengawasan secara menyeluruh baik

dalam aspek manajemen maupun pelaksanaan

prinsip syariah.

c. Memberikan peringatan kepada KJKS/UJKS

Koperasi yang tidak memberikan laporan berkala

dan pelaksanaan prinsip syariah.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah melakukan pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan kegiatan KJKS/UJKS

Koperasi berdasarkan prinsip syariah

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan

keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Zakat oleh

KJKS/UJKS Koperasi untuk pemberdayaan Usaha Mikro

maka pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait :

1. Kementerian Koperasi dan UKM

Melakukan pengawasan melalui Dinas yang membidangi

Koperasi dan UKM Provinsi dalam rangka pengelolaan

zakat oleh Unit Manajemen Zakat KJKS/UJKS Koperasi,

yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

74

a) Menyusun dan merumuskan peraturan dan kebijakan

dalam rangka pembinaan dan pengawasan

KJKS/UJKS Koperasi dalam pengelolaan zakat.

b) Melakukan sosialisasi, edukasi dan pengembangan

program/ kegiatan.

c) Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan zakat.

d) Memfasilitasi pendamping KJKS/UJKS Koperasi dalam

pengelolaan zakat.

e) Melakukan koordinasi dengan LAZ dan

instansi/lembaga terkait dalam rangka pembinaan

KJKS/UJKS Koperasi dalam pengelolaan zakat.

f) Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan,

pelaporan dan kunjungan lapangan perkembangan

Kemitraan Pengelolaan Zakat antara KJKS/UJKS

Koperasi dengan LAZ.

2 Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi

Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas

yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota

dalam rangka pengelolaan zakat oleh Unit Manajemen

Zakat KJKS/UJKS Koperasi, yang meliputi hal-hal

sebagai berikut :

a) Melakukan sosialisasi, edukasi dan pengembangan

program/kegiatan dalam rangka pembinaan

75

KJKS/UJKS Koperasi dalam pengelolaan zakat di

wilayahnya.

b) Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan zakat.

c) Memfasilitasi pendamping KJKS/UJKS Koperasi

dalam pengelolaan zakat.

d) Melakukan koordinasi dengan Cabang LAZ dan

instansi/lembaga terkait di daerah dalam rangka

pembinaan KJKS/UJKS Koperasi dalam pengelolaan

zakat.

e) Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan,



Koperasi dengan LAZ dan menyampaikan hasilnya

kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

3. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM

Kabupaten/Kota

Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas

yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota

dalam rangka pengelolaan zakat oleh Unit Manajemen

Zakat KJKS/UJKS Koperasi, yang meliputi hal-hal

sebagai berikut :

a) Melakukan sosialisasi, edukasi dan pengembangan

program/kegiatan dalam rangka pembinaan

76

KJKS/UJKS Koperasi dalam pengelolaan zakat di

wilayahnya.

b) Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan zakat.

c) Memfasilitasi pendamping KJKS/UJKS Koperasi

dalam pengelolaan zakat.

d) Melakukan koordinasi dengan Cabang LAZ dan

instansi/lembaga terkait di daerah dalam rangka

pembinaan KJKS/UJKS Koperasi dalam pengelolaan

zakat.

e) Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan,



Koperasi dengan LAZ dan menyampaikan hasilnya

kepada kepada Dinas yang membidangi Koperasi

dan UKM Provinsi.

4. LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada unit

manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi yang meliputi

hal-hal sebagai berikut :

a) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen pengelolaan

unit manajemen zakat

b) Pendampingan terhadap operasional mitra unit

manajemen zakat

77

c) Peningkatan kapasitas kelembagaan unit manajemen


d) Linkage program pemberdayaan usaha mikro

mustahik

e) Melaksanakan siar (broadcasting) untuk sosialisasi dan

pencitraan terhadap program/kegiatan yang

dilaksanakan serta mendistribusikan kepada lintas

pelaku terkait.

f) Melaksanakan audit atas laporan penghimpunan dan

pendayagunaan zakat.

B. PELAPORAN

Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai

mandatori yang jelas dan kuat untuk melaksanakan

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dalam upaya

mendorong penumbuhan dan pengembangan unit

manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi yang bekerjasama

dengan LAZ dalam Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan

Usaha Mikro, maka penyajian laporan dapat disampaikan

sebagai berikut :

1. Pelaporan Unit Manajemen Zakat KJKS/UJKS Koperasi

a. Melaporkan kinerja keuangan, kinerja kelembagaan,

organisasi dan perkembangan usaha mikro mustahik

yang diberdayakan dengan dana Zakat kepada LAZ

78

serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di

Kabupaten /Kota.

b. Melaporkan linkage program Pemberdayaan Usaha

Mikro Mustahik dengan Lembaga terkait kepada LAZ

dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM

Kabupaten /Kota.

2. Pelaporan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM

Kabupaten/Kota :.

a. Melaporkan KJKS/UJKS Koperasi yang berminat

untuk bekerjasama dengan LAZ untuk menjadi unit

manajemen zakat, tembusan Dinas yang membidangi

Koperasi dan UKM propinsi dan Menteri Koperasi dan

UKM c/q Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian

Koperasi dan UKM.

b. Melaporakan Hasil pembinaan terhadap unit

manajemen zakat kepada Dinas yang membidangi

Koperasi dan UKM propinsi dan Menteri Koperasi dan


Koperasi dan UKM.

c. Melaporkan Kegiatan Operasional unit manajemen

zakat yang meliputi kegiatan, kinerja keuangan,

kegiatan kelembagaan, organisasi, perkembangan

usaha mikro mustahik yang diberdayakan kepada

Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM propinsi

79

dan Menteri Koperasi dan UKM c/q Deputi Bidang

Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.

3. Pelaporan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM

Propinsi

a. Melaporkan KJKS/UJKS Koperasi yang berminat

untuk bekerja sama dengan LAZ tingkat propinsi untuk

menjadi unit manajemen zakat kepada LAZ tembusan

Menteri Koperasi dan UKM c/q Deputi Bidang

Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM

b. Melaporkan hasil pembinaan dan kegiatan

operasional unit manajemen zakat KJKS/UJKS

Koperasi Kepada Menteri Koperasi dan UKM c/q

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan

UKM

c. Melaporkan hasil koordinasi dengan Dinas yang

membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota

kepada Menteri Koperasi dan UKM c/q Deputi Bidang

Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM

4. Pelaporan LAZ yang bekerjasama dengan Kementerian

Koperasi dan UKM

a. Melaporkan jumlah KJKS/UJKS Koperasi yang telah

bekerjasam dan dikukuhkan menjadi Unit manajemen

80

zakat kepada Menteri Koperasi dan UKM c/q Deputi

Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.

b. Melaporkan dana terhimpun dan didayagunakan oleh

Unit manajemen zakat kepada Menteri Koperasi dan


Koperasi dan UKM.

c. Melaporkan permasalahan yang belum dapat

terselesaikan antara Unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi dengan LAZ kepada Menteri

Koperasi dan UKM c/q Deputi Bidang Pembiayaan

Kementerian Koperasi dan UKM.

d. Melaporkan program-program penyaluran/

pendayagunaan zakat

5. Pelaporan Kementerian Koperasi dan UKM

a. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan

UKM melaporkan Perkembangan KJKS/UJKS

Koperasi yang bekerjasama dengan LAZ kepada

Menteri Koperasi dan UKM

b. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan

UKM melaporkan perkembangan penghimpunan dana

ZIS oleh Unit manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi

kepada Menteri Koperasi dan UKM

81

c. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan

UKM melaporkan perkembangan pendistribusian dana

ZIS oleh Unit manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi

untuk pemberdayaan usaha mikro mustahik kepada

Menteri Koperasi dan UKM

82

BAB VIPENUTUP

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM

telah berupaya untuk mencari perluasan sumber-sumber

pembiayaan untuk memenuhi pendanaan bagi usaha mikro

yang masih belum terlayani oleh Lembaga perbankan dan

Lembaga keuangan non Bank. Perluasan sumber pendanaan

tersebut antara lain berasal dari Zakat yang terhimpun dari

partisipasi luas dari masyarakat (Muzaki).

Kenyataan yang faktwa ,KJKS/UJKS Koperasi

mempunyai peluang mengelola Zakat, namun secara

operasional belum memiliki legalitas yang memadai untuk

mengembangkan penghimpunan dan penyaluran zakat kepada

masyarakat luas khususnya usaha mikro mustahik. Dalam

mengatasi masalah legalitas pengelolaan Zakat oleh

KJKS/UJKS Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM

memfasilitasi kemitraan antara KJKS/UJKS Koperasi dengan

LAZ Diharapkan pendistribusian dana ZIS yang terhimpun oleh

Unit manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi dapat

dimanfaatkan untuk pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik .

Langkah terobosan Kementerian Koperasi dan UKM

dalam hal ini Deputi bidang Pembiayaan untuk mengurangi

kemiskinan dan pengangguran.melalui optimalisasi

83

pendistribusian Zakat oleh Unit manajemen zakat KJKS/UJKS

Koperasi. Program ini merupakan entry point dan langkah baru

yang tidak hanya mengandalkan dana Perbankan dan APBN

namun juga mampu menjadi sumber pendanaan alternatif

bagi usaha mikro.

Dalam rangka mempercepat keberhasilan Pelaksanaan

Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Usaha Mikro oleh

KJKS/UJKS Koperasi maka diperlukan berbagai upaya dan

strategi pelaksanaan yang terpadu melalui:

1. Pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan

pada masyarakat miskin dan pengangguran melalui

peningkatan kualitas SDM secara ekonomi dan ruhiyah;

2. Permodalan yang sangat murah untuk penumbuhan

wirausaha pemula;

3. Penguasaan teknologi, pemasaran hasil, dan pengelolaan

nilai tambah UKM.

Diharapkan kemitraan Unit manajemen zakat KJKS/UJKS

Koperasi dengan LAZ dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Mewujudkan pengelolaan ZIS oleh Unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi yang baik, benar dan berkembang

sesuai dengan ketentuan syariat Islam

2. meningkatkan peranan dan posisi Unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi dalam mensejahterakan umat melalui

pemberdayaan

84

3. menggali optimalisasi potensi ZIS untuk pemanfaatan dan

pendistribusian dalam pemberdayaan usaha mikro di

lingkungan KJKS

4. meningkatkan kepercayaan anggota dan calon anggota

dalam pengelolaan zakat oleh Unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi

Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kerjasama

dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap

persiapan, pelaksanaan, sampai dengan dukungan anggaran

dari semua pihak terkait dalam rangka Pengelolaan ZIS untuk

pemberdayaan Usaha Mikro melalui Unit manajemen zakat

KJKS/UJKS Koperasi.

Pedoman ini diharapkan memberikan informasi dan

petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan

Usaha Mikro oleh Unit manajemen zakat KJKS/UJKS Koperasi,

namun kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih banyak

kekurangan, untuk itu kami menerima masukan-masukan, kritik

dan saran yang membangun untuk penyempurnaan.

85

LAMPIRAN

Permohonan Menjadi UPZ/MPZ

PERMOHONAN SERTIFIKAT KEMITRAAN PENGELOLA ZAKAT

Kepada Yth.Direktur BAZ/LAZdi ………………….

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan Sertifikat Operasi sebagai Unit Pengelola Zakat/Mitra Pengelola Zakat .......(DD/BMM/BAZNAS) dengan data sebagai berikut :

1. Identitas KJKS :a. Nama KJKS : ………..………………………………..…….……………………...b. Alamat Lengkap : ………..………………………………..…….……………………...

……..…..……………………………..…………………….…….…Telp.……...............…………Email .........................……..………

c. KJKS Diresmikan pada tanggal : ………..………………………………..…….……………………...Oleh : ………..………………………………..…….……………………...

d. Nomor Badan Hukum : ………..………………………………..…….……………………...e. Status Kantor : ………..………………………………..…….……………………...f. Susunan Pengurus

Ketua : ………..………………………………..…….……………………...Sekretaris : ………..………………………………..…….……………………...Bendahara : ………..………………………………..…….……………………...

2. Susunan Pengelola Maal KJKSManager : ………..………………………………..…….……………………...Kabag Keuangan : ………..………………………………..…….……………………...Kabag Administrasi : ………..………………………………..…….……………………...Kabag Penghimpunan : ………..………………………………..…….……………………...Kabag Penyaluran : ………..………………………………..…….……………………...

3. Lokasi Operasional KJKS a. ( ) Wilayas Ibukota Negarab. ( ) Wilayah Ibukota Propinsic. ( ) Wilayah Ibukota Kabupaten/Kodya

4. Waktu Operasional ( jam buka kas ) KJKS BMT( ) Setiap hari Pk. ……………….. - ………..( ) Hari-hari tertentu :

Hari ………………. Pukul. ………. - ………..Hari ………………. Pukul. ………. - ………..Hari ………………. Pukul ……….. - ………..Hari ………………. Pukul. ………. - ………..

87

4. Potensi Muzaki, Munfik dan musadik

No. Nama Lembaga atau Orang

Alamat : RT/RWDesa s.d. Kota Ket. Zakat, Infak, Sadakah

12345678910

Demikian , permohonan kami yang telah diisi sesuai dengan keadaan sebenar benarnya.

……………….....……., …. -…. 20...

PENGURUS KJKS/UJKS KOPERASI ...... ..................

(………………........................…….)Ketua

PENGELOLA BAITULMAALKJKS/UJKS KOPERASI..................

(…………….........................………)Manager

Terlampir :1. Photo kantor dari sisi luar dan dalam ruangan.2. Photo kopi KTP, Ijasah, CV , photo kopi sertifikat pelatihan pengurus KJKS dan pengelola

Baitulmaal KJKS3. Profil KJKS, Foto copy Anggaran dasar, Laporan Keuangan 3 bulan terakhir, surat ijin domisili KJKS

88

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Bulan :

Tahun :

UraianZakat

Khusus

Zakat

LainnyaInfaq

Total Dana

Aktiva

Aktiva Lancar

Kas dan Bank

Persediaan

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya Perlengkapan

kantor

Total Aktiva Lancar

Aktiva Tetap

Tanah

Bangunan

Total Aktiva Tetap

Total Aktiva

Kewajiban dan saldo dana

Zakat

Hutang

Hutang Lancar

Hutang gaji

Total Hutang

89

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

Bulan :

Tahun :

Penerimaan

Sumbangan Muslim

Sumbangan Umum

Bagi Hasil Bank

Penghasilan Deviden

Total Penerimaan

Pengeluaran

Bantuan Modal Kerja (Mustahik)

Fisabililah

Publikasi

Beasiswa

Biaya Umum lainnya

Total Pengeluaran

Surplus

Transfer ke Dana Shodakoh

Saldo Awal Dana Shodakoh

Saldo Akhir Dana Shodakoh

90

LAMPIRAN

PENGHIMPUNAN ZAKAT

Penghimpunan ZIS oleh UPZ/MPZ KJKS/UJKS

Bulan :

Tahun :

No Jenis Sumber dana Jumlah

Rupiah

Jumlah Muzaki,

Munfik, musadik

Keterangan

1 Zakai

2 Infak

3 Sedekah

4 Lainnya..

Jumlah

.................................,....20…

UMZ KJKS /UJKS Koperasi............................................

91

LAMPIRAN

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT,INFAK DAN SEDEKAH (ZIS)

Pendistribusian ZIS oleh UPZ/MPZ KJKS/UJKS

Bulan :

Tahun :

No Pendistribusian

Zakat Infak Sedekah

Jumlah

mustahik

Jumlah

Dana

Jumlah

mustahik

Jumlah

Dana

Jumlah

mustahik

Jumlah

Dana

1 Fakir

(Usaha Mikro)

2 Mustahik

(Usaha Mikro)

3 Mualaf

4 Budak

5 Gharimiin

6 Fisabililah

7 Musafir

................................,....20…

UMZ KJKS /UJKS Koperasi............................................

92

Pedoman Zakat Edit 20 Juni 2012 (Repaired1)

Documents

Transcript of Pedoman Zakat Edit 20 Juni 2012 (Repaired1)