PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

54
1 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 33 TAHUN 2006 TANGGAL : 18 OKTOBER 2006 PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR BELAKANG Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Disamping itu kekayaan alam yang berlimpah, jumlah penduduk yang besar dengan penyebaran yang tidak merata, pengaturan tata ruang yang belum tertib, masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam, keaneka ragaman suku, agama, adat, budaya, golongan pengaruh globalisasi serta permasalahan sosial lainnya yang sangat komplek mengakibatkan wilayah Negara Indonesia menjadi wilayah yang memiliki potensi rawan bencana, baik bencana alam maupun ulah manusia, antara lain; gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah Iongsor, angin ribut, kebakaran hutan dan lahan serta letusan gunung api. Secara umum terdapat peristiwa bencana yang terjadi berulang setiap tahun. Bahkan saat ini peristiwa bencana menjadi lebih sering terjadi dan silih berganti, misalnya dari kekeringan kemudian kebakaran, lalu diikuti banjir dan longsor.

Transcript of PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

Page 1: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

1

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR : 33 TAHUN 2006TANGGAL : 18 OKTOBER 2006

PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA

A. UMUM

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan yang secarageografis terletak di daerah khatulistiwa, di antara Benua Asiadan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia,berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama duniamerupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadapbencana alam.

Disamping itu kekayaan alam yang berlimpah, jumlahpenduduk yang besar dengan penyebaran yang tidak merata,pengaturan tata ruang yang belum tertib, masalahpenyimpangan pemanfaatan kekayaan alam, keanekaragaman suku, agama, adat, budaya, golongan pengaruhglobalisasi serta permasalahan sosial lainnya yang sangatkomplek mengakibatkan wilayah Negara Indonesia menjadiwilayah yang memiliki potensi rawan bencana, baik bencanaalam maupun ulah manusia, antara lain; gempa bumi, tsunami,banjir, letusan gunung api, tanah Iongsor, angin ribut,kebakaran hutan dan lahan serta letusan gunung api. Secaraumum terdapat peristiwa bencana yang terjadi berulang setiaptahun. Bahkan saat ini peristiwa bencana menjadi lebih seringterjadi dan silih berganti, misalnya dari kekeringan kemudiankebakaran, lalu diikuti banjir dan longsor.

Page 2: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

2

Tidak berbeda halnya dengan negara-negara lain,Indonesiapun rawan terhadap berbagai bahaya yangditimbulkan oleh teknologi, transportasi, gangguan ekologis,biologis serta kesehatan. Serangan teroris juga merupakanancaman yang sudah terbukti menimbulkan bencana nasional.

Sementara itu penanganan bencana di Indonesiacenderung kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal,antara lain paradigma penanganan bencana yang parsial,sektoral dan kurang terpadu, yang masih memusatkantanggapan pada upaya pemerintah, sebatas pemberianbantuan fisik, dan dilakukan hanya pada fase kedaruratan.

Perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia,yaitu pelaksanaan kebijakan otonomi daerah serta semakinterlibatnya organisasi non-pemerintah telah menimbulkanperubahan mendasar pada sistem penanganan bencana.

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untukmemberdayakan pemerintah daerah dan mendekatkan sertamengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat,sekaligus mengelola sumber daya dan resiko bencana yangmelekat pada kebijakan ini sering dipahami hanya sebagaikeleluasaan untuk memanfaatkan sumberdaya tanpa dibarengikesadaran untuk mengelola secara bertanggung jawab.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusatkepada pemerintah daerah sering kali tidak diiringi denganpengalihan tanggung jawab pelayanan dan perlindungankepada masyarakat. Akibatnya pada saat bahaya menjadibencana, tanggapan daerah cenderung lambat dan seringkalimengharapkan tanggapan langsung dari pemerintah pusat.Keadaan ini menjadi semakin rumit apabila bencana tersebutmeliputi lebih dari satu daerah. Di lain pihak, pada saat terjadibencana, kurangnya koordinasi antar tataran pemerintahmenghambat pemberian tanggapan yang cepat, optimal danefektif.

Page 3: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

3

Penanganan bencana merupakan salah satuperwujudan fungsi pemerintah dalam perlindungan rakyat, olehkarenanya rakyat mengharapkan pemerintah untukmelaksanakan penanganan bencana sepenuhnya. Dalamparadigma baru, penanganan bencana adalah suatupekerjaaan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif.Pendekatan yang terpadu semacam ini menuntut koordinasiyang lebih baik diantara semua pihak, baik dari sektorpemerintah, lembaga-lembaga masyarakat, badan-badaninternasional dan sebagainya. Sehubungan dengan berbagaikondisi kebencanaan tersebut, maka perlu disusun bukupedoman mitigasi bencana ini.

2. MAKSUD

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untukmemberikan pedoman atau arahan umum mengenal upaya-upaya mitigasi bencana di Indonesia.

3. TUJUAN

a. Memberikan pemahaman mengenai upaya-upaya mitigasibencana.

b. Meningkatkan upaya mitigasi bencana secara maksimal.

4. RUANG LINGKUP

Pedoman ini meliputi ruang lingkup kebijakan, strategi,manajemen, upaya-upaya dan aspek koordinasi mitigasibencana.

5. PENGERTIAN

Mitigasi didefinisikan sebagai : “Upaya yang ditujukanuntuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam,bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanyadalam suatu negara atau masyarakat.”

Page 4: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

4

Mitigasi bencana yang merupakan bagian darimanajemen penanganan bencana, menjadi salah satu tugasPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangkapemberian rasa aman dan perlindungan dari ancamanbencana yang mungkin dapat terjadi.

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu :1) tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuktiap jenis bencana; 2) sosialisasi untuk meningkatkanpemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapibencana, karena bermukim di daerah rawan bencana; 3)mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, sertamengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan 4)pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untukmengurangi ancaman bencana.

B. POTENSI PERJENIS BENCANA DI INDONESIA

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesiamerupakan negara dengan potensi bahaya (hazard potency) yangsangat tinggi. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempabumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah Iongsor, anginribut, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api. Potensibencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) danpotensi bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama(main hazard potency) ini dapat dilihat antara lain pada petapotensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwaIndonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan,peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusangunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencanabanjir, dan lain-lain. Dari indikator-indikator di atas dapatdisimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahaya utama(main hazard potency) yang tinggi. Hal ini tentunya sangat tidakmenguntungkan bagi negara Indonesia.

Page 5: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

5

Di samping tingginya potensi bahaya utama, Indonesiajuga memiliki potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency)yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikatormisalnya likuifaksi, persentase bangunan yang terbuat dari kayu,kepadatan bangunan, dan kepadatan industri berbahaya. Potensibahaya ikutan (collateral hazard potency) ini sangat tinggi terutamadi daerah perkotaan yang memiliki kepadatan, persentasebangunan kayu (utamanya di daerah pemukiman kumuhperkotaan), dan jumlah industri berbahaya, yang tinggi. Denganindikator di atas, perkotaan Indonesia merupakan wilayah denganpotensi bencana yang sangat tinggi.

Berbagai potensi bencana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bencana Banjir.

Banjir baik yang berupa genangan atau banjir bandangbersifat merusak. Aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapicepat dan bergolak (turbulent) dapat menghanyutkan manusiadan binatang. Aliran air yang membawa material tanah yanghalus akan mampu menyeret material berupa batuan yanglebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi.

Banjir air pekat ini akan mampu merusakan fondasibangunan yang dilewatinya terutama fondasi jembatansehingga menyebabkan kerusakan yang parah padabangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunandan menghanyut-kannya. Pada saat air banjir telah surut,material yang terbawa banjir akan diendapkan ditempattersebut yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman,perumahan serta timbulnya wabah penyakit.

2. Bencana Tanah Longsor

Gerakan tanah atau tanah Iongsor merusakkan jalan,pipa dan kabel baik akibat gerakan dibawahnya atau karenapenimbunan material hasil longsoran. Gerakan tanah yangberjalan lambat menyebabkan penggelembungan (tilting) dan

Page 6: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

6

bangunan tidak dapat digunakan. Rekahan pada tanahmenyebabkan fondasi bangunan terpisah dan menghancurkanutilitas lainnya didalam tanah. Runtuhan lereng yang tiba-tibadapat menyeret permukiman turun jauh dibawah lereng.

Runtuhan batuan (rockfalls) yang berupa luncuranbatuan dapat menerjang bangunan- bangunan ataupermukiman dibawahnya. Aliran butiran (debris flow) dalamtanah yang lebih lunak, menyebabkan aliran lumpur yangdapat mengubur bangunan permukiman, menutup aliransungai sehingga menyebabkan banjir, dan menutup jalan.Liquefaction adalah proses terpisahnya air di dalam pori-poritanah akibat getaran sehingga tanah kehilangan daya dukungterhadap bangunan yang ada diatasnya sebagai akibatnyabangunan akan amblas atau terjungkal.

3. Bencana Letusan Gunung Api

Bahaya letusan gunung api dibagi dua berdasarkanwaktu kejadiannya, yaitu bahaya utama (primer) dan bahayaikutan (sekunder). Kedua jenis bahaya tersebut masing-masingmempunyai resiko merusak dan mematikan.

a. Bahaya Utama (primer)

Bahaya utama (sering juga disebut bahaya langsung)letusan gunung api adalah bahaya yang langsung terjadiketika proses peletusan sedang berlangsung.Jenis bahaya tersebut adalah awan panas (piroclastk flow),lontaran batu (pijar), hujan abu tebal, leleran lava (lavaflow), dan gas beracun.

b. Bahaya lkutan (sekunder)

Bahaya ikutan letusan gunung api adalah bahaya yangterjadi setelah proses peletusan berlangsung.

Page 7: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

7

Bila suatu gunung api metetus akan terjadi penumpukanmaterial dalam berbagai ukuran di puncak dan lerengbagian atas. Pada saat musim hujan tiba sebagian materialtersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonanlumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, banjirtersebut disebut lahar.

4. Bencana Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran partikel batuan ataugoncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasanenergi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumitektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uapdan Iainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitargunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik.

Getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuh-nya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagipenghuninya. Getaran gem-pa ini juga dapat memicuterjadinya tanah longsor, runtuhan batuan dan kerusakantanah Iainnya yang merusakkan permu-kiman disekitarnya.Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutanyang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasidan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya.

Sumber gempa bumi di Indonesia banyak dijumpai dilepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitassubduksi dan sesar bawah laut. Beberapa gempa bumi dengansumber di bawah laut, dengan magnitude besar denganmekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami.

Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yangdisebabkan oleh aktivitas sesar di darat.

Page 8: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

8

5. Bencana Tsunami

Gelombang air laut yang membawa material baikberupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnyamenghempas segala sesuatu yang berdiri di dataran pantaidengan kekuatan yang dasyat.

Bangunan-bangunan yang memiliki dimensi lebardinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus denganarah datangnya gelombang akan mendapat tekanan yangpaling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang palingparah.

Gelombang air ini juga akan menggerus fondasi danmenyeret apapun yang berdiri lepas dipermukaan dataranpantai dan dibawa ke laut.

6. Bencana Kebakaran

Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alamyang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yangberupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja.Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangattinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yangditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan hartabenda.

Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yangditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh padakesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitassehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan.Tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca.

7. Bencana Kekeringan

Kekeringan akan berdampak pada kesehatanmanusia, tanaman serta hewan baik langsung maupun tidaklangsung. Kekeringan menyebabkan pepohonan akan mati dan

Page 9: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

9

tanah menjadi gundul yang pada saat musim hujan menjadimudah tererosi dan banjir.

Dampak dari bahaya kekeringan ini seringkali secaragradual/lambat, sehingga jika tidak dimonitor secara terusmenerus akan mengakibatkan bencana berupa hilangnyabahan pangan akibat tanaman pangan dan ternak mati, petanikehilangan mata pencaharian, banyak orang kelaparan danmati, sehingga berdampak urbanisasi.

8. Bencana Angin Siklon Tropis

Tekanan dan hisapan dan tenaga angin meniupselama beberapa jam. Tenaga angin yang kuat dapatmerobohkan bangunan. Umumnya kerusakan dialami olehbangunan dan bagian yang non struktural seperti atap, antene,papan reklame dan sebagainya.

Badai yang terjadi di laut atau danau dapatmenyebabkan kapal tenggelam. Kebanyakan angin topandisertai dengan hujan deras yang dapat menimbulkan bencanalainya seperti tanah longsor dan banjir.

9. Bencana Wabah Penyakit

Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampakkepada masyarakat yang sangat luas meliputi:

a. Jumlah kesakitan, bila wabah tidak dikendalikan makadapat menyerang masyarakat dalam jumlah yang sangatbesar, bahkan sangat dimungkinkan wabah akanmenyerang lintas negara bahkan lintas benua.

b. Jumlah kematian, apabila jumlah penderita tidak berhasildikendalikan, maka jumlah kematian juga akan meningkatsecala tajam, khususnya wabah penyakit menular yangmasih relative baru seperti Flu Burung dan SARS.

Page 10: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

10

c. Aspek ekonomi, dengan adanya wabah maka akanmemberikan dampak pada merosotnya roda ekonomi.sebagai contoh apabila wabah flu burung benar terjadimaka triliunan aset usaha perunggasan akan lenyap.Begitu juga akibat merosotnya kunjungan wisata karenaadanya travel warning dan beberapa Negara maka akanmelumpuhkan usaha biro perjalanan, hotel maupunrestoran.

d. Aspek politik, bila wabah terjadi maka akan menimbulkankeresahan masyarakat yang sangat hebat, dan kondisi inisangat potensial untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihaktertentu guna menciptakan kondisi tidak stabil.

10. Bencana Kegagalan Teknologi

Ledakan instalasi, menyebabkan korban jiwa, luka-lukadan kerusakan bangunan dan infrastruktur; kecelakaantransportasi membunuh dan melukai penumpang dan awakkendaraan, dan juga dapat menimbulkan pencemaran;kebakaran pada industri dapat menimbulkan suhu yangsangat tinggi dan menimbulkan kerusakan pada daerah yangluas; zat-zat pencemar (polutan) yang terlepas di air dan udaraakan dapat menyebar pada daerah yang sangat luas danmenimbulkan pencemaran pada udara, sumber air minum,tanaman pertanian, dan tempat persedian pangan sehinggamenyebabkan daerahnya tidak dapat dihuni: satwa liar akanbinasa, sytem ekologi terganggu.

Bencana kegagalan teknologi pada skala yang besarakan dapat mengancam kestabitan ekologi secara global.

11. Konflik.

Konflik adalah suatu yang tidak terhindarkan. Konflikmelekat erat dalam jalinan kehidupan. Oleh karena itu, hinggasekarang dituntut untuk memperhatikan dan meredamkepanikan terhadap konflik.

Page 11: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

11

Merebaknya euphoria reformasi, demokratisasi danotonomi daerah yang diwarnai dengan berbagai masalah yangkompleks dan multi dimensional telah melahirkan konflik-konflikbaru.

Berbagai masalah tersebut adalah :a. Krisis moneter sejak tahun 1997 sampai saat ini masih

mewariskan sejumlah konflik vertikal dan horizontal

b. Belum terwujudnya clean government dan goodgovernance, juga memperparah konflik yang sudah adadengan munculnya berbagai konflik terjadilah hal-halberikut :

1) Timbulnya disintegrasi bangsa

2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dan duniainternasional terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

3) Menurunnya etika sosial dan norma hukum yangmenjurus kepada kerusuhan yang menjurus anarkis.

C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI MITIGASI BENCANA

1. KEBIJAKAN

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalammitigasi bencana antara lain :

a. Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangunpersepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparatpemerintah maupun segenap unsur masyarakat yangketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum,petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkanoleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidangtugas unit masing-masing.

Page 12: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

12

b. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secaraterpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensipemerintah dan masyarakat.

c. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dankorban jiwa dapat diminimalkan.

d. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semuapihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

2. STRATEGI

Untuk melaksanakan kebijakan dikembangkanbeberapa strategi sebagai berikut:

a. Pemetaan.

Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialahmelakukan pemetaan daerah rawan bencana. Pada saatini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawanbencana. Peta rawan bencana tersebut sangat bergunabagi pengambil keputusan terutama dalam antisipasikejadian bencana alam. Meskipun demikian sampai saatini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal inidisebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah :

1) Belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan

2) Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik

3) Peta bencana belum terintegrasi

4) Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yangberbeda beda sehingga menyulitkan dalam prosesintegrasinya.

Page 13: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

13

b. Pemantauan.

Dengan mengetahui tingkat kerawanan secaradini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktuterjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukanpenyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategissecara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasanrawan bencana.

c. Penyebaran informasi

Penyebaran informasi dilakukan antara laindengan cara: memberikan poster dan leaflet kepadaPemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi seluruhIndonesia yang rawan bencana, tentang tata caramengenali, mencegah dan penanganan bencana.

Memberikan informasi ke media cetak danetektronik tentang kebencanaan adalah salah satu carapenyebaran informasi dengan tujuan meningkatkankewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu kawasantertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam halpenyebaran informasi diperlukan mengingat Indonesiasangat luas.

d. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspekkebencanaan kepada SATKOR-LAK PB, SATLAK PB, danmasyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dankesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi.

Hal penting yang perlu diketahui masyarakat danPemerintah Daerah ialah mengenai hidup harmonisdengan alam di daerah bencana, apa yang perlu ditakukandan dihindarkan di daerah rawan bencana, danmengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.

Page 14: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

14

e. Pelatihan/Pendidikan

Pelatihan difokuskan kepada tata carapengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana.Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi daripetugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB,SATLAK PB dan masyarakat sampai ke tingkatpengungsian dan penyelamatan korban bencana. Denganpelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapibencana akan terbentuk.

f. Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahu-kan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu disuatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secaradini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu--waktu terjadi bencana.

Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepadamasyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuanmemberikan kesadaran masyarakat dalam menghindarkandiri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauandaerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupaantana lain pengalihan jalur jalan (sementara atauseterusnya), pengungsian dan atau relokasi, dan saranpenanganan lainnya.

D. MANAJEMEN MITIGASI BENCANA

1. PENGUATAN INSTITUSI PENANGANAN BENCANA

Untuk memperkuat institusi maka perlu dilakukantindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Memperbaiki dan mensosialisasikan Prosedur Tetap(Protap) SATKORLAK PB dan SATLAK PB yang memuattugas dan tanggungjawab Instansi-instansi yang terkait

Page 15: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

15

dalam manajemen bencana, termasuk mekanismekoordinasi.

b. Meningkatkan kerjasama antara Instansi-instansi yangterkait dalam manajemen bencana.

c. Meningkatkan kemampuan SATKORLAK PB danSATLAK PB dalam hal sistem, peralatan dan sumber dayamanusia.

d. Mengembangkan sistem informasi sebagai usaha untukmeningkatkan kesiapan SATKORLAK PB dan SATLAK PBserta masyarakat dalam menghadapi bencana. Tindakanyang diperlukan antara lain :

1) Menyusun strategi sistem informasi, yang mencakup:

a) Tugas dan tanggungjawab antara pemakai danpersonil pusat, pengendali sistem informasi.

b) Audit internal untuk memeriksa sistempengendalian dan mengevaluasi efektivitas sistem.

2) Mengembangkan sistem penyebaran informasi kepadaInstansi-instansi dan pihak lain yang terkait denganmitigasi bencana.

3) Menyiapkan database kajian termasuk diantaranyamikro zonasi resiko bencana.

2. MENINGKATKAN KEMAMPUAN TANGGAP DARURAT

a. Menyiapkan rencana penanganan keadaan darurat yangmendalam dan terpadu, rencana tersebut berisi :

1) Tugas dan tanggungjawab setiap organisasi atau pihakyang terlibat secara internal dan eksternal.

Page 16: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

16

2) Organisasi tim tanggap darurat bencana.

3) Mekanisme pencarian dan penyelamatan korban(SAR).

4) Inventarisasi peralatan dan fasilitas-fasilitas yangdibutuhkan.

b. Meningkatkan koordinasi pertolongan dalam keadaandarurat dan kemampuan komunikasi antar Instansi denganmengembangkan Ruang Pusat Pengendalian Operasional(RUPUSDALOP) SATKORLAK PB dan SATLAK PB.

c. Meningkatkan kemampuan tanggap darurat personilPUSDALOP melalui :

1) Pelatihan untuk melaksanakan rencana tanggapdarurat, melalui simulasi dan secara tanggap darurat,melalui simulasi dan secara berkala mengadakanlatihan penanganan keadaan darurat berdasarkanperkiraan kerusakan dan gangguan/kekacauan danmenggunakan pengalaman tersebut untukmengindentifikasi kekuatan dan kelemahan sertamemperbaiki tanggap darurat dan rencanapengurangan kerusakan.

2) Pelatihan pencarian dan penyelamatan, P3K, dapurumum dan SAR bagi anggota masyarakat, pegawaiinstansi, perusahaan dan seterusnya.

d. Meningkatkan fasilitas tanda peringatan darurat dengancara pemasangan alarm dan sistem pemberitahuankepada masyarakat.

e. Meningkatkan rasa tanggungjawab pada penggunafasilitas rumah sakit.

Page 17: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

17

f. Meningkatkan dan mengorganisasikan transpor-tasidarurat, rencana operasi dan rute.

g. Mengkoordinasikan Pusat Pelayanan Kesehatan yangberlokasi di daerah rawan.

h. Meningkatkan ketrampilan personil disetiap tingkat unitpelayanan darurat.

3. MENINGKATKAN KEPEDULIAN DAN KESIAPANMASYARAKAT PADA MASALAH-MASALAH YANGBERHUBUNGAN DENGAN RESIKO BENCANA.

a. Mengembangkan materi kampanye pendidikan untukmasyarakat tentang kepedulian terhadap bencanaProgram yang akan dikembangkan mencakup langkahantisipasi dan penanganan meliputi : bagaimanamempersiapkan diri bila bencana terjadi, bagaimanamenghadapi bencana, bagaimana pemulihan setelahterjadi bencana. Materi pendidikan harus mudahdimengerti dan dapat diterima masyarakat.

Kelompok sasaran termasuk :

1) Personil keamanan umum dan petugas tanggapdarurat.

2) Organisasi Non Pemerintah dan organisasi kemasya-rakatan.

3) Dinas Pendidikan, pengelola Sekolah.4) Pengelola Rumah Sakit.5) Pengusaha.6) Konsultan Teknik dan Kontraktor.7) Masyarakat Umum.

b. Menyebarluaskan informasi bencana secara singkat danjelas melalui media cetak, media elektonik, poster dan lain-lain.

Page 18: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

18

c. Memberikan informasi kepada masyarakat secara rutinmelalui organisasi kemasyarakatan yang ada.

d. Melaksanakan kampanye pendidikan tentang bencanapada masyarakat melalui lokakarya dan seminar.

e. Memberikan saran teknis/rekomendasi kepada pemilikgedung tentang bagaimana menghadapi resiko bencana.

f. Mendorong tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat(pemberdayaan masyarakat) dalam mitigasi bencanatermasuk di dalamnya partisipasi penuh masyarakat,organisasi non pemerintah dan organisasi kemasya-rakatan.

4. MENINGKATKAN KEAMANAN TERHADAP BENCANAPADA SISTEM INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS

a. Identifikasi daerah-daerah/bagian-bagian yang palingrawan dimana prioritas ditekankan pada peningkatankemampuan/keamanan bagian tersebut terhadap bencana.

b. Menyusun program jangka pendek dan jangka panjangyang diprioritaskan pada peningkatan kemampuan dankekuatan sistem dalam menghadapi resiko bencana.

c. Melakukan penilaian kerentanan terhadap bencana secaralebih terperinci pada insfrastruktur dan jaringan utilitas.Meliputi sektor-sektor :

1) Pengadaan Air Minum.2) Listrik.3) Telekomunikasi.4) Jalan dan jembatan.5) Menara pengontrol lalu lintas udara (ATC), fasilitas

bandara, dan landasan.6) Kereta Api.7) Sistem Drainase.

Page 19: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

19

8) Saluran Pembuangan Air Kotor dan Limbah.9) Depot Minyak Bumi.10) Meningkatkan keamanan fasilitas-fasilitas penting yang

diperlukan pada tanggap darurat.

d. Meningkatkan kesiapan instansi-instansi utilitas dalammenghadapi resiko bencana seperti meningkatkankemampuan instansi-instansi tersebut dalam menghadapibencana.

5. MENINGKATKAN KEAMANAN TERHADAP BENCANAPADA BANGUNAN STRATEGIS DAN PENTING

a. Mengidentifikasi semua bangunan-bangunan strategis danpenting untuk tanggap darurat dan menilai tingkatkemanan bangunan yang meliputi:

1) Kantor Polisi.2) Kantor Pemadam Kebakaran.3) Rupusdalops (Posko).4) Rumah Sakit dan Puskesmas.5) Kantor-kantor pemerintah yang penting seperti kantor

Gubernur dan Kantor Walikota/Bupati.

b. Meningkatkan keamanan bangunan-bangunan strategis/penting terhadap bencana agar dapat memberikanpelayanan darurat tanpa mengalami gangguan selamabencana.

c. Memberikan rekomendasi teknis/nasehat untuk menganti-sipasi resiko bencana kepada pengelola dan penggunagedung.

d. Tindakan juga termasuk studi Instansi bangunan penting/berbahaya seperti BATAN (Reaktor Nuklir), Industri Kimiadan seterusnya.

Page 20: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

20

e. Melakukan Inspeksi Rutin pada fasilitas pemadamkebakaran.

f. Meningkatkan kinerja bangunan kesehatan dan kualitasrumah sakit terhadap bencana.

6. MENINGKATKAN KEAMANAN TERHADAP BENCANADAERAH PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

a. Mengidentifikasi dan menilai kerentanan bangunan disekitar perumahan dan fasilitas umum.

b. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada fasilitasumum seperti :

1) Pusat Perbelanjaan.2) Pasar Tradisional.3) Pertokoan.4) Stasiun Kereta Api.5) Terminal Bis.6) Tempat Rekreasi (Buatan dan Alami di Pegunungan).

7. MENINGKATKAN KEAMANAN TERHADAP BENCANAPADA BANGUNAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI

a. Mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadapkerentanan kawasan industri dan bangunan-bangunannyaterhadap bencana, khususnya industri yangmemperkerjakan pekerja dalam jumlah yang besar danindustri yang akan membahayakan lingkungan sertaberpotensi tinggi terhadap limbah dan polusi (B 3).

b. Meningkatkan keamanan kawasan industri dan bangunanyang rawan terhadap bencana.

Page 21: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

21

c. Memberikan rekomendasi teknis tentang bagaimanamengahadapi resiko bencana dan bencana susulanseperti: kebakaran, tanah longsor, kontaminasi limbah danbanjir, kepada pengelola industri maupun kawasanindustri.

d. Memberikan pelatihan tentang bagaimana menanggulangidan mengamankan situasi darurat, yang disebabkan olehbencana seperti aliran listrik, pencemaran gas beracun dankimia dan seterusnya.

8. MENINGKATKAN KEAMANAN TERHADAP BENCANAPADA BANGUNAN SEKOLAH DAN ANAK-ANAKSEKOLAH

a. Mengadakan program keamanan gedung sekolahterhadap resiko bencana melalui aktivitas :

1) Identifikasi sekolah-sekolah yang rawan terhadaprencana dan menilai kerentanan sekolah tersebut.

2) Memberikan rekomendasi teknis untuk perbaikanstruktur bangunan sekolah.

3) Memberikan rekomendasi teknis mengenai tata-letaksekolah dan lingkungan, seperti perlunya lapanganterbuka dekat sekolah.

4) Mengembangkan standar struktur bangunan sekolahdan peraturan-peraturan arsitektur sekolah.

5) Mengembangkan program-program untuk perbaikanatau relokasi gedung sekolah yang sangat rawan.

Page 22: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

22

b. Mengembangkan program kampanye pendidikanmengenai resiko bencana pada anak-anak sekolah.Program ini dimaksudkan untuk menimbulkan kesadarandan kesiapan anak-anak sekolah menghadapi bencanamelalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

1) membuat materi kampanye pendidikan mengenaibencana untuk anak-anak sekolah.

2) Meningkatkan kepedulian Dinas Pendidikan danInstansi terkait lainnya untuk memasukkan konsep-konsep resiko bencana dan latihan menghadapibencana dalam muatan lokal kurikulum sekolah dasardan menengah.

3) Melakukan latihan menghadapi bencana yang meliputi:briefing, diskusi, latihan simulasi dan lomba poster/mengarang tentang bagaimana persiapan menghadapibencana, bagaimana tanggapan terhadap bencana(termasuk aftershock) dan bagaimana pemulihansetelah bencana. Kelompok sasaran dalam program iniadalah :

a) Anak-anak Sekolah.

b) Guru-guru dan Pengurus Sekolah.

c) Organisasi kepemudaan seperti Pramuka danPalang Merah Remaja.

4) Perbaikan bangunan sekolah, memperbaiki tata letaksekolah untuk evakuasi darurat, bila bencana terjadi.

5) Membentuk unit, Palang Merah di setiap sekolahsebagai upaya kampanye pendidikan di sekolah.

Page 23: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

23

9. MEMPERHATIKAN KEAMANAN TERHADAP BENCANADAN KAIDAH-KAIDAH BANGUNAN TAHAN GEMPA DANTSUNAMI SERTA BANJIR DALAM PROSES PEMBUATANKONSTRUKSI BARU.

a. Merancang peraturan yang berkaitan dengan mitigasibencana yang termasuk di dalamnya pengawasanterhadap desain bangunan tahan gempa dan lain-lain.

b. Meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentangprinsip-prinsip gempa, tsunami, kebakaran dan banjir bagiprofesi tertentu :

1) Kontraktor gedung.

2) Konsultan teknik sipil dan arsitek.

3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yangbertanggungjawab terhadap pembangunan fasilitasumum.

4) Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadappelaksanaan peraturan-peraturan gempa.

c. Memberikan alternatif untuk membangun konstruksi tahangempa.

d. Memberikan petunjuk teknis/praktis untuk bangunansederhana yang tahan gempa, rumah sangat sederhana,bangunan sederhana lainnya.

e. Menekankan peraturan-peraturan melalui sistem perijinandalam mendirikan bangunan.

f. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap bangunan.

Page 24: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

24

10. MENINGKATKAN PENGETAHUAN PARA AHLI MENGENAIFENOMENA BENCANA, KERENTANAN TERHADAPBENCANA DAN TEKNIK-TEKNIK MITIGASI :

a. Mendukung pengembangan penelitian.

1) Bangunan-bangunan yang rawan gempa dan tsunamiserta struktur lainnya.

2) Identifikasi bencana susulan seperti : banjir,kebakaran, pencemaran air minum dan lain-lain.

3) Perbaikan bangunan dan struktur yang rawan.

b. Mengadakan program pelatihan untuk para profesionalmengenai penilaian kerentanan dan desain perkuatan(retrofit) serta teknik-teknik mitigasi lainnya.

c. Memberikan informasi melalui diskusi rutin di Kecamatanatau Dinas-dinas lainnya.

d. Menyebarkan informasi mengenai bencana dan rencanatindakan dalam bentuk sederhana.

11. MEMASUKAN PROSEDUR KAJIAN RESIKO BENCANAKEDALAM PERENCANAN TATA RUANG/TATA GUNALAHAN :

a. Meningkatkan zonasi yang sudah ada tentang tataruang/tata guna lahan yang didasarkan pada kajian resiko.

b. Menyediakan lapangan terbuka untuk zona perantara(Butter Zona), evaluasi dan akses darurat.

c. Memberikan rekomendasi tentang perlakukan khususdaerah rawan dan berbahaya.

Page 25: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

25

d. Memberikan rekomendasi tentang penanganan khususdalam kajian resiko untuk daerah dengan bangunan.

e. Mendidik secara rutin dan melakukan studi bandingtentang mitigasi bencana.

f. Melakukan studi di daerah tertentu untuk memahamimekanisme bencana susulan seperti banjir, pencemaranair minum dan seterusnya.

g. Menyiapkan database pada studi bencana termasuksarana dan prasarana Early Warning System (EWS).

12. MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMULIHAN MASYARA-KAT DALAM JANGKA PANJANG SETELAH TERJADIBENCANA :

a. Mempersiapkan rencana pemulihan kota yang meliputi :

1) Pemulihan korban bencana;2) Pemulihan gedung-gedung strategis (rumah sakit,

kantor polisi, kantor pemadam kebakaran, Telkom,PLN, dsb).

3) Pemulihan jaringan utilitas.

b. Rencana tersebut perlu diakomodasikan ke dalamkeputusan-keputusan darurat sewaktu terjadi bencana.

c. Merencanakan perumahan dan sekolah sementara.

d. Mengembangkan rencana pendanaan masyarakat untukprogram rekontruksi jangka panjang.

e. Pemberdayaan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan DinasAgama dalam melakukan pemulihan mental dan spritualkorban bencana.

Page 26: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

26

f. Merencanakan pendanaan yang transparan danmanajemen distribusi bantuan.

g. Memasukan dalam pertimbangan hasil dari studi resikobencana ke dalam studi dampak lingkungan proyek baru(AMDAL).

E. LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM MITIGASIBENCANA

1. BENCANA BANJIR

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencana banjirantara lain:

a. Pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasiuntuk menempatkan fasilitas vital yang rentan terhadapbanjir pada daerah yang aman.

b. Penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harustahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat.

c. Pembangunan infrastruktur harus kedap air.

d. Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjangsungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badaiatau tsunami akan sangat membantu untuk mengurangibencana banjir.

e. Pengaturan kecepatan aliran air permukaan dan daerahhulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencanabanjir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untukmengatur kecepatan air masuk kedalam sistem pengalirandiantaranya adalah dengan pembangunan bendungan/waduk, reboisasi dan pembangunan sistem peresapan.

Page 27: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

27

f. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baiksecara saluran terbuka maupun dengan pipa atauterowongan dapat membantu mengurangi resiko banjir.

g. Pembuatan tembok penahan dan tembok pemecah ombakuntuk mengurangi energi ombak jika terjadi badai atautsunami untuk daerah pantai.

h. Memperhatikan karakteristik geografi pantai dan bangunanpemecah gelombang untuk daerah teluk.

i. Pembersihan sedimen.

j. Pembangunan pembuatan saluran drainase.

k. Peningkatan kewaspadaan di daerah dataran banjir.

l. Desain bangunan rumah tahan banjir (material tahan air,fondasi kuat).

m. Pelatihan pertanian yang sesuai dengan kondisi daerahbanjir.

n. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penggundulanhutan.

o. Pelatihan tentang kewaspadaan banjir seperti carapenyimpanan/pergudangan perbekalan, tempat istirahat/tidur di tempat yang aman (daerah yang tinggi).

p. Persiapan evakuasi bencana banjir seperti perahu danalat-alat penyelamatan lainnya.

2. BENCANA TANAH LONGSOR.

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencana tanahlongsor antara lain:

Page 28: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

28

a. Pembangunan permukiman dan vasilitas utama lainnyamenghindari daerah rawan bencana.

b. Menyarankan relokasi.

c. Menyarankan pembangunan pondasi tiang pancang untukmenghindari bahaya liquefation.

d. Menyarankan pembangunan pondasi yang menyatu, untukmenghindari penurunan yang tidak seragam (differentialsettlement).

e. Menyarankan pembangunan utilitas yang ada didalamtanah harus bersifat fleksibel.

f. Mengurangi tingkat keterjalan lereng.

g. Meningkatkan/memperbaiki drainase baik air permukaanmaupun air tanah.

h. Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) danpilling.

i. Pembuatan terasering.

j. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannyadalam.

k. Pembuatan saluran khusus untuk aliran butir.

l. Pembuatan tanggul penahan khusus untuk runtuhan batubaik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit.

m. Pengenalan daerah yang rawan Iongsor.

n. Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenalidengan adanya rekahan-rekahan berbentuk ladam (tapalkuda).

Page 29: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

29

o. Hindarkan pembangunan didaerah yang rawan longsor.

p. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat.

q. Melakukan pemadatan tanah disekitar perumahan.

r. Pembuatan terase dan penghijauan dengan menstabilkanlereng.

s. Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan (rockfall).

t. Penutupan rekahan-rekahan diatas lereng untukmencegah air masuk secara cepat kedalam tanah.

3. BENCANA GUNUNG API

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencanaGunung Api antara lain:

a. Perencanaan lokasi pemanfaatan lahan untuk aktivitaspenting harus jauh atau diluar dari kawasan rawanbencana.

b. Hindari tempat-tempat yang memiliki kecenderungan untukdialiri lava dan atau lahar

c. Perkenalkan struktur bangunan tahan api.

d. Penerapan desain bangunan yang tahan terhadaptambahan beban akibat abu gunung api

e. Membuat barak pengungsian yang permanen, terutama disekitar gunung api yang sering meletus, misalnya G.Merapi (DIY, Jateng), G. Semeru (Jatim), G. Karangetang(Sulawesi Utara) dsb.

Page 30: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

30

f. Membuat fasititas jalan dan tempat pemukiman ke tempatpengungsian untuk memudahkan evakuas.i

g. Menyediakan alat transportasi bagi penduduk bila adaperintah pengungsian.

h. Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko letusangunung api di daerahnya.

i. Mengidentifikasi daerah bahaya (dapat dilihat pada DataDasar Gunung api Indonesia atau Peta Kawasan RawanBencana Gunung api).

j. Tingkatkan kemampuan pemadaman api.

k. Membuat tempat penampungan yang kuat dan tahan apiuntuk kondisi kedaruratan.

l. Mensosialisasikan kepada masyarakat yang bermukim disekitar gunung api harus mengetahui posisi tempattinggalnya pada Peta kawasan Rawan Bencana Gunungapi (penyuluhan).

m. Mensosialisasikan kepada masyarakat yang bermukim disekitar gunung api hendaknya faham cara menghindar dantindakan yang harus dilakukan ketika terjadi letusangunung api (penyuluhan)

n. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar paham artidari peringatan dini yang diberikan oleh aparat/PengamatGunung api (penyuluhan).

o. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar bersediamelakukan koordinasi dengan aparat/Pengamat Gunungapi.

Page 31: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

31

4. BENCANA GEMPA BUMI.

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencanaGempa Bumi antara lain :

a. Memastikan bangunan harus dibangun dengan konstruksitahan getaran/gempa.

b. Memastikan perkuatan bangunan dengan mengikutistandard kualitas bangunan.

c. Pembangunan fasilitas umum dengan standard kualitasyang tinggi.

d. Memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang telahada.

e. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangitingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.

f. Penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturanpenggunaan lahan.

g. Membangun rumah dengan konstruksi yang amanterhadap gempa bumi.

h. Kewaspadaan terhadap resiko gempa bumi.

i. Selalu tahu apa yang harus dilakukan jika terjadigoncangan gempa bumi.

j. Sumber api, barang-barang berbahaya lainnya harusditempatkan pada tempat yang aman dan stabil.

k. Ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatandan kewaspadaan masyarakat terhadap gempa bumi.

Page 32: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

32

l. Pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencanadengan pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolonganpertama.

m. Persiapan alat pemadam kebakaran, peralatanpenggatian, dan peralatan perlindungan masyarakatlainnya.

n. Rencana kontingensi/kedaruratan untuk melatih anggotakeluarga dalam menghadapi gempa bumi.

5. BENCANA TSUNAMI

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananyaantara lain:

a. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan tenhadapbahaya tsunami.

b. Pendidikan kepada masyarakat tentang karakteristik danpengenalan bahaya tsunami.

c. Pembangunan tsunami Early Warning System.

d. Pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantaiyang beresiko.

e. Penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjanggaris pantai meredam gaya air tsunami.

f. Pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman disekitar daerah pemukiman. Tempat/ bangunan ini haruscukup tinggi dan mudah diakses untuk menghidariketinggian tsunami.

g. Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami,khususnya di Indonesia.

Page 33: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

33

h. Pembangunan rumah yang tahan terhadap bahayatsunami.

i. Mengenali karakteristik dan tanda-tanda bahaya tsunami dilokasi sekitarnya.

j. Memahami cara penyelamatan jika terlihat tanda-tandatsunami.

k. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalammenghadapi tsunami.

l. Memberikan laporan sesegera mungkin jika mengetahuitanda-tanda akan terjadinya tsunami kepada petugas yangberwenang : Kepala Desa, Polisi, Stasiun radio, SATLAKPB dan lain-lain.

m. Melengkapi diri dengan alat komunikasi.

6. BENCANA KEBAKARAN

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananyaantara lain:

a. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan Pencegahan danPenanganan Kebakaran.

b. Peningkatan penegakan hukum.

c. Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnyauntuk penanganan kebakaran secara dini.

d. Pembuatan waduk-waduk kecil, Bak penampungan air danHydran untuk pemadaman api.

e. Pembuatan barrier penghalang api terutama antara lahanperkebunan dengan hutan.

Page 34: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

34

f. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.

g. Pembakaran lahan bisa dilakukan jika selalu dalampengawasan dan segera dimatikan jika sudah terlalubesar.

h. Hindarkan pembakaran lahan secara serentak sehinggamembakar wilayah yang luas yang akan berpotensimenjadi kebakaran yang tak terkendali.

i. Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yangluas.

j. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untukpembukaan lahan secara ketat.

k. Melakukan penanaman kembali daerah yang telahterbakar dengan tanaman yang heterogen.

l. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemadaman awalkebakaran di daerahnya.

7. BENCANA KEKERINGAN

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananyaantara lain:

a. Perlu melakukan pengelolaan air secara bijaksana, yaitudengan mengganti penggunaan air tanah denganpenggunaan air permukaan dengan cara pembuatanwaduk, pembuatan saluran distribusi yang efisien.

b. Konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi denganpembuatan check dam, reboisasi.

c. Pengalihan bahan bakar kayu bakar menjadi bahan bakarminyak untuk menghindari penebangan hutan/tanaman.

Page 35: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

35

d. Pengenalan pola tanam dan penanaman jenis tanamanyang bervariasi.

e. Pendidikan dan pelatihan.

f. Meningkatkan/memperbaiki daerah yang tandus denganmelaksanakan pengelolaan Iahan, pengelolaan hutan,waduk peresapan dan irigasi.

g. Pembangunan check dam, waduk, sumur sertapenampungan air, penghijauan secara swadaya.

h. Mengurangi pemanfaatan kayu bakar.

i. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan konservasi air.

j. Pengelolaan peternakan disesuaikan dengan kondisiketersediaan air diwilayahnya.

k. Mengembangkan industri alternatif non pertanian.

8. BENCANA ANGIN SIKLON TROPIS

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananyaantara lain:

a. Memastikan struktur bangunan yang memenuhi syaratteknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin.

b. Penerapan aturan standar bangunan yangmemperhitungkan beban angin khususnya di daerah yangrawan angin topan.

c. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang pentingpada daerah yang terlindung dari serangan angin topan.

d. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredamgaya angin

Page 36: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

36

e. Pembangunan bangunan umum yang cukup luas yangdapat digunakan sebagai tempat penampungan sementarabagi orang maupun barang saat terjadi serangan angintopan.

f. Pembangunan rumah yang tahan angin.

g. Pengamanan/perkuatan bagian-bagian yang mudahditerbangkan angin yang dapat membahayakan diri atauorang lain disekitarnya.

h. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi angintopan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri.

i. Pengamanan barang-barang disekitar rumah agarterikat/dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkanangin.

j. Mensosialisasikan kepada nelayan agar supayamenambatkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya.

9. BENCANA WABAH PENYAKIT

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananyaantara lain:

a. Menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparatpemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintassektor terkait untuk memahami resiko bila wabah terjadiserta bagaimana cara-cara menghadapinya bila suatuwabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yangberkesinambungan.

b. Menyiapkan produk hukum yang memadai untukmendukung upaya-upaya pencegahan, respon cepat sertapenanganan bila wabah terjadi.

Page 37: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

37

c. Menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan sepertisumberdaya manusia yang profesional, sarana pelayanankesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik sertapembiayaan operasional.

d. Upaya penguatan surveilans epidemiologi untuk identifikasifaktor risiko dan menentukan strategi intervensi danpenanganan maupun respon dini di semua jajaran.

e. Pengendalian faktor risiko.

f. Deteksi secara dini.

g. Respon cepat.

10. BENCANA KONFLIK

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencana akibatkonflik antara lain :

a. Mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalamrangka memelihara stabilitas ketentraman dan ketertiban

b. Mendukung kelangsungan demokratisasi politik dengankeberagaman aspirasi politik, serta di tanamkan moral danetika budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

c. Mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkanhukum secara konsisten, berkeadilan dan kejujuran.

d. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran sertameningkatnya perlindungan penghormatan, danpenegakkan HAM.

e. Meningkatkan kinerja aparatur negara dalam rangkamewujudkan aparatur negara yang berfungsi melayanimasyarakat, profesional, berdayaguna, produktif,transparan, bebas dari KKN.

Page 38: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

38

F. TABEL KOORDINASI MITIGASI BENCANA

I. BANJIR

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

a. Pengawasanpenggunaan lahan danperencanaan lokasi.

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota, BMG, Pemda

Prov, Kab/Kota

Peta Rawan Banjir 1998,Peta Resiko Bencana,Peta Dasar

b. Penyesuaian desainbangunan di daerahbanjir

Departemen PU Master Plan WilayahSungai/DAS

c. Pembangunan infrastruktur harus kedap air

Dep. PU, Telkom, PLN,Pertamina, PAM, Pemda

Prov, Kab/Kota

Rencana dan kesiapanfasilitasi yang amanterhadap banjir.

d. Pembangunan tembokpenahan dan tanggulpada DAS dan pantai.

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Rencana IndukPengelolaan WilayahSungai dan DAS.

e. Pengaturan kecepatanaliran air permukaan dandaerah hulu.

Dep. PU, BMG, PemdaProv, Kab/Kota

Ramalan cuaca, Iklim,Musim.

f. Pengerukan sungai,pembuatan sudetansungai dengan saluranterbuka

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Peringatan dini, MasterPlan Kab/Kota.

g. Pembuatan tembok pe-nahan dan tembokpemecah ombak untukdaerah pantai.

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Teknologi terapan yangtepat dan berhasil gunauntuk mencegah,mengurangi dampakbencana banjir.

h. Memperhatikan karak-teristik geografi pantaidan bangunan pemecahgelombang untuk daerahteluk.

Kementrian Ristek,BPPT, LAPAN, LIPI,

Dep. PU

Rencana kedaruratan(contingency planning)dalam menghadapibanjir.

i. Pembersihan sedimen. Departemen PU Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana banjir dan caramenanggulanginya.

Page 39: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

39

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

j. Pembangunanpembuatan salurandrainase.

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana banjir dan caramenanggulangi nya

k. Peningkatankewaspadaan di daerahdataran banjir

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Daftar/Peta Geomedik.

l. Desain bangunan rumahtahan banjir (materialtahan air, fondasi kuat)

Kementrian Ristek,BPPT, LIPI, Dep. PU

Protap/Pedoman/StandarPeraturan/PelayananKesehatan

m. Pelatihan pertanian yangsesuai dengan kondisidaerah banjir.

Deptan, KementrianRistek, BPPT, LAPAN,

LIPI, Dep. PU

Masyarakattersosialisasi.

n. Pelatihan Petugas dalammanajemen bencana,teknis medis, penunjang.

Depkes, Depsos Peningkatan kuantitasdan kualitas SDMKesehatan dan lain-lain.

o. Pelatihan tentang kewas-padaan banjir.

Kementrian Ristek,BPPT, LIPI, Dep. PU

Peringatan dini, MasterPlan, Drainase Kota..

p. Persiapan evakuasibencana banjir sepertiperahu dan alat-alatpenyelamatan lainnya

Depsos, Depkes,Dep. PU, Basarnas

Peningkatan kuantitasdan kualitas SDMKesehatan dan lain-lain.

II. TANAH LONGSOR

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

a. Pembangunanpermukiman dan fasilitasutama lainnya menghin-dari daerah rawanbencana.

Dep. PU, BMG,Kementrian Ristek, Dep.

ESDM, Pemda Prov,Kab/Kota

Peta Rawan TanahLongsor, Peta RisikoBencana.

b. Menyarankan relokasi Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Review master Plan, UU.

Page 40: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

40

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

c. Menyarankanpembangunan pondasitiang pancang untukmeng-hindari bahayaliquefation

DepartemenPehubungan (Telkom),

DepartemenESDM,(PLN, Pertamina),Departemen Pekerjaan

Umum (PAM), LIN.

Rencana dan kesiapanfasilitasi yang amanterhadap tanah longsor.

d. Menyarankan pemba-ngunan pondasi yangmenyatu, untukmenghindari penurunanyang tidak seragam(differential settlement)

Dep. Hub (Telkom),Departemen Energi danSDM (PLN, Pertamina),

Dep. PU (PAM), LIN.

Rencana IndukPengelolaan SumberDaya Air.

e. Menyarankanpembangunan utilitasyang ada didalam tanahharus bersifat fleksible

Dep. Hub (Telkom),Departemen ESDM

(PLN, Pertamina), Dep.PU (PAM), LIN.

Rencana dan kesiapanfasilitasi yang amanterhadap tanah longsor.

f. Mengurangi tingkatketerjalan lereng

Kementerian Ristek,BPPT, LIPI, Departemen

ESDM.

Teknologi terapan yangtepat dan berhasil gunauntuk mencegah,mengurangi dampakbencana tanah longsor.

g. Meningkatkan/memperbaiki drainase baik airpermukaan maupun airtanah

Dep. PU, Ristek, PemdaProv, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana tanah longsordan carapenanganannya.

h. Pembuatan bangunanpenahan, jangkar(anchor) dan pilling

Dep. PU, Ristek Rencana kedaruratandalam menghadapi tanahlongsor.

i. Pembuatan terasering Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Rencana kedaruratandalam menghadapi tanahlongsor

j. Penghijauan dengantanaman yang sistempengakarannya terdapatdi dalam

Deptan dan Dephut,Pemda Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana tanah longsordan cara penanganannya

k. Pembuatan salurankhusus untuk aliran butir

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Daftar/peta Geomedik.

Page 41: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

41

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

l. Pembuatan tanggulpenahan khusus untukruntuhan batu baikberupa bangunankonstruksi, tanamanmaupun parit.

Dep PU, KementerianRistek, BPPT, LAPAN,

LIPI, BMG, DepartemenESDM, Pemda Prov,

Kab/Kota

Teknologi terapan yangtepat dan berhasil gunauntuk mencegah,mengurangi dampakbencana tanah longsor.

m. Pengenalan daerah yangrawan Iongsor.

Dep PU, KementerianRistek, BPPT, LAPAN,

LIPI, BMG, DepartemenESDM

Rencana kedaruratandalam menghadapi tanahlongsor

n. Identifikasi daerah yangaktif bergerak, dapatdikenali dengan adanyarekahan-rekahanberbentuk ladam (tapalkuda)

Dep PU, KementerianRistek, BPPT, LAPAN,

LIPI, BMG, DepartemenESDM

Teknologi terapan yangtepat dan berhasil gunauntuk mencegah,mengurangi dampakbencana tanah longsor.

o. Hindarkan pembangunandidaerah yang rawanlongsor

Dep PU, KementerianRistek, BPPT, Pemda

Prov, Kab/Kota

Peta Rawan TanahLongsor, Peta RisikoBencana.

p. Mendirikan bangunandengan fondasi yangkuat

Dep PU, KementerianRistek, BPPT, Pemda

Prov, Kab/Kota

Peta Rawan TanahLongsor, Peta RisikoBencana.

q. Melakukan pemadatantanah disekitarperumahan

Dep PU, KementerianRistek, BPPT, Pemda

Prov, Kab/Kota

Rencana kedaruratandalam menghadapi tanahlongsor

r. Pembuatan terase danpenghijauan denganmenstabilkan lereng

Dep. PU, Dephut,Deptan, Pemda Prov,

Kab/Kota

Rencana kedaruratandalam menghadapi tanahlongsor

s. Pembuatan tanggulpenahan untuk runtuhanbatuan (rock fall)

Dep PU, KementerianRistek, BPPT

Peta Rawan TanahLongsor, Peta RisikoBencana..

t. Penutupan rekahan-rekahan diatas lerenguntuk mencegah airmasuk secara cepatkedalam tanah

Dep. PU, Dephut,Deptan, Pemda Prov,

Kab/Kota

Peta Rawan TanahLongsor, Peta RisikoBencana.

Page 42: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

42

III. GUNUNG API

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

a. Perencanaan lokasipemanfaatan lahan untukaktivitas penting harusjauh atau diluar darikawasan rawan bencana

Departemen ESDM, DepPU, BMG, Pemda Prov,

Kab/Kota

Peta Rawan TanahLongsor 1998, PetaRisiko Bencana.

b. Hindari tempat-tempatyang memilikikecenderungan untukdialiri lava dan atau lahar

Dep PU, Dep ESDM,Pemda Prov, Kab/Kota,

Rencana Tata RuangWilayah, standarbangunan tahan gempa.

c. Perkenalkan strukturbangunan tahan api.

Dep. PU, LIPI,Kementrian Ristek,

Pemda Prov, Kab/Kota

Bangunan fasilitas yangaman terhadap gempabumi.

d. Penerapan desainbangunan yang tahanterhadap tambahanbeban ak ibat abu gunungapi

Dep. PU, Dep ESDM,LIPI, Kementrian Ristek,Pemda Prov, Kab/Kota

Prakiraan gempa, datakejadian gempa.

e. Membuat barak pe-ngungsian yangpermanen, terutama disekitar gunung api yangsering meletus

Dep. PU, DepSosPemda Prov, Kab/Kota

Teknologi terapan yangtepat dan berhasil gunauntuk mencegah,mengurangi dampakbencana gempa bumi.

f. Membuat fasititas jalandan tempat pemukimanke tempat pengungsianuntuk memudahkanevakuasi

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana gempa bumi.

g. Menyediakan alattransportasi bagipenduduk bila adaperintah pengungsian

Dep. PU, Dep.Sos, TNI,POLRI, Pemda Prov,

Kab/Kota

Rencana kedaruratandalam menghadapigempa bumi.

h. Meningkatkankewaspadaan terhadapresiko letusan gunung apidi daerahnya

DDN, KementerianRistek, BPPT, LAPAN,

LIPI, BMG, DepartemenESDM, Pemda Prov,

Kab/Kota

Terciptanya komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana.

Page 43: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

43

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

i. Mengidentifikasi daerahbahaya (dapat dilihatpada Data Dasar Gunungapi Indonesia atau PetaKawasan RawanBencana Gunung api).

Kementerian Ristek,BPPT, LAPAN, LIPI,BMG, Departemen

ESDM, Pemda Prov,Kab/Kota

Terciptanya komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana

j. Tingkatkan kemampuanpemadaman api

Pemda Prov, Kab/Kota Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana gunung api dancara penanganannya

k. Membuat tempat pe-nampungan yang kuatdan tahan api untukkondisi kedaruratan

Dep. PU, Dep. Sos, TNI,POLRI, Pemda Prov,

Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana gunung api dancara penanganannya

l. Mensosialisasikankepada masyarakat yangbermukim di sekitargunung api harusmengetahui posisi tempattinggalnya pada Petakawasan RawanBencana Gunung api(penyuluhan)

DDN, KementerianRistek, BPPT, LAPAN,

LIPI, BMG, DepartemenESDM, Pemda Prov,

Kab/Kota

Terciptanya komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana

m. Mensosialisasikankepada masyarakat agarpaham arti dariperingatan dini yangdiberikan oleh aparat/Pengamat Gunung api(penyuluhan)

DDN, KementerianRistek, BPPT, LAPAN,

LIPI, BMG, DepartemenESDM, Pemda Prov,

Kab/Kota

Terciptanya komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana

n. Mensosialisasikankepada masyarakat agarbersedia melakukankoordinasi denganaparat/PengamatGunung api.

DDN, KementerianRistek, BPPT, LAPAN,

LIPI, BMG, DepartemenESDM, Pemda Prov,

Kab/Kota

Terciptanya komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana

Page 44: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

44

IV. GEMPA BUMI

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

a. Memastikan bangunanharus dibangun dengankonstruksi tahan getaran/gempa.

Dep. PU, LIPI,Kementrian Ristek,

Pemda Prov, Kab/Kota

Peta Rawan Gunung Api,Peta Risiko Bencana.

b. Memastikan perkuatanbangunan denganmengikuti standarkualitas bangunan.

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Rencana Tata RuangWilayah.

c. Pembangunan fasilitasumum dengan standardkualitas yang tinggi.

Telkom, PLN, Pertamina,PAM, Pemda Prov,

Kab/Kota

Bangunan fasilitas yangaman terhadap letusanGunung Api.

d. Memastikan kekuatanbangunan-bangunan vitalyang telah ada.

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Bangunan penahan laharSABO, Bunker.Terowongan Air untukmengurangi volume air dikawah.

e. Rencanakanpenempatan pemukimanuntuk mengurangi tingkatkepadatan hunian didaerah rawan bencana

DDN, Dep. PU, Dep.Sos, Pemda Prov,

Kab/Kota

Peringatan dini danstatus aktivitas gunungapi. Data kejadianletusan Gunung Api.

f. Penerapan zonasidaerah rawan bencanadan pengaturanpenggunaan lahan

Dep.ESDM, KementerianRistek, BPPT, LIPI,

Pemda Prov, Kab/Kota

Teknologi terapan yangtepat dan berhasil gunauntuk mencegah,mengurangi dampakbencana letusan GunungApi.

h. Membangun rumahdengan konstruksi yangaman terhadap gempabumi

Dep PU, Dep. Sos,Pemda Prov, Kab/Kota

Peta Rawan KebakaranPemukiman, Peta RisikoBencana.

i. Kewaspadaan terhadapresiko gempa bumi

DDN, Dep ESDM,Kementrian Ristek,

BPPT, LIPI, Pemda Prov,Kab/Kota

Rencana dan bangunanfasilitasi yang amanterhadap KebakaranPemukiman.

Page 45: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

45

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

j. Sumber api, barang-barang berbahayalainnya harusditempatkan pada tempatyang aman dan stabil

Dep. Hub (Telkom),Departemen ESDM

(PLN, Pertamina), Dep.PU (PAM) LIN, Pemda

Prov, Kab/Kota

Rencana dan kesiapanfasilitas yang amanterhadap KebakaranPemukiman.

k. Ikut serta dalampelatihan program upayapenyelamatan dankewaspadaanmasyarakat terhadapgempa bumi

Pemda Prov, Kab/Kota Standar design /konstruksi tahan api.

l. Pembentukan kelompokaksi penyelamatanbencana denganpelatihan pemadamankebakaran danpertolongan pertama

Pemda Prov, Kab/Kota NSPM, pencegahankebakaran.

m. Persiapan alat pemadamkebakaran, peralatanpenggatian, danperalatan perlindunganmasyarakat lainnya

Pemda Prov, Kab/Kota Terciptanya komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana

n. Rencana kontingensi/kedaruratan untuk mela-tih anggota keluargadalam menghadapigempa bumi

Pemda Prov, Kab/Kota

V. TSUNAMI

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

a. Peningkatankewaspadaan dankesiapsiagaan terhadapbahaya tsunami.

DDN, DepartemenESDM, BMG, Pemda

Prov, Kab/Kota

Peta Rawan bencana,Peta Risiko BencanaTsunami.

Page 46: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

46

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

b. Pendidikan kepadamasyarakat tentangkarakteristik danpengenalan bahayatsunami.

DDN, BMG, KementrianRistek, LAPAN, Pemda

Prov, Kab/Kota

Rencana Tata RuangWilayah, Zona amanTsunami.

c. Pembangunan tsunamiEarly Warning System.

DDN, Telkom, PLN,Pertamina, PAM, Pemda

Prov, Kab/Kota

Renacana bangunanfasilitas yang amanterhadap Tsunami.

d. Pembangunan tembokpenahan tsunami padagaris pantai yangberesiko.

Dep. PU, Dep. Hub(Perhubungan Laut),

Dep.Kelautan danPerikanan, Pemda Prov,

Kab/Kota

Bangunan PemecahanOmbak, penahangelombang.

e. Penanaman mangroveserta tanaman lainnyasepanjang garis pantaimeredam gaya airtsunami.

TNI.AL (DinasOceanografi), BMG,

Pemda Prov, Kab/Kota

Peringatan dini.

f. Pembangunan tempat-tempat evakuasi yangaman di sekitar daerahpemukiman. Tempat/bangunan ini haruscukup tinggi dan mudahdiakses untuk menghidariketinggian tsunami.

Dep. PU, Dep. Sos,Pemda Prov, Kab/Kota

Teknologi terapan yangtepat dan berhasil gunauntuk mencegah,mengurangi dampakbencana Tsunami.

g. Peningkatankewaspadaan dankesiapsiagaan terhadapbahaya tsunami.

DDN, Kementrian Ristek,BMG, LAPAN, Pemda

Prov, Kab/Kota

Peta Rawan bencana,Peta Risiko BencanaTsunami.

h. Pembangunan SistemPeringatan Dini Tsunami,khususnya di Indonesia

DDN, BMG, Pemda Prov,Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana Tsunami dancara penanganannya.

i. Pembangunan rumahyang tahan terhadapbahaya tsunami

Dept. PU, Dep Sos,Pemda Prov, Kab/Kota

Rencana kedaruratandalam menghadapiTsunami.

Page 47: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

47

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

j. Mengenali karakteristikdan tanda-tanda bahayatsunami di lokasisekitarnya

BMG, Ristek, BPPT,Pemda Prov, Kab/Kota

Terciptanya sisteminformasi dan komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana.

k. Memahami carapenyelamatan jika terlihattanda-tanda tsunami.

Dept. Kes, BMG, PemdaProv, Kab/Kota

Sarana Kesehatan yangberfungsi adalah Yankes.

l. Meningkatkankewaspadaan dankesiapsiagaan dalammenghadapi tsunami.

DDN, BMG, LAPAN,Ristek, Pemda Prov,

Kab/Kota

Terciptanya sisteminformasi dan komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana.

m. Memberikan laporan se-segera mungkin jikamengetahui tanda-tandaakan terjadinya tsunamikepada petugas yangberwenang : KepalaDesa, Polisi, Stasiunradio, SATLAK PB danlain-lain

BMG, Ristek, LAPAN,Pemda Prov, Kab/Kota

Terciptanya sisteminformasi dan komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana.

n. Melengkapi diri denganalat komunikasi

Pemda Prov, Kab/Kota

VI. KEBAKARAN

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

a. Pembuatan danSosialisasi KebijakanPencegahan danPenanganan Kebakaran

DDN, Dep. PU, Dephut,Pemda Prov, Kab.Kota

Peta Risiko Bencana.

Page 48: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

48

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

b. Peningkatan penegakanhukum

Pemda Prov, Kab.Kota Peraturan danpelaksanaan sertifikasiyang lebih baik.

c. Pembentukan pasukanpemadaman kebakarankhususnya untukpenanganan kebakaransecara dini.

Pemda Prov, Kab.Kota

d. Pembuatan waduk-waduk kecil, Bakpenampungan air danHydran untukpemadaman api

Dep. PU, Pemda Prov,Kab.Kota

Peraturan danpelaksanaan sertifikasiyang lebih baik.

e. Pembuatan barrierpenghalang api terutamaantara lahan perkebunandengan hutan

Dephut, Deptan, PemdaProv, Kab/Kota,

Rencana bangunanfasilitas yang amanterhadap Badai Topan.

f. Hindarkan pembukaanlahan dengan carapembakaran

Dephut, Deptan, KLH,Pemda Prov, Kab/Kota

Peraturan danpelaksanaan sertifikasiyang lebih baik.

g. Pembakaran lahan bisadilakukan jika selaludalam pengawasan dansegera dimatikan jikasudah terlalu besar

Dephut, Deptan, KLH,Pemda Prov, Kab/Kota

Peringatan dini.

h. Hindarkan pembakaranlahan secara serentaksehingga membakarwilayah yang luas yangakan berpotensi menjadikebakaran yang takterkendali

Dephut, Deptan, KLH,Pemda Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana kebakaran dancara penanganannya.

I Hindarkan penanamantanaman sejenis untukdaerah yang luas.

Dephut, Deptan, PemdaProv, Kab/Kota

Rencana kedaruratandalam menghadapikebakaran.

Page 49: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

49

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

J Melakukan pengawasanpembakaran lahan untukpembukaan lahan secaraketat

Dephut, Deptan, KLH,Pemda Prov, Kab/Kota

Terciptanya sisteminformasi dan komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana.

k Meningkatkan partisipasiaktif dalam pemadamanawal kebakaran didaerahnya.

Pemda Prov, Kab/Kota Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana kebakaran dancara penanganannya

VII. KEKERINGAN.

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

a. Perlu melakukanpengelolaan air secarabijaksana, yaitu denganmengganti penggunaanair tanah denganpenggunaan airpermukaan dengan carapembuatan waduk, pem-buatan saluran distribusiyang efisien

Dep PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Peta Rawan Kekeringan,Peta Risiko Bencana.

b. Konservasi tanah danpengurangan tingkaterosi dengan pembuatancheck dam, reboisasi

Dep. PU, Dephut,Deptan, Pemda Prov,

Kab/Kota

Review Master Plan, UUSDA

c. Pengalihan bahan bakarkayu bakar menjadibahan bakar minyakuntuk menghindaripenebanganhutan/tanaman

Dephut, Dep. ESDM,Pemda Prov, Kab/Kota

Rencana dan bangunanfasiliatas yang amanterhadap kekeringan.

Page 50: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

50

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

d. Pengenalan pola tanamdan penanaman jenistanaman yang bervariasi

Dephut, Deptan, PemdaProv, Kab/Kota

Waduk, Jaringan Irigasi,Pembuatan SumurArtesis, Sumur Resapan,Waduk Resapan.

e. Pendidikan dan pelatihan DDN, LAPAN, BMG,Pemda Prov, Kab/Kota

Peringatan dini akanadanya musim keringyang berkepanjangan.

f. Meningkatkan/memperbaiki daerah yang tandusdengan melaksanakanpengelolaan Iahan,pengelolaan hutan,waduk peresapan danirigasi

Deptan, LAPAN, BMG,Dephut, Dep. PU, Pemda

Prov, Kab/Kota

Teknologi terapan yangtepat dan berhasil gunauntuk mencegah,mengurangi dampakkekeringan.

g. Pembangunan checkdam, waduk, sumur sertapenampungan air,penghijauan secaraswadaya.

Dep. PU, Deptan, PemdaProv, Kab/Kota, Dephut,

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana banjir dan carapenanganannya.

h. Mengurangi pemanfaatankayu bakar

Dephut, Deptan, PemdaProv, Kab/Kota

Rencana kedaruratandalam menghadapiKekeringan.

i. Pembuatan dansosialisasi kebijakankonservasi air

Dept. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Terciptanya sisteminformasi dan komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana.

j. Pengelolaan peternakandisesuaikan dengankondisi ketersediaan airdiwilayahnya

Dep. PU, Deptan,Depkes, Pemda Prov,

Kab/Kota

Meminimalisasi kasusGizi Buruk.

k. Mengembangkan industrialternatif non pertanian

Dep. PU, Pemda Prov,Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana kekeringan dancara penanganannya.

Page 51: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

51

VIII.ANGIN SIKLON TROPIS.

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

a. Memastikan strukturbangunan yangmemenuhi syarat teknisuntuk mampu bertahanterhadap gaya angin.

Dep. PU, BMG, PemdaProv, Kab/Kota

Peta Risiko Bencana.

b. Penerapan aturanstandar bangunan yangmemperhitungkan bebanangin khususnya didaerah yang rawan angintopan.

Dep. PU, KemnterianRistek, BPPT, Pemda

Prov, Kab/Kota

Rencana dan bangunanfasilitasi yang amanterhadap Angin Topan

c. Penempatan lokasipembangunan fasilitasyang penting padadaerah yang terlindungdari serangan angintopan

Dep. PU, BMG,Kementerian Ristek,

Pemda Prov, Kab/Kota.

Rencana dan kesiapanfasilitas yang amanterhadap Angin Topan

d. Penghijauan di bagianatas arah angin untukmeredam gaya angin

Dephut, BMG, PemdaProv, Kab/Kota.

Rencana dan kesiapanfasilitas yang amanterhadap Angin Topan

e. Pembangunan bangunanumum yang cukup luasyang dapat digunakansebagai tempat penam-pungan sementara bagiorang maupun barangsaat terjadi seranganangin topan

Dep. PU, BMG, PemdaProv, Kab/Kota.

Rencana dan kesiapanfasilitas yang amanterhadap Angin Topan

f. Pembangunan rumahyang tahan angin

Dept. PU, Ristek, BMG,LAPAN, Pemda Prov,

Kab/Kota.

Teknologi terapan yangtepat dan berhasil gunauntuk mencegah, mengu-rangi dampak bencanaAngin Topan.

g. Pembangunan rumahyang tahan angin.

Dept. PU, Ristek, BMG,LAPAN, Pemda Prov,

Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana angin SilkonTropisnya.

Page 52: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

52

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

h. Pengamanan / perkuatanbagian-bagian yangmudah diterbangkanangin yang dapatmembahayakan diri atauorang lain disekitarnya

BMG, LAPAN, PemdaProv, Kab/Kota.

Rencana kedaruratandalam menghadapi BadaiAngin.

i. Pengamanan barang-barang disekitar rumahagar terikat/dibangunsecara kuat sehinggatidak diterbangkan angin

BMG, LAPAN, PemdaProv, Kab/Kota

Terciptanya komunikasiyang baik diantarastakeholders untukmenunjang keberhasilanKoordinasi PenangananBencana.

j. Meningkatkankesiapsiagaan dalammenghadapi angin topan,mengetahui bagaimanacara penyelamatan diri

BMG, Dep. PU, LAPAN,Pemda Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana.

j Mensosialisasikankepada nelayan agarsupaya menambatkanatau mengikat kuatkapal-kapalnya

Dephub, Dep. Kelautan,Pemda Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana

IX. WABAH PENYAKIT.

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

a. Menyiapkan masyarakatsecara luas termasukaparat pemerintahkhususnya di jajarankesehatan dan lintassektor terkait untukmemahami resiko bilawabah terjadi sertabagaimana cara-caramenghadapinya bilasuatu wabah terjadimelalui kegiatansosialisasi yangberkesinambungan

Depkes, DDN, Dep. PU,Deptan, Pemda Prov,

Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana wabah penyakitdan penanganannya.

Page 53: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

53

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB

RUJUKAN

b. Menyiapkan produkhukum yang memadaiuntuk mendukung upaya-upaya pencegahan,respon cepat sertapenanganan bila wabahterjadi

Depkes. DDN, Deptan,Pemda Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinan ben-cana wabah penyakit danpenanganannya.

c. Menyiapkan infrastrukturuntuk upaya penangananseperti sumberdayamanusia yangprofesional, saranapelayanan kesehatan,sarana komunikasi,transportasi, logistik sertapembiayaan operasional

Depkes, DDN, Dep. PU,Deptan, DepHub,DepKominfo, TNI,

POLRI, Pemda Prov,Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana wabah penyakitdan penanganannya.

d. Upaya penguatansurveilans epidemiologiuntuk identifikasi faktorrisiko dan menentukanstrategi intervensi danpenanganan maupunrespon dini di semuajajaran

Depkes, Dep. PU,Pemda Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinan ben-cana wabah penyakit danpenanganannya.

e. Pengendalian faktorrisiko.

Departemen Terkait Kesadaran masyarakatakan kemungkinan ben-cana wabah penyakit danpenanganannya.

f. Deteksi secara dini. BMG, DDN, Dep. PU,DepKominfo, Pemda

Prov, Kab/Kota

Teknologi terapan yangtepat dan berhasil gunauntuk mencegah,mengurangi dampakWabah penyakit

g. Respon cepat. TNI, POLRI, DepKes,DDN, Dep. PU, Pemda

Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana wabah penyakitdan penanganannya.

Page 54: PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA A. UMUM 1. LATAR ...

54

X. KONFLIK

No. LANGKAH PENANGANAN INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB RUJUKAN

a. Mendorong peran sertaseluruh lapisan masya-rakat alam dalam rangkamemelihara stabilitasketentraman & ketertiban

Departemen Terkait &Pemda Prov, Kab/Kota

Peta Rawan Konflik.

b. Mendukung kelangsung-an demokratisasi politikdengan keberagamanaspirasi politik, serta ditanamkan moral danetika budaya politikberdasarkan Pancasiladan UUD 1945

Departemen Terkait &Pemda Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana konflik danpenanganannya

c. Mengembangkansupremasi hukumdengan menegakkanhukum secara konsisten,berkeadilan dankejujuran.

Departemen Terkait &Pemda Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana konflik danpenanganannya

d. Meningkatkan pema-haman dan penyadaranserta meningkatnya per-lindungan penghormatan,dan penegakkan HAM

Departemen Terkait &Pemda Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana konflik danpenanganannya

e. Meningkatkan kinerjaaparatur negara dalamrangka mewujudkanaparatur negara yangberfungsi melayanimasyarakat, profesional,berdayaguna, produktif,transparan, bebas dariKKN.

Departemen Terkait &Pemda Prov, Kab/Kota

Kesadaran masyarakatakan kemungkinanbencana konflik danpenanganannya