PEDOMAN TEKNIS PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ... · Proyek Penanggulangan Kemiskinan di...

PEDOMAN TEKNIS

PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN

(P2KP)

1Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

1.1 Latar BelakangBuku Pedoman Teknis P2KP pada dasarnya

merupakan penjabaran dari Buku Pedoman UmumP2KP, khususnya dalam hal menguraikan bagaimanalangkah demi langkah kegiatan P2KP dilaksanakanserta hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukungkelancaran kegiatan P2KP di lapangan.

Dalam Buku Pedoman Teknis P2KP diuraikansecara lebih detail peran-peran stakeholders P2KP,yakni pemerintah, konsultan dan masyarakat, baikdi tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagaitambahan, dalam buku pedoman teknis P2KP,peranan sosialisasi juga diperluas dan diperkuatmencakup secara luas kegiatan bidang periklanandan kehumasan di berbagai media sosialisasi. Lebihlanjut, kegiatan pelatihan dan pengembangankapasitas juga diberi porsi yang besar dalam P2KP.

Penyempurnaan Buku Pedoman Teknis P2KPtersebut juga mencakup substansi dan format-formatisian yang lebih menitikberatkan pada aspek"dinamika proses dalam rangka menumbuhkankesadaran kritis masyarakat" dari setiap langkahkegiatan. Hal ini dimaksudkan agar semua stakehold-ers P2KP dapat memahami substansi prosespemberdayaan dan penyadaran masyarakat dalammelaksanakan suatu langkah kegiatan di P2KP, dantidak terjebak pada tindakan yang semata-mataberorientasi pada prosedur formal atau yang pentingkegiatan terlaksana.

Melalui berbagai penyempurnaan dalam BukuPedoman Teknis P2KP tersebut diharapkan agarsemua stakeholders P2KP memiliki komitmen,landasan berpikir, bertindak serta orientasipelaksanaan operasional yang sama.

Bab 1. Pendahuluan

1.2 TujuanBuku Pedoman Teknis P2KP ditulis dengan tujuan

sebagai berikut :• Agar tujuan akhir proyek P2KP tercapai dengan

tepat dan benar dalam kerangka waktu yang telahditetapkan

• Agar menjadi pedoman/acuan/rujukan bagi semuapihak yang bergiat dalam melaksanakan maupunmemonitoring P2KP secara langsung.

• Agar semua pelaku dan stakeholders P2KPberorientasi pada dinamika proses dan kesadarankritis masyarakat dalam menjalankan langkahdemi langkah P2KP.

1.3 Sistematika Buku Pedoman TeknisP2KP

Buku Pedoman Teknis P2KP ini terdiri dari 6 bab,sebagai berikut:Bab I: Pendahuluan; berisi uraian singkat

mengenai latar belakang, tujuan dansistematika dari Buku Pedoman Teknis ini.

Bab II: Persiapan Proyek P2KP; berisi uraianpenyiapan pengorganisasian pelaksanaanP2KP, sosialisasi, pelatihan, dan hubunganantara daur/siklus proyek P2KP dengankegiatan pengembangan kapasitas pelakuP2KP. Pada uraian pengorganisasianpelaksanaan P2KP dijelaskan tata peranantar pelaku P2KP, sehingga diharapkandapat memperjelas peran serta hubungankerja dari setiap pelaku P2KP dalamkaitannya dengan siklus proyek ataurangkaian kegiatan P2KP secara

2 Pedoman Teknis

menyeluruh. Selain itu, juga digambarkantentang strategi penanganan sosialisasi danpelatihan dalam pelaksanaan P2KP,terutama kontribusi kedua strategi dimaksudpada siklus proyek P2KP. Melalui gambarandari aspek-aspek yang diperlukan gunamenunjang siklus proyek P2KP diharapkanakan dapat mendorong kejelasan arah danoptimalisasi proses maupun hasil yangdicapai pada setiap tahapan kegiatan P2KP.

Bab III: Pelaksanaan P2KP; berisi gambaranumum penanganan P2KP, termasuk dia-gram alir penanganan P2KP, danpelaksanaan rincian tahapan demi tahapankegiatan dari masing-masing komponenproyek P2KP.Bab ini secara detail menjabarkan langkahpelaksanaan P2KP sebagaimana secaraumum telah dijelaskan pada Bab IV BukuPedoman Umum P2KP. Meskipundemikian, tidak semua tahapan kegiatanakan diuraikan dengan detail pada bukupedoman teknis ini. Hanya tahapankegiatan-kegiatan utama komponen proyekpemberdayaan masyarakat dan kapasitaspemerintah daerah serta bantuan langsungmasyarakat (BLM) yang akan diuraikansecara detail. Kegiatan dimaksud adalahkegiatan yang secara substansi akanberpengaruh pada kualitas proses dan hasilyang dicapai serta berpengaruh padatumbuh tidaknya kesadaran kritis sertakeberdayaan masyarakat. Sedangkankegiatan-kegiatan lainnya merupakankegiatan penunjang dari kegiatan-kegiatanutama kedua komponen tersebut.Pada uraian dari setiap tahapan kegiatankedua komponen dimaksud akan dijelaskanpengertian, ketentuan dasar, tujuan,penanggungjawab, waktu pelaksanaan,keluaran, indikator kinerja, serta langkah-langkah dari kegiatan tersebut. Termasukformat-format yang perlu diisi untuk hasil tiaptahapan kegiatan.

Bab IV: Pengelolaan pinjaman bergulir olehUPK-BKM; berisi gambaran umummengenai bagaimana prinsip standar

pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPK-BKM. Kegiatan pinjaman bergulir itu sendirihanya merupakan salah satu pilihan darikeputusan masyarakat melalui PJM danrencana tahunan Pronangkis. Oleh karenaitu, uraian mengenai pengelolaan pinjamanbergulir hanya diperuntukkan bagimasyarakat kelurahan yang telahmemutuskan sebagian dana BLMdimanfaatkan sebagai pinjaman bergulir.Substansi uraian pinjaman bergulir dalamBab ini adalah dalam konteks prosespembelajaran masyarakat agar mampusecara optimal mengelola kegiatan pinjamanbergulirnya sehingga benar-benarbermanfaat bagi masyarakat miskin sertaberkelanjutan.

Bab V: Sistem Informasi Manajemen P2KPberbasis website; berisi penjelasan singkattentang membangun sistem monitoring danevaluasi terhadap kegiatan P2KP melaluisistem informasi manajemen P2KP berbasiswebsite.

Pada bab ini diuraikan latar belakang, tujuan,sasaran, strategi pengembangan SIM danprinsip pengelolaan dana serta pengelolaaninformasi dalam P2KP.

Bab VI: Strategi Terminasi Proyek (exit strategy);berisi penjelasan umum tentang prosespenanganan proyek P2KP menje-lang dansetelah berakhirnya masa proyek.

Exit strategy pada dasarnya merupakanproses yang melekat dalam siklus proyeksecara keseluruhan, sehingga perlu diper-hatikan sejak tahap awal pelaksanaanP2KP. Pada kurun waktu tertentu menjelangberakhirnya proyek perlu disusun strategikhusus untuk mengevaluasi dan memba-ngun kesiapan pasca proyek denganmemperhatikan indikator-indikator keber-lanjutan P2KP.

Uraian mengenai exit strategy antara lainmenjelaskan tentang dasar pemikiran,pengertian, tujuan, persoalan-persoalanpenting, indikator keberlanjutan P2KP, danfase penyiapan terminasi.


Bab 2. Persiapan Proyek P2KP

2.1 Pengorganisasian Pelaksanaan P2KPP2KP merupakan proyek pemerintah yang ber-

upaya memberdayakan masyarakat dan pelakupembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintahdaerah dan kelompok peduli setempat, untuk mem-bangun "gerakan kemitraan" dalam menanggulangikemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntutadanya pembagian peran yang jelas antar pelakuP2KP, baik yang langsung tergabung dalamorganisasi proyek maupun pihak-pihak yang terlibat.

Kejelasan tata peran dari pelaku-pelaku P2KPtersebut sangat penting dalam upaya membangunhubungan kerja yang integral dan komplementer agartercapai misi utama P2KP, yakni memberdayakanmasyarakat dalam menanggulangi masalahkemiskinan, yang didukung oleh pemerintah daerahserta kelompok peduli setempat.

Gambaran umum mengenai peran dan hubungankerja antar pelaku-pelaku P2KP dapat dilihat padaTabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP.

4 Pedoman Teknis

Dep

kim

pras

wil

Kons

ulta

n Ev

alua

si

Tim

Inte

r Dep

arte

men

PMU

/Pro

yek

Tim

Per

siap

an P

2KP

KMP

Tim

Pel

atih

P2K

P

KMW

Bapp

eda

Prop

insi

Din

as/In

st.

Prop

insi

Bapp

eda

Kota

PJO

K PA

KET

Kom

ite P

AKET

Foru

m B

KM

Din

as K

ota/

Kab.

KPKN

Cam

at/P

JOK

Tim

Fas

ilitat

or

Lura

h/Ka

des

Kade

r Mas

yara

kat

BKM

UPK

KSM

Mas

yara

kat

KEGIATAN

Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP

TAHAP PERSIAPAN

Lokakarya P2KP bagi InternDitjen Perkim Dept.Kimpraswil

Lokakarya orientasi P2KPTingkat pusat.

Pencanangan pelaksanaanP2KP

Training P2KP bagi KMP danTraining bagi tim pelatih KMP

Training P2KP bagi seluruhKMW

Lokakarya orientasi P2KPTingkat nasional

Lokakarya orientasi P2KPTingkat Propinsi

Lokakarya orientasi P2KP ditiap kab/kota

Lokakarya orientasi P2KPTingkat Kecamatan

TAHAP PELAKSANAAN

PengembanganMasyarakat dan KapasitasPem. Daerah

Rembug warga kelurahanuntuk Kesiapan MelaksanakanP2KP

Pelatihan Kader Masyarakat

FGD Refleksi Kemiskinan

Pemasyarakatan awal P2KPdan hasil refleksi kemiskinanke seluruh lapisan masyarakat

Pemilihan utusan warga sbgcalon peserta pelatihanpemetaan swadaya

Pelatihan dasar pemetaanswadaya dan perencanaanPartisipatif

Pemetaan Swadaya

Serangkaian FGDmerumuskan kebutuhanOrganisasi masyarakat wargasebagai pengendalipelaksanaan P2KP dikelurahannya

NO

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

B.1

10

11

12

13

14

15

16

17


Dep

kim

pras

wil

Kons

ulta

n Ev

alua

si

Tim

Inte

r Dep

arte

men

PMU

/Pro

yek

Tim

Per

siap

an P

2KP

KMP

Tim

Pel

atih

P2K

P

KMW

Bapp

eda

Prop

insi

Din

as/In

st.

Prop

insi

Bapp

eda

Kota

PJO

K PA

KET

Kom

ite P

AKET

Foru

m B

KM

Din

as K

ota/

Kab.

KPKN

Cam

at/P

JOK

Tim

Fas

ilitat

or

Lura

h/Ka

des

Kade

r Mas

yara

kat

BKM

UPK

KSM

Mas

yara

kat

Serangkaian rembug wargamengukuhkan/membentukBKM

Pelatihan perencanaanpartisipatif

Perencanaan Partisipatifmenyusun PJM dan Rencanaaksi Pronangkis Masyarakat

Penyebarluasan PJM danRencana Aksi Pronangkis

Pelatihan untuk BKM dan UP

Pembentukan KSM atau pe-manfaatan kelompok yang ada

Konsultasi usulan PJM Pro-nangkis lain untukketerpaduan

Pelatihan dinas-dinas kota/kab

Penyediaan Dana BantuanLangsung Masyarakat

Pengajuan pencairan danaBLM tahap I (20%) ke PJOK &SPPB

Pencairan BLM tahap I untukkegiatan kolektif oleh BKM

Penyusunan usulan kegiatanoleh KSM sesuai hasil PJMdan rencana tahunanPronangkis

Analisa kelayakan usulan KSM

Proses prioritasi usulan yanglayak melalui Rapat PrioritasUsulan oleh BKM

Verifikasi kinerja kelembagaan,kegiatan, dan keuangan olehKMW

Pengajuan pencairan BLMTahap II dan tahap III ( 50%dan 30%)

Pencairan dana BLM tahap IIatau III ke rekening BKM

Pencairan dana ke KSM-KSM

Pemanfaatan dana oleh KSMsesuai usulan

KEGIATAN

Lanjutan Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP

NO

18

19

20

21

22

23

24

25

B.2

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

6 Pedoman Teknis

Dep

kim

pras

wil

Kons

ulta

n Ev

alua

si

Tim

Inte

r Dep

arte

men

PMU

/Pro

yek

Tim

Per

siap

an P

2KP

KMP

Tim

Pel

atih

P2K

P

KMW

Bapp

eda

Prop

insi

Din

as/In

st.

Prop

insi

Bapp

eda

Kota

PJO

K PA

KET

Kom

ite P

AKET

Foru

m B

KM

Din

as K

ota/

Kab.

KPKN

Cam

at/P

JOK

Tim

Fas

ilitat

or

Lura

h/Ka

des

Kade

r Mas

yara

kat

BKM

UPK

KSM

Mas

yara

kat

Penyediaan DanaPenanggulanganKemiskinan Terpadu

Pembentukan Forum BKM

Diseminasi PAKET & kriteriapeserta ke seluruh lokasiP2KP

Seleksi kota partisipan PAKET

FGD Refleksi kemiskinan kota

Pembentukan Komite PAKET

Pemasyarakatan PAKET keseluruh wilayah lokasi PAKET

Pembentukan Kelompok Ke-mitraan oleh BKM dan dinas

Penyusunan proposalbersama oleh BKM dan dinasterkait

Penilaian kelayakan oleh KMW

Prioritasi Proposal danPersetujuan Pendanaan olehKomite PAKET

Pencairan dana PAKET kerekening panitia kemitraan

Penyiapan detail desain teknis(bila diperlukan)

Kerjasama pelaksanaan kegia-tan sesuai usulan yangdisetujui

KEGIATAN


NO

B.3

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


Dep

kim

pras

wil

Kons

ulta

n Ev

alua

si

Tim

Inte

r Dep

arte

men

PMU

/Pro

yek

Tim

Per

siap

an P

2KP

KMP

Tim

Pel

atih

P2K

P

KMW

Bapp

eda

Prop

insi

Din

as/In

st.

Prop

insi

Bapp

eda

Kota

PJO

K PA

KET

Kom

ite P

AKET

Foru

m B

KM

Din

as K

ota/

Kab.

KPKN

Cam

at/P

JOK

Tim

Fas

ilitat

or

Lura

h/Ka

des

Kade

r Mas

yara

kat

BKM

UPK

KSM

Mas

yara

kat

TAHAP BERKELANJUTAN/MENERUS ATAU BERKALA

Monitoring

Evaluasi

Penanganan Pengaduan &Konflik

Inventarisasi Best Practice

Exit Strategy dan PenyiapanTahap Terminasi

Sosialisasi P2KP secaraIntensif & Meluas

Pelatihan

Penguatan Forum danOrganisasi Masyarakat

KEGIATANNO


C

49

50

51

52

53

54

55

56

Keterangan

= Penyelenggara/Pelaksana= Pendamping/Fasilitator= Partisipan/Peserta= Pembiayaan

8 Pedoman Teknis

2.2 SosialisasiPenyempitan makna sosialisasi dan diseminasi

informasi yang dititikberatkan hanya pada tahap awalpelaksanaan P2KP akan dapat mengakibatkankurang utuhnya pemahaman mengenai P2KP dikalangan pelaku dan masyarakat, yang padagilirannya akan memudarkan makna serta tujuanP2KP itu sendiri. Pada sisi lain, proyek P2KP yangmemiliki cakupan sangat luas, baik wilayah maupunkelompok sasaran, menuntut peran kunci strategisosialisasi pada keseluruhan pelaksanaan proyekP2KP yang akan melibatkan berbagai stakeholders.

Oleh karena itu, perlu dipersiapkan suatu konsepsosialisasi menyeluruh yang mengikuti jalannya daurproyek sejak tahap persiapan, pelaksanaan,penyiapan terminasi dan bahkan setelah proyek P2KPberakhir.

Untuk menjamin hal tersebut, maka kegiatansosialisasi dalam proyek P2KP ini harus dilakukansecara terencana dan terpadu. Mulai dari tujuan yanghendak dicapai, siapa saja khalayak yang akanmenjadi sasaran sosialisasi, pesan (message) yanghendak disampaikan, materi per kelompok khalayak,teknis penyampaian, media yang digunakan, dansiapa pelakunya (komunikatornya). Hanya denganmodel sosialisasi yang utuh tersebut yang akanmenjamin terwujudnya penyamaan persepsi sertatumbuhnya motivasi masyarakat sesuai dengan yangdiharapkan P2KP.

2.2.1 Ruang LingkupRuang lingkup sosialisasi P2KP mencakup

kegiatan periklanan dan kehumasan. Kegiatanperiklanan sebagian dilakukan secara terpusat,sedangkan kegiatan kehumasan dilakukan dengandekonsentrasi (pembagian kerja) ke daerah. Untukmenilai keberhasilan sosialisasi tersebut, makadiadakan evaluasi hasil sosialisasi.

2.2.2. Sasaran• Kelompok sasaran tidak langsung (umum) dari pro-

gram sosialisasi ditujukan ke seluruh masyarakatluas yang bukan penerima manfaat P2KP tetapidianggap perlu mengetahui keberadaan programini, terutama dalam hal penanggulangankemiskinan.

• Kelompok sasaran langsung dari programsosialisasi ini ditujukan kepada masyarakatpenerima manfaat P2KP.

2.2.3 TujuanTujuan dari sosialisasi ini adalah untuk:

• Meningkatkan kesadaran kritis (awareness)pentingnya penanggulangan kemiskinan secaramandiri dan terorganisasi;

• Menyebarluaskan informasi mengenai P2KPsecara umum;

• Menanamkan pengetahuan yang cukup kepadamasyarakat sasaran langsung mengenai P2KPdan pentingnya partisipasi masyarakat dalampelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut;

• Menyebarluaskan langkah-langkah P2KP kepadamasyarakat sasaran langsung sebagai bagian daripemberdayaan masyarakat dan penanggulangankemiskinan;

• Menanamkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai P2KPsebagai bagian integral yang harus terusdilestarikan; dan

• Menjaga transparansi dan membangun kontrolsosial yang melekat pada keseluruhan P2KP sertaprogram-progam lain yang sejenis.

2.2.4 Pelaksana• Secara prinsip, semua stakeholder P2KP

(konsultan, pemerintah dan masyarakat) didoronguntuk turut terlibat aktif dalam pelaksanaansosialisasi P2KP;

• Pekerjaan sosialisasi dilakukan oleh KMP, seluruhKMW, Fasilitator Kelurahan, kader masyarakatdan diupayakan agar dapat mendorong keterlibatanpemerintah daerah serta dan kelompok pedulisetempat.

• Dalam kerjanya, KMP merekrut Konsultan/TenagaAhli Sosialisasi di tingkat pusat maupun regional,sedangkan KMW merekrut Tenaga Ahli Sosialisasisetempat. Tenaga Ahli Sosialisasi di tingkat pusatdiharapkan setidaknya terdiri atas tenaga ahliperiklanan dan produksi materi sosialisasi sertatenaga ahli kehumasan. Fungsi konsultansosialisasi di KMW adalah untuk mempermudahpembagian kerja dan dapat menangkap lebihseksama apresiasi dari wilayah yangbersangkutan, termasuk dapat mengalih-bahasakan materi-materi yang bersifat lokal.


2.2.5 StrategiKegiatan sosialisasi P2KP ini akan dilakukan

dengan menempuh dua jalur secara terpadu, yaitumelalui jalur periklanan dan melalui jalur-jalurkehumasan atau pendekatan secara langsung kemasyarakat. Strategi dua jalur ini akan difokuskanpada tiga tahapan, yaitu:

a) Tahap PersiapanPada tahap persiapan dilakukan beberapa

kegiatan yang pada prinsipnya berupayamengembangkan wacana diskusi penanggulangankemiskinan, setidaknya menyiapkan kondisi kognitifpara stakeholder P2KP, sehingga pada saatpeluncuran sudah ada kesiapan kognitif yangmemadai.

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat persiapanini adalah :1. Penawaran berita (news pitching) ke pihak media

massa2. Sebaran berita (Press release) dengan tema: “Aksi

pemerintah dalam penanganan kemiskinanterpadu”

b) Tahap PeluncuranPada tahap peluncuran dilakukan beberapa

kegiatan yang prinsipnya berupaya menarik perhatianseluruh masyarakat mengenai adanya kegiatan P2KPuntuk mengatasi persoalan kemiskinan secaraterpadu.

Hasil yang diharapkan pada tahap peluncuran iniadalah:• Terbangunnya perhatian dan kepedulian semua

pihak dari lapisan masyarakat akan pentingnyapenanggulangan kemiskinan terpadu.

• Dikenalnya tanda-tanda (signage) dan ikon P2KPserta motto: "Bersama Membangun Kemandirian"

• Inisiasi dan internalisasi kepedulian kontrol sosialterhadap P2KP, sehingga mendorong terbentuknya"iklim anti-korupsi" dalam pelaksanaan proyekP2KP.Kegiatan yang dilaksanakan pada tahappeluncuran ini adalah:

• Konferensi Pers di tingkat pusat, bisa dipilih diJakarta atau di suatu kota yang memiliki masalahkemiskinan yang relevan dengan kepentingan nilaiberita.

• Sebaran berita mengenai peluncuran/launchingP2KP

• Sebaran ikon, poster, booklet, Komik dan lain-lainnya tentang "Membangun Kemandirian" serta"Kontrol Sosial"

c) Tahap ImplementasiPada tahap implementasi kegiatan sosialisasi

disesuaikan dengan pelaksanaan tiga komponenP2KP, yaitu:• Pengembangan masyarakat dan kapasitas

pemerintah daerah• Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)• Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)

Kegiatan sosialisasi harus berfungsi penuh dalampenyebarluasan informasi mengenai kegiatan yangtercakup dalam kedua komponen tersebut, serta jugaterus menanamkan konsep pengawasan (monitoring)dari masyarakat kepada seluruh pelaku yang terlibatlangsung dalam proyek, seperti pemerintah daerah,konsultan pelaksana proyek serta masyarakat yangmenerima bantuan langsung dari proyek. Selain itusosialisasi juga harus menanamkan prinsip-prinsipyang menjamin keberlanjutan dari programpenanggulangan kemiskinan secara mandiri,sehingga setelah masa proyek berakhir, program ditingkat masyarakat dan pemerintah daerah dapatterus berlanjut.

Seperti telah diurai terdahulu, pelaksanaansosialisasi ini akan menempuh dua jalur yaituperiklanan dan kehumasan. Kedua jalur tersebutmemiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kombinasi yang baik dari kedua jalurtersebut sebagai pendekatan sosialisasi diharapkanakan mencapai suatu dampak yang sesuai denganyang diharapkan.

Meskipun demikian, kreatifitas, inovasi dan inisiatifpara pelaku merupakan hal yang sangat menunjangpelaksanaan sosialisasi ini, karena ketiga hal tersebutakan sangat mendorong tercapainya dampak yangdiharapkan terjadi sebagai hasil dari sosialisasi ini.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyeksesuai dengan dampak yang diharapkan makasebagai bagian yang integral dalam programsosialisasi ini juga dibuat program evaluasi. Evaluasiakan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu :• Pre-test, dilakukan sebelum program sosialisasi

dilaksanakan, yaitu untuk mengetahui tingkatpengetahuan dan pemahaman publik sasaranmengenai program penganggulangan kemiskinan,

10 Pedoman Teknis

prinsip-prinsip serta nilai-nilai P2KP yang akanmenjadi bagian dari sosialisasi.

• Post-test 1, dilakukan setelah 4-6 bulan programsosialisasi dijalankan, setidaknya setelahpenayangan materi iklan yang pertama untukmengukur tingkat pengetahuan serta pemahamanyang terjadi sehingga dapat menjadi masukan bagikelanjutan program sosialisasi.

• Post-test 2, dilakukan setelah pelaksanaan P2KPselesai, setidaknya setelah seluruh programsosialisasi selesai dijalankan, yaitu untukmengukur tingkat keberhasilan sosialisasi sesuaidengan dampak yang diharapkan.

2.2.6. Teknik-Teknik SosialisasiSeluruh kegiatan sosialisasi harus mendukung

setiap tahapan yang terjadi di setiap daerah dan harusmenyentuh pula berbagai publik sasaran yangdibutuhkan dalam mendukung tahapan siklus P2KPtersebut. Karena sangat mungkin terjadiketidaksamaan jadwal pelaksanaan, maka pada setiapwilayah kabupaten -- yang menjadi wilayah kerja timfasilitator kelurahan -- dapat dibuat rencana kerjasosialisasi yang berbeda-beda dari segi waktumaupun strategi penggunaan media. Kerjasamaantara koordinator sosialisasi dengan fasilitatorkelurahan sangat diperlukan untuk penyusunanrencana kerja bersama.

Berikut ini akan dibahas satu persatukarakteristik, kelebihan dan kekurangan berbagaibentuk saluran/media komunikasi yang dapatdigunakan pada sosialisasi P2KP ini.

Iklan Layanan Masyarakat di TelevisiIklan layanan masyarakat merupakan media yang

berfungsi untuk menciptakan perhatian (awareness).Penayangan iklan melalui televisi dapat membantumenyentuh publik di wilayah yang relatif luas.Masyarakat hingga di wilayah terpencil umumnyagemar menonton televisi terutama pada segmen acarahiburan.

Pada sosialisasi P2KP iklan layanan masyarakatdi televisi dibutuhkan untuk mendukung proses yangterjadi dilapangan. Sehingga publik sasaran P2KPyang sedang diterpa oleh bentuk-bentuk informasilainnya dapat lebih mempercayai dan lebih mudahmenerima informasi yang diterimanya.

Secara teoritis, semakin sering seseorangmendapat terpaan informasi, maka semakin kuat

dukungannya terhadap informasi tersebut. Karenasemakin banyak sumber informasi yang relatifdipercaya yang membicarakan suatu topik tertentu(dalam hal ini P2KP).

Di tingkat kelurahan, fasilitator juga dapatmemanfaatkan iklan ini sebagai alat bantumemberikan penjelasan ke masyarakat, sehinggamasyarakat juga ikut menyadari bahwa yang merekalakukan sebetulnya merupakan bagian dari kegiatannasional untuk menanggulangi kemiskinan secaramandiri. Hal ini penting untuk ditanamkan karena akanmemunculkan rasa senasib dan sepenanggungansehingga akan mendorong tumbuhnya gerakannasional penanggulangan kemiskinan mandiri.

Untuk mencapai jumlah eksposure (penayangan)yang cukup sehingga khalayak saaran dapat tahu(aware) keberadaan pogram ini digunakan metodeGRP (Gross Rating Point). Metode GRP inimengumpulkan jumlah rating pemirsa (sesuai dengankarakteristik masyarakat sasaran) dari acara-acarayang dipasangi iklan. Jumlah GRP yang dianggapcukup dalam 1 bulan masa penayangan adalah 1000GRP, namum GRP yang dianggap ideal adalah 1500.

Iklan Layanan Masyarakat di Surat KabarMasyarakat daerah, termasuk pejabat

pemerintahan lokal serta kelompok strategisumumnya lebih membaca koran daerah daripadakoran nasional. Namun pejabat pengambil keputusandi daerah umumnya lebih menyukai menonton beritadi televisi dan membaca surat kabar nasional sepertiKompas.

Penayangan melalui surat kabar diperlukan karenaada beberapa kelompok publik sasaran yang tidakbisa dijangkau oleh bentuk media lainnya, karenamereka jarang memirsa televisi, jumlah mereka tidakterlalu banyak tapi tersebar di berbagai tempat.Disarankan agar iklan layanan masyarakat di suratkabar ini diimbangi atau dibarengi juga denganpemuatan artikel-artikel mengenai P2KP yangdihasilkan dari news pitching.

Jumlah penayangan di surat kabar tidak perlusering, karena fungsi iklan di surat kabar tidakseefektif di televisi. Cukup 2-3 kali penayangan iklandi surat kabar nasional dan 3-4 kali penayangan disurat kabar daerah.


Lokakarya Orientasi (workshop)Lokakarya merupakan media efektif untuk

memperkenalkan suatu hal baru di kalangan publiksasaran, khususnya kalangan pemerintahan yangrelatif sibuk dengan urusannya masing-masing. Materiworkshop harus dibuat sedemikian rupa sehinggaaudiens tidak hanya duduk pasif mendengarkanmelainkan harus ikut berinteraksi dengan materi yangdibawakan.

Karena pada P2KP 2 ini peran pemerintah harusaktif dalam ikut menciptakan suasana yang kondusifdi wilayah sasaran, maka akan sangat baik jika perantersebut dimainkan dalam suatu bentuk role playingpada saat lokakarya berlangsung.

Hasil yang diharapkan dari lokakarya ini adalahterbangunnya pengertian dan dukungan kolektif daripeserta terhadap kegiatan P2KP sertakeberlanjutannya. Namun hal yang sangat pentingdan membedakan lokakarya dari kegiatan komunikasilainnya adalah karena pada saat lokakarya semuapihak yang membuat kebijakan umum ada di tempattersebut. Hal ini sangat menunjang terjadinyakesepakatan atau komitmen bersama sehingga akanmendukung proses P2KP.

Penawaran berita (news pitching)Bentuk berita atau tulisan feature memiliki dampak

yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bentuk iklanatau promosi melalui media massa lainnya. Publikcenderung lebih mempercayai tulisan/feature di me-dia daripada iklannya.

Untuk bisa mempengaruhi editor media sehinggasecara sukarela menyediakan halaman atau kolomuntuk diisi oleh materi P2KP maka perlu dilakukanpendekatan yang kontinyu terhadap tim editor atauredaksi dari media-media yang kita harapkan.Pendekatan ini disebut sebagai penawaran berita(news pitching), karena intinya memang berusahamenawarkan agenda berita kepada media.

Proses news pitching ini sebaiknya dilakukandengan upaya untuk membangun kerjasama yangideal dengan media massa. Namun bisa juga diiringidengan proses pemasangan iklan layanan masyarakatP2KP di media yang bersangkutan.

Bentuknya aktualnya dapat berupa mengunjungikantor redaksi media massa untuk memberipenjelasan mengenai pelaksanaan P2KP, danmenawarkan berita seputar P2KP atau pengkondisianuntuk masuknya P2KP di suatu daerah.

Pengkondisian dimulai dengan menurunkan tulisan-tulisan tentang kemiskinan dan model dukunganpemerintah terhadap pengentasan kemiskinan.Konsultan Sosialisasi harus menyiapkan berbagaidata dan tulisan yang berhubungan atau menunjangyang dapat digali dari berbagai nara sumber.

Konferensi PersKonferensi adalah kegiatan yang dapat menjadi

rutinitas pada setiap event-event tertentu yang cukuplayak untuk diangkat menjadi suatu line berita.Bahkan akan sangat baik jika suatu eventdirencanakan sedemikian rupa misalnya denganmengundang tokoh tertentu, sehingga punya nilaiyang cukup untuk diangkat menjadi line berita.

Fungsi utama dari kegiatan ini setidaknya adatiga, yaitu:• Memberikan kesan bahwa kegiatan P2KP selalu

dinamis dan positif, dan dikelola dengan baik• Memberikan impresi adanya perkembangan dari

P2KP baik secara nasional maupun secara lokaldi wilayah tempat konferensi pers dilaksanakan.

• Membangun jaringan dengan media massa.Kegiatan ini dapat dilakukan di setiap wilayah

P2KP, terutama di tingkat propinsi dan juga harusdilaksanakan di tingkat nasional.

Secara teknis bentuk konferensi pers adalahberupa mengundang wartawan untuk diberipenjelasan secara terbuka, tepat dan proporsionalmengenai topik yang dianggap penting untukdisebarluaskan secara langsung kepada parawartawan media cetak dan elektronik. Hal yangumum dilakukan dalam konperensi pers adalah:• Memberikan penjelasan secara terbuka, tepat dan

proporsional mengenai beberapa topik yangdianggap penting disebarluaskan kepada parawartawan media cetak dan elektronik

• Mengakomodasi kepentingan media massa untukmelakukan konfirmasi atas berbagai masalahyang dianggap penting.

• Membangun kepercayaan kalangan media massabahwa pengelolaan P2KP memiliki keinginanuntuk bekerjasama dan melayani kebutuhanmereka akan sumber-sumber informasi yangotoritatif dan terpercaya.

• Memperkecil kemungkinan salah tafsir dan salahpaham dari kalangan media massa sehinggainformasi yang keliru atau distorsi dikemudian harisedapat mungkin dihindari.

12 Pedoman Teknis

• Memberikan informasi yang cepat dan tepatkepada para pengelola media massa mengenaiperkembangan dan kemajuan penyelenggaraanP2KP atau informasi relevan lainnya yangdianggap perlu diketahui masyarakat luas.

• Memberikan tanggapan secara cepat dan akuratberkaitan dengan berita dan sajian informasi me-dia yang dianggap tidak benar, tidak tepat dantidak proporsionalUntuk menampung semua informasi yang

melatarbelakangi seluruh kebgiatan, maka pada saatkonperensi pers juga dibutuhkan semacam pressrelease dan jika dianggap perlu juga seluruh back-ground information mengenai P2KP.

Press Release (Sebaran Berita)Press release merupakan metode yang lebih

praktis dibandingkan konperensi pers, namunfungsinya lebih khas dibandingkan konperensi pers.Dalam kaitan P2KP, press release dapatmengkomunikasikan berbagai hal yang terjadi dalampelaksanaan P2KP yang menjadi hak masyarakat(khususnya masyarakat penerima manfaat atau yangberhubungan secara langsung maupun tidak denganpelaksanaan proyek), baik berupa kemajuan,hambatan, maupun hal-hal lain yang layak untukdipublikasikan.

Fungsi khas dari sebaran berita setidaknyaadalah:• Menyebarkan secara cepat kondisi atau peristiwa

yang bersangkutan dengan P2KP• Memberikan informasi yang kontinyu mengenai

perkembangan P2KP terutama bagi konsumsimedia lokal

• Menumbuhkan kesan yang dinamis dan selalutumbuh terhadap P2KP

• Mendukung tumbuhnya awarenes• Menumbuhkan transparansi dari keseluruhan

proyekKegiatan ini dapat dilakukan di setiap wilayah

P2KP, terutama di tingkat propinsi dan juga harusdilaksanakan di tingkat nasional.

Sesuai dengan kondisi aktual maka masalahpemuatan isi sebaran berita amat bergantung padamedia bersangkutan, karena menyangkut nilai, isi,dan ruang (kolom) yang tersedia di mediabersangkutan. Namun, sekurang-kurangnya, denganpengiriman press release, tanggung jawab pengelola/pelaksana proyek mengkomunikasikan kemajuan,

hambatan, atau hal lain yang dipublikasikan tersebutsudah dilakukan.

Media MonitoringMerupakan kegiatan pengumpulan arsip berita dari

media cetak di seluruh Indonesia mengenaikemiskinan secara umum dan P2KP, sehingga dapatdilakukan pengkajian atas opini publik serta feed backdari masyarakat. Media yang dipantau terutama me-dia cetak nasional dan media lokal diwilayah lokasiP2KP.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelengkap dariseluruh kegiatan yang bersangkutan dengan mediamassa. Sebaiknya seluruh daerah dan tingkatnasional ikut menjalankan proses media monitoring.Hasil dari media monitoring di setiap wilayahnya dapatdikumpulkan secara periodik (sebulan sekali) ketingkat manajemen pusat. Konsultan sosialisasidapat segera melakukan analisa atas berbagai arsipyang ada dan dapat menentukan tindakan-tindakanyang dianggap perlu dilakukan untuk keseluruhanwilayah, atau dapat juga menangani segenap kasusyang ada secara lebih dini.

Media monitoring ini juga dapat mengurangikemungkinan konflik atau dapat menjadi suatu inputsehingga dapat direncanakan tindakan preventifterhadap suatu masalah.

Sarasehan Kelompok StrategisSarasehan ini berupa pertemuan informal antara

kelompok strategis di tingkat kabupaten dankecamatan untuk memberi pemahaman ataspelaksanaan P2KP. Tujuannya adalah agar kelompokini dapat memberi dukungan dan dapat memberimasukan yang berguna bagi perkembangan danpelaksanaan proyek serta upaya-upaya dalammenanggulangi kemiskinan serta program P2KP.

Pelaksanaan Sarasehan harus dilakukan secarainformal untuk melepaskan jarak antara masing-masing pelaku sehingga kelak kegiatan ini dapatdilakukan oleh mereka secara mandiri. Bentuk acaraini akan sangat berbeda dengan lokakarya karenasetiap peserta yang diundang akan menjadi wakil darisegenap unsur di masyarakat. Dialog yang terjadi jugadiharapkan menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan bersama, dimana setiap orang adalahsejajar satu dengan yang lainnya.

Kegiatan ini dilakukan ditingkat kelurahan,kecamatan hingga kabupaten dan propinsi. Di masing-


masing tingkat kegiatan ini diharapkan dapatmembawa dampak berupa terciptanya hubunganyang khusus dan istimewa antar berbagai unsurmasyarakat tersebut.

EventEvent yang dimaksud dalam pedoman ini adalah

penyelenggaraan aktivitas yang tidak langsungberhubungan dengan aktivitas komunikasi, namundipandang efektif untuk menyisipkan pesan untukmengajak keterlibatan berbagai pihak yang berkaitandengan pelaksanaan proyek. Event yang dapatdiselengarakan dengan berbagai variannya adalahseperti infotainment, acara keagamaan dan atausport event.

Bentuk aktualnya dapat berupa penyelenggaraankegiatan secara mandiri atau hanya ikut menjadi spon-sor bagi kegiatan yang berlangsung. Pada event yangtelah ada dapat dipasang berbagai bentuk mediaseperti poster atau spanduk P2KP.

Acara berikut ini dapat dilakukan ditingkatkelurahan atau kecamatan (dimana kelurahan yangdicakup berdekatan satu sama lain):• Infotainment menyelenggarakan acara-acara

kesenian yang digemari khalayak yang menjadisasaran sosialisasi, misalnya pertunjukanwayang, reog, musik dangdut, dll

• Sport event menyelenggarakan acara-acara olahraga yang melibatkan khalayak sasaran yangmenjadi sasaran sosialisasi, misalnya sepak bolaantar warga berhadiah kambing, tarik tambang,bola volley, panjat pinang, dll.

• Tabligh Akbar atau acara keagamaan lainnyadengan mengundang da'i yang dikenal dandisegani masyarakat untuk menyelipkan jugapesan-pesan moral dan dukungan terhadap pro-gram P2KP sebagai bagian dari programpengentasan kemiskinan.Manfaat dari event ini adalah untuk menghimpun

dan menjangkau lebih banyak warga kelurahan ataukecamatan sehingga dapat diampaikan materimengenai P2KP secara lebih efektif. Masih banyakwarga masyarakat di wilayah sasaran P2KP yangsulit dijangkau oleh media elektronik atau mediacetak, sehingga perlu pendekatan melalui event-eventini. Pemilihan event harus sangat hati-hati karenamenghindari pemborosan dan keluarnya biaya-biayayang tidak perlu.

Talkshow Radio (siaran langsung di lokaldan atau secara nasional)

Talk show di radio ini secara aktualnya beruparuang diskusi di radio yang dihadiri oleh kelompokpenerima manfaat (KSM) atau stakeholder yangberkaitan dengan P2KP yang melakukan tanya-jawabsecara terbuka. Manfaat dari talk show ini adalah untukmenyebarluaskan berbagai persoalan teknis dan carapemecahannya sesuai dengan siklus P2KP yangterjadi di masyarakat. Oleh karena itu talk showmelalui radio ini dapat dilaksanakan seseringmungkin, atau setiap ada suatu tahapan P2KP yangperlu disebarkan keseluruh masyarakat.

Talkshow ini dapat berupa talk show di radio lokaldengan peserta lokal, maupun juga dapat sebuah talkshow yang direkam untuk konsumsi nasional dandisiarkan secara lokal keseluruh daerah. Misalnyatalk show antara pelaku P2KP dengan seoranganggota DPR atau dengan menteri dapat disiarkansecara nasional di stasiun-stasiun radio lokal.

Keunggulan talkshow ini adalah pertanyaan danjawaban yang diberikan dapat diketahui secaralangsung dan menjangkau khalayak yang lebih luasdalam waktu bersamaan, sehingga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan P2KP di tingkatkabupaten atau propinsi dapat dikurangi. Selain itu,dibukanya ruang diskusi melalui radio akan lebihmembangkitkan kegairahan penerima manfaat untukmengetahui lebih jauh tentang P2KP.

Pelaksanaan talk show di radio ini sebagian besarmerupakan tugas dari KMW. Tim Sosialisasi di KMPdapat juga membuat beberapa talk show radio yangdirekam secara terpusat untuk disiarkan di wilayahsasaran P2KP.

Pemanfaatan WebsiteMedia website sangat berguna karena wilayah kerja

P2KP yang relatif luas dan berada di daerah yangrelatif jauh dari manajemen pusat. Dengan bantuanwebsite dapat diciptakan sebuah mekanismekomunikasi dan penyimpanan data (archive) yangdapat di akses dari berbagai tempat di seluruh Indonesia, setidaknya di kota besar.

Website P2KP harus dapat dimanfaatkan secaramaksimal untuk menyimpan informasi-informasiumum yang kelak akan banyak dicari oleh berbagaistakeholder's seperti media massa, akademisi, danjuga dapat membantu bagi fasilitator di lapangan.

14 Pedoman Teknis

Menjadi tugas seluruh pelaksana P2KP untukmenyebarluaskan keberadaan website ini.

Melalui website, sebuah informasi dapatdisebarkan dan di perbaharui keseluruh pelosok dalamwaktu yang sangat singkat. Pekerjaan website iniberkoordinasi dengan bagian MIS dari P2KP,konsultan sosialisasi berkontribusi dalam bentuk up-dating release, content lainnya yang berhubungandengan sosialisasi. Website ini karena sifatnya yangonline, maka memiliki kemungkinan untuk dibuka dandipelajari oleh negara-negara donor.

Focus Group DiscussionFocus Group Disscussion atau FGD merupakan

suatu kegiatan diskusi yang bertujuan untuk menggaliopini pesertanya mengenai suatu hal. FGD sebagaibagian dari kegiatan sosialisasi dilakukan dalamrangka menghimpun informasi dari para stakeholdermengenai sesuatu kegiatan yang telah berlangsung.Dengan demikian pihak konsultan P2KP dapatmenyusun rencana sosialisasi yang lebih baik padatahapan berikut dari siklus P2KP.

Pada kegiatan ini juga dapat sekaligusdidiskusikan kemungkinan kontribusi aktif dari parastake holder mengenai suatu kegiatan yangdirencanakan akan berlangsung. Dengan demikianakan timbul pengertian bersama seta dukungankolektif. FGD dapat dilakukan sebanyak 2 - 3 kalidalam setahun, dengan mengajak keterlibatanberbagai publik sasaran.

Jika dilakukan dengan mengundang pihak-pihaktermasuk pemerintah daerah atau pejabat kelurahanatau kecamatan secara sejajar, maka kegiatan inidapat juga menghasilkan manfaat yang lebih besardan membiasakan adanya diskusi yang interaktifantara berbagai pihak yang menjadi stake holder lokalP2KP.

Metode pelaksanaan FGD adalah sama denganFGD yang dibahas dalam panduan teknis, hanya sajapada FGD sosialisasi, materi yang dibahas lebih padaseputar penerimaan informasi sebagai hasil darisosialisasi. Sehingga secara dini dapat diketahuitingkat awareness dari publik sasaran.

Pelaksana FGD ini adalah Tim Fasilitator danBKM. Tema FGD disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. Budget yang digunakan juga diusahakanseminim mungkin dengan mengajak partisipasi dariBKM atau forum BKM.

Silaturahmi WargaSillaturahmi warga adalah hal yang harus paling

sering dilaksanakan di tingkat kelurahan atau tingkatkelompok masyarakat. Silaturahnmi ini sesuai dengansifatnya, maka harus dilakukan secara sangat infor-mal, mengundang berbagai publik sasaran yangsangat terkait dengan proses P2KP hingga dikelompok terkecil.

Manfaat dari silaturahmi adalah terjalinnyahubungan yang lebih harmonis antara warga yang akanterlibat atau sudah terlibat dengan P2KP dengan aparatkelurahan atau kecamatan serta para kadermasyarakat dan konsultan yang mendampingi merekadalam pelaksanaan proyek P2KP.

Silaturahmi merupakan program rutin dari fasilitatorbekerjasama dengan kader masyarakat. Penggunaanbiaya ditekan seminim mungkin dan dianjurkan untukmerangsang inisiatif dari BKM atau foorum BKM demimemperlancar kegiatan mereka sendiri.

Lokakarya penggunaan websiteLokakarya khusus penggunaan website

merupakan kegiatan yang dianjurkan untukdilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyebaranperilaku pencarian informasi yang relatif murah dandapat menjangkau ke seluruh dunia. Jika di lokasiP2KP sudah terjangkau oleh internet, maka kegiatanini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitasmasyarakat setidaknya para kader masyarakat yangmenjadi bagian dari P2KP. Tujuannya adalah untukmemperkenalkan teknologi informasi yang akansangat berguna di masa depan ini.

Sesuai dengan prinsip dari internet sendiri, bahwateknologi ini memungkin seseorang secara relatifmurah menjangkau berbagai pihak di banyak tempatdi seluruh dunia dalam waktu yang cepat. Banyakpihak termasuk pemerintah Indonesia percaya bahwateknologi internet akan menjadi kebutuhan mutlak bagipembangunan bangsa.

Lokakarya ini dilakukan di tingkat kabupaten/kotadengan pesertanya berasal dari berbagai pelaku aktifP2KP seperti Fasilitator Kelurahan, Kader Komunitasdan atau pejabat pemerintah daerah yang aktifmendukung P2KP. Kegiatan ini menjadi tanggungjawab KMW dengan meminta bantuan fasilitatorkelurahan untuk mendapatkan peserta yang memangsesuai dengan tujuan lokakarya ini.


Kunjungan jurnalis ke Daerah Proyek(Media Site Visit)

Kegiatan ini berupa mengajak wartawan dariberbagai media untuk berkunjung ke lapangan agarmereka dapat mengetahui dan memberi penilaiansecara proporsional atas pelaksanaan P2KP.Wartawan yang diundang adalah:• Wartawan dari media Nasional di Jakarta (atau

perwakilan mereka di daerah)• Wartawan dari media lokal untuk mengunjungi

lokasi proyek di propinsi mereka atau propinsitetangga mereka sebagai perbandingan hasil.Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para jurnalis

lebih memahami dan menyelami kegiatan P2KP sertamanfaat yang dicapai oleh masyarakat. Walaupunbelum tentu kegiatan yang dikunjungi merupakan bestpractises tapi para jurnalis justru diajak untuk ikutmenyelami kesulitan-kesulitan dan hambatan yangmenyebabkan kondisi tersebut terjadi.

Diharapkan sebagai hasil dari kunjungan tersebut,para jurnalis dapat menuliskan berita atau featureyang favorable bagi kegiatan P2KP ini, dimanamereka secara langsung melihat dan merasakansecara langsung proses yang terjadi di lapangan.

Kegiatan ini dilakukan oleh KMW berkoordinasidengan fasilitator kelurahan di wilayah yang akan diekspos dalam kegiatan ini. Wilayah yang dieksposbukan melulu wilayah yang dapat menjadi contohbaik, tapi juga wilayah yang memiliki berbagaihambatan untuk berkembang, sehingga dapat menjadibahan pelajaran bagi semua orang.

PosterPoster sebagai suatu bentuk dari media cetak

bertujuan untuk mengisi berbagai kemungkinandimana masyarakat sasaran belum terjangkau olehberbagai media lainnya. Berbagai manfaat daripenyebaran poster ini adalah:• Dapat menjangkau wilayah yang lebih terpencil• Dapat menjadi media pengukuhan kembali dari

bentuk media sosialisasi lainnya.• Dapat menjadi pengingat (reminder) akan

berlangsungnya suatu tahapan P2KP.Poster ini berbentuk selembar kertas dengan

ukuran yang cukup besar (setengah atau satu halamankoran) yang berisi informasi awal kepada khalayakyang jelas-jelas menjadi sasaran program.

Pemasangannya dilakukan di tempat-tempatstrategis di kelurahan yang menjadi tempat

pelaksanaan P2KP untuk menjamin penyampaianmaksimum dan penyimakan khalayak dari jumlahposter yang terbatas. Isinya cukup berupa slogan ataupesan pendek yang mudah diingat. Poster dibuatdengan pesan yang disesuaikan perkembangan dantahapan proyek di lapangan.

Ada 10 (sepuluh) macam poster yang telah dibuatdesainnya pada saat persiapan P2KP-II ini. Setiapposter tersebut memiliki pesan yang berbeda dengankegunaan dan waktu penyebaran yang berbeda pula.KMP selaku pengelola sosialisasi secara nasionaldapat membuat poster tambahan untuk melengkapiyang sudah ada.

Pesan dari poster yang sudah ada juga dapatdisesuaikan atau diterjemahkan ke bahasa daerahsehingga lebih mudah diterima di masyarakat. Sesuaidengan publik sasaran yang ingin dicapai oleh postertersebut, maka poster dapat ditempel di lokasi-lokasistrategis di kantor Kelurahan, kantor Kecamatan,sekolah-sekolah, tempat kumpul warga atau kantorBKM, lokasi-lokasi kegiatan masyarakat (lapanganolah raga, stadion), di dalam bis angkutan umum(bekerjasama dengan supir yang bersangkutan), dansemua tempat yang memungkinkan. Sebaiknya padasatu tempat dapat dipasang 2 atau lebih poster yangsama.

Untuk memenuhi keseluruh tempat yangmemungkinkan maka disarankan untuk memproduksisekurangnya 50 lembar poster (tiap macamnya)untuk setiap kelurahan yang dipasang di wilayahkelurahan sasaran serta sekurangnya 10 lembar dikantor kecamatan serta di berbagai kantor ataulembaga yang strategis. Pemasangan di tempat-tempat ini penting karena dari poster tersebutdiharapkan sebagian unsur masyarakat hingga ditingkat kecamatan dapat membacanya.

Produksi poster ini dikoordinasikan oleh KMP dandiusahakan proses produksinya dapat dilakukan kemasing-masing KMW. Proses produksi yangterdesentralisasi ini dapat meringkas biayapengiriman ke seluruh wilayah sasaran, dan jugasetiap KMW berkesempatan untuk merubah bahasaatau menambah pesan-pesan khusus yang khassesuai dengan wilayah mereka masing-masing.

Buku Saku P2KPBuku juga merupakan bentuk media cetak yang

praktis dan dapat berisi lebih banyak informasi. Bukuini dapat berupa panduan ringkas P2KP atau panduan

16 Pedoman Teknis

khusus untuk masing-masing pelaku P2KP.Walaupun tidak banyak orang di wilayah P2KP

yang senang membaca buku, namun kehadiran bukusangat diperlukan sebagai bahan acuan atau referensiyang padat informasi. Diusahakan untuk buku yangdibuat dapat berisi teks dan gambar ilustrasi yangsesuai dengan isi buku yang diterbitkan.

Bentuk buku harus berisi informasi ringkas danpadat dengan bahasan yang mudah dicerna dandidukung visualisasi gambar. Isi yang disajikanmencakup mekanisme, tahapan proyek, danpelestarian dana proyek. Buku ini berfungsi sebagaipanduan bagi masyarakat yang menjadi sasaranlangsung proyek. Buku ini disebarkan melalui kegiatanpelatihan, silaturahmi warga atau pada saat pertemuanrutin di tingkat masyarakat penerima bantuan.

Selain dari Buku Saku Informasi Ringkas P2KP,Tim Sosialisasi di KMP dapat membuat berbagai bukulainnya untuk melancarkan proses sosialisasi keberbagai publik sasaran yang ingin dijangkau,sehingga pelaksanaan P2KP dapat berjalan sesuaidengan yang direncanakan.

Produksi Buku Saku ini diperkirakan sekurangnya15.000 buku untuk dibagikan ke seluruh publiksasaran yang telah disebutkan diatas.

News Letter (Buletin)Buletin P2KP merupakan suatu media informasi

yang diharapkan berguna khususnya untuk parafasilitator dan kader masyarakat. Rubrikasi dalambuletin dibuat sedemikian rupa hingga mudah dicernaoleh para fasilitaor dan kader masyarakat yang terlibatP2KP ini.

Nama buletin ini bisa apa saja hanya saja materi/isinya lebih dikhususkan pada pengembanganfasilitator dan kader masyarakat.

Manfaat dari buletin ini diantaranya adalah:• Menjadi sarana komunikasi dan belajar para

fasilitator dan kader masyarakat di daerahnya dandidaerah lainnya.

• Menjadi alat pertukaran informasi atau tips yangbermanfaat bagi pelaksanaan P2KP di lapangan.

• Menjadi media yang mendukung prosestransparansi dari pusat hingga ke daerah.

• Merupakan ekstensi dari program training yangdilakukan bagi fasilitator dan kader masyarakat.Berbentuk majalah 8-16 halaman yang terbit

berkala (2 bulan satu kali), isinya berupaperkembangan informasi proyek yang disajikan

dengan bahasa populer dan ringkas yang didukungpula tampilan foto (gambar). Dicetak sebanyak 7500eksemplar perbulannya.

KalenderMengingat rentang waktu pelaksanaan proyek

yang cukup panjang (3 tahun), kalender merupakanalternatif yang dapat dimanfaatkan untukmenyampaikan pesan secara bertingkat sesuaiperkembangan proyek.

Misalnya dalam kurun waktu tiga bulan, dalam satulembaran dapat diinformasikan mengenai prosedurpembentukan KSM hingga di lembar terakhirdiinformasikan mengenai kelestarian program.Keuntungan dari kalender ini akan selalu dipasanghingga masa waktunya habis, tiap hari dilihat, dandalam jangka waktu tertentu selalu diganti denganlembaran baru yang ada di belakangnya.

Publik sasaran dari kalender ini terutama adalahkonsultan di KMW, fasilitator kelurahan serta kadermasyarakat, diperkirakan akan diproduksisekurangnya 7500 set kalender. Tujuan utama darikalender ini adalah agar seluruh pelaksana P2KP dilapangan memiliki semacam panduan waktu bersamadari setiap tahapan pekerjaan mereka. Dengandemikian proses yang berlangsung di masyarakat,secara nasional terjadi dalam waktu yang hampirbersamaan.

Desain dan produksi kalender ini dapat dibuat olehKMP dengan memperhitungkan waktu dari siklus danrencana kegiatan di lapangan.

SpandukSpanduk bertujuan untuk mengisi berbagaii

kemungkinan dimana masyarakat sasaran belumterjangkau oleh berbagai media lainnya. Beberapamanfaat dari penyebaran spanduk ini adalah:• Dapat menjangkau wilayah yang lebih terpencil• Dapat menjadi media pengukuhan kembali dari

bentuk media sosialisasi lainnya.• Dapat menjadi pengingat (reminder) akan

berlangsungnya suatu tahapan P2KP.• Jika dipasang di lokasi yang sering dilalui banyak

orang akan cukup bermanfaat dalam meningkatkanawareness masyarakat terhadap P2KP.Media ini berbentuk lembaran kain berukuran

kurang lebih 1 x 6 meter yang berisi informasi kepadakhalayak yang jelas-jelas menjadi sasaran program.Pemasangannya dilakukan di tempat-tempat strategis


di kelurahan yang menjadi tempat pelaksanaan P2KPuntuk menjamin penyampaian maksimum danpenyimakan khalayak dari jumlah spanduk yangterbatas.

Produksi spanduk ini diserahkan ke masing-masing KMW dan proses penyebarannya dititipkanmelalui fasilitator kelurahan dan atau kadermasyarakat di BKM-BKM. Spanduk dapat dipasangdi tempat-tempat strategis di kelurahan sasaran,jumlah per kelurahan adalah 2-3 spanduk di wilayahkelurahan dan 1 spanduk di seputar kantorkecamatan. Sesuai dengan jumlah kelurahan dankecamatan sasaran maka dibutuhkan sekurangnya6000 spanduk satu kali produksi dengan sekurangnya8 macam desain/pesan yang jadwal pemasangannyasesuai dengan siklus P2KP.

Brosur P2KPUntuk menjadi materi informasi yang paling

ringkas, bagi lebih banyak publik sasaran maka perludibuat suatu brosur yang berisi tentang konsep P2KP.Brosur ini ditujukan ke seluruh publik sasaran yangdiberikan pada setiap kesempatan.

Diperkirakan akan diproduksi sekurangnya 30.000lembar brosur sesuai dengan desain yang telah dibuattim persiapan P2KP-II. Brosur tersebut harus tersediadi kantor-kantor penyelenggara proyek (KMP, KMW,dsb) dan berbagai kantor pemerintah di daerah yangmenjadi saaran P2KP

Gambar Peraga/ Flip Chart (untukFasilitator Kelurahan)

Perangkat peraga yang dapat dimanfaatkanfasilitator kelurahan untuk memudahkan tugasnyadalam mendiseminasikan tiap tahapan proyekkepada kelompok sasaran. Alat peraga ini dapatberupa lembar-lembar kain atau bahan parasut yangmudah digulung, ringan dan tahan air (mudah keringjika basah).

Berisi gambar-gambar serta penjelasan mengenaiP2KP dalam bahasa yang sederhana. Peragaandengan flip chart ini bisa dilakukan pada sosialisasiawal dan pada setiap tahapan agar membuat ingatanmasyarakat dapat lebih baik terhadap P2KP.

Sebaiknya materi flipchart dibuat secara terpusatsebanyak 7500 set dan dibagikan pada saat pelatihan,dimulai dari pelatihan untuk para TOT hingga pelatihanfasilitator dan pelatihan kader masyarakat di berbagaidaerah. Materi flip chart ini akan dibawa terus oleh

fasilitator hingga seluruh masyarakat yang langsungterlibat dapat lebih mudah memberikan penjelasanke kahalayak sasaran.

Dari berbagai bentuk media dan metode yangdisebutkan masih sangat terbuka kemungkinan untukdilakukannya cara-cara lainnya dengan tujuan yanglebih baik.

Asumsi pemanfaat media yang digunakan dalampanduan ini adalah:• Fasilitator Kelurahan ada sekitar 1000 orang• Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah sasaran

sebanyak 2.227

2.2.7 Penelitian EvaluasiUntuk dapat menentukan apakah suatu kegiatan

sosialisasi mencapai tujuan yang diharapkan, makaperlu dilakukan penelitian evaluasi

Desain penelitian yang digunakan dalam evaluasiadalah pre-test dan post-test design yang bertujuanuntuk mengukur dampak nyata aktivitas sosialisasiyang dijalankan. Evaluasi ini akan dilakukan padatiap tahapan (session), yaitu sebelum dan sesudahtahapan (session) kegiatan sosialisasi.

2.2.8. Indikator Keberhasilan SosialisasiIndikator keberhasilan program sosialisasi dapat

dilihat pada Tabel 2.2 Indikator KeberhasilanSosialisasi.

2.3. PelatihanDisamping proses sosialisasi, para pelaku P2KP

juga harus dipersiapkan melalui pelatihan-pelatihan.Agar pelatihan ini pada gilirannya mampumenghasilkan pelaku-pelaku yang efektif, makaseluruh pelatihan yang dirancang untuk P2KP harusmampu menyentuh unsur manusianya sebagaisasaran perubahan. Model pelatihan yang diterapkandiharapkan pula mampu mentransformasi nilai-nilaikemanusiaan sebagai basis perubahan prilakukolektif.

2.3.1 TujuanDengan demikian tujuan pelatihan dalam P2KP

adalah :• Agar peserta memiliki pemahaman, kesadaran

18 Pedoman Teknis

dan keyakinan yang baik bahwa perubahan-perubahan mendasar terhadap sistem sosial,ekonomi, maupun kepemerintahan dimulai denganperubahan perilaku individu-individunya.

• Agar peserta pelatihan termotivasi sehingga maudan mampu menerapkan serta mengembangkanpendekatan Values Based Training Program(VBTP) sebagai basis transformasi kapasitas yangmenjadi tugas utamanya kepada orang-orangsekitar lingkungan kerjanya maupun kepadakelompok masyarakat yang didampinginya.

2.3.2 Metode Pelatihan dan Proses BelajarSeluruh kegiatan pelatihan akan mengambil model

"Values Based Training", yaitu model pelatihan yangmetode penyampaiannya didasarkan pada upayatransformasi nilai-nilai utama (kemanusiaan) yangbersifat universal dan diyakini sebagai inti bagiterjadinya perubahan perilaku / sikap dari seseorang.

Model ini berangkat dari pemikiran bahwa seseorangsebagai sebuah individu diyakini merupakankomponen dasar terjadinya perubahan perilaku kolektifdi masyarakat.

Dengan demikian, maka metode dan prosesbelajarpun dipilih, sebagai berikut:

Metode pelatihan, dilakukan dengan suatuproses pendidikan orang dewasa (andragogi), di manapeserta dan fasilitator pelatihan (trainer) merupakanmitra/rekan belajar yang secara partisipatif bersama-sama menggali pengalaman-pengalaman secaraterstruktur yang kemudian disintesiskan bersamauntuk mendapatkan nilai-nilai baru yang inginditerapkan.

Proses belajar, sejalan dengan metode yangdipilih, maka proses pembelajaran pun dilakukanmelalui diskusi kelompok terarah (focus groupdiscusion), tukar pengalaman (sharing), bermain peran(roleplay), metaplan, praktik lapangan, maupun tuto-

Tabel 2.2 Indikator Keberhasilan Sosialisasi

No. TUJUAN SOSIALISASI HASIL YANG DIHARAPKANB

1

2

3

4

5

6

Tumbuhnya awarenesspentingnya penanggulangankemiskinan secara mandiri

Diketahuinya informasi mengenaiP2KP secara umum

Adanya pengetahuan P2KP yangcukup di masyarakat sasaranlangsung dan tumbuhnyapartisipasi masyarakat dalampelaksanaan dan pengawasanproyek tersebut.

Mengertinya masyarakat sasaranlangsung mengenai langkah-langkah P2KP sebagai bagiandari pemberdayaan masyarakatdan penanggulangan kemiskinan.

Tersebarnya prinsip-prinsip sertanilai-nilai P2KP sebagai bagianintegral yang harus terusdilestarikan.

Tumbuhnya kesadaran akanpentingnya transparansi dankontrol sosial yang melekat padakeseluruhan P2KP serta program-progam lain yang sejenis.

Meningkatnya awareness sebanyak 30% darihasil pre-test

Setidaknya 75% warga masyarakat danpejabat pemerintahan mengetahui P2KPserta motto dan ikonnya

Setidaknya 50% warga masyarakat danpejabat pemerintahan mengetahui P2KPserta hasil-hasilnya dan munculnya minatuntuk ikut berpartisipasi dalam kegiatansejenis yang dilaksanakan di masyarakatsetelah program berakhir.

Setidaknya 50% masyarakat di lokasi sasaranmengetahui langkah-langkah P2KP sebagaikegiatan pemberdayaan masyarakat danpenanggulangan kemiskinan

Meningkatnya awareness sebanyak 30% darihasil pre-test

Setidaknya 50% masyarakat di lokasi sasaranmenyadari pentingnya transparansi danpengawasan dalam kegiatan P2KP yangsudah berjalan dan yang secara terusmenerus akan dilakukan masyarakat.


rial. Pada akhir setiap sesi para peserta akan diberipencerahan yang disampaikan oleh fasilitatorpelatihan, maupun narasumber ahli.

2.3.3 Pendekatan PelatihanPendekatan pelatihan yang diterapkan dalam

rangka mencapai tujuan terjadinya "Perubahan PrilakuKolektif" dari berbagai pihak (stakeholders) dalamberinteraksi di masyarakat, terutama dalammenanggulangi persoalan kemiskinan yang ada,dengan dilandasi komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan pada dasarnya dapat diuraikanmelalui bagan 2.2.Pendekatan Pelatihan P2KP.

Prosesnya dimulai dengan memotivasi pesertauntuk mau melakukan perubahan perilaku masing-masing berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ataudipercaya akan lebih baik, menjamin situasiperubahan yang diharapkan. Dengan nilai-nilai yangdikembangkan didalam sistem kepribadiannyatersebut, diharapkan akan terjadi kebiasaan-kebiasaan baru bermasyarakat yang kemudianmelembaga dan disepakati sebagai acuan dalamberinteraksi. Inilah yang kelak menjadi 'Sistem Sosial'yang baru.

2.2.4 Strategi DasarPelatihan pada semua tataran dalam P2KP

sesungguhnya dilakukan di dalam kerangkamembangun gerakan masyarakat, melalui perubahanperilaku kolektif dalam penanggulangan kemiskinan,yang strategi dasarnya dilakukan dengan cara :• Membangun kesadaran kritis semua pihak

(masyarakat dan perangkat pemerintah) bahwasesungguhnya setiap orang mampu dan berdayauntuk melakukan perubahan-perubahan pentingdalam menanggulangi kemiskinan, yang dimulaidari dirinya sendiri.

Situasi yang

dipercaya lebih baik

SITUASI

PERUBAHAN YANG

DIHARAPKAN

Norma, Nilai,

Aturan main

SISTEM

KEPRIBADIAN

(Perilaku Positif)

Kebiasaan baru

bermasyarakat

Proses

pelembagaan di

masyarakat

SISTEM SOSIAL

(Disepakati sebagai

acuan dalam

berinteraksi)

Nilai-nilai danPrinsip-prinsipKemanusiaan

Motivasi menuju

Situasi yang lebih

baik

MEMBANGUN INSTITUSI MASYARAKATTerjadinya Perubahan Perilaku Kolektif

BAGAN 2.2 PENDEKATAN PELATIHAN P2KP

PENGGALIAN

PENGALAMAN

PESERTA

ANALISIS

PENGALAMAN

SINTESA

NILAI/PRINSIP

BARU

APLIKASI

NILAI/PRINSIP

BARU

BAGAN 2.1 METODE PENDIDIKAN ORANG DEWASA

20 Pedoman Teknis

• Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuanlembaga-lembaga yang ada di sekitar masyarakatmiskin menjadi jaringan kelompok-kelompokpeduli yang berpartisipasi dalam penanggulangankemiskinan di wilayahnya.

2.2.5 Strategi OperasionalSecara operasional pelatihan akan dilakukan

dengan; (a) pembelajaran secara tatap muka melaluikegiatan lokakarya orientasi dan pelatihan-pelatihan,(b) pembelajaran mandiri atau tanpa tatap muka,(c) Pembentukan tim pelatih inti.

a) Pembelajaran secara tatap mukadiselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan:

• Lokakarya Orientasi P2KP untuk berbagai

pihak yang terlibat, terutama untuk sasaranpeserta yang termasuk kategori kelompokstrategis lini atas, seperti: para aparatpemerintah di tingkat pusat/nasional, propinsi,maupun kabupaten/kota, perguruan tinggi,LSM, dan kalangan media massa.

• Pelatihan-pelatihan untuk para pelaku(penyelenggara) P2KP, terutama untuk sasaranpeserta yang termasuk kategori kelompokstrategis penyelenggara langsung, seperti: KMP,KMW, Fasilitator, PJOK, Kader Masyarakat, BKM,UPK, UPPK, dan KSM.Pelatihan-pelatihan untuk para pelaku (kelompokpenyelenggara) P2KP akan dilaksanakan dengan2 (dua) cara, yaitu :• Pelatihan Dasar (pra-tugas); pelatihan ini

diberikan kepada peserta (kelompok

BAGAN 2.3 RANGKAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DI P2KP


penyelenggara) sebelum melaksanakan tugas-tugasnya agar memahami betul lingkup tugasdan tanggung jawabnya, menguasaimekanisme kerjanya, dan memilikikemampuan teknis maupun manajemensederhana untuk menjalankan tugas-tugasnya.

• Pelatihan Lanjutan (semasa tugas); pelatihanini diberikan kepada peserta (kelompokpenyelenggara) semasa kerjanya sebagaipelatihan lanjutan untuk peningkatankemampuan teknis memfasilitasi kegiatan danmelakukan kegiatan pengembanganmasyarakat.

b) Pembelajaran Mandiri (tanpa tatap muka)Diselenggarakan melalui penyediaan berbagaibuku panduan/petunjuk praktis yang dapat dipakaiberbagai pihak sebagai media 'belajar mandiri';mulai dari kelompok strategis lini atas, pelakulangsung, masyarakat luas, kelompok masyarakatsasaran, kelompok peduli, dsb.

c) Pembentukan Tim Pelatih Inti.Untuk mencapai sasaran strategi pelatihan P2KPmaka akan dibentuk Tim Pelatih Inti. PMU/Pimpromenunjuk KMP untuk bertanggung jawabmelakukan identifikasi kebutuhan pelatih inti

sekaligus melakukan seleksi atau rekrutmen.Pelatih inti atau master of training dapat direkrut

dari unsur KMW maupun pihak-pihak lainnya yangmempunyai kompetensi sebagai pelatih, termasukdari pemerintah, perguruan tinggi, LSM atau unsurlainnya yang mempunyai pengalaman cukup dibidang pelatihan pemberdayaan masyarakat. TimPelatih inti ini setelah direkrut akan mendapatkanpelatihan (training of trainers), selanjutnya akanmemberikan pelatihan-pelatihan pra-tugas kepadafasilitator kelurahan dan tenaga ahli lainnya darikonsultan menejemen wilayah (KMW).

Kebutuhan tim pelatih inti adalah sekitar 52 orang.Penempatan tugas anggota Tim Pelatih Inti (TPI) ininantinya dapat ditempatkan sebagai tenaga pelatihdari KMP yang ada di Kantor Wilayah atau tenagapelatih KMW, sedangkan yang berasal dari unsur luarmenjadi pelatih secara paruh waktu. Bila dibutuhkan,untuk melengkapi kebutuhan pelatih, KMW juga dapatmerekrut tenaga tim pelatih inti di tingkat KMW.

2.4 Daftar Kegiatan PengembanganKapasitas - P2KP

Daftar kegiatan dengan ancar-ancar waktu kapandilakukan dan durasi yang dibutuhkan dapat dilihatpada tabel 2.3.Daftar Kegiatan PengembanganKapasitas Pelaku P2KP.

22 Pedoman Teknis

Bulan 1 tahappersiapan











Bulan 1 fasilitatormobilisasi



40 orang (Sekr P2KP,Staf Proyek & TimKMP)

30 peserta, eselon 3dan 4 serta staffungsional DitjenPerkim

60 (Staf DirjenPerkim, Gubernur,Bappeda Prop &DPRD Prop )

25 Staf Proyek &Tim KMP

75 Staf KMW

30 Pelatih (TimPelatih Inti)

Fasilitator

30 - 100 peserta(Walikota, Bappeda,2 orang AnggotaDPRD)

50 peserta daristakeholders Lokal

50 Peserta. StafPemda, Dinas,Camat & Pjok

Lurah / Kades /Tokoh2 Masyarakat

30 orang, Staf dariDinas/Instansi diKota / Kabupaten

200 orang

40 orang

Kader Masyarakat

Kader Masyarakat

No.

1x di Jakarta

1x di Jakarta

1x di Jakarta

1x di Jakarta

1x di Jakarta

1x di Jakarta

1x di Propinsi

1x di Propinsi

1x di Propinsi

1x di Kota /Kabupaten


1x di Kecamatan


1x di Kelurahan

5x di lingkup RWper Kelurahan

1x di tiapKecamatan

PMU

PMU

PMU

PMU

KMP

PMU dibantu TimPers. P2KP

KMW atau TrainingProvider

Waktu yang tepatakan ditetapkankemudian

Bappeda Propinsi

KMW

Bappeda Kota /Kabupaten

Camat

Bappeda Kota /Kabupaten.Pelaksana: KMWatau TrainingProvider

KMW / TimFasilitator



Waktu akan ditetap-kan kemudian olehKader Masyarakat

Waktu

Lokakarya Orientasi Pusat(LOP) - tentang P2KP

Lokakarya Orientasi Pusat(LOP) - Staf Ditjen Perkimsebagai Executing AgencyP2KP

Lokakarya OrientasiNasional (LON)

Pelatihan Siklus Proyek

Pelatihan Siklus Proyek

Training of Trainer (TOT)untuk staf proyek, KMP,KMW, atau pesertatertentu yang dilatihmenjadi Tim Pelatih Inti.

Pelatihan Dasar (Basictraining)

Pelatihan Lanjutan

Lokakarya OrientasiPropinsi (LO-Prop)

Diskusi KelompokStrategis, yangdiprioritaskan untukLokakarya OrientasiDaerah (LOD)

Lokakarya OrientasiDaerah (Kota / Kabupaten)

Lokakarya OrientasiKecamatan (LOKec)

Pelatihan Dasar untukDinas/Instansi di Kota /Kabupaten

Rembug Warga & EventSosial untuk Diseminasi

Pemilihan KaderMasyarakat

Pelatihan Dasar

Pelatihan Lanjutan

KegiatanPengembanganKapasitas

Frekuensi/Tempat

Lamanya PenyelenggaraPeserta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP

1 hari

1 hari

1 hari

3 hari

3 hari

6 hari

3 minggu

2 minggu

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

3 hari

1 hari

5 hari

3 hari

5 hari


Lanjutan Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP




Idem dan setiap 3bulan





Bulan 4-5 fasilitatormobilisasi






Bulan 11/ 12setelah fasilitatormobilisasi

Kader Masyarakat

Kader Masyarakat

Kader Masyarakat

Kader Masyarakat

40 orang

200 orang

Tim Survey Swadaya

Masyarakat Luas

40 orang

200 orang

200 orang

3 peserta per BKM

Anggota BKM,Anggota KSM

Anggota BKM

2 peserta per UPK

Anggota KSM

Independent monitorand evaluator

1x di Kelurahan

1x di Kecamatan

1x di Kecamatan

setiap 3 Bulan diKecamatan

1x di LingkupRW

1x di TingkatKelurahan

1x di kelurahan

1x di Kelurahan

1x di tiap RW

1x di Kelurahan

1x di Kelurahan

1x di Kota/Kab,tiap 3 Bulan diKelurahan

1 x di Kota/Kab.

1x di Kecamatan

1x di Kota/Kab.

1x di Kota/Kab.

1x di kecamatan

setiap 2 bulan

1x di Kota/Kab.






Tim Fasilitator

Tim Fasilitator

Tim Fasilitator

Tim Fasilitator

Tim Fasilitator

Tim Fasilitator

KMW

Tim Fasilitator





KMW

Tim Fasilitator

KMW

Pelatihan Praktek untukFGD

Pelatihan Praktek untukInformasi dankomunikasi/Infokom

Pelatihan Praktek untukPerencanaan Partisipatif

FGD untuk masalah-masalah strategis danberbagi pengalaman

FGD untuk RefleksiKemiskinan

Rembug Warga untukmemilih anggota TimSurvey Swadaya

Pelatihan Praktek tentangMetode Survey Swadaya

Pemetaan Swadaya(Community Self Survey)

FGD PembentukanKelembagaan Masyarakat(BKM)

Rembug Warga untukmendiskusikan hasilpemetaan dan P2KP

Pembentukan BKM danpemilihan pemimpinmasyarakat/anggota BKM

Pelatihan Dasar

FGD tentang masalahstrategis, termasukperencanaan partisipatif

Pelatihan Lanjutan

Pelatihan Pengenalanuntuk Pinjaman bergulir

Pelatihan Dasar PinjamanBergulir

Pelatihan Lanjutan untukManajemen PengelolaanKeuangan dan sistemAkuntansi

Pelatihan Dasar

Pelatihan Praktek diKelompok (KSM)

Pelatihan untuk EvaluasiPartisipatif

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

½ hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

5 hari

1 hari

2 hari

1 hari

2 hari

1 hari

3 hari

1 hari

5 hari

5 hari

2 hari

1 hari

3 hari

No. Waktu KegiatanPengembanganKapasitas

Frekuensi/Tempat


24 Pedoman Teknis

Lanjutan Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP



Bulan 8-9 setelahfasilitatormobilisasi


Bulan 10-11 setelahfasilitatormobilisasi


Bulan 13 setelahfasilitatormobilisasi

Mulai bulan 10setelah fasilitatormobilisasi &berkelanjutan tiap3/6 bln sekali

Tentatif sesuaikebutuhan



Keluarga miskin &Anggota KSM

Anggota KSM

Anggota BKM danStakeholders

Anggota Forum BKM

Staf Pemda danStakeholders kotasasaran P2KP

Tim Inti dari Pemdadan Komite PAKET

Staf dan dinas/instansi Pemda

Lokal stakeholders

BKM, UPK, KSM,Kader Masyarakat &Fasilitator

Tim inti Pemda, &BKM

Fasilitator & KaderMasyarakat

1x di Kelurahan

1x di Kelurahan







1x per paket diKecamatan /Kota/Kab

2 x di Kota /Kabupaten

1 x per kota /kabupaten

Tim Fasilitator

Tim Fasilitator

KMW

KMW

KMW

KMW

KMW

KMW

KMW

KMW

KMW

Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan Praktek(coaching) tentang CaraMenyusun Proposal

Lokakarya tentang Perandan Fungsi Forum atauAsosiasi BKM di tingkatKota

Pelatihan tentangmengelola jaringan Kerja

Pelatihan PAKET untukPemda dan stakeholdersdi kota sasaran P2KP

Pelatihan tentang PAKET(konsep & mekanisme)

Pelatihan tentangPerencanaan Partisipatif

Diskusi (review) di tingkatkota/kab tentangkemajuan P2KP denganstrategic stakeholders

Pelatihan Lanjutan sesuaikebutuhan; 3 paket untukmasing-masing (diluarpelatihan yang telah dite-tapkan sebelumnya)

Pelatihan mengelola danresolusi konflik

Pelatihan mengelola danresolusi konflik

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

2 hari

1 hari

2 hari

2 hari

1 hari

1 hari

3 hari

1 hari

3 hari perpaketpelatihan

1 hari

1 hari

No. Waktu KegiatanPengembanganKapasitas

Frekuensi/Tempat



2.5 Hubungan antara Daur Proyek P2KP dengan Kegiatan Pengembangan KapasitasPelaku P2KP (Pelatihan dan Sosialisasi)

Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku

1

2

3

4

Penyamaan PersepsiTingkat ExecutingAgency/ PelaksanaProyek

Pencanangan(launching)pelaksanaan P2KP

Rekruitmen/Pengadaan, Trainingdan MobilisasiKonsultan(KMP &KMW )

Penyiapan &penyamaan persepsiP2KP bagistakeholders ditingkat nasional,propinsi, kota dankecamatan

Des 2002 -Mei 2003

Juni 2003

Jan - Maret2003

Juli - Agustus2003

DAUR PROYEKNO. ESTIMASIWAKTU

DUKUNGAN PELAKSANAANKEGIATANPENGEMBANGAN KAPASITAS CATATAN

PELATIHAN SOSIALISASI

A. Persiapan Proyek P2KP oleh Pemerintah

1. Training siklusproyek P2KP bagiKMP

2. Training siklusproyek P2KP bagiseluruh KMW

3. Training siklusproyek P2KP bagiTim pelatih inti

1. Pelatihan Dasar(kepemimpinan,sosialisasi, siklusproyek, dokumen-tasi dan TOT),

2. Pelatihan lanjutanmengenai

- Kepemimpinan- Manajemen

organisasi non-profit

- PerencanaanPartisipatif

- CommunityDevelopment

1. Lokakarya P2KPbagi Intern DitjenPerkim Dept.Kimpraswil

2. Lokakarya orientasiP2KP tingkat Pusatbagi PMU, TimKoord. P2KP pusat& proyek

1. Penawaran berita(news pitching)mengenaipeluncuran

2. Website mulai online

1. Penyebarluasanmelalui mediamassa untukpengadaan daninformasi mobilisasi.

2. Pemantauan mediadimulai

3. Memilih advertisingagency

4. Riset pre-testmengenaipengetahuanstakeholders di 13kota dan memilihbiro riset yang akanmelakukan risetevaluasi

1. Radio Talk Showmengenai perananstrategis pemerintahdalampenanggulangankemiskinan

2. Lokakarya OrientasiP2KP TingkatNasional

3. Lokakarya orientasiP2KP Tingkat Prop.

4. Lokakarya OrientasiP2KP Tingkat Kota/Kab.

5. Lokakarya OrientasiP2KP Tingkat Kec.

6. Pers release rekrut-men fasilitator P2KP& informasi proyekdi media lokal &nasional

7. Sebelum lokakaryatingkat kecamatan,diadakan silaturahmiinformal seluruhstakeholderskecamatan.

Tanggungjawabexecuting agencydengan penyiapanmateri & fasilitatoroleh Konsultan

Persiapan P2KPPMU melaksanakanpenawaran berita,website dan peluncuran

• PMU/Pimprotanggungjawabpengadaan KMP &KMW

• Booklet, PanduanUmum, folder, bukusaku dicetak

• Konsultan persiapanP2KP memfasilitasimodul & prosestraining

• Tim Pelatih intidirekrut KMP danakan menanganipelatihan dasar &kepemimpinan

• Pengadaan sertapelatihan fasilitatordibawah kontrakKMW, yang dibantuTenaga Pelatih Inti

• Lokakaryatanggungjawabpemerintah dimasing-masingtataran, dengandifasilitasi olehKonsultan

• Booklet, PanduanUmum, Folderdibagikan ke peserta

• Fasilitator sudahmobilisasi sebelumlokakaryakecamatan

Hubungan antara daur kegiatan proyek dan proses kegiatan pengembangan kapasitas pelaku P2KP dapatdilihat secara lengkap pada tabel 2.4.Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan KapasitasPelaku.

26 Pedoman Teknis

Lanjutan Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku

1

2

3

4

Rembug WargaKesiapan MasyarakatKelurahan danPengusulan KaderMasyarakat

Focused GroupDiscussion (FGD)Refleksi Kemiskinan

Pemetaan KemiskinanSecara Swadaya(Community SelfSurvey)

Memampukan atauMembentuk BaruOrganisasi MasyarakatWarga sebagai BadanKeswadayaanMasyarakat (BKM)

Bulan ke-1Fasilitatordimobilisasidilapangan

Bulan ke-2fasilitatordimobilisasi dilapangan &berlangsungberkala yangdikoordinirkader & BKM

Bulan ke-3fasilitatordimobilisasi dilapangan &berlangsungrutin/berkaladikoordinir BKMserta kader

Bulan ke-4sampai ke-5fasilitatordimobilisasi dilapangan &pemilihan pe-ngurus sertaanggota BKMberlangsungtiap tahun




B. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Setelah rembug wargakesiapan masyarakat,maka kader-kadermasyarakat yangdiusulkan & disetujuiKMW mengikuti:Pelatihan DasarsertaPelatihan lanjutanbagi KaderMasyarakat:-Kepemimpinan-Manajemen organisasinon-profit-PrencanaanPartisipatif-CommunityDevelopment

1. Pelatihan praktekFGD utk KaderMasyarakatsebelumpelaksanaan FGDrefleksi kemiskinan

2. Pelatihan praktekuntuk informasi dankomunikasi(Infokom)

3. FGD masalahstrategis & berbagipengalaman (3 blnsekali)

Pelatihan PraktisPemetaan Swadaya(participatoryassessment) bagi timpemetaan swadayadan kader masyarakat

Setelah terbentukBKM, mengikutiPelatihan Dasar untukBKM dan Pelatihanlanjutan mengenai :-Kepemimpinan-Manajemen organisasinon-profit-PerencanaanPartisipatif

Sebelum, pada saat dansetelah rembug warga,dilakukan kegiatan:1. Pre-recorded radio talk

show mengenai bagai-mana fasilitator bekerjasama denganmasyarakat

2. Iklan LayananMasyarakat, radio, TV &koran:MENANGGULANGIKEMISKINAN SECARAMANDIRI

3. Orientasi & pemasaransosial (silaturrahmiinformal stakeholderstingkat kelurahan)

4. Fasilitator mengenalkanP2KP ke stakeholderkelurahan

5. Post-test 1: kesadaranstakeholders tingkatkelurahan

1. FGD mengenai isyu-isyukemiskinan denganmasyarakat kelurahan diberbagai tingkatan (RT,RW, dusun, desa/kelurahan)

2. Pemasyarakatan awaldan pemasaran sosialhasil-hasil FGD refleksikemiskinan dan P2KP keseluruh masyarakat

1. Talk show di radio lokaldengan pemukapendapat atau kadermasyarakat mengenaiperan & pentingnyapenilaian partisipatif

2. Iklan LayananMasyarakat Radio :BAHU MEMBAHUMENANGGULANGIKEMISKINAN

1. Serangkaian FGDmerumuskan kebutuhanOrganisasi Masyarakatwarga pelaksana P2KP

2. FGD KepemimpinanMasyarakat berbasisnilai kemanusiaan

3. Serangkaian rembugwarga mengukuhkanatau membentuk BKM

• Kalendar 2 tahundidistribusikan kefasilitator/ KMW·Penyebarluasanbooklet, komik:"Menangani masalahdan membuatrencana bersama"·Spanduk tentangsusbtansi/isi P2KPdalam bahasadaerah

· Pelatihan kadermasyarakatdifasilitasi KMW,Tim Fasilitator & timpelatih inti

· Peningkatan target20% dari hasil pre-test

· Praktek Lapanganpelatihan dilakukanFasilitator Senior ditingkat Kelurahan

· Adlips di radio lokalsebelum & selamakegiatan selaluberiringan denganlangkah-langkahproyek

· Praktek LapanganPelatihandiselenggarakanoleh FasilitatorSenior di tingkatKelurahan

· Petunjuk teknis &format pelatihandibagikan ke peserta

· PenyebarluasanPoster & Buklet:INSTITUSIMASYARAKAT·Penyebarluasanbooklet, komik danposter tentang:"Mengapa danBagaimana BKMdibentuk sertadikelola"

· Pelatihan lanjutanwaktu ditentukankemudianBuku PeganganBKM dan UPKdibagikan



5

6

PerencanaanPartisipatif UntukMenyusun PJM danRencana TahunanPronangkis

Pemampuan dan/atauPembentukanKelompok-KelompokMasyarakat (KSM-KSM)

Bulan ke-6sampai ke-7fasilitatordimobilisasi dilapangan &berlangsungberkala/rutindikoordinir olehBKM sertakader

Proses awal"dirintis"setelahpemetaanswadaya, yaituteridentifikasinyamasyarakatsasaran.Secaraformaldilakukan diBulan ke-8setelahfasilitatormobilisasi dilapangan &berlangsungberkelanjutandikoordinir BKM& kaderMasyarakat




1. Rembug-rembug wargatingkat RT, RW, dusundan kelurahan untukmenyusun Pronangkis.

2. Lokakarya perencanaanpartisipatif tingkatkecamatan untukketerpaduan Pronangkis

3. Penyebarluasan PJMdan Rencana TahunanPronangkis Masyarakatke seluruh masyarakat,pemerintah dankelompok peduli lokal

4. Konsultansi Pronangkisdengan pemerintahdaerah, termasuk dinas/instansi setempat untukmemadukan programmasyarakat denganprogram pemerintah

1. FGD DinamikaKelompok di tingkatkelompok masyarakatsasaran dan lainnya.

2. FGD tentang kebutuhandari peminjam (KSM),manfaat dan kerugianserta persyaratan dankondisi

• Praktek LapanganPelatihan di -selenggarakan olehFasilitator Senior ditingkat Kelurahan

• Penyebaran komik,booklet dan postermengenai "Mengapadan Bagaimana danuntuk apa Pro-nangkis disusunmasyarakat"

• Adlips & Talk showPronangkis sertaprogram Pemdaberbasis kebutuhanmayarakat

• Adlips mengenaiKSM

• Buku PeganganKSM dibagikan

1. Pelatihan Praktis(coaching) Peren-canaan Partisipatifyang diikuti olehBKM, kader dan timpemetaan

2. Pelatihan pengena-lan kredit mikro

3. Pengelola UPKmengikuti:

- Pelatihan Dasarkredit mikro

- Pelatihan lanjutantentang manajemenorganisasi dansistem akuntansi

4. Pelatihan dasarsiklus proyek P2KPbagi aparat pemda,termasuk dinas/instansi setempat

1. Pelatihan praktek(coaching) tentangdinamika kelompokbagi BKM & kader

2. Pelatihan Dasardan PraktekPelatihan dalamkelompok bagipengurus dananggota KSM

B. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah

28 Pedoman Teknis


1

2

3

4

5

6

Pencairan DanaBLM Tahap Isebesar 20%untuk kegiatankolektif

Prosespenyusunanusulan kegiatanoleh KSM sesuaihasil PJM danrencana tahunanPronangkis

Analisakelayakan usulanKSM oleh UPK,baik kelayakankeuangan, teknis,dan lingkungan

PenetapanPrioritas UsulanKegiatan KSMoleh RapatAnggota BKM

Penyaluran DanaBLM ke KSM-KSM dan/ataumasyarakatsasaran melaluiBKM

PelaksanaanKegiatanPenanggulanganKemiskinan olehMasyarakatdenganmemanfaatkanakses dana BLMP2KP

Bulan ke-7 sampai ke-8 setelah fasilitatordimobilisasi dilapangan

Proses awal "dirintis"setelah Pronangkisdapat disusun, yaituteridentifikasinyaprioritas kegiatansecara formaldilakukan mulai bulanke-8 setelah fasilitatormobilisasi & ber-langsung kontinyudikoordinir BKM &kader

Mulai Bulan ke-10 atau11 setelah fasilitatormobilisasi di lapangan& berlangsungberkelanjutan olehUPK difasilitasi BKM& kader

Mulai Bulan ke-11 atau12 setelah fasilitatormobilisasi di lapangan& berlangsungberkelanjutan olehBKM difasilitasi kader

Mulai Bulan ke-11 atau12 setelah fasilitatormobilisasi di lapangan& berlangsungberkelanjutan olehUPK/ BKM dengandifasilitasi oleh kader

Mulai Bulan ke-12setelah fasilitatormobilisasi di lapangan& berlangsungberkelanjutan olehKSM/ UPK/ BKM




C. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Dana BLM

1. Pelatihan Praktis(coaching)tentangbagaimana caramembuatproposal yangbaik bagipengurus dananggota KSM.

2. Pelatihan dasarEntrepreneurshipbagi keluargamiskin dananggota KSM

Pelatihan Praktis(coaching) tentangbagaimana caramenilai kelayakanproposal sesuaistandard bagipengelola UPK danpengurus BKM.

Pelatihan metodemonitoring danevaluasi Partisipatifbagi kelompokpemantauindependen

1. Adlips di Radio Lokal mengenaibagaimana komunitasmembangun kampungnya

2. Press release informasipencairan dana BLM ke BKM &ajakan pemantauan penggunaandana maupun kegiatannya

1. Pre-recorded Radio Talk Showtentang bagaimana KSMmenyusun proposal kegiatansesuai PJM dan rencanatahunan Pronangkis

2. Lokakarya: Menggunakaninternet dan mencari informasiuntuk kab/kota yang memilikiakses internet

1. Verifikasi UPK dengan anggota-anggota KSM untuk menggaliinformasi detail dan obyektifdari anggota/ masyarakattentang usulan yang diajukan

2. Penyebarluasan Usulan/ Subproyek KSM yang dinilai layakoleh UPK

1. Penyebarluasan hasil rapatprioritas BKM, termasuk KSM-KSM yang diprioritaskanusulannya ke seluruh lapisanmasyarakat dan pihak terkaitlainnya

2. Adlips Radio di Lokal mengenaibagaimana masyarakatmemantau dana serta kegiatanP2KP dikampung dankelurahannya

1. Adlips, Iklan LayananMasyarakat, dan lain-laintentang sudah disalurkannyadana BLM ke rekening masing-masing BKM

2. Penyebarluasan daftar KSMdan masyarakat penerimadana, sifat bantuan (hibah/pinjam), jenis kegiatan, alamatdan lain-lain oleh BKM/UPK

3. Adlips Radio di Lokal mengenaibagaimana masyarakatmemantau dana serta kegiatanP2KP di wilayahnya

1. Press release kemajuan proyekke media lokal

2. Kunjungan lokasi bagi wartawan3. Penyebarluasan perkembangan

kegiatan ke seluruh masyarakat4. Penyebarluasan poster dan

spanduk tentang transparansi,akuntabilitas dan kemandirian

Hand book, Komik &Kalender, disebarkan

Tim Fasilitatormendampingi UPKdalam proses coachingpenilaian kelayakanproposal

Pelatihan oleh KMWuntuk tingkat kota



1

2

3

4

5

6

PembangunanForum antar BKM

Seleksi danPenetapan Kota/Kabupatenpeserta ataupartisipan PAKET

PembentukanKomite PAKET dikota pesertaPAKET

Pengajuan &PersetujuanUsulan/Subproyek PAKET

Pencairan danaPAKET ke reke-ning bersama(Panitia Kemi-traan BKM danDinas terkait)

Kerjasama &Kemitraan BKMdengan DinasdalamPelaksanaanKegiatan PAKETsesuai usulanyang disetujuiKomite PAKET

Rintisan dapat dimulaipada bulan keenamsetelah fasilitatordimobilisasi atausetelah semua BKMterbentuk

Dapat dimulai padabulan ke 10 s/d ke 11setelah fasilitatordimobilisasi

Dapat dimulai padabulan ke 12 setelahfasilitator dimobilisasi


Dapat dimulai padabulan ke 15 atau 16setelah fasilitatordimobilisasi





D. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Dana PAKET

Pelatihan tentangmengelola jaringanKerja bagi anggotaForum BKM

Pelatihan tentangvisi, misi, tujuandan substansiPAKET untukPemda danstakeholders dilokasi kota sasaranP2KP

Pelatihan tentangPAKET (konsep &mekanisme) bagitim inti Pemda danKomite PAKET

1. Pelatihan tentangPerencanaanPartisipatif (Be-kerja BersamaMasyarakat) bagitim inti Pemdadan KomitePAKET

2. Pelatihan Pengu-atan KelompokKemitraan ttgdinamikakelompok,pemberdayaan,& teknis kegiatan

1. Lokakarya tentang Peran danFungsi Forum antar BKM ditingkat Kota/ Kab.

2. Penyebarluasan hasil rapatpembentukan Forum antar BKMmaupun keputusan-keputusanRapat forum antar BKM

1. Diseminasi PAKET dan kriteria-nya ke pemda dan stakeholderlokasi sasaran P2KP

2. Press release mengenai PAKETdi media nasional & lokal

3. Penyebarluasan kota/kab.terpilih sebagai lokasi PAKET diTV dan media lokal

1. FGD di tingkat kota mengenaikemiskinan

2. Radio Talk Show dengankelompok strategis mengenaiperan komite PAKET

3. Adlips Radio mengenai alokasiPAKET, ketentuan danpersyaratan untuk dapatmengakses alokasi dana PAKETdi kota tersebut

1. Pemasaran sosial PAKET diseluruh masyarakat kelurahandan dinas/instansi di kotapeserta PAKET

2. Lokakarya Perencanaanpartisipatif antara dinas danmasyarakat (BKM)

3. Radio Talk show mengenaibekerja bersama denganmasyarakat

1. Publikasi melalui radio danmedia lokal mengenai proposalyang disetujui PAKET

2. Penyebarluasan informasi ttgdana PAKET telah disalurkan

1. Publikasi melalui radio danmedia lokal tentangperkembangan dan hasilpelaksanaan kegiatan PAKEToleh masing-masing PanitiaKemitraan

2. Kunjungan lokasi PAKET bagiwartawan dari berbagai media

3. Penyebarluasan poster,spanduk, dll tentang pentingnyakemitraan masyarakat,pemerintah dan kelompok pedulidalam penanggulangankemiskinan

Buku PeganganPelaku Forum antarBKM dibagikan

Keputusan penetapanlokasi PAKET olehPMU dan TimKoordinasi P2KPnasional yangdifasilitasi KMP

• FGD tingkat kotamembahas hasilFGD refleksikemiskinan tingkatkelurahan danmerumuskan hasilFGD kemiskinan ditingkat kota/kab.

• Penyebaran book-let, komik dan pos-ter: "Mengapa danBagaimana KomitePAKET dibentukdan bekerja" kekelompok strategis

• Pelatihan difasilitasioleh KMW

• Talk show dapatjuga mengenaibagaimana pemdasebaiknyamemfasilitasiinisiatif warga danPAKET

Bobot materi adlipsinformasi siapapenerima dana, jumlahdana, jenis, lokasikegiatan, pelaksanadll

Bobot materidipioritaskan pada:• Membangun dan

melembagakankesetaraan yangmutualisme dalamkerjasama antaraBKM dengan dinas

• Memotivasi wargamemantau dana &kegiatan PAKET &prinsip transparansiserta akuntabilitas

30 Pedoman Teknis


1

2

3

4

Monitoring danEvaluasi

PenangananPengaduan danPenyelesaianKonflik

Sosialisasi terusberjalan secaraintensif danberkesinambungan

Penguatankapasitaskelembagaanmasyarakat(BKM, UPK danKSM)

Berkelanjutan danberkesinambungan

Berkala sesuaikebutuhan

Berkesinambungan

Berkala




E. Pelaksanaan Kegiatan Berkala dan/atau Berkesinambungan

1. PelatihanmengenaiPemantauan danevaluasipartisipatif bagipemantauindependen

2. PelatihanPraktek untukInfokom

PelatihanmengenaiPengelolaan danResolusi konflikbagi pelaku-pelaku lokal olehKMW

Pelatihan praktispenguatanstrategisosialisasi bagifasilitator, kaderdan BKM

1. PelatihanLanjutan sesuaikebutuhan; 3paket untukmasing-masing(diluar pelatihanyang telahditetapkansebelumnya)

2. Pelatihanmengenaimanajemenjaringan bagiForum BKM danserta Pemda dankelompok peduli

1. Diskusi tingkat kota/kabmengenai kemajuanpenanggulangan kemiskinan,yang berhubungan denganP2KP, antar stakeholder lokal

2. Penyebaran booklet komik danposter tentang "MemantauKemajuan Kampung Kita"

1. Penyebarluasan mekanismedan ketentuan pengaduan sertapenyelesaian konflik secarabertingkat, mulai tingkat palingbawah.

2. Penyebarluasan proses danhasil-hasil penangananpengaduan dan penyelesaiankonflik yang telah dicapai

1. Public Service AdvertisementRadio : "MENGGALANGGERAKAN BERSAMA UNTUKKEMANDIRIAN DANKEBERLANJUTANPENANGGULANGANKEMISKINAN"

2. Penyebarluasan modul,panduan, poster, spanduk,buletin dan lain-lain ke seluruhlapisan.

3. Mengintensifkan FGD danrembug-rembug warga sertasilaturahmi pelaku-pelaku lokaluntuk menumbuhkan kesadarankritis dan perubahan perilaku

1. FGD-FGD dan rembug/pertemuan rutin BKM, KSMserta UPK difasilitasi kader/fasilitator

2. Iklan Layanan Masyarakat TV &koran : "MENGGALANGJARINGAN INSTITUSIMASYARAKAT DANPEMERINTAH YANGPRODUKTIF"

3. Periodik (setiap 6 bulan) FGDmengenai isyu-isyu strategis

Pelatihan dilakukanuntuk tataran tim intiPemda, BKM sertauntuk tataranFasilitator dan kadermasyarakat

Berbagai strategi danmedia sosialisasidioptimalkan sesuaikebutuhan dinamikalapangan dan tujuankegiatan

Riset post-test 2:Pengetahuanstakeholders daripropinsi hingga kekelurahan

Keterangan:PMU : Project Management Unit KMP : Konsultan Manajemen PusatKMW : Konsultan Manajemen Wilayah KE : Konsultan EvaluasiKSM : Kelompok Swadaya Masyarakat TPI : Tim Pelatih IntiPSA : Public Service Advertisement Adlips : Radio news/announcementFGD : Focussed Group Discussion BKM : Badan Keswadayaan MasyarakatUPK : Unit Pengelola Keuangan ILM : Iklan Layanan Masyarakat


3.1 Gambaran Umum Penanganan P2KPProses penanganan P2KP diawali dengan

serangkaian kegiatan orientasi pemahaman substansiP2KP kepada pihak pelaksana P2KP mulai daritingkat pusat hingga tingkat kelurahan, baikpemerintah, konsultan maupun fasilitator. Hal inidimaksudkan agar semua komponen pelaku maupunpihak yang terkait dapat terlebih dahulu memahamisecara utuh dan memiliki persepsi yang samamengenai visi, misi, tujuan, strategi, prinsip dan nilaiserta mekanisme pelaksanaan P2KP, sebelum proyekP2KP benar-benar direalisasikan di lapangan atau dimasyarakat.

Setelah para pelaksana P2KP memahami danmemiliki persepsi yang sama, maka pada tahapberikutnya ialah proses penyiapan masyarakat danpemerintah daerah agar mampu berperan dalamP2KP, melalui serangkaian kegiatan pemberdayaanatau pengembangan masyarakat (community empo-werment) dan pengembangan kapasitas pemerintahdaerah (local government capacity building) di lokasisasaran P2KP. Proses ini dimaksudkan untukmenumbuhkembangkan kesadaran kritis dankesiapan masyarakat untuk mampu menggalangberbagai potensi, termasuk manfaatkan akses P2KP,khususnya dana BLM, sebagai penunjang terhadapupaya mereka untuk menanggulangi kemiskinan diwilayahnya.

Setelah tumbuh kesadaran kritis dan kesiapanmasyarakat terhadap substansi P2KP, maka tahapberikutnya adalah pengorganisasian masyarakatuntuk menggalang kekuatan dan membangunlembaga dalam rangka menanggulangi kemiskinansecara sistematik dan terorganisasi dengan

Bab 3. Pelaksanaan P2KP

memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada,termasuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).Masyarakat dalam hal ini diharapkan telah memahamiposisi strategis BLM P2KP sebagai peluang/aksesbagi upaya-upaya masyarakat untuk memperbaikikesejahteraan mereka, dan tidak dipandang sebagaibantuan cuma-cuma atau belas kasihan (charity).Oleh karena itu, diharapkan melalui serangkaiankegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan BLMP2KP ini, masyarakat dapat memahami bahwa DanaBLM P2KP bukan merupakan hak yang harus diterimasecara otomatis oleh masyarakat, tetapi hanyamerupakan pelengkap dari tanggungjawab dankewajiban masyarakat itu sendiri dalam upayamenanggulangi kemiskinan di sekitarnya.

Untuk itu diharapkan tumbuh adanya ikhtiarsungguh-sungguh dari masyarakat untuk memperkuatdan memanfaatkan segenap potensi yang ada melaluiproses pengorganisasian yang mengakar sebelummasyarakat memanfaatkan BLM P2KP, agar padaakhirnya dapat memacu tumbuh berkembangnyakeswadayaan dan kemandirian masyarakat dalamupaya menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Disadari bahwa upaya membangun keswadayaandan kemandirian masyarakat dalam penanggulangankemiskinan melalui proses pemberdayaanmasyarakat maupun akses dana BLM tidak akanefektif dan optimal apabila tidak didukung olehpemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.Dalam konteks itulah, perlu didorong upaya-upayayang berkaitan dengan pelembagaan kemitraansinergis antara gerakan kemandirian masyarakatdengan pemerintah daerah dan kelompok pedulisetempat dalam penanggulangan kemiskinan, melalui

32 Pedoman Teknis

penguatan peran dan fungsi forum BKM sertapenyediaan Dana Penanggulangan KemiskinanTerpadu (PAKET) untuk kota terseleksi.

Forum BKM bersama pemerintah daerahdiharapkan dapat merintis dan mewujudkan "gerakankemitraan" dalam penanggulangan kemiskinan,dengan cara memberi peluang bagi kebutuhanmasyarakat (demand driven) dapat diakomodasidalam kebijakan dan pembangunan daerah, sekaligusjuga mendorong agar program dan kebijakanpemerintah daerah (supply driven) dapat lebih berbasispada kebutuhan dan kepentingan masyarakat(pendekatan pembangunan partisipatif). Khusus untukkota-kota terseleksi, upaya pelembagaan kemitraanstakeholders lokal tersebut juga didukung denganstimulan penyediaan komponen bantuanPenanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).Sehingga P2KP benar-benar akan mampu menjadikepedulian semua stakeholders lokal secara sinergis,baik masyarakat, pemerintah daerah maupunkelompok peduli setempat.

3.2 Diagram Alir Penanganan Kegiatan P2KPUntuk lebih mendukung tercapainya misi dan

tujuan P2KP sebagaimana diuraikan di atas, makadalam penanganan P2KP selain tahapan-tahapankegiatan yang dapat dilakukan secara berurutan, jugadidukung dengan serangkaian kegiatan yangdilaksanakan secara berkala dan/atauberkesinambungan selama masa proyek P2KP, antaralain; pendampingan, monitoring, evaluasi, sosialisasi,pelatihan, penguatan forum dan organisasimasyarakat, penanganan pengaduan dan manajemen

konflik, inventarisasi best practice, serta terminasi.Kegiatan-kegiatan pada P2KP yang dilaksanakan

berurutan tidak berarti mutlak harus dilakukansepenuhnya, melainkan juga secara fleksibel dapatdisesuaikan atas dasar situasi dan kondisi lokal yangada, atas sepengetahuan KMW. Meskipun demikian,penyesuaian kegiatan tersebut (baik penambahan,pengurangan dan lain-lain) tidak boleh bertentangandengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, prinsipdan nilai P2KP.

Dalam wujud diagram, tahapan-tahapanpelaksanaan kegiatan P2KP di atas, baik yang bersifatberurutan atau sekuensial maupun berkala dan/atauberkesinambungan, dapat dilihat pada Bagan 3.1.Daur Proyek Kegiatan P2KP. Kegiatan-kegiatan yangdiuraikan dalam hal ini hanya kegiatan-kegiatan pokokP2KP, terutama kegiatan pokok dari setiap komponenproyek P2KP, yakni: komponen pemberdayaanmasyarakat dan pemerintah daerah, komponen danaBLM serta komponen dana PAKET. Masing-masingkegiatan pokok dimaksud akan diuraikan lebih detaildalam Bab III Buku Pedoman Teknis ini. Terkecualikegiatan pokok komponen PAKET yang dapat dilihatpada Buku Pedoman Khusus mengenai PAKET.

Sedangkan Kegiatan-kegiatan yang lebih terinci,termasuk kegiatan penunjang maupun kegiatanpelatihan dan sosialisasi, dapat dilihat pada BukuPedoman Umum P2KP maupun pada uraianmengenai Strategi Sosialisasi dan Pelatihan yang telahdijelaskan pada Bab II Buku Pedoman Teknis ini.Demikian pula halnya dengan pengelolaan pinjamanbergulir dapat dilihat secara utuh pada Buku PedomanKhusus Pengelolaan Pinjaman Bergulir oleh UPK-BKM.


BAGAN 3.1 DAUR PROYEK KEGIATAN P2KP

Persiapan dan Penyamaan Persepsi P2KP di tingkat Penyelenggara: Ditjen Perkim Kimpraswil, PMU, Staf proyek, Tim

Pengarah/Pelaksana & Pokja Inter Dept.

Penyiapan dan Penyamaan Persepsi P2KP bagi stakeholders di tingkat Nasional, Propinsi,

Kota/Kabupaten dan Kecamatan

Rembug Warga Kesiapan Masyarakat Kelurahan dan Pengusulan Kader Masyarakat

PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT WARGA Pengukuhan Lembaga Masyarakat yang ada sebagai BKM, atau

Pembentukan baru Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Rekruitment, Orientasi P2KP dan Mobilisasi KMP, KMW, serta Fasilitator dll

Dukungan Kegiatan Berkala dan/atau Berkesinambungan Pada Daur Proyek P2KP So

sial

isas

i

Pela

tihan

Pend

ampi

ngan

Mon

itorin

g

Eval

uasi

Pena

ngan

an

Peng

adua

n

Peny

ebar

an B

est

Prac

tice

Pencanangan/ Launching Pelaksanaan P2KP

Focussed Group Discussion (FGD) Refleksi Kemiskinan

Pemetaan Kemiskinan Secara Swadaya

Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM dan Rencana Tahunan PRONANGKIS

Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat (Pemampuan atau Pembentukan KSM-KSM)

Pel

aksa

naa

n K

ompo

nen

Pem

berd

ayaa

n M

asya

raka

t Ta

hap

Pers

iapa

n Pr

oyek

P2K

P

Pemrosesan Pencairan BLM Tahap I: 20%

Masyarakat Siap Memanfaatkan BLM

Peny

iapa

n Te

rmin

asi

34 Pedoman Teknis


3.3 Pelaksanaan KomponenPengembangan Masyarakat danKapasitas Pemerintah Daerah

Pelaksanaan komponen pengembanganmasyarakat dan kapasitas pemerintah daerah ini padadasarnya mencakup beberapa kegiatan utamasebagai berikut :• Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)• Refleksi Kemiskinan (RK)• Pemetaan Swadaya (PS)• Pengorganisasian Masyarakat (Pembentukan

BKM)• Perencanaan Partisipatif (PP)• Pengorganisasian Kelompok (Pembentukan KSM)• Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Ketujuh kegiatan utama tersebut secara rincidiuraikan berikut ini.

3.3.1 Rembug Kesiapan Masyarakata) Pengertian

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalahserangkaian rembug/rapat warga yang diseleng-garakan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan/desa bekerjasama dengan Tim Fasilitator mulai ditingkat RT atau RW sampai dengan tingkat kelurahan/desa, dengan mengundang semua warga kelurahansecara terbuka. Rembug warga ini pada dasarnyamerupakan perwujudan dari proses partisipatif dalamrangka membangun kesepakatan masyarakat di calonlokasi kelurahan sasaran untuk: menetapkankesiapan atau ketidaksiapan warga melaksanakanP2KP yang menjadi niat masyarakat itu sendiri danmemilih para calon Kader Masyarakat.

Hal ini dimaksudkan agar keputusan tentangkesiapan masyarakat di kelurahan sasaran tidakhanya ditetapkan oleh perangkat kelurahan atautokoh-tokoh masyarakat, namun melibatkanrepresentasi sebagian besar masyarakat, khususnya

Pembentukan Forum antar BKM secara Organik, Demokratis dan Partisipatif

Seleksi dan Penetapan Kota/Kabupaten Peserta/Partisipan PAKET P2KP

Penilaian kelayakan usulan PAKET oleh KMW

Pencairan dana PAKET ke rekening bersama (BKM dan Dinas pengusul)

Kerjasama dan Kemitraan BKM dengan Dinas dalam Pelaksanaan Kegiatan PAKET

sesuai usulan yang disetujui

Verifikasi kinerja PAKET tahun berjalan oleh KMW

Rekomendasi KMW untuk pelaksanaan PAKET pada

tahun berikutnya

YA TIDAK

LIKUIDASI

Pel

aksa

naa

n K

ompo

nen

Dan

a P

AK

ET

Pembentukan Komite PAKET di kota/Kabupaten peserta PAKET

Tumbuh “Gerakan Kemitraan” Masyarakat, Pemerintah dan Kelompok Peduli dalam Upaya

Penanggulangan Kemiskinan Secara Mandiri dan

BKM-BKM

Pengajuan Usulan/Sub Proyek Kegiatan PAKET oleh Panitia Kemitraan

Prioritas Usulan/Sub Proyek Kegiatan PAKET oleh Komite PAKET

36 Pedoman Teknis

masyarakat miskin dan kelompok masyarakattertinggal lainnya.

b) Ketentuan Dasar• Proses membangun kesiapan masyarakat

dilakukan melalui serangkaian rembug-rembugwarga di calon kelurahan sasaran, mulai daritingkat masyarakat akar rumput hingga tingkatkelurahan yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator.

• Sebelum rembug warga dilaksanakan, TimFasilitator harus terlebih dahulu melakukanpersiapan sosial dengan mengadakan pendekatanke para pelaku kunci di kelurahan yangbersangkutan yang diperkirakan dapat membantukeberhasilan rembug warga tersebut.

• Pada saat pelaksanaan rembug-rembug wargatersebut, Fasilitator harus menyampaikanpenjelasan tentang prinsip, substansi, sertaketentuan P2KP kepada masyarakat, sehinggakeputusan yang ditetapkan masyarakatdidasarkan pada pemahaman P2KP yangmemadai.

• Fasilitator juga wajib memfasilitasi masyarakatsetempat untuk menetapkan kriteria danmelakukan pemilihan relawan-relawan yang akandiusulkan menjadi kader masyarakat.

• Dalam memfasilitasi masyarakat menetapkankriteria dan memilih kader masyarakat makaFasilitator harus mampu menekankan kriteria yangmenjadi perwujudan dari sifat baik manusia.

• Di tingkat kelurahan rembug warga sudah harusmemutuskan kesiapan atau ketidaksiapan untukberpartisipasi aktif dalam P2KP. Apabilamasyarakat tidak siap, maka Fasilitator (cq.KMW) sesegera mungkin melaporkan ke PMUP2KP untuk membatalkan kelurahan/desabersangkutan sebagai lokasi sasaran P2KP.Sedangkan bila masyarakat menyatakankesiapannya, maka warga masyarakat melaluiLurah/Kades masing-masing menyampaikan :* Surat Pernyataan kesiapan untuk

berpartisipasi aktif dalam proyek P2KP* Surat Pengusulan calon kader masyarakat

yang telah dipilih sebanyak 3-5 orang, yangdiharapkan bahwa sepertiga dari jumlahtersebut adalah wanita.

* Surat Permohonan bantuan teknis kepadaKMW.

c) TujuanSecara umum, tujuan diadakannya proses

persiapan masyarakat adalah untuk menciptakankondisi dimana masyarakat sadar perlunya proyekini, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai denganyang diharapkan serta berkelanjutan. Selain itudiharapkan pula melalui rembug warga ini akanmeningkatkan pemahaman peran dan tanggungjawab dari masing-masing pelaku P2KP, baikditataran pemerintah, konsultan dan masyarakat ditingkat kelurahan.

Adapun secara rinci tujuan tersebut adalah:• Internalisasi substansi P2KP sejak dini kepada

masyarakat bahwa dalam pelaksanaan P2KPakan senantiasa bertumpu pada prosespengambilan keputusan yang dilakukanmasyarakat sendiri secara demokratis, partisipatif,transparan dan akuntabel;

• Menumbuhkan "Rasa Memiliki" ( Sense of Ownership), karena Masyarakat memutuskan

sendiri secara sadar untuk terlibat dalampelaksanaan P2KP;

• Mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang"mengklaim" paling berjasa atas ditetapkannyaDesa/Kelurahan tertentu sebagai lokasi sasaranP2KP;

• Terpilihnya kader-kader masyarakat yang berasaldari relawan-relawan terbaik dari kelurahanbersangkutan yang dipilih langsung olehmasyarakat.

• Masyarakat paham dan bersedia memenuhiproses, ketentuan, prinsip dan nilai P2KP.

Proses pelibatan masyarakat sejak tahap awal

pelaksanaan P2KP sangat penting agar tumbuh

tanggungjawab dan rasa memiliki (sense of ownership)

masyarakat terhadap P2KP, sehingga masyarakat akan

benar-benar konsisten menegakkan misi, visi, tujuan,

prinsip-prinsip dan nilai P2KP dalam pelaksanaan P2KP

di kemudian hari. Oleh karena itu, diharapkan agar dalam

pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata berorientasi

formalitas, melainkan harus difokuskan pada

"pendekatan proses", dengan melibatkan dan membuka

kesempatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat

rentan (masyarakat termiskin, jompo dan lain-lain), untuk

terlibat aktif mengambil keputusan mengenai penawaran

P2KP ini.


d) Penanggung JawabPenanggung jawab proses penyiapan masyarakat

dalam P2KP adalah Tim Fasilitator.

e) Waktu PelaksanaanWaktu pelaksanaan proses penyiapan

masyarakat dalam P2KP adalah pada bulan pertamapelaksanaan P2KP di Kelurahan Sasaran atausetelah fasilitator dimobilisasi di lokasi sasaran.

f) Keluaran• Pernyataan kesiapan masyarakat untuk

berpartisipasi aktif pada pelaksanaan P2KP diwilayah kelurahannya dan permohonan bantuanteknis yang ditulis pada Format RKM-1;

• Daftar nama hasil pemilihan dan usulan kadermasyarakat ditulis pada Format RKM-2;

• Data/profil wilayah ditulis pada Format RKM-3; dan• Keputusan KMW serta Tim Koordinasi Kota/Kab

terhadap pernyataan kesiapan dan Permohonanbantuan teknis ditulis di Format RKM-4.

g) Indikator Kinerja• Jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam

serangkaian pertemuan warga untuk mengambilkeputusan mengenai kesiapan masyarakat

melaksanakan P2KP dan pemilihan kadermasyarakat;

• Jumlah masyarakat miskin dan wanita yang hadirserta turut mengambil keputusan dalampernyataan kesiapan warga berpartisipasi aktifmelaksanakan P2KP dan pemilihan kader-kadermasyarakat;

• Kelengkapan dan ketepatan antara isian kondisiwilayah dan masyarakat sasaran dengankenyataan di lapangan;

• Tanggapan KMW dan Bappeda untuk menjawabpermohonan bantuan teknis dari warga tidakmelebihi jangka waktu satu minggu setelah surattersebut diajukan;

• Proses pemilihan kader masyarakat dilakukansecara langsung, tanpa kampanye ataupencalonan, dan didasarkan pada kriteria yangditetapkan masyarakat dengan berbasis padanilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilaikemasyarakatan.

h) Langkah-LangkahProses membangun kesiapan warga dan

pemilihan kader masyarakat dapat dilihat pada Tabel3.1 Langkah-langkah Pelaksanaan Rembug KesiapanMasyarakat (RKM).

38 Pedoman Teknis

Peny

erah

an b

uku

pedo

man

,po

ster

dan

fold

er k

e KM

W

Loka

kary

a or

ient

asi P

2KP

ditin

gkat

kec

amat

an

Peng

galia

n &

pem

utak

hira

nda

ta p

rofil

kel

urah

an s

asar

ande

ngan

dat

a te

rbar

u, b

aik

dari

BKKB

N, B

PS m

aupu

nka

ntor

lura

h be

rsan

gkut

an.

Sosi

alis

asi P

2KP

tingk

atke

lura

han/

desa

bag

i RT,

RW

/du

sun,

tok

oh m

asya

raka

t,w

arga

dll.

Rem

bug

war

ga s

ecar

abe

rjenj

ang

dari

tingk

at R

Ts.

d. ti

ngka

t kel

urah

an

Pen

yeba

rluas

an/

peng

umum

an h

asil

perh

itung

an s

uara

, ber

ikut

nam

a-na

ma

calo

n Ka

der

Mas

yara

kat t

erpi

lih d

i tem

pat

stra

tegi

s.

Mem

beri

baha

n K

MW

unt

ukm

elak

ukan

sos

ialis

asi

Mem

aduk

an p

erse

psi p

rogr

amse

jeni

s da

n la

ngka

h pe

laks

anaa

n

•M

enda

patk

an p

rofil

kel

urah

an/

desa

yan

g m

utak

hir

•Pe

ngis

ian

RKM

-3 s

ebag

aila

pora

n.

Mem

aduk

an p

erse

psi &

kese

paka

tan

dist

ribus

i per

an &

lang

kah

pela

ksan

aan.

•M

enca

pai k

esep

akat

anm

asya

raka

t si

ap/ti

dak

untu

kte

rliba

t akt

if di

P2K

P de

ngan

sega

la k

onse

kuen

siny

a•

Pem

iliha

n &

pene

tapa

n ca

lon

Kade

r M

asya

raka

t•

Peng

isia

n fo

rmat

RKM

1 &

2

Men

dapa

tkan

mas

ukan

dar

im

asya

raka

t ya

ng t

idak

dap

atm

engh

adiri

rem

bug

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

KMP

P2KP

Cam

at

Tim

Fasi

litat

or

Lura

h/Ka

des

Pera

ngka

tKe

lura

han

Lura

h/Ka

des

•M

ater

i-mat

eri s

osia

lisas

i P2K

P

•Ko

nsep

das

ar &

renc

ana

kerja

P2K

P•

Dis

tribu

si p

eran

ant

ar p

elak

u•

Prog

ram

sej

enis

yan

g se

dang

/aka

ndi

laks

anak

an

•D

ata

adm

inis

trasi

kel

urah

an/d

esa;

jum

lah

RT,

RW

, Dus

un, d

anse

baga

inya

•D

ata

pend

uduk

; jm

l pen

dudu

k, jm

lpe

ndud

uk m

iski

n m

enur

ut B

KKBN

(pra

-KS

& KS

-1),

pene

rima

zaka

t-fit

rah

dari

mes

jid s

etem

pat,

peng

angg

ur, p

erem

puan

, dsb

•D

ata

kesi

apan

mas

yara

kat,

duku

ngan

pera

ngka

t pem

erin

tah

dan

mas

yara

kat,

buda

ya p

artis

ipas

i, ds

b•

Dat

a ke

terli

bata

n da

lam

pro

gram

seje

nis

yang

ada

•D

ata

kond

isi l

ingk

unga

n, p

rasa

rana

,pe

rum

ahan

, dsb

.(Bah

an-b

ahan

ini

bagu

s un

tuk

sosi

alis

asi t

kt k

elur

ahan

)

•Ko

nsep

P2K

P &

renc

ana

pela

ksan

aann

ya•

Ren

cana

rinc

i pen

jadw

alan

keg

iata

nw

awan

cara

& d

ialo

g de

ngan

KK

mis

kin,

obs

erva

si la

pang

an, s

erta

rem

bug-

rem

bug

war

ga

•Kr

iteria

kad

er m

asya

raka

t•

Gen

der &

per

an p

erem

puan

dal

ampe

mba

ngun

an m

asya

raka

t (1/

3 da

rica

lon

Kade

r M

asya

raka

t seb

aikn

yape

rem

puan

)

•Kr

iteria

kad

er•

Daf

tar n

ama

kade

r den

gan

jum

lah

suar

a

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Sem

ua K

MW

Lura

h/ka

des,

toko

hm

asya

raka

t, pe

med

uli

Pera

ngka

t kel

urah

an/

desa

, Ket

ua R

T, R

W,

Kadu

s, to

koh

mas

yara

kat,

pem

edul

i

Pera

ngka

t kel

urah

an/

desa

, Ket

ua R

T, R

W,

Kadu

s, to

koh

mas

yara

kat

&pe

med

uli

Kant

or P

MU

Kant

or k

ecam

atan

Kant

or B

KKBN

&BP

S se

tem

pat,

kant

or k

elur

ahan

,se

rta w

awan

cara

deng

anm

asya

raka

t

Kant

or k

elur

ahan

Bala

i Kam

pung

,R

umah

War

ga,

dan

Bala

i Des

a/Ka

ntor

Kel

urah

anse

tem

pat

Papa

npe

ngum

uman

di

tem

pat-t

empa

tya

ng s

trate

gis

Sete

lah

KMW

-KM

WM

obili

sasi

di S

WK-

nya

Sete

lah

Loka

kary

atin

gkat

Kab

./Kot

a

Sete

lah

loka

kary

aor

ient

asi t

ingk

atke

cam

atan

dila

ksan

akan

&se

baik

nya

sebe

lum

sosi

alis

asi t

ingk

atke

lura

han/

desa

.

Sebe

lum

pel

aksa

naan

,se

baik

nya

Tim

Fasi

litat

or m

enga

da-

kan

foru

m s

ilatu

rahm

ist

akeh

olde

r tin

gkat

kelu

raha

n

Palin

g la

mba

t pek

anke

-2 s

etel

ah f

asili

tato

rdi

kel

urah

an. S

elur

uhre

mbu

g w

arga

kel

ura-

han

di k

ecam

atan

yan

gsa

ma

dila

kuka

n m

ak-

sim

al s

elam

a 15

har

i.

Sete

lah

rem

bug

war

gatin

gkat

kel

urah

an.

Beri

wak

tu 3

har

i bag

im

asya

raka

t un

tuk

mem

beri

mas

ukan

1 2 3 4 5 6

Tabe

l 3.1

Lan

gkah

-lang

kah

Pela

ksan

aan

Rem

bug

Kes

iapa

n M

asya

raka

t (R

KM

)

Pera

ngka

t kel

urah

an/

desa

, Ket

ua R

T, R

W,

Kadu

s, to

koh

mas

yara

kat

&pe

med

uli


Form

at R

KM-1

tela

h te

risi

leng

kap

dan

bena

rdi

sera

hkan

ke

KMW

bers

ama-

sam

a de

ngan

Form

at R

KM

-2 d

an F

orm

atR

KM-3

, den

gan

selu

ruh

lam

pira

n ya

ng d

ibut

uhka

nbi

la a

da

Ber

dasa

rkan

For

mat

RK

M-1

hing

ga F

orm

at R

KM-3

, KM

W&

Bapp

eda

mel

akuk

anko

ordi

nasi

gun

a m

emut

uska

npe

rmoh

onan

dar

im

asya

raka

t. H

asil

kepu

tusa

n pe

rtem

uan

ditu

angk

an d

alam

form

atR

KM-4

Kirim

kan

salin

an k

eput

usan

KMW

dan

Tim

Koo

rdin

asi

Kot

a/B

appe

da (F

orm

at R

KM

-4)

yan

g te

lah

dibu

at d

andi

tand

atan

gani

kep

ada

PMU

,da

n sa

linan

nya

kepa

da T

imKo

ordi

nasi

Pro

pins

i, Lu

rah/

Kade

s, P

JOK,

dan

dium

umka

n ke

pada

mas

yara

kat.

Kade

r-ka

der m

asya

raka

tte

rpili

h m

engi

kuti

pela

tihan

dasa

r dan

lanj

utan

tent

ang

P2KP

di m

asin

g-m

asin

gke

cam

atan

.

•M

enya

taka

n ke

siap

anm

asya

raka

t un

tuk

terli

bat

aktif

dlm

P2K

P•

Men

gaju

kan

perm

inta

an b

antu

ante

knik

ke

KMW

•M

enan

ggap

i sik

ap m

asya

raka

tte

rhad

ap P

2KP

•Pe

ngis

ian

Form

at R

KM-4

Info

rmas

i per

kem

bang

an p

roye

k

Peny

iapa

n ka

der t

eram

pil

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

Lura

h/Ka

des

Bapp

eda

Kota

/Kab

.

Koor

dina

tor

Kota

/Ka

b.da

riKM

W

Tim

Fasi

litat

orse

tem

pat

RKM

-1 P

erny

ataa

n ke

siap

anm

asya

raka

tR

KM-2

Daf

tar n

ama

calo

n Ka

der

Mas

yara

kat

RKM

-3 P

rofil

Kel

urah

an/D

esa

Ren

cana

tind

ak p

rose

s pe

ndam

ping

anke

mas

yara

kat

•B

antu

an T

ekni

s un

tuk

kelu

raha

nsa

sara

n•

Daf

tar

Kade

r-ka

der

Mas

yara

kat P

2KP

•Su

bsta

nsi P

2KP

•Te

knik

-tekn

ik p

enda

mpi

ngan

mas

yara

kat

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Pera

ngka

t des

a/ke

lura

han,

war

gam

asy

di t

kt R

T, R

W/

Dus

un

KMW

Para

cal

on K

ader

Mas

yara

kat

seke

cam

atan

Kant

orKo

ordi

nato

r Kot

a/Ka

b KM

W

Kant

or B

appe

da

Kant

or a

tau

tem

pat

yang

repr

esen

tatif

di

keca

mat

an ts

b

Mak

sim

al 1

har

ise

tela

h la

ngka

h 6

Mak

sim

al 3

har

ise

tela

h se

mua

form

at-

form

at R

KM d

iterim

aKM

W

Mak

sim

al 1

har

ise

tela

h la

ngka

h 9

atau

rapa

t KM

W d

enga

nBa

pped

a se

tem

pat.

Dila

ksan

akan

sek

itar

peka

n te

rakh

ir bu

lan

ke-1

, sel

ama

seki

tar 8

atau

10

har

i

7 8 9 10

Lanj

utan

tabe

l 3.1

Lan

gkah

-lang

kah

Pela

ksan

aan

Rem

bug

Kesi

apan

Mas

yara

kat (

RKM

)

40 Pedoman Teknis

Format RKM-1PERNYATAAN KESIAPAN WARGA DAN PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS P2KP

Nomor : ………………………….- Desa/Kelurahan :- Kecamatan :- Kota/Kabupaten :- SWK :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : ..............……………………......................Jabatan : Kepala Kelurahan ………………….…........

Kecamatan …………….................……….Kota/Kabupaten ..........…………………….

Setelah bermusyawarah dengan warga masyarakat, perwakilan warga RT, RW, tokoh masyarakat,perangkat kelurahan, serta terutama masyarakat Pra-KS/KS1 di wilayah kami untuk membahas hasil-hasil dari rembug warga di tingkat masyarakat, maka dengan ini kami bersepakat menyatakan kesiapanwarga masyarakat kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan P2KP.

Kesiapan kami sekaligus juga kesediaan untuk memenuhi dan melaksanakan secara konsisten seluruhketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, terutama dengan melibatkan masyarakat miskin, pengusulanrelawan sebagai kader masyarakat P2KP, serta mendukung proses tumbuhnya partisipasi masyarakatdan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, agar dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan teknis untuk membantumempelancar kegiatan P2KP di Kelurahan kami.

Sebagai kelengkapan dari Kesiapan dan Pengajuan kami, bersama ini disertakan beberapa lampiranyang dibutuhkan.

Demikian, surat pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..........……………………. , ……………. 20...…

Saksi : Yang Menyatakan1. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan,2. ……………………….. (Wakil warga BPD/Dekel/LPM/dll)3. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW)4. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW)6. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW di kelurahan bersangkutan)

*) Format ini hanya contoh, terutama untuk masyarakat yang telah menyatakan kesiapannya.


Format RKM-2HASIL PEMILIHAN DAN USULAN KADER MASYARAKAT P2KP

- Desa/Kelurahan :- Kecamatan :- Kota/Kabupaten :

Pada jam/hari …………… tanggal .........../bulan ................../tahun ……… bertempat di……………………… telah dilakukan pertemuan tingkat Kelurahan untuk membahas kesiapanmasyarakat dan pemilihan Calon Kader Masyarakat Program P2KP yang dihadiri oleh …...orang.

Adapun hasil dari rekapitulasi perhitungan suara sesuai urutan peraihan jumlah suara adalah sebagaiberikut:

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW

Saksi : Yang Menyatakan1. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan,2. ……………………….. (Wakil warga BPD/Dekel/LPM/dll)3. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW)4. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW)6. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW) Diketahui oleh,

.....................................Fasilitator

No. Nama JumlahSuara

Alamat L/P Pendidikan Usia Pekerjaan

42 Pedoman Teknis

Format RKM-3LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ULANG KONDISI DAN PROFIL KELURAHAN SASARAN

Nomor : .......................... (diisi oleh Tim Fasilitator)

- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………

Hasil pemeriksaan ulang dan masukan masyarakat mengenai pernyataan kesiapan yang dilakukanoleh masyarakat dan perangkat kelurahan pada tanggal .........../bulan ................../tahun ……… ,maka bersama ini disampaikan pertimbangan berupa data dan kondisi desa/kelurahan sasaran dengannama di atas sebagai berikut.

No. Data yang diperiksaPODES 2000 (P2KP) BKKBN Tahun …….. Kel. Tahun ……..

Data yang diperiksa

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk wanita

Jumlah penganggur

Jumlah keluarga Pra KS dan KS 1

Jumlah keluarga sejahtera (non Pra/KS-1)

Jumlah RT

Jumlah RW

Jumlah Dusun

1

2

3

4

5

6

7

8

A. Statistik

No. Program Ya, Sedang Terlibat Ya, Pernah Terlibat.. Tidak Terlibat

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program penanggulangan kemiskinan

lainnya yang bersumber dari dana

Pemerintah Daerah (Sebutkan)

Lainnya …............. (sebutkan)

1

2

3

B. Keterlibatan sebagai Lokasi Sasaran Program Lain


No. Kondisi Siap Belum Siap

Kesiapan Masyarakat sebagai Pelaku Utama pelaksanaan P2KPDukungan Aparat Desa/Kelurahan dan Tokoh Masyarakatterhadap peran aktif masyarakat , terutama masyarakat miskinKesiapan Masyarakat Mengembangkan Keswadayaan danKemandiriannyaKesiapan Masyarakat dan Aparat Desa/ KelurahanMenumbuhkembangkan Proses Pembangunan PartisipatifKesiapan Masyarakat untuk melaksanakan P2KP sesuai denganproses , ketentuan , prinsip , dan nilai P2KP

12

3

4

5

C. Data Mengenai Kesiapan Masyarakat

No. Prasarana dan Sarana Kondisi (sebutkan lokasi &

data lainnya)

Jalan Desa/Kelurahan

Saluran Air Kotor

Saluran Air Hujan

Pengadaan Air Bersih

Jembatan

Perumahan

Lainnya

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

D. Data Mengenai Kondisi Lingkungan dan Permukiman

Masalah (sebutkan lokasi &

data lainnya)

Potensi (sebutkan lokasi &

data lainnya)

Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang ini dan masukan-masukan dari masyarakat serta perangkat desa/kelurahan, maka diusulkan agar desa/kelurahan sasaran yang telah diperiksa ini (beri tanda silang padasalah satu pernyataan):• Tetap dijadikan desa/kelurahan penerima bantuan P2KP, karena memang memenuhi kriteria sebagai

lokasi sasaran P2KP dan masyarakat menyatakan kesiapannya• Tetap dijadikan desa/kelurahan penerima bantuan P2KP, dengan catatan dilakukan proses pemilihan

ulang kader-kader masyarakat agar sesuai dengan ketentuan P2KP.• Dibatalkan statusnya sebagai desa/kelurahan penerima bantuan karena masyarakat tidak siap untuk

melaksanakan P2KP.Demikian masukan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan penerimaan atau penolakan atassurat permohonan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah bersangkutan.

Tanggal ..............., bulan .............., tahun ...........

..........................................................Tim Fasilitator


44 Pedoman Teknis

Format RKM-4BERITA ACARA PEMBAHASAN KMW DAN TIM KOORDINASI

Berikut ini adalah berita acara Rapat KMW dan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten untuk pembahasanSurat permohonan dan pengajuan Usulan:

No. Surat Permohonan : ...........................................................................Kelurahan/Desa : ...........................................................................Kecamatan : ...........................................................................Kota/Kabupaten : ...........................................................................SWK : ...........................................................................Tanggal Pembahasan : ...........................................................................

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesiapan warga masyarakat, Permohonan bantuan teknis sertapengusulan kader-kader masyarakat yang disampaikan oleh Masyarakat beserta perangkat kelurahan/desa, maka KMW ........................................................... dan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten....................................................... telah melakukan rapat pembahasan pada tanggal ............... danmemutuskan: (pilih salah satu)

• Menerima permohonan dan usulan yang tercantum di atas dengan pertimbangan:

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

• Menolak permohonan dan usulan yang tercantum di atas dengan pertimbangan:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Demikian keputusan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya.

Tanggal ................................................

................................................ ...........................................................Pimpinan KMW Ketua Tim Koordinasi Kota/Kab.



3.3.2 Refleksi Kemiskinana) Pengertian

Refleksi Kemiskinan adalah suatu bentukpendalaman mengenai suatu topik dengan melibatkanmental, rasa dan karsa secara terstruktur untukmembangun kesadaran kritis peserta refleksi(masyarakat) mengenai kemiskinan dan kaitannyadengan pola perilaku dan pola pikir sehari-harimasyarakat setempat.

Kesadaran kritis ini penting sebelum akhirnyamasyarakat menyepakati bagaimana sebaiknyaP2KP dilaksanakan, serta menyepakati bagaimanamendorong keterlibatan masyarakat miskin dantermiskin bersama komponen masyarakat lainnyadalam memanfaatkan akses peluang yang ada diP2KP untuk mendukung penanggulangan kemiskinanyang akan mereka lakukan. Refleksi kemiskinan inidapat dilakukan dengan metoda DKT atau DPT ataukombinasi keduanya.

Refleksi Kemiskinan ini pada hakekatnya jugamerupakan upaya untuk melakukan penjajagansekaligus mengidentifikasi perkara-perkara (issue)kemiskinan di lokasi kelurahan sasaran berdasarkanpersepsi dan aspirasi dari masyarakat, khususnyamasyarakat miskin setempat. FGD Refleksikemiskinan ini pada hakekatnya mengandung duasisi; sisi pertama berorientasi pada upaya mendorongmasyarakat untuk terlibat aktif dalam merumuskankarakteristik dan persoalan kemiskinan yangdihadapinya, dan sisi kedua sebagai prosespembelajaran masyarakat untuk mampu menganalisisfaktor-faktor penyebab kemiskinannya serta peluangmengakses potensi untuk menanggulangi kemiskinanmelalui P2KP. Refleksi kemiskinan sekaligus jugasebagai orientasi awal bagi masyarakat untukmemahami bahwa P2KP bertumpu pada kondisikarakteristik kemiskinan di masing-masing wilayahsasaran.

Hal ini mutlak perlu dilakukan mengingat seringkaliterjadi berbagai proyek kemiskinan yang dilaksanakantidak mampu menyentuh langsung lapisan kelompokmasyarakat akar rumput, yakni masyarakat miskindan termiskin (kelompok masyarakat rentan) yangpada dasarnya disebabkan oleh model pendekatanstruktural dan formalitas, yang berasumsi bahwatokoh-tokoh masyarakat formal dinilai telahmerepresentasikan aspirasi, kepentingan dankebutuhan masyarakat miskin. Akibatnya aksesinformasi, keterlibatan dan kemanfaatan program-

program kemiskinan tersebut lebih banyak didominasioleh sekelompok kecil masyarakat di kelurahantersebut. Pada sisi lain, seringkali juga terjadi adanyaproyek kemiskinan yang hanya menjadi kegiatanmasyarakat miskin itu sendiri, tanpa atau kurangnyadukungan dari potensi segenap komponen masyarakatlainnya. Kedua kondisi demikian mengindikasikanmasih lemahnya gerakan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.Berdasarkan pengalaman tersebut maka P2KPmenekankan perlunya Refleksi Kemiskinan sebelumkegiatan-kegiatan lainnya.

b) Ketentuan Dasar• Harus dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat

dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi, darirakyat jelata sampai dengan tokoh secara berke-lompok melalui suatu diskusi kelompok terarah(focus group discussion)

• Mengingat ini adalah suatu hasil refleksi masing-masing warga, maka dalam pelaksanaan RefleksiKemiskinan ini harus mampu menerima berbagaipendapat yang berbeda. Artinya perbedaan jangandiartikan bertentangan tetapi justeru salingmelengkapi

• Sebaiknya dimulai dengan kelompok-kelompokyang lebih homogen baru kemudian hasil kelompokhomogen dibawa dalam kelompok yang lebihheterogen

• Harus ada yang memandu agar tidakmenyimpang.

• Pemandu harus sudah mempersiapkanpertanyaan-pertanyaan kritis untuk membawadiskusi kelompok kearah yang ingin dicapai

(Untuk memahami lebih detail harap lihat BukuPetunjuk Teknis Pelaksana Fasilitator atau BukuPetunjuk Teknis Pelaksana Kader Masyarakat)

c) TujuanTujuan Refleksi Kemiskinan adalah:• Masyarakat mampu merumuskan tipologi dan

karakteristik kemiskinan yang ada di wilayahnya;• Masyarakat mampu mengidentifikasi faktor-faktor

penyebab kemiskinan sesuai dengan karakteristikkemiskinan yang ada di wilayahnya;

• Membuka akses bagi masyarakat miskin dantermiskin di kelurahan sasaran untuk terlibatdalam pelaksanaan P2KP sejak tahap awal;

• Mewujudkan "rasa memiliki" masyarakat miskin

46 Pedoman Teknis

dan "kepedulian" masyarakat lainnya terhadapupaya-upaya penanggulangan kemiskinan,termasuk P2KP;

• Mengidentifikasi aspirasi masyarakat, khususnyamasyarakat miskin, mengenai bagaimanasebaiknya P2KP dilaksanakan di kelurahannya;

• Tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa upayapenanggulangan kemiskinan harus dimulai dari dirisendiri melalui perubahan mental dan perilakuserta kerja keras; dan

• Internalisasi kesadaran bahwa masyarakatberdaya dan mandiri adalah kunci utamapenanggulangan kemiskinan.

d) Penanggung JawabPenanggung jawab kegiatan Refleksi Kemiskinanadalah Kader Masyarakat, yang difasilitasi olehTim Fasilitator.

e) Waktu PelaksanaanWaktu pelaksanaan kegiatan FGD RefleksiKemiskinan dalam P2KP adalah pada bulan ke-2setelah fasilitator dimobilisasi untukmelaksanakan P2KP di Kelurahan Sasaran.

f) Keluaran• Persepsi mengenai kemiskinan menurut versi

masyarakat setempat• Tipologi kemiskinan berdasarkan persepsi

masyarakat terpetakan

• Akar kemiskinan sesuai dengan tipologikemiskinan yang dirumuskan

• Hasil-hasil diskusi masyarakat berdasarkan bahandiskusi untuk Refleksi Kemiskinan

• Format RK-1 mengenai hasil refleksi kemiskinankelurahan setempat

g) Indikator Kinerja• Jumlah serangkaian FDG Refleksi kemiskinan

yang dilakukan;• Persentase keterlibatan masyarakat, utamanya

masyarakat miskin dan termiskin, dalamserangkaian FGD Refleksi kemiskinan;

• Persentase penduduk, terutama masyarakatmiskin dan termiskin, yang terlibat dalam FGDrefleksi Kemiskinan tingkat kelurahan;

• Kelengkapan dan Ketepatan pengisian Hasil FGDRefleksi kemiskinan yang ditulis pada Format RK-1; dan

• Persentase Masyarakat yang mampumengungkapkan aspirasinya mengenai upayapenanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaanP2KP.

h) Langkah-LangkahLangkah-langkah kegiatan Refleksi Kemiskinandapat dilihat pada Tabel 3.2 Langkah-LangkahPelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan.


Pem

utak

hira

n da

ta-d

ata

kelu

arga

mis

kin

di lo

kasi

sasa

ran

mel

alui

rech

ecki

ngke

pada

mas

yara

kat

seca

rala

ngsu

ng, t

erut

ama

war

gaPr

a KS

& K

S1.

Pela

tihan

pra

ktek

FG

D d

anpe

latih

an p

rakt

ek te

ntan

gIn

form

asi s

erta

kom

unik

asi

bagi

kad

er-k

ader

mas

yara

kat

sete

mpa

t

Sele

ngga

raka

n se

rang

kaia

npe

rtem

uan

khus

us d

enga

nKe

luar

ga P

ra K

S da

n KS

1ya

ng te

rdat

a da

n la

kuka

nFG

D R

efle

ksi k

emis

kina

n.

Dila

ksan

akan

FG

D r

efle

ksi

Kem

iski

nan

tingk

at k

elur

ahan

untu

k m

emba

has

selu

ruh

hasi

l FG

D r

efle

ksi

kem

iski

nan

tingk

atm

asya

raka

t (R

T at

au R

W).

Has

il ru

mus

an ti

ngka

tke

lura

han

dise

barlu

aska

nke

pada

mas

yara

kat

sete

mpa

t ser

ta k

epad

abe

rbag

ai p

ihak

terk

ait,

khus

usny

a pe

rang

kat

kelu

raha

n se

tem

pat.

•D

iper

oleh

dat

a ke

luar

ga m

iski

nya

ng b

enar

-ben

ar a

kura

t pad

asa

at it

u•

Dip

erol

eh g

amba

ran

umum

pese

rta F

GD

ref

leks

i kem

iski

nan

Mem

perk

uat k

apas

itas

kade

r-ka

der

mas

yara

kat a

gar

mam

pum

ener

apka

n te

knik

-tekn

ik F

GD

,kh

usus

nya

Ref

leks

i kem

iski

nan,

info

rmas

i ser

ta k

omun

ikas

i

•Te

riden

tifik

asi p

erse

psi d

anas

pira

si m

asya

raka

t m

iski

nte

ntan

g ke

mis

kina

n da

n pr

oyek

kem

iski

nan

yang

per

nah

ada

•Tu

mbu

hnya

kes

adar

an k

ritis

untu

k m

eman

faat

kan

P2KP

seba

gai s

aran

a da

n m

omen

tum

war

ga u

ntuk

ber

sam

am

enan

ggul

angi

mas

alah

kem

iski

nann

ya

•M

enca

pai k

esep

akat

an u

ntuk

mem

prio

ritas

kan

mas

yara

kat

mis

kin,

ses

uai k

riter

ia y

ang

dise

paka

ti•

Kese

paka

tan

baga

iman

a P2

KPak

an d

ilaks

anak

an•

Peng

isia

n Fo

rmat

RK-

1

•M

enda

pat m

asuk

an d

ari

mas

yara

kat

sete

mpa

t•

Seba

gai b

ahan

pen

yusu

nan

pere

ncan

aan

kegi

atan

pena

nggu

lang

an k

emis

kina

n ol

ehm

asya

raka

t

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

Tim

Fasi

litat

orda

n Ka

der

Mas

yara

kat

KMW

dan

Tim

Fasi

litat

or

Kade

r-kad

erM

asya

raka

tdi

dam

ping

iFa

silit

ator

Fasi

litat

orda

nPe

rang

kat

Kelu

raha

n

Kade

r-kad

erM

asya

raka

tdi

bant

u ol

ehpe

rang

kat

kelu

raha

n

•D

ata-

data

aku

rat k

elom

pok

mas

yara

kat r

enta

n(m

iski

n da

n te

rmis

kin,

jom

po d

an la

in-la

in) d

ilo

kasi

sas

aran

seb

agai

cal

on p

eser

ta u

tam

a FG

Dre

fleks

i kem

iski

nan

•Ke

siap

an m

asya

raka

t, kh

usus

nya

kelo

mpo

km

asya

raka

t ren

tan

untu

k m

engi

kuti

jadw

al F

GD

refle

ksi k

emis

kina

n

•St

rate

gi, p

edom

an, d

an te

knik

-tekn

ik F

GD

umum

nya,

ser

ta F

GD

ref

leks

i kem

iski

nan

khus

usny

a.•

Tuju

an, s

trate

gi, m

etod

e da

n te

knik

kom

unik

asi

serta

info

rmas

i

•Kr

iteria

mis

kin

men

urut

per

seps

i pes

erta

FG

D•

Peny

ebab

terja

diny

a ke

mis

kina

n (d

i kel

urah

anpe

serta

)•

Kete

rliba

tan

mas

yara

kat m

iski

n pa

da p

roye

kke

mis

kina

n ya

ng p

erna

h ad

a se

belu

mny

a(u

ngka

pkan

ben

tuk

kete

rliba

tan

dan

urai

an a

lasa

nbi

la ti

dak

terli

bat)

•Ke

man

faat

an p

roye

k ke

mis

kina

n se

belu

mny

am

enur

ut a

spira

si m

asya

raka

t mis

kin

(ura

ikan

man

faat

nya

dan

urai

kan

alas

an b

ila ti

dak

berm

anfa

at)

•Ba

gaim

ana

seba

ikny

a Pr

ogra

m P

2KP

dila

ksan

akan

, aga

r dap

at m

elib

atka

n da

nbe

rman

faat

bag

i mas

yara

kat m

iski

n da

nm

asya

raka

t te

rmis

kin

sete

mpa

t

•Ka

rake

teris

tik s

erta

krit

eria

kem

iski

nan

•Be

ntuk

-ben

tuk

dan

renc

ana

kete

rliba

tan

aktif

serta

kem

anfa

atan

P2K

P ba

gi m

asya

raka

tm

iski

n se

tem

pat.

•Ke

sepa

kata

n-ke

sepa

kata

n la

in y

ang

akan

men

jadi

land

asan

pel

aksa

naan

P2K

P di

kel

urah

anbe

rsan

gkut

an.

•Tr

ansp

aran

si d

an a

kunt

abili

tas

dala

m p

enet

apan

krite

ria m

asya

raka

t m

iski

n ya

ng d

isep

akat

i ser

take

sepa

kata

n da

sar b

agai

man

a se

baik

nya

P2KP

akan

dila

ksan

akan

•Ka

rakt

eris

tik d

an p

rofil

kem

iski

nan

serta

kese

paka

tan-

kese

paka

tan

men

jadi

bah

an d

alam

men

yusu

n R

enca

na P

rogr

am P

enan

ggul

anga

nKe

mis

kina

n (P

rona

ngki

s)

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat,

khus

usny

a w

arga

Pra

KS d

an K

S1

Kade

r-kad

erm

asya

raka

t

Mas

yara

kat,

khus

usny

a w

arga

Pra

KS d

an K

S1ya

ng te

lah

terd

ata

Mas

yara

kat,

Kade

rM

asya

raka

t, da

nko

mpo

nen

mas

yara

kat

lain

nya

Mas

yara

kat d

i lok

asi

sasa

ran

Kelu

raha

nsa

sara

n

Di m

asin

g-m

asin

gke

lura

han

Selu

ruh

RT

atau

RW

di

kelu

raha

nsa

sara

n

Kant

or a

tau

bala

ipe

rtem

uan

kelu

raha

n

Kelu

raha

nsa

sara

n

Bers

amaa

nde

ngan

lang

kah

kesi

apan

mas

yara

kat

Awal

bul

an k

e-2

sete

lah

fasi

litat

ordi

mob

ilisa

si d

anse

belu

m F

GD

refle

ksi

kem

is-

kina

n di

laks

anak

an

Min

ggu

ke-2

hing

ga k

e-3

pada

bula

n ya

ng s

ama

Mak

sim

al 3

har

ise

tela

h se

luru

hFG

D R

efle

ksi

Kem

iski

nan

tingk

atR

T at

au R

Wdi

laku

kan

Dih

arap

kan

1 at

au2

hari

sete

lah

pela

ksan

aan

FGD

kelu

raha

n

1 2 3 4 5

Tabe

l 3.2

Lan

gkah

-Lan

gkah

Pel

aksa

naan

FG

D R

efle

ksi K

emis

kina

n

48 Pedoman Teknis

Format RK-1HASIL FGD REFLEKSI KEMISKINAN


Berikut ini adalah hasil FGD Refleksi Kemiskinan yang diselenggarakan oleh masyarakat sertaperangkat kelurahan pada hari …………… tanggal ……… bulan ........……tahun ………....... pukul………… bertempat di………… yang dihadiri oleh ………… peserta (terlampir).

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat serta perlu dilengkapi uraian deskriptif.

Saksi : Yang Menyatakan1. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan,2. ……………………….. (Wakil Perangkat Kelurahan/Desa)3. ……………………….. (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll)4. ……………………….. (Kader Masyarakat)5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........6. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW)7. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW) Diketahui oleh,

.....................................Fasilitator

Demikian hasil FGD Refleksi kemiskinan ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dan landasanutama dalam pelaksanaan P2KP di wilayah kami.

No. Uraian tentangkemiskinan

Uraian profilkemiskinan

setempat menurutmasyarakat

(penyebab, ciri, dll)

Penilaian MasyarakatTerhadap Program

Kemiskinan sebelumnya

Aspirasi dan Harapan Masyarakatterhadap Pelaksanaan P2KP di

Kelurahannya

Keterlibatanmasyarakat

miskin

Kemanfaatanbagi masya-rakat miskin

Kriteriamasyarakat

miskin

Keterlibatanmasyarakat

miskin

Kemanfaatanbagi masya-rakat miskin


3.3.3 Pemetaan Swadaya (PS)a) Pengertian

Berbagai program penanggulangan kemiskinanyang pernah ada sering berupaya untukmenempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.Sayangnya, sebagian besar pada pelaksanaannyaterjebak dengan pendekatan formalitas partisipasi,dimana rancangan dan proses kegiatan yangdikembangkan di masyarakat lebih banyakdirencanakan serta diarahkan pihak luar atau setidak-tidaknya lebih didominasi elite-elite masyarakatsetempat.

Pendekatan partisipasi formal seperti itu seringkaliterlampau diwarnai oleh persepsi pihak luar, sehinggahasilnya seringkali tidak relevan dengan karakteristikmasyarakat dan nilai terapannya menjadi sangatkurang. Dengan sendirinya, rancangan programseperti demikian tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dirasakanmasyarakat. Selain itu, juga tidak mendukung adanyaproses pembelajaran masyarakat dalam pengkajianmasalah dan kebutuhan, perencanaan sertapengorganisasian. Artinya, prakarsa selalu datangdari "luar" dan keterampilannya pun tetap dimiliki oleh"orang luar", sehingga kurang menjamin keberlanjutanserta kelestarian program tersebut. Wajar apabilakemudian dukungan masyarakat terhadap programseperti itu akan semu atau bahkan relatif minim danpartisipasi mereka pun pada umumnya didominasioleh elite-elite lokal.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan P2KP akandikembangkan pendekatan yang lebih memungkinkanmasyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalamkeseluruhan proses/daur program, yaitu dari mulaikajian masalah/kebutuhan, perencanaan.pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasiprogram. Pendekatan yang dimaksud disebut denganpenilaian kebutuhan masyarakat, melalui PemetaanSwadaya.

Jadi "pemetaan swadaya" adalah prosespartisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilaiserta merumuskan sendiri berbagai persoalan yangdihadapinya dan potensi yang dimiliki sehinggatumbuh kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangiberbagai persoalan tersebut utamanya kemiskinan,dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatifyang bersifat lokal, seperti persepsi dan pengetahuantradisional masyarakat setempat. Intinya,masyarakat didorong untuk mampu mengidentifikasi"kebutuhan nyata ", dan bukan hanya sekedar "daftarkeinginan" mereka.

Pemetaan Swadaya dalam P2KP ditempatkansebagai alat untuk mendorong 'perubahan sosial/transformasi sosial' agar masyarakat lebih mampuuntuk menganalisis keadaannya sendiri (tidak terjebakhanya pada "daftar keinginan"), kemudian memikirkan

apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikikeadaannya serta mengembangkan potensi danketerampilan mereka untuk meningkatkankesejahteraan mereka. Tegasnya, PemetaanSwadaya berorientasi pada perubahan perilakumasyarakat agar lebih kuat dan mandiri serta mengertihak-hak dan kewajiban mereka.

Arah perubahan perilaku masyarakat dalam P2KPjuga bermakna 'pembebasan diri' bagi masyarakatuntuk mampu mengaktualisasikan dirinya dalampemecahan-pemecahan masalah di sekelilingnya,atau Partisipasi Mandiri. Melalui partisipasi mandiri,akan memungkinkan masyarakat menggunakansumber daya manusia dan sumber daya alam, dengancara memotivasi dan menggerakkan mereka untukmenggenggam kehidupan dan harapan merekaditangannya sendiri.

b) Ketentuan DasarAgar pelaksanaan Pemetaan Swadaya benar-

benar dapat dilakukan oleh masyarakat sehinggaterjadi proses pembebasan maka pada prinsipnyaPemetaan Swadaya harus dilakukan denganmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;• Bersifat praktis artinya mudah dilakukan atau

mengandung unsur-unsur pekerjaan yang sudahbiasa dilakukan

• Sederhana atau tidak rumit (complicated) danbertele-tele

• Rancangan dan proses pelaksanaannyamengunakan banyak visualisasi yang mudahditangkap

• Dilaksanakan di tingkat komunitas yangmenghadapi persoalan yang sama seprti misalnyadi tingkat kampung/kelurahan dengan sarana-sarana seadanya, dengan harapan bahwamasyarakat dapat memahaminya dan padaakhirnya dapat melakukan sendiri dengandukungan "pihak luar" yang minimal.

• Keterlibatan masyarakat dalam PemetaanSwadaya dimaksudkan untuk memungkinkanpermasalahan yang dikaji didasarkan sudutpandang masyarakat sendiri, sehingga alternatifpemecahan masalahnya akan mempertimbang-kan potensi, sumberdaya serta kepentingan-kepentingan lokal.

• Pendekatan Pemetaan Swadaya seperti di atasdiharapkan lebih menjamin kesesuaian programdengan kebutuhan masyarakat dan terutamamemungkinkan pengalihan/transfer ketrampilanpemetaan, analisa serta perencanaan kepadamasyarakat. Artinya, masyarakat mampu menjadipelaku pengembangan alternatif pemecahanmasalah dan bukan sekedar konsumenpemecahan masalah yang dikembangkan olehpihak luar. Sehingga ketergantungan masyarakat

50 Pedoman Teknis

kepada pihak "luar" dalam prakarsa danpengambilan keputusan serta perumusan pro-gram, secara bertahap bisa dikurangi.

c) Tujuan Pemetaan SwadayaPada prinsipnya tujuan utama dari Pemetaan

Swadaya atau penjajagan kebutuhan nyata olehmasyarakat adalah memfasilitasi masyarakat untukbelajar agar mampu membudayakan perilakukemandirian dan bertumpu pada potensi diri dalammenangapi berbagai persoalan termasuk dalammenanggulangi kemiskinan.

Secara khusus, tujuan dari Pemetaan Swadayaadalah :• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan

kondisi dan persoalan yang mereka hadapi• Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk

menemukan akar persoalan dari perkara yangdihadapi dan potensi yang dimiliki sertamerumuskan kebutuhan nyata mereka;

• Meningkatkan kemampuan masyarakat dalammerumuskan dan mempertimbangkan pemilihanalternatif-alternatif pemecahan yang dianggap pa-ling dapat menjawab persoalan masyarakat,sesuai sumber daya yang ada termasuk sumberdaya manusia yang dimiliki;

• Mendorong masyarakat merumuskan rencanapenanggulangan kemiskinan dari, untuk dan olehmasyarakat dan pemanfaatan efektif P2KPberdasarkan prioritas persoalan, potensi dankebutuhan nyata yang ada; dan

• Mendorong terwujudnya gerakan masyarakatdalam penanggulangan kemiskinan.

d) Penanggung JawabPenanggungjawab pelaksanaan pemetaan

swadaya untuk pertama kalinya dalam masa proyekP2KP adalah Kader Masyarakat bersama-samadengan Tim Pemetaan Swadaya, yang difasilitasi olehTim Fasilitator. Anggota-anggota tim pemetaanswadaya dipilih langsung oleh masyarakat, agarpemetaan swadaya dapat melibatkan segenap lapisanmasyarakat dan juga sebagai upaya pengkondisianmasyarakat untuk proses pembentukan BKM, melaluipemetaan potensi-potensi relawan yang ada diwilayahnya.

Penanggung jawab pelaksanaan PemetaanSwadaya untuk tahap atau tahun-tahun berikutnyaadalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yangdifasilitasi oleh kader-kader masyarakat, agar agendaPemetaan Swadaya menjadi kegiatan mandirimasyarakat dan bisa dilaksanakan secara rutinsetelah P2KP berakhir. Oleh karena itu, untuk tahapberikutnya, Tim Pemetaan swadaya dilegitimasimelalui Surat Keputusan Rapat Anggota BKM danditembuskan ke Kepala Kelurahan serta diumumkansecara terbuka kepada masyarakat.

e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan Pemetaan Swadaya untuk tahap

pertama dilakukan pada saat pelaksanaan P2KP dikelurahan sasaran, yakni sekitar bulan ketiga setelahfasilitator dimobilisasi di lapangan. Artinya,Pemetaan Swadaya P2KP dilakukan masyarakatsetelah proses kegiatan FGD refleksi kemiskinan.

Selanjutnya Pemetaan Swadaya minimaldilakukan satu tahun sekali oleh BKM bersamamasyarakat sebagai langkah awal sebelum prosesperencanaan kegiatan masyarakat untuk tahunberikutnya. Sesuai kesepakatan masyarakat, BKMdapat melaksanakan Pemetaan Swadaya lebih darisatu kali dalam satu tahun, baik untuk kepentinganmemonitoring maupun mengevaluasi kegiatan.

f) Keluaran• Peta dan profil keluarga miskin (untuk

menetapkan kriteria dan daftar keluarga miskinpenerima P2KP)

• Peta dan profil potensi SDM yang dipercaya dan"relawan" (untuk menetapkan kriteria serta daftarmasyarakat yang dinilai dipercaya, ikhlas, danmemiliki komitmen tinggi dalam pengabdianmasyarakat)

• Peta dan profil persoalan dan potensi setempat(sosial, ekonomi, lingkungan termasuk prasarana,sarana dan perumahan)

• Peta dan profil lembaga yang ada (potensi dankendalanya) untuk menangani P2KP.

• Peta dan profil "kebutuhan nyata masyarakat"dalam penanggulangan kemiskinan

g) Indikator Kinerja• Jumlah anggota Tim Pemetaan Swadaya yang

aktif• Jumlah wanita serta masyarakat miskin yang

menjadi anggota Tim Pemetaan Swadaya• Jumlah masyarakat yang terlibat dalam proses

pemetaan swadaya dan atau pembahasan hasilpemetaan

• Ketepatan hasil Pemetaan Swadaya• Jumlah masyarakat miskin, wanita dan kelompok

rentan lainnya yang aktif menyuarakan aspirasidan memberikan masukan dalam pemetaanswadaya

• Pelatihan Pemetaan Swadaya dilaksanakansecara tepat oleh KMW dan diikuti oleh minimal90% anggota Tim Pemetaan Swadaya dan KaderMasyarakat

h) Langkah-langkah Pelaksanaan PemetaanSwadayaLangkah-langkah kegiatan Pemetaan Swadayadapat dilihat pada Tabel 3.3 Pedoman Langkah-langkah Pelaksanaan Pemetaan Swadaya.


Laku

kan

pem

iliha

n ut

usan

-utu

san

dari

setia

p R

T at

au R

W y

ang

akan

men

jadi

ang

gota

TPS

. Has

il pe

mi-

lihan

dire

kap

di ti

ngka

t kel

urah

anun

tuk

dite

tapk

an d

i rem

bug

war

ga.

Pel

atih

an p

rakt

ek p

emet

aan

swad

aya

oleh

KM

W/T

im fa

silit

ator

.

Peng

galia

n in

form

asi o

leh

TPS

mel

alui

kun

jung

an in

divi

du k

ew

arga

, per

tem

uan

info

rmal

, aris

anat

au re

mbu

g w

arga

di l

okas

i-lok

asi

terb

uka

dan

non

form

al. F

asili

tato

rda

n Ka

der M

asya

raka

tm

enda

mpi

ngi T

PS u

ntuk

men

erap

kan

tekn

ik-te

knik

ses

uai

kebu

tuha

n (b

ila d

enga

n PR

A, d

apat

mem

akai

tekn

ik p

emet

aan,

dia

gram

ven,

tra

nsec

t, dl

l).

Adak

an re

mbu

g w

arga

di t

ingk

at R

Tat

au R

W d

enga

n m

engu

ndan

gse

luru

h w

arga

yan

g te

rliba

t dal

ampe

met

aan

swad

aya

mau

pun

mas

yara

kat l

uas

lain

nya

di R

T at

auR

W

Adak

an re

mbu

g w

arga

yan

gm

engu

ndan

g se

mua

wak

il R

T/R

W,

TPS,

toko

h m

asya

raka

t, pe

rang

kat

lura

h/de

sa u

ntuk

mel

akuk

an F

GD

mem

baha

s ha

sil-h

asil

pem

etaa

nsw

aday

a da

ri R

T/R

W

Has

il ru

mus

an p

emet

aan

kem

iski

nan

tingk

at k

elur

ahan

dise

barlu

aska

n ke

mas

yara

kat

sete

mpa

t ser

ta k

epad

a pi

hak-

piha

kte

rkai

t la

inny

a.

•TP

S be

rang

gota

kan

dari

selu

ruh

loka

si R

T/R

W y

ang

ada

di k

elur

ahan

•TP

S di

pilih

lang

sung

war

ga

Mas

yara

kat (

TPS

dan

kade

r)m

emah

ami s

erta

sia

pm

elak

sana

kan

tekn

ik-te

knik

pem

etaa

n sw

aday

a

Orie

ntas

i tuj

uan

tidak

pad

afo

rmal

itas

pene

rapa

n te

knik

pem

etaa

n, ta

pi p

ada

upay

am

enum

buhk

an k

eber

ania

nm

asya

raka

t aga

r da

pat m

eng-

ungk

apka

n pe

ndap

at d

anas

pira

siny

a at

as is

u se

rtain

form

asi y

ang

dibu

tuhk

an.

•D

ata-

data

info

rmal

yan

g di

gali

dari

mas

yara

kat d

ibah

asbe

rsam

a de

ngan

kom

pone

nm

asya

raka

t la

inny

a di

RT

atau

RW

•M

enye

paka

ti H

asil

Pem

etaa

nSw

aday

a Ti

ngka

t RT

atau

RW

•M

endo

rong

mas

yara

kat

mer

umus

kan

renc

ana

pena

nggu

lang

an k

emis

kina

nm

elal

ui P

2KP

berd

asar

kan

prio

ritas

per

soal

an, p

oten

sida

n ke

butu

han

rill y

ang

ada,

•Pe

ngis

ian

Form

at P

S-2

sam

pai d

enga

n Fo

rmat

PS-

5

•M

embe

ri ke

sem

pata

n ke

mas

yara

kat

untu

k m

asuk

anda

n sa

ran.

•D

ilaku

kan

peny

empu

rnaa

nbi

la a

da m

asuk

an m

asya

raka

tya

ng d

apat

dia

kom

odas

i ser

tadi

sepa

kati

bers

ama.

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

Tim

Fasi

litat

orda

n Ka

der

Mas

yara

kat

KMW

dan

Tim

Fasi

litat

or

Tim

Pem

eta-

an s

wad

aya

dan

kade

rm

asya

raka

t

Kade

r dan

Peng

urus

RT/

RW

set

empa

t

TPS

&pe

rang

kat

Kelu

raha

n

TPS,

Lur

ah,

dan

Kade

rM

asya

raka

t

•Kr

iteria

Utu

san

dan

Angg

ota

TPS

•D

afta

r N

ama

Angg

ota

TPS

•Ko

mpo

sisi

jeni

s ke

lam

in d

an a

sal u

tusa

n (R

Tat

au R

W)

•Pe

ngis

ian

Form

at P

S-1.

•Ko

nsep

das

ar d

an te

knik

pem

etaa

n sw

aday

a•

Peny

epak

atan

jadw

al, p

emba

gian

tuga

s da

nte

knis

pel

aksa

naan

pem

etaa

n sw

aday

a.•

Ren

cana

tekn

is d

an ja

dwal

diin

form

asik

an k

em

asya

raka

t, m

inim

al 3

har

i seb

elum

nya.

Info

rmas

i yan

g di

gali

dari

mas

yara

kat

seca

rala

ngsu

ng a

dala

h se

baga

iman

a di

tam

pilk

an p

ada

Tabe

l PM

PD-4

Mat

riks

Pem

etaa

n Sw

aday

a

a.Pe

ta &

Pro

fil K

emis

kina

nb.

Peta

& P

rofil

Rel

awan

dan

SD

Mc.

Peta

dan

Pro

fil M

asal

ah s

erta

Pot

ensi

Eko

nom

id.

Peta

dan

Pro

fil M

asal

ah s

erta

Pot

ensi

Ling

kung

an d

an P

erm

ukim

ane.

Peta

& P

rofil

Kel

emba

gaan

Mas

yara

kat

f.Pe

ta &

Pro

fil K

ebut

uhan

Mas

yara

kat

a. P

eta

dan

prof

il m

asal

ah s

erta

pot

ensi

mas

yara

kat k

elur

ahan

b. P

riorit

as k

ebut

uhan

riil

mas

yara

kat k

elur

ahan

a.Fo

rmat

PS-

2: P

eta

dan

Prof

il Ke

luar

ga M

iski

nb.

Form

at P

S-3:

Pet

a &

Prof

il R

elaw

an d

an S

DM

c.Fo

rmat

PS-

4: P

eta

dan

Prof

il M

asal

ah s

erta

Pote

nsi W

ilaya

hd.

Form

at P

S-5:

Prio

ritas

Mas

alah

, Pot

ensi

dan

Kebu

tuha

n M

asya

raka

te.

Rum

usan

has

il pe

met

aan

swad

aya

dipa

ham

im

asya

raka

t unt

uk d

igun

akan

seb

agai

bah

anpe

nyus

unan

Ren

cana

Pro

gram

pen

angg

ulan

gan

Kem

iski

nan

(Pro

nang

kis)

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat

TPS

dan

kade

rm

asya

raka

t

Mas

yara

kat

Mas

yara

kat,

peng

urus

RT/

RW

, Kad

er, T

imPe

met

aan

swad

aya,

Mas

yara

kat &

pera

ngka

tKe

lura

han

Mas

yara

kat &

pera

ngka

tKe

lura

han

Selu

ruh

RT

atau

RW

di

Kelu

raha

nsa

sara

n

Kelu

raha

nsa

sara

n at

auka

ntor

KM

W

Kelu

raha

nsa

sara

n

RT

atau

RW

di

kelu

raha

nsa

sara

n

Bala

i des

aat

au te

mpa

tla

inya

yan

gdi

sepa

kati

mas

yara

kat

Kelu

raha

nsa

sara

n

Sete

lah

FGD

Ref

leks

i Kem

iski

nan

mas

yara

kat

Dila

ksan

akan

sela

ma

1 ha

ri pa

dabu

lan

ke-3

Dila

ksan

akan

pad

am

ingg

u ke

-1 s

/d k

e-2

pada

bul

an k

e-3

sete

lah

fasi

litat

ordi

mob

ilisa

si, a

tau

mak

sim

al 3

har

ise

tela

h pe

latih

anpe

met

aan

swad

aya

Palin

g la

mba

t 3 h

ari

sete

lah

lang

kah

ke-

3, y

akni

pen

ggal

ian

info

rmas

i sec

ara

lang

sung

ber

sam

am

asya

raka

t te

lah

terla

ksan

a

Mak

sim

al 3

har

ise

tela

h se

luru

hpr

oses

Pem

etaa

nSw

aday

a di

ting

kat

RT/

RW

dila

kuka

n

Min

ggu

ke-4

Bul

anke

-3 s

etel

ah fa

si-

litat

or d

imob

ilisa

si,

atau

mak

sim

al 1

-2ha

ri se

tela

h R

embu

gw

arga

ting

kat

kelu

raha

nm

emba

has

hasi

l-ha

sil p

emet

aan

swad

aya

1 2 3 4 5 6

Tabe

l 3.3

Ped

oman

Lan

gkah

-Lan

gkah

Pel

aksa

naan

Pem

etaa

n Sw

aday

a (P

S)

TPS

= Ti

m P

emet

aan

Swad

aya

52 Pedoman Teknis

Peta dan Profil Keluarga Miskin

Peta dan Profil Potensi Relawan danSumber Daya Manusia

Peta dan Profil Masalah serta PotensiEkonomi Masyarakat

Peta dan Profil Masalah serta PotensiLingkungan Permukiman

Peta dan Profil Masalah serta PotensiSosial dan Budaya

Peta dan Profil KelembagaanSetempat

Peta dan Profil Kebutuhan Masyarakat

KARAKTERISTIK INFORMASINO.

a. Kantung-kantung kemiskinan di tiap dusun dan di tingkat kelurahanb. Karakteristik kemiskinan (penyebab kemiskinan)c. Profil rumah tangga miskin (pola pendapatan dan pola belanja, asal-

usul)d. Demografi masyarakat miskin (jumlah KK miskin, usia, pendidikan,

gender, dll)e. Keterlibatan dan/atau penerima manfaat dalam program-program

kemiskinan sebelumnya

a. Orang-orang yang dipercaya serta dianggap paling jujur olehmasyarakat

b. Figur-figur relawan, ikhlas (tanpa pamrih) dan memiliki kepedulianserta empati tinggi terhadap perbaikan nasib masyarakat miskin

c. Pemuda dan perempuan yang aktif serta memiliki komitmen kemasyarakat tertinggal

d. Figur-figur pemimpin formal dan pemimpin informal masyarakate. Berpotensi Keahlianf . Berkemampuan ekonomi dan lain-lain

a. Akses Usaha (pengusaha, pabrik, lokasi, bahan baju, pemasarandan lain-lain)

b. Akses modalc. Kelembagaan ekonomi dan keuangan, dll

a. Prasarana dan Sarana Dasarb. Perumahan

a. Gizi dan kesehatanb. Nilai-nilai lokalc. Masalah sosial

a. Organisasi Masyarakat, pemuda, perempuan ,dllb. Organisasi sosial dan keagamaanc. Organisasi kepemerintahan lokald. Norma-norma lokal (tradisi, kebiasaan, kepercayaan ,dll)

a. Prioritas Masalah Mendesak ditanganib. Peluang-peluang yang ada

URAIAN

Tabel 3.4 Matriks Pemetaan Swadaya (PS)

1

2

3

4

5

6

7


Format PS-1PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN SWADAYA


Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan peserta dalam Pertemuan Pembentukan TimPemetaan Swadaya , maka bersama ini ditetapkan pembentukan Tim Pemetaan Swadaya untukKelurahan ……………………… pada hari/tanggal ………… pukul ……… dengan daftar anggotasebagai berikut:


Rapat pembentukan Tim Pemetaan Swadaya juga telah membahas dan mengesahkan keputusan-keputusan sebagai berikut:1. .......................................................................................................................................2. .......................................................................................................................................3. .......................................................................................................................................4. .......................................................................................................................................5. .......................................................................................................................................

Beserta berita acara ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan,dan lampiran lain yang diperlukan.

Demikian berita acara ini dibuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Tanggal .........................................

......................................... ......................................... .....................................Fasilitator Wakil Aparat Kelurahan Pimpinan Pertemuan

No. Nama AlamatL/P PekerjaanUsia

Jumlah

SuaraJabatan

Identitas

*) Bentuk dan tampilan tabel dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

54 Pedoman Teknis

Format PS-2PETA DAN PROFIL KELUARGA MISKIN


Berikut ini adalah Peta dan Profil Keluarga Miskin berdasarkan Pembahasan hasil Pemetaan Swadayayang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadaya serta Perangkat Kelurahan padahari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di ……………. yang dihadiri oleh……………. peserta (terlampir).


Demikian Peta dan Profil Keluarga Miskin ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalampelaksanaan P2KP di kelurahan/desa kami, khususnya bagi sasaran utama P2KP, proses perencanaanprogram kemiskinan (Pronangkis), pembentukan KSM dan lain-lainnya.

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif

No. Nama-namaKeluarga

Pra KS dan KS1

LokasiTempat Tinggal

(Dusun)

Profil dan Karaketeristik Keluarga Pra KS dan KS1

Jumlahtanggungan

keluarga

PekerjaanKepala RT &Pendamping

Pendidikan KondisiRumahTinggal

Keterlibatan &penerima manfaatprogram sejenis

sebelumnya

Saksi :1. ……………………….. (Tim Pemetaan Swadaya) Diketahui oleh,2. ……………………….. (Kader Masyarakat)3. ……………………….. (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll)4. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1)5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........6. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW) Kepala Kelurahan,

.....................................Fasilitator


Format PS-3PETA DAN PROFIL RELAWAN SERTA SUMBER DAYA MANUSIA


Berikut ini adalah Peta dan Profil Relawan serta Potensi Sumber Daya Manusia berdasarkanPembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadayadan perangkat kelurahan pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di …………….yang dihadiri oleh ……………. peserta (terlampir).


Demikian Peta dan Profil Relawan serta Potensi Sumber Daya Manusia ini dibuat untuk dijadikandasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami, khususnya bagi proses pemilihananggota BKM, pengelola UPK dan pemilihan pengurus serta anggota KSM.


No. Nama-namaRelawan dan

PotensiSumber Daya

Manusia


(Dusun)

Profil dan Karaketeristik Relawan serta Sumber Daya Manusia

Figur-figur yangdapat dipercaya,

jujur & ikhlas

Figur-figurpemuda dan

perempuan yangaktif serta mobilitas

tinggi

Tokoh-tokohformal masyarakat

(perangkat,lembaga dll)

Tokoh-tokohinformal

masyarakat

Figur-figurberkemampuanekonomi atauberkeahlian

Saksi :1. ……………………….. (Wakil Kader Masyarakat) Diketahui oleh,2. ……………………….. (Tim Pemetaan Swadaya)3. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1)4. ……………………….. (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll)5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........6. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW) Kepala Kelurahan,

.....................................Fasilitator

56 Pedoman Teknis

Format PS-4PETA DAN PROFIL MASALAH SERTA POTENSI WILAYAH


Berikut ini adalah Peta dan Profil Masalah serta Potensi Wilayah berdasarkan Pembahasan hasilPemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadaya dan perangkatkelurahan pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di ……………. yang dihadirioleh ……………. peserta (terlampir).


Demikian Peta dan Profil Masalah serta Potensi Wilayah ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangandalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami, khususnya bagi proses penyusunan rencana programpenanggulangan kemiskinan (Pronangkis) maupun dalam proses pengusulan kegiatan P2KP.


No. Prioritas UraianPotensi dan

Masalah Wilayah


(Dusun)

Profil dan Karaketeristik Potensi dan Masalah

Prasarana dan saranadasar permukimanserta perumahan

Akses usaha, aksesmodal dan lembagaekonomi/ keuangan

Kesehatan,pendidikan dan

sosial

Kelembagaan danOrganisasiMasyarakat

Yang Menyatakan:1. ……………………….. (Wakil Masyarakat PraKS/KS1) Diketahui oleh,2. ……………………….. (Kader Masyarakat)2. ……………………….. (Tim Pemetaan Swadaya)3. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1)4. ……………………….. (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll)5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........6. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW) Kepala Kelurahan,

.....................................Fasilitator


Format PS-5 PRIORITAS MASALAH, POTENSI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT


Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadayadi tingkat kelurahan pada pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… maka bersama iniditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat sebagai berikut:


Beserta daftar prioritas Masalah, Potensi dan Kebutuhan masyarakat ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan, Peta Kemiskinan serta Profil wilayah yangdirumuskan masyarakat dan lampiran lainnya.

Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KPdi kelurahan kami, khususnya bagi proses penyusunan rencana program penanggulangan kemiskinan(Pronangkis), pengusulan kegiatan P2KP dan kegiatan lainnya.

Tanggal ………………………..

……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator Wakil Tim Pemetaan Swadaya Pimpinan Pertemuan

……………………….. ……………………….. .……….………………..Perwakilan Peserta Perwakilan Peserta Kepala Lurah/Desa


No. Lokasi(RT/RW/ Dusun)

Jenis kebutuhan(permukiman,perumahan,

ekonomi, sosial,kesehatan dll)

Uraian Prioritas Masyarakat

Masalah Potensi Kebutuhan

Jangkauanketerlibatan &kemanfaatan

bagimasyarakat

miskin

58 Pedoman Teknis

3.3.4 Pengorganisasian Masyarakat danPembentukan Badan KeswadayaanMasyarakat

a) PengertianPengorganisasian Masyarakat merupakan proses

partisipatif warga masyarakat kelurahan sasaranuntuk memilih dan memutuskan sendiri perlu tidaknyaberorganisasi untuk menangani persoalan kemiskinansecara sistematik di kelurahan mereka. Bilamasyarakat menganggap perlu berorganisasi agardapat bertindak secara terorganisasi dan sistematikmaka masyarakat kelurahan tersebut dapatmembentuk organisasi masyarakat warga, baik dalambentuk paguyuban atau perhimpunan danmemutuskan lembaga pimpinan kolektif yang akanmemimpin organisasi masyarakat warga tersebutyang bertindak atas nama organisasi masyarakatwarga tersebut terhadap pihak-pihak di dalam dan diluar komunitas tersebut. Dalam kasus P2KP lembagapimpinan kolektif ini secara generik diberi nama BKM(Badan Keswadayaan Masyarakat).

b) Ketentuan dasarBila masyarakat menganggap perlu membangun

organisasi sebagai wadah perjuangan, makamasyarakat dapat membentuk organisasi masyarakatwarga.

Ciri utama organisasi masyarakat warga adalah :• Adanya kesetaraan dimana komunitas terbentuk

sebagai himpunan warga yang setara di suatukelurahan

• Tiap anggota atau warga berhimpun secaraproaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagaiaspek sebelum bertindak, karena adanya ikatankesamaan (common bond), seperti kepentingan,persoalan, tujuan, dsb.

• Tiap anggota atau warga berhimpun secara sukarela dan bukan karena terpaksa atau adanyapaksaan

• Membangun semangat saling percaya• Bekerja sama dalam kemitraan• Secara damai memperjuangkan berbagai hal

termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan• Selalu bersikap menghargai keragaman dan hak

azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi• Menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam setiap

keputusan yang diambil dan secara intensifmelakukan musyawarah

• Selalu mempertahankan otonomi atau kemerde-kaan dari berbagai pengaruh kepentingan.

• Mampu bekerja secara mandiri

Posisi organisasi masyarakat warga :• Di luar institusi pemerintah• Di luar institusi militer• Di luar institusi agama

• Di luar institusi pekerjaan atau usaha• Di luar institusi keluarga

Untuk memimpin organisasi masyarakat wargatersebut maka dibentuklah lembaga pimpinan kolektifterdiri dari 11 s/d 17 orang anggota yang dalam halini secara generik diberi nama BKM (BadanKeswadayaan Masyarakat). Anggota BKM ini dipilihsecara rahasia, tanpa calon dan tanpa kampanye(secara rinci pemilihan anggota BKM lihat BukuPegangan Pelaku BKM).

Sebagai lembaga pimpinan kolektif masyarakat,BKM hanya dapat dibangun dan dibubarkan ataskesepakatan serta keputusan dari segenap lapisanwarga masyarakat di Kelurahan tersebut. Hal inidimaksudkan agar BKM benar-benar dimiliki olehmasyarakat, dan tidak dimiliki oleh sekelompokorang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakatatau bahkan pihak-pihak di luar masyarakat.

Kepada BKM tersebut, selanjutnya dipercayamengendalikan pengelolaan dana abadi P2KP dandana-dana lain yang dipercayakan kepada merekasecara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Danatersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untukmembiayai kegiatan-kegiatan penanggulangankemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendirimelalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjamanbergulir maupun stimulan atas keswadayaanmasyarakat (hibah) untuk kegiatan yang bermanfaatlangsung bagi masyarakat. Keberadaan BKM inimerupakan prasyarat bagi pelaksanaan P2KP dikelurahan sasaran.

Kedudukan serta hubungan BKM denganperangkat kelurahan dan organisasi masyarakat for-mal lainnya di tingkat kelurahan tidak bersifatstruktural formal, melainkan hubungan yang bersifatkoordinatif, fungsional dan komplementer atau salingmelengkapi serta mendukung satu sama lain.

c) Tujuan• Masyarakat sadar perlunya berorganisasi dalam

menanggulangi kemiskinan yang bersifat multidimensi yang menjadi musuh bersama

• Masyarakat memahami dan mampu merumuskankriteria, dan karakteristik organisasi masyarakatwarga yang benar-benar mencerminkankedaulatan rakyat

• Masyarakat mampu memilih pemimpinmasyarakat secara rahasia, tanpa pencalonan dankampanye untuk duduk sebagai anggota BKM;

• Lembaga pimpinan kolektif (BKM) organisasimasyarakat warga terbentuk

• Keberlanjutan (sustainability) P2KP di tingkatmasyarakat, baik dari segi kelembagaan, kegiatan

kegiatan, maupun dana terjadi.


d) Penanggung jawabPenanggung jawab pengorganisasian masyarakatadalah Tim Fasilitator

e) Waktu pelaksanaanPelaksanaan kegiatan pengorganisasian

masyarakat di kelurahan sasaran adalah langkah awalproses penyadaran masyarakat terhadap eksistensidan kondisi mereka sehingga tumbuh niat untukbangkit dan secara terorganisasi menangulangikemiskinan di kelurahan masing-masing.

Pembentukan BKM hanya dapat dilakukanmasyarakat setelah diselesaikannya kegiatanpemetaan swadaya di kelurahan bersangkutan.

Proses pemilihan dan penyegaran kembalianggota BKM sekurang-kurangnya dilaksanakan satutahun sekali.

f) Keluaran• Masyarakat terorganisasi dan sepakat tentang

bentuk organisasi masyarakat warga• Organisasi masyarakat warga terbentuk dan

disepakati oleh warga, baik yang merupakan hasilmembangun organisasi baru atau revitalisasiorganisasi yang ada.

• Lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga(BKM) terbentuk dengan susunan anggotanyasesuai Pedoman P2KP.

• AD/ART BKM telah dibahas dan disepakati

masyarakat secara partisipatif.• Legalisasi organisasi masyarakat warga

(pencatatan ke notaris)• Format BKM-1 hingga Format BKM-6 dan

lampirannya

g) Indikator Kinerja• Jumlah penduduk kelurahan yang memilih anggota

BKM dalam proses pemilihan tingkat akhir (tingkatkelurahan)

• Jumlah penduduk yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan FGD Institusi Masyarakat,pembahasan AD/ART dan pemilihan anggota BKMsejak tingkat RT atau RW hingga di tingkatkelurahan

• Jumlah organisasi masyarakat warga terbentukdan yang telah dilegalisasi dalam bentukpaguyuban atau perhimpunan atau perkumpulan

• Ketepatan dan kesesuaian pengisian FormatBKM-1 hingga Format BKM-6

• Jumlah wanita dan warga miskin yang menjadianggota BKM;

h) Langkah-langkah pengorganisasianmasyarakatLangkah-langkah pengorganisasian masyarakatdapat dilihat pada Tabel 3.5 Langkah-langkahPengorganisasian Masyarakat dan PembentukanBKM.

60 Pedoman Teknis

Dila

kuka

n se

rang

kaia

n FG

DIn

stitu

si M

asya

raka

t, de

ngan

mel

ibat

kan

mas

yara

kat

luas

, un

tuk

mer

umus

kan

kara

kter

istik

dan

ciri

orga

nisa

si m

asya

raka

t war

ga y

ang

bena

r-ben

ar m

ampu

mem

perju

angk

an s

uara

,ke

pent

inga

n da

n ke

butu

han

mas

yara

kat

mis

kin.

Pros

es p

enga

mat

an d

an p

enila

ian

bers

ama

terh

adap

keb

erad

aan

lem

baga

-lem

baga

yan

g ad

a (L

KMD

,BP

D, L

PM, L

SM d

ll).

Berd

asar

kan

peng

amat

an d

an p

enila

ian

ters

ebut

,Se

lanj

utny

a W

arga

mas

yara

kat

kelu

raha

n m

emut

uska

n un

tuk

mem

ampu

kan

& m

empe

rkua

tor

gani

sasi

yan

g ad

a at

aum

embe

ntuk

org

anis

asi b

aru

deng

anm

emili

h pi

mpi

nan

kole

ktif

seba

gai

"BKM

".

Laku

kan

pend

ekat

an k

epad

a pa

rato

koh

mas

yara

kat,

baik

for

mal

(mis

alny

a : L

urah

, ket

ua B

PD,

Kepa

la D

usun

, RT/

RW

), m

aupu

nin

form

al (

sepe

rti: p

emuk

a ag

ama,

pem

uda,

toko

h w

anita

, mas

yara

kat

Pra

KS/K

S1, g

uru,

der

maw

an).

Apab

ila k

eput

usan

mas

yara

kat

adal

ah m

embe

ntuk

bar

u BK

M,

mak

a ad

akan

per

tem

uan

bers

ama

selu

ruh

wak

il-w

akil

mas

yara

kat d

ari

RT/

RW

, kad

er, T

im P

emet

aan

Swad

aya,

toko

h m

asya

raka

t dan

pera

ngka

t kel

urah

an s

etem

pat

untu

k m

enyu

sun

pani

tiape

mbe

ntuk

an B

KM, m

enet

apka

nja

dwal

ser

ta m

ekan

ism

epe

mbe

ntuk

an B

KM

•M

asya

raka

t mem

aham

isu

bsta

nsi o

rgan

isas

im

asya

raka

t w

arga

, te

rmas

ukka

rakt

eris

tik,

ciri

dan

krite

riany

a

•Pe

ngis

ian

Form

at B

KM-1

Ada

n Fo

rmat

BKM

-1B,

seb

agai

sara

na p

rose

s pe

nila

ian

lem

baga

-lem

baga

yan

g ad

aol

eh m

asya

raka

t se

tem

pat.

•Pe

ngis

ian

Form

at B

KM-2

untu

k ke

putu

san

war

gate

ntan

g pe

mam

puan

ata

upe

mili

han

pim

pina

n ko

lekt

ifor

gani

sasi

bar

u se

baga

i BKM

•Pe

rang

kat p

emer

inta

h da

nto

koh

mas

yara

kat

form

alpa

ham

sub

stan

si "B

KM" d

anm

endu

kung

asp

irasi

ser

take

putu

san

war

ga te

ntan

gpe

mbe

ntuk

an a

tau

pem

ampu

-an

kel

emba

gaan

mas

yara

kat

•M

enye

paka

ti re

ncan

a ja

dwal

"pem

bent

ukan

BKM

" ata

u "p

e-m

ampu

an le

mba

ga y

ang

ada"

sesu

ai k

eput

usan

war

ga.

War

ga m

enye

paka

ti:•

Pani

tia p

embe

ntuk

an B

KM,

jum

lah

wak

il ut

usan

unt

ukm

asin

g-m

asin

g R

T/R

Wda

lam

rapa

t pem

bent

ukan

BKM

di t

ingk

at k

elur

ahan

•M

ekan

ism

e pe

mili

han

wak

ilut

usan

apa

kah

dim

ulai

dar

itin

gkat

RT

atau

RW

ata

ula

ngsu

ng d

i tin

gkat

kel

urah

an.

•Ja

dwal

keg

iata

n re

mbu

g m

a-sy

arak

at d

i tia

p R

T at

au R

Wgu

na m

emili

h w

akil

utus

anm

asin

g-m

asin

g, p

emba

hasa

ndr

aft A

D/A

RT

BKM

, dll.

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

Kade

rnM

asya

raka

tdi

fasi

litas

iol

eh T

imFa

silit

ator

Fasi

litat

orda

n Ka

der

Mas

y.

Kade

rm

asya

raka

tdi

fasi

litas

iol

eh T

imFa

silit

ator

Kade

rm

asya

raka

tdi

fasi

litas

iol

eh T

imFa

silit

ator

Fasi

litat

orda

n di

bant

uKa

der

Mas

yara

kat

•Be

ntuk

org

anis

asi m

asya

raka

t yan

g be

nar-

bena

rm

ence

rmin

kan

keda

ulat

an r

akya

t•

Krite

ria o

rgan

isas

i mas

yara

kat y

ang

dibu

tuhk

anm

asya

raka

t dan

coc

ok u

ntuk

men

anga

ni P

2KP

(inkl

usif,

par

tisip

atif,

aku

ntab

el,

aspi

ratif

&m

enga

kar)

•C

iri-c

iri, s

ifat d

an k

riter

ia le

mba

ga y

ang

sesu

aide

ngan

BKM

, khu

susn

ya y

ang

berk

aita

n de

ngan

:ke

luas

an p

ener

imaa

n m

asya

raka

t (ak

sept

able

),ap

akah

ber

tum

pu p

ada

mas

yara

kat a

tau

tidak

,pe

ngam

bila

n ke

putu

san

kole

ktif,

tran

spar

an,

dem

okra

tis,

akun

tabi

litas

, pa

rtisi

patif

dan

peni

laia

n be

rfung

si a

tau

tidak

nya

lem

baga

itu.

•Le

mba

ga y

ang

mem

enuh

i per

syar

atan

di a

tas

dapa

t difu

ngsi

kan

seba

gai B

KM.

Seba

likny

a bi

latid

ak, p

erlu

dib

entu

k le

mba

ga b

aru

atau

mem

ilih

lem

baga

lain

yan

g ad

a

•H

akek

at o

rgan

isas

i mas

yara

kat w

arga

•M

akna

stra

tegi

s ke

bera

daan

BKM

dal

am P

2KP.

•Pe

njel

asan

asp

irasi

mas

yara

kat p

ada

hasi

lpe

met

aan

swad

aya

men

gena

i kel

emba

gaan

mas

yara

kat

•R

enca

na T

inda

k “p

embe

ntuk

an b

km” a

tau

“pem

ampu

an le

mba

ga y

ang

ada

seba

gai b

km”,

sesu

ai k

eput

usan

mas

yara

kat.

1.Pe

njel

asan

pen

tingn

ya B

KM d

alam

hal

sbb

:a.

Mer

upak

an w

adah

bag

i mas

yara

kat d

alam

men

yam

paik

an p

enda

pat m

erek

ab.

Wad

ah m

empe

rjuan

gkan

kep

entin

gan

war

gam

iski

nc.

Peng

elol

aan

kebe

rlanj

utan

P2K

Pd.

Seba

gai p

rasy

arat

ters

alur

nya

dana

ban

tuan

P2KP

e.Ke

bers

amaa

n2. P

enje

lasa

n pr

insi

p da

nm

ekan

ism

e pe

mbe

ntuk

an B

KM

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat

Mas

yara

kat

Pera

ngka

tke

lura

han

dan

toko

h-to

koh

mas

yara

kat

Mas

yara

kat

dan

pera

ngka

tke

lura

han

Selu

ruh

loka

sike

lura

han

sasa

ran

Selu

ruh

loka

sike

lura

han

sasa

ran

Bala

iKe

lura

han

atau

tem

pat l

ain

Rua

ngpe

rtem

uan

yang

mem

adai

dan

netra

l di

kelu

raha

n itu

.

Rum

ah w

arga

,se

kola

h,la

pang

an,

mas

jid d

ante

mpa

t lai

nya

ng n

etra

l

Min

ggu

ke 1

-3bu

lan

ke-4

set

elah

fasi

litat

ordi

mob

ilisa

si a

tau

sete

lah

pela

ksan

aan

P2KP

di k

elur

ahan

ters

ebut

.

Bers

amaa

n dg

n FG

DIn

stitu

si M

asya

raka

t.Ka

ji pr

ofil

kele

mba

gaan

dar

iha

sil P

emet

aan

Swad

aya

bers

ama

mas

yara

kat

Akhi

r min

ggu

ke-3

bula

n ke

-4 s

etel

ahfa

silit

ator

dim

obili

sasi

Min

ggu

ke-4

bul

anke

-4

1 2 3 4

Tabe

l 3.5

Lan

gkah

-Lan

gkah

Pen

gorg

anis

asia

n M

asya

raka

t dan

Pem

bent

ukan

BK

M


Mas

yara

kat d

i tin

gkat

RT

atau

RW

men

gada

kan

perte

mua

n d

enga

nm

elib

atka

n se

gena

p ko

mpo

nen

mas

yara

kat u

ntuk

mem

ilih

wak

ilut

usan

mer

eka

dala

m ra

pat

pem

bent

ukan

BKM

di t

ingk

atke

lura

han.

Pes

erta

per

tem

uan

tingk

at R

T at

au R

W te

rseb

utdi

hara

pkan

dap

at m

embu

kake

sem

pata

n lu

as b

agi k

eter

libat

anpe

rem

puan

dan

mas

yara

kat

mis

kin.

Sela

njut

nya,

laku

kan

Rap

atPe

mbe

ntuk

an B

KM d

i tin

gkat

kelu

raha

n de

ngan

dih

adiri

sel

uruh

wak

il-w

akil

utus

an d

ari R

T at

au R

Wya

ng te

rpili

h, y

ang

seka

ligus

seba

gai p

eser

ta R

apat

. Jum

lah

pese

rta R

apat

pem

bent

ukan

dan

pem

iliha

n an

ggot

a BK

M d

i tin

gkat

kelu

raha

n m

inim

al s

ebes

ar 2

% d

ari

jum

lah

pend

uduk

dew

asa

dike

lura

han

ters

ebut

.

•Ke

sepa

kata

n kr

iteria

wak

ilut

usan

dar

i mas

ing-

mas

ing

RT/

RW

•Pe

mili

han

dan

pene

tapa

nw

akil

utus

an d

ari m

asin

g-m

asin

g R

T/R

W•

Aspi

rasi

dan

mas

ukan

terh

adap

dra

ft AD

/AR

T BK

M.

•Ke

sepa

kata

n kr

iteria

ang

gota

BKM

•Pe

mili

han

dan

pene

tapa

nan

ggot

a BK

M (F

orm

at B

KM-3

)•

Pene

tapa

n AD

/AR

T BK

M.

•Pe

mbe

ntuk

an N

ama

BKM

•Pe

nges

ahan

pen

guru

s ha

rian

BKM

& p

enge

lola

UPK

ole

hR

apat

Ang

gota

BKM

•H

asil

rapa

t pem

bent

ukan

ditu

angk

an d

alam

For

mat

BKM

-4 d

an L

ampi

ran

Form

atB

KM-4

ser

ta d

iser

ahka

n ke

fasi

litat

or

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

Fasi

litat

orda

n di

bant

uKa

der

Mas

yara

kat

BKM

, kad

erm

asya

raka

t &

Pani

tiape

mbe

ntuk

anBK

M

•FG

D/d

isku

si r

efle

ktif

tent

ang

Krite

ria P

emim

pin

yang

dib

utuh

kan

mas

yara

kat.

•Se

paka

ti kr

iteria

wak

il ut

usan

yan

g ak

andi

pilih

nya

deng

an b

erpe

dom

an p

ada

nila

i-nila

ike

man

usia

an d

an n

ilai-n

ilai k

emas

yara

kata

n.In

gatk

an b

ahw

a ni

lai-n

ilai t

erse

but d

apat

dim

iliki

baik

ole

h la

ki-la

ki m

aupu

n pe

rem

puan

, tua

ata

um

uda,

kay

a at

au m

iski

n, b

erpe

ndid

ikan

ata

utid

ak d

ll.•

Gun

akan

has

il pe

met

aan

swad

aya

beru

pa P

eta

dan

Prof

il R

elaw

an s

erta

SD

M d

ari R

T at

au R

Wbe

rsan

gkut

an s

ebag

ai b

ahan

refe

rens

im

asya

raka

t.•

Seca

ra r

ahas

ia, m

asya

raka

t men

ulis

kan

5-7

nam

a or

ang

yang

din

ilai p

alin

g m

emen

uhi k

riter

iaya

ng d

isep

akat

i.•

Laku

kan

perh

itung

an s

uara

dan

teta

pkan

daf

tar

suar

a te

rban

yak

hing

ga m

enca

pai k

uota

jum

lah

wak

il ut

usan

dar

i RT

atau

RW

ber

sang

kuta

n.H

asil

pem

iliha

n di

sera

hkan

ke

Pani

tia p

emili

han

dan

kade

r m

asya

raka

t.•

Perlu

diin

gat,

Pros

es p

emili

han

dila

kuka

n se

cara

lang

sung

, rah

asia

, ter

tulis

, juj

ur d

an p

artis

ipat

if.Ta

npa

ada

pros

es p

enca

lona

n at

au k

ampa

nye

dan

reka

yasa

dar

i sia

papu

n.•

Pem

baha

san

Dra

ft AD

/AR

T BK

M

•M

emba

has

krite

ria a

nggo

ta B

KM b

erda

sark

anni

lai-n

ilai k

eman

usia

an d

an k

emas

yara

kata

n.G

unak

an P

eta,

Pro

fil R

elaw

an, S

DM

, mau

pun

krite

ria y

ang

diru

mus

kan

di R

T/R

W s

ebag

aire

fere

nsi.

•Pe

mili

han

angg

ota-

angg

ota

BKM

dila

kuka

nse

cara

lang

sung

, rah

asia

, ter

tulis

, juj

ur d

anpa

rtisi

patif

. Tan

pa a

da p

enca

lona

n di

ri at

aupu

nka

mpa

nye

dan

reka

yasa

dar

i pih

ak m

anap

un.

•H

anya

wak

il-w

akil

utus

an R

T at

au R

W y

ang

tela

h di

pilih

mas

yara

kat y

ang

mem

iliki

hak

sua

raD

alam

hal

ini p

eser

ta ra

pat m

enul

iska

n be

bera

pana

ma

yang

dip

ilihn

ya (d

ianj

urka

n 5-

7 na

ma)

yan

gdi

angg

ap m

emen

uhi k

riter

ia y

ang

dise

paka

tibe

rsam

a.•

Nam

a-na

ma

yang

mem

pero

leh

suar

a te

rban

yak

hing

ga m

enca

pai j

umla

h an

ggot

a BK

M y

ang

dise

paka

ti, d

iteta

pkan

seb

agai

ang

gota

BKM

di

kelu

raha

n be

rsan

gkut

an. J

umla

h an

ggot

a BK

Mha

rus

ganj

il un

tuk

mem

udah

kan

peng

ambi

lan

kepu

tusa

n.

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat,

pera

ngka

t RT

atau

RW

dan

Pani

tiaPe

mbe

ntuk

anBK

M

Wak

il-w

akil

utus

an d

ari R

T/R

W y

ang

terp

ilih.

Keha

dira

n pi

hak-

piha

k la

in d

i lua

rw

akil

utus

an te

r-se

but p

ada

Ra-

pat P

embe

ntuk

anBK

M h

anya

seba

gai p

enin

jau

dan

mer

eka

tak

puny

a ha

k su

ara

Rum

ah w

arga

,se

kola

h,m

asjid

dan

tem

pat l

ain

yang

net

ral

Min

ggu

ke-1

s/d

min

ggu

ke-2

bul

anke

-5 s

etel

ah ra

pat

pene

tapa

n ja

dwal

dan

mek

anis

me

pem

iliha

n di

ata

s

Min

ggu

ke-3

bul

anke

-5, s

etel

ah p

rose

spe

mili

han

wak

ilut

usan

rapa

tpe

mbe

ntuk

an B

KM d

ise

mua

RT

atau

RW

tela

h te

rlaks

ana

5 6

Lanj

utan

Tab

el 3

.5 L

angk

ah-L

angk

ah P

engo

rgan

isas

ian

Mas

yara

kat d

an P

embe

ntuk

an B

KM

62 Pedoman Teknis

Peny

ebar

luas

an h

asil-

hasi

lke

putu

san

rapa

t pem

bent

ukan

BKM

kepa

da s

elur

uh la

pisa

n m

asya

raka

tda

n pi

hak

terk

ait l

ainn

ya

Dal

am h

al m

asya

raka

t set

empa

tm

emut

uska

n un

tuk

mem

fung

sika

nda

n m

emam

puka

n le

mba

ga y

ang

tela

h ad

a se

baga

i BKM

, fas

ilita

tor

serta

kad

er m

asya

raka

t aka

nm

emfa

silit

asi m

asya

raka

t un

tuk

men

empu

h la

ngka

h 5

hing

gala

ngka

h 7

di a

tas,

den

gan

foku

spa

da re

stru

ktur

isas

i kea

nggo

taan

,ke

lem

baga

an d

an o

rgan

isas

i aga

rse

suai

den

gan

krite

ria B

KM d

alam

P2KP

Unt

uk m

enila

i BKM

yan

g te

rben

tuk

apak

ah m

empu

nyai

pot

ensi

unt

ukbe

rkem

bang

ata

u tid

ak, l

akuk

anpe

nila

ian

sete

lah

BKM

terb

entu

kda

n se

cara

rutin

set

iap

3 bu

lan

seka

li

•M

embe

ri m

asya

raka

tke

lura

han

men

yam

paik

ansa

ran

dan

mas

ukan

terh

adap

kepu

tusa

n te

rseb

ut.

•M

enye

mpu

rnak

an h

asil-

hasi

lR

apat

pem

bent

ukan

BKM

,be

rdas

arka

n m

asuk

an d

ansa

ran

mas

yara

kat

yang

dite

rima

•Ke

angg

otaa

n, s

trukt

ur,

orga

nisa

si, p

eran

dan

fung

sile

mba

ga y

ang

ada

dapa

tm

emen

uhi k

riter

ia s

ebag

aiBK

M P

2KP

•Pe

nila

ian

BKM

den

gan

sara

nM

odel

Pen

ilaia

n Fo

rmat

BKM

-5A

dan

For

mat

BKM

-5B

•H

asil

peni

laia

n di

tuan

gkan

di

Form

at B

KM-6

.

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

BKM

, kad

erm

asya

raka

tda

n Pa

nitia

pem

bent

ukan

BKM

Fasi

litat

orda

n Ka

der

Fasi

litat

orda

n Ka

der

•H

asil

perh

itung

an s

uara

pem

iliha

n an

ggot

a BK

Mtk

t Kel

urah

an d

ituan

gkan

dal

am F

orm

at B

KM-3

.•

Angg

ota-

angg

ota

BKM

kem

udia

n m

enga

daka

nR

apat

Ang

gota

unt

uk P

emili

han

Peng

urus

BKM

dan

Peng

elol

a U

PK, d

enga

n ke

tent

uan

dan

mek

anis

me

yang

sam

a; la

ngsu

ng, r

ahas

ia, t

anpa

penc

alon

an d

an k

ampa

nye

•Kh

usus

unt

uk p

enge

lola

UPK

, sel

ain

dapa

tdi

perc

aya,

juga

har

us o

rang

yan

g pr

ofes

iona

lat

au s

etid

akny

a di

angg

ap m

ampu

men

gelo

lake

uang

an d

an p

embu

kuan

.•

Has

il pe

mili

han

disa

mpa

ikan

ke

selu

ruh

pese

rtaR

apat

Pem

bent

ukan

BKM

pad

a sa

at it

u pu

la.

•D

afta

r Nam

a An

ggot

a BK

M te

rpili

h•

Daf

tar N

ama

Peng

urus

Har

ian

BKM

dan

UPK

•AD

/AR

T BK

M

•Ap

akah

ang

gota

-ang

gota

dar

i lem

baga

ters

ebut

tela

h di

pilih

mel

alui

pro

ses

yang

dem

okra

tis,

parti

sipa

tif, a

kunt

abel

dan

inkl

usif

atau

kah

haru

sdi

pilih

ula

ng s

esua

i ket

entu

an P

2KP

•Ap

akah

stru

ktur

lem

baga

ters

ebut

har

us d

irevi

sise

rta d

imod

ifika

si•

Apak

ah A

D/A

RT

lem

baga

ters

ebut

tela

hm

emen

uhi c

iri d

an k

arak

teris

tik o

rgan

isas

im

asya

raka

t war

ga d

alam

P2K

P, d

ll

•Ki

nerja

BKM

•Ki

nerja

Ang

gota

BKM

•Ki

nerja

UPK

dan

Pen

gelo

lany

a, d

ll

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat

Mas

yara

kat

Mas

yara

kat

Kelu

raha

nsa

sara

n

Selu

ruh

loka

sike

lura

han

sasa

ran

Kelu

raha

nsa

sara

n

Min

ggu

ke-4

,m

aksi

mal

3 h

ari

sete

lah

rapa

tpe

mbe

ntuk

an B

KM.

Pad

a sa

atm

asya

raka

tm

emut

uska

n un

tuk

mem

ampu

kan

lem

baga

yan

g ad

ase

baga

i BKM

Sete

lah

BKM

terb

entu

k da

nse

teru

snya

sec

ara

rutin

sel

ama

tiga

bula

n se

kali

7 8 9

Lanj

utan

Tab

el 3

.5 L

angk

ah-L

angk

ah P

engo

rgan

isas

ian

Mas

yara

kat d

an P

embe

ntuk

an B

KM


Format BKM-1AREKAPITULASI PENILAIAN KELAYAKAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA

Sumber Nilai

Tokoh Masyarakat

Anggota Masyarakat

Fasilitator

Total Nilai

Nilai Akhir 2 *)

No

1

2

3

Nilai Akhir

*) Rumus penghitungannya adalah "nilai akhir 2 = total nilai/3"

Format BKM-1BPENILAIAN KELAYAKAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA

No. Aspek yang Dinilai

Proses Pembentukan

Tujuan lembaga

Legitimasi dan prospekkeberlanjutan (Sustainability)

Pola kepemimpinan

Kriteria pemimpin

Pola pengambilan keputusan

Posisi lembaga

Kriteria Derajat PencapaianKriteria

Proses pembentukan ditentukan oleh wargasecara partisipatif dan demokratik berdasarkankebutuhan warga.

Tujuan dirumuskan serta disepakati bersamaoleh warga masyarakat.sebelum pembentukanlembaga

Legitimasi oleh warga masyarakat. Legalisasihanya bersifat mengukuhan terhadapkesepakatan warga. Lembaga hanya dapatdibubarkan oleh warga yang tergabungan dalamhimpunan warga, dan tidak oleh peraturan atausurat keputusan pemerintah maupun pihaklainnya.

Bersifat pimpinan kolektif dan dipilih langsungoleh masyarakat.

Perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dankemasyarakatan

Keputusan diambil secara kolektif atas dasarmusyawarah atau suara terbanyak, bilamenyangkut kepentingan orang banyak makadilakukan secara partisipatif dengen melibatkansemua pihak yang terkait.

Di luar lembaga pemerintah, militer, agama,pekerjaan dan keluarga

JumlahNilai Akhir 1 *)

1

2

3

4

5

6

7

*) Rumus penghitungan nilai akhir 1 adalah "jumlah total / 7 "

64 Pedoman Teknis

Penjelasan pengisian penilaian kelayakan lembaga masyarakat lokal yang ada

Format BKM-1A dan Format BKM-1B adalah alat untuk menilai apakah lembaga lokal yang telah ada layakmenjalankan peran dan fungsi sebagai BKM dalam P2KP.

Langkah-langkah pengisian Format BKM-1A dan Format BKM-1B adalah:1. Tentukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini :

a. Tokoh masyarakatb. Anggota masyarakat/anggota kelompok Diskusi Terarah warga masyarakatc. Fasilitator(Setiap sumber dapat terdiri atas beberapa orang)

2. Penilaian dari sumber individual dilakukan dengan menggunakan metode wawancara individual; sedangkanpenilaian dari sumber kelompok (warga masyarakat) dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompokterarah (focussed group discussion).

3. Diskusikan sebagaimana yang tercantum dalam Format BKM-1B. Petunjuk penilaiannya adalah :

a. 1 = buruk sekali : sangat bertolak belakang dengan kriteria yang diharapkanb. 2 = buruk : masih jauh dari kriteria yang diharapkanc. 3 = cukup : hanya sebagian yang memenuhi kriteria yang diharapkand. 4 = baik : hampir memenuhi atau mendekati kriteria yang diharapkane. 5 = baik sekali : sepenuhnya memenuhi kriteria yang diharapkan

4. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai.

5. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 7 aspek tadi dan masukkan angka jumlah ini ke dalam kolomjumlah. Selanjutnya, bagi angka jumlah ini dengan 7, lalu masukkan hasilnya ke kolom Nilai Akhir 1.

6. Masukkan Nilai Akhir 1 dari masing-masing sumber penilaian (ada 3 sumber penilaian; lihat Langkah 1diatas), ke dalam Format BKM-1A.

7. Nilai Akhir 2 diperoleh dari Total Nilai dari tiap sumber informasi dibagi tiga.

8. Lembaga yang memenuhi kriteria sebagaimana tertera dalam Format BKM 1B dan dapat menjalankanperan BKM adalah lembaga yang memiliki Nilai Akhir 2 minimal 3.



Berdasarkan hasil penilaian bersama, untuk kepentingan pembentukan BKM di Kelurahan ................,ditetapkan bahwa *) :

1) Lembaga yang bernama ……………………… ……………………… ………………………dinyatakan layak dan dapat difungsikan sebagai BKM P2KP terhitung mulai saat ditandatanganinyaBerita Acara ini. Pengaturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan peran danfungsi BKM, restrukturisasi ataupun penyesuaian lainnya pada lembaga ini merupakan tanggungjawab bersama antara pengurus lembaga, calon-calon anggota BKM, perangkat kelurahan, wakilatau utusan masyarakat RT/RW dan Kader Masyarakat, dengan difasilitasi oleh Fasilitator/KMW.

atau

2) Lembaga-lembaga yang ada di Desa/kelurahan tidak dapat difungsikan sebagai BKM P2KP. Karenaitu, perlu dibentuk lembaga baru untuk keperluan pembentukan BKM ini.

*) Pilih salah satu


Tanggal ………………………..

……………………….. ……………………….. .……….………………..Ketua Lembaga Kader Masyarakat KMW

……………………….. ……………………….. .……….………………..Masyarakat Team Fasilitator Kecamatan Masyarakat

Catatan : Ketua Lembaga ikut menandatangani bila pilihan yang ada adalah butir 1.

Format BKM-2BERITA ACARA PENILAIAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA

66 Pedoman Teknis



Tanggal ………………………..

……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator Panitia Pembentukan BKM Pimpinan Pertemuan

……………………….. ……………………….. .……….………………..Perwakilan Peserta Perwakilan Peserta Perwakilan Peserta

*) Jumlah anggota BKM harus ganjil, disarankan minimal 11 orang dan maksimal 17 orang.

Format BKM-3HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BKM

DAFTAR PERAIH SUARA TERBANYAKPEMILIHAN CALON ANGGOTA BKM

PERIODE TAHUN ..............................

NamaNo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

PerolehanJumlah SuaraAlamat

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta perlu dilengkapi dengan uraian deskriptif



Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pembentukan BKM yang dihadiri oleh……...orang, bersama ini ditetapkan pembentukan BKM ..........................................., pada hari ..................tanggal .................... pukul .........................

Rapat pembentukan BKM juga telah membahas dan mengesahkan keputusan-keputusan sebagaiberikut:1. Daftar Nama Anggota BKM untuk masa jabatan tahun .........................2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM ............................3. Manajer Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk masa jabatan tahun ............ s.d. ............

Beserta berita acara ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan,Daftar peraihan suara untuk anggota BKM dan Pengelola UPK.

Demikian berita acara ini dibuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing

Tanggal ………………………..

……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator Panitia Pembentukan BKM Pimpinan Pertemuan

……………………….. ……………………….. .……….………………..Perwakilan Peserta Perwakilan Peserta Perwakilan Peserta

Format BKM-4BERITA ACARA PEMBENTUKAN BKM

68 Pedoman Teknis



Tanggal ………………………..

……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator Panitia Pembentukan BKM Pimpinan Rapat Anggota

……………………….. ……………………….. .……….………………..Peserta Rapat Peserta Rapat Peserta Rapat

Lampiran Format BKM-4DAFTAR PENGELOLA UPK

DAFTAR PENGELOLA UPKDESA/KELURAHAN ...........................................

PERIODE TAHUN ........................................

Uraian Nama Alamat Jenis Kelamin PekerjaanJabatan

Pengelola UPK


Format BKM-5 AREKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BKM

Sumber Nilai

Unsur Tokoh MasyarakatUnsur Anggota Masyarakat Miskin (KSM)Unsur BKMUnsur Aparat Kelurahan

Total Nilai Akhir ANilai Akhir B*)

No

1234

Nilai Akhir

*) Nilai Akhir B = Total Nilai Akhir A dibagi 4

70 Pedoman Teknis

No.Aspek yangDinilai

Demokrasi

Partisipasi

Transparansi

Kinerja yang Diharapkan

1

2

3

• Keputusan BKM diambil melalui Rapat anggotaBKM, dimana tiap anggota BKM mempunyaisuara yang sama dalam proses pengambilankeputusan. (3)

• Dalam setiap kegiatan, maupun kebijakan dankeputusan yang dilakukan, tidak terdapatpembedaan terhadap suku, agama, kelompokmaupun pria/ wanita. (2)

• Proses pembentukan dan pemilihan anggotaBKM melibatkan seluruh warga/ elemenmasyarakat kelurahan. (2)

• Masyarakat merasa puas dan terwakilidengan anggota BKM yang terpilih. (1)

• Terdapat kontrol masyarakat terhadap hasildan mekanisme kerja BKM. (1)

• Masyarakat dan KSM aktif berkonsultasidengan para anggota/pengurus BKM, baikdalam hal penyiapan proposal pengembanganusaha KSM maupun kegiatan lainnya. (1)

• Secara rutin dan berlanjut BKMmengumumkan laporan kegiatan BKM yangberupa a.l. daftar nama KSM dan jumlah danayang diterima KSM, jumlah pinjaman berikutstatus pembayaran cicilan pinjaman; daftarnama KSM untuk PSD, jenis sarana yangdibangun, termasuk besarnya pendanaan;aset BKM dan akumulasi besarnya perolehanbunga yang diperoleh dan overhead costBKM; di 5 (lima) tempat terbuka dan strategisdi wilayah Kelurahan. (2)

• Terdapat unit pengaduan dan penyelesaiankonflik di BKM, yang secara rutin memantaudan menindaklanjuti permasalahan yangterjadi di lapangan. (1)

• Upaya sosialisasi yang terus berlanjutkepada seluruh warga tentang fungsi danmekanisme kerja BKM, sehingga terdapatpemahaman warga kelurahan dan kontrolmasyarakat tentang fungsi dan mekanismekerja BKM. (1)

• Sebagian besar warga kelurahan sasaranmengetahui keberadaan, mengenalanggota/pengurus, serta paham fungsi danmekanisme kerja BKM. (1)

Derajat Pen-capaian Kriteria Bobot Nilai Permasa-

lahan danSaran

15

10

20

0 s/d 5

Format BKM-5 BEVALUASI KINERJA BKM

Nama BKM : ................................. Diisi oleh : (Unsur Penilai)Kelurahan/Desa : ................................. Tanggal : __________Kecamatan : .................................Kab./Kota : .................................

*) Nilai Akhir A = Jumlah nilai dari masing-masing aspek yang dinilai

Nilai dari masing-masing Aspek Yang Dinilai = Angka Derajat Pencapaian Kinerja (1 - 5) dibagi 5 dikalikan bobot aspek yang

dinilai



Akuntabilitas

Desentralisasi

Keadilan

Kesederhanaan& Kesukarelaan


4

5

6

7

• Ada pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan yang baik, ditunjukkan denganadanya sistem pembukuan dan pelaporanUPK tentang administrasi dan keuangan BKM,yang baik dan memenuhi prinsipakuntansi.(0,5)

• Melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)bersama warga masyarakat. (1)

• BKM secara sukarela mengauditkan diri ataspertanggungjawabannya dalam pengelolaanadministrasi dan keuangan bantuan P2KPkepada Akuntan Publik, atau pihak lain yangmempunyai kompetensi secara substansialdengan pengesahan oleh Akuntan Publik. (1)

• BKM mempunyai bentuk kelembagaan dankeorganisasian yang diatur dalam AD/ARTBKM yang secara optimal akan mampumengakomodasikan visi dan misi P2KPsebagai lembaga komunitas yang secaraberkelanjutan akan menyelesaikan berbagaipersoalan kemiskinan masyarakat. (0,5)

• BKM memberikan pelayanan yang baikkepada masyarakat dalam konteks:penyiapan calon penerima bantuan/ kelompoksasaran; pembentukan KSM; penyiapanusulan KSM; pembinaan KSM dan usahanya.(0,5)

• Warga kelurahan sasaran merasa puasterhadap kinerja BKM, serta merasa yakinbahwa BKM dapat terus berlanjut sebagaiorganisasi masyarakat warga yangberorientasi pada pemecahan persoalankemiskinan masyarakat di kelurahan tersebut.(0,5)

• BKM bertanggungjawab kepada rembugwarga masyarakat tingkat kelurahan (1)

• Fungsi BKM lebih sebagai forum pengambilkeputusan dan kebijakan melaluimusyawarah anggota, dan sebagaipelaksana dilakukan oleh UPK atau UnitPelaksana lainnya yang dibentuk. (3)

• BKM sebagai lembaga komunitas yangdibentuk oleh dan untuk kepentinganmasyarakat, dapat bertindak independenuntuk kepentingan orang miskin di wilayahkelurahan tersebut. (2)

• Dalam pengambilan keputusan BKM, prioritaslebih ditujukan untuk usulan kegiatan KSMyang lebih bermanfaat bagi kelompokmiskin.(3)

• Masyarakat/warga merasa bahwa dalampengambilan keputusannya BKM telahbertindak obyektif dan tidak pilih kasih.(2)

• Dalam menjalankan operasionalnya,dirasakan oleh warga bahwa anggota BKMberlaku sederhana. Hal ini dapat dilihat antaralain melalui jumlah penggunaan dana BOPyang wajar untuk biaya operasionalnyaBKM.(1)

• Anggota BKM bekerja atas dasar sukarela,dalam arti tidak bermotivasi menjadi anggotaBKM agar mendapatkan penghasilan.(4)

Bobot Nilai Permasa-lahan dan

Saran

lanjutan evaluasi kinerja BKM

20

10

15

10

Nilai Akhir A*) 100

Derajat Pen-capaian Kriteria

0 s/d 5

72 Pedoman Teknis

Penjelasan Pengisian Evaluasi Kelayakan BKM

Format BKM-5 A dan Format BKM-5 B adalah alat untuk menilai apakah BKM dalam melaksanakan fungsi danmekanisme kerjanya sudah sesuai dengan harapan atau masih perlu dilakukan perbaikan.

Adapun langkah-langkah pengisian Format BKM-5 dan lampirannya, adalah:1. Tentukan dan/atau bentuklah sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian, misal: (a) Unsur

Tokoh Masyarakat (termasuk didalamnya RT, RW), (b) Unsur anggota masyarakat miskin yang belum atau sudahmendapat bantuan P2KP, (c) Unsur rembug warga, dan (d) Unsur aparat kelurahan.

2. Penilaian dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat melalui diskusi kelompok terarah (FGD) oleh anggotamasing-masing unsur, dengan difasilitasi oleh faskel.

3. Diskusikan dan tentukan derajat pencapaian kinerja masing-masing aspek yang dinilai sebagaimana yangtercantum dalam Format BKM-5 B. Petunjuk penilaiannya adalah:• 1 = buruk : sangat bertolak belakang dengan kinerja yang diharapkan• 2 = kurang : masih jauh dari kinerja yang diharapkan• 3 = cukup : telah menjurus pada kinerja yang diharapkan• 4 = baik : mendekati/ hampir sesuai dengan kinerja yang diharapkan• 5 = baik sekali : sesuai dengan kinerja yang diharapkan

4. Untuk menghindari bias penilaian karena adanya dominasi salah seorang, atau ada rasa sungkan untuk berbedapendapat dalam menetapkan derajat pencapaian kinerja BKM, disarankan agar masing-masing anggota unsurpenilai melakukan penilaian dan kemudian dengan difasilitasi faskel dilakukan rata-rata penilaian, yang merupakankonsolidasi hasil penilaian unsur penilai.

5. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkanpencapaian BKM sampai saat ini terhadap beberapa poin yang terdapat dalam kolom "kinerja yang diharapkan"sesuai dengan masing-masing "aspek yang dinilai" dan dilakukan penggabungan dalam kolom "derajatpencapaian kinerja" dengan penilaian antara 1 - 5, sebagaimana poin 3.

6. Tentukan nilai dari setiap aspek yang dinilai, dengan rumus = derajat pencapaian kinerja (1 - 5) dibagai 5 (lima)dikali bobot dari masing-masing aspek yang dinilai.

7. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 7 aspek yang dinilai, dan masukkan angka jumlah ini kedalamkolom Nilai Akhir A.

8. Masukkan Nilai Akhir A dari masing-masing unsur penilai (ada 4 unsur penilai; lihat langkah 1 diatas), kedalamFormat BKM-5 A

9. Nilai Akhir B, (yang merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian masing-masing unsur penilai) diperoleh dariTotal Nilai Akhir A dibagi 4.

10. Hasil evaluasi kinerja BKM, dapat dikelompokkan dalam kategori:a. BKM yang mempunyai Nilai Akhir B < 60 masuk dalam kategori "Kurang" dan perlu pembinaan yang intensif

(khusus);b. BKM dengan Nilai Ahir B antara 60 - 80 masuk dalam kategori "Cukup" tapi masih membutuhkan pembinaan

rutin;c. BKM dengan nilai akhir B > 80, masuk dalam kategori "Baik" dan perlu dijaga kinerjanya melalui pembinaan

yang sifatnya konsultatif.11. Hasil penilaian langsung dikonfirmasikan ke BKM yang bersangkutan, perangkat kelurahan dan masyarakat

setempat sebagai masukan bagi proses pembinaan selanjutnya guna mencapai kemandirian BKM dan hasilnyadicatat dalam berita acara Format BKM 6.

12. Penilaian dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali, sampai dengan masa penugasan KMW/Faskel selesai, danselanjutnya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat difasilitasi kader masyarakat.



Berdasarkan pengamatan, penilaian, dan pembahasan bersama antara perangkat desa/kelurahan,tokoh masyarakat serta masyarakat mengenai hasil kerja BKM selama periode 3 bulan pertama/3bulan kedua/3 bulan berjalan sebelumnya**).

Disepakati bahwa: **)

• BKM yang terbentuk telah berjalan sebagaimana diharapkan dan karena itu, dapat dimanfaatkanuntuk kepentingan P2KP.

• BKM yang terbentuk tidak optimal berfungsi dan karena itu, perlu diperbaiki kinerjanya.• BKM yang terbentuk tidak dapat difungsikan untuk kepentingan P2KP.

**) Pilih salah satu

Untuk itu akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan P2KP.

*) Bentuk dan tampilan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif.

Tanggal ………………………..

……………………….. ……………………….. .……….………………..KMW Perwakilan Rembug warga Fasilitator

..............……….………………..Perwakilan Masyarakat Miskin

Tembusan kepada:PJOK .......................................

Format BKM-6BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KINERJA BKM

74 Pedoman Teknis

3.3.5 Perencanaan Partisipatif (PP)a) Pengertian

Perencanaan Partisipatif adalah suatu tata caraperencanaan yang komprehensif dengan melibatkanberbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).Dalam praktek, perencanaan partisipatif ini merupakanserangkaian kegiatan pertemuan atau rembug wargayang intensif yang dilakukan oleh masyarakat untukmenghasilkan rencana pembangunan. Untuk P2KPini berarti rencana penanggulangan kemiskinan atauprogram penangulangan kemiskinan (Pronangkis)atau juga sering disebut "community developmentplan" berdasarkan hasil Pemetaan Swadaya, yaknipenilaian kebutuhan dan persoalan nyata yangdihadapi masyarakat.

Perencanaan Partisipatif (Participatory Planning)ini dilakukan sebagai alat pembelajaran masyarakatagar lebih mampu dalam menganalisis keadaansendiri, mengidentifikasi potensi, merumuskankebutuhan nyatanya, dan menyepakati rencanakegiatan untuk memperbaiki kondisi mereka.

b) Ketentuan DasarPerencanaan partisipatif ini merupakan satu

rangkaian dengan pemetaan swadaya sehingga dalammelakukan perencanaan partisipatif harus jugamemperhitungkan/ memperhatikan hal-hal sebagaiberikut :• Melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pihak-

pihak yang terkait dan berkepentingan• Mengakomodasi berbagai kepentingan dan agenda

yang berbeda.• Mengakomodasi keterbatasan tiap unsur

masyarakat dan perbedaan komitmen• Menetapkan visi dan misi kelurahan/desa sebagai

kesatuan arah dan alat pemersatu berbagaikepentingan dan agenda

• Ditetapkan batasan/cakupan kerja perencanaanyang realistis

• Tetap menjaga momentum agar partisipasimasyarakat dapat tetap digalang

• Fleksibel dalam tata cara pelaksanaan• Menghargai budaya dan kearifan setempat• Berangkat dari potensi masyarakat sendiri

(keswadayaan)• Menggunakan sumberdaya luar secara bijaksana

dan hemat, termasuk dalam pemanfaatan tenagaahli dan dana

• Dapat dibangun kelompok inti yang menjadi mo-tor perencanaan itu sendiri terdiri dari KaderMasyarakat dan Tim Pemetaan Swadaya

• Dilakukan secara dinamis dan interaktif melaluiserangkaian lokakarya dan kerja kelompok inti.Semua hal tersebut dilakukan dengan tetap

menjunjung tinggi nilai-nilai P2KP, yaitu dapatdipercaya, ikhlas, kejujuran, keadilan, kesetaraan,kebersamaan dalam keberagaman

Dengan demikian, masyarakat di kelurahansasaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatanP2KP maupun penanggulangan kemiskinan, tidaksekedar didasarkan pada "daftar keinginan"sekelompok atau pihak tertentu, melainkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata seluruh lapisanmasyarakat serta dengan strategi jelas dan terarah.

c) TujuanPerencanaan partisipatif ini memiliki tujuan ganda

sebagai berikut:• Masyarakat bersama-sama belajar merumuskan

dan memutuskan langkah-langkah pembangunanyang perlu dilakukan untuk membangunkomunitas mereka dan khususnya menanggulangikemiskinan yang masih dialami oleh sebagianbesar warga (pemberdayaan).

• Menghasilkan suatu rencana pembangunan yangkomprehensif yang merupakan hasil kesepakatanbersama

d) PenanggungjawabPenanggungjawab pelaksanaan perencanaanpartisipatif untuk menyusun Pronangkis adalahBKM dengan dibantu oleh Kader Masyarakat danTim Pemetaan Swadaya serta difasilitasi oleh TimFasilitator.

e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan perencanaan partisipatif hanya dapat

dilakukan setelah ada hasil dari Pemetaan Swadayadan BKM di kelurahan yang bersangkutan telahterbentuk. Selanjutnya, evaluasi dan penyempurnaanserta penyusunan rencana tahunan melaluiperencanaan partisipatif sekurang-kurangnyadilaksanakan satu tahun sekali.

f) KeluaranKeluaran yang diharapkan dari proses perencanaan

partisipatif adalah :• Visi dan misi masyarakat dalam penanggulangan

kemiskinan di wilayah masing-masing• Program jangka menengah penanggulangan

kemiskinan (PJM Pronangkis) untuk 3 tahun• Rencana tahunan penangulangan kemiskinan

(Renta Pronangkis) untuk tahun pertama

g) Langkah-langkahLangkah-langkah pelaksanaan kegiatanperencanaan partisipatif dapat dilihat pada Tabel3.6 Langkah-langkah Kegiatan PerencanaanPartisipatif.

Apapun jenis klasifikasi kegiatan yang diusulkanmasyarakat, harus senantiasa diiringi dengan kontribusikeswadayaan masyarakat, sebagai wujud komitmenmereka untuk membangun pondasi kemandiriannya.


Ketu

a R

T/R

W d

an w

arga

mas

yara

kat s

asar

an d

i tin

gkat

RT/

RW

, tel

ah m

ener

ima

hasi

lpe

met

aan

swad

aya

dari

BKM

,be

rupa

daf

tar

prio

ritas

mas

alah

,po

tens

i dan

keb

utuh

an m

asya

raka

ttin

gkat

Des

a/Ke

lura

han.

Sebe

lum

pel

aksa

naan

per

enca

naan

parti

sipa

tif,

kade

r-ka

der

mas

ya-

raka

t dan

BKM

men

giku

ti se

rang

-ka

ian

pela

tihan

das

ar d

alam

hal

:•

Pela

tihan

das

ar (s

iklu

s P2

KP)

•M

anaj

emen

dan

Org

anis

asi

nonp

rofit

(in

stitu

si m

asya

raka

t)•

Pere

ncan

aan

Parti

sipa

tif

Rem

bug-

rem

bug

war

ga d

i tia

p R

Tat

au R

W u

ntuk

mem

baha

s da

nm

enye

paka

ti vi

si,

mis

i dan

gaga

san-

gaga

san

serta

asp

irasi

yang

aka

n di

sam

paik

an p

ada

loka

kary

a pe

renc

anaa

n tin

gkat

kelu

raha

n. P

ada

rem

bug

war

gate

rseb

ut d

ihar

apka

n pe

ran

serta

dan

kete

rliba

tan

optim

al d

ari

pere

mpu

an s

erta

kel

ompo

km

asya

raka

t re

ntan

set

empa

t.

Selu

ruh

hasi

l rem

bug-

rem

bug

war

gatin

gkat

RT

atau

RW

dire

kap

oleh

kade

r m

asya

raka

t dan

Tim

Pem

etaa

n Sw

aday

a un

tuk

sela

njut

nya

dise

rahk

an k

e BK

Mde

ngan

tem

busa

n ke

Lur

ah.

•M

engi

nven

taris

asi g

agas

an-

gaga

san

yang

dia

spira

sika

nm

asya

raka

t seb

agai

res

pon

terh

adap

has

il pr

iorit

asm

asal

ah, k

ebut

uhan

dan

pote

nsi y

ang

tela

h di

sepa

kati

ters

ebut

.

•Pe

ngua

tan

kapa

sita

s ka

der

dan

BKM

.•

Kade

r dan

BKM

men

guas

aite

knik

-tekn

ik p

eren

cana

anpa

rtisi

patif

•M

asya

raka

t RT

atau

RW

men

yepa

kati

Pron

angk

isse

tem

pat b

erda

sark

an h

asil

pem

etaa

n sw

aday

a di

RT

atau

RW

-nya

•M

asya

raka

t RT

atau

RW

sete

mpa

t da

pat

men

yepa

kati

gaga

san

atau

asp

irasi

dan

usul

an k

egia

tan

pena

nggu

-la

ngan

kem

iski

nan

yang

aka

ndi

usul

kan

untu

k di

baha

s pa

dalo

kaka

rya

pere

ncan

aan

Pro-

nang

kis

tingk

at k

elur

ahan

.

Aspi

rasi

dan

usu

lan

mas

yara

kat d

apat

dip

elaj

ari o

leh

BKM

dan

per

angk

at k

elur

ahan

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

BKM

dan

kade

r

KMW

dan

Trai

ning

Prov

ider

BKM

dan

kade

rm

asya

raka

t,di

fasi

litas

iTi

m f

asili

tato

r

Kade

rM

asya

raka

tda

n TP

S

•Pe

nyeb

arlu

asan

Daf

tar

prio

ritas

Mas

alah

,Po

tens

i dan

Keb

utuh

an M

asya

raka

t ber

dasa

rkan

hasi

l pem

etaa

n sw

aday

a tin

gkat

kel

urah

an

•Ko

nsep

das

ar d

an s

iklu

s pr

oyek

P2K

P•

Inst

itusi

Mas

yara

kat

•Pr

insi

p, M

etod

e da

n Te

knik

-tekn

ik P

eren

cana

anpa

rtisi

patif

•Vi

si d

an m

isi m

asya

raka

t kel

urah

an s

ecar

aum

um d

an k

aita

nnya

den

gan

kem

iski

nan•

Gag

asan

keg

iata

n ya

ng d

apat

dita

ngan

im

asya

raka

t se

tem

pat

(RT/

RW

) se

cara

sw

aday

a.•

Gag

asan

keg

iata

n w

arga

yan

g di

usul

kan

untu

kdi

baha

s pa

da lo

kaka

rya

pere

ncan

aan

Pron

angk

istin

gkat

Kel

urah

an•

Pene

tapa

n ut

usan

war

ga s

etem

pat s

ebag

ai c

alon

utus

an p

eser

ta lo

kaka

rya

pere

ncan

aan

tingk

atke

lura

han

(Jum

lah

mas

ing-

mas

ing

utus

an R

T/R

W d

iteta

pkan

Rap

at A

nggo

ta B

KM, d

enga

nm

empe

rtim

bang

kan

prop

orsi

ket

erlib

atan

mas

yara

kat

rent

an)

•BK

M p

ada

saat

yan

g be

rsam

aan

men

gada

kan

koor

dina

si d

enga

n pi

hak

kelu

raha

n un

tuk

pers

iapa

n ke

giat

an lo

kaka

rya

pere

ncan

aan

Pron

angk

is ti

ngka

t Kel

urah

an

•D

afta

r usu

lan

kegi

atan

dan

asp

irasi

lain

nya

dari

selu

ruh

RT

atau

RW

yan

g ad

a di

kel

urah

ante

rseb

ut

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat

Angg

ota

BKM

dan

Kade

rM

asya

raka

t

Ketu

a R

T/ R

W,

Tim

Pem

etaa

nSw

aday

a, d

anm

asya

raka

t

BKM

dan

pera

ngka

tke

lura

han

Selu

ruh

loka

sike

lura

han

sasa

ran

Tem

pat

pela

tihan

yan

gre

pres

enta

tif

Rum

ah,

sekr

etar

iat,

mas

jid,

seko

lah

dan

sara

nape

rtem

uan

lain

nya

di R

Tat

au R

Wbe

rsan

gkut

an

Kant

or B

KMda

n ka

ntor

kelu

raha

n

Has

il da

ri pe

met

aan

swad

aya

suda

h da

pat

dite

rima

seja

k bu

lan

ke-4

, hin

gga

bisa

para

lel s

ampa

i akh

irbu

lan

ke-5

Min

ggu

ke-1

bul

an k

e-6

sete

lah

fasi

litat

ordi

mob

ilisa

si a

tau

dila

kuka

n se

tela

h BK

Mte

rben

tuk

Min

ggu

ke-2

hin

gga

ke-

3 bu

lan

ke-6

Akhi

r dar

i Min

ggu

ke-3

bula

n ke

-6

1 2 3 4

Tabe

l 3.6

Lan

gkah

-Lan

gkah

Keg

iata

n Pe

renc

anaa

n Pa

rtis

ipat

if

76 Pedoman Teknis

BKM

ber

sam

a ka

der d

an T

PSm

enye

barlu

aska

n un

dang

an lo

ka-

kary

a pe

renc

anaa

n da

n re

kap

hasi

lre

mbu

g w

arga

ke

selu

ruh

calo

npe

serta

, per

angk

at k

elur

ahan

, RT/

RW

, da

n to

koh

mas

yara

kat

yang

dilib

atka

n.

Pela

ksan

aan

Loka

kary

a Pe

renc

a-na

an P

rona

ngki

s Ke

lura

han

mem

ba-

has

berb

agai

mas

ukan

-mas

ukan

pe-

renc

anaa

n ke

giat

an y

ang

dius

ulka

nm

asya

raka

t tia

p w

ilaya

h R

T/W

Peny

ebar

luas

an P

rona

ngki

s ke

lu-

raha

n ke

sel

uruh

lapi

san

mas

ya-

raka

t unt

uk m

enda

pat u

mpa

n ba

lik.

Has

il Pr

onan

gkis

juga

dis

ampa

ikan

ke F

orum

BKM

dan

PJO

K un

tuk

diba

has

di lo

kaka

rya

keca

mat

an

Rem

bug

tingk

at k

elur

ahan

mem

ba-

has

umpa

n-ba

lik, p

enga

duan

mau

-pu

n kr

itik

mas

yara

kat t

erha

dap

Pron

angk

is k

elur

ahan

.

Pela

ksan

aan

Loka

kary

aPe

renc

anaa

n Pr

onan

gkis

ting

kat

keca

mat

an

Mas

yara

kat d

apat

terle

bih

dulu

mem

pela

jari

baha

n ya

ng a

kan

di-

baha

s di

loka

kary

a pe

renc

anaa

ntin

gkat

kel

urah

an

•Pr

onan

gkis

dis

usun

ber

sam

am

elib

atka

n se

mua

kom

pone

nm

asya

raka

t dan

per

angk

atpe

mer

inta

h•

PJM

Pro

nang

kis

ditu

angk

anfo

rmat

PP-

1•

Ren

cana

tahu

nan

Pron

angk

iske

lura

han

ters

ebut

ditu

angk

anfo

rmat

PP

-2,

•Se

dang

kan

usul

an k

egia

tan

Pron

angk

is li

ntas

wila

yah

kelu

raha

n di

tuan

gkan

dal

ambe

ntuk

form

at P

P-3

•Se

mua

pih

ak p

aham

dan

Pedu

li pa

da P

rona

ngki

s ya

ngte

lah

dise

paka

ti be

rsam

a•

Adan

ya m

asuk

an d

anpe

nyem

purn

aan

dari

mas

yara

kat

sete

mpa

t

•M

enet

apka

n ke

putu

san

akhi

rre

visi

Pro

nang

kis

tingk

atke

lura

han.

•H

asil

final

dis

ebar

luas

kan

kepa

da m

asya

raka

t dan

diaj

ukan

ke

tingk

at k

ecam

atan

untu

k pr

ogra

m li

ntas

kelu

raha

n.

•Ko

ordi

nasi

, int

egra

si d

anke

terp

adua

n us

ulan

keg

iata

nlin

tas

kelu

raha

n•

Kete

rpad

uan

pron

angk

isde

ngan

pro

gram

pem

erin

tah

keca

mat

an

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

BKM

dan

kade

r ser

tatim

pem

etaa

n

BKM

dan

pera

ngka

tke

lura

han

BKM

, kad

erda

n Ti

mPe

met

aan

diba

ntu

pera

ngka

tpe

mer

inta

hse

tem

pat

BKM

dan

pera

ngka

tke

lura

han

PJO

K &

Tim

Fasi

litat

or

•Ja

dwal

dan

age

nda

acar

a lo

kaka

rya

pere

ncan

aan

tingk

at k

elur

ahan

•D

afta

r usu

lan

kegi

atan

dan

asp

irasi

dar

i sel

uruh

RT

atau

RW

yan

g ad

a•

Daf

tar p

eser

ta a

tau

utus

an d

ari m

asin

g-m

asin

gR

T/R

W

Loka

kary

a Lo

kaka

rya

pere

ncan

aan

Pron

angk

ism

inim

al d

ilaks

anak

an s

elam

a 2

hari,

yak

ni:

Har

i ke-

1: p

rese

ntas

i mas

ing-

mas

ing

usul

anm

asya

raka

t, m

enye

paka

ti m

asal

ah u

tam

a da

nm

emfo

rmul

asik

anny

a da

lam

kes

epak

atan

:o

Visi

dan

Mis

i Mas

yara

kat k

elur

ahan

oPe

ta/p

rofil

kem

iski

nan

dan

tata

ruan

g ke

lura

han

oPJ

M P

rona

ngki

s (3

tahu

n)H

ari k

e-2:

Ber

dasa

rkan

PJM

Pro

nang

kis,

dib

ahas

dan

dise

paka

ti re

ncan

a ta

huna

n Pr

onan

gkis

sbb

:o

Ren

cana

tahu

nan

Pron

angk

is ti

ngka

t kel

urah

an(te

rmas

uk k

ompo

sisi

alo

kasi

dan

a st

imul

an d

anpi

njam

an b

ergu

lir).

oU

sula

n ke

giat

an P

rona

ngki

s lin

tas

kelu

raha

n(te

rmas

uk u

sula

n PA

KET,

APB

D d

an la

inny

a).

•Pe

nyeb

arlu

asan

form

at P

P-1

s.d.

PP-

3•

Peny

iapa

n Lo

kaka

rya

Pere

ncan

aan

Pron

angk

istin

gkat

Kec

amat

an u

ntuk

mem

baha

s ja

dwal

,ag

enda

, pes

erta

dan

tekn

is p

elak

sana

an la

inny

a.

•Ke

putu

san

BKM

dan

pes

erta

rapa

t ter

hada

pus

ulan

-usu

lan,

sar

an, m

asuk

an d

an a

spira

sim

asya

raka

t ter

hada

p pr

onan

gkis

yan

g te

lah

dise

paka

ti se

belu

mny

a

Loka

kary

a pe

renc

anaa

n Pr

onan

gkis

ting

kat k

eca-

mat

an m

inim

al d

ilaks

anak

an 2

har

i mem

baha

s:•

Har

i ke-

1: p

rese

ntas

i mas

ing-

mas

ing

usul

anke

lura

han

dan

disk

usi k

elom

pok

untu

kke

terp

adua

n us

ulan

lint

as w

ilaya

h.•

Har

i ke-

2: P

leno

dan

kes

epak

atan

(a) P

JMPr

onan

gkis

ting

kat k

ecam

atan

(b) R

enca

naTi

ndak

Pro

nang

kis

tingk

at k

ecam

atan

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat,

pera

ngka

t RT

atau

RW

dan

pera

ngka

tke

lura

han

Kade

r, an

ggot

aBK

M, B

PD/

LKM

D, k

etua

RT/

RW

, Ti

mPe

met

aan

Swad

aya,

dan

utus

anm

asya

raka

t da

ritia

p-tia

p R

T/R

W.

Mas

yara

kat

Mas

yara

kat

Kade

r, BK

M,

BPD

/LKM

D,

lura

h, a

para

t/in

stan

si k

eca-

mat

an, u

tusa

nm

asya

raka

tke

lura

han

Kelu

raha

nsa

sara

n

Tem

pat y

ang

dise

paka

ti ol

ehm

asya

raka

t

Kelu

raha

nsa

sara

n di

selu

ruh

tem

pat

stra

tegi

s

Kelu

raha

nsa

sara

n

Di k

anto

rke

cam

atan

atau

tem

pat

lain

yan

gdi

sepa

kati

Awal

min

ggu

ke-4

bula

n ke

-6

Min

ggu

ke-4

bul

an k

e-6

Min

ggu

ke-1

bul

an k

e-7

mak

sim

al 3

har

ise

tela

h lo

kaka

rya

pere

ncan

aan

tingk

atke

lura

han

Min

ggu

ke-2

bul

an k

e-7

Min

ggu

ke-2

bul

an k

e-7

5 6 7 8 9

Lanj

utan

Tab

el 3

.6 L

angk

ah-L

angk

ah K

egia

tan

Pere

ncan

aan

Parti

sipa

tif


Peny

ebar

luas

an h

asil

loka

kary

ape

renc

anaa

n pa

rtisi

patif

ting

kat

keca

mat

an k

epad

a m

asya

raka

t,ke

lom

pok

pedu

li, d

inas

/inst

ansi

,Ko

mite

PAK

ET, p

eran

gkat

pem

erin

tah

dan

lain

-lain

.

Peng

uata

n ka

pasi

tas

BKM

di b

idan

gpi

njam

an b

ergu

lir m

elal

ui p

elat

ihan

peng

enal

an p

inja

man

ber

gulir

dan

Peny

iapa

n se

rta P

engu

atan

kapa

sita

s U

PK u

ntuk

men

gelo

lake

uang

an d

an p

inja

man

ber

gulir

.

Pela

tihan

Das

ar s

iklu

s pr

oyek

P2K

Pba

gi P

emer

inta

h D

aera

h, te

rmas

ukD

inas

/Inst

ansi

Kot

a/Ka

bupa

ten

Dip

erol

eh m

asuk

an d

ari

berb

agai

pih

ak te

rhad

apPr

onan

gkis

Kec

amat

an y

ang

tela

h di

sepa

kati

•An

ggot

a-an

ggot

a BK

Mpr

insi

p da

sar p

enge

lola

anpi

njam

an b

ergu

lir•

UPK

mem

iliki

kap

asita

sya

ng m

emad

ai u

ntuk

mam

pu m

enge

lola

pin

jam

anbe

rgul

ir da

n k

euan

gan

•Pe

rang

kat p

emer

inta

hm

emah

ami P

2KP

dan

dapa

tm

endu

kung

ket

erpa

duan

Pron

angk

is d

enga

n pr

ogra

mpe

mer

inta

h se

tem

pat

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

PJO

K, F

orum

BKM

dan

Tim

Fasi

litat

or

KMW

dan

Trai

ning

Prov

ider

KMW

dan

Bapp

eda

sete

mpa

t

Peny

ampa

ian

Daf

tar K

egia

tan

terp

adu

Pron

angk

isde

ngan

pro

gram

pem

erin

tah

keca

mat

an s

etem

pat

•D

asar

-das

ar p

inja

man

ber

gulir

bag

i pen

gelo

laBK

M•

Das

ar-d

asar

pin

jam

an b

ergu

lir, M

anaj

emen

Peng

elol

aan

keua

ngan

dan

sis

tem

aku

ntan

siba

gi p

enge

lola

UPK

•Ko

nsep

Das

ar d

an S

iklu

s pr

oyek

P2K

P•

Kem

itraa

n si

nerg

i ant

ara

prog

ram

mas

yara

kat

(Pro

nang

kis)

den

gan

prog

ram

pem

erin

tah

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat

dan

pera

ngka

tpe

mer

inta

hte

rkai

t

Peng

urus

dan

Angg

ota

BKM

serta

Pen

gelo

laU

PK

Din

as-d

inas

dan

inst

ansi

, D

PR

D,

Bapp

eda

dan

pera

ngka

tpe

mer

inta

hla

inny

a

Kota

/Kab

.lo

kasi

P2K

P

Kant

or K

MW

atau

tem

pat

lain

yan

gre

pres

enta

tif

Kant

orw

alik

ota/

bupa

ti at

aute

mpa

t lai

nya

ngre

pres

enta

tif

Min

ggu

ke-3

bul

an k

e-7

Min

ggu

ke-4

bul

an k

e-7

Sege

ra s

etel

ah h

asil

loka

kary

a Pr

onan

gkis

dise

barlu

aska

n

10 11 12

Lanj

utan

Tab

el 3

.6 L

angk

ah-L

angk

ah K

egia

tan

Pere

ncan

aan

Parti

sipa

tif

78 Pedoman Teknis

- Nama BKM : ………………………- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas masyarakat dari seluruh RT/RWdan musyawarah warga masyarakat dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dankebutuhan yang telah kami susun serta usulan tata ruang wilayah kami, maka bersama ini disepakatiRencana Program Jangka Menengah (3 tahun) periode tahun……......... s.d. ……… dalamPenanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) sebagai berikut:

Format PP-1USULAN PJM PRONANGKIS (3 TAHUN) TINGKAT KELURAHAN

Permasalahan

(Berdasarkan Hasil Pemetaan Swadaya, lihat format-format PS)

Tujuan Pembangunan (Periode 3 Tahun)


*) Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tanggal ………………………..

……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator BKM Kader Masyarakat

………………………..Kepala Desa/Lurah


Indikasi Kegiatan *)

Urutan PrioritasKegiatan

No. Lokasi EstimasiVolumeKegiatan

TahunPelak-sanaan

Perkiraan Biaya (Rp.) Hasil yang Diharapkan

Pemda Swa-daya

P2KP Total DampakKegiatan

PenerimaManfaat

80 Pedoman Teknis

- Nama BKM : ………………………- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas masyarakat dari seluruh RT/RWdan musyawarah masyarakat dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhanyang telah kami susun, usulan tata ruang wilayah kami serta PJM Pronangkis tahun……....... s.d..........…….., bersama ini disepakati Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)periode tahun………….. di Kelurahan …………..…………..

Dalam Rencana tahunan Pronangkis ini, diusulkan beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakansecara swadaya, rencana kegiatan yang memerlukan bantuan dari P2KP, serta rencana kegiatan yangmemerlukan koordinasi dan dukungan dari pihak pemerintah daerah:

Format PP-2RENCANA TAHUNAN PRONANGKIS TINGKAT KELURAHAN

1. Rencana Kegiatan Swadaya

UsulanKegiatan

No. Lokasi Waktu Perkiraan Biaya (Rp.) Jumlah Orang

Swa-daya

BLM Total TenagaKerja

PenerimaManfaat

Volume

2. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan BLM P2KP

UsulanKegiatan


Swa-daya


PenerimaManfaat

Volume


Lanjutan Format PP-2

3. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan Paket P2KP

UsulanKegiatan


Swa-daya


PenerimaManfaat

Volume

*) Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tanggal ………………………..

……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator BKM Kader Masyarakat

………………………..Kepala Desa/Lurah


4. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan APBD

UsulanKegiatan


Swa-daya


PenerimaManfaat

Volume

82 Pedoman Teknis

- Jenis Kegiatan : Prasarana-Sarana Dasar/Sosial/…...............*)- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan masyarakat kelurahan ………………….. bersamadengan masyarakat kelurahan ………………….. dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah,potensi dan kebutuhan yang telah disusun masing-masing, maka bersama ini diusulkan beberapa jeniskegiatan yang perlu dilaksanakan melalui koordinasi tingkat kecamatan dan/atau kota/kabupaten, mengingatdampak, volume dan lokasi proyek tersebut meliputi ………………….. (tulis jumlah) kelurahan, yakni:1) Kelurahan ……………………………………………….2) Kelurahan ……………………………………………….3) Kelurahan ……………………………………………….4) Kelurahan ………………………………………………. dst.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut

Format PP-3USULAN KEGIATAN PRONANGKIS LINTAS WILAYAH KELURAHAN

a. Rencana Kegiatan Lintas Wilayah yang Perlu Dukungan Bantuan PAKET P2KP

UsulanKegiatan

No. Volume UsulanDinasTerkait

Lokasi Perkiraan Biaya (Rp.) Jumlah Orang

Dinas Swa-daya

PAKET Total TenagaKerja

PenerimaManfaat


b. Rencana Kegiatan Lintas Wilayah yang Diusulkan Melalui APBD (Rakorbang)

Lanjutan Format PP-3

UsulanKegiatan

No. Kelu-rahanTerkait

Waktu Perkiraan Biaya (Rp.) Jumlah Orang

Swa-daya

APBD Total TenagaKerja

PenerimaManfaat

Volume

Tanggal ………………………..

……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator BKM BKM

……………………….. ………………………..Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah


84 Pedoman Teknis

3.3.6 Pengorganisasian kelompok (KSM)a) Pengertian

Pengorganisasian kelompok pada dasarnyaadalah serangkaian kegiatan untuk membangunkelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM)yang dilakukan oleh warga masyarakat dan di fasilitasioleh Fasilitator. KSM atau kelompok swadayamasyarakat dapat dibangun atas dasar berbagaiikatan pemersatu antara lain sebagai berikut:kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan/usaha,kesamaan domisili, niat pembelajaran yang sama,dsb yang pada dasarnya mengarah kepada efisiensi,efektivitas serta mendorong tumbuh dan berkem-bangnya kapital sosial. Dengan demikian makakeanggotaan KSM pada dasarnya adalah bersifatsukarela yang didorong oleh adanya ikatan pemersatutersebut diatas.

Dalam kaitan P2KP, KSM didefinisikan secaralebih spesifik sebagai sekumpulan warga di kelurahansasaran yang memenuhi kriteria sebagai wargamiskin yang ditetapkan masyarakat sendiri, dimanamereka mempunyai minat serta tujuan untukmengatasi berbagai persoalan yang sama, baik yangmenyangkut rumah dan lingkungan, peningkatanpengetahuan dan keterampilan, atau persoalan sosialyang lain maupun pengembangan usaha atau modalbagi para anggota dan KSM.

KSM tersebut dapat saja merupakan kelompokmasyarakat yang "sudah ada" (existing groups) danatau kelompok-kelompok yang "dibangun baru"dalam rangka pelaksanaan P2KP, yang dapatmemenuhi syarat-syarat sebagai kelompokmasyarakat sebagaimana ditetapkan P2KP.

Falsafah dasar yang perlu diperhatikan tatkalamembangun KSM adalah bahwa Warga miskinbukanlah the have not melainkan the have little. Artinyawarga miskin itu bukannya tidak mempunyai apa-apasama sekali. Mereka mempunyai "sesuatu" (motivasi,modal, pengalaman dan lain-lain) tetapi belum opti-mal. Oleh karenanya, kalau mereka dihimpun dalamkelompok atau KSM dan difasilitasi, maka merekaakan mempunyai kemampuan untuk mengatasipersoalan mereka yang paling utama, yang berkaitandengan peningkatan kehidupan dan penghidupanmereka.

Lebih lanjut beberapa pertimbangan digunakannyapendekatan bertumpu pada kelompok ialah :• Dalam kelompok, warga masyarakat diharapkan

dapat lebih dinamis dalam mengembangkan

kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan sertakemasyarakatan, misalnya; kejujuran, keikhlasan,dapat dipercaya, pengorbanan, kebersamaan,menjalin kesatuan, gotong royong, solidaritas antarsesama, dan sebagainya;

• Proses pemberdayaan (empowerment) dapatberjalan lebih efektif dan efisien;

• Terjadi proses pembelajaran; saling asah-salingasuh antar sesama warga atau anggota;

• Terjadi konsolidasi kekuatan bersama baik antaryang lemah maupun antar yang kuat dan lemahdi dalam suatu kelompok masyarakat (konsepsapu lidi); dan

• Kelompok dapat berfungsi untuk mengembang-kan dan melembagakan tanggung renteng,membangun jaminan karakter antaranggota,wadah proses belajar/ interaksi antar anggota,menggerakkan keswadayaan dan modal,meningkatkan dan menertibkan angsuranpinjaman, menguatkan dan mengembangkanusaha anggota dan banyak lagi fungsi sertamanfaat lainnya.Dengan demikian bentuk-bentuk KSM yang dapat

dibangun antara lain adalah:• Kelompok patungan usaha, dimana tiap anggota

kelompok patungan modal untuk bersama-samamengembangkan satu usaha milik bersama.Contoh 5 orang patungan untuk mendirikanperusahaan pande besi, warung makan, dll, yangdikelola bersama.

• Kelompok usaha bersama, dimana tiap anggotakelompok memiliki usaha masing-masing yangsama. Contoh sama-sama pengusaha tempebergabung menjadi 1 KSM, yang denganberkelompok dapat membeli bahan baku dalamjumlah besar dengan harga lebih murah (wholesale) dan dapat memasarkan produknya ke su-per market yang menuntut jumlah pasokan yangcukup besar, dan lain-lain.

• Kelompok usaha terkait, dimana tiap anggotamemiliki usaha masing-masing yang saling terkait.Contoh antara pengusaha jamu gendong denganpedagang rempah-rempah, antara warung denganpengusaha makanan kecil, dan lain-lain.

• Kelompok serba usaha, dimana tiap anggotakelompok memiliki usaha masing-masing yangberbeda satu terhadap lainnya. Contoh pedagangsayur, pedagang buah, pedagang perabot rumahtangga, warung kebutuhan hidup sehari-hari, dan


lain-lain., yang menganggap perlu bergabungkarena ada ikatan pemersatu seperti : (i) tinggaldalam satu RT/RW, (ii) dengan bergabung adakeuntungan yang diperoleh bersama misalnyameningkatkan posisi tawar, mudah mengaksessumber daya di luar kelompok seperti dana,informasi, bimbingan teknik, dan lain-lain.

• Kelompok sosial, dimana tiap anggota tidaksemata-mata ingin mengembangkan usaha tetapijuga meningkatkan kesejahteraan hidup merekadengan saling membantu, saling belajar,membangun pelayanan prasarana yangdibutuhkan bersama, dan lain-lain.

b) Ketentuan Dasar• Ikatan pemersatu terbentuknya suatu KSM tidak

perlu tunggal tetapi dapat saja majemuk dan dapatbersifat ekonomi, sosial, teritorial, atau kombinasiketiganya.

• Proses Pembentukan KSM hendaknya benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah pendekatandari bawah dan pertumbuhan secara alamiah atauorganik, tanpa banyak dipengaruhi iming-imingyang membentuk motivasi yang berorientasi hanyauntuk memperoleh "dana bantuan P2KP".

• Pembentukan KSM-KSM bukan hanya sekedarformalitas, tetapi lebih merupakan himpunan antarpribadi yang saling berinteraksi dan memilikiketerikatan atau kesaling-bergantungan dan yangberakar pada kepentingan dan kebutuhanbersama.

• Dasar pembentukan KSM dalam P2KP adalahkesadaran dan kebutuhan warga untukberkelompok, sehingga "dinamika proses"pembentukan KSM sangatlah penting karenamelalui dinamika proses tersebut akan terbangunkesadaran kritis masyarakat mengenai mengapa,untuk apa dan bagaimana berkelompok sertaterbangun kesepakatan-kesepakatan dalamkelompok tersebut.

• Pemahaman serta kesadaran kritis mengenaihakekat berkelompok dan kerelaan warga untukmenjadi anggota KSM merupakan pondasi untukterbangunnya KSM tangguh dan mandiri, selaintentu saja aspek keswadayaan tiap anggotanya.

• Proses pembentukan KSM sebaiknya diawalidengan FGD Dinamika Kelompok, sebagai prosespenumbuhan kesadaran kritis masyarakat untukberkelompok dan orientasi masyarakat, BKM,

Kader Masyarakat maupun Fasilitator dalamproses Pembentukan KSM ini tidak untukmembentuk KSM sebanyak-banyaknya,melainkan didasarkan pada kebutuhan nyata dankesiapan masyarakat sendiri. Akan lebih baik bilapada tahap awal difokuskan hanya denganmembentuk beberapa KSM dari kelompokmasyarakat yang telah siap dan didampingi secaraintensif hingga mandiri. KSM-KSM mandiri inilahyang kemudian menjadi contoh yang baik (BestPractice) untuk direplikasikan atau dijadikan tolokukur bagi masyarakat lainnya yang inginmembentuk KSM.

• Dalam prakteknya, KSM ini dapat saja merupakankelompok warga yang sudah terbentuk sebelumP2KP atau kelompok-kelompok yang dibentukbaru sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.Meskipun demikian, tidak setiap kumpulan orangatau kelompok dapat disebut sebagai KSM.

• Sekumpulan orang dapat disebut KelompokSwadaya Masyarakat (KSM) dalam P2KP, bilamemenuhi beberapa kriteria berikut :• Memiliki tujuan, kepentingan dan cita-cita yang

sama yang disepakati anggota;• Saling mengenal dan memiliki ikatan

pemersatu satu sama lain;• Bersifat terbuka, mengakar, bertumpu pada

anggota dan pengambilan keputusan dilakukansecara kolektif;

• Memiliki pembagian kerja antar anggota, yaitupembagian kewenangan, fungsi, peranan dantugas yang jelas diantara anggota meskipunsecara sederhana;

• Memiliki aturan kelompok yang disepakati danditaati oleh para anggotanya baik tertulismaupun belum/tidak tertulis; dan

• Terdapat kegiatan yang dilakukan secarateratur untuk mencapai tujuan.

c) TujuanTujuan kegiatan Pembentukan KSM adalah:

• Mendorong tumbuh dan berkembangnya kapitalsosial

• Mendorong warga masyarakat untuk dapat lebihdinamis dalam mengembangkan kegiatan yangberorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan sertakemasyarakatan;

• Mendorong proses pemberdayaan berjalan lebihefektif dan efisien;

86 Pedoman Teknis

• Mendukung terjadinya proses saling asah-salingasuh antar sesama anggota;

• Terjadi konsolidasi kekuatan bersama baik antaryang lemah maupun antar yang kuat dan lemahdi dalam suatu KSM (konsep sapu lidi); dan

• Mengembangkan dan melembagakan tanggungrenteng, membangun jaminan karakter antaranggota, wadah proses belajar/interaksi antaranggota, menggerakkan keswadayaan dan modal,meningkatkan dan menertibkan angsuranpinjaman, menguatkan dan mengembangkanusaha anggota dll.

d) Penanggung JawabPenanggung jawab pelaksanaan PembentukanKSM-KSM adalah BKM dan difasilitasi oleh KaderMasyarakat serta Fasilitator.

e) Waktu PelaksanaanSecara formal, pembentukan KSM pada masa

proyek P2KP di kelurahan sasaran "dimulai" sekitarbulan ketujuh atau kedelapan pelaksanaan P2KP dikelurahan itu. Artinya, pembentukan KSM dilakukanmasyarakat setelah pelaksanaan kegiatanperencanaan partisipatif di kelurahan bersangkutan.Meskipun demikian, internalisasi gagasan dan prosespembangunan kesadaran kritis di masyarakatmengenai hakekat berkelompok sebenarnya dapatdimulai sejak selesainya proses kegiatan pemetaanswadaya (bulan keempat).

Selanjutnya proses Pembentukan KSM-KSM

berlangsung berkelanjutan sesuai dengan kebutuhanmasyarakat berdasarkan hasil pemetaan swadayadan perencanaan partisipatif. Proses PembentukanKSM-KSM ini difasilitasi oleh BKM dan kader-kadermasyarakat.

f) KeluaranKeluaran yang diharapkan dari keseluruhan proses

Pembentukan KSM adalah:• Daftar KSM dan kegiatan utamanya• Daftar anggota dan pengurus tiap KSM• Kesepakatan-kesepakatan aturan main tiap KSM

secara tertulis (AD/ART dll)

g) Indikator Kinerja• Persentase peserta Pronangkis atau anggota-

anggota KSM yang ditetapkan atas dasar petakemiskinan dari proses pemetaan swadaya

• Persentase KSM-KSM yang dibentuk atas dasardaftar PJM dan Rencana tahunan Pronangkis

• Terbentuknya KSM dengan jumlah dan variasikegiatan yang relatif cukup

• Persentase KK miskin dan wanita yang menjadiaktivis KSM-KSM

• Persentase kehadiran calon anggota padaserangkaian pertemuan dalam prosesPembentukan KSM.

h) Langkah-langkahLangkah-langkah dapat dilihat pada Tabel 3.7Langkah-langkah Kegiatan Pembentukan KSM.


NO.

KERA

NGKA

WA

KTU

Sete

lah

hasi

l pem

eta-

an s

wad

aya

dise

bar-

luas

kan

ke m

asya

ra-

kat,

yakn

i mul

ai a

wal

bula

n ke

empa

t

Set

elah

dite

rima

dan

diba

hasn

ya h

asil

kese

paka

tan

PJM

dan

renc

ana

tahu

nan

Pron

angk

is a

tau

pada

akhi

r Bul

an k

e-7

pela

ksan

aan

P2KP

di

kelu

raha

n

Dila

kuka

n se

tela

hw

arga

mem

aham

i PJM

dan

renc

ana

Pron

ang-

kis

atau

dap

at d

imul

aidi

laku

kan

sete

lah

pem

etaa

n sw

aday

a,ya

ng k

emud

ian

dika

jida

n di

revi

ew b

erda

-sa

rkan

has

il pe

ren-

cana

an p

artis

ipat

if.

Mul

ai m

ingg

u ke

-1bu

lan

ke-8

hin

gga

ber-

lang

sung

teru

s m

ene-

rus

sesu

ai k

ebut

uhan

mas

yara

kat

1 2 3 4

Tabe

l 3.7

Ped

oman

Lan

gkah

-lang

kah

Pem

bent

ukan

KSM

Has

il-ha

sil p

emet

aan

swad

aya

tela

h di

terim

a, d

ipah

ami d

andi

disk

usik

an o

leh

mas

yara

kat.

Mas

yara

kat m

ener

ima,

mem

pela

jari,

mem

aham

i dan

men

disk

usik

an a

pres

iasi

terh

adap

hasi

l PJM

mau

pun

Ren

cana

Tahu

nan

Pron

angk

is u

ntuk

bah

anga

gasa

n m

emba

ngun

KSM

.

Adak

an p

erte

mua

n w

arga

unt

ukFG

D te

ntan

g "D

inam

ika

Kelo

mpo

k"!

Dis

kusi

kan

inte

nsif

men

gapa

,un

tuk

apa

dan

baga

iman

a se

rtape

ran

stra

tegi

s be

rkel

ompo

k!

War

ga/c

alon

-cal

on a

nggo

ta K

SMm

enga

daka

n se

rang

kaia

npe

rtem

uan

mas

ing-

mas

ing

untu

km

emba

has

atur

an, k

epen

tinga

n da

nke

sepa

kata

n be

rsam

a un

tuk

mem

bent

uk K

SM. K

ader

-kad

erm

asya

raka

t da

pat

mem

fasi

litas

ipe

rtem

uan

ters

ebut

.

Keje

lasa

n ke

lom

pok

sasa

ran

P2KP

set

empa

t jel

as d

anM

asya

raka

t m

erin

tis d

isku

sipe

ngor

gani

sasi

an k

elom

pok

berd

asar

kan

kelo

mpo

k sa

sara

n

•M

asya

raka

t pah

am p

riorit

aske

giat

an d

an k

elom

pok

sasa

ran

dala

m P

rona

ngki

sya

ng te

lah

dise

paka

ti.•

Pem

bent

ukan

KSM

dan

jeni

ske

giat

an b

erla

ndas

kan

Pron

angk

is y

ang

tela

hdi

sepa

kati

ters

ebut

•Pr

oses

pem

bent

ukan

KSM

diaw

ali d

enga

n se

rang

kaia

npr

oses

mem

bang

unke

sepa

kata

n sa

tu s

ama

lain

dari

angg

ota-

angg

otan

ya.

•M

asya

raka

t pah

am, s

adar

dan

pedu

li pa

da p

eran

stra

tegi

s KS

M s

ebag

aiin

stitu

si lo

kal,

untu

k m

em-

perju

angk

an k

epen

tinga

n da

nke

butu

han

bers

ama.

KSM

dib

entu

k se

cara

lang

sung

oleh

war

ga m

elal

ui p

rose

s ya

ngse

suai

den

gan

P2KP

dan

Tuan

gkan

has

ilnya

dal

amFo

rmat

KSM

-1

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

Kade

rm

asya

raka

t

Kade

rm

asya

raka

tdi

fasi

litas

iol

eh T

imFa

silit

ator

,

Kade

r da

nBK

Mdi

fasi

litas

iol

eh T

imFa

silit

ator

.

Cal

on-c

alon

angg

ota

KSM

Isu

kriti

s m

enge

nai b

agai

man

a m

asya

raka

t mis

kin,

mas

yara

kat r

enta

n (jo

mpo

, yat

im p

iatu

dll)

, ser

tape

ngan

ggur

an d

apat

terli

bat d

an m

ener

ima

man

faat

dar

i pel

aksa

naan

P2K

P di

wila

yahn

ya,

sena

ntia

sa h

arus

teru

s m

ener

us d

iinte

rnal

isas

ikan

ke m

asya

raka

t.

Fasi

litat

or, k

ader

dan

BKM

men

ekan

kan

bahw

ada

lam

pro

ses

pem

bent

ukan

KSM

har

us d

idas

arka

npa

da P

JM d

an re

ncan

a ta

huna

n Pr

onan

gkis

ser

tadi

dasa

rkan

inis

iatif

mas

yara

kat s

endi

ri de

ngan

difa

silit

asi o

leh

kade

r m

asya

raka

t.

•In

tern

alis

asik

an b

ahw

a be

rkel

ompo

k bu

kan

hany

a un

tuk

mem

pero

leh

bant

uan

dana

P2K

P,te

tapi

teru

tam

a un

tuk

men

ggal

ang

pote

nsi s

erta

keku

atan

unt

uk m

emen

uhi k

ebut

uhan

dan

kepe

ntin

gan

mer

eka

bers

ama.

•Je

lask

an d

an in

tern

alis

asik

an k

riter

ia k

elom

pok

sasa

ran

yang

dite

tapk

an P

2KP

mau

pun

oleh

mas

yara

kat s

endi

ri. W

arga

ata

u ca

lon-

calo

nan

ggot

a KS

M d

imin

ta m

emen

uhi k

riter

ia te

rseb

utse

belu

m p

erte

mua

n pe

mbe

ntuk

an K

SM.

•Ke

sam

aan

kepe

ntin

gan

dan

kebu

tuha

n da

rian

ggot

a-an

ggot

a KS

M•

Atur

an-a

tura

n da

sar K

SM•

Jeni

s Ke

giat

an K

SM•

Krite

ria a

nggo

ta K

SM

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

Mas

yara

kat

Mas

yara

kat

Mas

yara

kat

War

gam

asya

raka

t

Kelu

raha

nsa

sara

n

Kelu

raha

nsa

sara

n

Rum

ah w

arga

Rum

ah w

arga

88 Pedoman Teknis

Peni

laia

n Ke

laya

kan

Pros

esPe

mbe

ntuk

an K

SM

Pela

tihan

das

ar te

ntan

g P2

KP d

anpe

latih

an la

njut

an te

ntan

g in

stitu

sim

asya

raka

t bag

i KSM

-KSM

yan

gte

lah

dini

lai l

ayak

.

•KS

M d

iben

tuk

sesu

ai p

rose

sya

ng d

iteta

pkan

P2K

P, d

andi

tuan

gkan

has

ilnya

dal

amFo

rmat

KS

M-2

A d

an F

orm

atKS

M-2

B.•

Mas

yara

kat m

embe

rikan

mas

ukan

, sar

an d

an p

enda

pat

terh

adap

KSM

yan

g ba

rudi

bent

uk te

rseb

ut.

Peng

uata

n ka

pasi

tan

bagi

peng

elol

a KS

M-K

SM y

ang

tela

hdi

nila

i lay

ak, a

gar K

SM te

rseb

utm

ampu

men

jala

nkan

per

an d

anfu

ngsi

nya

seba

gai i

nstit

usi

mas

yara

kat

loka

l.

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

BKM

KMW

dan

tim

fasi

litat

or

•H

asil

kese

paka

tan

pem

bent

ukan

KSM

dia

juka

nke

BKM

•BK

M b

ersa

ma

Fasi

litat

or m

enila

i kel

ayak

anpr

oses

pem

bent

ukan

KSM

ters

ebut

•BK

M m

enye

barlu

aska

n Fo

rmat

KSM

-1 d

i tem

pat-

tem

pat s

trate

gis

untu

k m

embe

ri ke

sem

pata

nm

asya

raka

t m

enya

mpa

ikan

sar

an,

kriti

k da

nm

asuk

anny

a•

Fasi

litat

or, k

ader

dan

BKM

men

gada

kan

perte

mua

n de

ngan

cal

on K

SM y

ang

diha

diri

oleh

selu

ruh

calo

n an

ggot

anya

, unt

uk m

enila

ike

laya

kan

pros

es p

embe

ntuk

an K

SM te

rseb

ut•

Bila

KSM

ters

ebut

din

ilai l

ayak

, dila

njut

kan

deng

an p

rose

s pe

mbe

ntuk

an K

SM, y

akni

peny

empu

rnaa

n Fo

rmat

KSM

-1.

Bila

din

ilai b

elum

laya

k, m

inta

pad

a w

arga

ters

ebut

unt

uk m

elen

gkap

i apa

-apa

yan

g be

lum

mem

enuh

i krit

eria

.

•Ko

nsep

das

ar K

elom

pok

dan

inst

itusi

loka

l•

Din

amik

a Ke

lom

pok

•M

anaj

emen

dan

Org

anis

asi K

elom

pok

•D

an la

in-la

in

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat,

BKM

dan

fasi

litat

or

Peng

urus

dan

angg

ota

KSM

yang

pro

ses

pem

bent

ukan

nya

tela

h di

nila

ila

yak

Kelu

raha

nsa

sara

n

Kelu

raha

nsa

sara

n

Sete

lah

war

gam

embe

ntuk

KSM

mel

alui

ser

angk

aian

perte

mua

n an

tar c

alon

angg

ota

KSM

-nya

dan

sete

lah

dipe

role

hke

past

ian

tak

ada

mas

yara

kat

yang

berk

eber

atan

terh

adap

KSM

dan

cal

on a

nggo

taya

ng te

lah

dium

umka

nse

belu

mny

a.

Sete

lah

KSM

din

ilai

laya

k da

n se

belu

mKS

M m

enga

juka

nus

ulan

keg

iata

n un

tuk

mem

pero

leh

dana

bant

uan

BLM

5 6

Lanj

utan

Tabe

l 3.7

Ped

oman

Lan

gkah

-lang

kah

Pem

bent

ukan

KSM


Kota/Kabupaten : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Desa/Kelurahan : …………………………………………BKM : …………………………………………Nama KSM : …………………………………………Kegiatan Utama KSM : …………………………………………

....……………………………………...Alamat Sekretariat : …………………………………………

…………………………………………Nomor Rekening KSM : …………………………………………Jumlah Anggota : Total ………… , L ……… , P..……..

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan warga yang diselenggarakan pada hari ……………,tanggal …………. tahun ………… bertempat di ………………………….. dan dihadiri oleh ………….peserta, ditetapkan pembentukan KSM ……………..……………………….. dengan nama-nama dibawah ini adalah warga yang menjadi Anggota dan Pengurus KSM dimaksud.

Format KSM-1BERITA ACARA PEMBENTUKAN KSM

Pembentukan KSM .......................... telah didasarkan pada hasil pemetaan swadaya, PJM danRencana Tahunan Pronangkis serta telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang kamicapai dalam berbagai pertemuan yang telah diselenggarakan sebelumnya. Apabila pernyataan kami inidikemudian hari terbukti tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup menerima serta melaksanakansanksi yang telah ditetapkan Pedoman P2KP maupun BKM.

Beserta Berita acara ini, kami lampirkan pula aturan-aturan dasar KSM yang telah disepakati danditetapkan bersama oleh seluruh anggota KSM.

Tanggal ............................................ Diketahui oleh,Yang menyatakan,1. ....................................................2 .................................................... ............................... ...........................3. Dst sesuai jumlah anggota Kader Masyarakat Koordinator BKM

No. Nama AnggotaDinilai

Jabatan/ Posisi Alamat Pekerjaan/Usaha

TandaTangan

*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kebutuhan

90 Pedoman Teknis

Format KSM-2AREKAPITULASI PENILAIAN KELAYAKAN PEMBENTUKAN KSM

Sumber Nilai

Tokoh MasyarakatAnggota MasyarakatFasilitator

Total Nilai Akhir 2*)

No

123

Nilai Akhir

*) Rumus penghitungannya adalah "nilai akhir 2 = total nilai/3"


Kota/Kabupaten : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Desa/Kelurahan : …………………………………………BKM : …………………………………………Nama KSM : …………………………………………Kegiatan Utama KSM : …………………………………………

....………………………………………Alamat Sekretariat : …………………………………………Nomor Rekening KSM : …………………………………………Jumlah Anggota : Total ………… , L ……… , P..……..

Format KSM-2BACUAN PENILAIAN KELAYAKAN PEMBENTUKAN KSM


ProsesPembentukan

Tujuan danKegiatan KSM

KesesuaiandenganHasil PemetaanSwadayadan PJMserta RencanaTahunanPronangkis

PertemuanRutin KSM

KeanggotaanKSM

Keswadayaan

Aturan-aturanKSM


1

2

3

4

5

6

7

Dari 'bawah' atas dasar kesamaan kepentingan anggota-anggotanya.Pembentukan diawali dengan FGD Dinamika Kelompok dan dilanjutkandengan serangkaian rembug untuk membangun kesepakatanbersama.Inisiatif sepenuhnya muncul dari anggota-anggota KSMbersangkutan.

Dirumuskan secara spesifik dan jelas serta disepakati anggota-anggotanya.KSM harus memiliki ikatan pemersatu yang kuat misalnya : jeniskegiatan, jenis usaha, masalah, tempat usaha, tempat tinggal, minatyang sama dll.

KSM dibentuk di lokasi atau melibatkan masyarakat yangdiprioritaskan dalam hasil Pemetaan Swadaya dan Pronangkis.Tujuan dan Kegiatan utama KSM sejalan dengan hasil PemetaanSwadaya dan Pronangkis

Pertemuan rutin dapat juga digunakan sebagai forum pengambilankeputusan di KSM.Pertemuan rutin diselenggarakan minimal satu bulan sekali.Pertemuan rutin dihadiri sekurang-kurangnya 75% dari anggota-anggota KSM bersangkutan

Didasarkan pada kerelaan & inklusif (terbuka).Setidaknya 2/3 anggota adalah warga miskin dan wanita sesuai hasilpemetaan swadaya.Keanggotaan aktif.

Memobilisasi simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yangdisetujui bersama, termasuk mendorong keswadayaan anggota.

Berdasarkan pembahasan dan kesepakatan bersama oleh anggota-anggotanya dan sebaiknya tertulis.Dalam hal KSM Pinjaman Bergulir, anggota KSM telah memahami danmenyetujui prinsip tanggung renteng dan bersedia menuangkandalam akte kesepakatan secara tertulis.

Derajat Pen-capaian Kriteria1 2 3 4 5

92 Pedoman Teknis

Pembentukan KSM dinilai layak sesuai dengan ketentuan P2KP dan dapat ditindaklanjuti denganproses kegiatan selanjutnya.

Tanggal ......................................Diketahui oleh,

.............................................. ............................................Fasilitator/Kader masyarakat BKM


Administrasi KSM

Tranparansi danAkuntabilitas

Sifat OrganisasiKSM


8

9

10

KSM memiliki rekening di Bank atas nama KSM yang ditandatanganisetidaknya oleh tiga orang yang disepakati/dipercaya oleh seluruhanggota KSM memiliki pembukuan sederhana yang dipahami olehanggotanya (buku rapat, daftar anggota, daftar simpanan anggota,pinjaman anggota, angsuran pinjaman, dll)

KSM harus terbuka pada pemeriksaan dan monitoring darianggotanya dan audit independen.

Mengakar pada anggota, independen, otonom, partisipatif,demokratis, transparan dan akuntabilitas.

*) Rumus penghitungan nilai akhir 1 adalah "jumlah total / 10"

*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif .

Derajat Pen-capaian Kriteria1 2 3 4 5


Penjelasan Pengisian Penilaian Kelayakan Pembentukan KSM

Format KSM-2A dan Fomat KSM-2B adalah alat untuk menilai apakah Kelompok yang ada dan/atauKelompok yang baru dibentuk layak menjalankan peran dan fungsi sebagai KSM dalam P2KP.

Langkah-langkah pengisian Format KSM-2A dan Format KSM-2B adalah:1. Tentukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini :

a. Tokoh masyarakatb. Anggota masyarakat/anggota kelompok Diskusi Terarah warga masyarakatc. Kader-Kader Masyarakat(Setiap sumber informasi dapat terdiri dari beberapa orang)

2. Penilaian dari sumber individual dilakukan dengan menggunakan metode wawancara individual; sedangkanpenilaian dari sumber kelompok (warga masyarakat) dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompokterarah (focussed group discussion).

3. Diskusikan sebagaimana yang tercantum dalam Format KSM-2B.Petunjuk penilaiannya adalah :

1 = buruk sekali : sangat bertolak belakang dengan kinerja yang diharapkan2 = buruk : masih jauh dari kinerja yang diharapkan3 = cukup : telah menjurus pada kinerja yang diharapkan4 = baik : hampir persis atau mendekati kinerja yang diharapkan5 = baik sekali : persis sama dengan kinerja yang diharapkan

4. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai.5. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 10 aspek tadi dan masukkan angka jumlah ini ke dalam kolom

jumlah.Selanjutnya, bagi angka jumlah ini dengan 10 dan masukkan hasilnya ke dalam kolom Nilai Akhir 1.6. Masukkan Nilai Akhir 1 dari masing-masing sumber penilaian (ada 3 sumber penilaian; lihat Langkah 1

diatas), ke dalam Format KSM-2A.7. Nilai Akhir 2 diperoleh dari Total Nilai dibagi tiga.9. Kelompok yang memenuhi ciri-ciri dan dapat menjalankan peran KSM dalam P2KP adalah kelompok yang

memiliki Nilai Akhir 2 : minimal 3.

94 Pedoman Teknis

3.3.7 Pengembangan KapasitasPemerintah Daerah

a) PengertianProses tumbuhnya partisipasi dan kemandirian

masyarakat akan lebih optimal apabila didukung olehkapasitas pemerintah daerah yang mampumenjalankan peran serta fungsinya sebagai regula-tor, enabler dan fasilitator.

Oleh karena itu, pada prinsipnya yang dimaksuddengan pengembangan kapasitas pemerintah daerahdalam konteks P2KP adalah penguatan peran-peranpemerintah daerah dalam mendukungtumbuhberkembangnya kemandirian dankeberdayaan masyarakat dalam menanggulangimasalah kemiskinan yang dihadapinya.

Dalam P2KP II peran-peran pemerintah daerahtersebut dicoba untuk dirumuskan secara eksplisit,sehingga diharapkan akan dapat membuat P2KPseolah-olah berkerja sebagai bagian dari mekanismekerja pemerintah daerah.

b) Ketentuan DasarSecara umum, partisipasi dan peran aktif

pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaanP2KP adalah: (a) menumbuhkan iklim mendukungbagi upaya pemberdayaan masyarakat. khususnyamasyarakat miskin, dan (b) "melembagakan"mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi,koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah denganaspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Perangkat pemerintah khususnya pemerintahdaerah didorong untuk mampu "mengalihkan peran"dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasimenjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalubeorientasi pada pengembangan masyarakat denganmengedepankan prakarsa masyarakat.

Secara khusus perangkat pemerintah dituntutuntuk mampu berperan sebagai katalis pembangunandalam rangka mendorong terjadinya prosestransformasi dan bukan transplantasi.

c) Tujuan• Menumbuhkan keselarasan, keterpaduan,

koordinasi dan kerjasama secara sinergis antaramasyarakat, pemerintah daerah dan kelompokpeduli setempat.

• Menjaga komitmen semua stakeholder di tingkatdaerah untuk konsisten pada penegakan danpenerapan visi, misi, serta nilai-nilai dasar yang

dikandung P2KP;• Menumbuhkembangkan proses pembangunan

partisipatif serta berbasis kebutuhan riilmasyarakat.

d) Tanggung JawabPenanggung jawab pengembangan kapasitas

pemerintah daerah pada dasarnya adalah pemerintahdaerah itu sendiri, dan bila diperlukan dapat didukungoleh KMW.

e) Waktu PelaksanaanWaktu pelaksanaan pengembangan kapasitas

pemerintah daerah dimulai sejak tahap awalpelaksanaan proyek P2KP di wilayah bersangkutanhingga berakhirnya proyek P2KP.

f) Keluaran• Kesepakatan mekanisme koordinasi melalui

pertemuan rutin antara pemerintah daerah, KMWdan BKM-BKM

• Kesepakatan kerjasama pengelolaan kegiatanP2KP (misalnya; lokakarya, monitoring, training,dll), baik dalam bentuk sharing pendanaan,pekerjaan dan lainnya.

• Kesiapan pemerintah daerah pada exit strategyP2KP di wilayahnya

g) Indikator Kinerja• Jumlah pertemuan koordinasi antara pemerintah

daerah, KMW dan BKM-BKM;• Jumlah kegiatan yang dikelola melalui kerjasama

antara Pemda dengan KMW maupun Pemdadengan BKM-BKM

• Adanya action plan exit strategy P2KP dariPemerintah Daerah yang disusun melalui prosesyang partisipatif, demokratis dan akuntabel.

h) Langkah-Langkah Pengembangan KapasitasPemerintah DaerahLangkah-langkah pengembangan kapasitas

pemerintah daerah sebenarnya melekat padakeseluruhan kegiatan P2KP. Secara umum beberapakegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerahyang diharapkan dapat dilakukan dalam pelaksanaanP2KP, antara lain adalah sebagai berikut:• Melaksanakan kegiatan pelatihan tentang siklus

proyek P2KP, perencanaan partisipatif, programPAKET dan lain-lainnya kepada seluruh dinas-


dinas serta intansi terkait di lingkungan pemerintahdaerah setempat.

• Mendorong kerjasama antara KMW danpemerintah daerah dalam pengelolaan kegiatanP2KP secara bersama, baik dalam bentuksharing pendanaan maupun aktivitas. Beberapakegiatan yang bisa dilakukan bersama, misalnya:sosialisasi, lokakarya, monitoring maupunpelatihan-pelatihan dan lain-lainnya.

• Mendorong Pemda untuk dapat mengorga-nisasikan dinas-dinas setempat untuk menjalinkemitraan sinergis dengan masyarakat, melaluiBKM, serta kelompok peduli dalam rangkaketerpaduan upaya-upaya penanggulangankemiskinan;

• Mendorong Pemda bertindak sebagai fasilitator,dinamisator dan pendukung untuk hal-hal yangmenyangkut pelaksanaan P2KP pada khususnyadan penanggulangan kemiskinan pada umumnya;

• Bertindak sebagai dinamisator prosespembangunan partisipatif yang dilakukan melaluipelaksanaan P2KP pada umumnya, maupunpelaksanaan komponen PAKET P2KP secarakhusus;

• Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaanmasyarakat serta pengembangan kapasitaspemerintah daerah dan kelompok peduli setempatagar mampu meningkatkan kesejahteraanmasyarakat miskin;

• Memfasilitasi permasalahan, pengaduan dankonflik yang timbul dalam pelaksanaan P2KPdengan menyiapkan sarana dan pranata yangdibutuhkan, berkoordinasi dengan KMW;

• Memfasilitasi fase terminasi maupun exitstrategy, agar masyarakat mampu mandiri danberkelanjutan dalam pengelolaan kelembagaan,kegiatan, dan dana berlandaskan nilai-nilaikemanusiaan serta nilai-nilai kemasyarakatan(nilai dan prinsip P2KP).

3.4 Pelaksanaan Komponen BantuanLangsung Masyarakat Kelurahan

Pelaksanaan Komponen Bantuan LangsungMasyarakat Kelurahan ini pada dasarnya mencakupbeberapa kegiatan utama sebagai berikut:• Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan BLM• Penilaian Kelayakan Usulan Kegiatan• Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan• Penyaluran Dana BLM

• Pendampingan dan Pengawasan PelaksanaanKegiatanKelima kegiatan utama tersebut secara rinci

diuraikan di bawah ini:

3.4.1 Penyusunan dan Pengajuan UsulanKegiatan

a) PengertianYang dimaksud dengan "penyusunan dan

pengajuan usulan kegiatan" adalah serangkaiankegiatan yang dilakukan KSM dan Panitia, yangdibentuk oleh BKM, dalam rangka memperoleh aksesdana BLM P2KP. Usulan kegiatan tersebut disiapkandan disusun sendiri oleh KSM sesuai dengankepentingan dan kebutuhannya masing-masing atauoleh Panitia yang telah ditetapkan BKM untukmenangani kegiatan khusus yang bersifat untukkepentingan umum/publik. Penyusunan danpengajuan usulan kegiatan ini akan difasilitasi olehKader Masyarakat dan Fasilitator.

b) Ketentuan Dasar• Usulan kegiatan dalam P2KP bersifat open menu,

artinya masyarakat diberikan kesempatan untukmenetapkan sendiri prioritas pembangunanmereka dalam menangulangi kemiskinan.Meskipun demikian, usulan kegiatan yang diajukanharus senantiasa berlandaskan pada: 1) PetaKemiskinan dari hasil pemetaan swadaya, 2) PJMdan Rencana Tahunan Pronangkis di kelurahansetempat sebagai hasil dari perencanaanpartisipatif, serta 3) tidak termasuk daftar negatif(negatif list), yakni kegiatan yang dilarang untukdiusulkan dalam P2KP sebagaimana telahdijelaskan pada Buku Pedoman Umum P2KP.

• Penyusunan dan pengajuan usulan kegiatandalam P2KP harus dilakukan oleh masyarakatsendiri sebagai pelaku utama melalui KSM atauPanitia. Pihak-pihak lainnya berperanmemfasilitasi KSM atau Panitia untukmemperkuat kapasitas peran masyarakattersebut.

• Di tingkat masyarakat, Kader Masyarakat dan TimFasilitator akan berperan untuk memfasilitasikeluarga miskin - anggota KSM - dalam menilaikebutuhan nyatanya dan selanjutnya merumuskandan mengajukan usulan.

• Di tingkat KSM semua usulan anggota dibahas,

96 Pedoman Teknis

disempurnakan dan disepakati bersama.Musyawarah penyepakatan usulan di tingkat KSMdifasilitasi Kader Masyarakat dibantu oleh TimFasilitator.

• Peran strategis Kader Masyarakat dan TimFasilitator tidak dimaksudkan untuk membuatkan/mengerjakan pembuatan usulan masyarakat,tetapi lebih pada proses pendampingan agarterjadi proses pembelajaran sehingga kelak wargamasyarakat yang tergabung dalam KSM mampumenyusun usulan yang realistis, layak, rasionaldan didasarkan atas kebutuhan nyata dan potensisetempat.

c) Tujuan• Memberikan pedoman bagi fasilitator, kader

masyarakat, KSM, dan masyarakat dalampenyiapan usulan kegiatan yang akan diajukanke BKM/UPK untuk mendapatkan bantuan danaBLM P2KP; dan

• Masyarakat dan KSM mampu menyusun usulankegiatan yang berpedoman pada hasil pemetaanswadaya serta Pronangkis, baik untuk kegiatanusaha (kredit), pembangunan sarana-prasarana,kesehatan, pendidikan, santunan dan lainnya.

d) PenanggungjawabPenanggungjawab proses penyusunan dan

pengajuan usulan kegiatan adalah KSM serta UPK/BKM difasilitasi oleh kader-kader masyarakat danfasilitator.

e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan proses penyusunan dan pengajuan

usulan kegiatan KSM-KSM untuk tahap pertamaselama masa proyek P2KP adalah pada awal bulanke-8 atau setelah masyarakat kelurahan sasaranmenetapkan PJM dan rencana tahunan Pronangkis.Sedangkan untuk tahap-tahap berikutnya dilakukansecara berkesinambungan dan terjadwal sesuaikeputusan Rapat Anggota BKM, dengan tetapmengacu pada Pronangkis maupun kapasitaskeuangan yang ada.

f) Keluaran• Proposal Usulan Kegiatan KSM• Format Usulan KSM.

g) Indikator Kinerja• Jumlah proposal pinjaman bergulir yang diajukan

ke BKM/UPK• Persentase keluarga miskin (Pra KS/KS1) dalam

KSM pinjaman bergulir/persentase KK miskinkelurahan

• Jumlah dana yang tersedia (outstanding loan) daripersentase BLM yang dialokasikan untukpinjaman bergulir.

• Jumlah proposal non-pinjaman bergulir yangdisetujui dan telah dilaksanakan

• Persentase KK miskin (Pra KS dan KS1) di antarapenerima manfaat langsung dari penyediaankegiatan non-pinjaman bergulir/persentase KKmiskin kelurahan

h) Langkah-LangkahLangkah-langkah pelaksanaan dapat dilihat pada

Tabel 3.8 Langkah-langkah Penyusunan danPengajuan Usulan Kegiatan.

KSM-KSM yang telah terbentuk atau yang telah ada tidak secara otomatis dapat mengajukan usulankegiatan untuk memperoleh bantuan dana BLM P2KP, sebelum KSM-KSM tersebut mampu menunjukkanpotensi kemandirian dan keswadayaan serta konsisten menerapkan prinsip dan nilai-nilai P2KP. Dalamhal ini, KMW akan melakukan penilaian kinerja KSM bersangkutan sebelum KSM tersebut mengajukanusulan ke BKM.

Hal ini sebagai proses pembelajaran masyarakat bahwa KSM adalah wadah bagi mereka untukbersama-sama mengatasi persoalan penanggulangan kemiskinan yang dihadapi atas dasar potensisumber daya yang mereka miliki. Selain itu, masyarakat harus paham bahwa KSM-KSM tidak semata-mata persyaratan formal untuk secara mudah dan murah dalam memperoleh bantuan P2KP.


Peny

ebar

luas

an H

asil

Pem

etaa

nSw

aday

a (C

SS) d

an P

rona

ngki

s

Pela

tihan

Kew

iraus

ahaa

n da

nPe

latih

an P

rakt

ek te

ntan

g C

ara

Peny

usun

an P

ropo

sal K

egia

tan

Bagi

Mas

yara

kat M

iski

n da

nAn

ggot

a KS

M

Pend

ampi

ngan

Kel

uarg

a M

iski

n da

nKe

lom

pok

Mas

yara

kat R

enta

n/M

arjin

al:

Mas

yara

kat M

enga

juka

n U

sula

nKe

giat

an k

epad

a KS

M

Mus

yaw

arah

KSM

mem

baha

sus

ulan

-usu

lan

kegi

atan

dar

ian

ggot

anya

Men

doro

ng m

asya

raka

t aga

rda

lam

men

gaju

kan

usul

anke

giat

an u

ntuk

ban

tuan

P2K

Pse

nant

iasa

ber

pedo

man

pad

ape

ta k

emis

kina

n da

n Pr

onan

gkis

kelu

raha

n be

rsan

gkut

an.

Men

yiap

kan

dan

Men

ingk

atka

nka

pasi

tas

mas

yara

kat

mis

kin

serta

ang

gota

KSM

dal

am b

idan

gke

wira

usah

aan

dan

tekn

ikpe

nyus

unan

pro

posa

l keg

iata

nse

derh

ana

Men

yiap

kan

dan

men

doro

ngm

asya

raka

t un

tuk

mem

beri

akse

s da

n pe

luan

g se

luas

mun

gkin

bag

i mas

yara

kat

mis

kin,

per

empu

an d

anke

lom

pok

rent

an la

inny

a un

tuk

terli

bat,

men

erim

a m

anfa

atm

aupu

n m

enge

lola

keg

iata

nP2

KP d

i wila

yahn

ya.

Usu

lan

yang

dia

juka

nm

asya

raka

t dan

war

ga m

iski

nbe

nar-b

enar

mer

upak

an"k

ebut

uhan

" m

asya

raka

t ya

ngre

alis

tis d

an m

ende

sak,

buk

anse

keda

r usu

lan

atau

"kei

ngin

an"

sem

ata.

Peny

epak

atan

usu

lan

kegi

atan

KSM

yan

g ak

an d

iaju

kan

ke

BKM

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

BKM

dan

Kade

rM

asya

raka

t

KMW

/Tim

Fasi

litat

or

Kade

r-kad

erm

asya

raka

tdi

fasi

litas

iol

ehfa

silit

ator

KSM

KSM

difa

silit

asi

oleh

kad

erm

asya

raka

t

Dis

emin

asi d

an p

emas

yara

kata

n H

asil

pem

etaa

nsw

aday

a da

n PJ

M s

erta

renc

ana

tahu

nan

Pron

angk

is y

ang

tela

h di

sepa

kati

mas

yara

kat,

kepa

da s

elur

uh m

asya

raka

t di k

elur

ahan

.

•AM

T (A

chie

vem

ent M

otiv

atio

n Tr

aini

ng)

•D

asar

-Das

ar K

ewira

usah

aan

•Ke

mitr

aan

Usa

ha•

Tehn

ik P

enyu

suna

n Pr

opos

al S

eder

hana

•Fo

kus

pend

ampi

ngan

diti

tikbe

ratk

an a

gar

gaga

san-

gaga

san

mas

yara

kat m

iski

ndi

dasa

rkan

refle

ksi k

ondi

si k

ebut

uhan

dan

kem

ampu

anny

a. M

isal

nya

mel

alui

ana

lisis

ER

T(e

kono

mi r

umah

tang

ga),

tingk

at k

eseh

atan

,pe

ndid

ikan

dan

maw

as d

iri li

ngku

ngan

, dan

lain

nya

•M

endo

rong

asp

irasi

mas

yara

kat m

iski

n da

pat

terg

ali d

alam

men

gem

bang

kan

gaga

san-

gaga

san

guna

mem

perb

aiki

kes

ejah

tera

anm

erek

a se

ndiri

.

•Be

rdas

arka

n ga

gasa

n se

rta re

fleks

i keb

utuh

anda

n ke

mam

puan

yan

g ad

a, w

arga

mis

kin

men

gaju

kan

usul

an k

egia

tann

ya k

epad

a KS

Mdi

man

a ia

men

jadi

ang

gota

.•

Fasi

litas

i for

mat

dan

isi u

sula

n da

ri m

asya

raka

tat

au a

nggo

ta k

epad

a KS

M y

ang

men

jam

intin

gkat

real

itas

dan

kew

ajar

an u

sula

n-us

ulan

ters

ebut

.

•Pr

esen

tasi

dan

pem

baha

san

selu

ruh

usul

an-

usul

an y

ang

disa

mpa

ikan

war

ga/a

nggo

ta K

SM•

Mus

yaw

arah

men

entu

kan

apak

ah U

sula

n KS

Mya

ng d

iaju

kan

adal

ah d

ikel

ola

bers

ama

oleh

KSM

ata

u be

bera

pa k

egia

tan

sesu

ai ju

mla

han

ggot

a.

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat

Mas

yara

kat

mis

kin

dan

angg

ota

KSM

Mas

yara

kat

mis

kin

dan

angg

ota

KSM

Mas

yara

kat

Peng

urus

dan

angg

ota

KSM

,

Di s

elur

uhw

ilaya

hke

lura

han

sasa

ran

Di l

okas

i yan

gda

pat

dise

paka

tiw

arga

Di r

umah

war

ga,

lapa

ngan

,m

asjid

, pa

sar,

saw

ah, d

ll.

Di r

umah

war

ga,

lapa

ngan

,m

asjid

, pa

sar,

saw

ah, d

ll.

Sekr

etar

iat

KSM

ata

uru

mah

war

gaat

au te

mpa

tla

inny

a

Sege

ra s

etel

ahPr

onan

gkis

dis

etuj

uiw

arga

& B

KMm

ener

ima

dana

BLM

Taha

p I,

atau

sek

itar

awal

bul

an k

e-8.

Unt

uk ta

hap

awal

seki

tar m

ingg

u ke

-2bu

lan

ke-8

, dan

dila

ksan

akan

sel

ama

3(ti

ga) h

ari.

Unt

uk ta

hap

awal

seki

tar m

ingg

u k

e-2

bula

n ke

-8,

dan

min

imal

sel

ama

1bu

lan.

Tah

ap s

elan

jut-

nya

berla

ngsu

ngbe

rkes

inam

bung

anse

suai

keb

utuh

an

Seki

tar m

ingg

u ke

-2bu

lan

ke-9

.Sel

anju

tnya

akan

ber

lang

sung

teru

sm

ener

us s

esua

ike

butu

han

Seki

tar m

ingg

u ke

-3hi

ngga

ke-

4 bu

lan

ke-9

.Ta

hap

sela

njut

nya

sesu

ai k

ebut

uhan

1 2 3 4 5

Tabe

l 3.8

Lam

gkah

-Lan

gkah

Pen

yusu

nan

dan

Peng

ajua

n U

sula

n K

egia

tan

KSM

98 Pedoman Teknis

Peny

usun

an U

sula

nKe

giat

an K

SM

Peng

ajua

n U

sula

n Ke

giat

anKS

M k

e BK

M

Tiap

KSM

men

yiap

kan

sebu

ahus

ulan

keg

iata

n ya

ng te

lah

diba

has,

dis

epak

ati s

erta

dita

ndat

anga

ni o

leh

selu

ruh

angg

otan

ya.

•U

sula

n ke

giat

an K

SM y

ang

tela

h di

rum

uska

n da

ndi

tand

atan

gani

ole

h se

luru

han

ggot

anya

dia

juka

n ol

ehpe

ngur

us K

SM k

e BK

M.

•La

mpi

rkan

pul

a pr

opos

alde

ngan

For

mat

Usu

lan-

1

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

Peng

urus

dan

Angg

ota

KSM

,di

fasi

litas

iol

eh k

ader

mas

yara

kat

dan

fasi

litat

or

Peng

urus

KSM

•M

akna

fasi

litas

i/pen

dam

ping

an b

erar

ti ba

hwa

pem

buat

usu

lan

iala

h m

asya

raka

t sen

diri

(KSM

), bu

kan

kade

r dan

fasi

litat

or a

tau

piha

kla

inny

a•

Usu

lan

mem

uat u

raia

n te

ntan

g ke

giat

an y

ang

dius

ulka

n da

n ke

terk

aita

n de

ngan

Pro

nang

kis,

tota

l bia

ya, j

umla

h ya

ng d

ibia

yai s

endi

ri,ko

ntrib

usi m

ater

ial,

tena

ga d

an la

inny

a,pe

nerim

a m

anfa

at, p

enge

lola

, ren

cana

peng

oper

asia

n da

n pe

mel

ihar

aan,

ser

take

sesu

aian

den

gan

berb

agai

ket

entu

an y

ang

ada

mau

pun

dam

pak

lingk

unga

n, d

an la

in-la

in.

•Kh

usus

usu

lan

yang

ber

sifa

t pin

jam

an, m

aka

dita

mba

hkan

pul

a ju

mla

h kr

edit,

jadw

alpe

ndan

aan

dan

peng

emba

lian

dana

ser

ta b

esar

jasa

/bun

ga y

ang

dibe

bank

an k

e an

ggot

a KS

M.

BKM

mem

berik

an b

ukti

pene

rimaa

n us

ulan

kegi

atan

KSM

ters

ebut

ser

ta m

engi

nfor

mas

ikan

agar

pen

guru

s da

n an

ggot

a KS

M d

apat

ber

siap

-si

ap u

ntuk

dia

nalis

a ke

laya

kan

usul

anny

a ol

ehU

PK, m

aksi

mal

2 (d

ua) m

ingg

u se

tela

h us

ulan

KSM

. dite

rima

oleh

BKM

.

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Peng

urus

dan

angg

ota

KSM

,

Peng

urus

KSM

dan

BKM

Sekr

etar

iat

KSM

ata

uru

mah

war

gada

n te

mpa

tla

in y

ang

dise

paka

ti

Sekr

etar

iat

BKM

Seki

tar m

ingg

u ke

-1hi

ngga

min

ggu

ke-2

bula

n ke

-10.

Unt

ukta

hap

sela

njut

nya

ber

-la

ngsu

ng te

rus

men

erus

(ber

kesi

-na

mbu

ngan

) ses

uai

kebu

tuha

n

Seki

tar m

ingg

u ke

-3bu

lan

ke-1

0.Ta

hap

sela

njut

nya

berla

ngsu

ng te

rus

men

erus

(ber

kesi

nam

bung

an)

sesu

ai k

ebut

uhan

6 7

Lanj

utan

Tab

el 3

.8 L

amgk

ah-L

angk

ah P

enyu

suna

n da

n Pe

ngaj

uan

Usu

lan

Kegi

atan

KSM


1. PROPOSAL/USULAN KEGIATAN - STIMULANS/HIBAH

Secara umum, kerangka proposal kegiatan dalam rangka mendapatkan dana BLM P2KP, yang bersifat stimulanatau hibah (Pembangunan Prasarana, Pelatihan, Kesehatan, Santunan dll), sekurang-kurangnya meliputi hal-haldibawah ini:

a. Halaman Depan1. Nama KSM/Panitia2. Judul Proposal/Usulan3. Dusun/Kelurahan/Kabupaten/Kota, Bulan, dan Tahun

b. Halaman Proposal1. Judul :2. KSM Pengusul :3. Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota :4. Sifat Program :5. Waktu Pelaksanaan :6. Anggaran Biaya :

c. Kerangka Usulan

• Latar BelakangDalam latar belakang berisi uraian singkat tentang diskripsi kegiatan/program yang hendak dilakukan, masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi masyarakat miskin, peran strategis pihak pengusul serta program-program strategis yang hendak dilakukan.Dijelaskan secara detail pentingnya usulan kegiatan ini dilakukan dalam menunjang upaya-upayapenanggulangan kemiskinan masyarakat setempat, dengan mengacu pada hasil pemetaan swadaya danPJM serta rencana tahunan Pronangkis yang ada.

• Rumusan MasalahBerisi tentang popok-pokok masalah yang dirumuskan dan hendak dipecahkan oleh masyarakat berdasarkanhasil pemetaan swadaya, dengan program bantuan BLM P2KP.

• TujuanTujuan : menggambarkan tujuan yang hendak dicapai melalui program yang diusulkan, termasuk keterkaitandengan PJM dan rencana tahunan Pronangkis.

• Ruang Lingkup KegiatanDidalam ruang lingkup kegiatan hendaknya dapat mencerminkan secara jelas kegiatan dan tahap-tahap kegiatanyang hendak dilakukan. Seperti membangun kesepakatan, perencanaan bersama, keterlibatan anggota danmasyarakat sekitar lokasi KSM, pengorganisasian, evaluasi hingga pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasilkegiatan, termasuk pengembangan tindak lanjut oleh masyarakat sendiri.

• Metode PelaksanaanUntuk melaksanakan kegiatan dalam usulan proposal, tentu diperlukan metode dalam pelaksanaannya. Sebutkandan sedikit uraikan metode yang digunakan itu secara komprehensif. Seperti diperlukan metode pemetaanpartisipatif, pilihan padat karya, dan lain-lain.

• Organisasi PelaksanaanMenyangkut profil dari KSM atau panitia pelaksana dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan,serta kesepakatan pembagian tugas dan mekanisme kerja dalam KSM/Panitia.

Lampiran Pedoman Pelaksanaan BLM-1RANGKUMAN PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN KSM/PANITIA

100 Pedoman Teknis

• Sarana dan Prasarana PenunjangSarana dan prasarana apa yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan itu untuk mencapaitujuan dan sasaran yang hendak dituju.

• Tata Cara PengadaanDijelaskan pada bagian ini jenis-jenis pengadaan yang diperlukan dan disertai tata cara pengadaannya.Dibuat serinci mungkin hingga jelas bagaimana cara melaksanakannya.

• Rencana Penanganan Dampak KegiatanDijelaskan pada bagian ini berbagai rencana penanganan dampak kegiatan, baik menyangkut dampaklingkungan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, maupun pada budaya dan penduduk asli. Dibuatserinci mungkin hingga jelas bagaimana cara melaksanakannya, kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkenadampak, termasuk konsekuensi pembiayaannya.

• Jadwal PelaksanaanDalam jadwal pelaksanaan hendaknya dapat menggambarkan secara spesifik tahap-tahap kegiatan dan waktupelaksanaannya. Akan lebih baik kalau dibuatkan time schedule yang jelas dan menyangkut keseluruhankegiatan sesuai tahapannya.

• Anggaran Biaya yang diperlukanMenggambarkan perkiraan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penganggaran inihendaknya dapat memberikan gambaran secara bertahap kebutuhan dana yang diperlukan (Tahap Persiapan,Tahap Pelaksanaan, Tahap pelaporan). Termasuk yang terpenting adalah komposisi sumber dana sertamekanisme pertanggungjawaban keuangan.

Diajukan olehKSM/Panitia : ……………………………Alamat : ……………………………

………… , ……….. , 200…

Ketua Sekretaris Bendahara KSM

…………………………… …………………………… ……………………………

Catatan• Panduan proposal ini dapat disempurnakan sesuai kebutuhan dan sesuai proses pembelajaran masyarakat dalam

menyusun proposal kegiatan.

2. PROPOSAL/USULAN KEGIATAN - PINJAMAN BERGULIR

Kerangka proposal kegiatan kredit mikro dari KSM dalam rangka mendapatkan dana BLM P2KP, yang bersifatpinjaman atau dana bergulir (usaha kecil, usaha bersama dll), termasuk contoh format-formatnya, dapat dilihatpada Buku Pedoman Khusus Pengelolaan Pinjaman Bergulir.


Kota/Kabupaten : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Desa/Kelurahan : …………………………………………Nama BKM : …………………………………………Nama KSM : …………………………………………Jenis Kegiatan : …………………………………………Jumlah Anggota : Total ………… , L ……… , P ..……..

Format Usulan-1PROPOSAL/USULAN KSM - UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STIMULAN/HIBAH

No. Nama Usia Pekerjaan JumlahTanggungan

Alamat

A. Daftar Anggota KSM/Panitia

L/P

B. Usulan Kegiatan

1) Uraian Usulan KegiatanJenis Kegiatan : …………………………………………………………………………………….

Volume Kegiatan : …………………………………………………………………………………….

Alasan Kegiatan : …………………………………………………………………………………….

..…..……………………………………………………………………………….

.…..……………………………………………………………………………….

.…..……………………………………………………………………………….

Lokasi Kegiatan : …………………………………………………………………………………….

Jumlah Penerima Manfaat : ………………… Orang

Jangkauan Pelayanan : …………………………………… (RT/RW/Dusun/Kelurahan)

Metode Konstruksi : [ ] Gotong royong [ ] Semi Gotong Royong [ ] Dikontrakkan

Status Tanah : …………………………………………………………………………………….

Patokan Penunda Kegiatan : ….....………………………………………………………………………………

102 Pedoman Teknis

2) Pembiayaan Kegiatan

3) Jadwal Pelaksanaan KegiatanTanggal Mulai ................................. Tanggal Penyelesaian .................................

4) Team Pelaksana KegiatanTeam penanggungjawab pelaksanaan kegiatanNama 1 ................................................................. Posisi ...................................

2 ................................................................. Posisi ...................................3 ................................................................. Posisi ...................................

5) Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kegiatan………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….

6) Rencana Pengadaan (Procurement Plan)

Swadaya

KomponenPembiayaan

Biaya UnitBLM P2KP

Sumber Pendanaan (Rp)

JumlahUnit

1.1 Upah Tenaga1.2 Bahan dan Material1.3 Peralatan1.4 Bantuan Teknis1.5 dan seterusnya

Total

Item-Item Untuk Pengadaan(Barang, Pekerjaan, atau Tenaga Ahli/Trampil)

ProsedurNo.

Kegiatan BiayaNo.

7) Rencana Pengoperasian dan Pemeliharaan

SumberDana

Penanggung-jawab

Frekuensi


C. Penilaian terhadap Daftar Kegiatan Terlarang (Negatif List)

Apakah usulan kegiatan-usulan kegiatan termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang dibiayai oleh danaP2KP?

Butir (Item) TidakYa

Pembangunan dan rehabilitasi rumah-rumah ibadah

Pembangunan dan rehabilitasi kantor BKM

Pembangunan dan rehabilitasi kantor atau gedung Pemerintah

Produk-produk yang merugikan bagi lingkungan hidup, seperti: pestisida;tembakau atau produk yang terkait; secara substansial merusak lapisan ozon,bahan-bahan material dari asbes, kegiatan produksi cairan atau gas yangmempengaruhi atau mencapai tingkat emisi yang berbahaya; kegiatan yangmemakai, memproduksi, menyimpan atau mengangkut bahan-bahan danbuangan limbah yang sangat berbahaya; penyimpanan atau kegiatan di areayang dilindungi; atau usulan perikanan yang tidak sesuai dengan standardyang ditetapkan Dinas Perikanan

Kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yangberlaku, seperti: perdagangan senjata, perjudian serta kegiatan yangmelanggar norma-norma agama dan sosial; jual beli obat-obatan terlarang;kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan,pembebasan lahan dan pemukiman kembali, perlindungan dampak lingkungandan penduduk serta nilai-nilai lokal setempat

Deposito atau upaya pemupukan bunga dari Bank yang bertentangan denganketentuan P2KP

Kegiatan politik praktis, seperti: kampanye, sumbangan kepada kegiatan danlembaga partai politik serta Pemilu

Kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan Visi, Misi, Prinsip dan Nilai-Nilai serta Ketentuan P2KP

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

D. Pengelolaan Dampak

1. Apakah ada dampak negatif terhadap lingkungan?Ada Tidak Jika "Ada", uraikan ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Rencana Penanganan dampak negatif lingkungan ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan penduduk?Ada Tidak Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini:• Tanah milik siapa? ...........................................................................................................................................• Apakah Pemilik sudah diajak bermusyawarah?...........................................................................................• Apa rencana kompensasi yang disepakati? ................................................................................................

104 Pedoman Teknis

• Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut?................................................................................................................................................................................Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembalipenduduk?

Ada Tidak Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini:

• Berapa orang yang terkena dampak? ..............................................................................................................(Sertakan nama-nama dan alamatnya)

• Apa rencana kompensasi yang disepakati? ..................................................................................................• Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut?...........................................................................

3. Apakah ada dampak negatif terhadap sosial-budaya-adat istiadat setempat?Ada Tidak Jika "Ada", uraikan .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Rencana Penanganan dampak..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Apakah ada dampak negatif terhadap penduduk asli setempat?Ada Tidak Jika "Ada", uraikan .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Rencana Penanganan dampak..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demikian usulan kegiatan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya.

Tanggal ………......…. , 200…

Nama Posisi Tanda TanganNo.

KetuaAnggotaAnggotaAnggotadst.

1234dst.

Diketahui oleh,

.................................................... ....................................................Fasilitator Kader Masyarakat


Catatan

Persyaratan tambahan untuk usulan kegiatan atau pembangunan/perbaikan prasarana:

Syarat 1 - Usulan Kegiatan harus disertai lampiran berikut ini:1. Sketsa lokasi rencana kegiatan2. Desain Teknis (DAED/Detailed Architectural and Engineering Design)

Syarat 2 - Tugas KSM/Panitia (selanjutnya disebut dengan istilah KSM)1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh KMW2. Menyediakan pengelola setempat (ketua tim, mandor, tenaga administrasi) dan membayarnya sesuai

kebutuhan (Sesuai Buku Pedoman P2KP)

Syarat 3 - Pekerjaan-pekerjaan dimaksud tidak dapat dikontrakkan tanpa persetujuan KMW.Dalam hal KMW menyetujui pekerjaan tersebut dikontrakkan, maka Tata cara pengadaan / pengelolamengikuti ketentuan P2KP.

Syarat 4 - PenyimpanganKSM dapat dinilai lalai jika melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, atau tidakmemperhatikan peringatan Fasilitator/KMW. Terhadap penyimpangan ini, KMW harus memberikan peringatantertulis kepada KSM/BKM dimaksud dan mengirimkan salinannya kepada PJOK dan lurah. Jika 15 harisetelah peringatan diterima KSM/Pimpinan BKM tetap tidak melakukan tindakan koreksi, maka Fasilitatordapat meminta Rapat Anggota BKM untuk membahas masalah ini.

Syarat 5 - SanksiBerkaitan dengan kelalaian diatas, pencairan dana kepada KSM/ BKM dimaksud harus ditunda sampaikelalaian dimaksud diperbaiki dan diterima oleh KMW sesuai dengan kesepakatan kerja yang ada, atautambahannya, jika ada.

Syarat 6 - Pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan di atas harus didasarkan atas jumlah/volume tugas yangtelah diselesaikan, sebagaimana disertifikasi oleh KMW sesuai dengan kesepakatan kerja yang ada, atautambahannya, jika ada.

Syarat 7 - Pelaporan oleh KSM1. Catatan Harian2. Laporan Mingguan kemajuan kegiatan dan Keuangan3. Laporan bulanan kemajuan pekerjaan kumulatif dan Keuangan4. Laporan Akhir kegiatan dan Keuangan

*) Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW dan perlu diuraikan secara deskriptif

usulan kegiatannya seperti dijelaskan pada Lampiran Pedoman Pelaksanaan BLM -1: Panduan Penyusunan Proposal KSM.

106 Pedoman Teknis

3.4.2 Penilaian Usulan Kegiatana) Pengertian

Penilaian usulan kegiatan baik dari KSM maupunPanitia ialah serangkaian kegiatan profesional yangdilakukan Unit Pengelola Keuangan-BKM (UPK-BKM)dalam menilai kelayakan teknis, finansial/keuangan,sosial dan lingkungan dari proposal-proposal atauusulan kegiatan yang diajukan KSM/Panitia ke BKMuntuk mendapatkan akses dana BLM. Peran KMWdan Tim Fasilitator adalah menjaga agar prosespenilaian kelayakan proposal/usulan kegiatan yangdilakukan oleh UPK telah memenuhi standardprofesional dan memenuhi ketentuan serta prinsip dannilai-nilai didalam P2KP.

b) Ketentuan Dasar• Usulan/proposal kegiatan yang diajukan oleh KSM/

Panitia ke BKM sebelum dibahas dan disepakatiprioritas pendanaannya oleh BKM, wajib dievaluasiterlebih dahulu oleh UPK.

• Evaluasi mencakup: kelayakan teknis, finansial,sosial dan lingkungan. Kegiatan ini sepenuhnyamerupakan kegiatan UPK yang harus dilakukansecara profesional. Oleh karena itu, KMW terlebihdahulu memberikan pelatihan dan penguatankapasitas UPK agar mampu menilai kelayakanproposal sesuai standar profesional yangdiinginkan P2KP

• Penilaian kelayakan oleh UPK diharapkan dapatdilakukan paling lambat 2 (dua) pekan setelahproposal KSM diserahkan ke BKM. Dengandemikian, BKM harus sesegera mungkinmenyerahkan proposal KSM yang telahditerimanya kepada UPK.

• Dalam melaksanakan penilaian kelayakanproposal, UPK selain menganalisis proposal darisegi teknis, finansial/keuangan dan lingkunganjuga melakukan klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan seluruhanggota KSM yang mengusulkan kegiatan.Klarifikasi ini sangat penting untuk lebihmemperjelas kebutuhan dan aspirasi dari anggotaKSM dan juga mengamati langsung keberadaanataupun kredibilitas dari pengusul (kelayakansosial).

• Proses penilaian kelayakan proposal harusmerupakan salah satu proses pembelajaranmasyarakat untuk mampu menyusun usulankegiatan yang memenuhi standar kelayakan.

Sehingga diupayakan agar masyarakat miskindiberi kesempatan memperbaiki usulan biladianggap usulan mereka masih kurang memadai.Terkecuali apabila UPK menilai bahwa kredibilitaspihak pengusul kegiatan (kelayakan sosial)diragukan dan cenderung menyalahgunakan danaBLM P2KP.

• Hasil penilaian kelayakan proposal oleh UPK akandiverifikasi terlebih dahulu oleh KMW. VerifikasiKMW terutama dititikberatkan pada aspek-aspek:- Apakah penilaian kelayakan telah dilakukan

sesuai standard profesional,- Apakah kelayakan usulan sudah sesuai

dengan prinsip serta nilai-nilai P2KP, dan- Apakah usulan telah memenuhi ketentuan

mengenai pengadaan barang dan jasa,pembebasan lahan dan permukiman kembali,dampak lingkungan dan perlindungan terhadapnilai-nilai budaya lokal serta perlindunganpenduduk terasing.

• Dalam melaksanakan verifikasi, KMW wajibmelibatkan BKM dan Kader Masyarakat sebagaiproses pembelajaran agar setelah masa proyekP2KP berakhir, verifikasi ini selanjutnya dapatdilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

c) Tujuan• Untuk mendapatkan usulan-usulan kegiatan yang

baik dan layak secara teknis, lingkungan dankeuangan, sehingga pada pelaksanaannya nantidapat memberikan manfaat optimal bagimasyarakat pengusul maupun UPK/BKM, sertatidak menimbulkan dampak-dampak yang tidakdiinginkan

• Untuk memampukan masyarakat dalammenyusun usulan/proposal kegiatan yang layak,memampukan UPK dalam melakukan analisakelayakan proposal/usulan sesuai dengan stan-dard profesional, dan memampukan BKM sertakader masyarakat untuk konsisten menjagaperlindungan terhadap kemungkinan dampak-dampak yang tidak diinginkan dari pelaksanaankegiatan-kegiatan masyarakat (safeguard).

d) PenanggungjawabPenanggungjawab proses penilaian kelayakan

usulan kegiatan adalah BKM yang dilaksanakan olehUPK dengan difasilitasi oleh KMW/Tim fasilitator.


e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan proses penilaian kelayakan usulan/

proposal kegiatan KSM pada tahap awal selamamasa proyek P2KP adalah pada awal bulan ke-11dan/atau setelah masyarakat di kelurahan sasaranmengajukan usulan-usulan kegiatannya ke BKMberadasarkan peta kemiskinan dan Pronangkis.

Untuk tahap-tahap berikutnya dilakukan secaraberkesinambungan dan terjadwal sesuai denganPronangkis yang telah disepakati masyarakat.

f) Keluaran• Dokumen Usulan kepada BKM tentang layak atau

tidaknya usulan/proposal kegiatan KSM dan perlutidaknya perbaikan;

• Rekomendasi KMW berdasarkan verifikasi KMWtentang kesesuaian proses dan hasil penilaiankelayakan yang dilakukan UPK dengan ketentuanP2KP dan standar profesional analisa kelayakanproposal; dan

• Format Penilaian 1 s.d. 4 yang telah diisi secarabenar sebagai bahan untuk Rapat prioritaspendanaannya dalam Rapat Anggota BKM.

g) Indikator Kinerja• Proses konsultasi antara UPK dengan KSM

(masyarakat pengusul kegiatan) dalam prosespenilaian kelayakan proposal (jumlah rapat, tingkatketerlibatan masyarakat, terutama wanita danwarga miskin, kualitas masukan anggota, dan lain-lain.)

• Persentase hasil penilaian kelayakan proposaloleh UPK yang sesuai dengan ketentuan P2KPdan standar profesional berdasarkan hasil verifikasiKMW.

• Ketepatan waktu antara penyerahan proposal,penilaian kelayakan oleh UPK hingga verifikasiKMW

• Kesesuaian usulan kegiatan KSM dengan PetaKemiskinan dan Pronangkis

h) Langkah-LangkahLangkah-langkah pelaksanaan proses penilaian

kelayakan usulan/proposal kegiatan KSM adalahsebagaimana diuraikan pada Tabel 3.9 PedomanPelaksanaan Penilaian Kelayakan Usulan KegiatanKSM.

108 Pedoman Teknis

KMW

dan

Tim

Fas

ilita

tor

mel

akuk

an p

rose

s pe

ndam

ping

anin

tens

if k

epad

a pe

ngel

ola

UPK

,ya

ng d

iduk

ung

oleh

trai

ning

pra

ktek

khus

us m

enge

nai p

enge

tahu

an d

anke

tram

pila

n an

alis

isi k

elay

akan

prop

osal

.

BKM

men

yera

hkan

pro

posa

l/usu

lan

kegi

atan

KSM

-KSM

ke

UPK

gun

adi

nila

i kel

ayak

anny

a. P

enye

raha

npr

opos

al B

KM k

e U

PK p

ada

taha

ppe

rtam

a un

tuk

mem

anfa

atka

npe

ncai

ran

dana

BLM

taha

p II

adal

ahpa

da a

wal

bul

an k

e-11

set

elah

pela

ksan

aan

P2KP

dim

ulai

di

kelu

raha

n te

rseb

ut. S

elan

jutn

yape

nyer

ahan

pro

posa

l dila

kuka

nse

cara

terja

dwal

ole

h BK

M.

UPK

mem

erik

sa d

an m

enga

nalis

isda

ta-d

ata

yang

terc

antu

m d

alam

usul

an k

egia

tan

KSM

, khu

susn

yake

laya

kan

tekn

is, k

euan

gan

dan

lingk

unga

n.

UP

K m

elak

ukan

ver

ifika

sipr

opos

al/u

sula

n de

ngan

men

gada

kan

perte

mua

n be

rsam

ape

ngur

us d

an s

elur

uh a

nggo

ta K

SMpe

ngus

ul.

UPK

men

etap

kan

hasi

l pen

ilaia

nke

laya

kan

dala

m 3

kat

egor

i, ya

kni:

laya

k, p

erlu

per

baik

an, a

tau

tidak

laya

k. H

asil

ini d

isam

paik

an k

eBK

M s

ebag

ai re

kom

enda

si

Men

ingk

atka

n ke

mam

puan

peng

elol

a U

PK d

alam

men

gana

lisis

kel

ayak

anpr

opos

al k

egia

tan

KSM

Men

dapa

t mas

ukan

dan

sar

anpr

ofes

iona

l dar

i UPK

men

gena

ike

laya

kan

tekn

is d

ari p

ropo

sal/

usul

an y

ang

mas

uk k

e BK

M

Dip

erol

eh g

amba

ran

umum

dar

im

asin

g-m

asin

g us

ulan

keg

iata

nse

baga

i bah

an u

ntuk

dic

hek

kem

bali

kepa

da p

ihak

pen

gusu

l

Gun

akan

mom

entu

m v

erifi

kasi

ini s

ebag

ai s

uatu

pro

ses

pem

bela

jara

n m

asya

raka

tte

ntan

g ca

ra m

enyu

sun

usul

anke

giat

an y

ang

sesu

aike

butu

han,

kem

ampu

an, d

anke

laya

kann

ya

Lapo

ran

anal

isis

kel

ayak

anse

tiap

usul

an k

egia

tan

dan

reka

pitu

lasi

usu

lan

yang

laya

k(F

orm

at P

enila

ian

1 da

n 2)

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

KMW

dan

Tim

Fasi

litat

or

BKM

UPK

UPK

difa

silit

asi

Kade

r-kad

erm

asya

raka

tda

nFa

silit

ator

UPK

Kons

ep d

an P

rinsi

p Pe

nila

ian

Kela

yaka

n U

sula

nKe

giat

an/P

ropo

sal

•D

afta

r pr

opos

al/u

sula

n ke

giat

an y

ang

mas

ukke

BKM

•Ta

nda

terim

a pe

nyer

ahan

pro

posa

l dar

i BKM

ke

UPK

unt

uk d

inila

i kel

ayak

anny

a

•As

pek

Tekn

is u

sula

n ke

giat

an•

Aspe

k Ke

uang

an u

sula

n ke

giat

an•

Aspe

k Li

ngku

ngan

usu

lan

kegi

atan

•R

eche

ck d

ata-

data

usu

lan

KSM

dan

mas

ing-

mas

ing

angg

ota

KSM

bila

ada

, int

ervi

ew u

sula

nde

ngan

sel

uruh

ang

gota

KSM

, dan

gal

iin

form

asi s

eopt

imal

mun

gkin

men

gena

i jen

iske

giat

an, k

emam

puan

keu

anga

n, k

redi

bilit

asan

ggot

a da

n pe

ngur

us K

SM s

erta

info

rmas

ila

inny

a•

Adak

an o

bser

vasi

lang

sung

ke

tem

pat k

egia

tan

yang

diu

sulk

an d

an/a

tau

tem

pat u

saha

unt

ukus

ulan

pin

jam

an b

ergu

lir.

•Bi

la d

irasa

per

lu, m

inta

per

tem

uan

ulan

g un

tuk

lebi

h m

elen

gkap

i dan

mey

akin

kan

info

rmas

iya

ng d

ibut

uhka

n.

•D

afta

r U

sula

n ya

ng la

yak

•D

afta

r us

ulan

yan

g pe

rlu p

erba

ikan

•D

afta

r us

ulan

yan

g tid

ak la

yak

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Peng

elol

a U

PK

UPK

Sta

f U

PK

KSM

dan

Ang

gota

nya

UPK

dan

BKM

Di s

elur

uhw

ilaya

hke

lura

han

sasa

ran

Sekr

etar

iat

BKM

Sekr

etar

iat

BKM

/ UPK

Di r

umah

war

ga,

sekr

etar

iat

KSM

ata

ute

mpa

t lai

nya

ngdi

sepa

kati.

Sekr

etar

iat

BKM

/ UPK

Sege

ra s

etel

ah U

PKte

rben

tuk

Mak

sim

al 3

(tig

a) h

ari

sete

lah

usul

an/

prop

osal

KSM

itu

dite

rima

BKM

Mak

sim

al 3

(tig

a) h

ari

sete

lah

usul

an/

prop

osal

KSM

dite

rima

dari

BKM

Har

i ke-

4 sa

mpa

i har

ike

-11

sete

lah

usul

an/

prop

osal

dite

rima

UPK

.

Har

i ke-

12 s

ampa

i har

ike

-15

sete

lah

usul

an/

prop

osal

dite

rima

UPK

.

1 2 3 4 5

Tabe

l 3.9

Ped

oman

Pel

aksa

naan

Pen

ilaia

n U

sula

n K

egia

tan

KSM


BKM

mem

verif

ikas

i has

il pe

nila

ian

kela

yaka

n U

PK d

anm

enye

rahk

anny

a ke

KM

W u

ntuk

mem

inta

reko

men

dasi

, jug

adi

umum

kan

seca

ra te

rbuk

a ke

pada

KSM

pen

gusu

l mas

yara

kat.K

SM-

KSM

dap

at m

empe

rbai

ki u

sula

nnya

bila

has

il ke

laya

kan

mem

inta

itu.

Seda

ngka

n KS

M d

an m

asya

raka

tya

ng b

erke

bera

tan

terh

adap

has

ilpe

nila

ian

kela

yaka

n U

PK d

apat

men

gaju

kan

kebe

rata

n da

nm

emin

ta k

larif

ikas

i den

gan

UPK

dan

BKM

. Ber

i wak

tu 3

(tig

a) h

ari

bagi

KSM

dan

war

gam

enya

mpa

ikan

asp

irasi

nya

terh

adap

has

il pe

nila

ian

kela

yaka

nte

rseb

ut.

Adak

an p

erte

mua

n an

tara

KSM

-KS

M p

engu

sul,

UPK

, BKM

dan

KMW

unt

uk m

emba

has

dan

mem

utus

kan

hasi

l akh

ir ve

rifik

asi

peni

laia

n us

ulan

keg

iata

n.

Peny

ebar

luas

an h

asil

final

kela

yaka

n us

ulan

/ pro

posa

lke

giat

an K

SM k

epad

a m

asya

raka

t,an

ggot

a-an

ggot

a BK

M, p

eran

gkat

pem

erin

tah

sete

mpa

t, PJ

OK

dan

KMW

.

•Pr

oses

pen

ilaia

n ke

laya

kan

oleh

UPK

dila

ksan

akan

sesu

ai d

enga

n ke

tent

uan

yang

dite

tapk

an P

2KP,

seba

gaim

ana

hasi

l ver

ifika

-si

dan

reko

men

dasi

KM

W.

•Pr

opos

al k

egia

tan

yg te

lah

dini

lai l

ayak

ole

h U

PK, t

elah

sesu

ai d

enga

n Pr

onan

gkis

,ke

lom

pok

sasa

ran

dan

kete

ntua

n pe

ngam

an(s

afeg

uard

), se

baga

iman

aha

sil v

erifi

kasi

BKM

. Tua

ng-

kan

hasi

lnya

dal

am F

orm

atPe

nila

ian

ke 3

dan

4.

•Tr

ansp

aran

si d

an a

kunt

abili

-ta

s da

lam

pro

ses

peni

laia

nke

laya

kan

usul

an k

egia

tan

Kepu

tusa

n ak

hir t

enta

ngus

ulan

/pro

posa

l KSM

-KSM

yang

din

ilai l

ayak

dan

dap

atdi

sam

paik

an k

e BK

M u

ntuk

ikut

dal

am p

enen

tuan

rapa

tpr

iorit

as u

sula

n ke

giat

an.

Tran

spar

ansi

dan

aku

ntab

ilita

sda

lam

pro

ses

dan

hasi

lpe

nila

ian

kela

yaka

n us

ulan

kegi

atan

unt

uk m

empe

role

hm

asuk

an d

ari p

ihak

yan

g tid

akte

rliba

t lan

gsun

g de

ngan

pros

es p

enila

ian

kela

yaka

nus

ulan

keg

iata

n

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

KMW

dan

BKM

BKM

dan

KMW

BKM

•KM

W le

bih

mem

verif

ikas

i pro

ses

peni

laia

nke

laya

kan

oleh

UPK

apa

kah

tela

h se

suai

deng

an p

rinsi

p-pr

insi

p da

n ni

lai-n

ilai P

2KP.

Seda

ngka

n ve

rifik

asi h

asil

peni

laia

n ke

laya

kan

usul

an le

bih

difo

kusk

an p

ada

stan

dar

prof

esio

nal a

nalis

is k

elay

akan

pro

posa

l dan

pem

enuh

an k

eten

tuan

men

gena

i pen

gada

an,

dam

pak

lingk

unga

n, p

embe

basa

n la

han

dan

perm

ukim

an k

emba

li se

rta p

erlin

dung

an a

dat,

buda

ya d

an p

endu

duk

asli.

•BK

M m

emve

rifik

asi a

paka

h an

ggot

a-an

ggot

aKS

M y

ang

dini

lai l

ayak

terc

atat

seb

agai

kelo

mpo

k m

asya

raka

t yan

g di

prio

ritas

kan

(pet

ake

mis

kina

n), s

esua

i den

gan

Pron

angk

is d

anm

enila

i usu

lan-

usul

an te

rseb

ut te

lah

mem

enuh

ike

tent

uan-

kete

ntua

n pe

mer

iksa

an p

enga

man

(saf

egua

rd),

mis

alny

a pe

rlind

unga

n pe

ndud

ukas

li, li

ngku

ngan

, pen

gada

an d

ll

•H

asil

perb

aika

n us

ulan

/pro

posa

l dar

i KSM

yan

gha

rus

mem

perb

aiki

usu

lann

ya•

Mas

ukan

keb

erat

an d

ari K

SM p

engu

sul m

aupu

nda

ri m

asya

raka

t lua

s te

rhad

ap h

asil

peni

laia

nke

laya

kan

usul

an o

leh

UPK

•Pe

nyam

paia

n re

kom

enda

si K

MW

kep

ada

BKM

berd

asar

kan

hasi

l ver

ifika

si K

MW

terh

adap

hasi

l dan

pro

ses

peni

laia

n ke

laya

kan

usul

anol

eh U

PK

•D

afta

r Nam

a KS

M, a

lam

at, j

enis

keg

iata

n da

nda

ftar n

ama

angg

ota-

angg

otan

ya b

erik

ut d

ata

prib

adi d

ari m

asin

g-m

asin

g an

ggot

a•

Jum

lah

usul

an b

iaya

keg

iata

n•

Has

il ke

laya

kan

oleh

UPK

dan

ver

ifika

si d

ari

BKM

ser

ta K

MW

•R

enca

na ja

dwal

Rap

at p

riorit

as u

sula

n ke

giat

an

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

BKM

, UPK

, KSM

dan

mas

yara

kat

KSM

, UPK

,m

asya

raka

t

Mas

yara

kat

dan

pera

ngka

tpe

mer

inta

hse

tem

pat

Kant

or K

MW

,Se

kret

aria

tBK

M, d

an d

ise

luru

hw

ilaya

hke

lura

han

sasa

ran

Sekr

etar

iat

BKM

Di s

elur

uhw

ilaya

hke

lura

han

sasa

ran

Har

i ke-

16 h

ingg

a ha

rike

-23,

set

elah

usu

lan/

prop

osal

dite

rima

UPK

.

Har

i ke-

24, s

etel

ahus

ulan

/pro

posa

ldi

terim

a U

PK.

Har

i ke-

25, s

etel

ahus

ulan

/pro

posa

ldi

terim

a U

PK.

6 7 8

Lanj

utan

Tab

el 3

-9 P

edom

an P

elak

sana

an P

enila

ian

Usu

lan

Kegi

atan

KSM

110 Pedoman Teknis

Kelurahan/Desa : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Kota/Kabupaten : …………………………………………SWK : …………………………………………

Format Penilaian-1HASIL PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATAN KSM

…..…………… ,……..……… 20 ….

Tenaga UPK yang menilai1 ...........................................................2 ...........................................................

Diketahui oleh, Rekomendasi/Verifikasi KMWKoord. BKM

........................................................... ...........................................................

Tanggal ............................................ Tanggal ............................................

*) Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW dan perlu uraian deskriptif .

NamaPengusul

No.

Terima Selesai

Penilaian Kelayakan Rekomendasi

Keuangan Teknis Ling-kungan

Layak TidakLayak

JudulUsulan

Tanggal

Revisi



Format Penilaian-2REKAPITULASI DAFTAR USULAN KEGIATAN KSM YANG LAYAK

NamaKSM

No. Nilai UsulanKegiatan

(Rp)

Dana BLMP2KP(Rp)

Alamat KSMDanaSwadaya KSM

(Rp)P

Jenis/JudulUsulan

…..…………… ,……..……… 20 ….

Diketahui oleh, Penilai Kelayakan,Wakil KSM Koordinator BKM UPK

1………………………… ………………………… …………………………

2 ………………………… Rekomendasi/Verifikasi KMW:

3…………………………

4…………………………

5………………………… …………………………

L


JumlahAnggota

112 Pedoman Teknis

Propinsi : ………………………………...SWK : ………………………………...Kota/Kabupaten : ………………………………...Kecamatan : ………………………………...Kelurahan/ Desa : ………………………………...

Format Penilaian-3HASIL VERIFIKASI BKM TERHADAP PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATAN

…..…………… ,……..……… 20 ….

Anggota-Anggota BKM yang Memverifikasi

1 ………………………………………………

2 ………………………………………………

3 ………………………………………………

Diketahui oleh, Rekomendasi/Verifikasi KMWKoordinator BKM

………………………………... ………………………………...Tanggal .................. Tanggal ......................


NamaPengusul

No.Terima

dari UPKSelesaiprosesverifikasi

Verifikasi Penilaian Kelayakan Rekomendasi BKM

KelompokSasaran

PemeriksaanPengaman

(Safeguard)

Kesesuaiandengan

Pronangkis

RevisiJudulUsulan

Tanggal

Sesuai


1. Apakah ada dampak negatif terhadap lingkungan?Ada Tidak

ika "Ada", uraikan ……………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………….....................Rencana Penanganan dampak negatif lingkungan …………………………………………....................……………………………………………………………………………………………………....................……………………………………………………………………………………………………....................……………………………………………………………………………………………………....................

2. Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan penduduk?Ada Tidak

Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini:• Tanah milik siapa? ....…………………………………………………………………..................• Apakah Pemilik sudah diajak bermusyawarah?……………………………………..….................• Apa rencana kompensasi yang disepakati? …………………………………………....................• Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut? …………………………....................

Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembalipenduduk?Ada Tidak

Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini:• Berapa orang yang terkena dampak? ……………………………………………………................

(Sertakan nama-nama dan alamatnya)• Apa rencana kompensasi yang disepakati? …………………………………………….................• Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut? ……………………………................

3. Apakah ada dampak negatif terhadap sosio-budaya-adat istiadat setempat?Ada Tidak

Jika "Ada", uraikan …………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………….....................

4. Apakah ada dampak negatif terhadap penduduk asli setempat?Ada Tidak

Jika "Ada", uraikan …………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………….....................Rencana Penanganan dampak …………………. …………………………………………….....................……………………………………………………………………………………………………......................……………………………………………………………………………………………………......................……………………………………………………………………………………………………......................

Format Penilaian-4PEMERIKSAAN PENGAMAN (SAFE GUARD)

114 Pedoman Teknis

Item-Item Untuk Pengadaan(Barang, Pekerjaan atau Tenaga Ahli/Trampil) ProsedurNo.

1234dst.

5. Bagaimana rencana prosedur Pengadaan (Procurement Plan)?

Kegiatan SumberDana

No.

6. Bagaimana rencana pengoperasian dan pemeliharaan?

Frekuensi Penanggungjawab

Biaya

Nama Posisi Tanda TanganNo.

KetuaAnggotaAnggotaAnggotadst.

1234dst.

Diketahui oleh,

.................................................... ...................................................KMW Fasilitator/Kader Masyarakat

Demikian verifikasi dan pemeriksaan pengaman dari usulan-usulan kegiatan yang ada, dan kami buat dengansesungguh-sungguhnya.

Tanggal ……………………, ……………., 200…


3.4.3 Penetapan Prioritas Usulan Kegiatana) Pengertian

Usulan/Proposal dari KSM/panitia yang telahdinilai layak oleh UPK dan diverifikasi oleh KMW tidaksecara otomatis memperoleh dana BLM P2KP tetapimasih harus disesuaikan dengan ketersediaan danadi UPK. Oleh sebab itu, BKM harus mengadakanRapat Anggota untuk menyusun prioritas dari usulan-usulan KSM/ Panitia yang telah dinilai layak, sehinggausulan yang mendapat prioritas tinggilah yang akandidahulukan mendapatkan dana dari UPK. Sebaliknya,usulan KSM yang prioritasnya rendah, akanmemperoleh bantuan untuk waktu atau tahapberikutnya.

Dengan demikian penetapan prioritas usulankegiatan KSM/Panitia oleh BKM merupakan kegiatantindak lanjut penilaian kelayakan usulan kegiatan,yakni kegiatan BKM untuk mengevaluasi danmenetapkan urutan kegiatan yang akan mendapatbantuan dana dari UPK sesuai dengan ketersediaandana.

Peran KMW dan Tim Fasilitator adalah menjagaagar proses penetapan prioritas proposal/usulankegiatan yang dilakukan BKM benar-benar telahmemenuhi ketentuan dan prinsip serta nilai-nilai P2KP

b) Ketentuan Dasar• Untuk pertama kalinya, rapat prioritas oleh BKM

dilakukan setelah BKM menerima minimal limausulan KSM/Panitia yang telah dinilai layak olehUPK dan telah diverifikasi KMW. Selanjutnya, rapatpenetapan prioritas usulan dilakukan secaraterjadwal oleh BKM dengan mengacu pada hasilPronangkis.

• Rapat penetapan prioritasi usulan-usulan KSM/Panitia ini wajib dihadiri oleh seluruh anggota BKMdan bersifat terbuka untuk umum, dimana parapengusul juga harus diundang. Rencana rapat iniharus diumumkan di tempat-tempat strategissekurang-kurangnya 1 (satu) pekan sebelumnya.

• Pada rapat penetapan prioritas tersebut, KSM/Panitia pengusul dapat memberikan penjelasandan seluruh warga kelurahan dapat berpartisipasidalam membahas presentasi usulan-usulan KSM.

• P2KP tidak menetapkan suatu sistem

pembobotan atau penilaian tertentu untukmenyusun prioritas usulan. Sistem evaluasi untukmenetapkan prioritas usulan diserahkansepenuhnya pada kebijakan dan kesepakatandalam Rapat Anggota BKM, dengan berpedomanpada hasil pemetaan kemiskinan dan PJM sertaRencana tahunan Pronangkis setempat.

• Berdasarkan hasil masukan dan pembahasanpersentasi KSM/Panitia pengusul serta sistemevaluasi yang telah ditetapkan bersama, BKMkemudian mengadakan musyawarah mufakat,atau bila diperlukan dengan pemungutan suara,untuk menyusun peringkat prioritas usulan KSM/Panitia tersebut.

• Dalam hal dilakukan pemungutan suara, makasetiap wakil masyarakat yang menjadi anggotaBKM memiliki satu suara dan pemungutan suaradilakukan secara terbuka (disaksikan masyarakat/publik).

• Hanya usulan yang baik yang akan disetujuisampai batas nilai dana yang tersedia. Sedangkanusulan yang belum dapat didanai saat itu akandikompetisikan pada rapat prioritas berikutnya.

• Usulan kegiatan yang disetujui harus diumumkandi masing-masing RT/RW terkait sertaditempelkan di papan pengumuman yang dapatdilihat seluruh warga. Salah satunya ditempatkandi kantor kelurahan, disertai nama pimpinan dananggota KSM.

• Rapat penetapan prioritas ini harus dilakukan, baikuntuk memanfaatkan dana BLM maupun danaperguliran BLM yang dikelola UPK.

c) Tujuan• Masyarakat mampu menetapkan prioritas

kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengankemampuan yang ada, dengan berpedoman padakesepakatan yang dibangun sebelumnya, yakniPeta Kemiskinan dan PJM serta Renta Pronangkisdi kelurahan setempat;

• Membudayakan dan melembagakan prosespengambilan keputusan oleh masyarakat sendirisecara partisipatif, demokratis, transparan danakuntabel;

• Pembelajaran bagi masyarakat untuk mampu

116 Pedoman Teknis

mengatasi berbagai kepentingan yang ada denganberlandaskan kesepakatan yang diprioritaskanbersama; dan

• Menghindarkan munculnya perorangan ataukelompok tertentu yang "mengklaim" palingberjasa dalam persetujuan pendanaan kegiatanBLM P2KP.

d) PenanggungjawabPenanggungjawab pelaksanaan rapat prioritas

usulan kegiatan KSM adalah BKM, dengan difasilitasioleh kader masyarakat dan fasilitator.

e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan rapat penetapan prioritas usulan/pro-

posal kegiatan KSM/Panitia pada tahap awal selamamasa proyek P2KP dapat terjadi pada saat akanmemanfaatkan penyerapan BLM tahap I yaitudiperkirakan pada bulan ke-7atau 8 setelahpelaksanaan P2KP di kelurahan bersangkutan, ataupada saat akan memanfaatkan penyerapan BLMtahap II dengan ketentuan seperti di atas.

Untuk tahap-tahap berikutnya, pelaksanaan rapatpenetapan prioritas usulan/ proposal kegiatan KSM/panitia dilakukan secara berkesinambungan dan

terjadwal sesuai dengan PJM dan Renta Pronangkisyang telah disepakati masyarakat.

f) Keluaran• Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan

(BAPPUK) oleh BKM

g) Indikator Kinerja• Jumlah dan persentase keterlibatan masyarakat

(anggota BKM, KSM, perangkat kelurahan, wanitadan masyarakat miskin) dalam prosespengambilan keputusan rapat prioritas usulankegiatan KSM;

• Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai P2KPdalam proses pengambilan keputusan prioritasusulan kegiatan KSM; serta

• Kesesuaian usulan/proposal kegiatan KSM yangdiprioritaskan dengan hasil peta kemiskinan danPJM serta rencana tahunan Pronangkismasyarakat setempat.

h) Langkah-langkahLangkah-langkah pelaksanaan proses penilaian

kelayakan usulan/proposal kegiatan KSM adalahsebagaimana diuraikan pada Tabel 3.10 PelaksanaanRapat Prioritas Usulan kegiatan KSM oleh BKM


BKM

seg

era

men

yiap

kan

pela

ksan

aan

Rap

at A

nggo

ta B

KMle

ngka

p un

tuk

mem

prio

ritas

usu

lan-

usul

an K

SM

Ren

cana

Rap

at A

nggo

ta B

KMun

tuk

Prio

ritas

Usu

lan

kegi

atan

KSM

har

us d

iinfo

rmas

ikan

min

imal

1 m

ingg

u se

belu

mny

a.

Pela

ksan

aan

Rap

at A

nggo

ta B

KMun

tuk

Prio

ritas

usu

lan

kegi

atan

KSM

dia

wal

i den

gan

pres

enta

si d

ari

mas

ing-

mas

ing

KSM

pen

gusu

l.

Sete

lah

itu, r

apat

prio

ritas

Usu

lan

dila

njut

kan

deng

an M

enye

paka

tida

sar-

dasa

r per

timba

ngan

ata

uto

lok

ukur

unt

uk m

enet

apka

npr

iorit

as u

sula

n/pr

opos

al K

SM.

Pers

iapa

n te

knis

dan

adm

inis

trasi

rapa

t prio

ritas

BKM

Sem

ua p

ihak

yan

g te

rliba

tla

ngsu

ng a

taup

un m

asya

raka

tlu

as m

enge

tahu

i ren

cana

pela

ksan

aan

rapa

t prio

ritas

usul

an k

egia

tan

BKM

Peng

usul

dap

at m

enje

lask

anse

cara

det

ail a

rgum

en d

antu

juan

dar

i keg

iata

n ya

ngdi

usul

kann

ya

Agar

pen

entu

an p

riorit

asdi

dasa

rkan

tolo

k uk

ur d

anpe

rtim

bang

an y

ang

jela

s se

rtadi

sepa

kati

bers

ama.

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

BKM

BKM

BKM

Pim

pina

nra

pat p

riorit

asBK

M

Peng

adm

inis

trasi

an d

an p

engg

anda

an u

sula

n/pr

opos

al k

egia

tan

KSM

yan

g te

lah

dini

lai l

ayak

oleh

UPK

, lol

os v

erifi

kasi

KM

W, d

an lo

los

dari

kebe

rata

n m

asya

raka

t ter

hada

p us

ulan

ters

ebut

.

Mel

alui

sur

at u

ndan

gan,

pap

an in

form

asi (

di p

asar

,ka

ntor

kel

urah

an, t

empa

t iba

dah,

ata

u pa

pan

peng

umum

an la

inny

a)•

Jadw

al ra

pat p

riorit

as, t

empa

t dan

wak

tu•

Daf

tar

usul

an-u

sula

n ke

giat

an y

ang

akan

diba

has

•H

ak d

an k

ewaj

iban

dal

am ra

pat p

riorit

as, d

ll

Mas

ing-

mas

ing

KSM

yan

g us

ulan

nya

tela

h di

nila

ila

yak

untu

k m

empr

esen

tasi

kan

dan

men

jela

skan

usul

an k

egia

tann

ya k

e se

luru

h pe

serta

rapa

tpr

iorit

as. A

nggo

ta B

KM d

an p

eser

ta d

apat

men

anya

kan

kepa

da K

SM y

ang

bers

angk

utan

untu

k m

engk

larif

ikas

i dan

mem

berik

an s

aran

,m

asuk

an s

erta

pan

dang

an.

Tolo

k uk

ur a

tau

dasa

r per

timba

ngan

yai

tu:

a.U

sula

n ke

giat

an K

SM y

ang

berp

edom

an d

anse

lara

s de

ngan

pet

a ke

mis

kina

n se

rtaPr

onan

gkis

set

empa

t, le

bih

dipr

iorit

aska

n;b.

Usu

lan

kegi

atan

KSM

yan

g m

empu

nyai

pro

pors

ida

na s

wad

aya

mas

yara

kat/a

nggo

ta y

ang

lebi

hbe

sar,

lebi

h di

prio

ritas

kan;

c.U

sula

n ke

giat

an K

SM y

ang

lebi

h ba

nyak

mel

ibat

kan

mas

yara

kat m

iski

n, w

anita

dan

peng

angg

ur, l

ebih

dip

riorit

aska

n;d.

Usu

lan

kegi

atan

KSM

yan

g an

ggot

anya

terd

irida

ri ba

nyak

mas

yara

kat y

ang

belu

m p

erna

hm

ener

ima

man

faat

P2K

P at

au p

rogr

am s

ejen

isla

inny

a, le

bih

dipr

iorit

aska

n;e.

Tang

gal p

enye

raha

n us

ulan

keg

iata

n KS

M y

ang

suda

h di

nila

i lay

ak U

PK k

e BK

M.

Mas

yara

kat d

apat

men

amba

hkan

tolo

k uk

ur d

anpe

rtim

bang

an la

inny

a se

suai

kes

epak

atan

bers

ama.

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Sta

f se

kret

aria

tBK

M

Sta

f se

kret

aria

tBK

M d

an k

ader

mas

yara

kat

Selu

ruh

angg

ota

BKM

, U

PK,

KSM

pen

gusu

l,PJ

OK,

KM

W,

kelu

raha

n,m

asya

raka

t.

Pese

rta ra

pat

prio

ritas

BKM

Kant

or B

KM

Kant

or B

KM

Kant

or B

KMat

au te

mpa

tne

tral l

ain

yang

repr

e-se

ntat

if

Kant

or B

KMat

au te

mpa

tne

tral l

ain

yang

repr

e-se

ntat

if

Min

ggu

tera

khir

bula

nke

-11

sete

lah

pela

ksan

aan

P2KP

di

kelu

raha

n se

tem

pat

Min

ggu

tera

khir

bula

nke

-11

sete

lah

pela

ksan

aan

P2KP

di

kelu

raha

n se

tem

pat

Min

ggu

ke-1

bul

an k

e-12

, set

elah

pela

ksan

aan

P2KP

di

kelu

raha

n se

tem

pat

Min

ggu

ke-1

bul

an k

e-12

, set

elah

pela

ksan

aan

P2KP

di

kelu

raha

n se

tem

pat

1 2 3 4

Tabe

l 3.1

0 Pe

laks

anaa

n R

apat

Prio

ritas

Usu

lan

kegi

atan

KSM

ole

h B

KM

118 Pedoman Teknis

Um

umka

n al

okas

i dan

a BL

M y

ang

ters

edia

dan

jum

lah

usul

an k

egia

tan

yang

dap

at d

iset

ujui

den

gan

kond

isi

dan

kem

ampu

an d

ana

yang

ada

.La

kuka

n pe

ngam

bila

n ke

putu

san

rapa

t prio

ritas

dar

i sel

uruh

usu

lan/

prop

osal

keg

iata

n KS

M y

ang

tela

hdi

nila

i lay

ak b

aik

mel

alui

mus

yaw

arah

muf

akat

ata

upun

pem

ungu

tan

suar

a (v

otin

g).

Rap

at a

nggo

ta B

KM m

enet

apka

nPr

iorit

as u

sula

n Ke

giat

an K

SM d

anm

enua

ngka

n ha

sil r

apat

prio

ritas

ters

ebut

dal

am B

erita

Aca

raPe

neta

pan

Prio

ritas

Usu

lan

Kegi

atan

KSM

(BAP

PUK)

.BKM

men

yeba

rluas

kan

BAPP

UK

keKS

M-K

SM te

rkai

t, pe

rang

kat

pem

erin

tah

sete

mpa

t, KM

W, P

JOK

dan

mas

yara

kat l

uas

deng

anpe

nem

pela

n BA

PPU

K di

tem

pat-

tem

pat

yang

stra

tegi

s.

BKM

men

gada

kan

rapa

t ang

gota

untu

k m

emba

has

tang

gapa

n,m

asuk

an d

an k

eber

atan

mas

yara

kat t

erha

dap

KSM

-KSM

yang

tela

h di

prio

ritas

kan

usul

anke

giat

anny

a ol

eh B

KM.

Peng

urus

BKM

men

girim

kan

BAPP

UK

ke U

PK u

ntuk

ditin

dakl

anju

ti pe

mro

sesa

npe

ncai

ran

dana

BLM

.

BKM

waj

ib m

embe

ri in

form

asi

seca

ra b

erka

la k

epad

a KS

M-K

SMda

n ju

ga m

asya

raka

t lua

s m

elal

uipa

pan-

papa

n in

form

asi,

perte

mua

n,su

rat,

dll m

enge

nai j

umla

h sa

ldo

dana

BLM

yan

g ad

a di

UPK

dal

amku

run

wak

tu te

rtent

u.

Dip

erol

eh d

afta

r us

ulan

yan

gda

pat d

idan

ai d

enga

n ka

pasi

tas

dana

BLM

yan

g ad

a di

UPK

/BK

M p

ada

saat

itu,

den

gan

pros

es p

enga

mbi

lan

kepu

tusa

nya

ng d

emok

ratis

, pa

rtisi

patif

dan

trans

para

n se

rta a

kunt

abel

Has

il R

apat

prio

ritas

usu

lan

kegi

atan

ditu

angk

an d

alam

bent

uk F

orm

at P

riorit

as-1

Kepu

tusa

n ak

hir P

riorit

asU

sula

n Ke

giat

an K

SM, b

aik

deng

an m

empe

rtaha

nkan

BAPP

UK

yang

ada

mau

pun

revi

siny

a bi

la a

da.

Adm

inis

trasi

pen

caira

n da

naBL

M k

e KS

M d

apat

seg

era

dipr

oses

ole

h U

PK

Tran

spar

ansi

dan

aku

ntab

ilita

spe

rkem

bang

an k

egia

tan

serta

dana

P2K

P ol

eh B

KM d

an U

PK,

seka

ligus

seb

agai

sar

ana

mem

bang

un k

ontro

l sos

ial

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

Pim

pina

nSi

dang

rapa

tpr

iorit

as

BKM

BKM

BKM

BKM

dan

UPK

•Te

tapk

an b

ahw

a us

ulan

keg

iata

n KS

M y

ang

akan

dite

tapk

an a

dala

h KS

M-K

SM y

ang

urut

anpr

iorit

asny

a m

emen

uhi s

ampa

i alo

kasi

dan

aBL

M y

ang

ters

edia

. Sed

angk

an b

agi K

SM y

ang

belu

m m

emen

uhi u

ruta

n pr

iorit

as k

egia

tan,

aka

ndi

kom

petis

ikan

sec

ara

seha

t pad

a ra

pat p

riorit

asus

ulan

keg

iata

n pe

riode

ber

ikut

nya

atau

dia

mbi

lke

bija

kan

lain

ole

h R

apat

Ang

gota

•M

ekan

ism

e pe

ngam

bila

n ke

putu

san

apap

un h

a-ru

s te

tap

berp

edom

an p

ada

dasa

r per

timba

ngan

prio

ritas

keg

iata

n pa

da la

ngka

h 5

di a

tas.

•D

afta

r KSM

/usu

lan

prio

ritas

, jum

lah

dana

, nam

aan

ggot

a, je

nis

kegi

atan

, dll

•Pe

ngum

uman

BAP

PUK

juga

den

gan

info

rmas

iba

hwa

mas

yara

kat d

apat

mem

berik

an m

asuk

anda

n ke

bera

tan

terh

adap

usu

lan

kegi

atan

KSM

terte

ntu

yang

tela

h di

prio

ritas

kan.

•Fo

kusk

an p

emba

hasa

n pa

da a

lasa

n ke

bera

tan

dan

argu

men

-arg

umen

nya

•Be

ri ke

sem

pata

n KS

M a

nggo

tany

a m

embe

la d

iri•

Putu

skan

apa

kah

kebe

rata

n te

rseb

ut d

iterim

aat

au d

itola

k

•D

ata-

data

dan

dok

umen

tasi

KSM

yan

g la

yak

•Ke

leng

kapa

n pe

rsya

rata

n ad

min

istra

tif•

Dra

ft Ak

ad B

antu

an a

tau

akad

kre

dit a

ntar

aBK

M d

enga

n KS

M/p

engu

sul

•D

ata-

data

ban

tuan

/pin

jam

an y

ang

digu

naka

n•

Dat

a-da

ta p

ener

ima

man

faat

ban

tuan

/pin

jam

an•

Dat

a-da

ta p

enge

mba

lian

angs

uran

dan

nam

a-na

ma

penu

ngga

k•

Kond

isi k

euan

gan

UPK

, BKM

, KSM

, dll

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Angg

ota

BKM

yang

had

irda

lam

rapa

tpr

iorit

as

BKM

ber

sam

aU

PK d

an k

ader

mas

yara

kat

BKM

, UPK

,KM

W, K

SM d

anm

asya

raka

tya

ngbe

rkeb

erat

an

UPK

dan

staf

nya

Mas

yara

kat

Kant

or B

KMat

au te

mpa

tne

tral l

ain

yang

repr

e-se

ntat

if

Di s

elur

uhw

ilaya

hke

lura

han

sasa

ran

Kant

or B

KMat

au te

mpa

tne

tral l

ain

Kant

or B

KMat

au te

mpa

tne

tral l

ain

Kant

or B

KM

Min

ggu

ke-1

bul

an k

e-12

, set

elah

pela

ksan

aan

P2KP

di

kelu

raha

n se

tem

pat

Satu

har

i set

elah

rapa

tpr

iorit

as d

enga

nm

embe

ri w

aktu

sek

itar

7 (tu

juh)

har

i bag

im

asya

raka

t un

tuk

mem

berik

an ta

ngga

pan

dan

kebe

rata

n te

rhad

apus

ulan

KSM

yan

g te

lah

dipr

iorit

aska

n

Min

ggu

ke-2

bul

n ke

-12

, se

tela

h fa

silit

ator

dim

obili

sasi

Min

ggu

ke-2

bul

an k

e-12

set

elah

fasi

litat

ordi

mob

ilisa

si

Berk

ala

sete

lah

BKM

mul

ai m

ener

ima

dana

BLM

P2K

P

5 6 7 8 9

Lanj

utan

Tab

el 3

.10

Pela

ksan

aan

Rap

at P

riorit

as U

sula

n ke

giat

an K

SM o

leh

BKM


Nama BKM : …………………………………………Kelurahan/Desa : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Kota/Kabupaten : …………………………………………SWK : …………………………………………

Format Prioritas-1BERITA ACARA PENETAPAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN KSM (BAPPUK)

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh.

………………. ,…………………200……..

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan,

Wakil KSM, Anggota BKM, Pernyataan KMW1 ...................................... 1 ......................................2 ...................................... 2 ......................................3 ......................................4......................................5 Dan seterusnya

Diketahui oleh,Kepala Kelurahan/Desa

..........................................

Catatan: Berita Acara ini (BAPPUK) merupakan lampiran persyaratan untukpencairan Dana BLM P2KP tahap II dan tahap III.

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW, dan berpedoman pada SE-DJA Depkeu

Sesuai hasil kesepakatan Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM yang telah dilakukan pada Rapat Anggota BKM,tanggal ……………… bertempat di ……………… maka dari daftar usulan kegiatan KSM yang layak dinilai olehUPK dan direkomendasi KMW, serta disesuaikan dengan alokasi dana BLM yang tersedia, telah dipilih melaluiforum pengambilan keputusan tertinggi BKM, sejumlah usulan kegiatan KSM dalam tabel dibawah, untuk dilaksanakandengan seluruh ketentuan P2KP.

Nama KSMNo. Nilai UsulanKegiatan

(Rp)

BLMP2KP(Rp)

DanaSwadayaKSM (Rp)

JenisUsulan

Kegiatan

Lokasi danVolume

Kami telah memverifikasi sesuaikewenangan, dan menyatakan bahwa

proses serta hasil dari penilaianusulan-usulan KSM di atas yang

dilakukan oleh UPK telah memenuhiketentuan, prinsip dan nilai-nilai

P2KP.

........................................................Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW

120 Pedoman Teknis

3.4.4 Petunjuk Penyaluran Dana BLM

a) PengertianPenyaluran dana BLM adalah seluruh proses dan

prosedur administrasi penyaluran dana BLM P2KPdari pemerintah ke masyarakat melalui BKM, maupundari BKM/UPK ke KSM-KSM serta masyarakat.

Peran KMW/Tim Fasilitator adalah menjaga agarproses dan penyaluran dana BLM sesuai denganketentuan yang ditetapkan P2KP maupun agar danaBLM tersebut tepat sasaran serta dimanfaatkansesuai usulan kegiatan yang disetujui BKM.

Prinsip utama dalam proses penyaluran danpencairan dana BLM dari BKM/UPK ke KSM danmasyarakat, yakni bahwa dana BLM hanya dapatdisalurkan apabila KSM/masyarakat telah dapatmenunjukkan komitment, kesiapan dan kemampuandalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan denganpenanggulangan kemiskinan secara mandiri danberkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk dapatmengakses dana BLM yang dikelola oleh UPK/BKM,hanya dapat dilakukan apabila KSM/masyarakat telahmelakukan serangkaian kegiatan penguatankapasitas (capacity building), serta mengajukanusulan/proposal kegiatan dan usulan mereka telahdinilai layak oleh UPK serta disetujui prioritaspendanaannya oleh BKM.

b) Ketentuan Dasar• Pelaku yang mewakili pemerintah untuk

melakukan pengendalian di tingkat akhir adalahPJOK dan dari pihak masyarakat diwakili oleh BKM

• Hanya masyarakat kelurahan yang telahmenunjukkan komitment, kesiapan dankemampuan untuk melaksanakan upaya-upayapenanggulangan kemiskinan di wilayahnya secaramandiri dan berkelanjutan, yang dapatmengajukan proses penyaluran dan pencairandana BLM P2KP.

• Proses penyaluran dan pencairan dana BLMP2KP dari pemerintah yang diwakili oleh PJOKsecara langsung ke masyarakat yang diwakili olehBKM, dapat dilaksanakan bila masyarakat telahmemenuhi semua persyaratan administrasi yangditentukan dan menunjukkan rencana yang jelaspenggunaan dana BLM untuk penanggulangankemiskinan yang diwujudkan dalam bentuk PJMdan Renta Pronangkis, usulan KSM/Panitia.

• Pencairan Tahap I sebesar 20% dari pagu BLMhanya dapat dilakukan ke rekening BKM apabilaBKM telah menyerahkan PJM dan RentaPronangkis yang disepakati masyarakatkelurahan dimana BKM tersebut berlokasi, sertabersama PJOK menandatangani Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan (SPPB) berikut lampirannya.Kesepakatan PJM dan Renta Pronangkis sertapenandatanganan SPPB tersebut padahakekatnya menunjukan kesiapan, kesediaan dankomitmen masyarakat untuk memenuhi ketentuanyang ditetapkan P2KP.

• Pencairan Tahap II sebesar 50% dari pagu BLMhanya dapat dilaksanakan apabila:- BKM telah menyerahkan hasil evaluasi KMW

terhadap kinerja kegiatan dan kinerjapenggunaan dana BLM yang diterimasebelumnya

- Sudah ada usulan layak yang telah diverifikasioleh KMW dan diusulkan dalam BAPPUK(Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan)serta memenuhi persyaratan-persyaratanlainnya.

• Pencairan Tahap III sebesar 30% dari pagu BLMhanya dapat dilaksanakan apabila :- BKM telah menyerahkan hasil evaluasi KMW

terhadap: (i) kinerja kegiatan dan penggunaandana BLM yang diterima sebelumnya dan (ii)kemungkinan/potensi keberlanjutan BKMmemimpin penanggulangan kemiskinan dikelurahan bersangkutan

- Sudah ada usulan layak yang telah diverifikasioleh KMW dan diusulkan dalam BAPPUK(Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan)serta memenuhi persyaratan-persyaratanlainnya.

• Untuk pencairan dari BKM ke KSM ataumasyarakat hanya dapat dilakukan bila KSMatau masyarakat tersebut telah memenuhi semuapersyaratan dalam pengajuan usulan dan masukdalam skala prioritas yang telah ditetapkan (lihatbagian 3.4.2. Penilaian Usulan Kegiatan dan3.4.3. Penetapan Usulan Kegiatan).

• Mekanisme penyaluran dan pencairan dana BLMP2KP harus merupakan proses pembelajaranuntuk semua stakeholders (masyarakat,perangkat pemerintah, konsultan, dll) tentangprosedur, mekanisme dan ketentuan adminitrasipenyaluran bantuan dari pemerintah dan sekaligus


juga proses pembelajaran untuk senantiasatransparan dan akuntabel dalam mengelola danabantuan pemerintah atau dana-dana publik.

c) Tujuan• Mendorong transparansi dan akuntabilitas

masyarakat, pemerintah dan konsultan dalammenerima, mengelola dan menyalurkan dana BLMP2KP;

• Memperjelas dan mempermudah prosespenyaluran dana BLM P2KP kepada berbagaipihak yang terkait dengan pelaksanaan P2KP; dan

• Membudayakan dan melembagakan prosespengambilan keputusan oleh masyarakat sendirisecara partisipatif, demokratis, transparan danakuntabel.

d) Penanggung jawabPenanggung jawab pelaksanaan penyaluran dana

BLM P2KP dari pemerintah ke masyarakat adalahPJOK. Sedangkan penanggung jawab penyaluran,pengelolaan atau perguliran BLM adalah BKM, yangsecara operasional didelegasikan ke UPK.

e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan penyaluran dana BLM dari

pemerintah ke masyarakat (BKM) dilakukan secarabertahap, yang diawali (tahap ke-1) pada saat BKMmenyerahkan PJM dan Renta Pronangkis sertamenandatangani SPPB bersama PJOK, yakni sekitarpertengahan bulan ke-7 (tujuh) setelah pelaksanaanP2KP dimulai di kelurahan itu.

Sementara penyaluran , pengelolaan atauperguliran BLM dari UPK/BKM ke KSM-KSMdidasarkan pada jadwal yang ditetapkan dalam PJMdan Renta Pronangkis, maupun keputusan RapatAnggota BKM. Diperkirakan dapat dimulai padapertengahan bulan ke-11 (sebelas) setelahpelaksanaan P2KP dimulai di kelurahan dimaksud,yaitu untuk memproses pencairan dana BLM TahapII.

f) Keluaran• Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB)

ditanda tangani PJOK dan BKM• Dana BLM diterima di rekening BKM• Masyarakat dan KSM/Panitia menerima dana

untuk penanggulangan kemiskinan

g) Indikator Kinerja• Kecepatan dan ketepatan proses serta prosedur

pencairan BLM dari pemerintah ke BKM maupundari UPK/BKM ke KSM/masyarakat

• Kesesuaian pengisian format-format administrasipencairan dan penyaluran dana BLM P2KP

• Proses dan prosedur pencairan serta penyalurandana BLM P2KP dilaksanakan secara transparandan akuntabel.

h) Langkah-langkahLangkah-langkah pelaksanaan penyaluran dan

pencairan dana dari pemerintah ke masyarakat(BKM), atau dari BKM ke KSM/masyarakat dapatdilihat pada Bagan 3.2 Pencairan dan PenyaluranBLM Kelurahan dan Bagan 3.3 MekanismePenyaluran dan Pencairan Dana BLM oleh BKM/UPK.

122 Pedoman Teknis

Bagan 3.2 Penyaluran dan Pencairan Dana BLM Kelurahan

DLN : Direktorat Luar Negeri, DepkeuPMU : Project Management UnitPJOK : Penanggung Jawab Operasional KegiatanBKM : Badan Keswadayaan MasyarakatCDP : Community Development Plan (PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis)BI : Bank Indonesia (Central Bank)KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat


Penjelasan Bagan 3.2

1. Dit. DLN mengajukan pengisian dana awal (initial deposit) kepada Bank Dunia selaku lembaga donor.2. Bank Dunia mentransfer Dana untuk pembiayaan P2KP ke Rekening Khusus BI3. BI Kantor Pusat mentransfer dana ke BI atau Bank pemerintah di tempat tersebut (kab/kota).4. BKM mengajukan permohonan pencairan dana BLM kepada PJOK, dengan ketentuan:

a. BKM menyerahkan Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang disepakatimasyarakat dan telah diverifikasi KMW. Selanjutnya PJOK dan BKM menandatangani Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan (SPPB) untuk pencairan BLM Tahap I (20%);

b. BKM menyerahkan hasil evaluasi KMW terhadap perkembangan dan pencapaian kinerja kegiatanserta dana tahap sebelumnya, untuk pencairan BLM tahap II (50%);

c. BKM menyerahkan hasil evaluasi kelayakan KMW terhadap kinerja potensi keberlanjutan kegiatan,dana dan kelembagaan masyarakat, untuk pencairan BLM tahap III (30%).

5. PJOK mengajukan SPPB serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN. KPKN setempatmeneliti SPP tersebut menyangkut pagu dana yang dapat dicairkan, yang harus sesuai dengan yangtercantum pada lembar anggaran yang berlaku, dan mencocokkan contoh tandatangan yang bersangkutan.Pengajuan SPP oleh PJOK ke KPKN harus dilampiri :a. SPPB; (Format SPPB BLM-1 dan Lampirannya)b. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD); (Format SPPB BLM-4)c. Kuitansi antara PJOK dan BKM; dand. Verifikasi KMW tentang Pencapaian Kinerja dana, kelembagaan serta kegiatan sebelumnya, untuk

pencairan BLM Tahap II; dan verifikasi KMW mengenai Kinerja potensi keberlanjutan kegiatan, danaserta kelembagaan, untuk pencairan BLM tahap III. Keduanya dilengkapi dengan Format SPPB-BLM-3 dan Format SPPB BLM-4.

6. KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengirimkannya ke kantor BI setempat untukmelakukan pemindahbukuan dan mengirimkan tembusan Surat Perintah Membayar lembar ke-4 kepadaDit. DLN.

7. Kantor BI setempat memproses transfer dana ke bank yang dipilih BKM.8. BKM menerima informasi transfer dana dari bank pilihan BKM. Rekening BKM harus atas nama lembaga

(BKM) dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang, yakni wakil dari BKM serta UPK.9. KSM menyusun usulan kegiatan berdasarkan hasil Pronangkis dengan difasilitasi oleh kader masyarakat

dan fasilitator. Usulan kegiatan diajukan ke BKM yang diteruskan ke UPK untuk diberikan penilaian kelayakanteknis, lingkungan dan finansial. Hasil penilaian kelayakan UPK diajukan BKM ke KMW untuk mendapatrekomendasi dan verifikasi

10. KMW memberikan rekomendasi dan verikasi atas hasil analisa kelayakan usulan kegiatan KSM yangditetapkan UPK dan mengadakan koordinasi dengan BKM.

a. BKM melakukan Rapat Anggota untuk menyusun urutan prioritas terhadap usulan-usulan kegiatan yangsudah diverifikasi oleh KMW dan membuat laporan dalam format Prioritas-1 (BAPPUK).

b. BKM mencairkan dana BLM ke KSM/masyarakat melalui rekening Bank pilihan KSM, yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, yakni wakil dari pengurus dan anggota KSM. BKMmenyampaikan BAPPUK ke lurah, RT/RW dan Dusun, KSM-KSM yang ada, KMW, PJOK danmengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat setempat.

11. Dit. DLN mengajukan pengisian kembali (replenishment) dana di rekening khusus kepada Bank Duniaselaku penyedia dana untuk pelaksanaan P2KP berdasarkan informasi SPM lembar ke 4.

124 Pedoman Teknis

Bagan 3.3 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana BLM Oleh BKM/UPK


Format SPPB BLM-1SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB)

Berdasarkan DIPP (Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan) Nomor:_____________ /____________ /200__Tanggal __________________

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Nama : ………………………………..Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KPKecamatan …………………… Kabupaten/Kota …………………. Propinsi……………………Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ………………………….. Nomor ……………………Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat, selanjutnyadisebut Pihak Pertama.

B. Nama : ……………………………….Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)………………….Desa/Kelurahan ……………………………… Kecamatan ……………………………….Kabupaten/Kota……………….………………. Propinsi ……………….……………… berdasarkan musyawarahmasyarakat kelurahan dan disahkan Notaris No. ………………… ....… tanggal ……………alamat ………………. …………………………………………….Bertindak atas nama Masyarakat Kelurahan………………………, selanjutnya disebut Pihak Kedua

MENYATAKAN

1. Bahwa pihak pertama telah meminta pihak kedua untuk bertanggungjawab dalam menerima, menyalurkan sertamengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP)dari Pemerintah Indonesia ke masyarakat kelurahan …………………………..

2. Pihak kedua menyatakan bahwa dana BLM P2KP yang diterima dan dikelolanya hanya akan disalurkan sertadimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan …………………………

3. Pihak kedua akan menyalurkan dana BLM P2KP kepada masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat(KSM) atau panitia setempat. KSM/panitia akan menerima BLM P2KP melalui proses seleksi yang ditetapkanoleh BKM sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam P2KP. KSM/panitia akan melaksanakan kegiatan sesuaidengan usulan yang diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian, sebagaimana terlampirdalam SPPB ini.

4. Kedua belah pihak setuju bahwa pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM P2KP bagi kepentingan masyarakatmiskin dimaksud butir 2 dan 3 di atas, akan dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan Perencanaan JangkaMenengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM dan Renta Pronangkis) yangdisusun serta disepakati masyarakat kelurahan setempat dan telah diverifikasi oleh KMW, dengan pendanaansebagai berikut:


126 Pedoman Teknis

5. Pihak kedua menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam PJM dan Rencana Tahunan Pronangkisserta proposal/usulan kegiatan KSM atau panitia, telah dilengkapi dengan rencana pengelolaan dampak negatifterhadap lingkungan, penduduk asli, pembebasan lahan dan penampungan serta sosial budaya dan nilai-nilaiyang hidup di masyarakat setempat.

6. Pihak Pertama akan membayarkan dana BLM P2KP kepada pihak kedua dengan tahapan penyaluran danaadalah sebagai berikut:Pembayaran Tahap I (20%) RpPembayaran Tahap II (50%) RpPembayaran Tahap III (30%) Rp

_________________________

Jumlah Total dana Bantuan P2KP Rp

Catatan:- Pembayaran Tahap I (20%) dilakukan setelah SPPB ini ditandatangani- Pembayaran Tahap II (50%) dilakukan, apabila:

• Sekurang-kurangnya 95% dana tahap I telah dimanfaatkan,• Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sebelumnya telah diverifikasi KMW dan PJOK,• Telah disetujui Proposal kegiatan KSM/Panitia untuk penyerapan dana tahap II, dan telah direkomendasi

KMW untuk memperoleh pembayaran Tahap IIPembayaran tahap II dilakukan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah penandatanganan SPPB ini;

- Pembayaran Tahap III (30%) dilakukan apabila pihak kedua telah mampu menunjukkan potensi keberlanjutandana, kelembagaan dan kegiatannya, dengan indikator menunjukkan kesanggupan pengoperasian, pemeliharaandan pelestarian kegiatan-kegiatan hibah dengan baik, serta telah mampu mengelola kegiatan-kegiatan pinjamanbergulir, berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi oleh KMW serta pihak kedua telah melakukan auditindependen dan menyampaikan hasilnya ke masyarakat.Pembayaran tahap III dilakukan minimal 6 bulan setelah pembayaran dana BLM tahap II.

7. Bantuan dana BLM P2KP sudah termasuk biaya operasional dan pengendalian BKM sebesar 2% dari totalpagu dana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 500 juta, 3% dari total pagudana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 250 juta dan 5% dari total pagudana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 100 juta. Biaya operasional danpengendalian BKM tersebut dihitung dari setiap usulan kegiatan KSM/Panitia yang disetujui, hanya selamaproses penyerapan BLM.

8. Keseluruhan proses pembayaran dana bantuan P2KP kepada pihak kedua harus diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal ………………………. (tanggal closing date P2KP 2).

Kegiatan Volume Lokasi SwadayaMasyarakat

BantuanP2KP

SumberLainnya

Total

Uraian UsulanSantunan dan Sosial:

PembangunanPrasarana:

Usulan KegiatanPinjaman Bergulir:

Uraian UsulanKegiatan Lainnya

Pembiayaan


9. Dana bantuan P2KP tidak dapat dicairkan setelah melampaui batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam butir8 perjanjian ini.

10. Dana Bantuan P2KP disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikutRekening atas nama : ………………………………………………………………Nama bank : ………………………………………………………………Alamat bank : ………………………………………………………………Nomor Rekening : ………………………………………………………………

11. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di P2KP, sebagaimana disebutkan dalamBuku-Buku Pedoman P2KP maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalamhal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian (terlampir).

12. Kedua belah pihak setuju bahwa dokumen-dokumen terlampir berikut ini sah sebagai bagian tidak terpisahkandari Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) ini dan memiliki ketentuan yang mengikat:

a. Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran Bantuanb. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatanc. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyalurkan Bantuand. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Bantuan

13. Tanggung jawab Pihak Kedua serta pihak-pihak terkait lainnya harus sesuai dengan yang telah ditetapkandalam SPPB serta Persyaratan Umum Perjanjian sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan ini

14. Apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan sertalampirannya oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil sanksi yang diperlukan maupuntindakan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam persayaratan umum surat perjanjian ini (lampiran1 SPPB).

15. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua menyerahkanhasil verifikasi KMW terhadap PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat.

Demikian Surat Perjanjian Penyaluran (SPPB) P2KP ini disepakati dan ditandatangani di ………………… padahari………………… tanggal ………………………….. atas nama masing-masing.

……………………, 20…..

Pihak Pertama Pihak Kedua,Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Koordinator BKM

………………………………………………… …………………………………………

* SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut lampirannya dibuat 5 (lima) rangkapuntuk dokumen penagihan ke KPKN.

* Format ini beserta lampirannya hanya contoh dan dapat disesuaikan dengan mengacu pada Surat Edaran (SE) DirektoratJenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan.

128 Pedoman Teknis

Lampiran 1 Format SPPB BLM-1PERSYARATAN UMUM PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN

Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB dan memiliki ketentuan yang mengikat.

A. DefinisiKecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakan dalam SuratPerjanjian Penyaluran Bantuan ini diartikan sebagai berikut:1. "Hukum yang berlaku" berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku di

Pemerintah Indonesia;2. "SPPB" berarti Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,

dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumen yang tercantum pada butir 12Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani;

3. "Persyaratan Umum" berarti persyaratan umum pada SPPB ini;4. "Pemerintah" berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat;5. "Pihak Pertama" berarti Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP di tingkat kecamatan, yang

bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat;6. "Pihak Kedua" berarti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)…………………, yang bertindak atas nama

Masyarakat Kelurahan……………………… Kecamatan…………………… Kabupaten/ Kota ……………….Propinsi………………,

7. "Pihak Ketiga" berarti setiap orang ataupun badan hukum, lembaga atau lainnya, selain Pemerintah, PemimpinProyek P2KP pusat, PJOK, Konsultan, BKM, KSM dan Masyarakat kelurahan……………………

B. Tanggungjawab1. Tanggungjawab BKM:(a) Menjamin bahwa. anggota KSM/Panitia adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang berhak mendapat

bantuan P2KP, berdasarkan peta kemiskinan yang disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukanmasyarakat sendiri;

(b) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakan oleh UPK dan kemudian disetujuiBKM adalah merupakan kegiatan yang didasarkan dari hasil pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif(baik PJM maupun rencana tahunan Pronangkis) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya olehmasyarakat.

(c) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yangditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP maupun kriteria tambahan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia,dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat;

(d) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan KSM/panitia telah dinyatakan layak oleh UPK dan hasil penilaiankelayakan tersebut telah direkomendasi serta ditandatangani oleh KMW;

(e) Menjamin jumlah kebutuhan dana seluruh usulan kegiatan, ditambah alokasi dana untuk biaya operasionaldan pengendalian BKM, tidak melebihi alokasi dana Desa/Kelurahan;

(f) Menjamin bahwa dana yang akan disalurkan ke masyarakat oleh KSM-KSM/panitia adalah sesuai denganusulan yang telah diajukannya. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuatberita acara pertemuan KSM/Panitia bersangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan oleh RapatAnggota BKM serta diverifikasi oleh KMW;

(g) Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan BKM, minimal satu kalisatu tahun dengan biaya BKM. Selain itu, BKM juga akan terbuka terhadap pemeriksa keuangan yangditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya.

(h) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh BKM, maka BKM wajibmengembalikan dana yang dimaksud.

(i) BKM wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan P2KP selama jangka waktu 5tahun.


(j) Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke PJOK dan KMW; Selain itu memberikan kesempatan jugakepada instansi pemerintah, dan perwakilan donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, BKM berkewajibanmenyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJOK dan KMW.

(k) Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaankegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai P2KP secarakonsisten oleh segenap pelaku di tingkat masyarakat, KSM/Panitia, UPK dan BKM.

(l) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan, terutama pembangunan atau rehabilitasi prasaranalingkungan dan permukiman, didasarkan pada pedoman pengadaan, pedoman pembebasan lahan danpenampungan serta pedoman lingkungan sebagaimana diatur Panduan P2KP dan/atau peraturan perundanganyang berlaku.

(m) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana BLM P2KP adalah bukankegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang di P2KP (negatif list).

(n) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasarkan padat karya atau dengan cara lain yang membukapeluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan penganggur di lokasi kegiatan.

2. Tanggung jawab KSM/Panitia(a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan, pedoman lingkungan dan pedoman pembebasan lahan dan

penampungan (jika diperlukan, dilampirkan di perjanjian ini).(b) Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KSM/panitia, sejak tahap penyusunan usulan

kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai sertaketentuan P2KP.

(c) Menyediakan kontribusi swadaya, uang dan natura atau lainnya, dalam jumlah dan waktu sesuai yang tercantumpada usulan.

(d) Menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara bertanggungjawab,transparan dan akuntabel.

(e) Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke UPK-BKM dan Fasilitator; Selain itu memberikan kesempatanjuga kepada PJOK, KMW, Kelurahan dan lainnya untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, KSM/Panitiaberkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada UPK-BKM.

(f) Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksakeuangan independen yang diundang oleh BKM. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpanganpenggunaan dana, seperti untuk keperluan di luar rencana (konsumtif, dipinjamkan kembali dll), maka KSM/panitia penanggungjawabnya wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpanganyang telah terjadi. KSM/Panitia wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran berkaitan dengan P2KPselama jangka waktu 3 tahun.Namun demikian, KSM/Panitia diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika:(1) Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan

pengendalian KSM/Panitia. Dalam keadaan demikian, KSM/Panitia wajib melaporkan kepada BKM untukdibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota BKM. Selanjutnya BKM melaporkan kepada KMW dalambatas waktu 7 hari setelah Rapat Anggota BKM dimaksud dan keputusan harus diambil KMW dalam bataswaktu 14 hari;

(2) Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian,maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari dan keputusan diambildalam batas waktu 14 hari;

Untuk berbagai kasus di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali pencairandana dapat juga terjadi jika KSM/Panitia melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian,maka KMW harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; uang yang telah diterima mungkinharus dikembalikan segera oleh KSM/Panitia, jika BKM memutuskan demikian.

130 Pedoman Teknis

3. Tanggung jawab KMW(a) Memfasilitasi penyiapan usulan kegiatan oleh masyarakat dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan

prinsip dan nilai P2KP, serta pembelajaran masyarakat untuk membuat usulan kegiatan berdasarkan kebutuhandan kemampuannya, khususnya melalui analisis Ekonomi Rumah Tangga (ERT) maupun Detailed EngineeringDesign (DED) dan lainnya.

(b) Memfasilitasi penguatan kapasitas UPK untuk mampu memberikan pertimbangan profesional (teknis, keuangan,dan lingkungan) terhadap usulan-usulan yang diajukan KSM/Panitia.

(c) Menilai dan memberikan rekomendasi terhadap proses dan hasil penilaian kelayakan oleh UPK apakah telahmemenuhi kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP serta standar penilaian kelayakan proposal/usulankegiatan;

(d) Mengawasi dan memfasilitasi proses prioritas dan persetujuan usulan kegiatan yang dilakukan oleh BKM.(e) Membantu BKM dan PJOK dalam memproses administrasi pencairan dana.(f) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan(g) Melaksanakan pengecekan keabsahan pengeluaran BKM dan KSM-KSM/panitia serta menandatangani

dokumen pembayaran.(h) Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara KSM, BKM dan fasilitator

berdasarkan bukti-bukti faktual dan perjanjian yang ada.(i) Mengadakan penyesuaian biaya bila terjadi perubahan dalam rincian awal pekerjaan, dan perubahan ini

dibenarkan oleh KMW. Perubahan spesifikasi pekerjaan ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan.(j) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan asas P2KP oleh masyarakat, KSM/Panitia, UPK dan

BKM dalam keseluruhan proses kegiatan P2KP di wilayah itu.(k) Menjamin bahwa kegiatan yang disetujui telah memenuhi Pedoman Pembebasan Lahan dan Penampungan,

dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, jika ada, atau persyaratan teknis lainnya, sebagai prasyarat pencairandana. Setiap UKL/ UPL yang diperlukan harus dimasyarakatkan, dan musyawarah bersama masyarakat setempatakan dilaksanakan dan dicatat. Kemajuan pembayaran juga tergantung pada pelaksanaan RKL, jika ada.

(l) Bersama dengan PJOK BLM, melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kinerja BKM maupun pencapaianhasil keseluruhan kegiatan KSM/Panitia sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan rekomendasipembayaran dana tahap berikutnya.

(m) Memfasilitasi BKM sedemikian rupa sehingga menjamin BKM memiliki kemampuan untuk berkelanjutan(sustainability) dan mandiri.

C. Sanksi1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP(a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP(1) Dimaksud dengan penyimpangan ketentuan teknis P2KP adalah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh pihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Buku-Buku Pedoman P2KP, ketentuan-ketentuanyang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuan-ketentuanyang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.

(2) Termasuk penyimpangan ketentuan teknis P2KP dalam hal ini, antara lain ialah: ketidaksesuaian terhadapprinsip dan nilai P2KP, ketidaksesuaian dengan tujuan dan sasaran P2KP, ketidakmampuan mengelola danapinjaman bergulir sesuai dengan prinsip standar, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikator-indikator antara lain:• Terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan oleh pihak pertama secara taat

asas dan konsisten; dan/atau• Pelaksanaan kegiatan oleh pihak pertama tidak melibatkan dan/atau tidak bermanfaat bagi kepentingan

perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; dan/atau• Tidak terdapat atau dipilih kader-kader masyarakat di kelurahan tersebut setelah 4 (empat) bulan Tim

fasilitator bertugas di lokasi sasaran tersebut; dan/atau• BKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan P2KP di kelurahan

tersebut; dan/atau


• Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek P2KP tidak memuaskan dalam kurun waktu satu tahunpelaksanaan proyek; dan/atau

• Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam penggunaan dana bantuanP2KP; dan/atau

• Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) program/kegiatan, dana dan kelembagaan dikelurahan tersebut; dan/atau

• Terdapat indikasi bahwa pihak kedua mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya sesuai denganketentuan dalam SPPB ini beserta lampirannya

(b) Sanksi Selama Masa Proyek P2KP(1) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Sementara

i. Apabila berdasarkan penilaian KMW dan PJOK, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuanteknis P2KP, maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan untuk sementara waktu sampai batas yangditetapkan oleh pihak pertama.

ii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, pihak kedua diberi kesempatan untuk memperbaikikinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis P2KP, sebagaimana ditetapkan pada Buku-BukuPedoman P2KP, SPPB beserta lampirannya dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PemerintahIndonesia.

iii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, pihak pertama berhak menunjuk pihak tertentuuntuk melakukan pemeriksaan, pendampingan masyarakat, maupun langkah-langkah lainnya yang dianggapperlu agar ketentuan teknis P2KP dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak pertama.

iv. Termasuk kategori sanksi penghentian yang bersifat sementara ini adalah penundaan atau penghentiansementara pelaksanaan kegiatan P2KP oleh pihak kedua, penundaan atau penghentian sementara pembayarandana BLM tahap berikutnya dan tindakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

(2) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Tetap/Permaneni. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis P2KP, dengan difasilitasi oleh KMW

ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh pihak pertama, ternyata pihak kedua dinilaimasih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yang berlaku di P2KP sampai batas waktu yang ditetapkan,maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan P2KP secara tetap/permanen di wilayah tersebut.

ii. Melalui penghentian bantuan P2KP yang bersifat tetap/permanen, maka pihak pertama berhak untukmenghentikan bantuan teknis maupun bantuan dana BLM tahap berikutnya. Hal ini berarti bahwa pihakkedua tidak diperkenankan lagi diikutsertakan dalam pelaksanaan P2KP.

(3) Sanksi Penghentian Kegiatan Pinjaman Bergulir yang Tidak Potensial Sustainablei. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak untuk menghentikan sementara waktu

pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir oleh pihak kedua, apabila pihak kedua dinilai tidak mampumenunjukkan kinerja yang memadai dan/atau tidak terdapat potensi keberlanjutan (sustainability) pengelolaandana pinjaman bergulir tersebut.

ii. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi oleh KMW, ternyatapihak kedua dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagaimanayang diharapkan, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melaksanakanketentuan penghentian kegiatan pengelolaan pinjaman bergulir dimaksud, dengan cara dana bantuan yangtelah diterima pihak kedua (bersama dengan dana bantuan tahap berikutnya) hanya dapat digunakan bagiusulan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan permukiman yang menunjang langsung upayapenanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut.

iii. Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus diusulkan secara partisipatif, transparan dan akuntabel atasdasar kesepakatan masyarakat, melalui serangkaian rembug warga masyarakat di kelurahan tersebut, denganberpedoman pada PJM Pronangkis. Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus terlebih dahulu disetujuioleh KMW.

132 Pedoman Teknis

(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP(1) Sanksi Pengambilalihan Sementara dan Tindakan Korektif

i. Apabila setelah berakhirnya masa proyek P2KP hingga batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuanhukum yang berlaku, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis P2KP, maka PemerintahIndonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, berhak menunjuk pihak tertentu untuk mengambilalih permasalahan yang berwewenang melakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

ii. Termasuk dalam kategori tindakan-tindakan korektif yang dapat dilakukan antara lain adalah restrukturisasiBKM, pembekuan kegiatan P2KP di wilayah bersangkutan dan tindakan-tindakan lainnya yang ditetapkanoleh Pemerintah Indonesia

(2) Sanksi Pengembalian Aset P2KP Ke Kas Negarai. Apabila pengambilalihan sementara dan tindakan korektif yang dilakukan Pemerintah Indonesia, dalam hal

ini Pimpro P2KP, ternyata tidak dapat mendorong pihak kedua untuk mampu melaksanakan ketentuanteknis P2KP, maka Pimpro P2KP Pusat berhak untuk menarik kembali aset-aset P2KP yang dikelola pihakkedua untuk dikembalikan atau disetor kepada kas negara.

ii. Aset-aset P2KP yang dapat ditarik kembali untuk dikembalikan atau disetor ke kas negara adalah danaBLM, inventaris, dan aset-aset dalam bentuk lainnya.

iii. Pihak pertama akan menarik kembali aset-aset P2KP untuk dikembalikan atau disetor ke kas negara sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku

2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP:(a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP(1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP adalah penggunaan, pengelolaan

dan pemanfaatan dana bantuan P2KP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP,ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.

(2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP dalam hal ini, antara lain ialah:• Dana Bantuan P2KP digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; dan/atau• Dilakukan potongan dana Bantuan P2KP yang disalurkan kepada KSM/Panitia atau masyarakat yang tidak

sesuai dengan ketentuan P2KP; dan/atau• Menggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) P2KP; dan/atau• Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau• Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan (BLM) P2KP lainnya.

(b) Sanksi Selama Proyek P2KP(1) Sanksi Penghentian Sementara Bantuan P2KP dan Audit Khusus

i. Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuanP2KP, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat berhak melakukan penghentian kegiatan danbantuan P2KP untuk sementara waktu di wilayah bersangkutan.

ii. Selama masa penghentian bantuan sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP,berhak menunjuk auditor independen untuk melakukan audit khusus kepada pihak kedua.

(2) Sanksi Penghentian Bantuan P2KP dan Tindakan Hukumi. Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau

penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pihak pertama menghentikan kegiatan dan bantuan P2KPsecara tetap .

ii. Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.iii. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan P2KP kepada Pemerintah Indonesia, dalam

hal ini Pimpro P2KP Pusat, untuk selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP(1) Sanksi Tindakan Hukum

Terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP yang dilakukan pihak kedua pada periodesetelah berakhirnya proyek P2KP, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melakukantindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Sanksi Pengembalian Aset Bantuan P2KP ke Kas NegaraPihak Pertama berhak untuk menuntut proses sita jaminan maupun meminta penarikan kembali dana bantuandan aset P2KP yang diterima serta dikelola oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Keadaan Memaksa (Force Majeure)1. Definisi:(a) Untuk keperluan SPPB ini, "Keadaan Memaksa" (Force Majeure) berarti sebagai suatu kejadian yang tidak

dapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidakmungkin melaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaan seperti itutermasuk, tapi tidak terbatas pada perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat dari kondisialam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industritersebut, Kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya “KeadaanMemaksa”), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah.

(b) Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salahsatu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudahbisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya SPPB, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalampelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek.

2. Tidak Merupakan Pelanggaran atas SPPBKegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam SPPB ini, tidak dapat dianggapsebagai suatu pelanggaran atau ingkar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu "Keadaan Memaksa", denganketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajardan melakukan upaya alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakanketentuan dan syarat SPPB.

3. Langkah-langkah yang Harus Diambila. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakan yang dapat

mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengan sekecil mungkin keterlambatan.b. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepada Pihak lainnya selambat-

lambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, menyampaikan fakta danmenjelaskan sifat dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telahnormal kembali.

c. Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian KeadaanMemaksa tersebut menjadi sekecil mungkin.

5. KonsultasiSelambat-lambatnya tiga puluh (30) hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihaktidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk memperolehkesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan dalam keadaan itu.

134 Pedoman Teknis

E. Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan AkuntabelPara Pihak yang terikat dalam SPPB ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain, transparan, akuntabelserta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakati untuk merealisasikan SPPB ini.

F. Penyelesaian Perselisihan1. Penyelesaian Secara MusyawarahPara Pihak yang kan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atauperselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiranatas SPPB ini .

2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum yang BerlakuJika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secaramusyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain,permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.


Format SPPB BLM-2PEMBERITAHUAN PEMBATALAN BANTUAN KELURAHAN

Kepada Yth.Sdr. Anggota BKM ………………………………………..Sdr. Pengurus dan Anggota KSM-KSM di Kelurahan ………………………………………..Masyarakat Kelurahan ………………………………………..di Tempat

Perihal: Pemberitahuan Pembatalan Bantuan Kelurahan

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan:1. Buku Pedoman P2KP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), yang mengatur antara lain tentang penyerahan hak dan otorisasi

kepada KMW serta PJOK untuk membatalkan bantuan sebagian atau seluruh dana, serta penjelasan tentanghal-hal yang dapat membatalkan penyaluran bantuan tahap berikutnya tersebut;

Maka, berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kami, dana BLM P2KP dimaksud dengan terpaksa harus dihentikandan seluruh sisa dana yang ada di BKM harus dikembalikan ke Kas Negara, karena;a. Tidak terdapat atau dipilih kader-kader masyarakat di kelurahan tersebut setelah 6 (enam) bulan fasilitator

bertugas di kelurahan tersebut;dan/ataub. BKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan P2KP di kelurahan

tersebut;c. Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek P2KP tidak memuaskan dalam kurun waktu satu tahun

pelaksanaan proyek;d. Ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana bantuan P2KP;e. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP tidak mungkin dapat dilaksanakan secara taat

asas dan konsisten;

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagamana mestinya.

........................., ....................... 200 ...

PJOK Kecamatan ..................................... Team Leader KMW.......................Kota/Kab ............................ Propinsi ....................... SWK ...............................................

.............................................. ..............................................

Tembusan disampaikan kepada Yth.1. Kepala Desa/Kelurahan ..............................................2. Ketua Tim Koordinasi Kota/Kab .................................3. PMU P2KP



136 Pedoman Teknis

Format SPPB BLM 3SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYALURKAN BANTUAN SESUAI USULAN

Pada hari ini…………….. tanggal…….bulan…………..tahun………, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ……………………………….Alamat : ……………………………….Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat ………………………

di kelurahan tersebut di atas, sesuai dengan musyawarah warga masyarakat tanggal…………. dan disyahkan Notaris No:……….tanggal………………… dengan ini menyatakan:

1. Penerimaan Dana BLM P2KP sampai saat ini : Rp ………………………..2. Jumlah dana yang telah dimanfaatkan dan/atau : Rp ………………………..

Disalurkan ke KSM-KSM3. Saldo dana BKM : Rp ………………………. (1-2)4. Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan : Rp ...……………………..5. Sisa dana yang belum dipertanggungjawabkan : Rp ………………………. (2-4)6. Kesanggupan BKM untuk menyalurkan dana BLM P2KP tahap II/III *) sebesar Rp ………………… dan saldo

dana BKM pada butir 3 di atas sesuai dengan ketentuan P2KP.7. Dana BLM dimaksud akan dimanfaatkan sesuai dengan usulan yang disetujui dalam Rapat Prioritas BKM;8. Perubahan realisasi penggunaan dana BLM yang telah diterima hanya apabila telah diusulkan dan disetujui

dalam Rapat Anggota BKM serta diverifikasi oleh KMW dan PJOK,9. BKM akan mengembalikan seluruh dana P2KP yang telah diterimanya apabila diketemukan indikasi bahwa

terjadi penyalahgunaan dana dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan P2KP dan/atau terdapat indikasitidak mungkin ketentuan, prinsip dan nilai P2KP dapat dilaksanakan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Yang Membuat Pernyataan, Pernyataan KMW,Badan Keswadayaan Masyarakat

..............................................Koordinator



Kami telah meneliti Surat Pernyataan diatas dan dengan ini menyatakan turutbertanggung jawab atas kebenaranisinya

..................................................................TL/Koordinator Kota/..................(Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW)


Format SPPB BLM-2PEMBERITAHUAN PEMBATALAN BANTUAN KELURAHAN

Pada hari ini…………tanggal……bulan………tahun……, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : ………………………………..Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP di kecamatan tersebut

di atas, berdasarkan keputusan Bupati/Walikota .........…………… Nomor ……, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : ……………………………….Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)………………. ……….

di Kelurahan tersebut di atas, Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan disahkan Notaris No. ………………………., tanggal …………… Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa:(1) KSM-KSM di Desa/Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh

BKM, dengan bantuan P2KP(2) BKM berhak menerima pencairan dana tahap ...dan telah memenuhi persyaratan berikut: *)


1. KSM-KSM yang dinilai berhasil melaksanakan kegiatan yang disetujui BKM, jumlahnya setengah atau lebih2. BKM telah melakukan pemeriksaan keuangan oleh auditor independent periode tahunan dan hasilnya

dinyatakan baik3. Persyaratan pencairan tahap I:

• BKM telah diaktanotariskan (Perkumpulan/Paguyuban) dan memiliki rekening bank atas nama BKMdengan spesimen tandatangan minimal 3 (dua) orang, yakni Pengurus dan anggota BKM serta UPK.

• BKM telah menyerahkan PJM serta rencana tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat kelurahan,serta telah diverifikasi oleh KMW;

• Telah menandatangani SPPB dan administrasi lainnya

4. Persyaratan pencairan tahap II:• Kinerja pengelolaan kegiatan dan dana P2KP sebelumnya menunjukkan hasil yang memuaskan,

sebagaimana hasil verifikasi KMW• Pemanfaatan dana tahap I adalah 95% atau lebih• Usulan/proposal kegiatan KSM untuk BLM tahap II telah dinilai layak oleh UPK dan telah diverifikasi

oleh KMW serta telah disetujui prioritas pendanaan usulan kegiatannya oleh Rapat Anggota BKM;• BKM, UPK dan KSM atau masyarakat telah menerapkan prinsip serta asas P2KP secara taat asas dan

konsisten

5. Persyaratan pencairan tahap III:• Kinerja pengelolaan kegiatan dan dana P2KP tahap sebelumnya telah menunjukkan hasil yang

memuaskan, sebagaimana hasil verifikasi KMW• Kinerja potensi keberlanjutan kelembagaan, kegiatan dan dana P2KP sebelumnya menunjukkan hasil

yang memuaskan, sebagaimana hasil verifikasi KMW• Telah melaksanakan audit independen dan menyebarluaskan hasilnya pada masyarakat dan pihak-

pihak terkait lainnya;• Pemanfaatan dana tahap I & II adalah 95% atau lebih• Usulan/proposal kegiatan KSM untuk BLM tahap III telah dinilai layak oleh UPK dan telah diverifikasi

oleh KMW serta telah disetujui prioritas pendanaan usulan kegiatannya oleh Rapat Anggota BKM;• BKM, UPK dan KSM atau masyarakat telah menerapkan prinsip serta asas P2KP secara taat asas dan

konsisten

Ya Tidak

*) Persyaratan dinilai terpenuhi jika BKM menjawab "ya" untuk setiap syarat di atas.

138 Pedoman Teknis

Catatan : Format ini merupakan bagian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk pencairan Dana BLM tahap II dan tahap III.

Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepadaKSM-KSM di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama Pihak Kedua,Penanggung Jawab Operasional Kegiatan BKM

.............................................. ..............................................

Koordinator

(3) Rekapitulasi penarikan/penggunaan dana:

No. Uraian Jumlah

Total bantuan yang disetujui (a)

Penarikan sampai dengan tahap lalu (b)

Dana yang telah dipergunakan (c)

Sisa dana yang belum dipergunakan (b-c)

Penarikan tahap ini (d)

Sisa bantuan yang belum ditarik (a-b-d)

1

2

3

4

5

6

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas danbertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta

menyanggupi untuk turut mengawasipelaksanaannya

TL/Koord.Kota/TA……Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW

Pernyataan KMW,


3.4.5 Pendampingan dan PengawasanPelaksanaan Usulan Kegiatan

a) PengertianPelaksanaan usulan kegiatan adalah serangkaianlangkah-langkah praktis untuk melaksanakanusulan kegiatan yang telah mendapat alokasi danaBLM. Pendampingan adalah serangkaian kegiatanyang dilakukan oleh para pendamping masyarakatdalam rangka memampukan masyarakat (KSM/Panitia) dan mencegah terjadinya penyimpanganoleh sebab kelemahan manusia. Sedang orientasipengawasan pelaksanaan kegiatan BLM adalahmenjaga agar kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan maupun dana BLM yang dikelolamasyarakat adalah sesuai dengan ketentuan yangditetapkan P2KP dapat dimanfaatkan sesuaiusulan kegiatan yang disetujui BKM, serta dapatmeningkatkan kemampuan dan kemandirianmasyarakat dalam melaksanakan kegiatan.

b) Ketentuan Dasar• Pada dasarnya seluruh pekerjaan pelaksanaan dari

usulan kegiatan adalah menjadi tanggung jawabKSM/Panitia pengusul dan harus dilaksanakanbersama-sama sebagai wujud nyata daripartisipasi praktis masyarakat. Dalam hal adasebagian pekerjaan yang harus dilakukan secarakhusus, maka baru dapat dipertimbangkan untukmelibatkan pihak ketiga.

• Pelibatan pihak ketiga dapat dalam bentukpengadaan tenaga terampil/ahli, pengadaanbarang atau pengadaan jasa pelaksana

• Dalam hal KSM/panitia melaksanakan pengadaantenaga terampil atau pengadaan barang atau jasapelaksana pekerjaan mengikuti ketentuan padaLampiran 5 Pedoman Umum P2KP

• Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, makapendampingan yang dilakukan oleh parapendamping masyarakat dan pelaku P2KP dilapangan (spt: KMW, Tim Fasilitator, KaderMasyarakat dan PJOK) mutlak diperlukan untukmemampukan dan sekaligus memantaupelaksanaan kegiatan masyarakat yang didanaioleh BLM agar dikelola secara efesien, efektif sertasesuai ketentuan P2KP.

• Pendampingan intensif dalam pelaksanaankegiatan yang terkait dengan dana BLM,dimaksudkan juga untuk menghindari kesan yangkeliru bahwa konsentrasi pendampinganmasyarakat hanya berorientasi pada upaya untukmenyerap dana bantuan P2KP.

• Harus selalu diupayakan agar semua pelaku P2KPdi lapangan (KMW, Tim Fasilitator, PJOK, KaderMasyarakat, BKM, UPK, KSM dan masyarakatitu sendiri) menyadari arti pendampingan intensifkepada masyarakat dalam melaksanakan usulankegiatannya sebagai upaya menguatan dan

pencegahan dari berbagai kelemahan sosial.• Pendampingan tidak boleh mengambil alih

pengambilan keputusan dan tanggung jawab• Pendampingan harus mampu memberikan

berbagai opsi dengan segala konsekwensinya

c) Tujuan• Mendorong bertumbuh dan kembangnya perilaku

dan sikap tanggung jawab masyarakat terhadapkepercayaan yang telah diterimanya;

• Mencegah munculnya penyimpangan danpenyalahgunaan dana maupun kegiatan sertamengupayakan agar dapat secara cepat dilakukantindakan perbaikan terhadap penyim-pangan yangterlanjur terjadi; dan

• Proses pembelajaran masyarakat untuk memam-pukan peran masyarakat dalam melaksanakankegiatan penanggulangan kemiskinan.

d) Penanggungjawab• Dalam konteks proyek P2KP, penanggung jawab

pendampingan dan pengawasan pelaksanaankegiatan BLM adalah KMW/fasilitator serta dariunsur pemerintah adalah PJOK.Sedang di tingkatmasyarakat, kader bersama UPK dan BKM diha-rapkan secara bertahap mampu berperan dalampendampingan dan pengawasan pelaksanaankegiatan dana BLM oleh masyarakat.

e) Waktu Pelaksanaan• Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan

kegiatan BLM mulai dilakukan sejak telahditerimanya dana BLM oleh masyarakat (padasaat penyaluran dana BLM tahap I) danselanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.

f) Keluaran• Format-format Pengadaan, Pembebasan Lahan

dan Pemukiman Kembali bagi usulan kegiatanyang melakukan hal-hal tersebut telah diisi dandievaluasi

• Format yang berkaitan dengan informasi laporanrealisasi kegiatan telah diisi dan dievaluasi

g) Indikator Kinerja• Kesesuaian kegiatan yang direalisasi dengan

usulan yang disetujui BKM, baik rincian kegiatan,volume, sasaran, waktu, dana dan lain-lainnya

• Proses dan prosedur pengadaan, pembebasanlahan serta permukiman dan lain-lainnya sesuaidengan ketentuan dalam lampiran PedomanUmum P2KP.

• Jaminan pengoperasian, pemeliharaan danpelestarian hasil-hasil kegiatan

h) Langkah-langkah• Langkah-langkah kegiatan dapat dilihat pada Tabel

3.11 Langkah-langkah Pendampingan danPengawasan Pelaksanaan Kegiatan BLM.

140 Pedoman Teknis

Peng

umum

an s

ecar

a te

rbuk

ain

form

asi t

enta

ng te

lah

dite

riman

yada

na B

LM o

leh

BKM

.BK

M s

elan

jutn

yam

engi

nfor

mas

ikan

sec

ara

terb

uka

jum

lah

dana

yan

g ad

a, ju

mla

h da

naya

ng d

isal

urka

n ke

KSM

-KSM

(ber

ikut

nam

a KS

M, a

lam

at, j

enis

kegi

atan

, ren

cana

keg

iata

n da

npe

nang

gung

jaw

ab s

erta

ang

gota

-an

ggot

a KS

M) d

an re

ncan

ape

rgul

iran

dana

.

Pada

saa

t pen

yalu

ran

dana

BLM

dari

BKM

ke

KSM

mau

pun

dari

KSM

ke a

nggo

tany

a, k

ader

ser

ta B

KMm

engi

nter

nalis

asik

an a

gar a

nggo

tase

rta K

SM d

alam

mel

aksa

naka

nke

giat

an h

arus

ses

uai d

enga

nus

ulan

nya

dan

berp

edom

an p

ada

kete

ntua

n P2

KP.

Rec

heck

ing

dan

disk

usik

an u

lang

deng

an K

SM-K

SM, t

erut

ama

KSM

pem

bang

unan

pra

sara

na a

tau

usah

a ya

ng b

eres

iko

akan

berd

ampa

k te

rtent

u, a

paka

h da

lam

pela

ksan

aan

usul

an k

egia

tann

yaak

an b

erka

itan

deng

an P

enga

daan

atau

pem

erik

saan

pen

gam

anan

(saf

egua

rd)

Laku

kan

pend

ampi

ngan

inte

nsif

pada

set

iap

KSM

ata

u pa

nitia

dal

amm

elak

sana

kan

kegi

atan

nya

deng

anm

enga

daka

n di

alog

ser

tape

ninj

auan

lang

sung

ke

loka

si-

loka

si k

egia

tan

KSM

ters

ebut

.

Men

doro

ng tr

ansp

aran

si,

akun

tabi

litas

dan

kep

edul

ian

war

ga m

asya

raka

t unt

ukm

elak

ukan

pem

anta

uan

serta

kont

rol s

osia

l pad

a ke

giat

anm

aupu

n ke

uang

an P

2KP

diw

ilaya

hnya

Men

doro

ng ta

nggu

ngja

wab

mor

al p

ener

ima

man

faat

unt

ukda

pat m

enge

lola

dan

mem

an-

faat

kan

dana

P2K

P ya

ngdi

terim

anya

sec

ara

baik

dan

tepa

t.

Men

doro

ng B

KM &

KSM

unt

ukm

elak

sana

kan

kete

ntua

npe

ngad

aan

dan

pem

erik

saan

peng

aman

(saf

egua

rd) s

esua

ike

tent

uan

P2KP

. Se

baga

i ala

tba

ntu,

min

ta B

KM d

an K

SMm

engg

unak

an c

onto

h Fo

rmat

Kegi

atan

BLM

-1 s

ampa

i 6.

Unt

uk m

enja

min

bah

wa

kegi

atan

dila

ksan

akan

ses

uai

deng

an k

eten

tuan

P2K

P se

rtabe

rman

faat

opt

imal

bag

i upa

yape

nang

gula

ngan

kem

iski

nan,

mau

pun

men

cega

h ad

anya

kem

ungk

inan

pen

yim

pang

an/

peny

alah

guna

an d

ana,

wew

enan

g da

n ke

giat

an.

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

Kade

r dan

BKM

Kade

r dan

BKM

difa

silit

asi

oleh

fasi

litat

or

Kade

r dan

BKM

difa

silit

asi

oleh

fasi

litat

or

Kade

r dan

BKM

difa

silit

asi

oleh

fasi

litat

or

•Fa

silit

ator

dan

kad

er s

ecar

a in

tens

if m

enga

jak

mas

yara

kat u

ntuk

ber

sam

a-sa

ma

mem

onito

rda

n m

enga

was

i pen

gelo

laan

dan

a m

aupu

nke

giat

an o

leh

KSM

-KSM

, UPK

dan

BKM

.•

Seba

rluas

kan

post

er, l

eafle

t, sp

andu

k te

ntan

g"M

asya

raka

t Ber

hak

Mem

anta

u da

nM

enga

was

i Dan

a se

rta

kegi

atan

BLM

"

•In

tern

alis

asik

an p

ula

bahw

a m

asya

raka

t lai

n di

kelu

raha

n te

rseb

ut a

kan

mel

akuk

an p

enga

was

ante

rhad

ap d

ana

serta

keg

iata

n ya

ng m

erek

ala

kuka

n.•

Sela

in it

u, K

MW

dan

pem

erin

tah

pun

akan

mem

anta

u m

asya

raka

t seb

agai

bah

an u

ntuk

reko

men

dasi

apa

kah

P2KP

dap

at d

ilanj

utka

nat

au ti

dak

di k

elur

ahan

ber

sang

kuta

n.

•P

eker

jaan

fis

ik•

Paso

kan

dan/

atau

pem

beba

san

laha

n•

Pem

ukim

an k

emba

li•

Dam

pak

Ling

kung

an•

Perli

ndun

gan

terh

adap

ada

t dan

pen

dudu

k as

li

•Pe

rkem

bang

an k

emaj

uan

kegi

atan

ata

u us

aha.

•Pe

ngel

olaa

n da

n pe

nggu

naan

dan

a ke

giat

an.

•Ba

ndin

gkan

pel

aksa

naan

ata

u re

alis

asi k

egia

tan

deng

an p

rinsi

p da

n ni

lai P

2KP

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

Mas

yara

kat

KSM

dan

mas

yara

kat

pene

rima

man

faat

KSM

-KSM

ata

uPa

nitia

Pen

gusu

lKe

giat

an

KSM

-KSM

ata

uPa

nitia

Pen

gusu

lKe

giat

an d

anm

asya

raka

t

Di s

elur

uhke

lura

han

sasa

ran

Kant

or B

KMda

n se

kret

aria

tKS

M a

tau

rum

ah w

arga

Kant

or B

KM,

sekr

etar

iat

KSM

ata

uru

mah

war

gada

n te

mpa

tla

inny

a

Rum

ah w

arga

,te

mpa

t usa

ha,

loka

si k

egia

tan

Dila

ksan

akan

seg

era

sete

lah

dana

BLM

disa

lurk

an k

em

asya

raka

t da

n te

rus

men

erus

dila

kuka

nse

cara

berk

esin

ambu

ngan

Pada

saa

t pen

anda

-ta

ngan

an p

enya

lura

nda

na B

LM k

e BK

M d

an/

atau

ke

KSM

Sebe

lum

usu

lan

kegi

atan

ters

ebut

dila

ksan

akan

ole

hBK

M, K

SM a

tau

angg

otan

ya

Sela

ma

pela

ksan

aan

kegi

atan

ole

h KS

M a

tau

pani

tia

1 2 3 4

Tabe

l 3.1

1 L

angk

ah-L

angk

ah P

enda

mpi

ngan

dan

Pen

gaw

asan

Pel

aksa

naan

Keg

iata

n B

LM


Mem

inta

KS

M u

ntuk

mem

buat

lapo

ran

berk

ala

dan

rutin

unt

ukdi

sam

paik

an k

e U

PK/B

KM, k

ader

dan

PJO

K.Ba

has

lapo

ran-

lapo

ran

KSM

dal

ampe

rtem

uan

BKM

/UPK

den

gan

selu

ruh

KSM

, yan

g di

fasi

litas

ika

der

dan

fasi

litat

or.

KSM

-KSM

ata

u pa

nitia

yan

g te

lah

mam

pu m

enye

lesa

ikan

sel

uruh

kegi

atan

nya

haru

s m

embu

atla

pora

n ak

hir s

ecar

a le

ngka

pke

pada

BKM

. Ole

h BK

M, l

apor

ante

rseb

ut d

ium

umka

n se

cara

terb

uka

dan

disa

mpa

i-kan

kep

ada

piha

k-pi

hak

terk

ait,

yakn

i PJO

K,KM

W d

an p

emer

inta

h ke

lura

han.

•Tr

ansp

aran

si d

an a

kunt

abili

-ta

s pe

rkem

bang

an k

emaj

u-an

keg

iata

n da

ri m

asin

g-m

asin

g ke

giat

an k

epad

am

asya

raka

t.•

Men

cega

h te

rjadi

nya

pe-

nyim

pang

an a

tau

peny

alah

-gu

naan

dan

a da

n ke

giat

anse

rta m

enan

tisip

asi u

ntuk

sece

patn

ya d

ilaku

kan

perb

aika

n-pe

rbai

kan

yang

dibu

tuhk

an

Pern

yata

an P

enye

lesa

ian

Peke

rjaan

ditu

angk

an d

alam

Form

at K

egia

tan

BLM

-7.

LAN

GK

AH

-LA

NG

KA

HK

EGIA

TAN

NO.

TUJU

AN

PELA

K-

SAN

APE

SER

TA

KSM

-KSM

dan

UPK

/BKM

difa

silit

asi

kade

r dan

fasi

litat

or

UPK

/BKM

difa

silit

asi

kade

r dan

fasi

litat

or

•Ba

ndin

gkan

lapo

ran

hasi

l ker

ja K

SM d

enga

nre

ncan

a ke

rja p

ada

usul

an y

ang

diaj

ukan

KSM

ters

ebut

. Apa

bila

dik

etem

ukan

pen

yim

pang

anke

giat

an, t

etap

kan

sank

si s

esua

i Ped

oman

umum

P2K

P m

aupu

n ya

ng d

iteta

pkan

mas

yara

kat.

•D

alam

hal

KSM

men

gusu

lkan

ada

nya

revi

si/

peny

esua

ian

kegi

atan

, mak

a pe

laks

anaa

nke

giat

an y

ang

dire

visi

itu

hany

a da

pat d

ilaku

kan

sete

lah

dise

tuju

i Rap

at A

nggo

ta B

KM.

•U

mum

kan

seca

ra te

rbuk

a ke

pada

sel

uruh

war

gam

asya

raka

t men

gena

i per

kem

bang

an,

kem

ajua

n da

n m

asal

ah y

ang

dite

muk

an p

ada

pela

ksan

aan

kegi

atan

KSM

-KSM

mau

pun

BKM

.

•U

ntuk

KSM

yan

g m

elak

sana

kan

kegi

atan

pem

-ba

ngun

an p

rasa

rana

har

us d

iser

tai p

enye

raha

nha

sil k

egia

tan

kepa

da m

asya

raka

t pen

erim

am

anfa

at d

an re

ncan

a pe

ngop

eras

ian

serta

pem

elih

araa

n pr

asar

ana

dim

aksu

d.•

Perta

nggu

ngja

wab

an h

al-h

al y

ang

berk

aita

nde

ngan

keu

anga

n, k

egia

tan,

man

faat

, has

ilya

ng d

icap

ai, d

ampa

k pa

da p

enan

ggul

anga

nke

mis

kina

n, d

ll.

TEM

PAT

SUB

STA

NSI

KERA

NGKA

WA

KTU

KSM

dan

mas

yara

kat

kelu

raha

n

KSM

-KSM

dan

pani

tia

Kelu

raha

nsa

sara

n

Kant

or a

tau

sekr

etar

iat

BKM

/UPK

Sela

ma

pela

ksan

aan

kegi

atan

ole

h KS

M a

tau

pani

tia

Sete

lah

KSM

men

yele

saik

an s

elur

uhke

giat

an

5 6

Lanj

utan

Tabe

l 3.1

1 L

angk

ah-L

angk

ah P

enda

mpi

ngan

dan

Pen

gaw

asan

Pel

aksa

naan

Keg

iata

n BL

M

142 Pedoman Teknis

Format Kegiatan BLM-1KETENTUAN UMUM DOKUMEN JASA PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN *)

*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untukmelaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya

I. Undangan Pengelolaan PekerjaanI.1 Pekerjaan : .................................................................................I.2 Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan : .................................................................................

Tanggal ........................... No ...........................I.3 Prosedur

__________________________________________________________________________________________________________

Kegiatan Lokasi Tanggal Waktu Catatan

______________________________________________________________________________________________________

a. Mengambil dokumen pekerjaan BKM Cuma-cuma

b. Penjelasan pekerjaan BKM Peninjauan Lap.

c. Penyerahan Penawaran BKM Materai cukup

d. Evaluasi/Negosiasi BKM

e. Penetapan BKM

f. Penandatanganan kesepakatan BKM Materai cukup

__________________________________________________________________________________________________

II. Ketentuan-Ketentuan untuk Penawar

2.1 Dalam hal Pengelolaan bagian pekerjaan masyarakat yang ditawarkan. Pengelola dipilih sesudahmengevaluasi 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) pemilik perusahaan yang berbeda untuk mendapatkanharga terendah.

2.2 Formulir Penawaran terlampir2.3 Formulir Kontrak terlampir2.4 Lampiran pada Penawaran terdiri dari: Jadwal Kegiatan dan Harga2.5 Masa kontrak: Maksimal 6 (enam) bulan dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama2.6 Jenis kontrak: Harga satuan atau lump sum, tanpa kompensasi berupa eskalasi2.7 Pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan (termijn)

III. Ketentuan Umum Pelaksanaan Perjanjian

3.1 Kewajiban Panitia/KSM1) Mengawasi pelaksanaan proyek2) Menyiapkan dokumen pembayaran bagi pekerjaan yang telah dilaksanakan3) Menerima pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan

3.2 Kewajiban Pengelola/Pemasok1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak2) Menyediakan bahan-bahan, peralatan dan pelaksana tenaga buruh dipilih dari anggota KSM dan warga kelurahan yang bersedia dan mampu bekerja mengikuti ketentuan yang berlaku.

3.3 Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diproses menjadi perjanjian, tanpa ada persetujuan KMW


3.4 Pengelola/pemasok harus mematuhi peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, dan menghormatikebiasaan/budaya setempat.

3.5 Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kekuasaan Pengelola Pekerjaan yang merusak dan mengganggupekerjaan. Kejadian seperti itu harus dilaporkan kepada Panitia/KSM dan fasilitator dalam kurun waktutujuh (7) hari. KMW atas masukan Fasilitator memberikan rekomendasi kepada Panitia/KSM untukmenyetujui atau tidak menyetujui risiko biaya yang diakibatkan oleh kejadian itu, dan bila diperlukanmenyiapkan adendum perjanjian.

3.6 Perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara Pengelola/Pemasok dan Panitia/KSM harusdibawa ke fasilitator secepatnya untuk dibicarakan. Penyelesaian tentang perbedaan-perbedaan sepertiitu harus diputuskan oleh KMW berdasarkan bukti-bukti faktual dan Perjanjian. Kalau hal ini menyebabkanadanya perubahan terhadap uraian dan syarat-syarat kerja yang telah disepakati sebelumnya, maka setelahdipertimbangkan oleh konsultan, dapat disiapkan addendum kontrak.

3.7 Penyimpangan oleh pengelola/pemasokPengelola/pemasok akan dinyatakan melanggar ketentuan apabila tidak mengikuti pasal 3.2 atau 3.4 atautidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Panitia/KSM dan fasilitator. BKM dan/atau KMW akanmenerbitkan teguran tertulis kepada pengelola/pemasok terhadap penyimpangan.

3.8 Sanksi-sanksi1) Dalam hal terjadi kelalaian dan atau penyimpangan dilakukan oleh pengelola/pemasok yang tercantum

dalam pasal 3.7, pembayaran-pembayaran kepada Pengelola/Pemasok akan ditangguhkan sampaipenyimpangan diperbaiki, dan dapat diterima oleh Panitia/KSM berdasarkan Kontrak.

2) Apabila selama 7 hari setelah menerima peringatan seperti yang tercantum dalam pasal 3.7 Pengelola/Pemasok tidak ada usaha memperbaiki penyimpangan, maka Panitia/KSM dapat memutuskankontraknya dan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan pekerjaan itu.

3.9 Pembayaran-pembayaran pekerjaan harus berdasarkan kemajuan pekerjaan dan telah disetujui oleh BKMdan KMW berdasarkan Kontrak atau, kalau ada, addendum.

3.10 Laporan oleh Pengelola/Pemasok1) Catatan mingguan tenaga pelaksana;2) Catatan mingguan peralatan;3) Catatan mingguan kemajuan pekerjaan;4) Laporan bulanan kemajuan secara keseluruhan.

*) Bentuk Format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.

144 Pedoman Teknis

Format Kegiatan BLM-2PENAWARAN UNTUK PENGELOLAAN SUBPEKERJAAN

*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untuk melaksanakanmekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya.

Penawaran atas Undangan Pengelolaan Pekerjaan Nomor : ...........................................

Kepada : Panitia/KSM-BKM …………………………Alamat : .................…………………………………….

1. Setelah mempelajari Dokumen Pekerjaan, yang terdiri atas Undangan Pengelolaan Pekerjaan,, PenjelasanPekerjaan, Syarat-syarat Umum dan Pedoman Teknis dalam Buku Pedoman P2KP, yang berkaitan denganpekerjaan di bawah ini:

(Penjelasan tentang Pekerjaan)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan penawaran pengelolaan pekerjaan dimaksuddengan nilai sebesar Rp …………..……………..(terbilang .…………………………………………………………………………………………………………)

2. Sebagai kelengkapan penawaran ini terlampir kami sampaikan rincian rencana pelaksanaan pekerjaan.

3. Saya/kami akan memulai pekerjaan pada tanggal penandatanganan perjanjian dan akan menyelesaikan danmenyerahkannya dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian.

3. Penawaran ini berlaku untuk satu bulan terhitung sejak tanggal penawaran.

Tanggal : ................…………………………………………………………………………………Nama Pemasok : ................…………………………………………………………………………………Alamat : .................…………………………………………………………………………………

Tanda tangan Pemasok

………………………………………………

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW


Format Kegiatan BLM 3PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK PEKERJAAN PEMASOK/PENGELOLA

*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untuk melaksanakanmekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya.

Perjanjian Pelaksanaan No............................... Tanggal ...............................di Kota/Kabupaten............................... Kecamatan ............................... Desa/Kelurahan ...............................Nomor : ..................../........... /200....Tanggal : ............................................Lokasi : .............................................

A. Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama : ..............................................................

Jabatan : Ketua KSM/Panitia ...............................................Kelurahan..........................................Alamat : ..............................................................Selanjutnya dinyatakan sebagai Pihak PertamaBertindak untuk dan atas nama kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ..............................................................sebagai pemberi tugas, dengan surat penugasan tanggal ........................... No. ...................................

2. Nama : .............................................................. (Pemasok/pengelola)Jabatan : ............................................................... (Direktur)Alamat : .................................................................Selanjutnya dinyatakan sebagai Pihak Kedua

B. Kedua pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagai hasil dariPenawaran Pengelolaan Pekerjaan:a. Jenis Pekerjaan ............................................................................................................................b. Lokasi ............................................................................................................................c. Penjelasan ............................................................................................................................

............................................................................................................................d. Nilai perjanjian Rp .......................................

(terbilang ............................................................................................................................ ............)e. Lama pelaksanaan .................................. hari kalender terhitung dari hari ditandatanganinya perjanjian, tanpa

masa untuk Jaminan Pemeliharaan.f. Pembayaran : Uang muka sampai jumlah 20 % untuk dua bulan pertama. Pembayaran selanjutnya dilakukan

setiap dua minggu sesuai dengan kemajuan pelaksanaan di lapangan.g. Syarat-syarat pelaksanaan: Seperti tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian.h. Surat Perjanjian ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran (1) Peta Lokasi, (2) Gambar Detail Desain, (3) Jadwal

Pelaksanaan, (4) Rencana pengadaan barang dan tenagai. Lain-lain : - 5 salinan Perjanjian, 1 salinan bermaterai untuk KPKN

- Salinan Perjanjian harus dikirimkan kepada Manajer Proyek Panitia/KSM.

Pihak Kedua, Pihak Pertama, Diketahui oleh,

.................................. .................................. ..................................Pemasok/Pengelola Ketua Panitia/KSM KMW

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW

146 Pedoman Teknis

Format Kegiatan BLM 4DAFTAR CALON PEKERJA

...................., .............., 200 ...

..............................................

Pengelola/Pemasok


Nama Pekerjaan : …………………………………………Lokasi : …………………………………………Pemberi Kerja : …………………………………………

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.

No. Nama AlamatUmur StatusJenis Kela-min (L/P)

TandaTangan


Format Kegiatan BLM 5DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA *)

Disetujui oleh, Diketahui oleh,

.................................................... .................................................... Ketua Panitia BKM

*) untuk Pekerjaan Sistem Harian

Desa/Kelurahan : ………………………. Kecamatan : ……………………….Kota/Kabupaten : ……………………… SWK : ……………………….

Jenis Proyek : ………………………. Insentif untuk 1 HOK Pekerja : …………….Lokasi Proyek : ………………………. 1 HOK Tukang : …………….Tanggal Kerja : ………………………. 1 HOK Kepala Kelompok : …………….

*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.

No. Nama Hari Orang Kerja (HOK)Menurut TanggalP/T/K Besar

Insentif (Rp)Jumlah

HOKTanda

Tangan

Jumlah HOK untuk: P = T = K =

148 Pedoman Teknis

Format Kegiatan BLM 6PERNYATAAN KESEPAKATAN PEMBEBASAN LAHAN DAN ASET

Demikian kesepakatan ini kami buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan, Diketahui oleh,

Pihak yang terkena dampak KSM/Panitia ……….…………… BKM ……………………..1. …………………………….2. …………………………….3. …………………………….4. …………………………….5. Dan seterusnya. . ……………………………. …………………………….

Desa/Kelurahan : ……………………….Kecamatan : ……………………….Kota/Kabupaten : ………………………SWK : ……………………….

Yang bertandatangan di bawah ini, ketua Kelompok Swadaya Masyarakat ……………………… yang usulankegiatannya telah disetujui Rapat Prioritas BKM di Kelurahan sebagaimana dimaksud di atas bersama denganorang-orang yang terkena dampak proyek/usulan kegiatan KSM dimaksud, dengan ini secara bersama-samamenyatakan bahwa:1. Kami menyepakati bersama kompensasi dalam pembebasan lahan dan asset yang ditimbulkan dari akibat

pelaksanaan usulan kegiatan…………………………. oleh KSM dimaksud yang telah disetujui dalam RapatPrioritas BKM dan diajukan ke PJOK,

2. KSM-KSM akan mengembalikan seluruh dana P2KP yang telah diterimanya apabila diketemukan indikasibahwa terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan kesepakatan ini.

3. Besaran rekapitulasi ganti rugi atau kompensasi dari pembebasan lahan dan/atau asset dimaksud adalahsebagaimana tercantum pada surat kesepakatan di bawah ini.

Rekapitulasi Ganti Rugi

Jumlah Asetyang Terkena

BesarnyaGanti Rugi

Perjanjianyang Dicapai

a. Lahan pertanian (m2)b. Lahan lain:

- luas yang terkena (m2)- rumah/bangunan yang dibongkar (unit/m2)

c. Aset yang terkena proyeka. Tanda tangan pihak yang terkena dan kepala desa/lurahb. Catatan mengenai keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang yang terkena proyekc. Peta yang menunjukkan lokasi yang terkena proyek

*) Format ini untuk jenis kegiatan yang membutuhkan pembebasan lahan dan aset. Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW


Format Kegiatan BLM 7SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Desa/Kelurahan : ……………………….Kecamatan : ……………………….Kota/Kabupaten : ………………………SWK : ……………………….

Yang bertandatangan di bawah ini, ketua Badan Keswadayaan Masyarakat dan Panitia/Ketua KelompokSwadaya Masyarakat *) ………………………… di Kelurahan sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini secarabersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan …………………… oleh Panitia/Kelompok SwadayaMasyarakat*) ……………………… telah mencapai kemajuan 100%.

Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka tanggungjawab "pengoperasian dan pemeliharaanprasarana berada di tangan masyarakat dan ketua BKM" / "Pengembangan usaha dan perguliran dana beradadi tangan UPK dan Kelompok Swadaya Masyarakat yang bersangkutan" *).

Yang membuat pernyataan,

Panitia/KSM .................................... Badan Keswadayaan Masyarakat

...................................................... ......................................................Ketua/Penanggungjawab Koordinator

CatatanFormat ini merupakan bagian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk pencairan Dana BLM tahap II dan tahap III, diisi sesuaijumlah KSM atau panitia prasarana yang telah menerima dana BLM P2KP tahap sebelumnya.

Pernyataan KMW,

*) Coret yang tidak perlu

Kami telah meneliti Surat Pernyataan diatas dan dengan ini menyatakan turut

bertanggung jawab atas kebenaran isinya.

TL/Koordinator Kota/TA ..................Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW

150 Pedoman Teknis

3.5 Pelaksanaan KomponenPenanggulangan Kemiskinan Terpadu(PAKET)

Pelaksanaan komponen PAKET ini pada dasarnyamencakup beberapa kegiatan utama sebagai berikut:1) Forum Komunikasi Antar BKM2) Seleksi Kota/Kabupaten Partisipan PAKET3) Pembentukan Komite PAKET4) Mekanisme Pengajuan dan Persetujuan Usulan

PAKET5) Penyaluran Dana PAKET6) Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan

Kegiatan PAKETUraian ketentuan umum serta uraian detail

mengenai Keenam kegiatan utama PAKET dapatdilihat pada Buku Pedoman Khusus PelaksanaanPAKET.


4.1 Latar BelakangPada P2KP II, dana BLM (Bantuan Langsung ke

Masyarakat) ditempatkan sebagai dana stimulan ataupelengkap dari prakarsa dan keswadayaanmasyarakat untuk menanggulangi masalahkemiskinan di wilayahnya. Oleh karena itu,diharapkan agar dana BLM dapat dikelola secara bijakbagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskinsetempat, sesuai kebutuhan nyata masyarakat yangdiidentifikasi, disepakati serta diputuskan olehmasyarakat sendiri yang dituangkan melalui ProgramPenanggulangan Kemiskinan (Pronangkis).

Mengingat posisi strategis dana BLM tersebut,diharapkan agar pengelolaannya oleh masyarakatbenar-benar berorientasi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakatmiskin tersebut. Hal ini berarti bahwa dalampelaksanaan P2KP, dana BLM dapat dimanfaatkanuntuk kegiatan-kegiatan apa pun selama berkaitanlangsung dengan upaya perbaikan masyarakat miskinatau bersifat "open menu" selama tidak melanggarketentuan "Daftar kegiatan Terlarang/Negatif ListP2KP", sebagaimana telah diuraikan dalam BukuPedoman Umum P2KP.

Dengan demikian, P2KP II tidak mendorongmasyarakat untuk memilih dan mengutamakankegiatan tertentu atau sebaliknya membatasi kegiatantertentu. Pilihan kegiatan ditetapkan oleh masyarakatsendiri, melalui proses yang melibatkan masyarakatbanyak, transparan, rasional, akuntabel, danberorientasi pada sasaran utama yang dituju P2KP,yakni perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.Salah satu pilihan masyarakat yang mungkin muncul

Bab 4. Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir oleh UPK-BKM

adalah kehendak untuk memanfaatkan dana BLMsebagai pinjaman bergulir untuk kepentingan produktif.

Berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman bergulirdalam P2KP harus diposisikan sebagai suatu prosespembelajaran masyarakat, terutama masyarakatmiskin. Hal ini berarti bahwa pada satu sisimasyarakat diajak untuk mengenal dan belajartentang prinsip-prinsip pengelolaan dana pinjamanbergulir, sehingga pinjaman tersebut benar-benardimanfaatkan untuk kepentingan produktif (langsungataupun tidak langsung dapat meningkatkanpendapatan peminjam). Akan tetapi, pada sisi lainpenerapan prinsip-prinsip pengelolaan pinjamanbergulir tidak boleh menutup peluang atau kesempatanbagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan aksesBLM dengan berbagai persyaratan dan kriteria yangtidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat miskin.

Mengingat pentingnya proses pembelajaranpengelolaan dana pinjaman bergulir dalampelaksanaan P2KP, maka perlu dikembangkan suatustrategi pengelolaan pinjaman bergulir agar tepatsasaran, efektif, dan efesien serta berkelanjutan.

Strategi ini sangat penting terutama untukmengantisipasi kondisi Apabila masyarakat, melaluiPJM dan Rencana tahunan Pronangkis, menghendakiserta memutuskan bahwa sebagian dana BLM akandimanfaatkan untuk pembelajaran masyarakat dalampengelolaan pinjaman bergulir untuk kepentinganproduktif melalui penciptaan peluang usaha dankesempatan kerja serta pengembangan usaha-usahakecil yang berkaitan dengan peningkatan pendapatanmasyarakat miskin.

152 Pedoman Teknis

4.2. Kegiatan Pinjaman Bergulir sebagaiSalah Satu Pilihan Masyarakat

P2KP menitikberatkan pada upaya penguatanBKM sebagai organisasi masyarakat yang mampuberperan sebagai penggerak utama upayapenanggulangan kemiskinan di lingkup kelurahanberdasar pada kebutuhan nyata masyarakat.

Untuk menjalankan peran dan fungsinya, BKMbersama masyarakat setempat akan menyusun PJMdan rencana tahunan Pronangkis (ProgramPenanggulangan Kemiskinan) yang didasarkan padahasil pemetaan kemiskinan secara swadaya. DalamPronangkis yang bersifat "open menu" tersebut,diuraikan berbagai rencana strategis maupun rencanatindak yang akan dilaksanakan oleh masyarakatsetempat dalam menanggulangi kemiskinan di lingkupkelurahannya. Salah satu kemungkinan kegiatanstrategis yang akan diputuskan masyarakat adalahbahwa sebagian alokasi dana BLM akandimanfaatkan untuk pelayanan pinjaman bergulir bagipembelajaran masyarakat dalam penciptaan peluangusaha, kesempatan kerja dan peningkatanpendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya.

Dengan demikian, program pinjaman bergulirmerupakan salah satu opsi/pilihan dari berbagaialternatif kegiatan untuk penanggulangan kemiskinanyang diputuskan masyarakat secara transparan,akuntabel dan demokratis. APABILA pilihan pinjamanbergulir tersebut telah menjadi keputusan masyarakat,maka berhasil tidaknya program pinjaman bergulirakan sangat tergantung pada kemampuan UPK-BKMdalam mengelola pinjaman bergulir disatu pihak, sertakemampuan pengguna pinjaman, yang dalam hal iniKSM dan anggota, dalam merencanakan sertamemanfaatkan pinjaman di lain pihak.

Hal ini berarti, UPK-BKM sebagai pengelolasedapat mungkin dapat mengikuti sistempengelolaan pinjaman bergulir yang standarsebagaimana diuraikan dalam pedoman teknis ini,disamping pedoman khusus pengelolaan pinjamanbergulir oleh UPK-BKM yang akan disusun secaratersendiri.

4.3. Tujuan, Strategi dan Prinsipa) Tujuan

Sebagai salah satu pilihan kegiatan dalam rangkapenanggulangan kemiskinan, tujuan program

pinjaman bergulir dalam P2KP dapat dirumuskan:1. Mendorong proses pembelajaran masyarakat

miskin dalam menciptakan peluang usaha dankesempatan kerja, peningkatan pendapatan,maupun kegiatan yang bersifat produktif lainnya;

2. Meningkatkan jangkauan pelayanan terhadapmasyarakat miskin yang tidak memlikipenghasilan dan/atau relatif berpendapatan sangatrendah yang merupakan kelompok sasaran utamaP2KP;

3. Membuka akses bagi usaha kecil dan parapengusaha kecil yang selama ini tidakmendapatkan akses dan belum terjangkau olehpelayanan lembaga keuangan formal yang sudahada, sebagai upaya untuk menciptakan peluangkesempatan kerja bagi masyarakat miskinsetempat;

4. Memberikan kontribusi terhadap tujuan umumP2KP yakni membantu upaya penanggulangankemiskinan, melalui kegiatan pinjaman bergulir.

5. Mengurangi kesenjangan antara sisi penawaran(supply side) yang terbatas dengan sisi permintaan(demand side) yang masih belum dapat dilayanisecara keseluruhan, khususnya oleh lembagakeuangan formal;

b) StrategiGuna mencapai tujuan tersebut di atas, akan

dikembangkan strategi berikut:1. Menguji kelayakan BKM/UPK, KSM maupun

anggota dengan menggunakan instrumen kriteriakelayakan yang sudah dipersiapkan sebelummemulai program pinjaman bergulir di suatukelurahan sasaran.

2. Memberikan pelatihan pendahuluan bagi BKMsebelum pinjaman bergulir dimulai.

3. Memberikan pelatihan dasar pengelolaan pinjamanbergulir bagi semua calon manajer dan stafpengelola UPK sebelum kegiatan pinjaman bergulirdimulai serta pelatihan lanjutan bagi manajer UPK/staf yang menunjukkan kinerja pengelolaanpinjaman bergulir yang baik untuk dapatdikembangkan lebih lanjut sebagai program kreditmikro.

4. Memberikan pendampingan dan konsultasi dalamrangka memperkuat kemampuan pengelolaanpinjaman bergulir kepada BKM/UPK oleh KMP,KMW maupun konsultan dari luar yang


mempunyai kemampuan memadai.5. Mengembangkan sistem monitoring dan

pengawasan pengelolaan pinjaman bergulirsebagai upaya melakukan perbaikan terusmenerus.

6. Mendorong terjadinya pelatihan di tingkatkelompok pemanfaat pinjaman baik pelatihandasar sebelum kelompok menerima pinjamanmaupun pelatihan yang bersifat teknispembelajaran dan pengembangan usaha.

7. Memfasilitasi akses BKM/UPK terhadapsumberdaya luar yang ada, baik menyangkutdukungan keuangan maupun bantuan tekniskhususnya yang berhubungan dengan pengelolaanpinjaman bergulir.

c) Prinsip-prinsipc.1. Pengaturan dan Pengelolaan

Beberapa pengaturan serta pengelolaan pinjamanbergulir yang perlu mendapat perhatian dari BKM/UPKadalah:• Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan

pinjaman bergulir adalah milik masyarakatkelurahan sasaran dan bukan milik perorangan;

• Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalahdalam rangka membantu programpenanggulangan kemiskinan dan oleh karenanyaharus menjangkau warga masyarakat miskinsebagai kelompok sasaran utama P2KP;

• Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepadaproses pembelajaran untuk penciptaan peluangusaha dan kesempatan kerja, peningkatanpendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya;

• Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antaraBKM sebagai representasi dari warga masyarakatyang adalah pemilik modal dan mempunyaiwewenang dalam tataran pengawasan danpenentu kebijakan dasar/umum serta UPKsebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yangdalam batas-batas tertentu diberikan kewenanganoperasional namun tetap bertanggungjawablangsung kepada BKM;

• Prosedur serta keputusan pemberian pinjamanharus mengikuti prosedur pemberian pinjamanbergulir yang standar dan ditangani oleh pengelolapinjaman bergulir;

• Manajer pinjaman bergulir harus orang yangmempunyai kemampuan dan telah memperoleh

sertifikat dari pelatihan dasar yang diadakan olehP2KP;

• Pengelola pinjaman bergulir mempunyaisistempembukuan yang standar sertasistempelaporan keuangan yang memadai;

• Pengelola pinjaman bergulir mendapatpengawasan baik oleh BKM maupun fasilitator dankonsultan pelaksana (KMW) atau pihak yangditunjuk proyek.

c.2. Pelayanan dan Pengelolaan pinjaman.Dalam hal memberikan pelayanan pinjaman serta

pengelolaan pinjaman, BKM/UPK harusmemperhatikan hal-hal berikut:• Pelayanan pinjaman hanya untuk calon peminjam

yang sesuai kriteria kelompok sasaran P2KPyakni masyarakat miskin yang akan memulaisuatu usaha yang layak dan menguntungkan sertabelum pernah mendapat pelayanan pinjaman darilembaga keuangan lainnya atau wargamasyarakat non miskin yang benar-benarmenjamin akan mampu menciptakan peluangusaha dan kesempatan kerja serta peningkatanpendapatan masyarakat miskin di wilayahnya;

• Calon kelompok peminjam harus diberi pelatihanserta pendampingan sehingga mereka menyadariarti dan fungsi pinjaman, memahami prosedur danmekanisme pengajuan pinjaman, mengerti tentangkriteria kelayakan, serta memahami fungsinyadalam menyusun perencanaan usaha sertamampu menganalisa rencana usaha tersebut;

• Kelompok peminjam setuju untuk menerapkansistemtanggung renteng secara tertulis yangditandatangani oleh semua anggota;

• Pelayanan pinjaman diberikan secara bertahap,berdasar pada catatan prestasi, dimulai dari jumlahyang kecil pada awalnya, meningkat pada tahapberikutnya sesuai kinerjanya;

• Peminjam dengan catatan prestasi yang bagusdapat mendapatkan pelayanan pinjaman secaraterus menerus;

• Jumlah pinjaman harus sesuai kebutuhan akanmodal dan sesuai dengan tingkat kemampuanpengembalian (mempertimbangkasn aspek cashflow);

• Tidak ada pinjaman untuk tujuan lain, kecuali untukkegiatan yang bersifat produktif dalam rangkamenciptakan peluang usaha dan kesempatankerja, peningkatan pendapatan bagi masyarakat

154 Pedoman Teknis

miskin di kelurahan setempat, serta perbaikankesejahteraan masyarakat miskin;

• Bunga pinjaman sedapat mungkin "berorientasi"pada tingkat suku bunga pasar dalam arti: dapatmenutup biaya operasional, biaya resiko kreditmacet, memelihara nilai modal awal, serta tingkatkeuntungan tertentu (tentang cara bagaimanamenghitung suku bunga yang berorientasi pasarlihat pada panduan khusus pengelolaan pinjamanbergulir).

• Dikembangkan suatu sistem dana tanggungrenteng yang merupakan bagian dari komponensuku bunga.

• BKM/UPK tidak diperkenankan mengelolatabungan dari KSM dan/atau anggotanya, kecualipada pasca proyek di mana BKM/UPK telah siapuntuk menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro)yang memadai. Namun upaya mobilisasi tabunganKSM/anggota harus tetap dimotivasi dan ditingkatkan oleh BKM/UPK sejak awal dandiarahkan untuk disetorkan ke bank terdekatsesuai pilihan KSM/anggota.

4.4. Kelompok SasaranKelompok sasaran P2KP adalah masyarakat

miskin di wilayah kelurahan sasaran yang kriterianyaditentukan sendiri oleh masyarakat setempat. Haltersebut membuat ruang yang cukup fleksibel bagimasyarakat sendiri untuk berpartisipasi dalammenentukan siapa yang mereka maksudkan sebagaimasyarakat miskin tersebut. Selanjutnya sejalandengan kebijakan diatas, kelompok sasaran untukprogram pinjaman bergulir adalah rumah tangga ataukeluarga miskin yang:• Akan memulai usaha baru;• Sudah mempunyai usaha kecil yang layak

dikembangkan dan memberikan kontribusi secaralangsung bagi penciptaan peluang usaha sertakesempatan kerja dan peningkatan pendapatanmasyarakat miskin di wilayahnya;

• Kebutuhan modal pinjaman untuk tahap pertamatidak lebih dari Rp. 500,000,- , sedangkanselanjutnya maksimal sebesar Rp 2.000.000,-.Pinjaman di atas nilai maksimum tidak dapatdilayani oleh UPK-BKM, melainkan didorong untukmemperoleh akses ke sumber/lembaga keuanganformal di sekitarnya;

• Memiliki motivasi dan tanggungjawab tinggi untukmengembalikan pinjamannya.

• Tidak mempunyai akses atau belum terjangkaupelayanan lembaga keuangan.Langkah-langkah untuk mencapai kelompok

sasaran tersebut adalah sebagai berikut:1. Identifikasi rumah tangga miskin oleh masyarakat

melalui pemetaan kemiskinan;2. Identifikasi rumah tangga miskin yang sesuai

dengan kelompok sasaran;3. Identifikasi calon anggota KSM (sesuai dengan

kelompok sasaran P2KP) dalam rangkapembentukan KSM baru. Tahapan ini paraleldengan sosialisasi program pinjaman bergulirtentang gambaran pelaksanaan program pinjamanbergulir: sasarannya, pendekatannya, kriteriakelayakan kelompok, fungsi kelompok, prosespemilihan anggota dll. Informasi diberikan baikkepada calon anggota KSM baru maupun anggotaKSM yang sudah ada (existing);

4. Menyeleksi KSM-KSM (baru dan existing) denganmenggunakan instrumen kriteria kelayakan KSM(lihat instrumen kriteria kelayakan KSM);

5. Menghindari memberikan pelayanan pinjamankepada KSM yang tidak memenuhi kriteriakelayakan. Hanya KSM yang memenuhi kriteriakelayakan yang dilayani. KSM yang belummemenuhi kriteria diberikan pendampingan olehfasilitator, kader dan BKM/UPK agar dapatmemenuhi kriteria;

6. Mengembangkan kebijakan pemberian pinjaman(pinjaman bergulir) yang berpihak kepadakelompok sasaran utama P2KP, masyarakatmiskin, seperti:• Ketat dengan kriteria kelayakan kelompok

sasaran utama P2KP (warga miskin);• Maksimum pinjaman untuk pertama kali tidak

lebih dari Rp. 500.000,- per anggota dan dapatmeningkat tahap demi tahap sesuai dengancatatan prestasi-nya dan maksimum pinjamanuntuk tahap-tahap berikutnya tidak lebih dariRp 2 juta;

• Maksimum jangka waktu pinjaman 12 bulan,tetapi bisa kurang dari itu tergantung jenisusaha maupun putaran usahanya;

• Paling tidak angsuran pokok dan bungadibayar setiap bulan, tetapi bisa lebih seringtergantung jenis usaha maupun putaranusahanya; dan


• Tingkat bunga berorientasi bunga pasar, artinyawajar tanpa subsidi sehingga dapat menutupbiaya operasi, resiko kredit, memelihara nilaimodal awal dan tingkat keuntungan tertentu.

4.5. Kriteria Kelayakan.Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dalam

kelurahan yang bersangkutan dimulai, harusdilakukan pengujian kelayakan, baik untuk BKM/UPK,maupun untuk KSM/anggota dengan menggunakaninstrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan.Hanya apabila para pelaku tersebut telah memenuhikriteria kelayakan sebagaimana diharapkan, kegiatanpinjaman bergulir dapat dimulai. KMW bertanggungjawab tentang terpenuhinya kriteria kelayakan BKM/UPK. Sedangkan kriteria kelayakan kelompokmaupun anggota menjadi tanggung jawab fasilitatordan kader masyarakat. Kriteria kelayakan tersebutadalah sebagai berikut:

a) Kriteria kelayakan BKM/UPKSebelum program pinjaman bergulir dimulai, BKM/

UPK harus memenuhi kriteria kelayakan sebagaiberikut:• Identifikasi awal mengenai kebutuhan pinjaman

bergulir telah dilakukan dan tercermin dalamPronangkis;

• Keputusan untuk melakukan program pinjamanbergulir diambil secara demokratis dan transparanyang didukung oleh warga masyarakat;

• Pengurus BKM telah mengikuti pelatihanpendahuluan mengenai konsepi pengelolaanpinjaman bergulir yang diselenggarakan olehproyek;

• Pengurus BKM telah merekrut manajer UPKsebagai calon pengelola pinjaman bergulir denganpengalaman yang memadai;

• Manajer dan staf UPK telah mengikuti pelatihandasar pengelolaan pinjaman bergulir yangdiadakan oleh proyek dan mendapat sertifikat;

• Pemisahan fungsi antara BKM dan UPK telahdipahami oleh kedua belah pihak: BKM merupakanrepresentasi warga masyarakat adalah sebagaipemilik modal dan bertugas mengawasi sertamembuat kebijakan umum sesuai visi, misi danprinsip P2KP. Sedangkan UPK sebagai pengelolapinjaman bergulir mempunyai tugas merumuskan

kebijakan operasional sesuai prinsip-prinsippengelolaan pinjaman bergulir yang sehat danbertanggung jawab ke BKM;

b) Kriteria kelayakan KSM/Pengguna kreditKSM/anggota sebagai pemanfaat pinjaman harus

memenuhi kriteria kelayakan. Hanya KSM dananggota yang memenuhi kriteria kelayakan yangdapat dilayani oleh BKM/UPK. Dengan kata lain,KSM/anggota yang tidak atau belum memenuhikriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus adapendampingan terlebih dahulu sampai KSM tersebutmemenuhi kriteria kelayakan.

1. Kriteria kelayakan KSM• KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan

peluang usaha dan kesempatan kerja sertapeningkatan pendapatan masyarakat miskin;

• KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis,partisipatif, akuntabel, transparan dan kesetaraan;

• Paling tidak 2/3 anggota KSM termasuk kategorikeluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkansendiri oleh BKM/Masyarakat.

• Pengurus KSM dipilih secara demokratis danberfungsi secara aktif

• Semua anggota menyetujui aturan-aturan KSMyang disepakati bersama.

• Ada jadwal pertemuan teratur guna menyusunrencana kegiatan serta memonitorpelaksanaannya

• Mempunyai ikatan pemersatu yang kuat antaranggota.

• Mempunyai administrasi/pencatatan keuangansederhana yang memadai sesuai kebutuhan

• Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggungrenteng dan dituangkan secara tertulis.

2. Kriteria kelayakan anggota KSM• Termasuk dalam katagori keluarga miskin sesuai

dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakatisendiri oleh masyarakat;

• Memenuhi kriteria kategori kelompok sasaran pro-gram pinjaman bergulir P2KP;

• Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengananggota yang lain.

• Sanggup menabung secara teratur sesuaikemampuannya, dimana tabungan akanditeruskan ke bank terdekat, atas nama KSM

156 Pedoman Teknis

maupun pribadi.• Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan anggota-

anggota KSM guna mencermati rencana ekonomirumah tangga, peluang usaha mikro dankebutuhan akan kredit guna mengembangkanusahanya.

• Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja ataudapat pula memiliki usaha dan bermaksudmendorong penciptaan peluang usaha dankesempatan kerja maupun peningkatanpendapatan bagi masyarakat miskin di sekitarnya;

• Memerlukan tambahan modal untukpengembangan usaha/ekonomi rumah tangganyayang besarnya untuk tahap I tidak lebih dari Rp.500.000,- dan maksimal tidak lebih dari Rp 2 jutauntuk tahap-tahap berikutnya; dan

• Dalam 3 tahun terakhir belum pernah mendapatpelayanan dari lembaga keuangan yang ada.

4.6. PendampinganPendampingan atau konsultasi merupakan elemen

penting dalam upaya memperkuat kemampuanpengelolaan pinjaman bergulir. Strategi pendampinganini perlu diberikan baik kepada BKM, UPK, maupunkepada kelompok pemanfaat pinjaman.

a) Untuk BKM/UPKPendampingan untuk BKM maupun UPK

dilakukan oleh berbagai pihak:1. KMW khususnya tim pinjaman bergulir dibantu

oleh Fasilitator dalam hal:• Menjaga proses agar sesuai dengan tujuan,

strategi dan prinsip pengelolaan pinjaman bergulir;• Mendorong proses pembelajaran bagi masyarakat

miskin dalam hal penciptaan peluang usaha dankesempatan kerja, peningkatan pendapatanmereka serta kegiatan produktif lainnya;

• Mendorong proses pembelajaran bagi pengelolapinjaman bergulir agar dana BLM dapatbermanfaat sebesar-besarnya bagi perbaikankesejahteraan masyarakat miskin;

• Memberikan konsultasi terhadap berbagaipermasalahan yang dihadapi oleh BKM/UPKdalam proses pelaksanaan pinjaman bergulir.

• Melakukan polling resources terhadap sumberdaya yang ada baik individu maupun lembaga yangmempunyai kemampuan serta kepedulianterhadap pengembangan keuangan mikro dan

pinjaman bergulir.• Memfasilitasi terbukanya akses bagi BKM/UPK

terhadap sumber pelayanan dari luar tersebut diatas.

• Melakukan monitoring terus menerus terhadapkinerja BKM/UPK dalam pengelolaan pinjamanbergulir.

2. External konsultan yang ditetapkan oleh KMWyang membantu dalam hal: (bisa individu ataulembaga setempat yang mempunyai kemampuanuntuk melakukan pemeriksaan tingkat kesehatanlembaga keuangan mikro)

• Melakukan pemeriksaan serta analisis terhadaptingkat kesehatan UPK dengan memakaiinstrumen yang sudah ditetapkan setiap 3 bulansekali.

• Memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjuthasil analisis tingkat kesehatan UPK kepadaKMW.

• Pada 6 bulan menjelang masa proyek berakhir,external konsultan memberikan analisis danrekomendasi menyeluruh terhadap kondisi UPKdalam satu wilayah kerja KMW. Rekomendasitersebut merupakan "second opinion" bagi KMWuntuk menentukan UPK yang potensial, berkinerjabaik, bisa lestari dan dapat dikembangkan lebihlanjut menjadi LKM sesuai ketentuan yang berlaku,serta UPK yang kinerjanya kurang baik, sulitberkembang secara berkelanjutan dan olehkarenanya perlu di tentukan langkah serta tindakanyang tepat sebelum proyek berakhir.

b) Untuk KSM.Konsultasi serta pendampingan kelompok

penerima pinjaman dilakukan oleh:1. Kader masyarakat, Fasilitator, UPK dengan

dukungan KMW, untuk:• Menjaga agar KSM yang dilayani selalu

memenuhi kriteria kelayakan.• Menghadiri pertemuan anggota yang

diselenggarakan oleh kelompok maupunpertemuan antar kelompok yang ada.

• Membantu menyusun proposal,pengembangan usaha maupun EkonomiRumah Tangga anggota.

• Mengembangkan berbagai sikap positip dalamberkelompok (komunikasi, kerjasama, disiplin,tanggung renteng dll).

• Membantu serta memfasilitasi KSM/anggotadalam hal memerlukan bantuan teknik usaha.

• Mendorong agar fungsi kelompok dalam


memperlancar pengelolaan pinjaman bergulirberjalan.

2. Lembaga external (LSM, Perguruan Tinggi,Pengusaha, Perbankan, Dinas dll) yang digalangoleh KMW atau BKM/UPK yang mempunyaikepedulian terhadap pengembangan kelompokswadaya, usaha mikro dan pinjaman bergulir):• Memberikan pelatihan maupun bantuan teknis

kepada KSM/anggota sesuai kebutuhannya.• Memberikan pelayanan pemasaran bagi

produk yang dihasilkan oleh kelompok/anggota.

• Memberikan pelayanan finansial yangterintegrasi dengan pelayanan UPK.

• Memberikan kesempatan magang bagikelompok/anggota di perusahaan, dan lain-lain.

4.7. Proses PelaksanaanProses pelaksanaan program pinjaman bergulir

dibagi dalam tiga phase yakni: (a) Phase persiapan,(b) Phase pelaksanaan itu sendiri dan (c) Phaseterminasi. Di bawah diuraikan kegiatan strategis yangperlu dilakukan pada setiap phase.

a) Phase Persiapan.Phase persiapan pada dasarnya menyiapkan para

pelaku terkait agar memahami konsep pelaksanaanprogram pinjaman bergulir dalam P2KP. Tahappersiapan ini tidak berdiri sendiri melainkan paraleldan terintegrasi dengan langkah-langkah persiapanyang dilakukan oleh proyek. Berbagai hal strategisyang perlu mendapat perhatian diuraikan pada tabel4.1.Proses Kegiatan Phase Persiapan.

b) Phase pelaksanaanPhase pelaksanaan pinjaman bergulir dapat

dimulai setelah berbagai langkah strategis dalamphase persiapan dilakukan. Berbagai kegiatan stra-tegis yang perlu dilakukan diuraikan pada tabel 4.2.

Penyampaian konsep pelaksanaanpinjaman bergulir dalam berbagailokakarya/orientasi, baik di tingkatnasional, propinsi, kab/kota, maupunkecamatan/kelurahan.

Tim pinjaman bergulir baik di tingkatKMP maupun KMW telah ada dansiap menjalankan tugasnya.

Identifikasi kebutuhan pinjamanbergulir yang tercermin dalam CDP/Pronangkis

Pengujian kelayakan untuk BKM/UPK,kelompok, anggota

Pelatihan orientasi program pinjamanbergulir untuk pengurus BKM

Pelatihan dasar pengelolaanpinjaman bergulir bagi calon manajerUPK dan staf

Pelatihan dasar kelompok swadayabagi kelompok calon penerima kredit.

KMP dan KMW

PIMPRO

BKM

KMW, Kader,Fasilitator, UPK

KMW

KMW

BKM, Fasilitator,Kader.

1

2

3

4

5

6

7

Kesamaan persepsi/ pemahaman daripara pelaku dalam konsep programpinjaman bergulir

Tersedia tenaga ahli yang kompetenuntuk pinjaman bergulir.

Diketahui ada / tidak adanya kebutuhanpinjaman bergulir di satu kelurahan

BKM/UPK, KSM-KSM, anggotamemenuhi kriteria kelayakan.

BKM siap melaksanakan programpinjaman bergulir

UPK siap melaksanakan programpinjaman bergulir

KSM siap berfungsi sebagai instrumenpelaksanaan program pinjaman bergulir.

Tabel 4.1 Proses Kegiatan Phase Persiapan

NO KEGIATAN PELAKU HASIL YANG DIHARAPKAN

Proses Kegiatan Phase Pelaksanaan

158 Pedoman Teknis


Bimbingan anggota-anggota KSM dalammengindentifikasi dan mengembangkanrencana usaha/Ekonomi Rumah Tangga,kebutuhan modal pinjaman, kemampuankembali membayar, kesanggupanmelaksanakan prinsip tanggung renteng dll

Bimbingan penyusunan proposal berdasarrencana di atas

Memotivasi dan memobilisasi tabungananggota sesuai kemampuan danmenempatkannya di bank terdekat

Analisa kelayakan proposal KSM oleh UPKyang berbasis pada karakter, kelayakanusaha, dan kemampuan membayar, sebelumditeruskan ke BKM untuk dikaji prioritasnyasesuai pronangkis

Penyaluran pinjaman ke KSM (bagi yanglolos) dengan surat perjanjian kredit

Melakukan monitoring dan supervisipemanfaatan pinjaman

Melakukan akuntansi sesuai sistemakuntansipinjaman bergulir

Supervisi pasif berdasar laporan keuanganUPK

Kunjungan konsultasi sebulansekali ke UPK

Pemeriksaan langsung setiap 3 bulan sekaliuntuk menentukan tingkat kesehatan UPK

Melakukan monitoring pelaksanaan pinjamanbergulir di wilayahnya berdasar SIM yangada.

Menyusun laporan perkembanganpelaksanaan pinjaman bergulir di wilayahnyasetiap bulan dan triwulan untuk KMP

Menganalisis laporan KMW dan memberikanumpan balik serta dukungan

Melakukan monitoring program pinjaman ber-gulir secara nasional berdasar SIM yang ada

Melakukan pertemuan 3 bulan sekali denganKMW dan external konsultan untukmembahas issu-issu strategis

Menyusun laporan bulanan maupun triwulanmengenai pelaksanaan pinjaman bergulirsecara nasional untuk PMU/Proyek

Membuat kebijakan yang dianggap perluguna mendukung pelaksanaan pinjamanbergulir

UPK, Fasilitator,Kader

UPK, Fasilitator,Kader

Kelompok

UPK

UPK, KSM

UPK, Fasilitator,Kader, KSM

UPK

KMW, Eksternalkonsultan

Tim pinjaman bergulirKMW/KMP

External konsultan

SIM KMW

Tim pinjaman bergulirKMW

KMP

KMP

KMP

KMP

PMU/Proyek

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Setiap KSM mempunyai rencana usahayang berbasis pada rencana usahaanggota.

Setiap kelompok dapat menyusunproposal yang realistis.

Anggota KSM termotivasi memupuktabungan berdasar kemampuannya.

Proposal yang akan diserahkan kepadaBKM untuk diprioritaskan telah disaringUPK sesuai prinsip pinjaman bergulir.

Ada pengadministrasian kredit.

Pemanfaatan pinjaman oleh anggota-anggota KSM dapat terpantau.

Laporan keuangan secara rutin.

Perkembangan keuangan UPK terpantau.

Membantu memecahkan masalah yangada.

Laporan analisis tingkat kesehatan UPKdan rekomendasi tindak lanjut untuk KMW.

Terjadi update data pinjaman bergulirsetiap bulan.

Laporan setiap region tersedia.

Laporan menjadi alat manajemen.

Data secara nasional selalu update.

Proses perbaikan lebih terkonsep.

Laporan secara nasional tersedia.

Ada kebijakan yang mendukung (bilaperlu).

Tabel 4.2 Proses Kegiatan Phase Pelaksanaan


Mengembangkan jaringan kerjasama dengansumberdaya luar baik LSM, perguruan tinggi,individu, pengusaha, perbankan, dinas dll yangmempunyai kemampuan dan kepedulian dalampengembangan usaha mikro, keuangan mikrodan pinjaman bergulir

Membantu akses BKM/UPK, KSM/anggotaterhadap berbagai sumber daya luar di atassesuai kebutuhan.

Memperkuat asosiasi/forum antar BKM atauUPK atau KSM

Melakukan evaluasi akhir tingkat kesehatanUPK.

Menyiapkan rekomendasi bentuk bantuanteknis lebih lanjut bagi UPK yang potensial.

Menyiapkan rekomendasi bentuk tindakan yangharus dilakukan oleh proyek terhadap UPKyang tidak potensial untuk berkembang

Mendorong secara bertahap UPK potensialdapat membayar sendiri biaya konsultasi dansupervisi paska proyek.

KMW

KMW

KMW, BKM, UPK,Kelompok

KMW dan Ex-ternal konsultan

KMW, Externalkonsultan, KMP.

KMW, Externalkonsultan, KMP

KMW, BKM/UPK

25

26

27

28

29

30

31

Ada "polling resources"

Terjadi kerjasama antara BKM/UPK,KSM/anggota dengan sumberdayayang ada.

Terdapat berbagai asosiasi/forumsesuai kebutuhan.

Diketahui UPK yang potensial untukberkembang lebih lanjut dan yang tidak.

Ada konsep bantuan teknis lebih lanjutbagi UPK potensial.

Ada rekomendasi untuk UPK yang tidakpotensial.

Ada kemandirian financial.

Tabel 4.3 Proses Kegiatan Phase Terminasi

c) Phase terminasiPhase terminasi bukan berarti baru dilakukan

menjelang proyek berakhir, melainkan sudahmerupakan satu strategi yang inheren dalam setiaplangkah mulai dari phase persiapan, pelaksanaan dan

menjelang akhir sebuah proyek.Namun memang ada langkah-langkah strategis

yang perlu dilakukan pada menjelang akhir proyekagar dapat lebih menunjang kelestarian kegiatanmeskipun proyek telah berakhir:


160 Pedoman Teknis

4.8. Monitoring dan IndikatorKeberhasilan

Monitoring proyek secara umum bertujuan untukmengukur kinerja proyek berdasar pada tujuan proyekyang telah dirumuskan, input, aktivitas serta output.

Sedangkan monitoring program pinjaman bergulirbertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaandan pelayanan pinjaman bergulir dari UPK kepadanasabah sehingga tujuan program pinjaman bergulirtercapai. Monitoring serta evaluasi pinjaman bergulirdidasarkan pada kerangka logis (logical framework)yang telah dirumuskan dan terdiri dari 29 indikatorkeberhasilan yang akan digunakan untuk mengujiapakah tujuan serta 5 output dari strategi pendukungtelah tercapai.

Adapun monitoring kinerja UPK akan didasarkanpada sistempembukuan yang standar, pengelolaankredit dan nasabah, serta sistempemeriksaan UPK.Informasi yang akan didapat dari pelaporan tersebutantara lain: informasi pengenai transaksi pinjaman,kualitas kredit, serta tingkat kesehatan UPK. Khususuntuk pemeriksaan tingkat kesehatan UPK, KMWdapat bekerjasama dengan konsultan/lembaga exter-nal yang mempunyai kompetensi di bidang itu.

a) Monitoring dan evaluasi kinerja pinjamanbergulir secara umum.Monitoring kinerja pinjaman bergulir secara umum

didasarkan pada kerangka logis yang terdiri dari satutujuan umum, satu tujuan pinjaman bergulir, 5 (lima)output/hasil pinjaman bergulir dan 29 indikator kinerjasebagaimana tertera dalam Tabel 4.4.Kerangka LogisStrategi Pengembangan Pinjaman Bergulirb) Indikator Tingkat kesehatan UPK

Indikator tingkat kesehatan UPK akan dilihat dari6 variabel yaitu:• Rasio resiko saldo kredit• Rasio kecukupan cadangan resiko kredit• Rasio laba dibanding rata-rata aktiva produktif

perbulan• Rasio biaya dibanding pendapatan operasional• Rasio saldo kredit dibanding dengan total aktiva• Rasio aktiva bersih dianding dengan modal awal.

Secara lebih rinci, uraian mengenai indikatortingkat kesehatan UPK beserta sisteminformasikeuangan pinjaman bergulir dan sisteminformasipengelolaan kredit akan diuraikan secara tersendiridalam panduan khusus Pengelolaan Pinjaman bergulirmengenai "Sistem Akuntansi UPK".

4.9. Skema Pinjaman Bergulira) Bunga Pinjaman

Pada prinsipnya bunga pinjaman dalam rangkaprogram pinjaman bergulir P2KP adalah menganuttingkat suku bunga yang berorientasi pada pasar. Ituberarti pinjaman bergulir akan bermain dengan bungawajar dan tidak disubsidi. Hal ini dimaksudkan agarbaik pengelola maupun peminjam tidak mempunyaianggapan bahwa kredit ini merupakan pinjaman cuma-cuma yang tidak perlu dikembalikan. Denganberorientasi pasar, dimaksudkan suku bunga yangdiberlakukan dapat menutup biaya pengelolaanpinjaman bergulir yang berupa antara lain: biaya dana(bila ada), biaya operasional, biaya inflasi, biayacadangan kredit bermasalah, serta tingkat keuntunganyang diharapkan guna terus memupuk modal sendiri.

Dengan demikian, di kemudian hari, penentuantingkat bunga dari satu UPK dengan lainnyakemungkinan bisa saja berbeda tergantung berbagaikomponen yang disebutkan di atas, serta kompetisidengan lembaga keuangan mikro setempat. Untukkeperluan tersebut kepada setiap UPK harusdiberikan teknik atau cara perhitungan bunga pinjamansehingga mereka dapat melakukannya sendiri dankemuadian mengkomunikasikannya kepadakelompok nasabah sehingga terjadi saling pengertiandan pemahaman bersama mengenai tingkat sukubunga. Untuk memudahkan UPK yang baru akanmulai beroperasi dan kemungkinan belum mempunyaikemampuan untuk menentukan tingkat suku bunga,di bawah ini dikemukakan suatu contoh caraperhitungan suku bunga yang berorientasi kepadapasar. Namun sekali lagi kepada mereka tetap harusdiberikan penjelasan khusus mengenai hal tersebut,baik lewat pelatihan maupun pendampingan langsungdi lapangan.

Contoh perhitungan bunga yang berorientasi pasar(hanya contoh dimana pelaksaannya disesuaikandengan kondisi masing-masing daerah di mana UPKberoperasi)

• Biaya dana (cost of fund) 0%• Biaya operasional 8%• Biaya inflasi 8%• Resiko kredit macet (risk of bad debt) 5%• Tingkat keuntungan yang diharapkan 3%• Jaminan 5%• Dana Depresiasi 5%

___ +33%


1. Meningkatnya omzet usaha, pendapatan, danmodal sendiri bagi warga miskin kelompoksasaran proyek.

2. Meningkatnya aset, pendapatan danpengeluaran rumah tangga, bagi warga miskinkelompok sasaran proyek.

3. Paling tidak 2/3 dari peminjam tahap pertamatidak terjangkau pelayanan lembaga keuanganyang ada dalam 3 tahun terakhir.

4. Paling tidak 2/3 peminjam tahap pertamaberasal dari rumah tangga miskin yangmempunyai pendapatan setara dengan nilai/harga 1000 kg beras dihitung dengan hargalokal perkapita pertahun.

5. Tingkat keuntungan dari penggunaan danapinjaman lebih tinggi daripada angsuranpinjaman dan bunganya

6. Rata-rata tingkat pengembalian pinjamansetelah jatuh tempo lebih dari 90%

7. Lebih dari 80% dari jumlah UPK memilikitunggakan pokok kredit lebih dari 1 kaliangsuran kurang dari 10% terhadap posisikreditnya.

8. Tim ahli pinjaman bergulir baik di tingkat nasional(KMP) maupun di tingkat regional (KMW) telahada dan aktif.

9. Rancangan pelatihan, konsultasi dansisteminformasi pinjaman bergulir telahdisiapkan.

10. Semua pelaku proyek telah menerima informasiyang benar dan lengkap mengenai strategipinjaman bergulir dan mendapatkan pelatihan/pembekalan sesuai fungsi masing-masing.

11. Rencana pelaksanaan dan anggaranpengembangan pinjaman bergulir telah tersedia.

12. External konsultan baik individu maupunlembaga sebagai penyedia jasa layanankonsultasi dan pemeriksaan tingkat kesehatanUPK telah tersedia

13. BKM dan masyarakat telah mendapatkaninformasi yang lengkap dan benar tentangstrategi pelaksanaan pinjaman bergulir.

14. BKM/UPK telah memenuhi kriteria kelayakansebelum memulai aktivitas pinjaman bergulir

15. BKM setuju memenuhi/ mentaati aturan proyekdan dapat menerima konsultan/pengawas dariluar.

16. Kelompok/anggota telah memperolehpenjelasan yang lengkap tentangpengembangan pinjaman bergulir.

17. Kelompok penerima kredit dan anggotanya telahmemenuhi kriteria kelayakan sebelum menerimapinjaman.

18. Kelompok telah mengikuti pelatihan dasarsebelum menerima pinjaman.

Studi dampak

Studi dampak

Proposalpinjaman

Proposalpinjaman

Studi lapangan

Laporan danstudi lapangan

Laporan danstudi lapangan

Laporan SIM

Laporan SIM

Laporan SIM

Laporan SIM

Laporan SIM

Dokumen ujikriteria kela-yakan BKM.Surat tertulisdari BKM

Laporan SIM

Dokumen kri-teria kelayakanKSM/anggota.Laporan SIM &pelatihan.

Tujuan umum: Keadaanekonomi darimasyarakat golonganmiskin telah meningkat.

Tujuan pinjamanbergulir:UPK telah mening-katkan jangkauanpelayanannya kepadakelompok masyarakatmiskin dengan polapelayanan kredit yanghati-hati serta polapengelolaan pinjamanbergulir yangmemadai.

Output/hasil 1 :Dukunganpendampingan bagiUPK untuk pengelolaanpinjaman bergulir telahdisiapkan.

Output/hasil 2 :BKM/UPK memenuhikriteria kelayakan dantelah disiapkan untukmengelola dana BLMsebagai modal awalkegiatan pinjamanbergulir.

Output/hasil 3 :Kelompok calonpenerima pinjaman dananggotanya telahmemenuhi kriteriakelayakan dan telahdisiapkan untukmemanfaatkan pinjam-an secara benar.

• Penggunaanpinjaman sesuaidengan rencanausaha untukmeningkatkan /mengembangkanusahanya.

• Peminjam dgncatatan prestasibaik mendapatpelayanan secaraterus menerus

• Kondisi ekonomimakro dankebijakanmendukung

BKM baru memulaiaktivitas programpinjaman bergulirsetelah dinilaimemenuhi kriteriakelayakan.

Kegiatan kelompokberkesinambungansesuai tahapan danfungsinya.

Tabel 4.4 Kerangka Logis Strategi Pengembangan Pinjaman Bergulir

INDIKATOR KINERJA SUMBERINFORMASI

ASUMSI PENTINGHIRARKI TUJUAN

162 Pedoman Teknis

INDIKATOR KINERJA

19. Skema pinjaman sesuai dengan karakteristikdan kebutuhan kelompok sasaran.

20. Besarnya persetujuan jumlah pinjaman sertasyarat-syaratnya mencerminkan atau sesuaidengan kebutuhan kredit, jenis pemanfaatanserta kemampuan membayar kembali kredit

21. Peminjam dengan catatan prestasi bagus akanmendapat pelayanan terus menerus.

22. Staf UPK mempunyai relasi yang baik, akrabdan mendalam dengan peminjam sertamengetahui pemanfaatan pinjaman.

23. Kualitas portpolio pinjaman meningkat dan dapatdipertahankan.

24. Pendapatan dari bunga meningkat dari waktuke waktu sehingga dapat menutupi biayapengelolaan yang ada.

25. UPK telah diberikan konsultasi danpendampingan tentang bagaimanameningkatkan kinerjanya lewat kunjungan rutinoleh KMW maupun external konsultan

26. UPK menyampaikan laporan keuangan bulanansecara rutin kepada KMW maupun kepadalembaga konsultan/pengawas dari luar yangditunjuk.

27. UPK telah diklasifikasikan sesuai tingkatkesehatan berdasar laporan keuangan bulanan(pasif) maupun kunjungan pengawasanlangsung setiap triwulan (aktif)

28. Konsultan luar telah menyerahkan laporan hasilpemeriksaan /pengawasan kinerja UPK secaratepat waktu kepada KMW.

29. Hasil konsultasi dan pengawasan UPK telah dianalisis oleh Tim pinjaman bergulir KMW/ KMPserta dilaporkan kepada semua stakeholderyang berkepentingan dalam bentuk laporanbulanan maupun tribulan sebagai dasarperbaikan.

SUMBERINFORMASI

ASUMSI PENTING

Laporan &studi lapanganLaporan &studi lapanganLaporan &studi lapangan

Laporan &studi lapangan

Laporan &studi lapanganLaporan &studi lapangan

Laporan SIM

Laporan SIM

Laporan SIM

Laporan SIM

Laporan SIM

Output/hasil 4:Kemampuan UPKdalam mengelolaprogram pinjamanbergulir telahdikembangkan

Output/hasil 5:Sistem informasi danpengawasan UPKberfungsi dengan baik

UPK memenuhiketetapan proyekserta menurutirekomendasi lembagakonsultan /pengawas.

Lanjutan Tabel 4.4 Kerangka Logis Strategi Pengembangan Pinjaman Bergulir

HIRARKI TUJUAN INDIKATOR KINERJA SUMBERINFORMASI

ASUMSI PENTINGHIRARKI TUJUAN


Dalam kasus sebagaimana digambarkan di atas,suku bunga yang ditetapkan oleh UPK adalah 1,5%/tetap perbulan atau equivalent dengan 2,77%/menurun perbulan atau 33% efektif pertahun.Komponen dana tanggung renteng akan dikembalikanke kelompok sebagai insentif apabila kelompoktersebut membayar tepat waktu.

Dengan demikian, dari contoh tersebut sebetulnyabunga yang dinikmati oleh UPK hanya 28% efektifpertahun.

b) Provisi dan administrasiMisalnya provisi dan administrasi sebesar 1% dari

total pinjaman yang disetujui dan dibayar dimukasekaligus.

c) Jangka waktu pinjamanKarena sifat pemanfaatan pinjaman dalam P2KP

adalah untuk modal kerja jangka pendek, makaditetapkan jangka waktu pinjaman maksimal adalah12 bulan dan apabila memungkinkan untuk lebihpendek akan lebih baik tergantung jenis usaha sertaputaran usahanya.

Jenis usaha perdagangan, warung, kaki lima,home industri dan lain-lain yang putaran usahanya

setiap hari atau minggu, dapat mengambil jangkawaktu lebih pendek 1- 3 bulan. Sebaliknya jenis usahaseperti: penggemukan ternak, ayam petelor, mebel,usaha sayuran dan lain-lain yang putarannyamemerlukan waktu 2-3 bulan, jangka waktunya haruslebih panjang dengan maksimum 12 bulan.

d) Cara angsuranCara mengangsur ditentukan oleh selain jenis dan

putaran usaha, juga oleh sistem bunga yangdigunakan, tetap atau menurun.

Jenis usaha dengan putaran cepat seperti harianatau mingguan sebagaimana disebutkan di atas,sebaiknya mengangsur dengan cara harian,mingguan, atau paling tidak bulanan. Sebaliknya jenisusaha dengan putaran lebih lambat seperti 2 atau 3bulanan, angsuran pokok pinjaman bisa tigabulananatau empatbulanan tetapi bunga harus dibayar setiapbulan.

Menyangkut sistem bunga yang dipakai, apabilayang dipakai bunga tetap, maka cara angsuran harusrutin setiap minggu/bulan dan terdiri dari pokok +bunga yang besarnya tetap/sama dan biasanya sudahtercantum dalam tabel. Sebaliknya, bilamana yangdipakai adalah bunga menurun, cara angsuran

164 Pedoman Teknis

dimungkinkan untuk angsuran pokok dibayar setiaplebih dari 1 bulan (dua bulanan, triwulan atau lebih)tetapi bunga harus tetap dibayar setiap bulan.

e) Masa tenggangKarena sifat pinjamannya yang jangka pendek,

sebaiknya untuk sementara tidak perlu diberikanmasa tenggang terlebih dahulu. Namun kalaupundengan berbagai alasan yang masuk akal dari sisinasabah mereka memerlukan masa tenggang, dapatdiberikan berkisar 1-2 bulan. Selama masa tenggangangsuran pokok belum perlu dibayar namun bungaharus tetap dibayar.

f) JaminanDalam pinjaman bergulir, jaminan fisik tidak

diutamakan. untuk itu, untuk menggantikannya perludikembangkan jaminan alternatif berupa:

• Kriteria kelayakan kelompok dalam arti kelompokyang memenuhi kriteria kelayakan paling tidakcukup solid dan anggotanya telah bersepakatmengenai resiko pinjaman yang akan terjadi.

• Dana tanggung renteng• Tabungan yang dimotivasikan oleh UPK dan

dimobilisasi sendiri oleh kelompok danditempatkan di bank terdekat sesuai pilihankelompok. Tabungan ini juga dapat dieksekusi olehUPK apabila terdapat tunggakan angsuran darikelompok dengan melalui prosedur perbankanyang biasa.

• Mekanisme pengamanan pinjaman yangdikembangkan oleh kelompok secara internalkalau ada anggota yang wanprestasi, kelompokatau ketua mempunyai wewenang untukmenetapkan sanksi —termasuk menjual barangmilik pribadi yang bersangkutan, bila diperlukan.


5.1. PendahuluanSistem Informasi Manajemen (SIM) P2KP

merupakan salah satu alat yang sangat strategisuntuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadapkegiatan proyek. SIM juga diharapkan mampumenyajikan informasi yang akurat sebagai dasar bagipengambilan kebijakan dan keputusan stakeholdersP2KP dalam rangka perbaikan atau tindakan korektifsecara cepat dan peningkatan kinerja proyek.

Agar SIM dapat berdaya guna perlu adanyadukungan manajemen pelaksanaan pengoperasianSIM, sumber daya manusia yang memadai,tersedianya aplikasi dan infrastruktur yang dibutuhkanselama pengoperasian SIM.

Dengan tersedianya jaringan internet yang fasilitasservice providernya mulai menjangkau ke seluruhpelosok, maka komunikasi data dalam SIM akandapat berjalan secara on line sehingga data atauinformasi yang disajikan oleh SIM akan selalu up todate. Sehingga pelaku-pelaku P2KP, termasuk BKMdan masyarakat, diharapkan dapat melaksanakanSIM berbasis komputer secara tepat dan mudah.

5.2. Tujuan• Mendorong agar mekanisme monitoring

pelaksanaan kegiatan P2KP oleh para pelaku(KMP, KMW, Fasilitator, BKM dll) dapat terlaksanadengan baik, sesuai ketentuan pedoman P2KPdan efektif serta tepat waktu, sehingga dapatdigunakan sebagai dasar bagi pengambilankeputusan pihak stakeholder proyek sesuaitingkatannya, untuk meningkatkan kinerja

Bab 5. SISTEM INFORMASI MANAJEMENP2KP BERBASIS WEBSITE

pelaksanaan kegiatan;• Sebagai salah satu sarana penyebarluasan

pelaksanaan kegiatan P2KP, baik kepada stake-holder P2KP maupun pihak-pihak terkait lainnya,sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas(gambar C-4); dan

• Terbentuk database kegiatan P2KP yang lengkapdan terkini (up to date) untuk menganalisispelaksanaan kegiatan P2KP dan pembuatanlaporan tepat waktu.

5.3. SasaranSasaran pelaksanaan SIM P2KP adalah untuk

mendapatkan informasi proses pelaksanaan sertakemajuan kegiatan P2KP, yang berkaitan dengan:• Pelaksanaan pengembangan masyarakat;• Pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan

masyarakat (BLM dan PAKET)• Permasalahan yang timbul di lapangan

5.4. Strategi Pengembangan SIMStrategi dan rencana pengembangan sistim

informasi manajemen adalah untuk mendukungpengendalian pelaksanaan P2KP, yang padaimplementasinya akan merupakan alat strategis untukmemonitor pelaksanaan kegiatan P2KP.

Pengembangan sistim informasi P2KP danpengendalian pengelolaan SIM P2KP merupakantanggung jawab KMP, sebagai salah satu bagian daritugas pokoknya, yakni monitoring.

Berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan

166 Pedoman Teknis

proyek P2KP pengembangan SIM P2KP dapatdikelompokan kedalam lima subsystem sebagaiberikut :• Monitoring pemberdayaan masyarakat• Pelaksanaan kegiatan komponen dana BLM dan

dana PAKET• Monitoring pengelolaan keuangan P2KP/Reple-

nishment• Pengelolaan pengaduan masyarakat• Sistem Peringatan dini (alert system)

5.5. Prinsip Pengelolaan Data danPengelolaan Informasi

Didalam implementasi sistim informasimanajemen dilaksanakan secara bertingkat disetiaplevel pelaku/konsultan, agar dapat memenuhikebutuhan sesuai tingkatannya dalam pembuatanlaporan dan pengambilan keputusan. Dengandemikian pada tingkat yang terbawah akan memilikidata yang rinci sedang tingkat yang teratas dapat

memiliki informasi yang akurat untuk dilaporkankepada para pelaku ditingkat pusat (DiagramHubungan Pengelolaan Data dan PengambilanKeputusan (gambar 1)).

Data pengembangan kelembagaan BKM, UPKdan KSM, Ormas, Orsospol, aparat pemerintah,individu pelaku utama P2KP atau sumber-sumberlainnya. Sumber data ini dihimpun secara rutin olehtim fasilitator atas dasar perkembangan yang terjadipada lingkup BKM, guna peremajaan/update data.

Data dari tim fasilitator direkam di Subtim LeaderKMW dan diverifikasi kebenaran datanya, setelahlengkap dan benar data diserahkan ke KMW untukdiolah ditingkat KMW dan informasi ringkasandilaporkan ke KMP dan seterusnya, hinggamerupakan informasi akurat untuk diserahkan kePMU/Proyek sebagai bahan pengambilan keputusanpara pelaku di tingkat pusat, serta untuk pelayanandata dan informasi kepada masyarakat. (MekanismePengumpulan dan Pengolahan data (gambar 2)).

Semua data dihimpun secara rutin oleh tim fasilitator atas dasar perkembangan yang terjadi pada lingkup BKM,guna peremajaan/update data


Diagram 5.1Hubungan Pengelolaan Data dan Pengambilan Keputusan

168 Pedoman Teknis

1.At

as d

asar

per

kem

bang

an y

ang

terja

di p

ada

lingk

up B

KM, m

aka

untu

k pe

rem

ajaa

n (u

pdat

e)da

ta, f

asilit

ator

mel

akuk

an p

engu

mpu

lan

data

.

2.O

leh

fasi

litat

or d

ata

dial

ihka

n ke

dala

m fo

rmat

yang

sud

ah d

ised

iaka

n se

suai

atu

ran

yang

ada

dala

m m

anua

l kem

udia

n di

entri

ke

dala

m k

ompu

ter

lalu

form

at-fo

rmat

dat

a da

ta m

anua

l ter

sebu

tdi

sera

hkan

kep

ada

Koor

dina

tor k

ota

3.Se

tela

h di

reka

m k

edal

am k

ompu

ter,

Koor

dina

tor

Kota

mel

akuk

an v

erifi

kasi

kes

esua

ian

data

dar

ise

tiap

fask

el m

elal

ui d

ata

yang

kas

uk k

eko

mpu

ter.

a.D

ata

yang

tida

k va

lid w

ajib

dip

erba

iki o

leh

fask

elb.

Dat

a ya

ng v

alid

dire

kam

ked

alam

kom

pute

rse

baga

i dat

a SI

M

4.SI

M K

MW

mel

akuk

an p

engg

abun

gan

data

lapo

ran

perk

emba

ngan

BKM

, KSM

dan

mas

yara

kat u

ntuk

dibu

at la

pora

n re

kapi

tula

si, a

nalis

is d

ata

dan

hasi

lnya

dis

erah

kan

kepa

da R

M

5.In

form

asi y

ang

dite

rima

dari

KMW

diin

tegr

asik

anol

eh R

M, d

ikom

pila

si, d

iser

ahka

n ke

pada

KM

P,di

kom

pila

si d

an in

form

asin

ya d

idis

tribu

sika

nke

pada

par

a pe

laku

di t

ingk

at p

usat

.

6.Pe

man

faat

an in

form

asi y

ang

berb

asis

SIM

unt

ukm

endu

kung

pen

gam

bila

n ke

putu

san,

ser

ta u

ntuk

pela

yana

n da

ta d

an in

form

asi

Sum

ber

Dat

a

BK

MTi

m F

asili

tato

rK

oord

inat

orK

ota

KM

WR

MK

MP

Pela

ku d

iTi

ngka

t P

usat

KSM

, BKM

Mas

yara

kat

Dat

a

Dat

a

Verif

ikas

i

Valid

?

Dat

a SI

MYa

Dat

a SI

M

Dat

a SI

M &

Info

rmas

iD

ata

SIM

&In

form

asi

Anal

isis

&M

onito

ring

Arsi

pAn

alis

is &

Mon

itorin

gIn

form

asi

Akur

at

Peng

ambi

lan

Kepu

tusa

n

Peng

ambi

lan

Kepu

tusa

nPe

ngam

bila

nKe

putu

san

Peng

ambi

lan

Kepu

tusa

nKe

putu

san

Kepu

tusa

nKe

putu

san

Dia

gram

5.2

. M

ekan

ism

e Pe

ngum

pula

n da

n Pe

ngol

ahan

Dat

a


Diagram 5.3Disain SIM P2KP: Database Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)

170 Pedoman Teknis

Diagram 5.4Proses Pengolahan Data Laporan Keuangan P2KP dan Replenishment


Diagram 5.5Sistem Peringatan Dini (Alert System )

Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)

BAB VI STRATEGI TERMINASI PROYEK (Exit Strategy) 6.1. Dasar Pemikiran

Pendampingan yang diberikan KMW ataupun fasilitator kepada masyarakat serta stakeholders lokal hanya akan berlangsung selama 24 bulan. Selama dua tahun proses pendampingan, KMW serta fasilitator harus berupaya membantu masyarakat dan stakeholders lokal melaksanakan berbagai kegiatan P2KP.

Selama itu pula para pendamping harus berupaya untuk melakukan penanaman dan pelembagaan visi, misi, prinsip serta nilai-nilai dasar P2KP melalui kader masyarakat setempat maupun berbagai kelembagaan lokal yang dibentuk dalam P2KP, seperti BKM, UPK, KSM, serta Forum BKM yang bersifat ad-hoc. Melalui kader masyarakat serta berbagai kelembagaan lokal pula, usaha-usaha penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menjadi suatu gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang didukung oleh pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Salah satu tolok ukur keberhasilan proyek P2KP adalah apabila proses pendampingan selesai, usaha-usaha penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri yang bersendikan visi, misi, prinsip serta nilai P2KP tetap berjalan. Sebaliknya, apabila semua kegiatan penanggulangan kemiskinan ikut berhenti seiring dengan selesainya proyek serta selesainya proses pendampingan, dapat dikatakan bahwa P2KP telah gagal untuk memberdayakan masyarakat dan stakeholdes lokal itu sendiri.

Dengan demikian, strategi pelestarian kegiatan menjadi sangat penting untuk terus senantiasa tercermin secara melekat/inheren pada semua langkah pentahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan P2KP, sejak tahap awal hingga tahap akhir P2KP.

6.2. Pengertian

Exit strategy bermakna utama pada upaya menjamin kelestarisan dan keberlanjutan program, keuangan dan kelembagaan P2KP dengan berorientasi pada penyiapan kemandirian masyarakat sejak tahap awal proyek hingga berakhirnya proyek P2KP.

Fase terminasi sebagai bagian integral dari exit strategy adalah tahapan akhir dari rangkaian proses pendampingan yang dilakukan konsultan (KMW) bersama Fasilitator. Pada fase terminasi, KMW beserta Fasilitatornya mulai memasuki masa persiapan akhir menjelang waktu selesainya tugas pendampingan.

VI- 1Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)


6.3. Tujuan

Tujuan penyiapan Exit Strategy dalam P2KP adalah memastikan bahwa program P2KP akan terus berlangsung sebagai suatu proses pembangunan berkelanjutan, yang mengakar dan menjadi sebuah gerakan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, setelah masa proyek P2KP berakhir.

Proses Pembangunan Berkelanjutan, “Sustainable Development”, adalah suatu proses pembangunan yang berlangsung terus-menerus, berasal atas prakarsa atau inisiatif masyarakatnya karena adanya dorongan atau motivasi perubahan menuju situasi yang lebih baik dan lebih baik lagi, untuk kesejahteraan sekarang dan pertimbangan kemakmuran bagi geneasi yang akan datang.

6.4. Persoalan-persoalan Penting Pelestarian P2KP

Sebagai bagian integral proyek, maka exit strategy bermakna bahwa semua aktivitas pendampingan, sejak tahap awal hingga menjelang berakhirnya proyek P2KP, akan selalu berorientasi untuk lebih menjamin pelestarian/sustainability P2KP. Oleh karena itu, beberapa isu kritis dan persoalan penting pelestarian P2KP harus senantiasa diperhatikan selama proses pendampingan pelaksanaan P2KP secara menyeluruh. Isu kritis dan persoalan penting pelestarian P2KP tersebut, adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Partisipatif.

Partisipasi aktif masyarakat dapat terwujud apabila semua lapisan masyarakat diberikan kesempatan untuk ambil bagian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akibat dari peran serta masyarakat, maka mereka akan merasa memiliki program tersebut, dan pada gilirannya mereka akan berusaha mempertahankan dan bahkan memperbaiki kinerja dari program tersebut. Perlu diingatkan bahwa salah satu prinsip P2KP adalah prinsip partisipasi. Oleh karenanya prinsip ini harus tercermin dalam setiap langkah pentahapan yang dilakukan konsultan dalam proses pendampingan pada masyarakat, baik proses sosialisasi, pembentukan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan sampai proses penilaian kinerja kelembagaan lokal tersebut.

b) Berorientasi pada Pembangunan Kesadaran Kritis Masyarakat Perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk lebih bertang-gung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah dihadapinya, tidak akan mungkin terwujud apabila pelaksanaan kegiatan-kegiatan P2KP hanya dilakukan dengan pendekatan formalitas dan instan. Perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas tersebut hanya dapat dilakukan apabila senantiasa diawali dengan proses penyadaran masyarakat mengenai substansi kegiatan tersebut. Sehingga masyarakat benar-benar memahami apa, mengapa, untuk apa dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan.

c) Integrasi dan Sinkronisasi dengan Proyek/Kegiatan lain. Proyek P2KP bukan merupakan proyek yang eksklusif, namun harus melakukan integrasi atau setidak-tidaknya sinkronisasi dengan program-program lain, baik itu proyek dengan visi dan misi sejenis yang dilakukan oleh pihak lain maupun program-program yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi ini, keberadaan Forum BKM menjadi cukup strategis. Dengan demikian diharapkan pendamping-pendamping atau konsultan pelaksana dapat

2 Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)VI -


mengambil inisiatif yang konkrit agar forum BKM dapat dibentuk secara organik dan berfungsi secara optimal.

d) Pelibatan Pemerintah Daerah sejak Awal. Tidak dilibatkannya secara tegas unsur pemerintah lokal dalam pelaksanaan P2KP akan menyebabkan Pemerintah lokal merasa kurang mempunyai peranan dalam P2KP, sehingga bersikap agak skeptis terhadap keberlanjutan proyek setelah masa pendampingan konsultan selesai. Mereka merasa semuanya ditangani oleh konsultan padahal, tidaklah demikian semangat dan substansi dari P2KP. Pada pelaksanaan P2KP saat ini, Pemerintah Daerah sebagai pemilik wilayah perlu lebih dilibatkan secara lebih nyata tanpa harus melakukan intervensi yang tidak perlu. Konsultan pelaksana perlu melakukan identifikasi peran-peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah tingkat Kelurahan hingga Kabupaten/Kota.

e) Membuka Akses/Hubungan dengan Sumberdaya Setempat sejak Awal. Pada pelaksanaan P2KP tahap I, dapat dikatakan identifikasi serta bangunan akses ke sumber daya setempat dilakukan cukup terlambat. Pada pelaksanaan P2KP selanjutnya identifikasi serta pembukaan jaringan ini harus dimulai sejak awal. Karena ternyata cukup banyak lembaga, instansi, asosiasi, perusahaan, yang dapat dijajagi serta dikembangkan kemungkinan kerjasamanya dengan kelembagaan lokal yang dibangun oleh P2KP. Berbagai sumber daya tersebut bergerak diberbagai bidang seperti: pelayanan keuangan, pelatihan, pengembangan usaha mikro, promosi, pemasaran, peningkatan kualitas produk, kemitraan dan lainnya.

f) Transformasi Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap. Dalam prosesnya selama masa mendampingi masyarakat, harus terjadi proses transformasi baik itu menyangkut pengetahuan, ketrampilan serta sikap dari pelaku umumnya dan para konsultan khususnya, kepada masyarakat umumnya dan kepada kelembagaan lokal pada khususnya. Dengan proses transformasi maka kecakapan masyarakat hal meningkat, pengetahuan bertambah, Nilai-nilai tertanamkan dan terhayati, sehingga diharapkan dapat terefleksikan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, setelah pendamping pergi, roda kegiatan tetap berjalan karena masyarakat telah siap untuk mengambil alih semua peran dan fungsi konsultan.

6.5. Indikator Keberlanjutan P2KP

Beberapa hal yang merupakan indikator (tanda-tanda) keberlanjutan dari P2KP ialah:

a) Terjadinya perubahan prilaku secara kolektif dari semua pihak (stakeholders) yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip P2KP.

Pelaksanaan komponen pemberdayaan atau pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya perubahan perilaku secara kolektif dari semua pelaku pembangunan lokal (local stakeholders), yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip P2KP. Adapun indikator keberlanjutan dari perubahan perilaku secara kolektif tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:



• Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, bukan

tanggung jawab parsial, baik pemerintah saja atau masyarakat saja. • Peran pemerintah bergeser dari service provide menjadi “fasilitator

warga”nya. • Tumbuhnya paradigma pembangunan lokal yang bertumpu pada potensi

serta kemandirian yang dimilikinya sendiri, dan mengurangi mental ketergantungan pada pihak luar (mental meminta bantuan).

• Perencanaan partisipatif menjadi pola yang berlaku dan melembaga di masyarakat setempat, dimana proyek yang dilaksanakan memiliki ciri :

Lebih mengutamakan kebutuhan nyata dan strategis yang tumbuh berdasarkan prakarsa atau inisiatif masyarakat (Community Driven).

Lebih mengutamakan pemecahan masalah yang bottom up daripada pengambilan keputusan yang top down.

Lebih mengedepankan model pendekatan pembangunan partisipatif, dimulai dari pelembagaan proses penyusunan rencana program oleh masyarakat (participatory planning).

• Kader-kader masyarakat mampu berperan memfasilitasi masyarakat dan mampu menjadi penggerak dinamika masyarakat setempat dalam rangka mengokohkan kemandirian serta keberlanjutan kelembagaan, keuangan dan program penanggulangan kemiskinan diwilayahnya.

• Kelembagaan masyarakat yang terbentuk dalam P2KP (BKM, KSM, dan Forum BKM) mampu berperan menjadi wadah perjuangan aspirasi dan suara masyarakat miskin serta mampu menjadi motor penggerak dalam menumbuh-kembangkan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai kemasyarakatan.

Keberadaan serta kinerja kader masyarakat maupun kelembagaan masyarakat tersebut sangat strategis dan vital dalam pelaksanaan P2KP, sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan atau penghentian pelaksanaan P2KP di wilayah tersebut selama masa proyek P2KP. Pemerintah dapat saja membatalkan pelaksanaan P2KP bila di wilayah tersebut tidak terdapat kader masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ditetapkan P2KP. Selain itu, Pemerintah setidak-tidaknya dapat menangguhkan dan/atau membatalkan pembayaran alokasi bantuan dana P2KP di wilayah itu, apabila kinerja kader-kader masyarakat serta kelembagaan masyarakat yang ada tidak sesuai dengan prinsip, nilai dan ketentuan P2KP.

b) Terjadinya suatu gerakan di masyarakat berdasarkan “kebersamaan” untuk

menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya. Pelaksanaan komponen Bantuan Langsung Masyarakat Kelurahan (BLM) diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kemampuan dan gerakan kebersamaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip P2KP. Adapun indikator keberlanjutan dari gerakan kebersamaan masyarakat tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan aksi konkrit berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebersamaan dalam penanggulangan kemiskinan.

• Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran, terjadinya diseminasi informasi, dan mengembangkan pengetahuan luas mengenai best practices.

• Menarik masyarakat (stakeholders) menjadi peduli orang miskin, atau peduli persoalan-persoalan kemiskinan di wilayahnya.



• Mendorong masyarakat menjadi lebih lebih dinamis, berinisiatif, dan

mampu meningkat keswadayaan serta kemandiriannya.

2. Mendorong terjadinya mobilisasi sumberdaya lokal baik berupa SDM, kelompok-kelompok peduli, penyertaan modal, penggalangan dana, bahkan melalui kontrol sosial untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

• Terjadinya keberlanjutan pengelolaan keuangan melalui pinjaman bergulir, apabila masyarakat memutuskan dalam Pronangkis-nya bahwa sebagian dana BLM dimanfaatkan sebagai dana bergulir untuk program pinjaman bergulir.

‘Membantu memberikan berbagai opsi bentuk kelembagaan UPK untuk masa yang akan datang, hubungannya dengan BKM, dan membantu menghubungkan UPK dengan berbagai sumberdaya setempat yang ada, baik dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia maupun kerjasama financial.’

i. Melakukan publikasi dan kampanye terhadap akuntabilitas publik dari lembaga BKM dan UPK nya.

‘Memastikan bahwa paling tidak 75% dari penduduk warga kelurahan tahu dan paham akan keberadaan P2KP di wilayahnya. Jumlah warga yang mengetahui serta memahami keberadaan P2KP akan sangat mempengaruhi fungsi kontrol masyarakat terhadap kelembagaan lokal yang ada seperti BKM, UPK maupun KSM.

‘Memperkuat Rembug warga masyarakat keluruhan dengan Mendorong masyarakat untuk memilih wakil-wakil utusannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan bersama dan sesuai dengan prinsip serta nilai-nilai P2KP.’

‘Mendorong 5 – 15 orang di luar struktur BKM yang peduli terhadap pelaksanaan P2KP di kelurahannya untuk secara sukarela membentuk “BKM wacht” atau pemerhati/pemantau P2KP.’

Keputusan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir, harus diimbangi dengan kemampuan mengelola kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah standar pinjaman bergulir yang ditetapkan P2KP. Hal ini dimaksudkan agar dana bergulir untuk pinjaman bergulir tersebut dapat terus berkembang, bukan sebaliknya malah semakin berkurang. Apabila terjadi kondisi dimana kegiatan pinjaman bergulir di suatu kelurahan dinilai tidak berkembang dengan benar dan berpotensi akan menyebabkan berkurangnya modal yang ada, maka Pemerintah berhak melikuidasi kegiatan pinjaman bergulir di kelurahan bersangkutan dan mengalihkannya pada kegiatan stimulan yang menyentuh langsung kebutuhan nyata masyarakat miskin setempat.

c) Terjadinya kemitraan sinergi antara pemerintah – masyarakat – kelompok

peduli dalam berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Pelaksanaan kegiatan komponen Pemberdayaan Masyarakat juga diperluas dengan pembentukan dan penguatan Forum BKM sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong tumbuhnya kemitraan/sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli dalam berbagai kegiatan penanggulangan



kemiskinan di wilayahnya. Adapun indikator keberlanjutan dari kemitraan/sinergi stakeholders lokal tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan lebih banyak dan lebih luas berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama pemerintah setempat, kelompok-kelompok peduli (seperti; LSM, Perguruan Tinggi, dll) serta masyarakat setempat.

• Tumbuhnya kerjasama dan kemitraan antar berbagai pihak yang berke-pentingan (stakeholders) dalam program penanggulangan kemiskinan, khususnya kemitraan antara BKM (organisasi masyarakat akar rumput) dan Dinas-dinas kota/kabupaten setempat.

• Terintegrasinya P2KP dengan program / proyek lain, terutama yang berasal dari pendanaan pemerintah daerah (APBD) dalam rangka perkuatan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

2. Pelembagaan keterpaduan antara Pronangkis yang disusun masyarakat dengan Program dinas/instansi yang disusun melalui APBD setempat.

3. Pelibatan kelembagaan masyarakat (BKM, KSM dan forum BKM) dalam proses peyusunan program pemerintah daerah, melalui mekanisme Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang).

d) Terjadinya beberapa contoh yang baik (best practices) untuk menjadi model yang dapat direplikasi dan didiseminasikan kepada kelompok / warga lain. Contoh-contoh yang baik (best practice) diinventarisasi secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan bagian dari sistem penghargaan dan sanksi dalam P2KP. Karena itu, P2KP akan memberikan insentif/reward tertentu bagi masyarakat yang mampu menunjukkan kinerja yang berprestasi.

e) Terjadinya suatu mekanisme “kontrol sosial” di masyarakat untuk terus memelihara dan mengembangkan P2KP. Kontrol sosial menjadi aspek penting dalam pelaksanaan P2KP, khususnya pada penerapan prinsip-prinsip P2KP. Kontrol sosial dibangun baik antar masyarakat, maupun masyarakat dengan stakeholders lainnya. Sehingga kontrol sosial dapat berkaitan dengan pelaksanaan P2KP maupun dengan peran dan program serta kebijakan pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum dan kepentingan masyarakat.

6.6. Fase Penyiapan Terminasi

6.6.1. Pengertian

Fase terminasi merupakan bagian dari exit strategy yang dapat dipahami sebagai suatu fase untuk mengkaji dan memperkuat pendampingan dalam rangka lebih menjamin agar indikator keberlanjutan P2KP dapat dicapai. Fase penyiapan terminasi dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya masa proyek P2KP.



6.6.2. Prinsip Dasar Fase Terminasi

Beberapa prinsip dasar penyiapan terminasi yang perlu mendapatkan perhatian dari konsultan (khususnya KMW), yang rentang waktunya paling tidak 6 bulan menjelang berakhirnya masa pendampingan, meliputi :

a. Memastikan bahwa kehandalan mekanisme, sistem operasi dan prosedur yang selama ini telah dijalankan P2KP dapat terus berlangsung di masyarakat.

b. Menyiapkan orang-orang atau lembaga (melalui proses capacity building) yang ada di wilayah kerja KMW, sehingga mereka dapat memahami, mau berpartisipasi, dan mampu melestarikan maupun mengembangkan P2KP.

c. Peran-peran yang selama ini dilakukan oleh KMW beserta fasilitator kelurahan selama pendampingan ke masyarakat maupun lembaga-lembaga masyarakat yang ada secara berangsur harus ditransformasikan ke pelaku-pelaku setempat.

6.6.3. Langkah-Langkah Penyiapan Fase Terminasi

a) Evaluasi Partisipatif P2KP Di Tingkat Kelurahan 1. Prakondisi yang harus selesai dilakukan KMW & FK nya :

• Telah selesai melakukan penilaian kinerja BKM dengan instrumen baku (di Panduan Umum P2KP), menganalisisnya, dan membuat tabulasinya, sehingga dapat diketahui berapa BKM yang telah berfungsi optimal, berapa BKM yang masih memerlukan pendampingan yang intensif, serta menyusun rancangan strategi pendampingan khusus dalam rangka meningkatkan kinerja BKM yang masih lemah sesuai dengan masalah yang dihadapi BKM.

• Telah selesai mendorong BKM untuk melakukan audit diri oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP), mentabulasi hasil serta menyusun rancangan strategi pendampingan sesuai dengan permasalahan yang ada.

• Telah selesai melakukan penilaian kinerja KSM dengan instrumen yang ada, memetakan permasalahan serta memberikan pendampingan bersama dengan kader masyarakat dan UPK/BKM

2. Melakukan Lokakarya Refleksi di BKM (tingkat kelurahan) dengan mengundang KSM, Tokoh Masyarakat, perangkat kelurahan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada. Agendanya adalah :

• Menelusuri kembali perjalanan P2KP sejak awal hingga saat terakhir ini.

• Melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) bersama-sama peserta lokakarya secara partisipatif dan mendokumentasikan hasil-hasilnya.

• Menyusun perencanaan strategis (strategic plan) bagi pemeliharaan dan pengembangan P2KP di masyarakat, sekurang-kurangnya mencakup strategi-strategi:

Penguatan kembali kelembagaan lokal Perluasan program oleh masyarakat, baik dari lingkup/bidang

garapan mapun aktor yang terlibat (pemerintah lokal dan kelompok peduli)



Mobilisasi (polling) sumber daya lokal, baik dari segi

permodalan (kapital) melalui penggalangan dana peduli kemiskinan, serta menghimpun relawan-relawan yang memiliki kepedulian dan/atau keahlian untuk membantu pemberdayaan masyarakat miskin.

b) Melakukan Penguatan Kembali Kelembagaan Lokal

Penguatan kembali kelembagaan lokal dilakukan oleh KMW beserta fasilitator kelurahan berdasarkan hasil-hasil dan masukan dari lokakarya refleksi sebelumnya. Pokok-pokok perhatian diberikan KMW pada :

• Memastikan bahwa BKM, UPK, KSM, dan Kader Masyarakat telah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengelola P2KP di kemudian hari tanpa pendampingan FK dan KMW.

• Memastikan bahwa proses perguliran atau pergantian pengurus organisasi (BKM/UPK/KSM dll) di kemudian hari tidak akan membawa dampak terhadap menurunnya kinerja pelayanan.

• Memastikan bahwa kehandalan mekanisme atau Sistem Operasi dan Prosedur pengelolaan P2KP di masyarakat sudah berjalan dengan baik.

• Menyusun strategi konsultasi dan pengaduan pasca terminasi, untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang timbul paska pendampingan dari KMW dan fasilitator kelurahan. Hal-hal yang dapat dikembangkan misalnya: klinik konsultasi melalui Kelompok Peduli (LSM, Perguruan Tinggi, Orang-orang Peduli, bahkan Lembaga ‘ex’ KMW tersebut).

• Menginformasikan dan mensosialisasikan mekanisme konsultasi serta pengaduan paska terminasi ke masyarakat, pemerintah dan pelaku lainnya

c) Perluasan Program Oleh Masyarakat

P2KP dimaksudkan sebagai upaya mendorong seluruh komponen masyarakat agar peduli dan mampu menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya. Paska terminasi (paska proyek P2KP) diharapkan masyarakat mampu memperluas program-program penanggulangan kemiskinan atas prakarsa masyarakat sendiri. Dengan demikian P2KP ini nantinya menjadi program masyarakat yang terbuka. Untuk itu, dalam penyiapan fase terminasi ini diharapkan KMW dapat mendorong : • Keterlibatan lebih banyak dan lebih luas berbagai pihak yang

berkepentingan (stakeholders), terutama pemerintah kelurahan, pemerintah kota/kabupaten dan kelompok-kelompok keahlian (Technical Service Organizations – TSOs) seperti; LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok-kelompok Masyarakat Peduli setempat.

• Perluasan lingkup program atau bidang garapan, dengan menumbuhkan prakarsa masyarakat dan berbagai pihak untuk mengembangkan berbagai program atau kegiatan aksi konkrit berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebersamaan dalam penanggulangan kemiskinan.

• Menumbuhkan kerjasama dengan donatur atau lembaga-lembaga/ organisasi setempat untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, antara lain seperti:

Program pertanggungan biaya kesehatan untuk keluarga miskin Program beasiswa anak sekolah untuk keluarga miskin



Program kredit perbaikan atau sewa rumah untuk keluarga miskin, dll

d) Penggalangan (Polling) Sumber Daya Lokal

Penanggulangan kemiskinan sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah atau masyarakat saja. Untuk itu semua komponen masyarakat perlu didorong menjadi lebih lebih dinamis, berinisiatif, dan mampu meningkat keswadayaan serta kemandiriannya. Dalam penyiapan fase terminasi, maka KMW perlu mendorong terjadinya mobilisasi sumberdaya lokal baik berupa SDM maupun mobilisasi sumberdaya kapital (modal).

1. Penggalangan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara : • Menggalang kelompok-kelompok peduli (LSM, Organisasi Sosial

setempat, Warga Peduli, dll) yang kelak dapat menyumbangkan waktu, pemikiran, dan tenaganya untuk kegiatan konsultasi/bantuan teknis berdasarkan kompetensi keahlian masing-masing. Hubungan kerjanya dikembangkan dengan basis relawan (volunteer).

2. Penggalangan sumberdaya kapital (modal) dapat dilakukan melalui: • Menggalang dana peduli, dari donatur, pengusaha atau perusahaan

setempat, organisai sosial yang ada, bahkan dari sumbangan dana pemerintah daerah.

• Melakukan kerjasama / kemitraan antara KSM yang ada dengan mitra usaha atau mitra kerja lainnya melalui upaya-upaya bantuan modal maupun penyertaan modal,

• Memelihara terjadinya keberlanjutan (sustainability) pengelolaan keuangan melalui pinjaman bergulir dengan membantu menghubungkan UPK dengan berbagai sumberdaya setempat yang ada, baik dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia, pemupukan modal, maupun kerjasama pembiyaan.

e) Mengintegrasikan P2KP dengan Program Lainnya

Keterbatasan kapital dan lingkup program yang dapat didanai melalui P2KP menjadi pendorong untuk mengintegrasikan P2KP dengan program/proyek lain, terutama yang berasal dari pendanaan pemerintah daerah (APBD) dalam rangka perkuatan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah :

• Mempromosikan program-program penanggulangan kemiskinan yang direncanakan bersama masyarakat pada pihak-pihak lain (pemerintah dan non-pemerintah) untuk mendapat dukungan sponsor (pendanaan).

• Mengkoordinasikan program-program masyarakat dengan program/proyek sejenis yang ada atau tengah berlangsung di wilayah setempat.

• Menyalurkan usulan program/kegiatan yang tidak dapat didanai oleh swadaya masyarakat maupun P2KP kepada alternatif sumber-sumber pendanaan lainnya melalui mekanisme perencanaan bottom up yang ada seperti : Rakorbang UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) Kecamatan, atau Rakorbang Kota / Kabupaten.



f) Mengembangkan Media Informasi Warga

Media informasi warga perlu dikembangkan dengan basis keswadayaan dan ditumbuhkan karena adanya kesadaran untuk terus membuka informasi dan menjalin komunikasi antar masyarakat sendiri. Beberapa alternatif bentuk media yang mungkin dikembangkan adalah: koran/buletin warga, papan pengumuman, atau majalah dinding. Media komunikasi warga yang dapat dikembangkan sifatnya sederhana namun memiliki efektifitas cukup baik untuk capaian tujuan berikut :

• Menarik perhatian masyarakat secara perorangan maupun lembaga (stakeholders) untuk menjadi lebih peduli orang miskin, atau lebih peduli persoalan-persoalan kemiskinan di wilayahnya.

Memastikan bahwa paling tidak 75% dari penduduk warga kelurahan tahu dan paham akan keberadaan P2KP di wilayahnya. Jumlah warga yang mengetahui serta memahami keberadaan P2KP akan sangat mempengaruhi fungsi kontrol masyarakat terhadap kelembagaan lokal yang ada seperti BKM, UPK dan KSM.

• Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran, terjadinya diseminasi informasi, dan mengembangkan pengetahuan luas mengenai best practices (Contoh-contoh yagn baik).

• Melakukan publikasi dan kampanye terhadap akuntabilitas publik dari lembaga masyarakat yang ada, terutama BKM dan UPK nya.

g) Mendorong Kontrol Sosial Warga

Kontrol sosial warga perlu ditumbuhkan untuk menjaga konsistensi program pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, memelihara kelangsungan P2KP, dan terus menerus terjadinya upaya-upaya perbaikan terhadap mekanisme atau sistem operasi/prosedur yang tengah dijalankan. Untuk mendorong kontrol sosial warga dapat dilakukan melalui: • Mendorong kontribusi dan keterlibatan banyak pihak dalam berbagai

program/kegiatan P2KP, terutama yang berasal dari masyarakat setempat. • Mendorong beberapa orang di luar struktur BKM yang peduli terhadap

pelaksanaan P2KP di kelurahannya untuk secara sukarela membentuk kelompok “P2KP watch” atau pemerhati/pemantau P2KP.

• Mendorong terus terjadinya perluasan informasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media.

• Secara periodik melakukan evaluasi kinerja program yang diselenggarakan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan banyak pihak (tidak hanya para pelaku P2KP saja).

h) Terus Mendorong Terjadinya Perubahan Prilaku Kolektif Pada akhirnya, semua pihak secara konsisten terus mendorong terjadinya perubahan-perubahan prilaku yang lebih berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kejujuran dan keadilan, yang dimulai dari individu-individu, kelompok-kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah tersebut di atas dapat dilihat pada Bagan 6-1: Langkah-langkah penyiapan fase terminasi



Terjadinya Perubahan Prilaku Kolektif

Nilai-Nilai dan Prinsip:

Kejujuran dan Keadilan (akuntabilitas)

Kebersamaan (Solidaritas)

Contoh Baik (Best Practices)

Demokratis, Partisipatif, dan Transparan

Evaluasi Partisipatif P2KP Tkt. Kelurahan

(Refleksi) :

SWOT ANALYSIS STRATEGIC

PLANING

Polling Sumberdaya Lokal :

MODAL – (Penggalangan Dana Peduli)

SDM – (Himpunan Relawan Warga)

Perluasan Program oleh Masyarakat (Terbuka):

LINGKUP / Bidang garapan

AKTOR – (Pemerintah Lokal & Kelompok Peduli )

Penguatan Kembali Kelembagaan Lokal

(BKM/UPK) Kehandalan mekanis-

me & sistem prosedur Konsultasi & Penga-

duan Peran dan fungsi serta

tugas dan kewajiban Suksesi lancar

Kontrol Sosial dari

Warga (P2KP Watch)

Media

Informasi Warga

Integrasi P2KP

dengan Program Lainnya

“Gerakan Masyarakat” yang didasari nilai

Kebersamaan

- Pemerintah - Masyarakat

- Kelompok Ahli

Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Bagan 6-1: Langkah-Langkah Penyiapan Fase Terminasi



6.6.4. Transformasi Peran Pendampingan KMW dan Fasilitator ke Masyarakat

Pelestarian dan keberlanjutan P2KP dapat dicapai manakala setelah KMW dan fasilitator menyelesaikan pendampingannya, proses dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tetap berjalan lancar di wilayah tersebut. Dengan demikian, sangat penting bagi KMW dan fasilitator untuk mentransformasikan peran-peran pendampingannya kepada masyarakat, sehingga kelak masyarakat akan mampu mengelola sendiri kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dimaksud. Gambaran mengenai transformasi peran pendampingan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 6-1: Transformasi peran pendampingan di bawah ini.

Tabel 6-1: Transformasi Peran Pendampingan

Transformasi Peran Pendampingan KMW dan FK ke Masyarakat No Peran KMW dan Fasilitator

dimasa Pendampingan Transformasi Peran Paska

Pendampingan KMW dan Fasiltator 1 KMW melakukan peningkatan kapasitas

Kader Masyarakat pada setiap Kelurahan sasaran dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan.

• Kader masyarakat mendapat peningkatan kapasitasnya melalui pengalaman yang diperolehnya sendiri.

• KMW dan Bappeda mendorong serta memfasilitasi Kader Masyarakat untuk ikut- dalam kesempatan pelatihan-pelatihan yang ada dan diselenggarakan berbagai pihak.

• Kelompok-kelompok peduli secara sukarela melatih atau memfasilitasi Kader untuk meningkatkan kemampuannya.

2 KMW memfasilitasi pembentukan Forum komunikasi antar BKM (Forum BKM)

Forum BKM mampu berjalan dengan keswada-yaannya atas partisipasi anggota-nya dan mampu bermitra dengan pihak lain, baik pemerintah maupun non pemerintah.

3 KMW dan Fasilitator melaksanakan sosialisasi kepada perangkat kelurahan/desa dan masyarakat sasaran program.

Sosialisasi kepada perangkat kelurahan/ desa dan masyarakat sasaran program dapat berlangsung terus menerus karena interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

4 Memberikan bantuan teknik dan non-teknik kepada BKM maupun KSM dalam mengem-bangkan pelaksanaan peran dan fungsinya.

Kelompok-kelompok peduli atau warga secara sukarela melatih atau memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan BKM maupun Unit-unitnya sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perencanaan dan pengendalian program di wilayahnya.

5 Membangun tata kerja dan aturan main di antara para pelaku di lingkup kelembagaan masyarakat lokal (BKM – KSM), termasuk di dalamnya tata cara pengambilan keputusan yang efektif dan sistem penanganan masalah maupun pengaduan.

Tata kerja dan aturan main di antara para pelaku di lingkup kelembagaan masyarakat lokal (BKM – KSM) sudah dapat berjalan baik, sedangkan untuk penyempurnaan-penyempurnaan dapat dilakukan sendiri oleh mereka melalui rembug-rembug yang disepakati bersama.

6 Fasilitator mendorong partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, sosial ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun dalam kegiatan pemeliharaannya.

Peran Fasilitator mendorong partisipasi masyarakat, kemudian menjadi peran Kader masyarakat, termasuk pula dalam membim-bing masyarakat tentang pengoperasian, pemeliharaan serta pembangunan prasarana lingkungan.

7 Fasilitator membimbing masya-rakat di dalam mengembangkan usaha ekonomi kecil.

Peran Fasilitator membimbing masyarakat di dalam mengembangkan usaha ekonomi kecil, diambil alih oleh Kader Masyarakat bersama kelompok atau masyarakat peduli yang ada di wilayahnya.



Transformasi Peran Pendampingan KMW dan FK ke Masyarakat

No Peran KMW dan Fasilitator dimasa Pendampingan

Transformasi Peran Paska Pendampingan KMW dan Fasiltator

8 Fasilitator mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja kelembagaan lokal (utamanya BKM – UPK) yang telah berhasil dibentuk sesuai dengan koridor P2KP.

Peran fasilitator mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja kelembagaan lokal (terutama BKM – UPK) menjadi tanggung jawab semua pihak, namun secara periodik BKM melakukan evaluasi bersama terhadap kinerja kelembagaannya.

9 Fasilitator melakukan koordinasi dan sosialisasi pada seluruh pihak terkait di wilayah kerja masing-masing, yaitu Peme- rintah Daerah, LSM lokal, lembaga masyarakat dan masyarakat di lokasi sasaran. Fasilitator melakukan koordinasi dan konsultasi seluruh kegiatannya ke KMW.

Tugas fasilitator untuk melakukan koordinasi kepada berbagai pihak kemudian menjadi kewajiban dan tugas rutin pengurus BKM serta kader-kader masyarakat.

10 Fasilitator melakukan monitoring dan supervisi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan P2KP dengan membuat laporan yang didasarkan pada data SIM sebagaimana sistem yang telah ada dan disempurnakan oleh KMP.

Menjadi tanggung jawab sekretaris BKM yang lebih didasarkan pada kebutuhan untuk terus mendokumentasikan dan mengadmini-strasikan dengan tertib semua perkem-bangan yang terjadi di wilayahnya sebagai bagian dari perangkat monitoring dan evaluasinya.

11 KMW melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Senior Fasilitator, Fasilitator, BKM, UPK dan KSM. Kegiatan supervisi meliputi beberapa hal sebagai berikut : • Melakukan kunjungan secara berkala ke

lokasi sasaran. • Memberikan arahan dan bimbingan

teknis kepada Senior Fasilitator, Fasilitator, BKM, UPK dan KSM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

• Peran KMW dalam melakukan supervisi ter-hadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kader Komunitas, BKM, UPK dan KSM kemudian diambil alih oleh perangkat pemerintah daerah, tanpa bermaksud untuk melakukan intervensi.

• Bappeda bersama aparat teknis kedinasan atau perangkat kecamatan melakukan kunjungan berkala ke lokasi sasaran, dan memberikan bimbingan teknis, sesuai kebutuhan, kepada Kader Masyarakat, BKM, UPK dan KSM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

12 KMW dan fasilitator menyebarluaskankan informasi P2KP kepada masyarakat.

Penyebarluasan informasi mengenai P2KP dan segala kemajuannya kemudian lebih banyak diperankan oleh Media komunikasi warga yang dikembangkan secara swadaya.

13 Fasilitator memfasilitasi diskusi masyarakat tentang kebutuhan, potensi dan kendala yang ada serta membantu menyeleksi masalah-masalah utama serta mencari pemecahannya.

Kader Masyarakat bersama pengurus BKM maupun perangkat kelurahan akan lebih banyak memfasilitasi diskusi-diskusi atau rembug-rembug warga.

14 Fasilitator mendorong perorangan dan keluarga miskin untuk membentuk KSM dalam rangka memanfaatkan bantuan P2KP.

Kader Masyarakat dan pengurus BKM akan lebih berperan dalam mendorong perorang-an dan keluarga miskin untuk membentuk KSM dalam rangka berpartisipasi dalam P2KP.

15 Fasilitator membantu KSM menyiapkan usulan berbagai kegiatan yang dipilih. Fasilitator membantu UPK/BKM dalam menghimpun dan menyeleksi usulan KSM.

Kader dan kelompok peduli membantu KSM menyiapkan usulan kegiatan yang dipilih, termasuk juga membantu UPK/BKM menghimpun dan menyeleksi usulan KSM.

16 KMW dan Fasilitator menumbuhkan kader-kader masyarakat.

Kelompok-kelompok peduli dan lembaga-lembaga yang ada, termasuk pemerintah daerah bertanggung jawab untuk dapat terus melahirkan kader-kader masyarakat baru di masyarakat.


PEDOMAN TEKNIS PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ... · Proyek Penanggulangan Kemiskinan di...

Documents

Transcript of PEDOMAN TEKNIS PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ... · Proyek Penanggulangan Kemiskinan di...