Pedoman Teknis Pengamanan Sosial & Lingkungan

iPEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh:Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

PEDOMAN TEKNISPENGAMANAN SOSIAL & LINGKUNGAN

ii PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)




KATA PENGANTAR

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Perkotaan) adalah program yang bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi kemiskinan yang dialaminya. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di tingkat kelurahan. Kegiatan yang akan dilakukan dan prosesnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan tridaya. Kegiatan-kegiatan tersebut dikelola oleh LKM sehingga dapat mencapai tujuannya yang sudah ditetapkan oleh masyarakat.

Kegiatan yang diprioritaskan dalam PNPM Perkotaan adalah kegiatan yang memberikan dampak langsung dalam pemecahan akar masalah kemiskinan dan dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif susulan atau dengan kata lain hanya memindahkan permasalahan yang terjadi terutama kepada lingkungan hidup, kesehatan dan sosial masyarakat. Demikian juga dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Buku Pedoman Teknis Safeguard ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat sebagai upaya untuk menghindari atau mengatasi kemungkinan dampak negatif sosial dan lingkungan yang akan terjadi .

Semoga bermanfaat,

Jakarta, Oktober 2012

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC



AAMDAL, (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, hasil kajian diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

ANDAL, (Analisis Dampak Lingkungan) adalah : hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi

BBaku Mutu Lingkungan Hidup, ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

DDampak Lingkungan, pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Dampak dapat berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif akan membuat kondisi menjadi lebih baik atau memberikan nilai tambah, sedangkan dampak negatif akan membuat kondisi menjadi kurang baik atau memperburuk kondisi. Dampak biasanya hanya bisa diukur setelah suatu jangka waktu tertentu, biasanya paling tidak minimal 1 tahun setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan.

EEnvironmental Assessment, Kajian terhadap lingkungan

FFAKO, Faktur Asal Kayu Olahan

IInvoluntary Resettlement, Pemindahan secara paksa/penggusuran

Indigenous People, Masyarakat Adat

LLingkungan Hidup, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehdiupan dan Upaya Pemantauan) adalah serangkaian upaya yang disusun secara sistematis untuk mengelola dan memantau lingkungan dari suatu kegiatan yang sudah diketahui kemungkinan dampaknya dan dapat dikelola dengan teknologi yang ada.

dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

Limbah, sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah dapat berupa limbah padat, cair, dan gas/emisi.

MMitigasi, upaya penanggulangan/pengurangan/meminimalisasi dampak negatif

NNegative List (Daftar Kegiatan yang Dilarang), daftar yang berisikan kegiatan-kegiatan

Daftar Istilah

v



yang dilarang dalam program PNPM MP dikarenakan dalam kegiatan tersebut ada pemakaian bahan atau timbulan limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan atau merusak lingkungan, dan sehingga dalam penanggulangan dampak yang terjadi akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

PPencemaran Lingkungan Hidup adalah : masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan.

SSampah, sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat berupa sampah organik dan non organik.

SAKO, Surat Asal Kayu Olahan

SKPPL, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

SKSHH, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

UUKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan) adalah serangkaian upaya yang disusun secara sistematis untuk mengelola dan memantau lingkungan dari suatu kegiatan yang sudah diketahui kemungkinan dampaknya dan dapat dikelola dengan teknologi yang ada.

vi

1PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)


I. Pendahuluan

Di dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah Indonesia dan pihak Donor (Bank Dunia) disepakati adanya kewajiban bagi pihak pemerintah Indonesia untuk menerapkan aspek pengamanan sosial dan lingkungan pada saat pelaksanaan program. Sejalan dengan hasil kesepakatan tersebut, program PNPM Mandiri Perkotaan telah mencantumkan aspek pengamanan tersebut di dalam buku pedoman pelaksanaan program. Oleh karena itu penerapan kebijakan ini bukan merupakan hal yang baru atau sebagai tambahan prasyarat dalam pelaksanaan program, kebijakan ini telah tertanam di dalam desain pelaksanaan dan tahapan program dari sejak awal.

Pedoman teknis pengamanan sosial dan lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan ini disusun dengan tujuan dapat digunakan sebagai panduan teknis bagi pelaku dan pemangku kepentingan terkait di dalam melakukan upaya pengamanan dampak negatif dari kegiatan yang diusulkan dari sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan (tahap operasional dan pemeliharaan).

Diharapkan seluruh unsur pelaku program dapat menerapkan upaya antisipatif sehingga kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat selalu memperhitungkan potensi dampak negatif sosial dan kerusakan lingkungan, serta jika diperlukan merencanakan perbaikan atas dampak dan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Pedoman teknis ini memuat upaya pengamananan (safeguard) dalam rangka pelestarian lingkungan (environmental sustainability), pengalihan lahan dan pemukiman kembali (land acquisition and resettlement) serta pengamanan bagi kelompok rentan dan masyarakat adat (indigenous people) sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai dampak positif yang optimal dan mengurangi/menghindari dampak negatif.

2 PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)


1.1. Pengertian Upaya Pengamanan (Safeguard) Pada buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, safeguards diterjemahkan sebagai “upaya pengamanan”, terdapat dua hal besar upaya pengamanan yang harus dilakukan yaitu terkait dengan sosial dan lingkungan. Upaya tersebut meliputi upaya pencegahan, penanganan, penyelesaian masalah dan pemulihan kondisi akibat dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat kegiatan/pembangunan prasarana yang didanai oleh program. Upaya pengamanan tersebut dilakukan secara sistematis dan terpadu pada saat perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Didalam dokumen kebijakan pengamanan untuk program (Safeguard Policy Issues for PNPM Urban) dijelaskan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) memicu tiga kebijakan safeguards World Bank yaitu: Environmental Assessment (OP/BP 4.01); Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12) dan Indigenous People (OP/BP 4.10), terkait dengan isu lingkungan maka PNPM MP masuk di dalam kategori B.

1.2. SasaranPada pelaksanaan kegiatan harus dengan memperhatikan pengamanan soisial dan lingkungan yang memiliki sasaran, yaitu;

• Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut mencegah, menghindari dan meminimalkan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan dari rencana pembangunan prasarana yang akan dilaksanakan.

• Meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh pelaku (perangkat pemerintah, kelompok peduli, konsultan dan fasilitator) terhadap pentingnya pengamanan sosial dan lingkungan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

1.3. Prinsip-prinsip Pengamanan Sosial dan LingkunganDalam program PNPM Mandiri Perkotaan secara sepakat memiliki prinsip pengamanan sosial dan lingkungan terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan, yaitu;

• PNPM MP tidak akan membiayai kegiatan apapun yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius dan tidak dapat diperbaiki/dipulihkan. Bila diperkirakan kegiatan akan menimbulkan dampak negatif maka perlu dipastikan adanya upaya mitigasi yang dapat meminimalkan dampak negatif tersebut, baik pada tahap perencanaan, persiapan maupun tahap pelaksanaan.

• PNPM MP tidak akan membiayai kegiatan yang karena kondisi lokal tertentu tidak memungkinkan terjadinya konsultasi publik yang memadai dengan masyarakat, baik yang terkena dampak maupun penerima manfaat.

• Usulan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menghindari potensi terjadinya konflik sosial, persengketaan tanah, menghilangkan kearifan lokal, dan juga menghindari wilayah-wilayah yang dilindungi yang telah ditetapkan oleh pemerintah/kementerian terkait.

• Setiap keputusan, laporan, dan perencanaan yang berkaitan dengan kerangka pengamanan harus dikonsultasikan dan disebarluaskan terutama kepada warga yang berpotensi terkena dampak. Khusus bagi masyarakat terkena dampak harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta menyampaikan aspirasi termasuk keberatan atas rencana kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif bagi mereka.



1.4. Pengguna Secara khusus pedoman teknis pengamanan sosial dan lingkungan ini ditujukan kepada Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Tim Fasilitator. Secara umum, pengguna pedoman dan manfaatnya yang diharapkan dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Pengguna dan Manfaat Penggunaan Pedoman Teknis

Pengguna Manfaat

Organisasi masyarakat (LKM/BKM)

• Memahami arti penting pengamanan lingkungan dan sosial. • Memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat,

khususnya masyarakat rentan.• Mengedepankan upaya pengamanan sosial dan lingkungan dari

setiap kegiatan yang diusulkan masyarakat• Sebagai acuan menyusun rencana kerja dan keberlanjutan program.

Pengelola Program

• Memahami secara menyeluruh Konsep Pengamanan Lingkungan dan Sosial program .

• Merencanakan pengelolaan program dengan memastikan kebijakan pengamanan lingkungan dan sosial dilakukan.

• Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial.

Konsultan Pelaksana

• Panduan kerja pengendalian dan evaluasi mutu pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial.

• Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial.

Fasilitator

• Memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan khususnya pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial.

• Panduan kerja pendampingan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa/kelurahan.

• Pengendalian mutu pekerjaan.

Perangkat pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota/Kab.)

• Memahami secara menyeluruh Konsep Pengamanan Lingkungan dan Sosial

• Memastikan kebijakan Pengamanan Lingkungan dan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Kelompok Peduli • Melakukan kontrol sosial• Melakukan advokasi.


Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - PerkotaanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan


Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - PerkotaanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

2.1. Pengamanan Sosial

2.1.1 Komponen Pengamanan Sosial

Mengenali komponen pengamanan sosial adalah bagian paling penting untuk memahami upaya pencegahan terhadap munculnya dampak sosial di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial di masyarakat:

(1). Penyediaan Lahan(2). Pengadaan Kayu (3). Perlakuan Terhadap Masyarakat Adat(4). Penggusuran(5). Permukiman Kembali

(1) Penyediaan Lahan

Lahan adalah faktor yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Tanpa lahan, hampir mustahil infrastruktur dapat dibangun. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai status hukum lahan yang akan digunakan merupakan kewajiban yang harus disadari sejak awal perencanaan. Tanpa pengetahuan mengenai status hukum terhadap lahan dimana infrastruktur akan dibangun berarti membuka peluang timbulnya masalah baru. Kemungkinan-kemungkinan masalah yang dapat terjadi adalah infrastruktur yang akan dibangun tidak dapat dilanjutkan, atau terjadi pembongkaran paksa setelah dibangun, karena pemilik lahan berkeberatan. Untuk menghindari munculnya kasus seperti itu, maka kejelasan status lahan yang akan digunakan harus diketahui dan diselesaikan dari awal perencanaan.

(2) Pengadaan Kayu

Beberapa jenis infrastruktur yang akan dibangun mengunakan kayu sebagai salah satu materialnya, misalnya: jembatan, MCK, los pasar, dll dan kerangka atap gedung, dll. Kayu yang dibeli dengan dana program haruslah kayu yang legal. Artinya, kayu tersebut dibeli/didapatkan dari sumber material yang memiliki SK-SHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) (Informasi

II. Ketentuan Umum



lengkap mengenai SK-SHH dapat dilihat di Kepmenhut 126/KPTS-II/2003).

Mengapa program melarang penggunaan kayu ilegal untuk infrastruktur yang dibangun? Kebijakan ini adalah dalam rangka memberi dukungan untuk mencegah/mengurangi terjadinya penebangan kayu secara liar yang berdampak pada perusakan hutan lindung dan cagar alam lainnya. Kerusakan hutan dan lingkungan, pada saatnya akan merugikan masyarakat sendiri. Seperti misalnya akan terjadi banjir, tanah longsor dan bahkan kekurangan sumber air baku.

Peraturan dan Persyaratan dalam Pengelolaan Kayu Beberapa hal penting yang menyangkut Pengelolaan Perkayuan antara lain:

1. Mensyaratkan dilampirkan sertifikat bukti sahnya kayu (SKSHH atau dokumen sejenis: SAKO, FAKO) dalam setiap pembelian kayu;Syarat ini menjadi bagian dalam perjanjian penerimaan bantuan antara pemerintah dengan masyarakat penerima bantuan

2. Bila kayu yang dibeli tidak melampirkan SKSHH yang sah, maka proyek akan menghentikan bantuan sesegera mungkin sampai kayu diganti dengan yang memiliki SKSHH yang sah

3. KMW/Korkot WAJIB meminta daftar suplier kayu yang dijamin/direkomendasikan oleh Dinas Kehutanan setempat dan selanjutnya mensosialisasikannya kepada masyarakat penerima manfaat;

4. Semua pembelian kayu, baik yang melalui suplier kayu yang direkomendasikan maupun yang dari luar itu wajib melampirkan copy SKSHHnya

5. SKSHH dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap kelompok penerima bantuan yang membeli kayu

6. Semua pelaku PNPM MP mulai dari Fasilitator, Asisten Korkot, KMW, KMP dan PMU wajib memeriksa ada tidaknya SKSHH ini pada setiap supervisi ke lapangan

7. Koordinator kota wajib merekap dan memeriksa bahwa dokumen SKSHH yang dilampirkan berasal dari supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan pada Dinas Kehutanan setempat untuk mendapat rekomendasi legalitasnya

8. Apabila kayu yang digunakan adalah bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu bekas bangunan lama tetapi masih layak pakai (kuat) atau kayu lokal maka pengaturannya adalah sebagai berikut :

a. Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh digunakan dengan rekomendasi tertulis Fasilitator Teknik dan Tenaga Ahli KMW;

b. Kayu lokal yang masuk kategori kayu keras seperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian, nangka dan durian dapat digunakan tetapi dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal

(3) Perlakuan Terhadap Masyarakat Adat

Definisi Masyarakat Adat adalah “komunitas terbatas” yang memiliki budaya dan adat yang khas yang dianggap berbeda dengan sebagian besar komunitas lain yang berada di sekitanya. Budaya dan adat yang khas ini telah berlangsung dan bertahan sangat lama. Umumnya, kelompok ini mendiami lokasi tertentu dan memiliki beberapa karakteristik budaya tertentu pula. Para fasilitator yang bertugas di lokasi khusus ini - terutama bila bukan berasal dari komunitas tersebut - harus memperhatikan dan mempertimbangkan budaya dan adat setempat agar terhindar dari konflik yang tidak diinginkan. Oleh karena itu para fasilitator program seharusnya memiliki



‘empati’ terhadap budaya dan adat masyarakat adat serta mampu mewaspadai kemungkinan munculnya potensi konflik sedini mungkin.

(4) Penggusuran

Dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, makna dari penggusuran adalah tindakan yang mengakibatkan satu atau sejumlah kegiatan/bangunan/rumah tangga terpaksa berpindah dari lokasi yang ditempatinya selama ini, dikarenakan lokasi tersebut menjadi lokasi kegiatan yang diusulkan masyarakat. Secara lebih rinci, sebuah tindakan dapat disebut penggusuran bila memenuhi kriteria berikut ini:

• Semuanya atau lebih dari 50% dari lahan atau bangunan milik seseorang atau sejumlah orang terkena subproyek, atau

• Kurang dari 50% dari lahan atau bangunan terkena subproyek, dan bagian yang tersisa secara ekonomi tidak layak atau tidak dapat dihuni.

Tindakan penggusuran memiliki konsekuensi terhadap nilai kompensasi yang diterima oleh pihak tergusur, ketidaksepakatan terhadap nilai kompensasi dapat berdampak munculnya konflik di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan persetujuan mengenai nilai kompensasi sebagai hasil dari negosiasi dari para pihak terkait.

(5) Permukiman Kembali

Definisi Permukiman kembali adalah sebuah upaya untuk memindahkan penduduk dari lokasi yang terkena proyek ke lokasi baru. Pemindahan ini harus mengandung makna bahwa penduduk yang terkena dampak tersebut dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik di lokasi baru.

2.1.2. Mengapa Pengamanan Sosial Penting?

Dengan mengenali dan memahami komponen pengamanan sosial tersebut di atas diharapkan dampak sosial yang mungkin akan muncul dapat dikendalikan. Minimal ada dua dampak sosial yang cukup menonjol yang dapat terjadi di masyarakat, yaitu munculnya konflik dan munculnya kerugian finansial. Konflik di masyarakat dapat terjadi dikarenakan oleh:

• status lahan belum jelas atau surat-surat dari pemilik lahan tidak lengkap;• pengabaian terhadap adat dan budaya masyarakat adat;• nilai kompensasi terhadap penggusuran yang tidak adil, dan• lokasi pemukimanan kembali yang dianggap tidak menguntungkan.

Seringkali konflik yang muncul tersebut akan meresahkan masyarakat, dan mengganggu kelancaran pelaksanaan program. Bahkan dapat mengakibatkan penundaan pelaksanaan program.

Kerugian finansial berpotensi muncul pada kasus dimana prasarana yang dibangun berada di atas lahan milik pihak ketiga, misalnya di atas lahan milik instansi tertentu, seperti PT KAI, Dinas irigasi atau pemda setempat. Pada kasus ini, pengurusan ‘izin pakai’ mungkin memerlukan waktu lama dan tidak mudah. Sebagai akibat dari kesulitan itu, dampaknya mungkin saja prasarana yang dibangun tidak dapat dilanjutkan atau bahkan harus dibongkar. Jika hal ini



terjadi, maka masyarakat dan program sama-sama dirugikan.

2.1.3. Penyediaan Lahan dan Keberlanjutan Program

Adakah kaitannya antara penyediaan lahan dan keberlanjutan program? Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program PNPM Mandiri perkotaan selama ini, penyediaan lahan adalah komponen pengamanan sosial yang paling dominan dihadapi jika dibandingkan dengan komponen pengamanan sosial lainnya. Meskipun demikian, setiap komponen pengamanan sosial lainnya tetap harus menjadi perhatian didalam pelaksanaan program.

Berdasarkan pengalaman program, ada dua pola penyediaan lahan yang sangat menonjol hingga saat ini. Pertama adalah pola hibah, dan kedua adalah izin pakai. Apa konsekuensi dari masing-masing pola tersebut terhadap keberlanjutan program?

Penyediaan lahan dengan cara hibah memiliki peluang yang jauh lebih besar bagi masyarakat pemanfaat untuk terus mengelola dan melakukan pemeliharaan secara berkelanjutan atau melebihi umur bangunan (lifetime) dari infrastruktur yang bersangkutan; karena lahan yang digunakan tidak dibatasi waktunya. Situasi ini agak sedikit berbeda dengan perolehan lahan melalui izin pakai. Dengan cara yang satu ini, pemanfaatan terhadap infrastruktur yang dibangun dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam kesepakatan izin pakai. Maksimal sebatas umur bangunan (lifetime) prasarana yang dibangun. Biasanya sekurang-kurangnya adalah selama 3 (tiga) tahun. Walaupun izin pakai dapat diperpanjang, namun suatu waktu lahan yang digunakan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Situasi seperti ini mungkin dapat menjadi dilema bagi keberlanjutan program.

Sejalan dengan prinsip program yang mendorong keberlanjutan pelaksanaan program di masyarakat, maka penyediaan lahan dengan hak hibah adalah yang dianjurkan untuk dioptimalkan di masyarakat.

2.1.4. Kapan Upaya Pengamanan Sosial Dilakukan?

Arti penting tentang pengamanan sosial sebaiknya disampaikan kepada masyarakat sejak kegiatan sosialisasi awal dimulai. Sosialisasi ini terus menerus dilanjutkan hingga ke tahap pemetaan swadaya (PS). Diharapkan bahwa dengan sosialisasi yang terus menerus ini dapat terbangun kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya upaya pengamanan sosial terhadap usulan infrastruktur yang diajukan oleh masyarakat. Bentuk kesadaran yang telah terbangun di masyarakat itu kemudian diakomodir dalam proposal usulan kegiatan. Format F2 adalah format tentang status pengadaan lahan yang harus dilengkapi dan dilampirkan pada proposal usulan kegiatan.

Untuk menjamin bahwa upaya pengamanan sosial itu direalisasikan dalam tahap perencanaan dan sekaligus juga pada tahap pelaksanaannya, maka fasilitator wajib memastikan agar informasi dan implikasi administratif dipahami oleh masyarakat dan menjadi pertimbangan terhadap kelayakan usulan.

2.1.5. Upaya Pencegahan dan Penanganan Dampak Sosial

Seperti yang telah diuraikan di atas, ada 5 komponen pengamanan sosial yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan program. Berupaya melakukan pengamanan sosial berarti berupaya untuk



melakukan pencegahan terhadap dampak sosial di satu pihak, dan di lain pihak, melakukan penanganan dan sekaligus solusinya terhadap dampak sosial yang telah terjadi. Berikut ini adalah berapa tindakan yang perlu dilakukan.

2.1.5.1. Upaya Pencegahan Dampak Sosial

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program, dari lima komponen yang ada, tiga diantaranya adalah yang sering terjadi di lapangan, yaitu penyediaan lahan, perlakukan terhadap masyarakat adat dan penggunaan kayu legal. Sementara itu, dua komponen lainnya, yaitu penggusuran penduduk dan pemukiman kembali hampir tidak pernah terjadi di masyarakat. Panduan teknis ini akan menjelaskan upaya pencegahan dampak pada tiga komponen tersebut.

2.1.5.1.1 Penyediaan Lahan

Untuk mencegah munculnya dampak sosial pada komponen ini, konsultan dan fasilitator diharuskan melaksanakan hal-hal berikut ini:

• Pada saat sosialisasi awal dan pemetaan swadaya, masyarakat diinformasikan bahwa setiap usulan pembangunan prasarana harus memastikan bahwa tapak (site) yang akan dipergunakan memiliki status lahan yang jelas.

• Pada saat pembuatan proposal atau penulisan usulan, formulir mengenai pernyataan status perolehan lahan harus lengkap diisi dengan jelas, tertib secara administrasi, dan ditandatangani pemilik lahan, lurah/kepala desa dan BKM.

• Konsultan dan Fasilitator melakukan pengecekan kepada pihak terkait mengenai kebenaran kepemilikan dan status penyediaan lahan, seperti yang tertera di proposal.

• Jika didapati hal-hal yang tidak sesuai, fasilitator perlu melakukan musyawarah dengan BKM dan KSM.

• Ketidakjelasan pemilik dan status penyediaan lahan dapat menggugurkan usulan kegiatan yang diajukan.

Penyediaan lahan dengan cara ganti rugi harus dihindari, dan digantikan dengan alternatif lain. Dana BLM tidak diperbolehkan untuk membiayai ganti rugi atau kompensasi apapun. Jika tidak ada alternatif, usulan kegiatan harus digugurkan.

2.1.5.1.2 Perlakukan Terhadap Masyarakat adat

Secara umum, keberadaan masyarakat adat terbatas pada lokasi-lokasi tertentu saja. Seperti misalnya, Suku Badui di Banten, Suku Dayak di Kalimantan, Suku Naga di Jawa Barat. Masyarakat di lokasi ini memiliki adat dan budaya yang telah berlangsung lama, bahkan ada yang telah ratusan tahun. Masuknya program hendaknya mempertimbangkan nilai-nilai tertentu yang dijunjung oleh adat suku ini, sehingga terhindar dari kemungkinan munculnya konflik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

• Konsultan dan Fasilitator harus memahami adat dan budaya suku ini. • Konsultan dan Fasilitator di lokasi ini harus dapat dengan



mengomunikasikan program kepada tokoh-tokoh masyarakat dan penduduk setempat.

• Konsultan dan Fasilitator juga harus memahami kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat asli ini.

• Konsultan dan fasilitator harus mendorong masyarakat untuk memberi perhatian yang lebih kepada perempuan miskin untuk berpartisipasi.

2.1.5.1.3 Pengadaan Kayu

Kayu adalah bagian yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan jenis infrastruktur tertentu, untuk mendapatkan kayu tersebut perlu mempertimbangkan hal-hal seperti di bawah ini:

• Kayu yang digunakan wajib dibeli di toko penjual yang memiliki SK-SHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).

• Dilarang memanfaatkan kayu yang berasal dari sumber yang patut dicurigai sebagai kayu ilegal.

• Pada situasi tertentu, diperkenankan menggunakan kayu yang berasal dari lahan penduduk sendiri sebagai bagian dari swadaya, atau dengan melakukan ganti rugi sesuai kesepakatan masyarakat dalam musyawarah.

2.1.5.2 Upaya Penanganan Dampak Sosial

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan kegiatan sebelumnya ada 3 (tiga) hal yang menjadi berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, yaitu:

2.1.5.2.1 Penyediaan Lahan

Jika ada infrastruktur yang terlanjut dibangun di atas lahan yang belum jelas status legalitasnya, maka konsultan/fasilitator perlu melakukan upaya-upaya berikut ini:

• Bersama-sama dengan BKM dan KSM mengadakan musyawarah untuk menyepakati langkah-langkah yang perlu dilakukan. Bila diperlukan dapat membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini.

• Fasilitator/Tim mencari informasi kepada pihak terkait mengenai pemilik lahan yang sebenarnya.

• Fasilitator/Tim mengajukan permohonan pemanfaatan lahan yang dimaksudkan kepada pihak pemilik lahan.

• Fasilitator/Tim memantau proses permohonan pemanfaatan lahan itu pada pihak terkait, dan melaporkan hasilnya pada BKM.

• Hasil persetujuan terhadap izin pemanfaatan lahan diumumkan di musyawarah yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

• Fasilitator/Tim mendokumentasikannya secara tertib administrasi hasil persetujuan/izin pemanfaatan lahan tersebut sebagai syarat kelengkapan usulan kegiatan.

• Hasil dokumentasi tersebut wajib digandakan dan dilaporkan kepada askorkot infra.

2.5.2.2 Pengadaan Kayu

Apabila pembangunan infrastruktur terlanjur menggunakan kayu ilegal, maka



hal yang perlu dilakukan oleh fasilitator adalah: • Menegaskan kepada masyarakat agar tidak terulang lagi pengunaan kayu

ilegal tersebut, dan mengantisipasinya untuk tidak terjadi di lokasi yang lain.

• Mensosialisasikan kembali mengenai pelarangan terhadap penggunaan kayu ilegal.

• Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat kayu legal dan tempat-tempat penjualan kayu yang memiliki SK-SHH.

2.5.2.3 Perlakuan Terhadap Masyarakat adat

Apabila terjadi protes terhadap program atau muncul perselisihan diantara masyarakat, fasilitator mengundang tokoh masyarakat setempat, termasuk pengurus BKM jika telah terbentuk, untuk melakukan hal-hal berikut ini:

• Mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang melakukan protes untuk saling berdialog/bermusyawarah untuk menjernihkan duduk persoalannya.

• Memfasilitasi kelompok masyarakat yang berselisih/konflik hingga terjadi saling pengertian diantara kedua belah pihak.

• Menyusun berita acara pertemuan dan memuat hal-hal yang telah disepakati.

2.2. Prinsip dasar pengamanan LingkunganSebagaimana di ketahui, PNPM Mandiri Perkotaan telah diklasifikasikan dalam kategori B, hal ini berarti bahwa :

• Potensi dampak negatif yang muncul akibat pelaksanaan program tidak begitu signifikan; bersifat lokal; kebanyakan dapat diperbaiki;

• Langkah mitigasi/pencegahan dampak sudah dirancang dan disiapkan dalam kebanyakan kasus

Berkaitan dengan hal tersebut maka pada saat pelaksanaan pendampingan kegiatan dimasyarakat konsultan dan fasilitator harus menjamin bahwa prinsip dasar pengamanan lingkungan harus menjadi perhatian utama.

Prinsip-prinsip dasar pengamanan lingkungan PNPM MP adalah:1. Usulan kegiatan harus menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan negatif, dan

harus mencari desain dan material alternatif untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif.

2. Usulan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menghindari wilayah-wilayah yang dilindungi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan

3. Setiap usulan kegiatan yang akan memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak.

2.2.1 Kriteria Penapisan Lingkungan

Konsultan dan fasilitator harus memastikan bahwa usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BKM/LKM harus diperiksa dengan kriteria penapisan lingkungan yang telah ditentukan, dalam hal ini harus dipastikan bahwa tidak ada proyek yang akan membutuhkan ANDAL atau UKL/UPL



Pada pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), dikarenakan karakteristik program maka potensi munculnya dampak negatif t sosial dan lingkungan cukup besar, oleh karena itu pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengamanan sosial dan lingkungan lebih ditekankan.

Usulan kegiatan yang tercantum didalam RPLP/RTPLP yang mungkin membutuhkan ANDAL atau UKL/UPL harus dibiayai dari sumber non BLM.

Selanjutnya langkah pemantauan dampak dan atau pelaksanaan mitigasi untuk kegiatan tersebut harus dipastikan pelaksanaannya.

Secara umum, pada saat penapisan awal, jenis proyek, skala, lokasi, sensitivitas dan sifat serta besaran dampak potensial, akan diidentifikasi dengan mengklasifikasikan usulan kegiatan dalam 4 kategori:

1. Kegiatan yang membutuhkan ANDAL, mengacu pada Permen LH no. 11/2006 tentang jenis kegiatan kegiatan yang membutuhkan ANDAL. Usulan kegiatan yang masuk kategori ini tidak akan dibiayai oleh PNPM MP.

2. Kegiatan yang membutuhkan UKL dan UPL berdasarkan studi terbatas tetapi site-specific, mengacu pada Kepmen PU no. 17/KPTS/M/2003 mengenai jenis kegiatan di bidang Pekerjaan Umum yang membutuhkan UKL/UPL) serta Permen LH-13/2010 mengenai UKL-UPL dan SPKPPL. Diharapkan bahwa semua usulan kegiatan tidak ada satupun yang masuk kriteria ini.

3. Kegiatan yang cukup dengan Pedom an Operasional Baku (POB), dimana praktek yang baik akan cukup untuk melindungi lingkungan. POB untuk jenis kegiatan ini dapat mengacu pada POB yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU untuk beberapa jenis proyek (termasuk upaya-upaya untuk mengendalikan debu, kebisingan, dan lalu lintas di lokasi konstruksi; spesifikasi untuk penimbunan dan penanaman kembali wilayah yang terganggu unuk mencegah erosi; dan prosedur untuk mengendalikan dampak negatif pada lokasi pembuangan sampah; dsb.). Kemungkinan beberapa usulan kegiatan akan masuk dalam kategori ini.

4. Kegiatan yang tidak membutuhkan studi lingkungan, dimana tidak akan ada konstruksi, gangguan terhadap tanah atau air atau buangan polutan. Kriteria ini membutuhkan pernyataan pengelolaan lingkungan seperti yang diatur dalam PERMENLH 13/2010. Kemungkinan akan ada beberapa usulan kegiatan yang masuk kategori ini.



Spesifikasi desain termasuk pertimbangan pengelolaan lingkungan untuk penyediaan air bersih, toilet umum, jalan kota, TPS, los pasar dan jembatan harus mengacu pada Prosedur Operasi Baku (SOP) yang sudah ditentukan.

Penapisan Lingkungan Hidup pada usulan kegiatan masyarakat didasarkan pada ketentuan yang tercantum pada Permen LH-11/2006 untuk ANDAL (Mengenai Jenis Kegiatan Usaha yang Membutuhkan ANDAL)); Kepmen PU- 17/KPTS/M/2003 untuk UKL/UPL (Mengenai Keputusan Jenis Kegiatan di Bidang PU yang membutuhkan UPL and UKL); dan Permen LH-13/2010 mengenai UKL-UPL dan SPKPPL, dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:



Tabel 2.1 Kriteria Penapisan Usulan Kegiatan

No Sektor dan Proyek Unit ANDAL UKL/UPL

1.

Penyediaan air bersihPengambilan air baku L/dt > 250 50 - <250Transmisi (kota besar) km >10 2 – 10

Distribusi (kota besar) Ha >500 100 - < 500

2.

Jalan kota

Pembangunan baru:

a. Kota besar km; or ha > 5 5 - 1; or 5 – 2

b. Kota sedang km; or ha >10 10 – 3; or 10 – 5

c. Kota kecil (desa) km >30 30 – 5

Pelebaran (kota besar) km; 5 >10 (jika pengadaan tanah)

Jembatan di kota besar m; - > 20

Jembatan di kota kecil m; - > 60

3.

Limbah cair dan sanitasi

IPLT ha > 2 < 2 ha

Sistem pembuangan air limbah ha >500 < 500

IPAL ha >3 < 3

4.

Persampahan

Penimbunan (TPA) ha; atau ton >10.000 <10; atau <10.000

TPA (di area pasang surut) ha; atau ton >5000 <5; atau <5000

Stasiun transfer >1.000 < 1000

5.

Drainase dan pengendalian banjir

a. Di kota besar km >5 1- <5

b. Di kota sedang km >10 3 – <10

c. Di kota kecil (desa) km >25 5-<15

6.

Peningkatan Kampung

Kota besar ha 200 > 1

Kota sedang ha >2

Peningkatan (upgrading) ha 5 > 1

Sumber: PERMENLH-11/2006 untuk ANDAL (Mengenai Jenis Kegiatan Usaha yang Membutuhkan ANDAL)); KEPMEN PU- 17/KPTS/M/2003 untuk UKL/UPL (Mengenai Keputusan Jenis Kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum yang membutuhkan UPL and UKL); dan PERMENLH-13/2010 mengenai UKL-UPL dan SPKPPL.



2.2.2 Identifikasi Potensi Dampak Lingkungan

Konsultan dan fasilitator harus memastikan bahwa BKM/LKM dan KSM telah melakukan identifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan pada setiap usulan kegiatan dengan menggunakan format yang telah disediakan (Form-4 dan Form-5). Secara umum identifikasi potensi dampak negatif dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan dan jenis usulan kegiatan. Contoh potensi dampak lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Contoh Potensi Dampak Lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan

No. Tahapan Kegiatan Potensi dampak1

Persiapan/Pra Konstruksi

• Debu dan sampah dari pembersihan lahan atau area kegiatan

• Gangguan pemakai jalan atau lahan akibat adanya kegiatan pembersihan lahan

• Gangguan ekologi • Dll

2

Konstruksi

• Debu,• Sampah• Bising• Gangguan pengguna lahan• Pengotoran badan air (sungai, danau, saluran air, dsb.)• Longsor • Gangguan ekologi• Dll

3

Pasca Konstruksi

• Sampah • Puing• Longsor• Perubahan ekologi• Dll

4

Operasional

•Penurunan kualitas air di sumber air•Gangguan estetika•Gangguan kesehatan •Timbulan sampah •Kebisingan•dll



Tabel 2.3. Contoh Potensi dampak berdasarkan jenis kegiatan infrastruktur

No Jenis Prasarana/Sarana Potensi Dampak

1.

Jalan

• Kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, • Gangguan visual (khusus pada saat konstruksi)• Gangguan lahan/erosi/longsor• Bangkitan lalu lintas• Gangguan jaringan prasarana umum seperti gas, listrik, air minum,

telekomunikasi (khusus pada saat konstruksi)2.

Drainase

• Gangguan lalu lintas, • Kerusakan prasarana dan sarana umum lain, • Perubahan tata air di sekitar jaringan, • Bertambahnya aliran puncak• Munculnya genangan air• Dll

3.

Jembatan

• Potensi perubahan kestabilan lahan, • Potensi perubahan aliran air,• Kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, • Bangkitan lalu lintas,• Gangguan jaringan prasarana sosial seperti pipa gas, listrik, air minum,

telekomunikasi (khusus pada saat konstruksi)• dll

4.

Sarana Air Bersih

• Gangguan lahan/erosi/longsor• Penurunan muka air tanah • Intrusi air laut atau air permukaan ke dalam air tanah• dll

5.

Sarana Sanitasi

• Pencemaran pada sumber-sumber air minum dan air permukaan • Sumber berkembangbiaknya lalat, cacing dan serangga lain.• Timbulnya bau dan pemandangan yang tidak sedap dipandang.• dll

6.

Tempat Penampung Sampah

• Sumber berkembangbiaknya lalat dan serangga lain.• Timbulnya bau dan pemandangan yang tidak sedap dipandang.• Munculnya genangan air lindi (leachete)• dll

7. Pembangunan gedung (rumah, sarana perdagangan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan)

• Gangguan lalu lintas (pada saat konstruksi), • Kerusakan prasarana dan sarana umum lain, • Perubahan tata lahan di sekitar tapak, • Munculnya genangan air dan bau tidak sedap• Munculnya sampah atau limbah cair lainnya• dll



2.2.3. Upaya Pencegahan dan Penanganan Dampak Lingkungan

Seperti yang telah diuraikan di atas, potensi dampak negatif dapat muncul pada saat proses pembangunan dan saat operasionalisasi serta tergantung juga dari jenis infrastruktur terbangun. Upaya pengamanan lingkungan harus dipikirkan sebagai upaya komprehensif dalam melakukan pencegahan/pengurangan serta penanganan terhadap resiko dampak lingkungan yang akan terjadi, upaya tersebut biasa disebut sebagai mitigasi dampak. Langkah mitigasi merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program, terdapat 6 jenis infrastruktur yang sering diusulkan oleh masyarakat, yaitu:

a. Prasarana transportasi (jalan, jembatan, gorong-gorong dan tambatan perahu)b. Prasarana irigasic. Prasarana air bersihd. Prasarana sanitasie. Prasarana drainase permukimanf. Prasarana persampahan

Tabel berikut memperlihatkan beberapa alternatif langkah mitigasi dampak lingkungan berdasarkan jenis infrastruktur.

Tabel 2.4. Alternatif langkah mitigasi dampak lingkungan

No POTENSI/SUMBER DAMPAK NEGATIF ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI

A.PRASARANA JALAN, JEMBATAN, GORONG-GORONG, TAMBATAN PERAHU

1Resiko longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

Pemindahan trase/jalur jalan atau bangunan ke tempat lain yang lebih amanBatasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panasDibangun tanggul atau turap penahanTampingan diperlandaiPenanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringanDipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/pantai

2 Jembatan mengganggu lalu lintas perahu Perletakan jembatan diperbaiki/disesuaikan

3 Jembatan/tambatan perahu merubah arah/aliran sungai

Tata letak dipindahkan untuk menghindari masalahPerletakan jembatan diperbaiki/disesuaikanDipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/pantai

4 Meningkatnya erosi pada tebing Tampingan diperlandai

Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan




5 Meningkatnya erosi pada saluran pinggir/samping

Dasar saluran diperlandai

Dipasang penahan pelindung tebing saluran

Dipasang gorong2 bantu untuk mengurangi debit (sub drainase)

Perkerasan khusus pada badan jalan disekitar saluran, seperti beton, aspal, dll.

6 Jalan tanah meningkatkan debu

Permukaan jalan dipadatkan

Permukaan jalan diberikan perkerasan dari bahan berbutir kasar (kerikil/sirtu)

7 Jalan menutup/memotong aliran air alamiah/drainase Dipasang gorong2 sesuai aliran alamiah/drainase

8 Saluran samping/drainase terjadi pendangkalan/ sedimentasi

Drainase dibuat dari bahan pasangan batu/bata atau beton

Drainase dibuat mengikuti kemiringan alamiah

Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan atau saluran kota yang ada (terintegrasi)

9 Jalan baru akan menebang banyak pohon-pohon

Pemindahan trase/jalur jalan ke tempat lain yang lebih aman

10Tidak ada pembuangan akhir /ada genangan air dari drainase/Gorong-gorong

Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota;

11 Bangunan tidak nyaman/aman

Dibuat pagar pengaman pada Tikungan Jalan yang tajam

Dibuat penahan longsor diderah tebing/lereng atau badan jalan

Dibuat pagar pengaman pada jembatan dan di pintu masuk/ keluar jembatan (kiri+kanan)

Dibuat tembok pengaman pada gorong-gorong (kiri+kanan)

12 Belum terlaksananya O&P Dibentuk tim O&P, penetapan rencana kerja dan pembiayaan, dilakukan pemantauan secara reguler

B. PRASARANA IRIGASI

1.Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

Pemindahan jalur Saluran atau bangunan ke tempat lain yang lebih amanBatasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panasDibangun tanggul atau turap penahanTampingan diperlandaiPenanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringanDipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/pantai




2 Meningkatnya erosi pada tebing atau dinding saluran tanah

Tampingan diperlandaiPenanaman Vegetasi/jerami di daerah kemiringanDipasang penahan pelindung tebing saluran

3 Konsentrasi air tidak terkendali disaluran/sawah

Pengaturan penggunaan AirDibuat pintu-pintu air

4Saluran terjadi pendangkalan/sedimentasi akibat erosi dari dinding sal. Tanah/Tebing

Dasar saluran diperlandaiSaluran dibuat dari bahan pasangan batu atau betonSaluran dibuat mengikuti kemiringan alamiahSaluran pembuangan dibuat sampai ketempat pembuangan


C.PRASARANA AIR BERSIH

1 Galian Sumur (sumur dangkal) longsor

Dibuat turap penahan tanahDinding Sumur menggunakan Cincin Beton

2

Galian sumur dalam/bor bisa memunculkan bahan2 tambang yang bisa berbahaya, seperti minyak,gas

Koordinasi dengan dinas pertambangan & geologi/ instansi terkait sebelum kegiatan dimulai;

3Kualitas air sumur bercampur mineral/bahan2 berbahaya bagi kesehatan

Dilakukan Pengujian kualitas air sebelum dimanfaatkan

4 Sumur Gali (sumur dangkal) longsor Dinding Sumur dibuat menggunakan Cincin Beton

5 Sumur terlalu dekat dengan MCK/WC Lokasi Sumur dan Septicktank/Resapan minimal 11 meter

6 Air Sumur tercampur air permukaan/Air Rembesan

Dibuat bibir sumur yang cukup tinggi

Lokasi Sumur dicari tempat yang tidak sering banjir

7 Mata Air tercampur air permukaan

Dibuat Pelindung disekitar mata air untuk mencegah air masukDaerah sekitar mata air diberi pelindung jalur hijau

8 Belum terlaksananya O&PDibentuk tim O&P, penetapan rencana kerja dan pembiayaan, dilakukan pemantauan secara reguler

D.PRASARANA SANITASI (MCK, JAMBAN, SALURAN LIMBAH RUMAHTANGGA)

1

Tidak ada saluran pembungan limbah cair domestik (MCK,Jamban,Air Cucian Dapur,dsb)

Dibuat saluran pembuangan sampai ketempat pembuangan atau drainase yang ada

Dibuat Septictank dan Resapan untuk MCK/Jamban

2

Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat rawan thd sinar matahari, terinjak, dan kenakalan manusia

Tanam pipa sanitasi dari kakus keseptictank

Buat Lubang Kontrol dan Pipa Udara untuk septicktank

3Bangunan MCK, Jamban, Drainase air limbah, tidak sesuai standar teknis

Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan dengan ketentuan standar teknis bangunan




4 Septicktank/Resapan MCK/WC terlalu dekat dengan Sumur.

Jarak lokasi Septicktank/Resapan dengan Sumur minimal 11 meter

5 Jenis bangunan Septicktank tidak sesuai jenis tanah

Jenis bangunan Septicktank disesuaikan dengan daya resap tanah

6Tidak ada pembuangan akhir dari saluran MCK, WC, Saluran Limbah Rumah Tangga/ada genangan air

Dibuat Drainase sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota;

7 Belum terlaksananya O&PDibentuk tim O&P, penetapan rencana kerja dan pembiayaan, dilakukan pemantauan secara reguler

E.PRASARANA DRAINASE PERMUKIMAN

1.Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

Pemindahan jalur atau bangunan ke tempat lain yang lebih amanBatasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panasDibangun tanggul atau turap penahanTampingan diperlandaiPenanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringanDipasang penahan pelindung tebing saluran

2 Meningkatnya erosi pada tebing Tampingan diperlandaiPenanaman Vegetasi/jerami di daerah kemiringanDipasang penahan pelindung tebing saluran

3Saluran terjadi pendangkalan/sedimentasi akibat erosi dari dinding sal. Tanah/Tebing

Dasar saluran diperlandaiSaluran dibuat dari bahan pasangan batu atau betonSaluran dibuat mengikuti kemiringan alamiahSaluran pembuangan dibuat sampai ketempat pembuangan

4 Tidak ada pembuangan akhir drainase/ada genangan air

Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota;

5 Bangunan Drainase Tiidak sesuai standar teknis



F.PRASARANA PERSAMPAHAN

1 Bangunan Sampah Tiidak sesuai standar teknis


2 Tidak ada Pembuangan Sampah dari TPS

TPS dibuat terintegrasi dengan Sistem persampahan kota;




III. Tahapan Pelaksanaan

3.1. Alur pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkunganPelaksanaan upaya pengamanan sosial dan lingkungan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan PNPM MP telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengamanan lingkungan dan sosial. Secara garis besar mekanisme penerapan pengamanan sosial dan lingkungan dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:

• Konsultan dan fasilitator wajib melakukan sosialisasi upaya pengamanan lingkungan di setiap tahapan kegiatan/siklus program, dimulai dari kegiatan sosialisasi, perencanaan PJM Pronangkis, pengusulan kegiatan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan.

• Pada saat penyiapan proposal, KSM wajib menyiapkan proposal usulan kegiatan berdasarkan format standar yang telah disediakan yang memuat spesifikasi teknis, anggaran dan rencana kerja, termasuk dalam hal ini kesesuaiannya dengan ketentuan pengamanan sosial dan lingkungan: (i) status pengadaan lahan (form 2), (ii) form ceklist daftar negatif untuk mengidentifikasi usulan kegiatan yang tidak layak untuk mendapatkan pendanaan (form 4),(iii) form hasil identifikasi potensi dampak negatif lingkungan dan rencana pemantauannya.

• Semua usulan kegiatan dari masyarakat akan dikaji oleh konsultan/fasilitator dari segi kelayakan, teknis, dan kesesuaian dengan pedoman, sebelum usulan tersebut dipertimbangkan oleh BKM/UPL.

• BKM/UPL dengan didampingi oleh konsultan/fasilitator akan secara khusus menapis usulan kegiatan dari sisi dampak lingkungan berdasarkan tabel kriteria penapisan lingkungan. Serta jika diperlukan juga melakukan penapisan khusus untuk semua usulan kegiatan masyarakat yang membutuhkan tanah dan perubahan penggunaan air (misal reklamasi, irigasi); proyek ekonomi yang berdampak lingkungan untuk memastikan alignment, air larian, dsb. memenuhi standar praktek yang baik. Selanjutnya BKM/UPL dengan bantuan fasilitator/konsultan akan memastikan adanya langkah-langkah mitigasi yang memadai.



• Penetapan usulan kegiatan masyarakat yang akan dibiayai oleh program (dana BLM) harus dilaksanakan dalam suatu rapat terbuka kepada seluruh masyarakat.

Alur Penerapan Pengamanan Sosial dan Lingkungan pada saat pengusulan kegiatan dan pasca konstruksi

Keterangan:1. KSM menyusun usulan kegiatan (proposal) dan mengajukan ke BKM/LKM2. BKM/UPL di dampingi oleh Faskel infra melakukan penilaian usulan kegiatan yang diajukan oleh KSM3. Penilaian kelayakan proposal didasarkan pada aspek administrasi dan teknis, meliputi kelengkapan dokumen,

format pengamanan lingkungan, perolehan lahan, rencana kerja, spesifikasi teknis dan rencana biaya 4. Jika proposal belum layak, maka proposal dikembalikan kepada KSM untuk diperbaiki5. Jika proposal dianggap sudah layak oleh BKM/LKM dan faskel selanjutnya proposal dikirim ke Askorkot untuk

di verifikasi6. Jika proposal belum layak, maka proposal dikembalikan kepada KSM untuk diperbaiki 7. Jika proposal dianggap layak, maka selanjutnya dilakukan proses pencairan dana BLM ke rekening KSM8. Selanjutnya KSM melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan ketentuan pengamanan sosial

dan lingkungan sesuai dengan yang tercantum di dalam proposal dengan dipantau oleh BKM/UPL 9. Setelah selesai pelaksanaan konstruksi, KSM atau pihak lain yang ditunjuk melaksanakan operasionalisasi

dan pemeliharaan infrastruktur terbangun, serta melaksanakan mitigasi dampak sosial dan lingkungan sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam proposal atau disesuaikan dengan kebutuhan.



3.2 Peran Konsultan/Fasilitator 3.2.1 Tingkat Nasional

Tenaga Ahli (TA), khususnya TA Safeguard Sosial/ Lingkungan diwajibkan:• Memahami ketentuan tentang pengamanan sosial dan lingkungan• Memberikan penguatan kapasitas dan bantuan teknis terkait dengan pengamanan

sosial dan lingkungan kepada TA Infra KMW;• Memberikan dukungan dan melakukan sosialisasi ketentuan pengamanan sosial kepada

berbagai pihak terkait;• Melakukan pemantauan terhadap penerapan pengamanan sosial dan lingkungan di

tingkat nasional;• Melakukan pengumpulan data hasil penerapan pengamanan sosial dan lingkungan

seperti: status lahan, dokumen SKSHH/SAKO/FAKO, Format-format (form 2, 4, dan 5) tingkat nasional;

• Melakukan review dan analisis data penerapan pengamanan sosial dan lingkungan;• Mengirimkam laporan hasil analisis data penerapan sosial dan lingkungan secara rutin

ke Satker Pusat.

3.2.2 Tingkat Provinsi

Para Tenaga Ahli (TA), khususnya TA infra diwajibkan:• Memahami ketentuan tentang pengamanan sosial dan lingkungan• Memberikan penguatan kapasitas dan bantuan teknis terkait dengan pengamanan

sosial dan lingkungan kepada para Askorkot infra dan jika diperlukan kepada fasilitator infra.

• Memberikan dukungan dan melakukan sosialisasi ketentuan pengamanan sosial kepada berbagai pihak terkait.

• Melakukan pemantauan terhadap penerapan pengamanan sosial dan lingkungan di wilayah dampingannya.

• Melakukan pengumpulan data hasil penerapan pengamanan sosial dan lingkungan seperti: status lahan, dokumen SKSHH/SAKO/FAKO, Format-format (form 2, 4, dan 5)

• Melakukan review dan analisis data penerapan pengamanan sosial dan lingkungan• Mengirimkam laporan hasil analisis data penerapan sosial dan lingkungan secara rutin

ke KMP dan Satker Provinsi

3.2.3 Tingkat Kota/Kabupaten

Para Koordinator Kota/Kabupaten, terutama askorkot infra diwajibkan:• Memahami ketentuan tentang pengamanan sosial dan lingkungan• Memastikan agar ketentuan pengamanan sosial dan lingkungan menjadi persyaratan

dan atau kelengkapan upaya penanganan dampak.• Memberikan penguatan kapasitas dan bantuan teknis terkait dengan pengamanan

sosial dan lingkungan kepada tim faskel, khususnya faskel infra• Melakukan sosialisasi kerangka pengamanan sosial dan lingkungan kepada berbagai

pihak terkait.• Memberikan bantuan teknis kepada tim faskel, khususnya faskel infra, terkait dengan

upaya penanganan/pencairan solusi terhadap dampak sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat.



• Melakukan pengumpulan data hasil penerapan pengamanan sosial dan lingkungan seperti: status lahan, dokumen SKSHH/SAKO/FAKO, Format-format (form 2, 4, dan 5)

• Melakukan review dan analisis data penerapan pengamanan sosial dan lingkungan• Mengirimkan laporan hasil analisis data penerapan sosial dan lingkungan secara rutin ke

KMW dan Satker Kabupaten/Kota

3.2.4. Tingkat Kelurahan

Para faskel, terutama faskel infra diwajibkan:• Memahami ketentuan tentang pengamanan sosial dan lingkungan• Melakukan sosialisasi pengamanan sosial dan lingkungan di masyarakat, BKM, perangkat

kelurahan dan unsur lainnya, pada setiap pelaksanaan tahapan kegiatan • Memfasilitasi masyarakat, BKM/UPL, KSM dalam penerapan aspek pengamanan sosial

dan lingkungan pada saat penyusunan proposal usulan kegiatan• Memastikan semua dokumen dan administrasi terkait penerapan pengamanan sosial

dan lingkungan, seperti status lahan, dokumen SKSHH/SAKO/FAKO, Format-format (form 2, 4, 5 dan 9), dll., berada disekretariat BKM

• Memastikan semua dokumen dan administrasi terkait penerapan pengamanan sosial khususnya status lahan berada disekretariat BKM, pemilik lahan dan kantor kelurahan

• Memfasilitasi masyarakat untuk mencari solusi dan langkah penanganan jika terjadi dampak sosial dan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur/lainnya di masyarakat.

• Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan ditingkat masyarakat.

• Melakukan pengumpulan data hasil penerapan pengamanan sosial dan lingkungan seperti: status lahan, dokumen SKSHH/SAKO/FAKO, Format-format (form 2, 4, 5 dan 9)

• Mengirimkan laporan data hasil penerapan sosial dan lingkungan secara rutin ke tingkat korkot

3.3. Monitoring dan evaluasiTujuan umum monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui dan mengendalikan kinerja pelaksanaan dan kemajuan, dampak dan pengambilan keputusan terhadap kebutuhan perubahan pengelolaan pendampingan.

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efisiensi, efektivitas dan manfaat serta kesinambungan kegiatan pendampingan.Secara khusus, tujuan monitoring dan evaluasi proyek antara lain untuk:

• Memantau proses kemajuan pelaksanaan proyek;• Mengevaluasi dampak untuk menentukan apakah kegiatan atau intervensi yang

dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi penerima manfaat dan pemangku kegiatan lainnya,

• Memantau kinerja pelaksana dan institusi pelaksana dalam menjamin keberhasilan proyek.

• Menghasilkan umpan-balik bagi pengelola proyek dalam rangka meningkatkan kualitas layanan

Monitoring akan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:



• Oleh Konsultan/fasilitator : Monitoring dilakukan dengan cara memeriksa usulan kegiatan, laporan hasil kegiatan, hasil monitoring lapangan (fasilitasi, supervisi, uji petik), data-data sekunder dalam MIS dan PPM, dan lainnya sesuai kebutuhan. Selain itu monitoring dilakukan dalam rentang waktu tahapan siklus kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan rencana kegiatan dalam Master Schedule.

• Oleh Masyarakat : Monitoring dilakukan dengan cara memeriksa usulan kegiatan, laporan hasil kegiatan, data-data sekunder dalam MIS dan PPM, dokumen-dokumen kesepakatan hasil rembug warga, dan lainnya sesuai kebutuhan didampingi oleh Fasilitator. Selain itu monitoring dilakukan dalam rentang waktu tahapan siklus kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan

Selain itu secara langsung BKM/UPL bersama masyarakat atau konsultan/fasilitator dapat meninjau secara langsung di lapangan, pada saat kegiatan belum/sedang/sudah selesai dilaksanakan.

Hasil monitoring tidak langsung maupun monitoring langsung selanjutnya dianalisis bersama-sama oleh konsultan dan masyarakat dan menjadi bahan perumusan rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kualitas pendampingan, khususnya dalam rangka pengamanan lingkungan dan sosial.

3.4. PelaporanKonsultan dan Fasilitator akan menyusun laporan bulanan secara rutin . Laporan akan berupa matriks mengenai status penerapan pengamanan sosial dan lingkungan serta potensi/dampak negatuf yang mungkin timbul dan langkah-langkah untuk menanganinya. Spesialis lingkungan dalam NMC dan DMC harus meringkas kemajuan, memantau dan mengukur dampak proyek terhadap lingkungan sebagai bagian dari evaluasi kinerja proyek.

Substansi laporan antara lain terdiri dari:• Memuat perkembangan dan penerapan Kajian Lingkungan Hidup, berisikan uraian

singkat mengenai penerapan pengamanan sosial dan lingkungan dari suatu kegiatan dengan mengacu pada formulir safeguard terkait, yaitu Form 2, 4, 5 dan 9.

• Memuat perkembangan penanganan masalah dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan

Mekanisme laporan• Faskel infra/Senior Faskel membuat uraian singkat pada laporan bulanan tentang

perkembangan dan penerapan safeguard di wilayah dampingannya, dengan mengacu pada laporan kemajuan tahapan terkini serta form-form yang terkait. Laporan disampaikan kepada Askorkot setiap bulan pada tanggal 25/sebelum akhir bulan;

• Korkot/Askorkot wajib membuat uraian singkat pada laporan bulanan tentang penerapan safeguard, berdasarkan i) laporan bulanan dari Faskel, ii) hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan dan iii) hasil koordinasi dengan para pelaku program lainnya. Laporan disampaikan kepada TA Provinsi/KMW pada setiap tanggal 2 setiap bulannya;

• Koordinator Provinsi dan atau Spesialis terkait di provinsi, wajib membuat uraian singkat tentang penerapan safeguard, berdasarkan i) laporan bulanan dari Korkot/Askorkot, ii) hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan, iii) hasil koordinasi dengan para pelaku program lainnya di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Laporan disampaikan kepada Team Leader KMP setiap tanggal 5 setiap bulannya;



• KMP akan menyusun laporan di tingkat nasional yang memuat uraian singkat tentang penerapan safeguard, yang merupakan hasil dari: i) laporan bulanan KMW, ii) laporan dari para tenaga ahli KMP yang melakukan kunjungan monitoring dan supervisi, iii) hasil koordinasi dengan para pelaku program di tingkat kota/kab/provinsi.

Terkait dengan substansi laporan yang memuat perkembangan dan penerapan safeguard pada setiap implementasi tahapan kegiatan, maka data-data yang disampaikan pada laporan merupakan rekapitulasi data dari formulir-formulir yang telah diisi dan diarsipkan dan disusun berurutan dari data negatif ceklist kegiatan, tinjaun dampak sosial dan lingkungan, status lahan dan upaya mitigasi.

3.5. Indikator Keberhasilan Penerapan Pengamanan Sosial dan Lingkungan

Sebagai acuan pelaksanaan maka keberhasilan dalam pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

No. Komponen Indikator Keberhasilan

1. Umum

Masyarakat memahami pentingnya tindakan pengamanan sosial dan lingkunganMasyarakat tidak mengalami kerugian dengan adanya pelaksanaan program.

Tidak terjadi konflik di masyarakat selama dan setelah pelaksanaan program.

2. Penyediaan Lahan

Infrastruktur dibangun di atas lahan yang status pemanfaataan lahannya sudah jelas.

Surat hibah/izin pakai/izin dilalui ada di dalam proposal, dan lengkap ditandatangani oleh pemilik lahan/izin pejabat instansi terkait serta terdokumentasi dengan baik di BKM.

Menghindari/meminimalkan terjadinya ganti rugi lahan

3. Pengadaan Kayu Kayu yang diperoleh berasal dari sumber yang memiliki SK-SHH/SAKO/FAKO, atau tidak menggunakan kayu ilegal

4. Perlakukan Terhadap Masyarakat adat

Fasilitator yang bertugas di lokasi ini diterima baik oleh masyarakat setempat.

Masyarakat adat tidak melakukan protes terhadap pelaksanaan program.

Tidak terjadi perselisihan/konflik diantara masyarakat adat selama pelaksanaan program.

5. Penggusuran Tidak terjadi/menghindari terjadinya penggusuran

6. Pemukiman Kembali Tidak terjadi /menghindari terjadinya pemukiman kembali.

7. Pencemaran terhadap lingkungan

Tidak terjadi pencemaran lingkungan (genangan, banjir, timbulan sampah padat/cair, kebisingan,bau, dll) di lokasi sasaran

Dilaksanakannya langkah mitigasi dan pemantauan dampak lingkungan

Masyarakat tidak melakukan protes atas infrastruktur terbangun



PERNYATAAN HIBAH / IJIN PAKAI/IJIN DILALUI/GANTIRUGI*)

Yang bertanda tangan dibawah ini , Saya: Nama : ................................................... No. KTP : ...................................................Pekerjaan : ...................................................Alamat : Jl. ................................................. RT/RW/Dusun …………... ...............

Kel /Desa ………………..............., Kab./Kota ........................................ Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah, Nomor: ..................................... Tanggal.......................dari Notaris/PPAT/Instansi lain yang Sah. Dengan ini menyatakan bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk : Hibah/Ijin Pakai selama..........tahun/Ijin Dilewati selama ........ tahun/Gantirugi*), berupa :

Bentuk Kontribusi

Volume& Satuan

Asset

AlamatAsset Sketsa Peta Lokasi

1. Tanah/Lahan

2. Tanaman Produktif

3. Asset lainnya (sebutkan)Syarat/Bentuk Kontribusi yang disepakat dengan Pemilik :................................................................

Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan : .............................., untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum sesuai rencana kegiatan : .............................., di Lokasi ........................ oleh KSM: ....................................................................Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………….. , …………………………. 20.....

Yang Menerima, Yang Memberikan, Lurah/Ka Desa Pemilik

(_______________________) (_______________________)

Mengetahui :

Nama Jabatan Tandatangan

BKM/MewakiliKetua KSM

Ketua RT/MewakiliCatatan:*) Pilih yang sesuai; - Surat Pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpan di kantor lurah/kep.desa, sekret. BKM/LM dan pemilik lahan

FORM - 2

Cantumkan : 1. Batas dan status kepemilikan kanan, kiri, depan dan

belakang tanah warga2. Bagian atau seluruh lahan milik warga disertai ukuran

luas3. Jalan sekitar lahan untuk identifikasilokasi4. Batas bagian tanah yang akan diberikan 5. Orientasi lokasi (arah mata angin)

Materai Rp.6.000



PENILAIAN TERHADAP DAFTAR KEGIATAN TERLARANG (NEGATIF LIST)

Apakah usulan kegiatan, termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang untukdibiayai oleh dana PNPM Mandiri Perkotaan ?

No BUTIR / ITEM YA TIDAK

1. Pembangunan atau Rahabilitasi gedung Kantor Pemerintah atau kantor BKM

2. Pembangunan atau Rahabilitasi Rumah Ibadah, termasuk infrastruktur lainnya yang secara langsung berada didalam lokasi rumah ibadah;

3. Pembebasan Lahan;

4. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, sumbangan politik, dll);

5. Kegiatan Militer atau semi-militer (pembelian/perdagangan senjata dan sejenisnya);

6.

Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti :Membangun didalam dan atau berbatasan langsung dengan area yang dilindungi

seperti : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan pantai berhutan bakau (Mangrove), Kawasan Resapan Air, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Hutan Wisata, Daerah Pengungsian Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Cagar Budaya & Ilmu Pengetahuan, Lokasi Situs Purbakala, lokasi peninggalan sejarah;

Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes; .Kegiatan produksi dan pengolahan yang menghasilkan emisi atau effluent cair dan

gas kecuali kegiatan dalam skala kecil dan kegiatan-kegiatn yang telah direview dan diberikan sertifikat oleh Bappedalda berdasarkan standar kontrol polusi air dan udara.

Memanfaatkan dan atau menghasilkan bahan-bahan limbah berbahaya, termasuk pestisida dan herbisida, dan produk terkait lainnya;

Memproduksi, memproses, pengolahan, penyimpanan atau penjualan produk tembakau atau produk yang mengandung tembakau.

Memproduksi atau menggunakan bahan yang membahayakan ozon;Memproduksi, menyimpan dan pengangkutan cairan, gas atau emisi yang berbahaya

(termasuk kategori limbah berbahaya- B3); Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan, pengadaan kayu dan peralatan perkayuan.

Pengadaan Kayu diatas 3M3 per kegiatan harus memiliki SKSHH/FAKOPembangunan MCK, Kakus/Jamban tanpa Septictank dan resapan;Bangunan/fasilitas Persampahan yang belum terintegrasi dengan sistem persampahan

kota yang sudah ada;Drainase yang belum terintegarasi dengan sistem drainase kota yang telah ada atau

drainase tanpa pembuangan akhir;.Jaringan Listrik (termasuk lampu penerangan) yang pengelolaan O&Pnya bukan oleh

masyarakat;Berdampak negatif terhadap masyarakat adat;Berdampak negatif terhadap kelestarian budaya lokal;

7. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga Bank;

8.Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan atau pihakketiga lainnya;

9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perkotaan

......................................,20..

FORM-4

Dibuat Oleh :Ketua KSM

(………………………..)

DiverifikasiOleh:FaskelTeknik,

(………………………..)

DiverifikasiOleh:UPL,

(.................……………..)



SURAT PERNYATAANHASIL IDENTIFIKASI POTENSI DAMPAK NEGATIF LINGKUNGAN

Berkaitan dengan usulan kegiatan yang diajukan, kami (KSM) telah melakukan identifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan, mencakup uraian jenis potensi dampak negatif dan Rencana Tindakan penanganan/mitigasinya.

Selanjutnya kami (KSM) akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengamanan tersebut pada saat pelaksanaan kegiatan fisik mencapai kemajuan 50% dan 100%.

No POTENSI/SUMBER DAMPAK NEGATIF

UPAYA PENANGANAN/MITIGASI

PEMANTAUAN PENYELESAIAN

(50%) (100%)

..............................................., ............................20....

FORM-5



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPANPENGOPERASIAN & PEMELIHARAAN PRASARANA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :Nama : …………………..................................………...................................Jabatan : Ketua KSM............. ………………………......................................... Kel./Desa ................................. Kecamatan ...........................

Kab./Kota ................................................................................Alamat : Jl. .................................... Dusun/RT/RW ……………..................

Menyatakan kesanggupan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana & prasarana yang kami bangun, yaitu :

No Jenis Sarana & Prasarana Lokasi (Jl/Dusun/RT/RW)1.2.3.dst

Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana tersebut akan kami sampaikan setelah kami ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana & prasarana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

…………………. 20…… Yang Menyatakan ,

Ketua KSM ………………

(……………………………)

Mengetahui :

Nama Jabatan TandatanganBKM/Mewakili

UPLKetua RT/Mewakili

FORM-9

Materai

Rp.6.000



Cont

oh In

stru

men

Mon

itorin

g Pe

ngam

anan

Sos

ial d

an L

ingk

unga

n

Prop

insi

:

N

ama

Pela

ksan

a :

Kabu

pate

n/Ko

ta

:

Ja

bata

n

:Ke

lura

han

:

Tang

gal

:

KMW

:

NO

Kate

gori

Indi

kato

rHa

sil

Kete

rang

anYa

Tida

kA.

Ling

kung

an

1.Pe

nggu

naan

Tat

a Ru

ang

a.

K egi

atan

pem

bang

unan

ber

ada

pada

kaw

asan

hut

an li

ndun

gM

engh

inda

ri ke

giat

an p

ada

kaw

asan

hut

an li

ndun

gb.

Ke

giat

an p

emba

ngun

an b

erad

a pa

da k

awas

an re

sapa

n ai

rM

empe

rtah

anka

n ka

was

an re

sapa

n ai

r c.

K e

giat

an p

emba

ngun

an b

erad

a pa

da se

mpa

dan

sung

ai d

an ja

lan

Men

ghin

dari

kegi

atan

pad

a se

mpa

dan

sung

ai, k

ecua

li ke

giat

an p

enga

man

an su

ngai

dan

jala

nd.

Ke

giat

an p

emba

ngun

an b

erad

a pa

da k

awas

an su

aka

alam

Men

ghin

dari

kegi

atan

pad

a ka

was

an su

aka

alam

e.

T erd

apat

pot

ensi

pert

enta

ngan

ant

ara

pem

anfa

atan

tata

ruan

g de

ngan

keg

iata

n la

in sa

at in

i ata

u di

mas

a m

enda

tang

M

engh

inda

ri ke

giat

an y

ang

men

yeba

bkan

per

tent

anga

n pe

man

faat

an ta

ta ru

ang

2.La

han/

Tana

h

a.

Men

yeba

bkan

keti

daks

tabi

lan

lere

ngHi

ndar

i keg

iata

n yg

dap

at m

enye

babk

an k

etida

ksta

bila

n le

reng

b.

Men

ghila

ngka

n la

han

pert

ania

n at

au h

utan

pro

duks

i ata

u la

han-

laha

n pr

oduk

tif la

inny

aPe

ngur

anga

n la

han

prod

uktif

utk

keg

iata

n ak

an

berp

enga

ruh

pada

ber

kura

ngny

a pe

ndap

atan

mas

yara

kat

c.

Men

guba

h ko

ntur

gar

is pa

ntai

, men

gham

batk

an a

liran

dra

inas

e,

men

ggan

ggu

alira

n su

ngai

Men

ghin

dari

benc

ana

banj

ir ak

ibat

terh

amba

tnya

alir

an

drai

nase

dan

terg

angg

unya

alir

an su

ngai

3.Pe

nuru

nan

Kual

itas A

ir Pe

rmuk

aan

a.

Men

ghas

ilkan

lim

bah

cair

yang

dap

at m

enye

babk

an p

erub

ahan

ku

alita

s air

perm

ukaa

nPN

PM M

P ti

dak

mem

biay

ai u

sula

n ke

giat

an y

ang

men

imbu

lkan

dam

pak

nega

tif p

ada

lingk

unga

n da

n so

sial,

sem

aksim

al m

ungk

in d

itera

pkan

pro

sedu

r pen

anga

nan/

min

imal

isasi

limba

h ca

irb.

Pe

ncem

aran

terh

adap

air

perm

ukaa

n ya

ng d

igun

akan

unt

uk

mem

enuh

i keb

utuh

an p

endu

duk

sepe

rti ir

igas

i dan

per

ikan

an

4.Pe

nuru

nan

Kual

itas A

ir Ta

nah

Peng

ambi

lan

air t

anah

ber

pote

nsi m

engg

angg

u al

iran,

deb

it da

n ku

alita

s air

tana

hPe

ngam

bila

n ai

r tan

ah h

arus

mem

enuh

i kai

dah

tekn

is da

n re

gula

si

5.Pe

ning

kata

n Li

mba

h Pa

dat/

sam

pah

a.

Kegi

atan

aka

n m

engh

asilk

an li

mba

h pa

dat d

alam

jum

lah

besa

rSe

mak

simal

mun

gkin

men

erap

kan

pola

3 R

(reu

se, r

educ

e,

recy

cle)

. SO

P pe

ngel

olaa

n sa

mpa

h be

rbas

is m

asya

raka

tb.

Pe

ngel

olaa

n lim

bah

pada

t di l

okas

i, ds

b

6.Ke

bisin

gan

Men

ingk

atka

n ke

bisin

gan

pada

saat

kon

stru

ksi d

an o

pera

si ya

ng d

apat

men

ggan

ggu

kese

hata

n m

asya

raka

t ter

utam

a al

at

pend

egar

an b

ila te

rken

a pa

para

n se

lam

a 8

jam

ber

turu

t-tur

ut

Peng

atur

an w

aktu

ope

rasio

nal a

lat y

g m

enim

bulk

an

kebi

singa

n, d

ilaks

anak

an ti

dak

pada

wak

tu is

tirah

at

mas

yara

kat



NO

Kate

gori

Indi

kato

rHa

sil

Kete

rang

anYa

Tida

k

7.Ga

nggu

an B

iota

Flo

ra

dan

Faun

a

a.

Men

g gan

ggu

kela

ngsu

ngan

hid

up fl

ora

dan

faun

a M

empe

rtah

anka

n ke

lang

sung

an h

idup

flor

a da

n fa

una

b.

Berd

ampa

k ak

an b

erku

rang

nya

jum

lah

flora

dan

faun

a ya

ng a

da

seka

rang

Jika

kegi

atan

men

imbu

lkan

dam

pak

berk

uran

gnya

flor

a da

n fa

una,

mak

a ha

rus m

embe

rikan

kom

pens

asi p

engg

antia

n

8.Su

mbe

r Day

a Al

amM

enin

gkat

kan

peng

guna

an su

mbe

r day

a al

am, m

isaln

ya b

atu,

pas

ir,

dll

Peng

guna

an su

mbe

r day

a al

am u

ntuk

mat

eria

l, ha

rus

mem

iliki

ijin

gal

ian

C

9.U

tilita

sM

emer

luka

n pe

mba

ngun

an u

tilita

s bar

u at

au m

empe

ngar

uhi

fasil

itas-

fasil

itas j

arin

gan

listr

ik, t

elek

omun

ikas

i, pe

nyed

iaan

air

bers

ih, d

sb

Peny

edia

an u

tilita

s bek

erja

sam

a de

ngan

pem

erin

tah

daer

ah

10.

Kual

itas l

ingk

unga

n hu

nian

a.

Tida

k te

rsed

ia sa

rana

sani

tasi

dan

drai

nase

yan

g te

rsed

iaM

embe

rikan

sara

n te

knis

tent

ang

sani

tasi,

dra

inas

e da

n pe

ngel

olaa

n sa

mpa

h ya

ng b

aik

dan

bena

rb.

Ti

dak

ters

edia

air

bers

ihc.

Ti

dak

terd

apat

pen

gelo

laan

sam

pah

11.

Peng

guna

an m

ater

ial

bang

unan

a.

Peng

guna

an a

sbes

PNPM

MP

mel

aran

g pe

nggu

naan

asb

es, j

ika

dite

muk

an

peng

guna

an a

sbes

mak

a da

na d

ihen

tikan

sem

enta

ra

sam

pai a

sbes

dig

anti

b.

P eng

guna

an k

ayu

tanp

a su

rat i

jin (i

lega

l)W

ajib

mel

ampi

rkan

SKS

HH /

FAKO

pad

a pe

mbe

lian

kayu

da

n at

au S

urat

Ijin

Teba

ng p

ada

peng

guna

an k

ayu

c.

P eng

guna

an k

ayu

beka

s ban

guna

nRe

kom

enda

si te

knis

peng

guna

an k

ayu

beka

s dar

i TA/

Fask

el

Infr

a

12.

Pem

inda

han

puin

g

a.

Tida

k t e

rsed

ia la

han

pem

buan

gan

puin

gBe

rkoo

rdin

asi d

enga

n pe

mer

inta

h ke

lura

han

untu

k m

enda

patk

an la

han

pem

buan

gan

atau

mel

akuk

an d

aur

ulan

g te

rhad

ap p

uing

b.

Pem

ber s

ihan

dan

pem

inda

han

puin

g tid

ak d

ilaku

kan

deng

an

bena

rSO

P pe

min

daha

n da

n pe

mbe

rsih

an p

uing



NO

Kate

gori

Indi

kato

rHa

sil

Kete

rang

anYa

Tida

k

13.

RPLP

(khu

sus P

LPBK

)

a.

Ling

kup

Renc

ana

Pena

taan

Lin

gkun

gan

Perm

ukim

an ti

dak

se

suai

den

gan

kebu

tuha

n pe

mba

ngun

an d

an p

engu

rang

an

resik

o be

ncan

a

Perlu

dia

daka

nnya

pen

anga

nan

pem

bang

unan

ling

kung

an

beru

pa re

ncan

a st

rukt

ur d

an p

ola

ruan

g

b.

Pem

etaa

n Sw

aday

a•

Pers

iapa

n ke

giat

an p

emet

aan

swad

aya

tidak

mel

ibat

kan

m

asya

raka

t misk

in d

an k

aum

per

empu

anU

ntuk

keb

utuh

an p

emet

aan

swad

aya

mas

yara

kat h

arus

m

empe

rsia

pkan

pet

a da

sar s

erta

men

gena

l wila

yah

desa

• Pe

met

aan

swad

aya

tidak

men

ghas

ilkan

pet

a ya

ng se

suai

de

ngan

kon

disi

dila

pang

anKo

ndisi

wila

yah

desa

har

us m

enja

di a

cuan

dal

am

men

ghas

ilkan

pet

a te

mati

k ek

sistin

g

c.

Anal

isis P

oten

si da

n M

asal

ah

• Pe

ta te

mati

k ya

ng d

ihas

ilkan

bel

um m

engg

amba

rkan

ke

butu

han

peng

guna

an la

han

dan

infr

astr

uktu

r kel

urah

anKe

butu

han

peng

guna

an la

han

dan

infr

astr

uktu

r des

a te

rcak

up d

alam

tem

a-te

ma

peta

tem

atik.

Sya

rat m

inim

al

peta

tem

atik

hasil

pem

etaa

n sw

aday

a ad

alah

8 te

ma.

• Pe

rmuk

iman

pen

dudu

k be

rada

di k

awas

an ra

wan

ben

cana

An

alisi

s res

iko

raw

an b

enca

na m

enja

di a

cuan

bag

i pe

mba

ngun

an p

erm

ukim

an y

ang

aman

dar

i anc

aman

be

ncan

a.•

Renc

ana

inve

stas

i tida

k m

embe

rikan

per

ubah

an p

ada

pem

bang

unan

kel

urah

anPe

renc

anaa

n in

vest

asi h

arus

ber

dasa

rkan

prio

ritas

i pe

mba

ngun

an h

asil

anal

isis ti

ngka

t kem

ende

saka

n, ri

siko

benc

ana

, pen

ataa

n lin

gkun

gan

perm

ukim

an, k

eseh

atan

lin

gkun

gan

dan

herit

age

yang

aka

n m

embe

rikan

per

ubah

an

pem

bang

unan

des

a.

d.

Peny

usun

an re

ncan

a ta

ta ru

ang

kelu

raha

n

• Ti

dak a

dany

a ar

ahan

pen

ataa

n ru

ang

dan

kebu

tuha

n pe

ngem

bang

an ke

lura

han

dim

asa

men

data

ng.

Peny

usun

an ta

ta ru

ang

kelu

raha

n m

enga

cu k

epad

a vi

si ke

lura

han

di m

asa

men

data

ng d

an sk

enar

io p

enat

aan

ruan

g

B.So

sial

1.Pe

ngad

aan

Tana

h

a. P

enga

daan

Tan

ah

a.

Mem

beba

skan

laha

n pe

ndud

uk a

tau

bada

n us

aha

PN

PM M

P tid

ak m

embi

ayai

pen

gada

an la

han

b.

War

ga m

embe

rikan

hib

ah/ij

in p

akai

/lain

nya

Do

kum

en st

atus

per

oleh

an la

han

haru

s dile

ngka

pic.

W

arga

mem

inta

gan

ti ru

gid.

In

fras

truk

tur d

iban

gun

di la

han

pem

erin

tah/

swas

ta

2.Re

spon

/per

seps

i m

asya

raka

t

a.

Mas

yara

kat m

eres

pon

seca

ra n

egati

f int

erve

nsi p

rogr

am d

i w

ilaya

hnya

Dipe

rluka

n ke

giat

an-k

egia

tan

yang

dap

at m

endo

rong

te

rjadi

nya

peng

uata

n ka

pasit

as, p

enin

gkat

an p

emah

aman

da

n pe

nyad

aran

mas

yara

kat

b.

Mas

yara

kat ti

dak

mem

aham

i keb

erad

aan

prog

ram

den

gan

baik



NO

Kate

gori

Indi

kato

rHa

sil

Kete

rang

anYa

Tida

k3.

Konfl

ik/k

ohes

i m

asya

raka

tM

asya

raka

t tida

k m

emili

ki p

ola

dan

pend

ekat

an te

rhad

ap

peng

elol

aan

konfl

ik

4.Ke

seha

tan

mas

yara

kat

Kegi

atan

pem

bang

unan

bel

um m

empe

rhati

kan

dam

pak

terh

adap

as

pek

kese

hata

n m

asya

raka

t5.

Risik

o ke

cela

kaan

ker

jaa.

Ti

dak

ada

peng

elol

aan

K3M

enga

cu p

ada

kete

ntua

n pe

ngel

olaa

n K3

dan

Jam

inan

So

sial y

ang

ada

b.

Tida

k ad

a Ja

min

an S

osia

l bag

i pek

erja

dan

rela

wan

6.La

pang

an p

eker

jaan

/ pe

ndap

atan

mas

yara

kat

Prog

ram

bel

um m

embu

ka p

elua

ng la

pang

an p

eker

jaan

bar

u da

n m

enin

gkat

kan

pend

apat

an m

asya

raka

t7.

Kebi

jaka

n da

n pe

ran

pem

erin

tah

daer

aha.

Ti

dak

t erd

apat

keb

ijaka

n pe

mer

inta

h ya

ng m

endu

kung

upa

ya

miti

gasi

benc

ana

UU,

Per

da, P

ergu

b, P

erbu

p, P

erde

s, d

ll

b.

Pem

erin

tah

tidak

ber

pera

n ak

tif se

lam

a pr

oses

keg

iata

n da

ri ta

hap

pere

ncan

aan,

impl

emen

tasi,

mon

itorin

g da

n ev

alua

siKo

ordi

nasi

di ti

ngka

t Pem

da, K

onsu

ltasi-

kons

ulta

si, d

ll

Dibu

at o

leh:

Dive

rifika

si o

leh:

(.....

......

......

......

......

.)

(..

......

......

......

......

....)



Standar Kualitas Air Bersih (Permenkes No 416/MENKES/PER/IX/1990)

No. Parameter SatuanBatas

Min-MaxKeterangan

A Sifat Fisika1 Bau - - Tidak berbau2 Zat Padat Terlarut (TDS) mg/l 10003 Kekeruhan NTU 5 Tidak berasa4 Rasa - -5 Suhu oC Suhu udara ±3oC6 Warna TCU 15B Sifat KimiawiB.1. Kimia Anorganik1 Air Raksa mg/L 0.0012 Arsen mg/L 0.053 Besi mg/L 1.04 Flourida mg/L 1.55 Kadmium mg/L 0.0056 Kesadahan(CaCO3) mg/L 5007 Klorida mg/L 6008 Kromium,valensi 6 mg/L 0.059 Mangan mg/L 0.510 Nitrat,sebagai N mg/L 1011 Nitrit, sebagai N mg/L 1.012 pH 6.5-8.513 Selenium mg/L 0.0114 Seng mg/L 1515 Sianida mg/L 0.116 Sulfat mg/L 40017 Timbal mg/L 0.05B.2. Kimia Organik1 Aldrin dan dieldrin mg/L 0.00072 Benzena mg/L 0.013 Benzo(a)pyrene mg/L4 Chloroform (Total Isomer) mg/L 0.0075 Chloroform mg/L 0.036 2,4-D mg/L7 DDT mg/L 0.038 Deterjen mg/L 0.59 1,2-Dichloroethene mg/L 0.0110 1,1-Dichloroethene mg/L 0.000311 Heptachlor dan Heptachlor Epoxide mg/L 0.00312 Hexachlorobenzene mg/L 0.0000113 Gamma-HCH(Lindane) mg/L 0.00414 Methoxychlor mg/L 0.115 Pentachloropenol mg/L 0.0116 Pestisida Total mg/L 0.117 2,4,6-Trichloropenol mg/L 0.0118 Zat Organik(KMnO4) mg/L 10



No. Parameter SatuanBatas

Min-MaxKeterangan

C. Mikrobiologi

1 Total Coliform (MPN) Jumlah per 100 mL 0 Bukan Air Perpipaan

2 Coliform Tinja Belum Diperiksa Jumlah per 100 mL 0 Bukan Air Perpipaan

D. Radiokativitas

1 Activitas Alpha (Gross Alpha Activity) Bg/L 0.1

2 Aktivitas Beta (Gross Beta Activity) Bg/L 1.0



Penjelasan tentang Material atau Kegiatan yang Dilarang didalam PNPM MP

1. Asbes• Material asbes/yang mengandung asbes seperti atap, dinding/panel, berbahaya

terhadap kesehatan manusia yang secara perlahan mengurangi kemampuan pernafasan dan menyebabkan kanker

• Resiko kesehatan berasal dari debu asbes yang terhirup pada saat pemotongan atau pemusnahan material asbes

2. Pestisida• Aliran (larian)/rembesan air dari ladang yang mengandung pestisida bisa mengkontaminasi

air permukaan/air tanah dan selanjutnya membahayakan manusia terutama anak-anak yang terpapar

• Pestisida bisa mencemari ekosistem, antara lain tanaman, serangga yang mempunyai nilai manfaat, unggas, dan hewan mamalia.

3. Bahan Peledak untuk Menangkap Ikan• Bahan peledak dapat merusak lingkungan laut• Bahan peledak tidak dapat mengembalikan ekosistem ke kondisi semula• Bahan peledak dapat mengurangi jumlah ikan bahkan dapat memusnahkannya

4. Pembangunan jalan baru di menuju hutan lindung dapat menyebabkan :• Memberi peluang terjadinya penebangan kayu/pertambangan dan perburuan ilegal• Menimbulkan erosi tanah• Merusak daerah tangkapan air• Membahayakan spesies hewan langka• Merusak habitat khusus dan ekosistem rawan

5. Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Penggunaan material B3 memerlukan penanganan khusus karena sifatnya antara lain : • Mudah meledak • Mudah terbakar• Reaktif• Korosif• Menyebabkan infeksi• Beracun (akut atuaupun koronis)

6. Penggunaan Bahan yang mengandung Pengikis OzonLapisan ozon di atmosfer melindungi kehidupan di bumi karena ozon melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker Bahan kimia klorofluorokarbon(CFC) yang biasa digunakan sebagai media pendingin dan gas pendorong spray aerosol, memberikan ancaman terhadap lapisan ini. Bahan-bahan kimia lain seperti bromin halokarbon, dan juga nitrogen oksida dari pupuk, juga dapat menyerang lapisan ozon.

7. Penggunaan Bahan yang mengandung TembakauTembakau mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan, diantaranya mengandung lebih dari empat ribu bahan kimia, termasuk 43 bahan penyebab kanker yang telah diketahui,



sehingga lingkungan yang terpapar dengan asap tembakau juga dapat membahayakan kesehatan. Dampak negatif merokok (tembakau) antara lain kanker paru, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit paru seperti bronkitis kronik dan emfisema. Merokok juga mengakibatkan gangguan kesuburan dan impotensi.Dampak negatif lain yang juga penting, terlebih bagi keluarga miskin adalah bahwa rata-rata pengeluaran keluarga miskin untuk konsumsi rokok cukup besar sehingga mengurangi alokasi biaya untuk peningkatan gizi keluarga dan pendidikan anak.

8. Kegiatan yang menimbulkan Limbah Cair atau Emisi GasBadan air yang tercemar limbah cair akan mengalami penurunan kualitas sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai sumber air atau memerlukan pengolahan yang relatif mahal. Pencemaran limbah cair pada tanah dapat menyebabkan kandungan zat kimia dalam tanah berlebih sehingga tidak sesuai lagi dengan pemanfaatannya. Pencemaran udara merupakan akibat dari keluarnya bau dan gas hasil dari proses dekomposisi zat pencemar yang ada dalam air, seperti gas ammonia, bau belerang, bau busuk bahan organik, dsb, yang menyebabkan udara di sekitarnya tidak nyaman bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia.

KANTOR PUSATJL. Pattimura No.20 Kabayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110

KANTOR PROYEKJl. Penjernihan 1 No. 19 F PejomponganJakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org

PENGADUANP.O. BOX 2222 JKPMTSMS 0817 48048e-mail : [email protected]

www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

Pedoman Teknis Pengamanan Sosial & Lingkungan

Documents

Transcript of Pedoman Teknis Pengamanan Sosial & Lingkungan