pedoman posbindu

of 24 /24
Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas Wara Barat Nomor : Tanggal : PEDOMAN PELAKSANAAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PENYAKIT TIDAK MENULAR DI PUSKESMAS WARA BARAT BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Saat ini, Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab kematian utama sebesar 36 (63%) dari seluruh kasus kematian yang terjadi di seluruh dunia, dimana sekitar 29 juta (80%) justru terjadi di Negara yang sedang berkembang (WHO,2010). Peningkatan kematian akibat PTM di masa mendatang diproyeksikan akan terus terjadi sebesar 15 % (44 juta kematian) dengan rentang waktu antara tahun 2010 dan 2020. Kondisi ini timbul akibat perubahan perilaku manusia dan lingkungan yang cenderung tidak sehat terutama pada negara- negara berkembang. Pada awal perjalanan PTM seringkali tidak bergejala dan tidak menunjukkan tanda klinis secara khusus sehingga datang sudah terlambat atau pada stadium lanjut akibat tidak mengetahui dan menyadari kondisi kelainan yang terjadi pada dirinya. Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013 menunjukkan

description

Pedoman Posbindu PKM

Transcript of pedoman posbindu

Page 1: pedoman posbindu

LampiranKeputusan Kepala Puskesmas Wara Barat

Nomor : Tanggal :

PEDOMAN

PELAKSANAAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)PENYAKIT TIDAK MENULAR DI PUSKESMAS WARA BARAT

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangSaat ini, Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab kematian utama sebesar 36

(63%) dari seluruh kasus kematian yang terjadi di seluruh dunia, dimana sekitar 29 juta (80%) justru terjadi di Negara yang sedang berkembang (WHO,2010). Peningkatan kematian akibat PTM di masa mendatang diproyeksikan akan terus terjadi sebesar 15 % (44 juta kematian) dengan rentang waktu antara tahun 2010 dan 2020. Kondisi ini timbul akibat perubahan perilaku manusia dan lingkungan yang cenderung tidak sehat terutama pada negara-negara berkembang.

Pada awal perjalanan PTM seringkali tidak bergejala dan tidak menunjukkan tanda klinis secara khusus sehingga datang sudah terlambat atau pada stadium lanjut akibat tidak mengetahui dan menyadari kondisi kelainan yang terjadi pada dirinya. Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 69,6% dari kasus Diabetes Melitus dan 63,2% dari kasus hipertensi masih belum terdiagnosis. Keadaan ini mengakibatkan penanganan menjadi sulit, terjadi komplikasi bahkan berakibat kematian dini.

Dalam kurun waktu tahun 1995-2007, kematian akibat PTM mengalami peningkatan dari 41,7% menjadi 59,5%. Peningkatan prevalensi PTM berdampak terhadap peningkatan,sebab pembiayaan kesehatan yang harus di tanggung Negara dan masyarakat. Penyandang PTM memerlukan biaya yang relative mahal, terlebih bila kondisinya berkembang semakin lama (menahun) dan terjadi komplikasi.

Data Pusat Pembiayaan Jaminan kesehatan kementrian Kesehatan RI pada tahun 2012 memperlihatkan bahwa PTM menghabiskan biaya pengobatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan biaya pengobatan tertinggi dari seluruh penyakit menular.

Page 2: pedoman posbindu

PTM dapat dicegah dengan mengendalikan factor risikonya, yaitu merokok, diet yang tidak sehat,kurang aktifitas fisik dan konsumsi minuman beralkohol. Mencegah dan mengendalikan faktor resiko relatif lebih murah bila dibandingkan dengan biaya pengobatan PTM. Penngendalian faktor risiko PTM merupakan upaya untuk mencegah PTM, bagi masyarakat sehat, yang mempunyai faktor risiko dan bagi penyandang PTM, dengan tujuan bagi yang belum memiliki faktor risiko agar tidak timbul faktor risiko PTM, kemudian bagi yang mempunyai faktor risiko diupayakan agar kondisi faktor risiko PTM menjadi normal kembali dan atau mencegah terjadinya PTM, dan bagi yang sudah menyandang PTM, untuk mencegah komplikasi, kecacatan dan kematian dini serta meningkatkan kualitas hidup.

Salah satu strategi pengendalian PTM yang efisien dan efektif adalah pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Masyarakat diberikan fasilitas dan bimbingan untuk ikut berpartisipasi dalam pengendalian faktor risiko PTM dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan deteksi dini, pemanntauan faktor risiko PTM serta tindak lanjutnya. Kegiatan ini disebut dengan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) TPM.

Posbindu PTM merupakan wujud peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini, pemantauan faktor risiko PTM serta tindak lanjut dini yang dilaksanakan secara terpadu, rutin dan periodik. Kegiatan Posbindu PTM diharapkan dapat meningkatkan sikap mawas diri masyarakat terhadap faktor risiko PTM sehingga peningkatan kasus PTM dapat dicegah. Sikap mawas diri ini ditujukan dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih sehat dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan tidak hanya pada saat sakit, melainkan juga pada keadaan sehat.

Berkaitan dengan hak tersebut diatas maka dalam penyelenggaraan Posbindu PTM diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi panduan bagi penyelenggaraan kegiatan Posbindu bagi para pemangku kepentingan serta petugas pelaksana lapangan.

Masyarakat diperankan sebagai sasaran kegiatan, target perubahan, agen pengubah sekaligus sebagai sumber daya dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM dan tindak lanjutnya.

B. Tujuan PedomanSebagai panduan pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM bagi pengelola program

Posbindu PTM di Puskesmas Wara Barat dan institusi serta organisasi lainnya dalam terlaksananya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM berbasis peran serta masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik.

Page 3: pedoman posbindu

C. SASARANSasaran dari pedoman ini adalah semua pemangku kepentingan terkait dalam hal ini

adalah pengelola program Posbindu PTM di puskesmas Wara Barat untuk bekerjasama dengan masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik dalam terlaksananya program Posbindu PTM.

D. Ruang Lingkup PelayananRuang lingkup pedoman ini meliputi tujuan dan strategi kegiatan, konsep dasar

program Posbindu PTM, pengorganisasian Posbindu PTM, pemantauan, penilaian dan pembinaan serta peran pemangku kepentingan.

E. Batasan OperasionalPosbindu PTM merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini,

pemantauan dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Kegiatan ini dikembangkan sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap PTM mengingat hampir semua faktor risiko PTM tidak memberikan gejala pada yang mengalaminya.

Posbindu PTM menjadi salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang selanjutnya berkembang menjadi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dalam pengendalian faktor risiko PTM di bawah pembinaan puskesmas.

Kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM meliputi wawancara untuk perilaku merokok, kurang konsumsi sayur dan buah, kurang aktifitas fisik, konsumsi alkohol, kemudian pengukuran secara berkala tinggi badan dan berat badan, menghitung nilai indeks massa tubuh (IMT), mengukur lingkar perut, tekanan darah,dan pemeriksaan gula darah sewaktu , kolesterol total, trigliserida.

Jika pada saat wawancara, pengukuran, pemeriksaan ditemukan faktor risiko PTM, maka dilakukan tindak lanjut dini berupa pembinaan secara terpadu melalui penyuluhan individu, kelompok atau konseling secara perorangan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya bagi yang memerlukan penanganan lebih lanjut dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Posbindu PTM dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :1. Posbindu PTM dasar meliputi pemeriksaan deteksi dini faktor risiko yang dilakukan

dengan wawancara terarah melalui penggunaan instrument atau formulir untuk mengidentifikasi riwayat penyakit tidak menular dalam keluarga dan yang telah diderita sebelumnya, pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, IMT, pemeriksaan tekanan darah, serta konseling.

Page 4: pedoman posbindu

2. Posbindu PTM utama meliputi kegiatan Posbindu PTM dasar ditambah dengan pemeriksaan guladarah, kolesterol total,yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter,bidan,perawat kesehatan/tenaga ahli teknologi laboratorium medik/lainnya).

Posbindu PTM utama dilaksanakan bila memiliki sumber daya berupa peralatan, tenaga kesehatan dan tempat pemeriksaan yang memadai. Bila kelompok/organisasi/institusi di masyarakat ini belum memiliki sumber daya yang mencukupi, maka pengembangan dilakukan pada tahap awal dengan Posbindu PTM dasar. Seiring dengan perkembangan sumber daya yang dimiliki, maka Posbindu PTM dasar dapat ditingkatkan menjadi Posbindu PTM utama.

Posbindu PTM dilaksanakan dengan 5 tahapan layanan, namun dalam situasi kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kegiatan tersebut berupa pelayanan deteksi dini, monitoring terhadap faktor risiko penyakit tidak menular dan tindak lanjut dini seperti konseling serta rujukan ke puskesmas.

F. Landasan Hukum1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perundangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan7. Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-20149. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.7 tahun 2007 tentan Petugas

Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.741 Tahun 2008 tentang standar

pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2269 tahun 2011 tentang

pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat12. Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia No.40 tahun 2013 tentang

pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Page 5: pedoman posbindu

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan surveilans kesehatan

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.40 Tahun 2013 tentang peta jalan pengendalian dampak konsumsi rokok

15. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1479 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan system surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan PTM terpadu

17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.430 tahun 2007 tentang Pedoman pengendalian Penyakit kanker.

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1529 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga.

Page 6: pedoman posbindu

BAB IISTANDAR KETENAGAAN

A. Kualifikasi Sumber Daya ManusiaPenyelenggaraan Posbindu PTM dilakukan oleh petugas pelaksana Posbindu PTM yang

berasal dari kader kesehatan yang telah ada atau beberapa orang dari masing-masing kelompok/organisasi/lembaga/tempat kerja yang bersedia menyelenggarakan Posbindu PTM, yang dilatih secara khusus, dibina atau difasilitasi untuk melakukan pemantauan faktor risiko PTM di masing-masing kelompok atau organisasinya.

Pelaksana Posbindu PTM dibina oleh Puskesmas penanggung jawab wilayah tersebut dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Setempat. Petugas Pelaksana Posbindu PTM memiliki kriteria antara lain : mau dan mampu melakukan kegiatan Posbindu PTM minimal bisa membaca dan menulis, lebih diutamakan berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Semua Pegawai Puskesmas Wajib berpartisipasi dalam kegiatan Posbindu PTM.Penanggung jawab Posbindu PTM merupakan koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTM.

B. Distribusi KetenagaanPengaturan dan penjadwalan Penanggung Jawab Posbindu PTM, dan Pegawai

puskesmas termasuk kader kesehatan yang telah ada atau beberapa dari masing-masing kelompok yang bersedia menyelenggarakan Posbindu PTM yang dikoordinir oleh penanggung jawab Posbindu PTM sesuai dengan kesepakatan.

C. Jadwal KegiatanJadwal pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM disepakati dan disusun bersama dengan

sektor terkait yang biasanya di laksanakan sebulan sekali.

Page 7: pedoman posbindu

BAB IIISTANDAR FASILITAS

A. Denah RuangKoordinasi pelaksanaan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dilakukan

oleh Penanggung Jawab Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM yang menempati ruang Gizi dari gedung puskesmas. Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan di Aula Puskesmas Wara Barat yang terletak di depan Ruang Imunisasi.

B. Standar Fasilitas

1. Pedoman umum Pos Pembinaan terpadu PTM : 1 buah2. Panduan pengukuran Faktor Risiko PTM : 1 buah3. Panduan Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risiko : 1 buah4. Petunjuk teknis Penyelenggaraan pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular : 1

buah5. Panduan Upaya Pengendalian Faktor Risiko PTM : 1 buah6. Panduan Penyakit Kanker : 1 buah7. Panduan Penyelenggaraan Posbindu PTM : 1 buah8. Tensimeter : 1 buah9. Alat Pengukur Tinggi Badan : 1 buah10. Timbangan : 1 buah11. Pita Pengukur : 1 buah12. Alat pengukur Gula darah,kolesterol dan asam urat : 1buah

Page 8: pedoman posbindu

BAB IVTATALAKSANA PELAYANAN

A. Lingkup Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu PTMKegiatan Pos Pembinaan Terpadu PTM Puskesmas mencakup :1. Posbindu PTM merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang

berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian PTM dengan melibatkan masyrakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi. Masyarakat di perankan sebagai sasaran kegiatan, target perubahan, agen perubahan, sekaligus sebagai sumber daya. Dalam pelaksanaan selanjutnya kegiatan Posbindu PTM menjadi upaya kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), dimana kegiatan ini diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan sumber daya, kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

2. Substansi Posbindu PTM mengacu kepada kegiatan, bukan terhadap tempat. Hal ini yang membedakan Posbindu PTM dengan UKBM lainnya. Kegiatan berupa deteksi dini, pemantauan faktor risiko PTM serta tindak lanjut dini faktor risiko PTM. Persiapan dalam penyelenggaraan Posbindu PTM didahului dengan identifikasi kelompok potensial yang ada di masyarakat, sosialisasi dan advokasi, pelatih petugas pelaksana Posbindu PTM atau fasilitas tekhnis, fasilitas logistik, pengaturan mekanisme kerja antara petugas pelaksana Posbindu PTM dengan pembinanya, serta sumber pembiayaan.

3. Penyelenggaraan Posbindu PTM meliputi kegiatan wawancara, pengukuran, pemeriksaan dan tindak lanjut dini.Biaya penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTM dapat berasala dari berbagai sumber. Pada awal pelaksanaan mendapat stimulasi atau subsidi dari pemerintah. Secara bertahap di harapkan masyrakat mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan secara mandiri.Kegiatan posbindu PTM dalam situasi kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

4. Pemantauan dan penilaian keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTM harus dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan sejak awal dan dibandingkan dengan hasil pencapaiannya. Penilaian tingkat perkembangan Posbindu PTM berdasarkan penilaian terhadap tingkat perkembangan Posbindu yang dilakukan sebagai bahan dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kegiatan yang bekelanjutan.

Page 9: pedoman posbindu

B. Metode Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu PTMUntuk mencapai keberhasilan program kegiatan Posbindu PTM perlu dikembangkan strategi pelaksanaan kegiatan, yaitu :1. Sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah, pihak legislatif, pemerintah daerah serta

pemangku kepentingan.2. Pemberdayaan masyarakat3. Pendekatan integratif pada kelompok masyarakat khusus dan pada berbagai tatanan

seperti sekolah, tempat kerja, lingkungan pemukiman.4. Peningkatan jejaring kerja PTM dengan melibatkan lintas program,lintas sektor dan

pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun propinsi , dan kabupaten/kota dan puskesmas.

5. Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

6. Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM

7. Faslitas ketersediaan sarana dan prasarana8. Berbasis bukti ilmiah dan sesuai kearifan local

Dalam upaya mencapai tujuan Posbindu PTM diperlukan peran petugas pelaksana Posbindu PTM yang berasal dari kader kesehatan yang telah ada atau beberapa dari masing-masing kelompok yang bersedia menyelenggarakan posbindu.

Tujuan dilakukannya kegiatan ini agar pengembangan Posbindu PTM dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di masyarakat sehingga dapat berjalan secara mandiri dan berkesinambungan.

Langkah persiapan Posbindu PTM diawali dengan pengumpulan data dan informasi besaran masalah PTM yang ada. Informasi ini bisa didapat secara langsung dari masyarakat melalui berbagai metode sebagai berikut:a) Wawancarab) Pengamatanc) Angketd) Tehnik Participatory Rural Appraisal (PRA) atau pemahaman Partisipatif pedesaane) Fokus diskusi kelompok terarah

Selain itu, informasi juga didapatkan dari data Rumah Sakit, Puskesmas, Profil kesehatan daerah, riskesdas, atau hasil survey lainnya. Informasi ini berupa besaran masalah penyakit tidak menular dan dampaknya terhadap pembiayaan kesehatan.

Page 10: pedoman posbindu

C. Langkah Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu1. Identifikasi kelompok potensial yang ada dimasyarakat.

Langkah persiapan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat diawali dengan pengumpulan data dan informasi besaran masalah PTM yang ada, sarana dan prasarana pendukung dan sumber daya manusia yang tersedia dalam kelompok tersebut.

Identifikasi merupakan kegiatan mencari, menemukan, mencatat data yang belum diketahui mengenai kelompok-kelompok masyarakat potensial yang ada yang merupakan sasaran yang akan menjadi subyek atau obyek dalam pengembangan Posbindu PTM ini. Tujuan dilakukannya kegiatan ini agar pengembangan Posbindu PTM dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di masyarakat dapat berjalan secara mandiri dan berkesinambungan.Kelompok masyarakat potensial antara lain : Kelompok masyarakat di tatanan desa seperti karang taruna, PKK/dasa wisma,pengajian, majelis taklim, kelompok kebaktian , LSM, organisasi profesi, swasta, klub olah raga, koperasi dan kelompok masyarakat di tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain.

2. Sosialisasidan AdvokasiSosialisasi dan advokasi dilakukan kepada kelompok masyarakat potensial terpilih

tentang besarnya permasalahan PTM yang ada, dampaknya bagi masyarakat dan dunia usaha, strategi pencegahan dan pengendalian serta tujuan dan manfaat kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM melalui Posbindu PTM. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar diperoleh dukungan dan komitmen dalam menyelenggarakan Posbindu PTM.

Pertemuan sosialisasi dan advokasi dapat dilakukan beberapa kali. Pada pertemuan sosialisasi dan advokasi tersebut akan teridentifikasi kelompok yang bersedia menyelenggarakan Posbindu PTM.Tindak lanjut dari advokasi adalah kesepakatan bersama berupa penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTM yaitu:1) Menetapkan klasifikasi Posbindu PTM sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan2) Menetapkan dan membagi peran dan fungsi petugas pelaksana dalam

penyelnggaraan Posbindu PTM3) Menetapkan jadwal pelaksanaan Posbindu PTM4) Merencanakan besaran dan sumber pembiayaan5) Melengkapi sarana dan prasarana6) Menetapkan mekanisme kerja dengan petugas kesehatan pembinanya.

Page 11: pedoman posbindu

3. Pelatihan Tenaga Pelaksana Posbindu PTMKegiatan ini dapat diselenggerakan oleh masyarakat/kelompok/institusi yang bersedia

menyelenggarakan posbindu PTM dengan difasilitasi oleh puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang PTM faktor resiko, dampak, dan upaya yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian PTM, memberikan pengetahuan tentang posbindu PTM, memberikan kemapuan dan keterampilan dalam memantau faktor risiko PTM dan memberikan keterampilan dalam melakukan konseling serta tindak lanjutnya.

Peserta pelatihan adalah petugas pelaksana posbindu PTM, agar pelatihan berlangsung efektif, jumlah seluruh peserta maksimal 30 orang yang berarti puskesmas akan melatih 6 posbindu PTM yang masing-masing posbindu PTM terdiri dari 5 orang. Waktu pelatihan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan modul yang telah dipersiapkan.

4. Pengorganisasian dan Pembagian PeranSetelah petugas pelaksana posbindu PTM dilatih, mereka harus memahami semua peranan masing-masing.

5. Pelaksanaan Posbindu PTMPelaksanaan kegiatan posbindu PTM yang rutin dilaksanakn sebulan sekali disuatu tempat yang sudah disepakati dapat ditambahkan dengan melakukan kegiatan posbindu PTM secara bergerak dengan mendatangi tiap-tiap rumah dalam lingkup desa untuk meningkatkan cakupan peserta posbindu PTM di wilayah tersebut.Posbindu dilaksanakan dengan 5 tahapan layanan, namun dalam kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.Kegiatan tersebut berupa pelayanan deteksi dini, pemantauan terhadap faktor risiko penyakit tidak menular dan tindak lanjut sederhana seperti konseling serta rujukan ke puskesmas.Dalam pelaksanaannya ada 5 tahap :

a. Registrasib. Wawancarac. Pengukurand. Pemeriksaane. Identifikasi faktor risiko PTM dan konseling

6. Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Posbindu PTMPenilaian faktor risiko PTM dilakukan pada setiap indivisu untuk masing-masing

faktor risiko PTM. Selanjutnya akan dianalisa dan dilakukan langkah-langkah atau intervensi yang harus dilakukan oleh individu tersebut sesuai dengan faktor risiko yang dimiliki.

Page 12: pedoman posbindu

Tindak lanjut dan pembinaan yang dilakukan dapat berupa penyuluhan dan edukasi lebih mendalam terhadapa para peserta posbindu PTM yang beresiko, peningkatan aktifitas fisik bersama, merujuk ke puskesmas dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Page 13: pedoman posbindu

BAB VLOGISTIK

Kebutuhan dan dan logistik untuk pelaksanaan posbindu PTM di rencanakan dalam

pertemuan sesuai dengan tahapan kegiatan dan metode Posbindu PTM yang akan dilaksanakan.

Dalam Penyelenggaraan Posbindu PTM agar dapat berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan

pembiayaan yang memadai. Pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, swasta, kelompok

masyarakat/lembaga atau pihak lain yang peduli terhadap persoalan penyakit tidak menular.

Puskesmas dapat memanfaatkan sumber pembiayaan yang potensial untuk mendukung

dan memfasilitasi terselenggaranya posbindu PTM, melalui pemanfaatan Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK).

Page 14: pedoman posbindu

BAB VIKESELAMATAN SASARAN

Pelaksanaan posbindu PTM mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai

dengan penilaian dan evaluasi kegiatan perlu diperhatikan keselamatan sasaran dengan

melakukan identifkasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat

pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Page 15: pedoman posbindu

BAB VIIKESELAMATAN KERJA

Dalam persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan posbindu PTM perlu diperhatikan

keselamatan kerja semua petugas penyelenggara posbindu PTM dan lintas sektor terkait dengan

melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat

pelaksanaan kegiata. Upaya pencegahan risiko terhadap kegiatan harus dilakukan untuk tiap-tiap

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Page 16: pedoman posbindu

BAB VIIIPENGENDALIAN MUTU

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan posbindu PTM dalam melakukan pengelolaan

faktor risiko bagi pesertanya, perlu dilakukan penilaian terhadap proporsi faktor risiko PTM pada

posbindu PTM yang merupakan perhitungan persentase hasil pengukuran faktor risiko PTM dari

semua peserta posbindu yang diperiksa. Proporsi faktor risiko dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

merah jika proporsi faktor risiko PTM tinggi dan hijau jika proporsi faktor risiko PTM rendah.

Kondisi tersebut menjadi dasar bagi koordinator posbindu PTM untuk merencanakan pembinaan

pada anggotanya secara optimal lagi.Kinerja pelaksanaan posbindu di monitor dan dievaluasi

dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Terlaksananya deteksi dini faktor risiko PTM dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan jadwal

2. Terlaksananya pemantauan faktor risiko PTM dengan kesesuaian petugas yang

melaksanakan kegiatan

3. Terlaksananya tindak lanjut dini faktor risiko PTM dengan ketepatan metode yang

digunakan

4. Terlaksanaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM berbasis peran serta

masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik.

Page 17: pedoman posbindu

BAB IXPENUTUP

Pedoman ini sebagai acuan bagi petugas puskesmas dan lintas sektor terkait dalam

pelaksanaan dan pembinaan posbindu PTM dengan tetap memperhatikan prinsip proses

pembelajaran dan manfaat.

Keberhasilan kegiatan posbindu PTM tergantung pada komitmen yang kuat dari semua

pihak terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dan peran serta aktif

masyarakat dalam bidang kesehatan.