Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

33
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rumah Sakit sebagai satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan pengunjung di rumah sakit dihadapkan pada resiko terjadinya infeksi atau infeksi nosokomial yaitu infeksi yang diperoleh di rumah sakit, baik karena perawatan atau berkunjung ke rumah sakit. Angka infeksi nosokomial terus meningkat (Al Varado, 2000) mencapai sekitar 9% (variasi 3- 21%) atau lebih dari 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit seluruh dunia. Untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di rumah sakit perlu diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pelatihan serta evaluasi. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit sangat perlu karena menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit, dimana akhir-akhir ini muncul berbagai penyakit infeksi baru (nuw emerging, emerging diseases dan re emerging diseases). Wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit infeksi sulit diperkirakan datangnya, sehingga kewaspadaan melalui surveilans dan tindakan pencegahan serta 1

description

pedoman

Transcript of Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

Page 1: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit sebagai satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajad

kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan

pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan pengunjung di

rumah sakit dihadapkan pada resiko terjadinya infeksi atau infeksi nosokomial yaitu infeksi

yang diperoleh di rumah sakit, baik karena perawatan atau berkunjung ke rumah sakit. Angka

infeksi nosokomial terus meningkat (Al Varado, 2000) mencapai sekitar 9% (variasi 3-21%)

atau lebih dari 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit seluruh dunia.

Untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di rumah sakit perlu diterapkan

pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pembinaan dan pelatihan serta evaluasi.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit sangat perlu karena

menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit, dimana akhir-akhir ini muncul berbagai

penyakit infeksi baru (nuw emerging, emerging diseases dan re emerging diseases).

Wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit infeksi sulit diperkirakan

datangnya, sehingga kewaspadaan melalui surveilans dan tindakan pencegahan serta

pengendaliannya perlu terus ditingkatkan. Selain itu infeksi yang terjadi di rumah sakit tidak

saja dapat dikendalikan tetapi juga dapat dicegah dengan melakukan langkah-langkah yang

sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu layanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan

lainnya melalui pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya, yang dilaksanakan oleh semua instalasi/unit di rumah

sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya meliputi kualitas pelayanan,

manajemen risiko, clinical governance, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

1

Page 2: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

2. Tujuan Khusus

- Menggerakkan segala sumber daya yang ada di pelayanan rumah sakit secara efektif

dan efisien dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi.

- Menurunkan angka kejadian infeksi di rumah sakit.

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian

infeksi.

C. KEBIJAKAN

1. Dalam rangka melindungi pasien, pengunjung dan petugas terhadap penularan infeksi

di Rumah Sakit, maka Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih Melaksanakan

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

2. Agar pelaksanaan PPI terkoordinasi dengan baik, Direktur membentuk Sub Komite

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI) yang berada di bawah komite mutu dan

keselamatan pasien serta, Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (TPPI). Sub

komite PPI RS AR Bunda Prabumulih bertanggung jawab langsung kepada ketua

Komite mutu dan keselamatan pasien, dimana komite mutu dan keselamatan pasien

bertanggung jawab langsung kepada direktur. Tim PPI bertanggung jawab langsung

kepada Komite PPI.

3. Sub komite dan Tim PPI mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas sesuai

dengan Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit

dan fasilitas kesehatan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia Tahun 2008.

4. Pelaksanaan PPI dikelola dan diintegrasikan antara struktural dan fungsional disemua

unit dan menjadi tanggung jawab seluruh staf dan karyawan.

5. Agar kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi berjalan lancar, maka Rumah

Sakit AR Bunda Prabumulih memiliki 1 orang IPCN (Infection Prevention and

Control Nurse) purna waktu yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan pencegahan

pengendalian infeksi yang meliputi gugus tugas Perawatan, UPSRS, Farmasi, Gizi,

Administrasi, IGD, Laboratorium.

6. Dalam melaksanakan tugasnya IPCN dibantu oleh IPCLN (Infection Prevention and

Control Link Nurse) dan IPCLS (Infection Prevention and Control Link Staf ) sebagai

pelaksana harian/penghubung di unit masing-masing.

2

Page 3: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

7. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

2. SK Menkes No 270/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial PPI di RS dan

Fasilitas pelayanan kesehatan Lainnya

3. SK Menkes No 382/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman PPI di RS dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Lainnya

4. Surat Edaran Dirjen Bina Yanmed No.HK.03.01/III/3744/08 tentang Pembentukan

Komite PPI RS & Tim PPI RS

3

Page 4: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

BAB II

GAMBARAN UMUM

a. Rumah sakit AR Bunda Prabumulih merupakan Rumah Sakit Swasta yang tumbuh dan

berkembang dimulai dari sebuah klinik bersalin yang dikelola dibawah naungan PT. AR

Muhamad.

b. Rumah sakit AR Bunda Prabumulih memberikan pelayanan rawat inap dilengkapi

dengan kamar / ruang perawatan utama, serta pelayanan rawat jalan berikut penunjang

diagnostik, dan layanan penunjang lainnya.

c. Pelayanan Unggulan Rumah sakit AR Bunda Prabumulih adalah Pelayanan Kebidanan

(Hipnobirthing, senam hamil & nifas, pijat dan perawatan bayi, creambath) dan Medical

Chek up.

d. Untuk pelayanan jantung Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih menyediakan alat

pemeriksaan penunjang yang meliputi Treadmill dan Echocardiografi, serta untuk

rehabilitasi medik menyediakan dokter untuk konsultasi langsung pada hari dan jam

tertentu.

e. Dari sisi finansial seluruh kegiatan Rumah sakit dikelola langsung oleh bagian financial

(keuangan).

SEJARAH RUMAH SAKIT AR BUNDA PRABUMULIH

Rumah Sakit AR Bunda didirikan oleh seorang dokter spesialis kebidanan dan

kandungan yaitu Dr. H. Abdul Rachman, M. SpOG, MM yang dimulai dari sebuah ”Rumah

bersalin Anita” pada tahun 1995 dengan hanya 24 tempat tidur. Seiring dengan perjalanan

waktu kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Anak dan Bersalin Bunda Prabumulih

pada tahun 1996 dengan 41 tempat tidur. Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah

Propinsi Sumatera Selatan No. YM.02.04.6.2.10467 berubah menjadi Rumah Sakit Umum

Swasta dengan nama Rumah Sakit Bunda Prabumulih di bawah pengelolaan PT. AR.

Muhamad berubah menjadi RS. AR. Bunda dengan 91 tempat tidur pada tahun 2007.

Dengan mempertimbangkan semakin banyaknya permintaan masyarakat akan fasilitas

pelayanan, khususnya untuk Kelas Perawatan Utama, maka pihak manajemen RS AR Bunda

Prabumulih mengembangkan sarana dan prasarananya, dengan membangun gedung baru

4

Page 5: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada pertengahan tahun 2007, diatas area tanah

seluas 28.000 M2 dengan kontruksi bangunan RS didirikan dari tahun 2007 sampai dengan

2008 sehingga pada tanggal 09 Mei 2008 RS AR Bunda Prabumulih mengoperasionalkan

gedung baru yang terletak di Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat Kec.Prabumulih Timur

31121 kota Prabumulih. Gedung baru RS AR Bunda Prabumulih yang telah di

operasionalkan ini di design secara khusus dengan konsep ”Hotel Style Hospitas” dengan 172

tempat tidur, hal ini dilakukan agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang

menggunakan fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih.

Dan pada awal tahun 2012 telah menambah ruang perawatan utama dan High Care

Unit dengan tempat tidur 192 tempat tidur. Sampai pada tahun 2015 Rumah Sakit AR

Bunda Prabumulih memiliki kapasitas tempat tidur : 221 buah, dengan rincian tempat tidur

menurut jenis pelayanan: ruang utama (Paviliun & Vip ): 45 buah, ruang kelas I : 54 buah,

ruang kelas II : 60 buah dan ruang kelas III : 46 buah, High Care Unit : 4 buah dan Perinatal :

12 buah. Dan menjalin kerjasama dengan + 60 perusahaan dan asuransi kesehatan sebagai

rekanan.

Pelayanan yang disediakan :

1. Pelayanan Rawat Inap :

Ruang Assyfa & Arafah (VVIP)

Ruang Addawa (VIP)

Ruang Ibnu Sina (pasca bedah) (Kelas I , II dan III)

Ruang Marwah (Kelas I)

Ruang Musdalifah (Kelas I dan II)

Ruang Shafa (Kelas I dan II)

Ruang Al Wiladah (kebidanan)(Kelas I, II dan III)

Ruang Al Wildan (anak dan neonatus) (kelas II dan III)

Ruang Ai Wardah (Kelas III dan isolasi)

Ruang HCU

2. Pelayanan Rawat Jalan, yang terdiri dari :

Unit Gawat Darurat 24 jam

Poliklinik Umum

Poliklinik Gigi

Poliklinik Kebidanan

5

Page 6: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

Poliklinik Penyakit Dalam

Poliklinik Anak

Poliklinik Bedah

Poliklinik Jantung

Poliklinik THT

Poliklinik Mata

Poliklinik Kulit dan Kelamin

Poliklinik Syaraf

Poliklinik Bedah Ortopedi

Fisioterapi

3. Kamar Bedah

4. Pelayanan Penunjang dengan berbagai peralatan penunjang yang lengkap dan canggih.

a. Laboratorium :

Hematologi

Kimia klinik

b. Radiologi :

Thorak foto CR (Computer Radiografi)

CTSCAN

USG

Spirometri

Audiometri

Elektrocardiografi

Treadmill

5. Medical Check Up

6. Instalasi Farmasi yang buka selama 24 jam

7. Penunjang lain, seperti : Ambulance, Ruang Duka

BAB III

6

Page 7: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

VISI, MISI, FALSAFAH, DAN TUJUAN RS

VISI : Tercapainya Rumah sakit yang mandiri dengan pelayanan yang berkualitas

profesional, efektif dan efisien.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) melalui pembinaan, pelatihan

dan pendidikan.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang modern dan bermutu.

3. Menjadikan pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat prabumulih dan sekitarnya.

4. Meningkatkan kerjasama pelayanan kesehatan kepada semua pihak.

FALSAFAH RUMAH SAKIT

1. Pasien merupakan insan yang sangat penting bagi rumah sakit dan harus dihormati dan

dilindungi hak-haknya.

2. Karyawan rumah sakit adalah asset yang sangat berharga oleh karena itu kesejahteraanya

perlu diperhatikan dan dilindungi.

3. Profesionalisme yang didukung dengan budaya kebersamaan, etos kerja yang tinggi dari

karyawan merupakan kunci keberhasilan rumah sakit.

4. Pelayanan yang berorientasi kepada pasien mempermudah pengembangan pelayanan

rumah sakit yang dapat diterima oleh masyarakat.

5. Pelayanan kepada pasien dilakukan secara manusiawi

TUJUAN RUMAH SAKIT

1. Terwujudnya Rumah Sakit di Kota Prabumulih dengan fasilitas yang memadai dan

mudah dijangkau serta memeliki SDM yang profesional sekaligus sejahtera.

2. Terwujudnya kemampuan dan memberikan pelayanan medis yang bermutu dengan

biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan dapat memberikan kepuasan bagi

pelanggan.

7

Page 8: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

3. Terwujudnya Rumah Sakit yang mampu dan memanfaatkan peluang yang ada dan

semakin tingginya permintaan pelayanan medis dari masyarakat

8

Page 9: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

BAB IV

9

Page 10: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT AR BUNDA PRABUMULIH

Lampiran SK. Direktur : /RS-Bunda/Pbm/I/2016 Tentang : Pemberlakuan Struktur Organisasi

Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih

Direktur

Dr. H. Alip Yanson, MARS

Wakil Direktur

Nurul Fithriati, SE

Komite Medis

Dr. Irwan Effendi, SpA

Sub. Komite Etika & Disiplin

Dr. Depta Antoridi, SpD

Sub. Komite Mutu Dr. Dwi Prawita, Sp. THT

Sub. Komite Kredensial

Dr. H. Abdul Rachman, M. SpOG, MM

Komite Keperawatan

Lendra Rahman, S.Kep. NERS

Komite Mutu & KPRS

Dr. Dwi Prawita, SpTHT

Bagian SDM & Kesekretariatan

Suji Astuti, SH

Bagian Adm. Barang & Pemeliharaan

Soraya, SIP

Bagian Humas & Pemasaran

Martini, S. Kep

Bagian Pelayanan

Riny Widyastuti, Am. Kep.

Sub. Komite K3

Yerri Rusdiansyah, S.Kep. NERS

Sub. Komite PPI

Dr. Nurlela

Sub. Komite Keselamatan Pasien

Sri Wilidiawati, Am.Kep

Sub. Komite Peningkatan Mutu

Arif Tri Wahyudi, Am. Kep

Sub. Komite Etika & Disiplin Lukito Sangga, S.Kep. NERS

Sub. Komite Mutu Tesa Susanti, S.Kep.NERS

Sub, Komite Kredensial

Delvi Ria, S.Kep.NERS

Satuan Pengawas Internal

Dr. Pebrian Rachman

Bagian Keuangan & IT

Ita Lestari

Inst. Kebidanan (Rita Ervina, Am.Keb)

Poliklinik (Sri Wahyuningrum, Am.Kep)

Ruangan Rawat Inap Unit Keamanan

Saripudin

Inst. Gawat Darurat & HCU (Dr. Harry Wahyudi, MARS)

Unit Gizi & Laundry (Lies Pramana, SP)

Unit Kamar Operasi (Alawi, Am.Kep)

Unit Rekam Medis (Mora Bastian, AMD)

10

Page 11: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI SUBKOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

INFEKSI (PPI)

11

SEKRETARIS/ IPCN

HCU

IPCLN

AL WILDAN

IPCLS

SHAFA

AL WILADAH

IGD

IBNU SINA

RAWAT JALAN

SUBKOMITE PPI

KETUA/ IPCO

MUSDALIFAH

AL WARDAH

AD DAWA

AS SYIFA

MARWAH

Staff Medis Fungsional

Petugas Gizi dan Laundry

Radiografer

Petugas logistik dan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Analis Laboratorium

Petugas Farmasi

Petugas Keamanan

Petugas K3 RS

Petugas kebersihan dan sanitasi

Page 12: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

BAB VI

URAIAN JABATAN

1. Direktur

a. Membentuk sub. komite PPI dan Tim PPI dengan Surat Keputusan.

b. Bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan

upaya pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial.

c. Bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk

anggaran yang dibutuhkan.

d. Menentukan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial

berdasarkan saran dari Sub. komite PPI.

e. Mengadakan evaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial

berdasarkan saran dari Sub. komite PPI.

f. Mengadakan evaluasi kebijakan pemakaian antibiotika yang rasional dan desinfektan

di rumah sakit berdasarkan saran dari Tim PPI.

g. Dapat menutup suatu unit perawatan atau instalasi yang dianggap potensial

menularkan penyakit untuk beberapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan saran dari

Tim PPI.

h. Mengesahkan kebijakan, pedoman, panduan dan SPO untuk PPI.

2. Ketua Komite PPI

a. Membuat dan mengevaluasi kebijakan PPI.

b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Sub komite PPI, agar kebijakan dapat dipahami

dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan rumah sakit.

c. Membuat SPO PPI.

d. Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program PPI dan program pelatihan dan

pendidikan PPI.

e. Bekerjasama dengan Tim PPI dalam melakukan investigasi masalah atau KLB PPI.

f. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan

pengendalian infeksi.

g. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan

kesehatan lainnya dalam PPI.

h. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman

bagi yang menggunakan.

12

Page 13: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

i. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan sdm rumah sakit dalam PPI.

j. Melakukan pertemuan berkala termasuk evaluasi kebijakan.

k. Menerima laporan dari Tim PPI dan membuat laporan kepada Direktur.

l. Berkoordinasi dengan unit terkait lain.

m. Memberikan usulan kepada Direktur untuk pemakaian antibiotika yang rasional di

rumah sakit berdasarkan hasil pantauan kuman dan resistensinya terhadap antibiotika

dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika.

n. Membantu menyusun kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bersama

dengan Komite K3 rumah sakit.

o. Turut menyususn kebijakan clinical governance dan patient safety.

p. Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali

rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit.

q. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan

bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen

sesuai dengan prinsip PPI.

r. Menentukan sikap penutupan ruangan bila diperlukan karena potensial menyebarkan

infeksi.

s. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari

SPO/monitoring surveilans.

t. Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila

ada KLB di rumah sakit.

3. IPCO (Infection Prevention Control Officer)

a. Berkontribusi dalam diagnosis dan terapi infeksi yang benar.

b. Turut menyusun pedoman penulisan resep antibiotika dan surveilans.

c. Mengidentifikasi dan melaporkan kuman pathogen dan pola resistensi antibiotika.

d. Bekerjasama dengan perawat PPI memonitor kegiatan surveilans infeksi dan

mendeteksi serta menyelidiki KLB.

e. Membimbing dan mengajarkan praktek dan prosedur PPI yang berhubungan dengan

prosedur terapi.

f. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien.

g. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami pencegahan dan

pengendalian infeksi.

13

Page 14: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

4. IPCN (Infection Prevention Control Nurse)

a. Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di

lingkungan kerjanya, baik rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

b. Memonitor pelaksanaan PPI, penerapan SPO, kewaspadaan isolasi.

c. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite PPI.

d. Bersama Sub. Komite PPI melaksanakan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI di

rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

e. Melakukan investigasi terhadap KLB bersama-sama Sub. Komite PPI memeperbaiki

kesalahan yang terjadi.

f. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari

petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya.

g. Bersama Sub. Komite PPI melaksanakan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI di

rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

h. Audit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi termasuk terhadap limbah, laundry, gizi,

dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik.

i. Memonitor kesehatan lingkungan.

j. Memonitor terhadap pengendalian penggunaan antibiotika yang rasional

k. Mendesain, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi surveilans infeksi yang

terjadi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

l. Membuat laporan surveilans dan melaporkan ke Sub. Komite PPI.

m. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan PPI.

n. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit sesuai dengan prinsip PPI.

o. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPIRS.

p. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang

topik infeksi yang sedang berkembang di masayrakat, infeksi dengan insiden tinggi.

q. Sebagai koordinator antara departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan

mengendalikan infeksi di rumah sakit.

5. IPCLN (Infection Prevention and Control Link Nurse)

a. Mengisi dan mengumpulkan formulir surveilans setiap pasien di unit rawat inap

masing-masing, kemudian menyerahkannya kepada IPCN ketika pasien pulang.

b. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan pencegahan dan

pengendalian infeksi pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing-masing.

14

Page 15: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

c. Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya infeksi nosokomial

pada pasien.

d. Berkoordinasi dengan IPCN saat terjadi infeksi potensial KLB, penyuluhan bagi

pengunjung di ruang masing-masing, konsultasi prosedur yang harus dijalankan bila

belum faham.

e. Memonitor kepatuhan petugas yang lain dalam menjalankan standar isolasi

6. IPCLS (Infection Prevention and Control Link staff)

1. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan pencegahan dan

pengendalian infeksi pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing-masing.

2. Konsultasi prosedur yang harus dijalankan bila belum faham.

3. Memonitor kepatuhan petugas yang lain dalam menjalankan standar isolasi

15

Page 16: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA

16

Komite Medis Laboratorium

KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

INFEKSI

Keperawatan Farmasi

K3RS Radiologi

Kebersihan dan sanitasi

Diklat

Logistik dan pemeliharaan sarana

Bagian Adm

IGD

Laundry

HCU

Kamar operasi

Page 17: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

UNIT TATA HUBUNGAN KERJA

Komite Medis Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan komite medis terkait

dengan rekomendasi hasil pemetaan kuman dan penggunaan antimikroba

yang rasional

Keperawatan Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan bagian keperawatan

terkait dengan surveilans pasien rawat inap, kewaspadaan isolasi dan

penerapan universal precaution

K3RS Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja denga Komite Kesehatan dan

Keselamatan Kerja Rumah Sakit terkait dengan penerapan universal

precaution dan pajanan terhadap staf rumah sakit

Kebersihan

dan sanitasi

Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan bagian kesehatan

lingkungan terkait dengan manajemen limbah

Gizi Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan bagian gizi terkait dengan

penerapan universal precaution

Laboratorium Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan laboratorium terkait

dengan penerapan universal precaution dan manajemen limbah

Farmasi Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan bagian farmasi terkait

dengan penggunaan antimikroba

Radiologi Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan bagian radiologi terkait

dengan penerapan universal precaution

Diklat Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan program pelatihan bagi

petugas kesehatan dan karyawan

Logistik dan

pemeliharaan

sarana

Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan logistik untuk pengadaan

baran dan pemeliharaan sarana

Laundry Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan bagian laundry terkait

dengan penerapan universal precaution dan manajemen linen

HCU Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan instalasi perawatan

intensif terkait dengan surveilans pasien di ruang intensif, kewaspadaan

isolasi, penerapan universal precaution

Kamar operasi Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan instalasi bedah terkait

dengan pemeriksaan berkala untuk sterilisasi kamar bedah, metode sterilisasi

dan desinfeksi instalasi bedah

IGD Sub. Komite PPI memiliki hubungan kerja dengan ruang intensif terkait

17

Page 18: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

dengan penerapan universal precaution

18

Page 19: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

BAB VIII

POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

A. Pola Ketenagaan

a. Tim PPI terdiri dari IPCN dan IPCD, yaitu 1 (satu) dokter PPI setiap 5 (lima)

IPCN.

b. Rumah Sakit diwajibkan memiliki IPCN purna waktu, dengan rasio 1 (satu)

IPCN untuk tiap 100 - 150 TT.

c. IPCN dibantu beberapa IPCLN (Infection Prevention and Control Link Nurse)

dan IPCLS (Infection Prevention and Control Link staf) dari tiap Unit.

B. Kualifikasi Personil

1. Kualifikasi ketenagaan PPI

a. Karyawan yang berminat dalam bidang PPI.

b. Minimal pendidikan D3

c. Mempunyai sertipikat PPI (basic maupun advand)

d. IPCN bekerja purna waktu

2. Kriteria Ketenagaan PPI

a. IPCO (ketua Sub. komite PPI)

Kriteria IPCO :

- Ahli atau dokter yang berminat dalam PPI

- Mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PPI.

- Memiliki kemampuan leadership.

b. IPCN

Kriteria IPCN :

- Perawat dengan pendidikan min D3 dan memiliki sertifikasi pelatihan PPI

- Memiliki komitmen di bidang PPI

- Memiliki kemampuan leadership, inovatif dan confident

- Bekerja purna waktu.

19

Page 20: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

c. IPCLN

Kriteria IPCLN :

- Perawat dengan pendidikan min D3 dan memiliki sertifikasi PPI.

- Memiliki komitmen di bidang PPI

- Memiliki kemampuan leadership

3. Distribusi Tenaga.

Komite PPI merupakan unit pelayanan yang melakukan kegiatan secara komprehensif

dari setiap unit pelayanan di rumah sakit :

IGD, Poliklinik rawat jalan, Unit Rawat inap, Sekretariat, administrasi,

UPSRS, Gizi, loundri, farmasi, SMF, laborat, kamar operasi

20

Page 21: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

BAB IX

KEGIATAN ORIENTASI

I. PENDAHULUANProgram orientasi merupakan salah satu kegiatan Rumah sakit AR Bunda

Prabumulih bekerja sama dengan Bagian kepegawaian dan Bagian Penunjang Medis

dalam rangka memberikan pengarahan dan bimbingan serta mempersiapkan anggota PPI

baru agar dapat bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya.

Anggota PPI terdiri dari dokter, perawat dan staf di masing-masing unit yang

berasal dari berbagai disiplin ilmu yang baru mengenal PPI. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka perlu diadakan program orientasi bagi analis baru guna kelancaran dalam

bekerja.

II. LATAR BELAKANG

Seiring dengan upaya RS AR Bunda Prabumulih untuk menjalankan tujuannya

menjadi rumah sakit yang mandiri dengan pelayanan yang profesional, berkualitas, efektif

dan efisien maka RS AR Bunda Prabumulih perlu melakukan pengenalan pada anggota

baru guna memenuhi tuntutan tersebut.

III.TUJUAN1. Tujuan Umum

Memberikan pengetahuan dan gambaran tentang komite pencegahan dan pengendalian infeksi

2. Tujuan Khususa. Meningkatkan pengetahuan dan professionalisme dalam lingkup kerja.

b. Meningkatkan pengetahuan tentang visi, misi, tujuan dan motto RS AR Bunda

Prabumulih

c. Meningkatkan wawasan tentang ruang lingkup pencegahan dan pengendalian

infeksi

d. Meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas PPI

IV. KEGIATAN POKOK- Kegiatan pokok :

mengadakan orientasi anggota baru komite PPI RS AR Bunda Prabumulih

21

Page 22: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

- Rincian kegiatan :

1. Menyusun program pelaksanaan orientasi anggota komite PPI RS AR Bunda

Prabumulih

2. Melakukan pencatatan, pelaporan, evaluasi, analisa dan tindak lanjut dari program

orientasi anggota baru komite PPI RS AR Bunda Prabumulih

3. Menyelenggaran orientasi anggota baru komite PPI RS AR Bunda Prabumulih

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Membuat permohonan penambahan anggota baru komite PPI RS AR Bunda

Prabumulih

2. Menyusun program orientasi anggota baru komite PPI RS AR Bunda Prabumulih

3. Melakukan perekrutan anggota baru komite PPI RS AR Bunda Prabumulih, meliputi :

Pemilihan anggota berdasarkan hasil rapat manajemen

Orientasi atau pengenalan mengenai gambaran umum dan uraian tugas komite PPI

RS AR Bunda Prabumulih

Rapat koordinasi

VI. SASARAN

Sasaran orientasi adalah anggota baru komite PPI RS AR Bunda Prabumulih.

VII. EVALUASI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

1. Evaluasi pelaksanaan dilakukan setelah selesai pelaksanaan kegiatan orientasi

dan dilaporan ke bagian kepegawaian.

2. Program orientasi kepada anggota baru akan dilaksanakan setiap komite PPI

melakukan penambahan anggota baru

VIII. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Unit kerja wajib mencatat dan melaporkan hasil kegiatan ke bagian kepegawaian

2. Bagian kepegawaian menganalisa hasil kegiatan ke direktur

3. Evaluasi kegiatan program orientasi dilaksanakan setiap unit dari rumah sakit

22

Page 23: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

BAB X

PERTEMUAN/RAPAT

A. Pengertian

Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki

kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu maslah

tertentu.

B. Tujuan

Tujuan Umum :

Dapat membantu terselenggaranya program kerja Sub. komite pencegahan dan

pengendalian infeksi yang ada di Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih

Tujuan Khusus :

a. Dapat menggali segala permasalahan yang terakit dengan program kerja panitia

pencegahan dan pengendalian infeksi di unit pelayanan.

b. Dapat mencari jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang terkait dengan

program kerja komite pencegahan dan pengendalian infeksi guna peningkatan

mutu pelayanan rumah sakit.

C. Kegiatan Rapat

Rapat diadakan oleh komite pencegahan dan pengendalian infeksi dan dipimpin oleh

ketua komite pencegahan dan pengendalian infeksi. Rapat yang diadakan ada 2

macam, yaitu :

1. Rapat rutin

Rapat rutin merupakan rapat yang diadakan oleh Sub. komite pencegahan dan

pengendalian infeksi setiap bulan 1 kali, dengan perencanaan yang telah dibuat

selama 1 tahun serta agenda rapat yang telah ditentukan oleh ketua Sub. komite

pencegahan dan pengendalian infeksi.

2. Rapat Khusus

Rapat khusus merupakan rapat yang sifatnya insidentil dan diadakan oleh Sub.

komite pengendalian dan pencegahan infeksi untuk membahas atau

23

Page 24: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

menyelesaikan permasalahan di pelayanan dikarenakan adanya permasalahan

yang bersifat insidentil.

24

Page 25: Pedoman Pengorganisasian Pelayanan Ppirs

BAB VII

PELAPORAN

A. Pengertian

Pelaporan merupakan sistem atau metode yang dilakukan untuk melaporkan segala

bentuk kegiatan yang ada terkait dengan program kerja komite pencegahan dan

pengendalian infeksi di Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih.

B. Jenis Laporan

Laporan dibuat oleh Sub.Komite pencegahan dan pengendalian infeksi.

1. Laporan Bulanan

Laporan yang dibuat oleh Sub. komite pencegahan dan pengendalian infeksi

rumah sakit dalam bentuk tertulis setiap bulannya dan diserahkan kepada direktur

rumah sakit.

2. Laporan Tahunan

Laporan yang dibuat oleh Sub. komite pencegahan dan pengendalian infeksi

rumah sakit dalam bentuk tertulis setiap tahun dan diserahkan kepada direktu

rumah sakit.

3. Laporan Insidentil atau KLB

Laporan yang dibuat oleh Sub. komite pencegahan dan pengendalian infeksi

umah sakit dalam bentuk tertulis bila ada KLB (kejadian luar biasa) dan

disertakan kepada direktur rumah sakit.

25