Pedoman Pengendalian Gratifikasi€¦ · Berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian yang ada maka...
Transcript of Pedoman Pengendalian Gratifikasi€¦ · Berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian yang ada maka...
Pedoman
Pengendalian Gratifikasi
LPMP NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020
0102
0304
05
0607
08
UU No.28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara BebasKKN
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara
Permenpan RB No. 10 Tahun2019 tentang PedomanPembangunan ZI -WBK
SK Kepala LPMP NTB No. 477/C7.47/KP/2020 tentangTim Pengendalian Gratifikasi
UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 19 Tahun 2019 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang StrategiNasional Pencegahan Korupsi
Permendikbud No. 29 Tahun2019 tentang PengendalianGratifikasi di LingkunganKemendikbud
09 Permendikbud No. 29 Tahun2019 tentang PengendalianGratifikasi di LingkunganKemendikbud
10SK Kepala LPMP NTB No. 477/C7.47/KP/2020 tentangTim Pengendalian Gratifikasi
Dasar
Hukum
321Meningkatkan
Pemahaman dan
Kepatuhan Pegawai
Terhadap ketentuan
Gratifikasi
Membentuk
Lingkungan Lembaga
Yang Sadar dan
Paham
Menangani/Mengend
alikan Gratifikasi
Menciptakan
Lingkungan Lembaga
dgn Tata Kelola
Birokrasi yg Efektif,
Efisien, dan
Akuntabel Serta
Terbebas dari KKN
Maksud
&
Tujuan
Tanggung
Jawab
&
Komitmen
Pimpinan
Reward & Punishment
Implementasi
Kewenangan TPG
Anggaran, SDM
Semua Pihak dan Bersama-sama
2
Prinsip AkuntabilitasBentuk kewajiban dari
ASN/Penyelenggara Negara untuk
melaporkan gratifikasi
3
Prinsip Kepastian HukumProses pelaporan gratifikasi dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
4
Prinsip KemanfaatanSegala bentuk hasil gratifikasi akan
dimanfaatkan untuk kepentingan
negara, Lembaga atau masyarakat
6
Prinsip IndepedensiMenolak dan atau melaporkan segala
bentuk gratifikasi kepada TPG
7
Perlindungan Pelapor GratifikasiPelapor akan mendapat perlindungan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
5
Prinsip Kepentingan UmumMendahulukan kepentingan masyarakat
sebagai penerima manfaat daripada
kepentingan Lembaga atau pribadi
1
Prinsip TransparansiMekanisme pelaporan gratifikasi
kepada TPG yang dibuat secara
terbuka kepada publik
PrinsipPengendalian
Gratifikasi
Berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian yang ada maka semua pegawai LPMP Nusa
Tenggara Barat yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan
atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima atau meminta atau
memberi hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan segala bentuk gratifikasi lainnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
Lembaga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
STOP GRATIFIKASI
Kategori Gratifikasi
B
Tidak Wajibdilaporkan kepada
TPG
TIDAK WAJIB LAPOR
C
Wajib dilaporkanKepada TPG
TERKAIT KEDINASAN
2
Gratifikasi denganalasan tertentu
DITERIMA
A
Wajib dilaporkankepada TPG
WAJIB LAPOR
Semua bentukgratifikasi wajib ditolak
1
DITOLAK
Penolakan Gratifikasi
• Semua pegawai LPMP Nusa Tenggara Barat yang karena jabatannya dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak)
DILARANG menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap
pihak yang memiliki hubungan bisnis, yang berupa/dalam bentuk uang, barang,
rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang
memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima baik di
dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Gratifikasi Wajib Dilaporkan
• Gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapunyang diperoleh pegawai LPMP Nusa Tenggara Barat dari pihak-pihak yangdiduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebutmerupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum. Dengankata lain, sesuai dengan rumusan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal itu disebut jugagratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya.
Uang terimakasih dari rekanan
Hadiah karena jabatannya
Hadiah karena kenaikan pangkat
Fasilitas yang tidak sesuai tusi
Uang/barang melebihi Rp 1 Jt pada acara agama/adat
Uang/barang melebihiRp1 Jt pada saat
musibah/bencana
Komitmen Fee
Uang/barang melebihi Rp300 rb pada acara pisah sambut, ultah, pensiun,
dan promosi jabatan
Kategori Gratifikasi
Wajib Dilaporkan
Gratifikasi Tidak Wajib Dilaporkan
• Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum;
tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang
sebagai wujud ekspresi keramahtamahan/ penghormatan dalam hubungan
sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam
ranah adat-istiadat, kebiasaan dan Norma yang ada dalam masyarakat dalam
batasan nilai yang wajar.
Uang/barang karena hubungankeluarga
Hidangan berlaku umum
Prestasi akademis/non akademis dengan biaya sendiri
Uang/barang paling banyak Rp1 Jt pada saat
musibah/bencana
Seminar Kit/ATK
Uang/barang paling banyak Rp300 rb pada acara pisah sambut, ultah,
pensiun, dan promosi jabatan
Kategori Gratifikasi
Tidak Wajib
Dilaporkan
Keuntungan/bunga dari investasidana yang berlaku umum
Kompensasi atas profesi diluarkedinasan
Uang/barang paling banyak Rp 1 Jtpada acara agama/adat
Manfaat Koperasi bagi seluruhanggota
Gratifikasi Terkait Kedinasan
• Dalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh pegawaiLPMP Nusa Tenggara Barat, pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, goody bag/gimmick, dan fasilitas pelatihan lainnya merupakanpraktik yang dianggap wajar dan tidak berseberangan dengan standar etikayang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubunganantar perusahaan/lembaga/ instansi.
• Secara filosofis, gratifikasi yang diterima oleh pegawai LPMP Nusa TenggaraBarat tersebut ditujukan atau diperuntukkan kepada LPMP Nusa TenggaraBarat, bukan kepada personal yang mewakili LPMP Nusa Tenggara Barat.
Fasilitas dari rekanan pada tugas resmi lembaga
Menerima plakat, vandel, goody bag, dll yang keikutsertaannyapada tugas resmi
Hadiah dari kompetisiyang diadakan
Lembaga/eksternalKategori Gratifikasi
Terkait Kedinasan
Honor/insentif dariLembaga lain
berdasarkan tugas resmi
GRATTIFIKASI
DITOLAK
DITERIMA
WAJIB DILAPORKAN (Paling Lambat 7 hari kerja sejak diterima)
TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TIDAK WAJIB DILAPORKAN
TERKAIT KEDINASAN (Paling Lambat7 hari kerja sejak diterima)
1. MenerimaLaporan Masuk
2. MencatatLaporan Masuk
3. MenganlisaLaporan Masuk
4. Menindaklanjuti
MEKANISME/PERLAKUAN PELAPORAN GRATIFIKASI
Sarana Pelaporan
+62……………..
https://tinyurl.com/gratifikasiLPMPNTB
Tim Pengendalian Gratifikasi-LPMP NTB
SANKSI & PENGHARGAAN
Sanksi dan penghargaan yang diberikan terhadap
pelanggaran maupun kepatuhan dan ketaatan terhadap
ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan
diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
internal di LPMP Nusa Tenggara Barat serta ketentuan
yang berlaku secara umum.
Perlindungan Pelapor Gratifikasi
1. Pelapor yang patuh terhadap ketentuan Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan
dari LPMP Nusa Tenggara Barat berupa:
a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang
tidak objektif dan merugikan Pelapor seperti namun tidak terbatas pada penurunan peringkat
jabatan, penurunan penilaian, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
b. Pemindahtugasan/mutasi internal bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik
terhadap pelapor;
c. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga.
2. Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 (satu) di atas diberikan dalam hal:
a. Adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya baik dari
pihak internal maupun eksternal;
b. Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala melalui TPG.
321Pedoman ini
merupakan ketentuan
dalam menghadapi
dilema etika dalam
pelaksanaan
pekerjaan, sehingga
citra diri dan lembaga
dapat terjaga
Dimungkinkan
adanya
perubahan/penamba
han/pengurangan,
dengan melakukan
review berkala oleh
TPG
Mulai berlaku sejak
dterbitkan sampai
dengan ada
perubahan lebih
lanjut
Ketentuan
Tambahan
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DAPAT DIUNDUH PADA :
https://tinyurl.com/Pedoman-Gratikasi-LPMP-NTB
TERIMA KASIHTIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG)
LPMP NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020