pedoman pengelolaan barang persediaan dan aset tetap di ...
Transcript of pedoman pengelolaan barang persediaan dan aset tetap di ...
&r\irNav Indonesia
Perum LPPNPIKANTOIT PUSA'f:Geillurg 61 I Air Trlflic Serr,ices
B,rrn dara Sock.rrno-l Ia ttilTeley.on: 021 - 5506192, 021-5506178
Fax: 031-5501 135, tl21-5506178
iv lu r.v ..t ir n.rv:i trtl on esi it .c o. itl
PERATURAN DIREKSI PERUM LEMBAGA PEI\IYELENGGARAPELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
NOMOR : PER. 06. olloo/LPPNPI lxfil2Dl3 { D ru
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DAN ASET TETAPDI LINGKUNGAN PERUM LEMBAGA PEI\TYELENGGARA PELAYANAN
NAWGASI PENERBANGAN INDONESIA
DIREKSI PERUM LEMBAGA PEI\IYELENGGARA PELAYANANNAVIGASI PENERBANGAN INDONBSIA,
Menimbang bahwa sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara,
Perum LPPNPI dituntut untuk melaksanakan pengelolaan
barang persediaan dan aset tetap yang efektif, efisien,
teratur dan tertib;
bahwa untuk menciptakan ketertiban, keseragaman,
kelancaran. dan keakuratan dalam mengetahui jumlah dan
nilai barang-barang kekayaan milik Perum LPPNPI serta
mempermudah kegiatan pengawasan diperlukan Pedoman
Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap
Perusahaan;
bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas,
dipandang perlu utuk menetapkan Pedoman Pengelolaan
Barang Persediaan dan Aset Tetap di lingkungan Perum
LPPNPI;
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a297);
Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO),
Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan
(PER.IAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4305);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Mengingat : 1.
b.
2.
a
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 l7 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a556);
4. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 77
Tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomot 176);
5. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-15/MBU/2013
tanggal 16 Januari 2013 tentang pengangkatan Anggota-
anggota Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan
Navigasi Penerbangan Indonesia;
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PE'R-02/MBL/2010
tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan
Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik
Negara;
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-06iMBUl20l0
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN
Nomor: PER-02/MBU120|0 tentang Tata cara
Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan aktiva tetap
Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
PER.001/LPPNPI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Pusat;g. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
PER.002/LPPNPVX/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas
Penyelen ggara Pe layanan Navi gasi Penerban gan Indonesia
Kantor Cabang Jakarta Air Traffic Services Centre
(JATSC);
10. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
PER.003/LPPNPI/)U2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Cabang Makasar Air Traffic Services Centre
(MArsc);11. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
PER.004/LPPNPID(2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar
dan Balikpapan;
12. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
PER.005/LPPNPI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia
Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh' Bandung'
Banjarmasin. Biak, Halim. ''lambi, Kupang' Lombok'
Manado, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak'
Semarang" Solo, Tanjung Pinang dan Yogyakarta;
I 3. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
PER.01 1/LPI,NPI/xl2afi tentang Peruba}ran Peraturan
Direksi rentang Nomor PER.002/ LPPNPIIX/2O13 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum L'embaga Pengawas
Penyelenggara Pelayanan l"lavigasi Penerbangan Indonesia
Kantor cabang Jakafia Air Traffic services centre
(JAl SC),
14. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
pER.012/LPPNPI/XIZOL3 tentang Perubahan Peraturan
Direksi tentang l{omor PER.003/ LPP}{Pl/)#2013 tentang
organisasi clan Tata Kerla Perum Lernbaga Pengawas
Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerLranga0 Indonesia
Kantor cabang Makasar Air Tra{ilc services centre
(MATSC);15. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
PER.013/LPPI{PI/XJ2013 terltang Perubahan Peraturan
Direksi tenrang Nomor PER.004/ LPPNPID#2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas
Irenyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Cabang N{edan. Palembang, Surabaya, Denpasar
dan BalikpaPan;
16. Peraturan Direksi Perum LPPI{PI Nomor
PER.Ol4/LPPNPIlKl20l3 tentang Perubahan Peraturan
Direksi tenrang l{omor PER.005/ LPPNPI/Xl20l3 tentang
Organisasi dan Tata l(erja Perum Lembaga Pengawas
Penyelenggara Pelayanan }iavigasi Penerbangan Indonesia
l(antor Distrik Arntron, Banda Aceh, Bandung,
Baniarmasin. Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lombok,
Manaclo, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak,
Semarang, Solo, 'fanjung Pinang dan Yogyakarla;
IVIENIUTUSKAN :
PERATT]RAIII DIREKSI PERT]M PENYELENGGARAPELAYANAN II{,{VIGAST PENERBANGAN INDONESIATENTAI{C PEDOMAI{ PEI{GELOLAAI\ BARANG
PERSEDIAAI\ DAN ASET TETAP DI LINGKLIhIGANPERIIM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANANI{AVIGASI PENERBANGAN IN DONESLA.
Ntlenetapkan
Pasal 1
pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap sebagaimana dalam
lampiran keputusan ini adalah- acuan bagi pejabat/pelaksana di lingkungan Perum
t-ppNpt dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan barang persediaan dan aset tetap
sesuai dengan kegiatan usaha perutuh*n agar dapat tercapai pengelolaan yang
efektil efisien, teratur dan tertib.
Pasal2
(l) Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap sebagaimana terdapat
dalam lampiran Peraturan ini.(2) Lampiran peraturan sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 3
Peraturan ini mutai berlaku sejak tanggal ditetapkan'
Ditetapkan di : Tangerangpada tanggat : 1] Dtigrntogr loll
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth':l. Ketua Dewan Pengawas;
2. Direksi;3. SekretarisPerusahaan;4. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
5. Kepala Biro Pengadaan;6. Para Senior Manager;7. Para General Manager; dan
8. Para Distrik Manager.
B.
LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI PERUM LPPNPI
NOMOR : PERt%.c,i 1,"--/LPPNPyXII 12013 I C 1 t
1
TANGGAL : 11 DESEMBER 2OI3
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN & ASET TETAP
DI LINGKTINGAN PERUM LPPNPI
BAB IPENDAHULUAN
Umum
1. Perum LPPNPI yang untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut
Perusahaan merupakan salah satu Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang
menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia.
2. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, Perum LPPNPI dituntut untuk
melaksanakan pengelolaan barang persediaan dan aset tetap yang efektit
efisien, teratur dan tertib.
3. Untuk dapat menjalankan pengelolaan barang persediaan dan aset tetap
tersebut diperlukan Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap.
4. Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap merupakan bagian
dari sistem informasi keuangan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem
informasi manaiemen lain yang ada di Perum LPPNPI.
Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pelaksana di lingkungan
Perum LPPNPI dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan barang persediaan
dan aset tetap sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sehingga diharapkan
dapat menyajikan informasi secara tepat waktu, akurat dan informatif.
2. Tujuan
Tujuan pedoman ini adalah untuk menciptakan ketertiban, keseragaman,
kelancaran, dan keakuratan dalam mengetahuijumlah dan nilai barang-barang
kekayaan milik Perum LPPNPI serta mempermudah kegiatan pengawasan.
C. Sistematika
Sistematika penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap
di Lingkungan Perum LPPNPI ini disusun sebagai berikut:
1. Pendahuluan yang meliputi Penjelasan Umum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika serta Pengertian dan Istilah yang digunakan dalam pedoman
pengelolaan ini.
2. Pengelolaan Barang Persediaan, terdiri dari :
a. Administrasi Barang Persediaan
b. Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan
c. Pelaporan Barang Persediaan
d. Kartu Catatan Lain
Pengelolaan Aset Tetap, terdiri dari :
a. Tata CaraPencatatan Administrasi Aset Tetap
b. Tata CaraPengelompokan Aset Tetap
c. Inventarisasi Aset TetaP
d. Pelaporan Aset TetaP
penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif, terdiri dari :
a. Penghapusan dan Pemusnahan Barang Persediaan Tidak Produktif
b. T ata caraPenghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif
c. Tata CaruPenyerahan dan Penghapusan Barang Persediaan Bekas Pakai
d. Tata Cara Perhitungan Taksiran Harga Jual Barang Persediaan Tidak
Produktife. Kewenangan Penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif
f. Pelaksanaan Tindak Lanjut Penghapusan Barang Persediaan Tidak
Produktif
Penghapusan Aset Tetap, terdiri dari :
a. Penghapusan Aset TetaP
b. Kewenangan Persetujuan Penghapusan Aset Tetap
c. Tata Cara Penghapusan Aset Tetap
d. Tata Cara Penghapusan Aset Tetap Tidak Produktif
e. Tata Cara Pemindahtanganan Rumah Dinas
f. Pelaksanaan Penghapusan Aset Tetap
g. Pelaksanaan Pemindahtanganan Aset Tetap
h. Penaksiran Harga Minimumi. Tata Cara Perhitungan Taksiran Harga Jual Aset Tetap Tidak Produktif
j. Teknis Pelaksanaan Pemindahtanganan Aset Tetap
k. Teknis Pelaksanaan Penghapusan Aset Tetap Karena Kondisi Tertentu
l. Tim PenghaPusan Aset TetaP
3.
4.
5.
6. Pencatatan Aset Tetap Dengan Status Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditentukan Statusnya (BPYBDS), terdiri dari :
a. lnventarisasi Fisik
b. Berita Acara Hasil Inventarisasi
Berita Acara Serah Terima Operasional
Review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Usulan Penyertaan Modal Negara (PIvIN)
c.
d.
e.
7. Pengurangan Modal Terhadap Aset Tetap, terdiri dari :
a. lnventarisasi Fisik
b. Berita Acara Hasil Inventarisasi
c. Berita Acata Serah Terima Sementara
d. Usulan Pengurangan Modal
8. Penutup
D. Pengertian dan Istilah
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
l. Pengelolaan Persediaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi, penerimaan,
pencatatan/administrasi, pengelompokan, penyimpanan' pengeluaran'
penghapusan dan PelaPoran.
2. Pengelolaan Aset Tetap adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan,
p encatatan/ adm in i stras i, pen ge lompokan, penghapusan dan pe I aporan.
3. Stock opname adalah kegiatan penghitungan fisik barang persediaan
dibandingkan dengan pencatatan di gudang milik Perum LPPNPI pada waktu
tertentu.
4. Barang Persediaan adalah batanglsupplies yang digunakan untuk menunjang
proses produksi dalam pemberian jasa dan mempunyai masa manfaat sampai
dengan 1 (satu) tahun (habis pakai), tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
rangka kegiatan normal Perum LPPNPI yang tersedia di gudang dan
perolehannya melalui anggaran eksploitasi.
5. Barang persediaan Tidak Produktif adalah barang persediaan/supplies yang
tidak dapat dimanfaatkan lagi karena alasan teknis dan ekonomis tidak dapat
digunakan lagi atau komponen induknya sudah tidak ada'
6. Barang Rusak adalah barang persediaan yang secara teknis tidak dapat
dipergunakan lagi.
7. Barang Bekas Pakai adalah barang persediaan yang pernah digunakan dan
tidakdapatdimanfaatkanlagidalamoperasionalperusahaan.
8. Aset Tetap adalahaset berwujud yang digunakan dalam proses produksi untuk
penyediaan barang dan ataujasa yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan
normal Perum LPPNPI dan atau yang perolehannya melalui pengadaan
sendiri, tukar menukar, hibah, kompensasi, Penyertaan Modal Negara, sewa
pembiayaan dan kerjasama usaha'
g. Aset Tetap Bergerak adalah aset yang merupakan bagian dari milik/kekayaan
PerumLPPNPIya}gmenurutsifatdanpenggunaa[nyadapatdipindah-Pindahkan.
10. Aset Tetap Tidak Bergerak adalah aset yang merupakan bagian dari
miliklkekayaan Perum LPPNPI yang menurut sifat dan penggunaannya tidak
dap at dipindah-Pindahkan.
11. Aset Tetap Tidak Produktif adalah aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan
untuk keperluan operasional PeTm LPPNPI yang diidentifikasi melalui
inventarisasi yang dilakukan setiap akhir tahun atau akibat kejadian luar biasa
dalam tahun berjalan.
12. Nilai Perolehan Aset Tetap adalahjumlah kas atau selara kas yang dtbayarkan
atau nllai waiar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset
tetap rdan biaya-biay alainyang berkaitan, agar siap digunakan ata]t nilai lain
yang diperoleh berdas atkanketentuan yang berlaku'
13. Inventarisasi adalah kegiatan identifikasi secara fisik aset tetap milik
Perum LPPNPI pada waktu tertentu yang dituangkan dalam laporan
inventarisasi.
14. Kartu Inventaris Ruangan (KR) adalah daftar yang memuat catatan tentang
inventaris yangbxada dalamsetiap tuangafi kerja, ruang tamu, ruang aula dan
lain sebagainya.
15. Kartu Catatan Lainnya (KCL) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat
barang-barang inventaris yang perolehan afiggataflfiya ttdak bersumber dari
investasi.
16. Laporan Mutasi Aset Triwulan (LMAT) adalah laporan yang berisi mutasi
(penambahao atau pengurangan) aset tetap yangdibuat setiap 3 (tiga) bulan'
IT.Laparan Tahunan Aset Tetap (LTAT) adalah laporan yang memuat daftat
seluruh aset tetap, satuan, umur ekonomis, tahun perclehan, niLai petolehan,
akumulasi penyusutan, nilai buku, volume, lokasi dan status/kondisi yaog
menunjukan posisi setiap akhir tahun buku'
18. Penghapusbukuan adalah kegiatat mengeluarkan aset tetap baik nilai maupun
fisik dari pembukuan/fieraaa Perum LPPNPI sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
lg.Pemindahtanganan adalah setiap tindakan mengalihkan aset tetap Perum
LPPNPI yang mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas aset tetap
dimaksud kePada Pihak lain.
20. Taksiran Harga Jual adalah perhitungan hatgajual yang digonakan sebagai
hargaminimum barang yang akan dijual atau dipertukarkan'
2l.perusahaan adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia'
22 l{anlar Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan'
23. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan'
24. Kantor Distrik adalahKantor Distrik Perusahaan'
25. Direksi adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perum
untuk kepentingan dan tujuan Ferum serta mewakili Perurn baik di dalam
maupun di luar Pengadilan.
26. GeneralManager adalah General Manager Perusahaan'
27. Distrik Manager adalah Distrik Manager Perusahaan'
28. Unlt Pemakai (User) adalah unit kerja yang berlanggungjawab terhadap
penggunaan dan pemanfaatan trarang yang telahlakan dimiliki guna
menufljang alttivitas unit kerja yang bersangklrtan'
?9. tJnrt Spesifikasi Teknis (ST) adalah Unit l{erja di iingkungan Perum I-PPNPI
yang mempunyai wewenang dan tanggung jaw'ab menentukan spesifikasi
teknis barang dan atau jasa yang diperlukan Perusahaan dan data lain yang
dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan unit pemakai {user) yang
bersangkutan sefia memeriksa dan menguji kualitas (quali4; contraller) hasrl
pelaksanaan pekerjaarr sebagaimana yang terdapat pada Prosedur Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan atau Jasa yang berlakr-r di Lingkungan Perunt LPPNPI'
30. Tim Penaksir Harga adalah tim yang dibentuk oleh Direksi atau pejabat yang
diberi kewenangan oleh Direksi, untuk menetapkan taksiran harga minimum
aset tetap yang akan dijadikan dasar penetapanharga iual, nllai tukar dan nilai
ganti rugi aset tetaP,
31. Tim Penjualan adalah tim yang dibentuk oleh Direksi untuk raelakukan
penjualan.
BAB IIPENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
A. Administrasi Barang Pcrsediaan
Dalam kegiatan administrasi barang persediaan, dilakukan pengelompokan
barang persediaan guna mempermudah identifikasi barung persediaan dengan
cara melakukan penggolongan kode akun dan pemberian nomor kode barang
persediaen sebagai berikut:
t. Penggolongan berdas arkaflkode ak"rn barang persediaan :
a. 1.1.5.1.0.001 Persediaan Spare Part Listrik;
b. 1.1.5. 1.0.002 Persediaan Spare PartPetalatw;
c.1'1.5.1.0'003PersediaansparePartBahanBangunan;d. 1.1.5.1.0.004 PersediaanBBM;
e. i.1.5.1.0.005 Persediaan Keperluan ATK dan cetakan umum;
f. 1.1.5. 1.0.006 Persediaan Kantor;
g. 1.1.5.1.0.007 PersediaanTelekomunikasi;
h. 1. L5.1.0.008 Persediaan Keperluan lain - lain'
2. Pemberian nomor kode barang persediaan untuk gadang
a. pemberian nomor kode barang persediaan untuk gudangdilakukan
dengan cara sebagai berikut :
contoh:
Barang persediaan keperluan ATK dan cetakan umum(Amplop Logo)
I1s1.0.005 AMLO.0l------.-------.1-___Itltra
I I --- --j---------> Chart of Account (Persediaan
Keperluan ATK dan Cetakan
Umum)L------] ----r' NamaBarang (AmplopLogo)
3 . P encatatanPenerimaa n Baratg Persediaan
Tata cara pencatatat penerimaan barang persediaan mengikuti prosedur
Penerimaan B arang Persediaan.
4. Pencatatan PengeluaratBatangPersediaan
Tata cara pencatatan pengeluaran barang persediaan mengikuti Prosedur
Pengeluaran Barang Persediaan.
B. Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan
unit pemakai (user ) sebagai pengguna barang harus membuat fencana
kebutuhan barang unit yang selanjutnya dituangkan keclatram Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA).
1. Proseclur Permintaatr Barang Persediaan
a. unit pemakai (user) menYampaikan permintaan barang dengan mengisi
nota permintaan barangyang ditandatangani oleh Manager unit pemakai
(user)paclakantr:rpusatlkattorcai:alrgatauJunjorManagerunitpemakai(user)padaDistrik,ditujukankepadaUnityangmembidangifungsi Pengelolaan Aset (dapat dilihat di conloh lormulir 1) ;
b. dalam hal unit pemakai (user) adalah ulit yang memb'idangi fungsi
Pengelolaan Aset, rnaka lbrmulir permintaan barang diisi dan ditanda
tangani ttleh petugas yang ditunjuk dan diketahui oleh pimpinan unit;
c. apabila barang yang diminta tersedia, maka penyerahan barang kepada
unit pemakai (user) dilakukan dengan cara mengikuti Prosedur
Pengeluaran Barang Persediaan;
d. apabrla barang yang diminta tidak tersedia, ntaka Manager unit yang
mernbidangi fun-esi Perrgelolaan Aset menyampaikan Nota Dinas kepada
Unit ST terkait dengan tidak tersedianya barang yang diminta oleh unit
pemakai (user) untuk proses pengadaan,
e. atas Nota Dinas sebagaimala yang dimaksud pada poin d di atas, unit ST
menyiapkan Surat Permitrtaan Pengadaan Barang Eksploitasi (SPPBE)
dan disanipaikan 1<epacla Unit yang melnbidangi fungsi Anggaran untuk
dilakukan kontrol anggaran, dan seterusnya mengikuti prosedur
pengadaan dalam Ketentuan Pela.ksanaan Pengadaan Barang dan atau
Jasa yang berlaku di Lingkungan Perum LPPNPI;
f. dalam hal unit ST adalah unit yang membidangi fungsi Pengelolaan
Aset, maka clapat langsung menyiapkan Surat Pertnintaan Pengadaan
Barang Eksploitasi (SPPBE) untuk selaniutnya diproses mengikuti
prosedur pengadaan dalam Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang
danatauJasayangBerlakudiLingkungatlPerumLPPNPI,g setelah proses pengadaan dilaksanakan, barang diserah terimakan
kepada unit vang melnbiclalgi fungsi Pengelolaan Aset dengatr cara
rnengikuti Prosedur Penerimaan Barang Persediaan.
h. seianjutnya barang diserahkan oleh petugas pengeloia barang
persediaan kepada unit pemakai (user) sesuai permintaan, dengan cara
mengikuti Proseclur Pengeluaran Barang Persediaan'
Prosedur Penerimaan Barang Persediaan:
a. Penerimaan barang persediaan dilaksanakan dan dicatat oleh petugas
p engelol a b ar ang persecl iaan dengan kelengkapan s ebagai berikut.
I ) Surat Perjanjian Jual Beli (dapat dilihat di contoh formulir 1II) "
2) Surat Perintah Kerja (tlapat dilihat di contoh formulir I$ ,
2.
3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan dilampiri Lampiran
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan atau
Iasayang ditandatangani oleh Penyedia barang dan ataujasa, Senior
Manager unit sT/ General ManagerlDistrik Manager, Pejabat unit
yang memb idangi fungsi Pengelolaan Aset (dapat dilihat di contoh
formulir V).a) Berita -Lcara serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan atau
Jasa untuk Kantor Pusat dibuat tangkap 5 (lima) dan
didistribusikan kePada :
(1) Lembaran I : Penyediabarang danatauiasa;
(2) Lembaranll : SPI;
(3) Lembaran III : SM Unit ST;
(4) Lembaran IV : Manager Unit Akuntansi Keuangan;
(5}LembaranV:ManagerUnityangmembidangifungsiPengelolaan Aset.
b) Berita Acara Serah Terima Pekeriaan Pengadaan Batang dan
atau Jasa untuk Kantor cabang dibuat ratgkap 3 (tiga) dan
didistribusikan kePada.
(1) Lembaran I : Penyediabarangdanataujasa;
{2) Lembaranll : Unit Akuntansi dan Keuangan;
(3) Lembaran III : Unit ST.
4) Memo Penerimaan yang dibuat oleh petugas pengelola barang
persecliaan" sebagai dasar pencatatan penerirnaan barang persediaan
(mutasi tambah), yang selanjutnya didistribusikan kepada Unit yang
membidangi fungsi Akuntansi dan l.Jnit yang membidangi fungsi
Pengelolaan Aset (dapat dilihat di contoh formulir Vi)'
b. Pemeriksaan Barang Persediaan
i ) setiap barang persediaan yang diterima harus diperiksa oleh unit ST
bersama-sama clengan Unit yang membidangi fungsiPengelolaan
Aset;
2) Barang diterima oleh petggas pengeiola barang persediaan setelah
dinyatakan baik dan lengkap sesuai clengan ketentuan, yang tertuang
dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dilampiri dengan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan atau Jasa.
3. Prosedur Pengeluaran Barang Persediaan
pengeluaran barang persediaan dari Gudang dilaksanakan dan dicatat oleh
petugas pengelola barang persediaan dengan kelengkapan sebagai berikut:
a. Bon Pengeluaran Rarang (RPB) dibuat oleh petugas pengeloia barang
persediaan dan ditandatangani oleh (dapat dilihat di contoh formulir
vil):1) Penerima Barang;
4.
2) Senior Manager Unit ST.
3) Manager tJnit yang membidangi fungsiPengelolaan Aset Kantor
Pusatl Kantcsr cabangatau Junior Manager unit yang membidangi
fungsi Pengelolaan Aset tingkat Distrik sebagai konlrol pembukuan'
b. Memo Pengeluaran dibuat oleh petugas pengelola barang persediaan
sebagai dasar pencatatan pengeluaran barang persediaan (mutasi kurang),
dan selanjutnya didistribusikan kepada Llnit yang membidangi fLrngsi
Akuntansi dan Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset (dapat
dilihat di contoh formulir VIII) .
Tata Cara Pengiriman Barang
a. Pengiriman barang dilaksanakan atas dasar permintaan Llnit ST dan atas
persetujuan Senior Managerunit yang membidangi fungsi Pengelolaan
Aset Kantor Fusat/ Fejabat Unit .vang membidangi fungsi Fengelolaan
Aset di Kanlor CabatglDistrik.
b. Pengeiuaran barang untuk dikirim dari l(antor Pusat ke Kantor Cabang
atau Distrik atau sebaliknya, atau dari Kantor Cabang ke Distrik atau
sehaliknira. atau antaf Kantor cabangl l)istrik, selain Bon Pengeluaran
Barang (BPB) petugas pengelola baralig persediaan wajib membuat
Bukti Permintaan, Pengiriman dan Peuerimaan (BP3) (dapat dilihat di
contoh fcrrmulir 1X)
c. Bukti Permintaan Pengiriman dan Penerimaan (BP3) dibuat rangkap 4
(empat) sebagai berikut :
f ) Untuk Gudang Pengirim .
a) diketahui dan ditandatangani oleh Senior Manager Unit yang
membidangi tungsi Pengeiolaan Aset Kantor Pusati General
lVlanager/ Distrik Manager;
b) dikirim, dikontrol pembukuan dan ditandatangant olehManager
Llnit yang membidangi fungsi Aset Kantor Pusat/ Pejabat Unit
yang membidangi fungsi Pengeiolaan Aset Kantor cabang/
Distrik.c) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Petugas Pengirim dengan
mencantumkan nama dan jabatan.
2) Untuk Gudang Peneritna :
a) diterima dan ditandatangani oleh petugas penerima dengan
mencantumkan nama, jabatan dan tanggal.
b) diketahui dan ditandatangani oleh Senior Manager Unit yang
membidangi fungsi Pengetrolaan Aset Kantor Pusat/ Generai
Manager/ Distrik N4anager;
c) didistribusikan kepada Manager LTnit yang membidangi fungsi
Pengelolaan Aset Kantor Pusatl Pejabat unit yang membidangi
fungsi Pengelol aan Aset Kantor C ab angl Di stri k"
5 Pertanggungi awaban P enggunaan B arang Persediaan
a SJfrup}.ngambilanfi*urgPersediaan yang digunakan untuk peralatan
penunjang operasional sesuai dalam daftar kekuatan alat-alat produksi,
dipertanggungjawabkan dengan membuat Berita Lcara Pemasangan
(BAP) dan penyerahan barang bekas paka\ (dapat dilihat di contoh
formulir X).
b. Berita Acara Pemasangan (BAP) disiapkan dan ditandatangani oleh
Teknisi/ Petugas Pemasangan, diketahui dan ditandatanani oleh Unit
Pemakai (user), Manager unit spesifikasi Teknis(sT), Manager Unit
yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset;
c. Berita Acara Pemasangan (BAP) dibuat dalarn 3 (tiga) rangkap dan
distribusikan kePada:
1) Manager TJnh yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset untuk
Kantor Pusatl Kantor Cabang atau Junior Manager;
2) Unit Pemakai (User);
3) Manager Unit ST.
Administrasi pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran batang
persediaan ke dalam Kartu Barang Persediaan wajib diselenggarakan oleh
unit pengelola barang persediaan (dapat dilihat di contoh formulir XI).
7 . Laporanbulanan Barang Persediaan
a. Laporan Barang Persediaan dibuat setiap bulan oleh Unit yang
membidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Pusat/ cabangl Distrik
untuk disarnpaikan kepada Senior Manager IJnk yatry membidangi
fungsi Aset dan Senior Manager Unit yang membidangi fungsi
Aku ntan si Kantor Pu sat sel amb at -l a nb atny a tanggal 5 bul an b erikutny a.
b. Laporan bulanan Biararlg Persediaan Kantor Pusat ditandatangani oleh
Manager Unit yang mernbidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Pusat,
Kantor Cabang ditandatangani oleh Manager Unit yang membidangi
fungsi Aset Kantor Cabangdan diketahui oleh General Managet, Distrik
ditandatangani oleh Junior Manager Unit yang rnembidangi fungsi
Pengelolaan Aset Distrik dan diketahui oleh Distrik Manager.
8. Rekonsiliasi Nilai BarangPersediaan
Rekonsiliasi nilai Barang Persediaan dilakukan setiap bulan oleh Unit
yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset dengan unit yang
membidangi fungsi Akuntansi untuk mendapatkan informasi yang alctxat
terhadap nilai B ar ang P ers edi aan.
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, dibuatkan
rekapitulasi hasil rekonsiliasi yang drlandatwgani oleh kedua belah
pihak (dapat dilihat di contoh formulir XII)'
6
a.
b
9. Stock Opname
a. Pelaksanaan Stock OPname
1) Untgk mengetahui kebenaran fisik, jurniah serta besarnya nilai
Barang Persediaan setiap tahun harus dilakukan stock opttame
Barang Persediaan.
2) Pelaksanaan Stock Opname tersebut diiakukan oleh tim yaflg
dibentuk berdasarkan surat Keputusan Direksi dengan setrior
ManagerUnityangmembidangifungsiPengelolaanAsetKantorPusat sebagai penanggungjawab untuk Kantor Pusat, surat
Keputusan General Manager dengan Manager Unit yang
membidangi fungsi Pengeiolaan Aset Kantor cabang sebagai
penanggungjawabuntukKantorCabangdarrSuratKeputusanDistrikN4anager dengan Juniar Manager Lhit yang membiclangi firngsi
Pengelolaan Aset Distrik sebagai penanggungjawab untuk Distrik'
b. Hasil Stock OPname
Hasil Stock Opname dituangkan ke dalamberita acara yang
ditandatangani clleh semua anggota Tim Stock Opname Barang
Persediaan (dapat dlllhat di contoh lbrmulir Xllf),1) Apabila dari hasil stock opname terdapat Barang Rusak; maka
elibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ltnit ST dan Unit
yang membidangi fungsi Pengeloiaan Aset, yang selanjutnya
diusulkan untuk PenghaPusannY a'
2) Apabila clari hasil Stoek Opname terdapat barang yang hilang, maka
akan dibuat belita acara kehilangan dan diproses sesuai dengan
ketentuanyangberlakuuntukdiusulkanpenghapusannya.
3) Hasil Stock opname dipergunakan sebagai dasar penyusunan
laporan nilai Barang Persediaan tahunan yang menggambarkan saldo
awal mutasi dan saldo akhir nilai persediaan'
Laporan Hasil Stock OPname
a. Laporan hasil Stock Opname pacla Kantor Pusat disarnpaikan oleh Senior
Manager unit yang membidangi fungsi Aset kepada Direktur Keuangan
dengan tembusan Kepala Satuan Pengawasan Intern'
b. Laporan hasil Stock Opname pada Kantor Cabang disampaikan oleh
General Manager kepada Direktur Keuangandengan tembusan Senior
Manager Lrnit yang mernbidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Pusat
dan I(epala Satuan Pengar'l'asan Intern.
c. Pada Distrik disampaikan oleh Distrik Manager kepadaDirektur
Keuangan dengan tembusan Senior Manager Linit Pengelolaan Aset
Kantor Pusat dan Kepala Satuan Pengawasau lntem'
t0
C. Pelaporan Barang Persediaan
1. Laporun - laporan kegiatan yang harus dlbuat oleh unit yang membidangi
fungsi Aset terkait dengan pengelolaan barang persediaan adalah sebagai
berilnrt:a. Laporan bulanan nilai Barang Persediaan yang memuat nllai saldo awal'
nilai penerimaan, nilai pengeluaran dan nilai saldo akhir setiap kegtatan
bulanan;
b.LaporanpelaksanaanStockopnameBarangPersediaan.
2. Laporan - laporan tersebut disampaikan Kepada Direktur Keuangan oleh
Senior Manager IJ nit y ang membidangi fu ngsi Pengelolaan Aset untukKantor
Pusat, General Mtarlager untuk Kantor Cabang, dan Distrik Manager untuk
Distrik. Untuk Kantor Cabang dan Distrik, disampaikan tembusan kepada
Kepala SPI dan senior Manager IJnh yang membidangi fungsiPengelolaan
Aset Kantor Pusat.
Kartu Catatan Lain (KCL)
Kartu Catatanlain (KCL) merupakan kartu yang berisikan catatanatas aset yang
memenuhi h,riteria Kebijakan Akuntansi untuk dibiayakan langsung dan di6,atat
secara extra comptable, dengan perlakuan sebagai berikut (dapat dilihat di contoh
formulir )flV):1. penghapusaflnya dilakukan sampai barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan
lagi,hrlang atau rusak;
2. penanggung iawab adalah unit pemakaibatang(user),
3. laparundibuat secarabetkala.
4. sebagai pengendali an dan untuk mengetahui kebenaran penempatan lokasi/
nlangafl, dapat dilakukan dengan menggunakan media Kartu Inventaris
Ruangan (KR)
D.
A.
BAB IIIPEr]{G}IAPUSA|{BARANGPERSEDI,AANTIDAKPR0DIIKTIF
Penghapusan dan Pemusnahan Barnng Persediaan Tidak Produktif
l. T'ujuan penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif adalah untuk
mengeluarkan nilai Barang Fersediaan Tidak Produktif dari daftar nilai
Barang Persediaan, yang memiliki kriteria sebagai berikut:
a. rusak dan tidak clapat dipergunakan lagi;
b. secara teknis tidak dapat digunakan la-ei akibat ketinggalan teknologi;
c. peralatan induk sr-rdah tidak ada lagi/tidak bermanfaat lagi;
d. melampar-ri batas waktu penggunaannyalkadaluwarsa;
e. mengalami perubahan dalam spesifikasi seperti terkikislaus;
f. hilang akibat kesalahanlkelaiaian, alasan tidak terduga \litrce ntcgeure),
g hal - hai lain sesuai dengan ketentuar/peraturan yang berlaku.
2. Penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif dan Barang Bekas Pakai
dilakukan dengan cara.
a. dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. dimusnahkan apabila tidak laku dijual'
Tata cara Penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif
1. persiapan penghapusan Barang Persediaan Tidak Produlrtif dilakukan oleh
Tirn Penghapusanyang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
2. Susunan keanggotaan Tim Penghapusan dapat terdiri dari unsur - unsur yang
membiclangi fungsi Akuntansi, fungsi Pengelolaan Aset, Unit ST dan unit -
unit lain yang dianggaP Perlu,
3. Tim Penghapusan mempunyai tugas sebagai berikut:
z. membuat usulan penghapusan barang Persediaan tidak produktif sesuai
hasil laporan Tim lnventarisasi dan Stock Opname dan disampaikan
kepadaDirektur Keuangan;
b. melakukan analisis terhadap usulan Barang Persecliaan Tidak Produktif
sebelum mendapat persetujuan Direksi;
e. rrielakukan penaksiran harga jual berdasarkan ketentuan yang berlaku
terhadap barang yang telah disetujui oleh Direksi untuk dihapuskan'
d. melakukan tindak lanjut penghapusan untuk dijual atau dimusnahkan;
e. membuat berita acara tindak lanjut penghapusan Barang Persediaan
Tidak produktif dan melaporkan kepada Direksi dengan tembusan
kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Senior Manager Unit yang
membidangi fungsi Aset.
B.
4. Usulan penghapus anBarangPersediaan Tidak Produktif merrurat usulan tata
cara pelaksanaafl penghapus anrrya, yaitu dihapus secara administrat\f yang
selanjutnya akan dihib altkan, dimusnahkan/dihancurkan atau dijual (apabila
akan dijual wajib disertai taksiran harga jual)'
5. setelah usulan penghapusan Barang Persediaan Tidak Produkif telah
mendapatkan persetujuan dati Direksi, selanjutnya Direksi menetapkan
keputusan untuk menghapusbukukan barang tersebut d2ri daft'ar inventaris
dan kekay aan P eru sahaan.
6. Hasil penjualan disetorkan ke kas Perusahaan
c. Tata CaraPenyerahan dan Penghapusan Barang Persediaan Bekas Pakai
1. Setiap penggantian Barang Persediaan untuk peralatan penunjang operasional
sesuai dalam daftar kekuatan alat-alat produksi, maka barang bekas pakainya
harus dikembalikan ke gudang disertai bukti penyerehanbara*gberupa Berita
Acar a Pemasangan (BAP).
2. Barang Bekas Pakai yang dikembalikan ke gudang disimpan ditempat yang
disediakan diberi label dan keterangan'
3. pemusnahan Barang Persediaan bekas pakai ditetapkan oleh Senior Manager
unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Asetuntuk Kantor Pusat dan
General Manager I Distrik Manager.
4. Jika Barang Persediaan bekas pakai laku untuk dijual, maka hasil
penjualannya dapal langsung disetor kepada kas Perusahaan dan jika tidak
laku dijual daPat dimusnahkan'
5. Untuk Bwang Persediaan yang dinyatakan oleh Unit ST dengan kondisi
kedaluarsa atau rusak ditvangkan dalam Berita Acara yang ditandatanganr
oleh Unit ST, Senior Managu Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan
Aset Kantor Pusatl Manager lJrit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset
Kantor CabanglJunior Manager Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan
Aset Distrik, dan diketahui oleh Direktur Keuangan untuk Kantor Pusat/
General Managet I Distrik Manager.
6. pemusnahan Barang Persediaan yang dinyatakan kedaluarsa atau rusak sesuai
angka 5 diatas, diusulkan ke Kantor Pusat untuk mendapat persetujuan
Direktur Keuangan.
E.
D. Tat* f,aru Perhitungan Taksiran Ilarga Jual Barang Persediaan Tidak
Produktif
Tirn Penaksir Harga membuat taksiran hatgakhususnya Barang Fersediaan Tidak
Produktif yang mengandung logam, dapat dijual sebagai besi tua dengan cara
perhitungan:
Kewenangan Pengh*pusfin Barang Persediaan Tidak Produhtif
Penghapusan Barang Perserliaan 'Iidak Produktif ditetapkan oleh Direksi, setelah
menyetujui usuian penghapusan Barang Persediaan Tidak Produkif dari Tim
Pengl-rapusan.
pelaksanaan Tindak Lanjut Penghapusan Barang Persediaan Tidak
Produktif
1. Setelah mendapat persetujuafl penghapusan, maka dalam pelaksanaan
pemusnahan (untuk barang-barang yang tidak bisa dijual) dan penghapusan
(untuk harang-barang yang masih bisa dijLral) akan dilakukan oleh Senior
Manager f,Jnit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset Senior Manager
Unit yang membidangi tungsi Pengelolaan Aset untuk Kantor Pusat/ Manager
Unit yang mernbidangi tungsi Pengelolaan Aset utrtuk Kantor Cabangr Junior
Manager t1nit yang mernkridangi fungsi Pengelolaan Aset Distrik, bersama *
sama dengan unit lerkait.
2. Apabila Barang Perseiliaan Tidak Produktif tersebut dapat dijual maka hasil
penjualan disetorkan lte Kas Perusahaan sebagai pendapatan iain-lain'
F.
'l'aksiran Ilarga Jual : berat barang x harga/kg'
BAB IVPENGELOLAAN ASET TETAP
A. ntata CartPencatatan Administrasi Aset Tet*p
Tata carapencatatan Administrasi Aset Tetap Diatur sebagai berikut :
1. Pencatatan Administrasi Aset Tetap :
a. Pencatatan Aset Tetap yang diperoleh melalui pengadaan barang dan
atau jasa dilaksanakan atas dasar memo penerimaan setta Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan dengan Lampiran Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa atau Laporun prestasi fisik
100% (seratus persen) peketiaan pemborongan'
b. Pencatatan Aset Tetap yang diperoleh dari Bantuan Pemerintah dan atau
penyertaan Modal Negara, dilaksanakan atas dasar Berita Acara Serah
Terima atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
c. Petcatatan Aset Tetap yang diperoleh atas hibah, hasil kompensasi dan
hasil tukar menukar dari pihak lain dilaksanakan atas dasar Berita Acata
Serah Terima atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan Yang berlaku.
d. pencatatan mutasi Aset Tetap dari Kantor Pusat ke Kantor Cabangl
Distrik atau dari Kantor Cabangl Distrik ke Kantor Cabangl Distrik
lainnya, berdasarkan atas Bukti Permintaan Penerimaan dan Pengiriman
(BP3) dan dicatal dengan memo mutasi'
e. pencatatanAset Tetap dilaksanakan oleh Unit yang membidangi fungsi
Aset .
pekerjaan danpengadaan barangyang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap
harus memenuhi kriteria dalam Kebijakan Akutansi untuk dikapitalisasi
sebagai Aset TetaP.
Proses Pencatatan Mutasi Aset Tetap
Proses pencatatan mutasi Aset Tetap diiakr"rka.n berdasarkan .
a. Penerimaan barang dan atau jasa yang diperoleh melalui :
1) Pengadaan barang datl atau jasa yang dilaksanakan Perusahaan,
dapat diterima setelah Aset Tetap tersebut mencapai fisik pekerjaan
100 0i (seratus persen) dan teiah dioperasionalkan, serta dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima Pefiama Pekerjaan'
Z) Bantuan clari Pemerintah dicatat setelah dilakukan serah terima
berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau ketentuan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
3) Hasil Pengalihan, hibah, hasil kompensasi dan tukar menukar dicatat
sebagai penambahan Aset Tetap yang dapat digunakan untuk
mendukung kegiatan operasional y ang dituangkan dalam berita acat a
atau ketentu an lain sesuai dengan peratutan perundang-undangan. -
perolehan Aset Tetap yang beras al dafi hasil sewa guna usaha dicatat
berdasarkan nilai waiar oleh tim yang ditunjuk oleh Perusahaan,
apabila nilainya dianggap cukup material, maka dapat dilakukan
penilaian oleh konsultan independen yang ditunjuk atas kesepakatan
bersama antara investor dengan Perusahaan'
perolehan Aset Tetap yang berasal dari hasil kerja sama usaha
dengan pola Bangun serah Kelola / Built Transfer operation (BTO),
dicatat berdasarkan penilaian oleh konsultan independen yarLg
ditunjuk atas kesepakatan bersama arfiara investor dengan
Perusahaan.perolehan Aset Tetap yang bxasal dari hasil kerja sama usaha
dengan pola Bangun Kelola serah / Built operation Transfer (BoT),
dicatat berdasarkan penilaian oleh konsultan independen yafig
ditunjuk atas kesepakatan bersama arfiara investor dengan
Perusahaan.perolehan Aset Tetap yang betasal dari hasil kerja sama usaha
dengan pola Kerja sama operasi (Kso), dicatat berdasarkan
p*niluir., oleh konsultan independen yang ditunjuk atas kesepakatan
bersama atttat a investor dengan Perusahaan'
Mutasi dari Kantor Pusat ke Kantor CabanglDistrik atau dati Kantor
CabanglDistrik ke Kantor Cabangl Distrik lainnya dapat dilakukan
setelah adanya analisis kebutuhan, yang diajukan ke Kantor Pusat
untuk mendapat persetujuan dan d\catat berdasarkan Bukti
Permintaan Penerimaan dan Pengiriman (BP3) danMemo Mutasi.
b. Mutasi dariKarfior Pusat keKarfi.or CabanglDistrik danKantor Cabangl
Distrik ke Kantor Cabangl Distrik lainnya dapat dilakukan dengan
mengajukan ke Kantor Pusat untuk mendapat persetujuan. Proses
pengiriman barang harus didukung Bukti Permintaan Penerimaan dan
Pengiriman (BP3) yang dikeluarkan olehunit yang membidangi fungsi
Pergudang an dan dilengkapi dengan Merno Mutasi yang dikeluatkan
oleh unit yang membidangi fungsi Aset. (mengganakan Contoh Formulir
XIII).c. Bukti Permintaan Penerimaan dan Pengiriman (BP3) dan Memo Mutasi
Aset Tetap didistribusikan kepada unit yang membidangi fungsi
Aku ntan s i d an rJ nit y ang memb idangi fu ngsi Aset'
B. T*ta C*ra, Pengelompokan Aset Tetap
untuk mempermudah mengidentifikasi Aset Tetap perlu dilakukan
pengelompokan kode akun dan pemberian nomor kode Aset Tetap yatg diattx
sebagai berikut:
4)
s)
6)
1)
8)
1. PengelompokanAsetTetapTidakBergerakterdiriatas:a. 1.3.1.0.0.00T tanah;
b. i.3.1.0.0.002 banganan dan lapangan, diantaranya pagar,pas Jaga'
j alan, halaman parkird an lain-lain yang sej eni s ,
c. 1.3.1.0.0.003 bangunan gedung, diantarunya tower ATC' gedung
operasional, gedung perkantorandan lain-lain yang
sejenis.
Pengelompokan Aset Tetap Bergerak terdiri atas:
a. 1.3,1.0.0.004 Alat bantu navigasi, yaitu peralatan.perulatan yang
digunakan untuk kegiatan operasional pelayanan
navigasi penerbangan;
Alal-alat kantat, antara lain seperti mesin ketik, meja
kerja, kursi, filling cabinet, brankas, komputer kantor'
printer kantor danlain-lain yang sejenis;
Instalasi dan Jaringan, anttara lain seperti server jaringan
dan lain-lai n y ang sej enis;
Alat Pengangkutan, antara lain kendaraan bus, minibus,
sedan, pick up, sepeda motor, sepeda dan lain-lain yang
sejenis;
Aset lain-lain yaitu peralatan-peralatan lain yeng
digunakan untuk mendukung kegiatan operasional
Perusahaan.
Aset KSO ( Kerja Sama OPerasi )
2.
b. 1.3. 1.0.0.005
c. 1.3.1.0.0.006
d. 1.3.1.0.0.007
e. 1.3.i.0.0.008
f. 1.3. 1.0.0.009
C. [nventarisasi Aset TetaP
Tujuan inventarisa si ar*.at a lain adalah :
a. untuk melakukan fungsi pengendalian Aset Tetap;
b. untuk mengetahui iumlah dan kondisi fisikserta nilai Aset Tetap setiap
akhir tahurV Periode tertentu;
c. untuk mengetahui kebenaran penempatao lokasi/ ruangandapat
menggunakan media Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR)'
pelaksanaan inventari sasi dilaksanakan sebagai berikut :
a. dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi
untuk Kantor Pusat, Surat Keputusan General Manager untuk Kantor
cabangdan surat Keputusan Dstrik Manager untuk Distrik;
b. penanggung jawab untuk Kantor Pusat adalah Senior Manager unityang
membidangi fungsi Aset, Manager unit yang membidangi fungsi Aset
pada Kantot Cabang dan Junior Manager TJn* yang membidangi fungsi
Aset Distrik.
3. Penomoran Barang Inventaris'
Contoh:Meja Kerja VzBta
2.
Chart of Account (Nx-alatKantor)
Kode Barang (Meja)
Type Barang (Meja %B\ta)Nomor Urut Barang
*)**)
Lokasi/ ruangan dapat diketshui melalui nomor urut barang
Llntuh membedakan aset tetsp atau KCL dapat diketahui melalui
Chart ofAccount
Laporan Hasil Inventarisasi Aset Tetap
a. Hasil dari inventarisasi Aset Tetap dituangkan dalam berita acara yang
dhandatanganiolehsemuaafiggotapelaksanaTimlnventarisasi(menggunakan Contoh Formuiir XIV)'
b. Hasil Inventarisasi dipergunakan sebagai dasar penyusunan Laporun
Aset Tetap Tahunan (LATT) yang menggambarkan saldo awal, mutasi
dan saldo akhir Aset TetaP.
c. Penanggun giawab laporan hasil Inventarisasi Aset Tetap adalah:
1) Senior Manager unit yang membidangi fungsi Aset pada Kar(or
Pusat;
2) Manager Unit yang membidangi fungsi Aset dengan diketahui oleh
General Manager pada Kantor Cabatg;
3) Junior Manager yang membidangi fungsi Aset diketahui oleh Distrik
Manager Pada Distrik.
d. Laparar Hasil Inventarisasi Aset Tetap disampaikan kepada Direktur
Keuangan. untuk laporan dari Kantor cabangl Distrik disampaikan
tembusan kepada Senior Manager Unit yang mernbidangi fungsi Aset
dan senior Manager unit yang membidangi fungsi Akuntansi Keuangan'
Rekonsiliasi Nilai Aset TetaP
a. Rekonsiliasi pencatatan Aset Tetap antaraUnit yang membidangi fungsi
Pengelalaan Aset dengan unit Akuntansi Keuangan dilakukan tiap
triwulan.
b. Hasil rekonsiliasi ditandatangani oleh pimpinan unit yang membidangi
fungsi Aset dan pimpinan unit yang membidangi fungsi Akuntansi
Keuangan.
4.
1 .3. 1.q.0.00s.0q3.0 1
.00 1-1006
.tllltlllttllr- - - - - - - - ]---i - - - - i-- - +
tllllllllrtl:- _ __l_ _- -- L --->
tl
'-----;--->I|---->
5.
D. Pelaporan Aset TetaP
Laporan - laporan kegiatan peketiaan yang harus dtbuat oleh Unit yeng
membidangi fungsi Aset adalah sebagai berikut :
1. Laporan Mutasi Barung Triwulan atas batang-batang inventaris yang
menggambarkan mutasi baruog-barung inventaris setiap triwulan
(menggunakan Contoh Formulir XV )'2. Laporan Tahunan Aset Tetap yang menggambarkan nilai saldo awal, nllai
mutasi dan nilai saldo (menggunakan Contoh Formulir XVIA) lengkap
dengan rekapitulasinya (menggunakan Contoh Formulir XVIB dan Contoh
Formulir XVIC).3. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Keuangan selambat-
lambatnya tanggal5 bulan berikutnya. untuk laparan dari Kantot cabang
disampaikan tembusan kepada Senior Manager IJnit yang membidangi
fungsi Pengelolaan Aset.
BAB VPENGIIAPUSAN ASET TETAP
A. Penghapusan Aset TetaP
Penghapusbukuan adalah setiaP
pembukuan atau [eraca Perusahaan,
tindakan menghapuskan aset tetap dari
yang dilakukan karena :
Lembaga Negara/Pemerintah
dan fungsi Kenegaraan atau
1. Pemindahtanganan
Pemindalrt anganafi adalah setiap tindakan mengalihkan Aset Te'tap
Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas Aset Tetap
dimaksud kepada pihak lain, dengan c&ra "
a. Penjualan
Pemindaht atuganan dengan cafa penjualan dapat dilakukan apabila
memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut :
1) secara teknis dan atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi
Perusahaan apablla tetap dipertahar*<an keberadaannya (Aset Tetap
Tidak Produkif);2) secara teknis dan atut ekonomis tetdapat alternatif atau penggantt
lain yang lebih menguntungkan Perusahaan;
3)diperuntukkanbagikepentinganumumsesuaidenganketentuanperaturan Perundang-undangan,
4) diperlukan oieh Kementerian atau
dalam rangka Pelaksatraan tugas
Pemerintahan,
5) bagian dari pr agr amrestrukrisasi dan penyehatan Perusahaan;
6) satu-satuny a alternatif sumber data bagi Perusahaan untuk
kebutuhan yang sartgat mendesak.
Penjualan Aset Tetap dilakukan dengat cata '
1) Penawaran Umum
a) pelaksanaan penawaran umum dilakukan oleh Tim Penjualan
yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
b) penawaran umum dilakukan secara terbuka dengan
pengumurnan luas, minimal melalui 1 (satu) media cetak dan
atau website Perusahaan yang bertujuan untuk memberi
kesempatan yang sama kepada semua pihak;
c) Tim Penju alan dapat meminta pelaksanaannya dilakukan oleh
dan atau dihadapan pejabat lelang sesuai peratutar perundang-
undangan tentang lelang;
d) biaya operasional dan honorarium Tim Penjualan ditetapkan
Direksi dan dibebankan kepada Perusahaan'
2) Penawaran Terbatas
Penawaran terbatas dapf dilakukan apablla memenuhi salah satu
dari per sy ar atan sebagai berikut :
a) telah dilakukan penawaran umum sebanyak 2 {dua} kali namun
tidak terjual;
b) terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan Aset Tetap hanya
dapat dijual kepada pihak tertentu.
3) PenunjukanLangsung
Penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu
dari persyaratan sebagai berikut :
a) telah dilakukan penawaran terbatas sebanyak 2 (dua) kali namun
tidakteriual;b) diperuntukkanbagikepentingan umum;
c) terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan Aset Tetap hanya
dijual kepada satu pitrak tertentu dan tidak menlrngkinkan dijual
kePadaPihak lain;
d) rumah dinas yang dijual kepada penghuni sah (apabila
ditetapkan untuk dijual kepada penghuni sah);
e) penjualan dilalcrkan kepada Badan usaha Milik Negara
(BUMN) lain atau anak perusahamBuMN yang sahamnya9Qo/o
(sembilan puluh persen) atau lebih dimiliki oleh BUMN; atau
t penjualan dilakukan kepada kementerian atau lembaga
neganlpemerintah dalam ratgka pelaksanaan tugas dan fungsi
kenegaraan atau Pemerintahan.
b. Tukar Menukar
1) tukar menukar dapat dilakukan apabrla merupakan alternatif yang
paling menguntungkan bagi Perusahaan atau urttuk kepentingan
umum;
2) nilai barang milik pihak lainyang dipertukarkan dengan Aset Tetap
Perusahaan, minimal sama dengan Aset Tetap milik Perusahaan
yang dipertukarkan;
3) dalam hal nilai barang milik pihak lain dimaksud pada poin b lebih
rendah daripada nilai Aset Tetap Perusahaan yang dipertukarkan,
maka pihak lain tersebut wajib menambah kekurangan nilai aset
tersebut dengan membaYar tunai;
4) dalarn hal nilai batang milik pihak lain dimaksud pada poin b lebih
tinggi daripada nilai Aset Tetap Perusahaan yatg dipertukarkan,
maka Perusahaan dapat menambah kekurangan nilai aset tersebut
dengan membayar tunai, sepanjang tukar menukar tersebut dapat
dilakukan karena kebutuhan Perusahaan,
5) Perusahaan wajib mempertimbangkan potensi barang milik pihak
lain yang dipertukark an dengan Aset Tetap Perusahaan'
c. Ganti Rugi
Ganti rugi hanya dapatdilakukan untuk kepentingan umum'
Aset Tetap Dijadikan Penyertaan Modal
Aset Tetap dijadikan penyertaan modal dapat dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan'
CaraLainCar a la\n hanya dapat dilakukan apablla :
1) pemindaht afigafia} deogan cara peniualan, tukar menukar' ganti rugr
dan penyertaan modal tidak dapat dilakukan;
2) Aset Tetap yang dipindahtangankan nilainya tidak signifikan
terhadaP total aset Perusahaan;
3) tidak mengganggu kegiatan operasional/bukan Aset Tetap Produktif
Perusahaan.
2. Kondisi Tertentu
Kondisi tertentu adalahpenghapusbukuan terhadap Aset Tetap yang '
a. hllang;b. musnah;
c. rusak tidak dapat dipindahtangankan {total lost);
d. biaya pernindaht angenan lebih besar daripada nilai ekonomis yang
dipero leh dari p emin dahtanga*an tersebut ;
e. dibongkar untuk dibattgun kembali atau dibangun menjadi aset tetap
yang lain yaflg anggarannyatelah ditetapkan oleh Menteri selaku kuasa
Pemilik Modal di dalam surat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan(RKAP);
f. dibongkar untuk tidak dlbangun kembali sehubungan dengan adanya
pr o g am lain y ang direncanakan dalam RKAP ;
g. berdasarkan peratutanperundang-undangan danatau ptrtusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap, Aset Tetap tersebut tidak lagi menjadi
milik atau dikuasai oleh Perusahaan.
B. Kewenangan Persetujuan Penghapusan Aset Tetap
1. persetujuan pemindahtanganen diberikan oleh Pemilik Modal, dengan
mel ampirk an tanggapan teriuli s dari Dewan Pengawas'
2. Persetujuan pemindahtanganafi untuk Aset Tetap Bergerak dengan umur
ekonomis sampai dengan 5 (lima) tahun persetujuannya diberikan oleh
Dewan Pengawas;
3. Persetujuan penghapusan dengan kondisi tertentu diberikan oleh Dewan
Pengawas;
4. Masa berlaku persetujuan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbilkannya
persetujuan Pemilik Modal atau Dewan Pengawas;
5. Dalarn hal penghapusbukuan dan pemindahtanganan belum dapat
direalisasikan daiam kurun waktu 1 (satu) tahun, Direksi dap*t mengajukan
C.
permohonan persetuju at iz\n baru disertai penjelasan mengenai kendala
pelaksanaan penghapusbukuan dan pemindahtanganefi serta fencana
penyelesaiannYa
Tata Cara PenghaPusan Aset TetaP
1. Penghapusan karana pemindahtangafiar1 aset tetapdeilgan cara penjualan,
tukar menukar, ganti rugi, penyertaan modal dan cara lain terlebih dahulu
memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dilakukan dengat tata cara
sebagai berikut :
a. Direksi mengaiukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan
Pengawas disertai dengan :
1) kajianlegal atas Aset Tetap yang dimohonkan perghapusbukuannya;
2) kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang
akan diPeroleh Perusahaan);
3)penjelasanmengenaialasanpenghapusbukuandanata,Jpemindahtangafiafi;
4) fencafla investasi pengganlt/pembangunan kembali atas aktiva tetap
yang akan dibongkar dimana an}geftrlnya telah ditetapkan dalam
RKAP yang disahkan oleh Menteri selaku kuasa Pemilik Modal;
5) dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acaru {apabila
hilanfmusnah) serta datalain berupa lokasi, jenis, spesifikasi, nilai
perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi aktiva tetap dan foto
kondisi terakhir;
6) cara pemindabtanganan yang diusulkan'
b. Dewan Pengawas memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi'
c. Dalam hal Dewan Pengawas belum dapat memberikan persetujuan
tertulis karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal tersebut
harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas'
d. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas,
Dewan Pengawas sudah harus memberikan persetujuan atau penolakan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data
atau informasi lain yang dibutuhkan.
e. Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapantertulis dalam
kurun waktu yang telah ditetapkan, maka Direksi dapx meminta
persetujuan Menteri disertai dengan penjelasan bahwa usulan tersebut
tanpa disertai tanggapan Dewan Pengawas karena belum diperoleh
dalamkurun waktu Yang ditetaPkan'
f. Setelah memperoleh tanggapan tertulis Dewan Pengawas atau terjadi
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e di atas, Direksi
mengajukan permoho nan kepada Pemi 1 ik Mo dal di sertai dengan :
h
1)tanggapantertulisDewanPengawasataupenjelasanmengenaitidakadany a tafiggap an tertuli s D ewan Pengawas ;
2) kajian legal atas atas Aset Tetap yang dimohonkan penghapusannya;
3) t a;ian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang
akan diperoleh Perusahaan);4) penjelasan mengenai alasan penghapusbukuan dan atut
pemindahtanganan;
5) Jokon "n
pendukung berupa bukti kepemilikan, betita acata (apablla
hilang/musnah) serta datalain berupa lokasi, jenis, spesifikasi, nilai
perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi Aset Tetap dan foto
kondisi terakhir;
6) cara pemin dal*angananyang diusulkan'
Selanjutnya Direksi menunggu persetujuan atau tanggapan dari Pemilik
Modal sampai dengan 30 (tiga puluh) hati setelah perrnohonan
disampaikan.Dalam ha1 Pemilik Modal belum dapat memberikan persetujuan atav
tanggapefi karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal
tersebut akan disampaikan secafa tertulis kepada Direksi dalam kurun
waktu 30 (tiga puluh) hari.
Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas,
Direksi akan mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Pemilik
Modal paling lambat 30 (tiga puluh) hati sejak menerima ataro
memperoleh dataatau informasi lain yang dibutuhkan'
Penghapusbukuan karcna kondisi tertentu
a. Direksi mengajukan permohonafi tanggapan tertulis kepada Dewan
Pengawas diserlai dengan :
1) kajian legal atas Aset Tetap yang dimchonkan penghapusbukuannya;
2) kajian ekonomis {termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang
akan diperoleh Perusahaan;
3) penjelasan mengenai alasan penghapusbuk:uan dan atut
pemindahtangaflan;
4) rencana investasi penggantt/pembangunaa kembali atas Aset Tetap
yang akan dibongkar dimana afiggarunnya telah ditetapkan dalam
RKAp yang disahkan oleh Menteri selaku kuasa Pemilik Modal;
5) dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acata (apabtla
hilang/musnah) serta dalalain berupa lokasi, jenis, spesifikasi, nilai
perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi Aset Tetap dan foto
kondisi terul<hir;
6) cara penghapusbukuan yang diusulkan.
b. Dewan Pengawas akan memberikan persetujuan atau penolakan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi'
c. Dalam hal Dewan pengawas belum dapar memberikan persetujuan
tertulis karcna memerlukan data atav informasi lain, maka hal tersebut
akan disam palkan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu
sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas'
d. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas,
Dewan Pengawas akan memberikan persetujuan atau penolakan pa|ing
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau
informasi lain Y ang dibutuhkan'
D.TataCaraPenghapusanAsetTetapTidakProduktif
usulan penghapusan Aset Tetap Tidak Produktif merupakan bagian dati
pemindahtan ganafi dengan cara peryualan untuk Aset Tetap yang secara teknis
danatau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi Perusahaan apabila tetap
dipertahankan yang dibuat berdasarkan hasil laporan Tim Inventarisasi dari
Kantor Pusat atau Kanto r cabang dan disamp aikan kepada senior Manager unit
yang membidangi fungsi Aset.
Klasifikasi usulan penghapusan Aset Tetap Tidak Produktif sebagai berikut :
1. Umur ekonomis di atas 5 (lima) tahun, dihapus dengan cara'.
a. dijual kepada umummelalui Kantor Pe\aya*an Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL);
b. dijual kepada umum tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
danLelang(KPKNL); dan
c. dijual kepadz karyawan tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara danLelang(KPKNL) (hanya khusus rumah dinas)'
Siklus proses Penghapusan Aset Tetap Tidak Produtrcif Umur Ekonomis
Diatas 5 (lima) Tahun sebagaimana tersebut dalam Gambar I
Umur ekonomis sampai dengan 5 (lima) tahun, dihapus de,ngan cara'.
a. dijual Kepada umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL)
b. dijual kepada umum tatpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
danLelang (KPKNL)
Siklus Proses Penghapusan Aset Tetap Tidak Produktif Umur Ekonomis
Sampai Dengan 5 (lima) Tahun sebagaimana tersebut dalam Gambar II.
E. Tata Cara Pemindahtanganan Rumah Dinas
1. Pemindaht afi1anafirumah dinas dengan carapenjualanpemindaht*lunun rumah dinas dengan cara penjualan dapat dilakukan
apabila memenuhi salah satu syarat berikut :
a. secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi
Perusahaan apab\la t6tap dipertahankan keberadaannya (Aset Tetap
Tidak Produktif);
b.
f
secara teknis daruatau ekonornis terdapat alternatif alau pengganti iain
yang lebih menguntungkan Perusahaan ;
perrintukkan bagi kepentingall umum sesuai dengan ketentuan peraturan
i**rr,long- undangun dan Rencana Umum'fa1a Ruang I Rencana Umltm
Tata Rua=ng wilayah Kerja (RUTR/RUTRWK) yang telah disahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
diperlukan oleh Kemenierian atau lemba ga negaralpemerintah dalam
rangka pelaksanaan tugas rlan fungsi kenegaraan atau pemel'intahan;
baglan iari program restrr'tkrisasi dan penyehatan Perusahaan'
saiu-satunya aiiernatif surnber dana bagi Pelusahaan untuk kebutuhan
yang sangat mendesak.
Tata cara penjualan rumah dinas dilaksanakan dengan proses sebagai berikut '
a. rumah dinas yailg akan dijual clitawarkan terlebih dahulu kepada
penghuni sah;
b. dalam waktu Palir,gpenghuni wajib untuk
lambat 3A $iga puluh) hari setelah ditawarkan,
menyatakan terminat membeli atau tidak rumah
dinas tersebut;
c. apabila dalam jangka waktu yang telah dite_utukan penghuni belum
memberikan tu*uion, maka iiurggup ticlak berminat ultuk membeii
rumah dinas;
d. apabita penghuni rnenyatakan kesediaannya tlntuk membeli rumah dinas,
maka daiam waktu prting lanrbat 30 (tiga puluh) hari, penghuni sudah
harus mengaiukan plr*olronan pembelian runlah dinas tersebut kepada
Perusahaan,e. kewajiban menarvarkan terletrlh {ahulu kepada karyawan tidak berlaku
apabila .
1l pemindahtanganan diiakulcan karena diperuntukkan bagi
kepentingun *u*unr,
diperlukan ole1i kementerian atau Lembaga
Negara/Plmerintah, bigian dari program restrukturisasi dan
penyehatan Perusahaan danlatau dijadikan penyertaatr moda1.
Z) iuta* hal penjualan Aset Tetap benrpa tanah_.di1akr-rkan terhadap
satu areal yang didalarnnya terdapat rumah dilas, Direksi dapat
meniual tceseluruhan areal iersebut dalam satu paket termasuk rumah
clinas setelah dilakukan pengkaiian yang menunjukkan bafuwa
penjualan dalam satu paket lebih nienguntungkan Perusahaan.
pernindahtailganan Rumah Dinas dengan cara Tukar Menukar
PemindahtallE anan rumah dinas dengan cara tukar menukar dapat dilakukan
apabila:; merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan; atau
b. rintuk kepentingan umum.
Pemindahtanganan Rumah Dinas dengair cara Ganti Rugi
Pemindahtungu,ru, rumah dinas dengan cala ganti rugi hanya dapat dilakukan
daiarn rangka kePentingan umum.
pemindahtanganan Rumah Dinas dengan cara Dijadikan Penyertaan Nlodal
Pemindahtanganan rumah dinas dengan cara dijadikan penYertaan modal
dapat diiakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan per"gndang-
unrlangan mengenai tata carapenyertaan rnodal BUMN pada perusahaan lain.
')
4.
F. Pelaksanaan Penghapusbukuan Aset Tetap
1. pelaksanaan penghaplrsbukuan karena kondisi tertenfii dilakukan setelah
mernperotreh izin dari Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Direksi'
2. Pelaksanaan penghapusbukuan karena Pemindahtaoganafi dilakukan setelah
teriadi Pemindahtanganan.
G. Pelaksanaan Pemindahtangan:tn Aset Tetap
1. Pemindahtanganan dilakukan sesual
disetujui oleh Pemilik Modal atau
Direksi.
dengan cara Pomindahtanganall Yang
l)ervan Pengawas dan ditetapkan oleir
untuk mendapatkan nilai jual Aset Tetap yang optimal, dapat menggunakan
jasa pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dalam rangka
melaksanakan pemasaran peniualan dari aset tetap dengan
mempertimb angkan manfaatnY a.
Pemilihan dan penunjukan jasa pihak lain untuk melaksanakan tugas
pemasaran penjualan ditentukan oleh Direksi berdasarkan perafixafi
pengadaan barang dan j asa.
Pelaksanaan Pemindahtanganan dengan cara penjualan dan tukar menukar
sudah harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan
calon pembeli dan calon penukar dengan memperhatikan masa berlakunya
persetujuan Pemilik Modalatau Dewan Pengawas "
H. Penaksiran Harga Minimum
1. Dalam rangka menetapkan harga iual, nilai tukar dan nilai gatrti rugi
minimum atas Aset Tetap Perusahaan, Pemilik Modal atau Dewan Pengawas
sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan, dapat menetapkan agar
Direksi membentuk Tim Penaksir Harga atau menggunakan jasa perusahaan
penilai.
Z. Dalam hal Pemilik Modalatau Dewan Pengawas tidak memberikan
penetapan, Direksi dengan kewenangannya sendiri membentuk Tim Penaksir
lHLar ga atau menggunakan j asa perusahaan penilai'
3. Dalam hal pembentukan Tim Penaksir Hatga, maka Tim tersebut
beranggotakan atas wakil-wakil dari perusahaan, Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)dan instansi lain yang diangggap perlu
2.
4. Masa tugas Tim Fenaksir harga ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa
berlaku persetujuan pemindahtanganan atau dengan telah terlaksananya
Pemindaht angananAset T'etap, maoa yang lebih dulu'
Tata cara Perhitungan Taksiran Flarga Jual Aset Tetap Tidak Produlrtif
Untuk meraksanakan perhitungan taksiran harga jual aset yang akan
dihapusbukukan dilakukan oleh Tim Penaksir Harga yang dibentuk oleh Direksi
untuk di Kantor Pusat dan General J\{anager untuk di Kantor cabang'
Tim Penaksir Harga membuat taksiran harga jual barang yang akan drjual :
1. Aset Tetap Bergerak selain kendaraan trermotor, dengan perhitungan .
Perhitungan kondisi fisik baran g yafig dihapuskan sesuai umur ekonomis
masing-masing j enis barung.
2. Untuk Aset Tetap Tidak Produktif
diklasifikasikan sebagai besi tua, maka
dengan perhitungan sebagai berikut :
3. Aset Tetap Tidak Bergerak, dengan perhitungan :
a. Taksiran HargaJual Bangunan: HatgaPerolehan x Prosentase Kondisi
Fisikb. Taksiran Hatga Jual Tanah: menggunakan harga tertinggi ar*ataharga
pasardaerahsetempatatauNilaiJualobyekPajak(NJOP).
c. Tim penaksir harga iual tanahmenggunakan jasa penilai independen'
4. Kendaraan Bermotor
a. Harga kendaraan sesuai Keputusan Guhernur/harga pasar wilayah
setempat dan sumber-sumber yang relevan'
b. Taksiran hargajual sebagaimaoa dimaksud pada huruf a diatas dikalikan
dengan kondisi fisik dan kriteria untuk menentukan kondisi fisik
(menggunakanCantohFormulirX\rm)denganperhitungan.
yang rnengandung iogarn dan
taksiran harga jualnYa dilakukan
T'aksiran Harga Jual : Elarga Perotehan x Prosentase Krlndisi Fisik
Taksiran Harga Jual : Berat Barang x IIarga /Kg
-
Hal'", .r1111l : {ilarg* Put"k*t Berdasarkan Keputusan Gu6ernur }Harga Pasar : 2) x Prosenttse Kondisi Fisik x9A"/']
Dalam hal kendaran tersebut tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas dan fisik rusak berat, maha kendaraan tersebut dljual
sebagai besi tua. dengan cara perhitungan'
J. Teknis Felaksanaan Peminclahtanganan Aset letap
Penjualan
a. Penjualan kepada umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL).
Mekanisme penghapusan dengan cara dijual melalui Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ditetapkan sebagai berikut :
1) Pelaksanaan penghapusan dengan cara dijual melalui Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dilaksanakan
sesuai dengan petatutan yang berlaku'
2) Setelah pelaksanaan lelang, Tim Penjualan menyetorkan hasil lelang
ke kas Perusahaan.
3) Tim Penjualan setelah menerima dokumen pelaksanaan 1e1ang dari
KantorPelayananKekayaanNegaradanLelang(KPKNL)melaporkan hasil pelaksana&n lelang kepada Direksi untuk Kantor
Pusat atau General Manager untuk Kantor Cabang yang selanjutnya
melaporkan kePada Direksi.
b. Penjualan kepada Umum dan atau karyav'tan tanpa rnelalui Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dwLelang (KPKNL)'
Mekanisme penghapus an dengan caru dljualllelang tanpa melalui Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ditetapkan sebagai
berikut:1) Tim Penghapusan mengumumkan pelaksanaan penjualan/lelang
melalui minimal 1 (satu) media cetak danl*tau website Perusahaan
serta papan pengumuman Perusahaan.
Z) Sistem ponawaran menggunakan sampul tertutup atau terbukalhsan
dengan har ga naik - naik.
3) Hargapenawaran tertinggi diatas taksiran hargajual akan ditetapkan
sebagai Pemenang.4) Apabila semua penawafan dibawah taksiran harga ital, maka
penjualan/lelang dinyatakan gagal.
5) Penjualan/lelang yaflg dinyatakan gagal, akan dilaksanakan
penjualan/lelang ulang sesuai ketentuan'
6) Pembayaran dengan cara tunai oleh pemenang lelang, disetorkan ke
kas Perusah aan palhg lambat 3 {tiga} hari kerja, setelah penjualan
selesai dilaksanakan.
Taksiran flarga Jual: Berat Barang X llarga /Kg
J.
7) Tim Penghapusan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada
Direksi untuk di Kantor Pusat atau General }y'ranagerl Distrik
Manager untuk di Karrtor cabanglDistrik yanl selanjutnya
dilaPorkan kePada Direksi.
Administratif dengan cara tukar menukar I ruislag
Mekanisme tukar menukar {ruistag) dihapusbukukan secara administratif
dengan cara sebagai berikut :
a. Tirn Penghapusan menyiapkan Berita Acara serah Terima Tukar
Menukar berikut dokumen pendukungnya d\tandatangani oleh Direksi
untutr<Kantor Pusat atau Gener alwznagerlDistrik Manager untuk Kantor
cabanglDistrik atas izin Direksi sebagai pihak yang menyerahkan dan
Pimpinan Instansi pihak penerima'
b. Tim Penghapusan memastikan pembayaran/penerimaan tunai atas
kekuranganl kelebihan nilai batang yaug dipertukarkan sudah
disetor/diterima kas Perusahaan pada saat Berita Acara Tukar l\{enukar
ditatdatatgani kedua belah pihak, atav ditetapkan lain oleh Direksi'
c. Tim Penlhapusan menyiapkan F,erita Acara Tukar Menukar dan
dokumen p endukungnya sebagai d asar p encatatan pel epasar:/penerimaan
aset ke dalam pembukuan Perusahaan'
d. Tim Penghapusan melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukat kepada
Direksi.
Ganti Rugi
Mekanisme ganti rugi dihapusbukukan secara administratif dengan menerima
sejumlah nilai tunai sebagai nilai pengganti atas pelepasan aset untuk
kepentingan umum, dengan cara sebagai berikut :
a. Tim Penghapusan menyiapkan berita ac&ra berikut dokumen
pendukungnya ditand atangani oleh Direksi untuk Kantor Pusat atau
General Managerl Distrik Manager untuk Kantor cabargl Distrik atas
izin Direksi sebagai pihak yang melepaskan aset'
b. Tim Penghapusan memastikan pen*timaan tunai atas penggantian aset
sudah disetor kas Perusahaan pada saat Berita Acata ditandatangari, atau
ditetapkan lain oleh Direksi.
c. Tim Penghapusan menyiapkan Berita Acata yang sudah drtandrtangani
dan dokumen pendukuLgfiyasebagai dasar pencatatanpelepasan aset dan
penerimaan kas ke dalam pembukuan Perusahaan'
HibahMekanisme hibah merupakan bagian dari pemindahtanganan dengan caralain
yang dihapus secara administratif, dengan cara sebagai berikut :
a. Tim Penghapusan menyiapkan Berita Acara Hibah berikut dokumen
pendukungnya untuk ditandatangani oleh Direksi pada Kantor Pusat atau
General Manager pada Kantor Cabang alas izin Direksi sebagai pihak
yang menyerahkan aset serta pimpinan yang berwenang sebagai pihak
penerima hibah.
b. Tim Penghapusan menyiapkan Berita Acara yang sudah ditandatangani
dan dokumen pendukungnya sebagai dasar pencatatan pelepasan aset.
c. Tim Penghapusan melaporkan hasil pelaksaflaan hibah kepada Direksi'
K. Teknis Pelaksanaan Penghapusan Aset Tetap Karena Kondisi Tertentu
Penghapusbukuan Aset Tetap yang dilaksanakan karena kondisi tertentu
dilakukan secara administratif, atas persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan
dalam suatu Surat Keputusan Direksi, yang mekanisme pelaksanaannya
ditetapkan sebagai berikut:
l. Hilanga. Pelaksanaan PenghapusanAset Tetap Tidak Produktif secara administrast
karena hilang, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan tuntutan ganti
rugi dan perhitungan ganti rugi dimaksud sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
b. penghapusan secara administrasi karena hilang, dibuatkan dalam suatu
Berita Acara dengan melampirkan laporan kehilangan dari Kepolisian
setempat atau Berita Acara Kehilangan dari Pejabat yang berwenang dan
dilaporkan kepada Direksi dengan tembusan Senior Manager Unit yang
membidangi fungsi Pengelolaan Aset Senior Manager Unit yang
membidangi fungsi Pengelolaan Aset selaku Tim Penghapusan untuk
selanjutnya diusulkan penghapusannya kepada Dewan Pengawas.
2. Musnah
a. Mekanisme penghapusan secara administratif atas yang musnah di atas
diatur sebagai berikut :
b. Tim penghapusan menyiapkan berita acara aset yang musnah berikut
dokumen PendukungnYa.c. Berita acara ditandatangani oleh Tim Penghapusan dan selanjutnya
dilaporkan kepada Direksi, tembusan kepada Senior Manager Unit yang
membidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Pusat untuk selanjutnya
diusulkan penghapusannya kepada Dewan Pengawas'
3. Rusak
Rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (rusak berat/total lost) atau biaya
Pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh
dari pemind atanganan tersebut, mekanisme Penghapusan secara administratif
atas aset tersebut di atas diatur sebagai berikut :
a. Setelah terbit persetujuan Dewan Pengawas dan dibuat Keputusan
Direksi, Tim Penghapusan menyiapkan Berita Acara Penghapusan atas
aset tersebut berikut dokumen pendukungnya'
b. Berita acara ditandatangani oleh Tim Penghapusan dan selanjutr,va
ditaporhan kepada Direksi, tembusan keparla Semor Manager unit yang
membidangi frurgsi Pengelolaan Aset Kantor Pusat'
1. Dibongkar Untuk Dibangun Kembali atau'firlali Dibangun Kernbali Sesuar
RI(APa. Mekanisme Penghapusan secara administratif atas aset yang dibongkar
diatur sebagai berikut :
b. setelah terbil persetu.iuan Delran Pengarvas dan dibuat Keputusan
Direksi^ Tim Penghapusan melakukan penjuaian aset belias bongkaran
meialui Penal\aran kePada umum'
c.penjualarr/lelangasetbekasbongkaranbangunangedungl,angterkenaprovek dapat dilaksanakan dengan lelang berdiri (lisik bangunan masih
berdiri) _vang melaksanakan pembongkaran adalah pihak l'ang drtetapkan
sebagar Pemenang lelang;
d. dalam pelaksanaan pembongliaran drbuatkan Berita Acara
pembongkaran dan drdokumentasikan dalam kondisi sebelum. sedang
dan setelah Pembongkaran-
e. jangka $,aktu pembal-ararr paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
pemberitahgan dari Tim Penghapusan dan disetorkan ke kas Perusahaan;
f, sefelah selesai pelaksanaan penjualaq Tim Pengirapusax melaporkan
hasil pelaksanaan penjualan dalam bentuk buku (proses alv;rl s/d akhir)
kePada Direksi .
5 Berdasarkan Peraturan Perunclang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan
1,ang berkekuatan irukum tetap. Aset Tetap tersebut tidak lagi menjadi milik
atau dikuasar Perusahaan
a. Tim Penghapusan menviapkan Berita Acara Penghapusan Aset berikut
doliumen peraturan rerkart dan salinan pulusan pengadilan serta bukti
pendukung laiml'a.
b. Berita acara ditandatangani oleh Tim Per-rghapusan dan selanfutnl'a
dilaporkan kepada Direksr, tembusan kepada Senior Manager l-Tnit 1'ang
membidangi fungsi Pengelolaan Asel Kantor Pusat untuk selanjutnya
di usulkan p enghapusarutla kepada Deu'an Pengarvas
L. Tim Penghapusan Aset TetaP
1. Tim penghapusan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi untuk di
Kantor prisat dan Surat Kepulusan General Manager untuk cli Kantor Cabangl
Distrik dengan masa keria tertentu.
2. Susunan keanggotaan Tim Penghapusan terdiri dari unsur-unsul ) ang
membidangi unitltungsi Aset Tetap, Akuntansi Keuangan, Pergr:dangan, unit
Spesilikasi Teknis dan unit-unrt lain ]'ang dianggap perlu'
3. Tim Penghapusan menlpurr ai tugas sebagai berikut :
a. mengadakan ana[sis terhadap usulatr penghapusan Aset Tetap:
4.
b.melakukanprosespelal<sanaanpenghapllsansesuaisiklusyangtelahdiatur.(sesuai Gambar I, dan Gambar Ii)
membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penghapusan Aset Tetap yang
dilakukan oleh Senior Manager Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan
Asetuntuk di Kantor Pusat dan General Manager untuk di Kantor C'abangl
Distrik, kemudian dilaporkan kepada Direktur Keuangan' khusus peiaksanaan
pelaporan cli Kantor Cabang ditembuskarr kepacla Senior N4anager Unit yang
mernbidangi fungsi Pengeioiaan Aset'
BAB VI
PENCATATAN ASET TETAP DENGAN STATUS BANTUAN PEMERINTAH
YAI\GBELUMDITENTUKANSTATUSNYA(BPYBDS)
A. Inventarisasi Fisik
Untuk Aset Tetap yang akan diserahkan dari Pemerintah dana Anggaran
Pembelanjaan Negara (APBN) Departemen Perhubungan c.q Ditjen Perhubungan
Udara, harus dilakukan inventarisasi dan pengecekan fisik terhadap aset yang
akan diserahkan didasarkan atas permintaan dari instansi yang akan menyerahkan
aset kepada Perusahaan, dengan dibentuk Tim Inventarisasi yang keanggotaaanya
terdiri dari instansi yang akan menyerahkan aset dan pihak - pihak yang berasal
dari Perusahaan.
B. Berita Acara Hasil Inventarisasi
1. Hasil lnventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf A diatas dibuatkan
dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi yang ditandatangani oleh seluruh
anggota Tim Inventarisasi dengan diketahui oleh General Manager dimana
aset tersebut berada.
Z. Berita AcaraHasil Inventarisasi Aset dimaksud, oleh Tim Inventarisasi yang
dibentuk oleh Perusahaan dilaporkan kepada Direksi'
Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO)
Berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Aset sebagaimana dimaksud pada
huruf B di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan proses
usulan Berita Acara Serah Terima operasional (BASTO) dengan menerbitkan
surat kuasa Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara,
dan selanjutnya setelah surat kuasa diterbitkan, Ditjen Perhubungan Udara akan
men.jadualkan proses penandatangan Berita Acata Serah Terima Operasional
(BASTO) antara Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai Pihak Pertama
dengan Direktur Utama sebagai pihak kedua.
Review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Atas dasar Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO), Direksi
mengajukan surat Perrnohonan kepada BPKP, untuk melakukan review atas aset
yang diserahkan tersebut yang selanjutnya dicatat dalam Neraca Pembukuan
Perusahaan sebagai aset dalam penyelesaian.
C.
D.
Usulan Penyertaan Modal Negara (FMN)
1. Hasil revierv sebagaimana dimaksud pada hurul' D di atas oleh Badan
PengarrasanKeuangandanPembarlgunan(BPKP)"dijadikansebagaidasarusulanPenl,erlaanModalNegara(PMN)padaPerusahaandengantahapana*al. Direksi membuat strat usulan Penyertaal Nlodal Negara kepada
Pemitrik Modal. 1,ang tembusann\,'a drtu.iulian kepada Menteri Perhubulgan.
Menteri Keuangan' Ditjen Kekal'a2n Negara Dep Kertangan' Asdep'
Pendal,agrinaan Aset Kementeria:r Negara Baclan Usaha N{ilik Negara dan
Den'an Pengarvas.
2. Proses selaniutny-a dilaksanakan oleh Drtien Kekal'aan Negara Deparlemen
Keuangan sampar dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PF) PenYedaan
Modal }*legara pada Perusahaan.
A.
BAB \rIIPENGURANGANM0DALTERIIADAPASETTETAP
Inventarisasi Fisik
Untuk Aset Tetap yang secara operasional sudah tidak dipergunakan lagi sebagai
penunjang kegiatan operasional navigasi penerbangan akan diserahkan kepada
pengelola barang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan bersama instansi yang membutuhkan, harus dilakukan
inventarisasi dan pengecekan fisik terhadap aset yang akan diserahkan dengan
melibatkan instansi terkait.
Berita /rc.*ra Ilasil Inventarisasi
1. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf A diatas dibuatkan
dalam Berita Lcara Hasil Inventarisasi yang ditandatangani oleh seluruh
anggota Tim Inventarisasi dengan diketahui oieh General Manager/ Distrik
Manager dimana aset tersebutberada'
z. Berita AcaraHasil Inventarisasi Aset dimaksud, oleh Tim yang dibentuk oleh
Perusahaan dilaporkan kepada Direksi'
Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS)
Berdasarkan Berita AcaruHasil Inventaisasi Aset sebagaimana dimaksud pada
huruf B diatas, Tim Inventarisasi membuat Berita Acata Serah Terima Sementara
(BASTS) yang ditand atangani oleh Direksi dan Direktorat Jetderal Kekayaan
Negara Kementerian Keuangan'
Usulan Pengurangan iVlodal
1. Berdasarkan Berita Acaru Serah Terima sementara, Direksi membuat surat
usulan peogurangan modal Perusahaan kepada Dewan Pengawas Perusahaan
dengan tembusan Pemilik Modal dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan.
2. Setelah mendapat Rekomendasi Dewan Pengawas, Direksi membuat usulan
Permohonan Pengurangan Modal Kepada Pemilik Modal, yang tembusannya
ditujukan kepada, Menteri Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Dewan
Pengawas.
3. Berdasarkan usulan pengurangan modal tersebut, Kementerian BUMN
mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk diproses pengurangan
mo dalny a s amp ai d engan diterb itkan P a atur an P emeri ntah (PP) P engu r angan
Modal.
B.
C.
F,
BAB YIIIPENUTUP
Hal-halyang belum diatur dalampedoman dan prosedur pelaksanaanini akan diatur
dan ditetapkan kemudian sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan.
Demikian Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap di Lingkungan
perusahaan ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman bag; pejabatlpelaksana
dalam mel aksanakan tugas.