PEDOMAN PENCACAHAN

PEDOMAN PENCACAHAN

SURVEI PENYUSUNAN DIAGRAM TIMBANG

IHPB PROVINSI 2017

BADAN PUSAT STATISTIK

Ukuran buku / Book Size : 18,2 Cm x 25,7 Cm

Jumlah Halaman / Number of pages : viii + 36 Halaman/pages

Naskah / Manuscript :

Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar

Subdirectorate of Wholesale Price Statistics

Gambar Kulit / Cover Design

Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar

Subdirectorate of Wholesale Price Statistics

Diterbitkan oleh / Published by:

Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia

BPS-Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by:

Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia

BPS-Statistics Indonesia

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau

menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa

izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this

book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

iii

Kata Pengantar

Kegiatan Survei Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) Indeks Harga

Perdagangan Besar (IHPB) provinsi 2017 dilakukan di 34 provinsi di seluruh

Indonesia. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan penimbang untuk

penghitungan IHPB provinsi, persentase penjualan, asal barang, dan tujuan

penjualan yang diperdagangkan secara grosir.

Pencacahan merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Survei

Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

provinsi dimaksudkan untuk memperoleh data tentang komoditas, rata rata

volume dan nilai penjualan, serta tujuan penjualan. Mengingat luas dan variasi

cakupan dari pedagang besar dan aktivitas ekonomi yang dilakukan maka

pemahaman tentang tujuan, konsep dan definisi, serta tata cara pencacahan

mutlak diperlukan. Untuk itu disusun Buku Pedoman Pencacahan SPDT IHPB

provinsi, yang memuat uraian tentang tujuan, cakupan, organisasi lapangan,

metodologi, tata cara pengisian kuesioner, dan informasi lainnya yang perlu

dipahami oleh para pelaksana survei. Buku pedoman ini sebagai bagian dari

Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan SPDT IHPB

provinsi tahun 2017.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran BPS

maupun pihak-pihak lain di luar BPS, yang telah berpartisipasi dalam

meningkatkan kualitas data Badan Pusat Statistik, khususnya data Indeks

Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Jakarta, Agustus 2017

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Yunita Rusanti

v

Daftar Isi

Kata Pengantar .................................................................................. iii

Daftar Isi ............................................................................................ v

Daftar Gambar dan Tabel .................................................................... vii

I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1

1.2 Tujuan SPDT IHPB Provinsi 2017 ................................................. 1

1.3 Ruang Lingkup .......................................................................... 2

II. METODOLOGI ................................................................................. 3

2.1 Cakupan Survei ......................................................................... 3

2.2 Kerangka Sampel ...................................................................... 5

2.3 Jumlah Sampel .......................................................................... 6

2.4 Alokasi Sampel per KBLI Menurut Kabupaten/Kota......................... 6

2.5 Metode Pemilihan Sampel ........................................................... 6

2.6 Daftar VPDT.17-DSPU ................................................................ 6

2.7 Daftar VPDT.17-DSPP ............................................................... 13

2.8 Pembentukan Daftar VPDT.17-DSPP ........................................... 13

2.9 Penggunaan Daftar VPDT.17-DSPP ............................................ 13

III. PELAKSANAAN LAPANGAN ............................................................. 13

3.1 Organisasi Lapangan ................................................................ 17

3.2 Entri Data ............................................................................... 19

3.3 Jadwal Pelaksanaan ................................................................. 19

IV. KONSEP DAN DEFINISI ................................................................. 21

V. TATA CARA PENGISIAN KUESIONER ................................................ 25

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT ......................................................... 25

BLOK II. KETERANGAN PENCACAH DAN PEMERIKSA ........................... 26

BLOK III. KETERANGAN KOMODITAS ................................................ 27

BLOK IV. CATATAN ......................................................................... 32

vii

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1. Daftar VPDT.17-DSPU ...................................................... 11

Gambar 2. Daftar VPDT.17-DSPP ....................................................... 12

Gambar 3. Alur Penggantian Sampel SPDT IHPB Provinsi 2017 .............. 15

Gambar 4. Organisasi Lapangan SPDT IHPB Provinsi 2017 .................... 18

Gambar 5. Alur Dokumen Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 ........... 18

Gambar 6. Contoh Pengisian Kuesioner Responden Pedagang Grosir ...... 33

Gambar 7. Contoh Pengisian Kuesioner Responden Pedagang Campuran 35

Tabel 1. Cakupan Survei Penyusunan Diagram Timbang Harga Perdagangan

Besar 2017 Menurut KBLI 2015 ................................................ 3

Tabel 2. Jadwal Kegiatan SPDT IHPB Provinsi 2017 .............................. 19

Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) adalah suatu indeks yang

menggambarkan perubahan harga di tingkat pedagang grosir. Tujuan utama

penghitungan IHPB adalah sebagai deflator Produk Domestik Bruto (PDB) yang

dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, IHPB juga dimanfaatkan

oleh Bank Indonesia (BI) sebagai salah satu indikator analisis kebijakan

perekonomian.

IHPB dirilis setiap awal bulan. Indeks ini disajikan menurut sektor dan

jenis barang di level nasional. Penyajian untuk level provinsi belum dapat

dilakukan karena bobot/penimbang IHPB di level provinsi belum tersedia.

Penyusunan IHPB nasional menggunakan bobot yang diperoleh dari data

sekunder yaitu Tabel Input-Output, sedangkan untuk penghitungan bobot

provinsi menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). IHPB

provinsi pernah dihitung menggunakan data sekunder (PDRB) sebagai

penimbangnya. Akan tetapi, hasil penimbang tersebut memiliki kelemahan

karena menggunakan pendekatan produksi. Pendekatan produksi kurang

mampu menangkap pola perdagangan grosir di suatu wilayah.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan penimbang yang ideal dalam

pembentukan IHPB provinsi maka dilakukan Survei Penyusunan Diagram

Timbang (SPDT) IHPB Provinsi tahun 2017. Survei tersebut dibiayai oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) BPS Pusat Tahun Anggaran

2017. Survei dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

1.2 Tujuan SPDT IHPB Provinsi 2017

Tujuan SPDT IHPB Provinsi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan penimbang untuk penghitungan IHPB provinsi di 34 provinsi

di seluruh Indonesia.

2. Mendapatkan persentase penjualan, asal barang, dan tujuan penjualan

yang diperdagangkan secara grosir di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

2 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017

1.3 Ruang Lingkup

Pelaksanaan SPDT IHPB Provinsi 2017 dilaksanakan di 34 provinsi dan

seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data dikumpulkan melalui proses

wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan kuesioner.

Pencacah melakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi

mengenai nilai perdagangan grosir di seluruh provinsi tersebut. Data tersebut

mencakup data volume penjualan, harga barang, asal barang, tujuan

penjualan, dan persentase barang yang dijual secara grosir.


II. METODOLOGI

2.1 Cakupan Survei

Pengumpulan data dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Unit

penelitian dalam survei ini adalah perusahaan/usaha yang melakukan kegiatan

pedagangan besar. Secara lengkap, usaha yang dicakup berdasarkan

pengelompokan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit

yang termasuk kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Cakupan Survei Penyusunan Diagram Timbang Indeks Harga

Perdagangan Besar Provinsi 2017 Menurut KBLI 2015

Kategori KBLI Deskripsi

(1) (2) (3)

G 45101 Perdagangan Besar Mobil Baru

G 45301 Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil

G 45401 Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru

G 45405

Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan

Aksesorinya

G 46201 Perdagangan Besar Padi Dan Palawija

G 46202 Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak

G 46203 Perdagangan Besar Bunga Dan Tumbuhan

G 46204 Perdagangan Besar Tembakau Rajangan

G 46205 Perdagangan Besar Binatang Hidup

G 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan

G 46207 Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan

G 46208 Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat

G 46209

Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup

Lainnya

G 46311 Perdagangan Besar Beras

G 46312 Perdagangan Besar Buah-buahan

G 46313 Perdagangan Besar Sayuran

G 46314 Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao

G 46315 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati

G 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil

Pertanian Lainnya

G 46321 Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan

G 46322

Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam

Olahan



(1) (2) (3)

G 46323 Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya

G 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan

G 46325 Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur

G 46326 Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu

G 46327 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani

G 46331 Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula

G 46332 Perdagangan Besar Produk Roti

G 46333 Perdagangan Besar Minuman Beralkohol

G 46334 Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu

G 46335 Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau

G 46339 Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya

G 46411 Perdagangan Besar Tekstil

G 46412 Perdagangan Besar Pakaian

G 46413 Perdagangan Besar Alas Kaki

G 46414 Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil

G 46419 Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya

G 46421 Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar

G 46422 Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan

Dalam Berbagai Bentuk

G 46430 Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik

G 46491

Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah

Tangga

G 46492 Perdagangan Besar Farmasi

G 46493 Perdagangan Besar Obat Tradisional

G 46494 Perdagangan Besar Kosmetik

G 46495 Perdagangan Besar Alat Olahraga

G 46496 Perdagangan Besar Alat Musik

G 46497 Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam

G 46498 Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak

G 46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan

Rumah Tangga Lainnya Ytdl

G 46511 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer

G 46512 Perdagangan Besar Piranti Lunak

G 46521 Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik

G 46522 Perdagangan Besar Disket, Pita Audio dan Video, CD dan

DVD Kosong

G 46523 Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi

G 46530

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan

Pertanian

G 46591

Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku

Cadang Dan Perlengkapannya

G 46592 Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang

Dan Perlengkapannya



(1) (2) (3)

G 46593

Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil,

Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan

Perlengkapannya

G 46594 Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang

Dan Perlengkapannya

G 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan

Lainnya

G 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan

Produk YBDI

G 46620 Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam

G 46631 Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi

G 46632 Perdagangan Besar Kaca

G 46633

Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan

Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca

G 46634 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu

G 46635 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen

G 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu

G 46637 Perdagangan Besar Cat

G 46638 Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan

G 46639 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya

G 46691 Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar

G 46692 Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia

G 46693

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan

Kedokteran

G 46694 Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar

G 46695 Perdagangan Besar Kertas Dan Karton

G 46696 Perdagangan Besar Barang dari Kertas Dan Karton

G 46699 Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL

G 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

2.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan adalah daftar perusahaan/usaha hasil

Listing SE2016 yang dilengkapi dengan informasi alamat dan KBLI. Sebelum

penarikan sampel dilakukan, setiap kabupaten/kota diklasifikasikan

berdasarkan KBLI 5 digit perdagangan besar dan jaringan usaha bukan unit

pembantu/penunjang.


2.3 Jumlah Sampel

Jumlah sampel didasarkan pada jumlah perusahaan/usaha perdagangan

besar hasil SE2016 yang ada pada masing-masing provinsi. Banyaknya sampel

perusahaan/usaha di seluruh provinsi adalah 10.760 perusahaan/usaha.

2.4 Alokasi Sampel per KBLI Menurut Kabupaten/Kota

Pengalokasian sampel menurut KBLI dilakukan untuk masing-masing

provinsi berdasarkan distribusi jumlah usaha menurut 5 digit KBLI. Setelah itu

baru dialokasikan ke masing-masing kabupaten/kota.

2.5 Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan secara sistematik dengan terlebih

dahulu mengurutkan usaha/perusahaan menurut wilayah geografis dan lima

digit KBLI perdagangan besar.

2.6 Daftar VPDT.17-DSPU

Daftar VPDT.17-DSPU adalah daftar yang memuat nama

perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel UTAMA. Berdasarkan daftar

ini, pencacah mengunjungi dan melakukan pencacahan perusahaan/usaha

yang menjadi beban tugasnya.

Keterangan rincian dan kolom Daftar VPDT.17-DSPU adalah sebagai

berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan

nama provinsi.

2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode

dan nama kabupaten/kota

3. Kolom (1) : No, yang tercantum pada kolom ini adalah

nomor urut.

4. Kolom (2) : Nomor Urut Perusahaan/Usaha, yang

tercantum pada kolom ini adalah nomor urut

perusahaan/usaha yang terpilih sebagai

sampel dalam suatu kabupaten/kota.


5. Kolom (3) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha, yang

tercantum pada kolom ini adalah nama


sampel.

6. Kolom (4) dan (5)

: Kecamatan, berisi kode dan nama kecamatan


sampel.

7. Kolom (6) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini

adalah alamat dari perusahaan/usaha yang

tercantum pada kolom (3).

8. Kolom (7) : Kegiatan Utama, yang tercantum pada kolom

ini adalah kegiatan utama perusahaan/usaha

yang terpilih sebagai sampel.

9. Kolom (8) : KBLI - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia, merupakan kode KBLI lima digit

dari kegiatan utama.

Kolom (1) s.d. kolom (8) sudah tercetak, sedangkan kolom (9), (10)

dan (11) diisi oleh pencacah sesuai dengan kondisi di lapangan pada

saat pencacahan.

10. Kolom (9) : Hasil pencacahan, kolom ini diisi dengan kode

kondisi hasil pencacahan perusahaan/usaha,

yaitu:

1 = Ditemukan dan KBLI sesuai

2 = Pindah dan dapat ditelusuri

3 = Ditemukan dan KBLI berubah tetapi

masih pedagang besar

4 = Ditemukan dan merupakan unit

penunjang

5 = Ditemukan namun bukan pedagang


besar

6 = Pindah dan tidak dapat ditelusuri

7 = Tutup

8 = Tidak Ditemukan

9 = Ganda/double

Pengisian kolom (9) didasarkan pada kondisi

hasil pencacahan atau kunjungan ke


sampel, sebagai berikut:

a) Isikan kode 1, bila perusahaan/usaha

pada saat pencacahan dapat ditemukan

dan sesuai baik nama, alamat, kegiatan

utama, maupun KBLI-nya

b) Isikan kode 2, bila ternyata

perusahaan/usaha sudah pindah tetapi

masih bisa ditelusuri. Perbaiki alamat

yang tercantum pada kolom (6) serta

lakukan pencacahan terhadap

perusahaan tersebut.

c) Isikan kode 3, bila hasil kunjungan

ternyata uraian kegiatan utama

perusahaan/usaha tersebut tidak sesuai

dengan yang tercantum pada kolom (7)

dan kode KBLI pada kolom (8), tetapi

masih pedagang besar. Bila dijumpai hal

demikian, maka kolom (7) diperbaiki

dan kolom (10) diisi sesuai KBLI yang

baru.

d) Isikan kode 4, bila hasil kunjungan

ternyata perusahaan/usaha tersebut

merupakan unit penunjang.

e) Isikan kode 5, bila hasil kunjungan


ternyata perusahaan/usaha tersebut

bukan merupakan pedagang besar.

f) Isikan kode 6, bila hasil kunjungan

ternyata perusahaan/usaha sudah pindah

dan tidak dapat ditelusuri.

g) Isikan kode 7, bila hasil kunjungan

ternyata perusahaan/ usaha tersebut

sudah tutup (tidak beroperasi lagi).

h) Isikan kode 8, bila hasil kunjungan

ternyata pencacah tidak dapat

menemukan perusahaan/usaha tersebut,

orang di sekitar alamat

perusahaan/usaha tersebut tidak

mengetahui keberadaan perusahaan

tersebut. Bila dijumpai hal demikian,

maka pencacah harus melaporkan ke

pengawas.

i) Isikan kode 9, bila ternyata

perusahaan/usaha tercatat lebih dari

satu kali. Ciri dari perusahaan/usaha

ganda/double bila nama perusahaan,

alamat, pelaku usaha, kegiatan utama,

dan KBLI sama untuk beberapa

perusahaan/usaha. Bila dijumpai hal

demikian, maka pencacah harus

melaporkan ke pengawas.

11. Kolom (10) : KBLI Hasil pencacahan

Jika kolom (9) berkode 4 s.d. 9 maka kolom

(10) tidak ada isian. Jika kolom (9) berkode 1

s.d 3, maka kolom (10) tuliskan kode KBLI

lima digit yang sesuai.


12. Kolom (11) : Wilayah penjualan grosir :

1 = sebagian atau semua komoditas di dalam

provinsi

2 = semua komoditas ke luar provinsi

Pengisian kolom (11) didasarkan pada kondisi

hasil pencacahan atau kunjungan ke


sampel, sebagai berikut:

a) Isikan kode 1, bila perusahaan/usaha

menjual sebagian atau semua komoditas

di dalam provinsi.

b) Isikan kode 2, bila perusahaan/usaha

menjual semua komoditas ke luar

provinsi.


Gambar 1. Daftar VPDT.17-DSPU


Gambar 2. Daftar VPDT.17-DSPP


2.7 Daftar VPDT.17-DSPP

Daftar VPDT.17-DSPP adalah daftar yang memuat nama

perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel pengganti. Daftar ini dipegang

oleh kasie statistik distribusi BPS Kabupaten/Kota dan kasie statistik harga

konsumen dan harga perdagangan besar BPS Provinsi. Penggantian sampel

menjadi tanggung jawab BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi. Penggantian

sampel dilakukan jika Daftar VPDT.17-DSPU pada kolom (9) berkode 3 s.d. 9

atau VPDT.17-DSPU pada kolom (9) berkode 1 atau 2 dan kolom (11) berkode

2. Petugas melapor kepada BPS Kabupaten kemudian dilaporkan ke BPS

Provinsi untuk permintaan penggantian sampel. Format Daftar VPDT.17-DSPP

sama dengan Daftar VPDT.17-DSPU.

2.8 Pembentukan Daftar VPDT.17-DSPP

Pembentukan “perusahaan/usaha sampel pengganti” dilakukan setelah

pemilihan “perusahaan/usaha sampel utama” selesai dilakukan. Penentuan

“perusahaan/usaha sampel pengganti” dilakukan untuk masing-masing kode

KBLI, sehingga perusahaan/usaha sampel pengganti memiliki kode KBLI yang

sama dengan KBLI sampel yang diganti, jika jumlah usaha/perusahaan dalam

frame tersedia. Jika tidak tersedia, maka sampel pengganti diambil dari

kabupaten lain pada provinsi tersebut. Untuk setiap satu sampel utama

disediakan maksimum dua sampel pengganti.

Perusahaan/usaha yang telah terpilih sebagai “perusahaan/usaha

sampel utama” tidak boleh dijadikan sebagai “perusahaan/usaha sampel

pengganti”.

2.9 Penggunaan Daftar VPDT.17-DSPP

Penggantian sampel dengan menggunakan Daftar VPDT.17-DSPP

dilakukan oleh pengawas. Penggunaan Daftar VPDT.17-DSPP dilakukan jika

dalam pencacahan responden yang tercantum dalam VPDT.17-DSPU tidak

dapat dilakukan dengan berbagai macam kode alasan (kode 3 s.d. 9) atau

VPDT.17-DSPU pada kolom (9) yang berkode 1 s.d. 2 dan kolom (11) berkode

2.

Tata cara penggantian sampel dilakukan sebagai berikut:


1. Memilih perusahaan/usaha sampel pengganti pada daftar VPDT.17-

DSPP yang mempunyai KBLI yang sama dengan perusahaan/usaha

sampel utama yang akan diganti.

2. Jika pada penggantian sampel status hasil pencacahan berkode 3 s.d

9 atau VPDT.17-DSPU pada kolom (9) yang berkode 1 s.d. 2 dan kolom

(11) berkode 2, maka dilakukan pencarian perusahan/usaha sampel

pengganti pada daftar VPDT.17-DSPP yang belum dipakai sebagai

sampel.

3. Jika pada VPDT.17-DSPP tidak ditemukan sampel pengganti dengan

KBLI yang sama maka laporkan ke BPS Provinsi untuk dicari

perusahaan/usaha yang masih dalam KBLI yang sama di kabupaten

lain dalam provinsi yang sama.

4. Jika sampel pengganti dengan KBLI yang sama dalam satu provinsi

sudah habis (berdasarkan daftar VPDT.17-DSPP), maka BPS Provinsi

melaporkan ke BPS Pusat (Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus

dan Survei, Cc: Direktorat Statistik Harga) untuk meminta sampel

pengganti dengan KBLI yang sama dengan membuat surat permintaan

penggantian sampel yang ditandatangani Kepala BPS Provinsi dan

dikirim melalui e-mail [email protected] dan [email protected].

5. Jika sampel pengganti dengan kode KBLI yang sama tidak tersedia, BPS

Pusat (Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei) dapat

langsung memberikan sampel pengganti dengan 4 digit KBLI yang

sama.

Alur penggantian sampel secara menyeluruh dapat dilihat pada gambar 3.


Gambar 3. Alur Penggantian Sampel SPDT IHPB Provinsi 2017


III. PELAKSANAAN LAPANGAN

Pelaksanaan lapangan SPDT IHPB provinsi 2017 meliputi organisasi

lapangan, pengawasan hasil pencacahan, entri data, dan jadwal kegiatan.

3.1 Organisasi Lapangan

Organisasi lapangan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang

dengan urutan sebagai berikut:

1. Direktur Statistik Harga, Kepala Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan

Besar (SHPB), Kepala BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota bertanggung

jawab atas pelaksanaan SPDT IHPB provinsi 2017.

2. Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS provinsi bertanggung jawab dalam

mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dan pengawasan SPDT

IHPB provinsi di wilayahnya masing-masing.

3. Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar

(Kasi Statistik HK dan HPB) BPS provinsi bertanggung jawab atas

pengawasan dan pemeriksaan hasil pengumpulan data. Selain itu,

bertanggung jawab memberikan petunjuk yang diperlukan kepada Kepala

Seksi Statistik Distribusi BPS kabupaten/kota dan berkoordinasi langsung

dengan Subdit SHPB.

4. Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS kabupaten/kota bertugas

mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pencacahan di lapangan

serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan. Selain itu, bertugas

mengumpulkan kuesioner hasil pencacahan, daftar sampel VPDT.17-DSPU,

dan VPDT.17-DSPP dalam satu batch.

5. Petugas pencacah adalah Staf Seksi Statistik Distribusi BPS kabupaten/kota

bersangkutan atau petugas lain yang ditunjuk.

6. Petugas pemeriksa adalah Kepala Seksi Staf Seksi Statistik Distribusi BPS

kabupaten/kota. Petugas pemeriksa tidak diperbolehkan merangkap

sebagai petugas pencacah.

Organisasi lapangan digambarkan pada skema berikut:


Gambar 4. Organisasi Lapangan SPDT IHPB Provinsi 2017

Gambar 5. Alur Dokumen Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017


3.2 Entri Data

Hal-hal penting yang berkaitan dengan entri data SPDT IHPB provinsi

2017 adalah sebagai berikut:

1. Entri data hasil pencacahan dilakukan oleh BPS kabupaten/kota.

2. Proses entri data dilakukan dengan menggunakan program online yang

telah disediakan oleh Subdit Integrasi Pengolahan Data (IPD).

3. Scan kuesioner hasil pencacahan dikirimkan ke Subdit SHPB setelah

dikoordinasikan dengan Seksi IPDS Kabupaten/Kota dan Bidang IPDS

Provinsi.

3.3 Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan SPDT IHPB Provinsi 2017

No Kegiatan Waktu Tempat Penanggung

Jawab

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Persiapan

Januari-

Februari 2017

Pusat

Subdit SHPB

2 Pelatihan Instruktur

Nasional (Innas) 4-8 April 2017 Pusat Subdit SHPB

3 Refreshing Innas 23-27 Agustus

2017

Pusat

Subdit SHPB

4 Pelatihan Instruktur

Daerah (Inda)

28 Agustus -

15 September

2017

Provinsi

Bidang

Stat.Distribusi

BPS provinsi

5 Briefing Petugas 4-16

September 2017

Kabupaten/ Kota

Seksi Stat.

Distribusi BPS kabupaten/kota

6

Pengumpulan data

18-29

September

2017

Kabupaten/

Kota

Seksi Stat. Distribusi BPS

kabupaten/kota

7

Pengawasan

lapangan oleh BPS

provinsi

18-29

September

2017

Kabupaten/

Kota

Bidang Stat.

Distribusi BPS

provinsi

8

Pengawasan lapangan Subdit

SHPB

18-29 September

2017

Kabupaten/ Kota

Subdit SHPB


No Kegiatan Waktu Tempat Penanggung

Jawab

(1) (2) (3) (4) (5)

9

Pemeriksaan data hasil pencacahan

18-29 September

2017

Kabupaten/ Kota

Seksi Stat.

Distribusi BPS kabupaten/kota

10

Entri data ke website SPDT IHPB

20 September

- 5 Oktober

2017

Kabupaten/

Kota

Seksi Stat.

Distribusi BPS

kabupaten/kota,

Bidang

Stat.Distribusi BPS provinsi

11

Pengiriman scan

dokumen

pencacahan ke

Subdit SHPB

1-15 Oktober

2017

Kabupaten/

Kota

Seksi Stat. Distribusi BPS

kabupaten/kota,

Bidang

Stat.Distribusi

BPS provinsi,

Subdit SHPB

12 Validasi dan pengolahan data

Oktober -

November 2017

Pusat

Subdit SHPB

13

Pembuatan laporan

Desember

2017

Pusat

Subdit SHPB


IV. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang digunakan dalam Survei Penyusunan Diagram

Timbang IHPB Provinsi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang

dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas

barang/dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi (Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/Mpp/Kep/1/1998).

2. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan

perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh

laba (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

23/Mpp/Kep/1/1998)

3. Perdagangan besar adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan

teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri,

komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang

besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam

pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015).

Dalam SPDT IHPB provinsi, pelaku perdagangan besar

dikelompokkan sebagai berikut:

a. Distributor : perusahaan perdagangan nasional yang bertindak

untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang

melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran

barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai (Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/MDAG/PER/3/2006).

Pendapatan distributor berasal dari selisih harga beli (dari produsen)

dengan harga jual (ke konsumen). Distributor membeli dari produsen

dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri.

Contoh : distributor baju muslim, distributor minyak goreng,

distributor spare part motor, dsb.


b. Sub Distributor : perusahaan perdagangan nasional yang bertindak

sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan

penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal

untuk melakukan pemasaran Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 11/MDAG/PER/3/2006). Contoh : sub

distributor rokok, sub distributor obat, dsb.

c. Agen : perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai

perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian

untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas

fisik barang dan atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang

menunjuknya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 11/MDAG/PER/3/2006). Prinsipal adalah perorangan atau

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau

distributor untuk untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa

yang dimiliki/dikuasai.

Pendapatan agen berupa komisi hasil penjualan. Agen melakukan

penjualan barang untuk dan atas nama prinsipal

(produsen/supplier). Contoh: agen LPG, agen minyak tanah, agen

produk “Unilever”, dsb.

d. Perkulakan (grosir) : perorangan atau badan usaha yang membeli

dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan

menjual dalam partai besar barang tersebut sampai kepada Sub

Distributor dan/atau pedagang eceran Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/MDAG/PER/3/2006).

Contoh perkulakan: “Lotte Mart Wholeseller”, perkulakan sayuran

organik, dsb.

e. Eksportir : setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan (ekspor) dalam wilayah

hukum NKRI, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui


perjanjian menyelenggrakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri

Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Buku

Kebijakan Umum Bidang Ekspor, Departemen Perdagangan RI,

2008).

Eksportir terdaftar adalah perusahaan/perorangan yang telah

mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor

barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh

eksportir: PT Kencana Makmur Tbk. eksportir “Indomie”.

f. Importir : perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan

impor atau memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Republik

Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di

atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan

landas kontinen (Buku Kebijakan Umum Bidang Impor, Departemen

Perdagangan RI, 2008). Contoh importir: PT. Nirwana Lestari

importir makanan ringan “Pringles”.

g. Lainnya, misal: sub agen (perusahaan perdagangan nasional) yang

bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal

berdasarkan penunjukkan atau perjanjian dari agen atau agen

tunggal untuk melakukan pemasaran.

4. Pedagang eceran adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak

atas namanya sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya

untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan

menjual barang dalam partai kecil secara langsung kepada konsumen

akhir.

5. Pedagang campuran adalah perorangan atau badan usaha yang

melayani kegiatan penjualan baik secara grosir maupun eceran.

6. Paket komoditas adalah sekumpulan/sekeranjang komoditas yang terpilih

dalam pembentukan diagram timbang IHPB provinsi.


7. Volume penjualan adalah banyaknya komoditas yang dijual oleh

responden dalam jangka waktu tertentu.

8. Asal barang menunjukkan wilayah dimana responden (pedagang)

memperoleh komoditas yang dijualnya. Wilayah penjualan tersebut

merujuk kepada lokasi produsen atau pedagang besar sebelumnya.

Contoh:

Pedagang grosir B di Kota Semarang (Provinsi Jawa Tengah) mendapat

pasokan beras Thailand (impor) dari importir beras A di Kota Surabaya.

Apabila importir A dicacah dalam SPDT IHPB provinsi maka asal barang

disebutkan Thailand, sedangkan jika pedagang grosir B dicacah maka asal

barang Kota Surabaya.

9. Wilayah penjualan grosir menunjukkan daerah yang menjadi tujuan

penjualan komoditas secara grosir.


V. TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

Pada pelaksanaan SPDT IHPB Provinsi 2017 responden diwawancarai

secara langsung dengan menggunakan kuesioner VPDT17. Cara pengisian

kuesioner adalah sebagai berikut:

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Blok ini berisi rincian tentang keterangan tempat yang meliputi :

Rincian 1. Provinsi

Isikan nama provinsi dengan jelas dan lengkap (sesuai dengan Daftar

VPDT.17-DSPU atau VPDT.17-DSPP). Setelah itu isikan kode provinsi (2

digit) pada kotak yang telah disediakan.

Rincian 2. Kabupaten/Kota

Isikan nama kabupaten/kota dengan jelas dan lengkap (sesuai dengan

Daftar VPDT.17-DSPU atau VPDT.17-DSPP). Setelah itu isikan kode

kabupaten/kota (2 digit) pada kotak yang telah disediakan.

Rincian 3. Nama Responden/Nomor Urut

Tuliskan nama toko/perusahaan/pedagang yang menjadi responden

pencacahan SPDT. Nomor urut responden ditulis pada kotak yang tersedia

dan disesuaikan dengan nomor urut pada Daftar VPDT.17-DSPU atau

VPDT.17-DSPP.

Rincian 4. Jenis Pedagang

Lingkari jenis pedagang yang sesuai dan isikan kode pada kotak yang

telah disediakan. Jika responden merupakan pedagang besar, isikan kode

“1”. Jika responden merupakan pedagang campuran, isikan kode ”2”.

Apabila kode jawaban 2 maka lanjut ke pengisian rincian 6.


Rincian 5. Klasifikasi Pedagang Besar

a. Klasifikasi pedagang besar, dengan pilihan:

1. Distributor

2. Sub Distributor

4. Agen

8. Perkulakan

16. Eksportir

32. Importir

64. Lainnya

Lingkari klasifikasi pedagang besar (pilihan dapat lebih dari satu)

jumlahkan kode pilihan dan tuliskan jumlah kode ke dalam kotak yang

tersedia.

b. Klasifikasi pedagang besar yang utama

Isi kotak dengan pilihan jenis pedagang besar yang utama

berdasarkan jawaban pertanyaan (5.a). Apabila klasifikasi pedagang

besar lebih dari satu maka tuliskan jenis pedagang dengan omzet

terbesar.

Rincian 6. Alamat Responden

Tuliskan alamat lengkap responden (jalan, nomor, desa/kelurahan,

kecamatan, kode pos, nomor telepon/hp).

BLOK II. KETERANGAN PENCACAH DAN PEMERIKSA

Blok ini berisi rincian tentang keterangan pencacah dan pemeriksa

diantaranya: Nama Pencacah, NIP Pencacah, Tanggal Pencacahan, Tanda

Tangan Pencacah, Nama Pemeriksa, NIP Pemeriksa, Tanggal Pemeriksaan, dan

Tanda Tangan Pemeriksa.


Rincian 1. Nama Pencacah

Isikan nama pencacah dengan lengkap dan jelas.

Rincian 2. NIP Pencacah

Isikan NIP pencacah dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru

dengan 18 digit.

Rincian 3. Tanggal Pencacahan

Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya pencacahan (tanggal-

bulan-tahun).

Rincian 4. Tanda Tangan Pencacah

Pencacah membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

Rincian 5. Nama Pemeriksa

Isikan nama pemeriksa dengan lengkap dan jelas.

Rincian 6. NIP Pemeriksa

Isikan NIP pemeriksa dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru

dengan 18 digit.

Rincian 7. Tanggal Pemeriksaan

Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan (tanggal-

bulan-tahun).

Rincian 8. Tanda Tangan Pemeriksa

Pemeriksa membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

BLOK III. KETERANGAN KOMODITAS

Kolom (1). No Urut

Tuliskan nomor urut komoditas yang dijual oleh responden.

Kolom (2). Nama/Jenis Komoditas

Tuliskan semua komoditas yang dijual secara grosir oleh responden

terpilih. Apabila komoditas tersebut dijual secara grosir dan eceran maka


tetap dicacah. Apabila komoditas hanya dijual secara eceran maka tidak

perlu dicacah.

Kolom (3). Kualitas (merk, kemasan, volume)

Tuliskan kualitas secara jelas (merk, kemasan, volume) dari setiap

komoditas yang dijual oleh responden.

Contoh: MINYAK GORENG FILMA BOTOL 1 LITER, BERAS PANDAN WANGI

KARUNG 25 KG, dll.

Kolom (4). Rata-rata Volume/Banyaknya yang Terjual per Bulan

Tahun 2017

Isikan rata-rata banyaknya komoditas yang dijual oleh responden (volume

penjualan) per bulan pada periode penjualan Januari s.d. Agustus 2017.

Tuliskan angka tanpa satuan, misal: 10, 1000, 100000, dst.

Jika responden tidak mengetahui secara persis rata-rata volume

komoditas yang terjual selama 2017 maka pencacah dapat menggunakan

probing volume penjualan pada periode yang lain, misal:

sehari/seminggu/sebulan/ setahun.

Contoh 1:

Pedagang beras Ali terpilih menjadi responden SPDT. Pada saat ditanyakan

mengenai rata-rata banyaknya beras yang dijual per bulan pada 2017, Ali

tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa memperkirakan penjualan beras

per harinya yaitu sekitar 0,5 ton. Maka untuk memperkirakan isian dari

kolom (4), memakai perhitungan: ( ) ( ) . Pada blok III

kolom (4) isikan angka 15.

Contoh 2:

Pedagang grosir tepung “Toko Arya” terpilih menjadi responden SPDT.

Pada saat ditanyakan mengenai rata-rata banyaknya tepung terigu yang

dijual per bulan, pemilik toko tidak bisa memperkirakannya. Dia hanya

bisa memperkirakan penjualan tepung terigu per minggunya yaitu sekitar

4 ton. Maka untuk memperkirakan isian dari kolom (4), memakai


penghitungan: ( ) . Pada blok III kolom (4) isikan

angka 17,14 (memakai 2 digit desimal).

Jika komoditas merupakan barang musiman yang hanya tersedia di

bulan tertentu, volume yang dicatat adalah volume rata-rata yang terjual

selama bulan Januari s.d. Agustus 2017.

Contoh 3:

Toko "Mekar Sari" menjual aneka buah yang tersedia sesuai dengan

musimnya. Selama tahun 2017, komoditas rambutan hanya dijual di

bulan Januari s.d. Maret yaitu 500 kg di bulan Januari, 700 kg di bulan

Februari, dan 800 kg di bulan Maret. Maka rata-rata volume penjualan per

bulan didapatkan dengan penghitungan: (500+700+800) kg /8 bulan =

250. Pada blok III kolom (4) isikan angka 250.

Pengecualian untuk alat berat, volume yang dicatat adalah volume

rata-rata yang terjual per bulan dalam kurun waktu 12 bulan (September

2016 – Agustus 2017).

Contoh 4:

Distributor CV. Makmur Sejahtera menjual excavator selama setahun

(periode September 2016 – Agustus 2017) sebanyak 2 unit. Maka

pengisian pada kolom (4) memakai perhitungan: ( ) ( )

. Pada blok III kolom (4) isikan angka 0,17 (memakai 2 digit

desimal).

Kolom (5). Satuan Penjualan

Isikan satuan komoditas yang terjual sebulan yang lalu. Misal: pedagang

Ali menjual beras sebanyak 15 ton sebulan yang lalu, maka pada kolom

(4) tuliskan angka 15 kemudian pada kolom (5) tuliskan ton.

Satuan penjualan yang dipakai dapat bermacam-macam menyesuaikan

dengan jenis komoditas yang dicacah, misal: unit, kg, kuintal, ton, karung,

liter, botol, krat, peti, drum, ikat, dsb.

Untuk satuan penjualan tuliskan dengan jelas ukurannya. Misal: karung (1

karung=50 kg), peti (1 peti=15 kg), papan (1 papan=30 butir), dsb.


Kolom (6). Rata-rata Harga per Satuan Penjualan (Rp)

Isikan rata-rata harga grosir yang ditetapkan oleh responden di bulan

komoditas tersebut terjual. Harga yang ditulis oleh pencacah harus

disesuaikan dengan satuan penjualannya yaitu sesuai dengan kolom

(5).

Contoh 1:

Pedagang Ali menjual beras rata-rata sebanyak 15 ton per bulan, kolom

(5) isikan ton maka harga yang dicatat pada kolom (6) adalah harga beras

per ton di bulan terakhir (Agustus 2017). Hal ini berlaku pula untuk satuan

yang lain.

Untuk barang musiman yang hanya dijual di bulan tertentu saja, harga

yang dicatat adalah rata-rata harga di bulan barang tersebut terjual.

Contoh 2:

Buah yang dijual di Toko "Mekar Sari" beragam dan tersedia sesuai

dengan musimnya. Selama tahun 2017, komoditas rambutan hanya

dijual di bulan Januari s.d. Maret dengan harga jual Rp 10.000,-/kg di

bulan Januari, Rp 8.000,-/kg di bulan Februari, dan Rp 7.500,-/kg di bulan

Maret. Maka rata-rata harga didapatkan dengan penghitungan:

(10.000+8.000+7.500)/3 bulan = 8.500. Pada blok III kolom (4) isikan

angka 8.500 (tanpa simbol rupiah).

Kolom (7). Asal Barang

Isikan pada kolom (7) nama kabupaten/kota/negara asal barang didapat.

Untuk wilayah kota, nama kota dituliskan secara lengkap. Sedangkan

wilayah kabupaten tidak perlu menuliskan "kabupaten". Contoh: Kota

Magelang, Magelang, Kota Bekasi, Bekasi, Kota Tegal dan Tegal.

Kolom (8). Persentase Volume Penjualan secara Grosir (%)

Isikan perkiraan responden tentang persentase banyaknya komoditas

yang dijual secara grosir. Tuliskan angka tanpa lambang %. Apabila

komoditas tersebut semuanya dijual secara grosir maka tuliskan 100.


Kolom (9). Wilayah Penjualan Grosir (kode*)

Isikan kode jawaban pada kolom ini.

- Kode 1: jika penjualan barang hanya di dalam kabupaten/kota

- Kode 2: jika penjualan barang hanya di luar wilayah kabupaten/kota

- Kode 3: jika penjualan barang meliputi wilayah baik di dalam maupun

luar kabupaten/kota yang bersangkutan.

Apabila kode jawaban 2 atau 3 maka lanjut ke pengisian kolom 10.

Kolom (10). Tujuan Penjualan Grosir

Bila Kolom (9) kode 2 atau 3, isikan nama kabupaten/kota/negara yang

menjadi tujuan penjualan komoditas.

Bila Kolom (9) berkode 3, isikan tujuan penjualan grosir di dalam

kabupaten/kota maupun keluar kabupaten/kota/negara. Tujuan penjualan

grosir pada setiap komoditas/kualitas di dalam kabupaten/kota dituliskan

pada baris pertama, kemudian diikuti tujuan penjualan grosir ke luar

kabupaten/kota/negara pada baris-baris berikutnya.

Untuk wilayah kota, nama kota dituliskan secara lengkap, misalnya Kota

Magelang, Kota Bekasi, Kota Tegal. Sedangkan wilayah kabupaten tidak

perlu menuliskan "kabupaten", contoh: Magelang, Bekasi, Tegal.

Kolom (11). Persentase Volume Penjualan (%)

Isikan perkiraan persentase banyaknya komoditas yang dijual secara

grosir ke wilayah kabupaten/kota/negara yang disebutkan pada kolom

(10). Tuliskan angka tanpa lambang %.

Penjelasan:

1. Jika kolom (9) berkode 1, maka kolom (10) dan kolom (11) tidak

terisi/kosong.

2. Jika kolom (9) berkode 2 atau 3, maka kolom (10) dapat berisi lebih

dari 1 baris kabupaten/kota/negara. Isian di kolom (11) total

persentase volume penjualan secara grosir harus sama dengan 100.


Kolom (12). Rata-rata Volume/Banyaknya yang Terjual per Bulan

Tahun 2016

Isikan rata-rata banyaknya komoditas yang dijual oleh responden (volume

penjualan) per bulan pada tahun 2016.

Jika responden tidak mengetahui secara persis rata-rata volume

komoditas yang terjual selama 2016 maka pencacah dapat menggunakan

probing volume penjualan pada periode yang lain, misal:

sehari/seminggu/sebulan/ setahun.

Tuliskan angka tanpa satuan, misal: 10, 1000, 100000, dst.

Kolom (13). Pemeriksaan

Kolom ini harus diisi oleh pemeriksa. Pemeriksaan dilakukan setiap baris

yang terisi. Berika tanda () apabila pada baris tersebut tidak terdapat

kesalahan. Dan berikan tanda (X) apabila ada kesalahan dan perbaikan.

BLOK IV. CATATAN

Tuliskan keterangan yang diperlukan pada blok catatan untuk hal-hal yang

dianggap penting dalam menerangkan isian pada blok III. Isikan tempat dan

tanggal dilakukan pencacahan, nama, tanda tangan, serta stempel dari

responden.

Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017I 33

Gambar 6. Contoh Pengisian Kuesioner Reponden Pedagang Grosir

Khoirotunnisa

Text Box

Responden Pedagang Grosir

Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017I 35

Gambar 7. Contoh Pengisian Kuesioner Responden Pedagang Campuran

PEDOMAN PENCACAHAN

Documents

Transcript of PEDOMAN PENCACAHAN